OPINI
Usut Pidana Penipuan dan Pemalsuan SHM dan SHGB Laut sampai Jokowi
Oleh: Anthony Budiawan | Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) SHM (Sertifikat Hak Milik) dan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) di atas perairan laut dapat dipastikan merupakan dokumen bodong, alias palsu, dan tindak pidana pemalsuan dokumen, dengan ancaman hukuman penjara 8 tahun. Pelaku dan pihak yang terlibat sudah jelas, terang-benderang. Polisi tunggu apa? Pejabat penerbit sertifikat dan pembeli atau penadah sertifikat (SHM dan SHGB) palsu ini mengaku, lahan di perairan laut tersebut dulunya, tahun 1980an, merupakan tanah daratan. Mereka berdalih, tanah daratan tersebut sekarang menjadi daerah perairan laut karena terjadi abrasi, yaitu proses pengikisan tanah di daerah pesisir pantai, sehingga membuat tanahnya musnah dan menjadi daerah perairan. Pengakuan telah terjadi proses abrasi di pantai utara Tangerang sejak 1980 hingga sekarang, sehingga membuat tanah daratan hilang menjadi perairan laut, sangat mengada-ada, dan masuk modus penipuan. Oleh karena itu, sertifikat tanah (SHM dan SHGB) yang diterbitkan berdasarkan fakta palsu (penipuan) merupakan sertifikat tanah tidak sah, alias palsu. Ada dua alasan kenapa pengakuan abrasi di pantai utara Tangerang merupakan berita bohong dan masuk tindak pidana penipuan. Pertama, faktanya tidak ada abrasi di pantai utara Tangerang sejak 1980an sampai sekarang. Hal ini telah dibuktikan oleh beberapa ilmuwan, antara lain oleh Pakar Geospasial Departemen Geodesi Fakultas Teknik UGM, I Made Andi Arsana. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20250201103218-199-1193423/beber-data-satelit-pakar-bantah-pagar-laut-tangerang-untuk-abrasi Sebelum itu juga sudah banyak kajian dan penelitian yang dimuat di berbagai jurnal ilmiah yang mengamati garis pantai utara Jawa, termasuk Tangerang, untuk kurun waktu tertentu, misalnya 30 tahun. Berdasarkan penelitian ini, juga terbukti tidak ada abrasi di pantai utara Tangerang. Kedua, seandainya terjadi abrasi sehingga membuat tanah daratan musnah, dan menjadi daerah perairan laut, maka hak atas tanah tersebut juga musnah. Menurut UU No 5 Tahun 1960 tentang Agraria, Pasal 27 huruf b menyatakan bahwa hak milik akan hilang (atau hapus) apabila tanahnya musnah: “Hak milik hapus bila tanahnya musnah”. Tanah bisa musnah karena peristiwa erosi atau abrasi, atau bencara alam lainnya. Hak milik yang hilang (hapus) atas tanah yang musnah tidak bisa dipulihkan kembali. Karena itu, pengakuan hak atas tanah di perairan pantai utara Tangerang jelas mengandung unsur tindak pidana penipuan. Sebagai konsekuensi, semua dokumen kepemilikan tanah yang diterbitkan atas dasar pernyataan palsu (baca: penipuan) tersebut merupakan dokumen atau sertifikat tidak sah, baik penerbitan surat Girik dan Letter C yang menjadi dasar penerbitan sertifikat, maupun konversi surat tersebut menjadi SHM atau SHGB. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dalam penerbitan dokumen dan sertifikat “aspal”, asli tapi palsu, tersebut terbukti secara bersama-sama melakukan persekongkolan jahat pemalsuan dokumen (sertifikat) kepemilikan tanah. Dalam hal ini, kepala desa, pejabat BPN (Badan Pertanahan Nasional), termasuk kepala BPN, sampai notaris, patut diduga secara bersama-sama terlibat dalam sindikasi pembuatan sertifikat bodong di perairan pantai utara Tangerang tersebut. Tindak pidana pemalsuan dokumen diatur di dalam UU Pidana, antara lain Pasal 264 KUHP, dengan ancaman penjara 8 tahun. Selain itu, pembeli atau penadah sertifikat tanah palsu di perairan pantai utara Tangerang juga patut diduga kuat menjadi bagian tidak terpisah dari sindikat pemalsuan sertifikat tanah. Pembeli sertifikat palsu pantai utara Tangerang diperkirakan mendapatkan keuntungan paling besar dari pemalsuan sertifikat ini. Yang terakhir, proses pemalsuan sertifikat pantai utara Tangerang sudah terjadi sejak 2022/2023, pada masa pemerintahan Jokowi. Pemalsuan dokumen ini berjalan sangat lancar karena melibatkan sindikat dari pejabat desa sampai pejabat tinggi negara, termasuk menteri dan wakil menteri ATR. Bahkan patut diduga, juga melibatkan, atau atas sepengetahuan, Jokowi. Karena, jumlah sertifikat palsu tersebut sangat banyak, dengan luas tanah sangat luas, bisa mencapai ratusan bahkan ribuan hektar. Oleh karena itu, pihak kepolisian RI wajib mengusut tuntas skandal sertifikat palsu yang membuat gaduh seisi Republik ini sampai ke pelaku intelektualnya, sampai ke pejabat tinggi negara termasuk Jokowi. Presiden Prabowo harus memastikan skandal sertifikat palsu ini dapat dibongkar tuntas. (*)
Bangkit dan Kembali Menjadi Negara yang Merdeka
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila SEJAK UUD 1945 diganti dengan UUD 2002 hasil Amandemen bangsa dan negara ini kata Pujangga Ronggowarsito \"Koyodene gabah diinteri.\" Sebuah ungkapan bahasa Jawa. Yang mengibaratkan sebagaimana gabah (bulir padi) yang diinteri (diletakkan di atas nyiru, tampah, dan diputar putar). Ini merupakan upaya para petani untuk memilih padi yang bernas dan membuang padi yang kosong. Pada saat diputer itulah maka bulir padi itu akan senantiasa bergerak mengikuti manusia yang menggerakkan. Mau digerakkan ke kanan ikut ke kanan. Mau digerakkan ke kiri ikut ke kiri. Semuanya ikut. Nggak peduli yang berisi maupun yang kosong yang pandai maupun yang bodoh itu lah demokrasi Liberal yang sedang menjadi agama di negeri ini. Pernyataan di atas adalah permisalan suatu bangsa yang sedang kehilangan jatidiri nya , suatu kelompok masyarakat yang benar benar tidak punya prinsip, tidak punya pendirian. Suka ikut-ikutan. Dan sejak prinsip kita diamandemen bangsa ini tidak sadar apa yang sedang terjadi. IIkut sana ikut sini. Nggak tahu mana yang benar dan yang salah Tuntunan jadi tontonan begitupun sebaliknya. Para ulama dan pemimpin Agama juga tidak mampu memberikan nilai nilai kebenaran ,cerdik pandai guru -guru besar ikut terseret dengan demokrasi liberal demokrasi tanpa makna dan tanpa prinsip dalam berbangsa dan bernegara . Bung Karno sudah mengatakan jauh hari \"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Itulah yang terjadi sekarang ketika prinsip prinsip berbangsa dan bernegara ditinggalkan . Kita mempunyai proclamation of independence dan declaration of independence sekaligus.Proklamasi kita memberikan tahu kepada kita sendiri dan kepada seluruh dunia, bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Declaration of independence kita, yaitu terlukis dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Pembukaannya, mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri, dan memberi tahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. (pidato Soekarno ). Prinsip kita sebagai bangsa dan negara telah diamandemen dan kita jika tidak sadar akan terjadi perang saudara.UUD 2002 semakin jauh untuk mewujudkan Ke adilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia . Kita gadaian negara ini pada negara China dan segala kekayaan ibu pertiwi digaruk dan kita biarkan keserakahan terus berlanjut. Bangsa Indonesia ini di beri kekayaan alam nya yang luar biasa tetapi salah dalam memimpin sehingga mengundang Negara China untuk menggadaikan negara . Sejak amandemen UUD1945 bangsa ini dikuasai oleh 9 Naga Oligarkhy ini yang menguasai negara dan oleh pejabat negara justru diberi kekuasaan untuk menguasai ekonomi Indonesia menguasai politik Indonesia dengan mengamandemen UUD 1945 ,menghapus prinsip-prinsip bernegara. Akibat nya yang terjadi \"4 Indonesian richest ppl\'s wealth is on par with 100 million people of its population [kekayaan 4 orang terkaya Indonesia setara 100 juta penduduk],\" cuitnya. Jadi kalau penduduk Indonesia berjumlah 280 juta hanya dikuasai oleh 9 Naga .Apakah yang demikian negara ini punya tujuan berdiri nya .Apa begini prinsip -prinsip negara yang di Proklamasikan Soekarno Hatta. Mengapa semua ini terjadi karena kita salah kelola dan berkhianat dalam berbangsa dan bernegara dan lebih para lagi kita serahkan negara bangsa ini pada negara Chiña . “Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuat.” Saat ini Tuhan mengirim pemimpin sekaliber Prabowo yang sedang memimpin dan melawan membersihkan residu yang ditinggalkan oleh penguasa sebelum nya ,tetapi juga sangat berat sebab menteri menteri yang ada masih residu kekuasaan masa lalu dan mereka masih memegang kunci seperti Kapolri,Menteri dalam negeri ,menteri keuangan ,dan bahkan Program strategis Makan Bergizi Gratis dikuasai Projo dan sudah tercium terjadi pembusukan . Sangat berat bagi Prabowo untuk menegakan Indonesia dan sedang terjadi perang dengan oligarkhy rupa nya dimulai dari reklamasi laut yang ilegal dan akan terus menyasar perkebunan sawit yang selama ini dikuasai mafia tanah akan disikat habis . Jadi akibat sepuluh tahun pemerintahan menghalalkan segala cara sampai memberi kosensi waktu pada investor selama 190 tahun jelas ini adalah pelanggaran konstitusi dan UU Agraria maka harus dibatalkan. Ingat apa yang sudah dikatakan Bung Karno. \"Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.” Merdeka saja tidak bisa berdiri apalagi Bersatu,Berdaulat,Adil dan Makmur .semakin jauh dari panggang api.Rakyat harus bersatu untuk kembali keUUD 1945 dan Pancasila untuk kembali menjadi bangsa yang Merdeka. (*)
Banten Melawan Aguan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MUNCUNG adalah Desa di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang sebagai salah satu Desa yang terbabat PIK 2 melalui manipulasi PSN. 1 Februari 2025 menjadi momen kebersamaan masyarakat Muncung denga aktivis dan Jawara Banten serta jajaran Kesultanan Banten. Ribuan rakyat tumpah ruah mengikuti aksi menolak proyek PIK 2. Pusat aksi dilaksanakan di batas area pesawahan yang telah direbut Aguan. Mengerikan keserakahan manusia kapitalis yang tega menggusur tanah rakyat. Dibantu oleh aparat mata duitan yang rela diperalat untuk menzalimi rakyatnya sendiri. Meski awalnya dihadang oleh preman bayaran hingga ada persekusi segala, namun ternyata keok oleh keberanian peserta aksi. Mahasiwa IMM ikut berada dalam barisan perlawanan. Beberapa perwakilan warga Muncung menyampaikan pengalaman buruk akibat penggusuran dan intimidasi. Beberapa tokoh berorasi baik dari unsur purnawirawan, kesultanan, kyai dan ulama, ormas, advokat, emak-emak, maupun jawara serta pondok pesantren. Sentral isu pada desakan pencabutan PSN, pembatalan PIK 2, dan penghukuman pelanggar hukum. Jokowi adalah sumber masalah, pelindung atas dugaan berbagai kejahatan yang dilakukan Aguan di PIK 2 baik korupsi, kolusi, subversi maupun pelanggaran HAM berat. Tangkap dan adili Jokowi mengemuka, demikian juga dengan tangkap dan adili Aguan. Perwakilan Kesultanan Banten menyinggung sikap penolakan pada proyek PIK 2. Sesungguhnya Sultan beserta tokoh-tokoh Banten sudah membuat pernyataan sikap yang isinya : Menolak PIK 2 dan memohon kepada Presiden untuk mencabut PIK 2 sebagai PSN. Adapun alasan penolakan adalah merugikan masyarakat Banten, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran etika, moral, hukum dan HAM, menimbulkan perpecahan dan adu domba, menumbuhkan kemiskinan dan mempersulit usaha pencarian nafkah (nelayan dan petani). Pernyataan Sikap ditandatangani oleh Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Soerjaatmadja, MBA (Sultan Banten Ke XVIII), KH Tb Fathul Adzhim Khotib (Penasehat Kesultanan), KH Lukman Harun (Tokoh Ulama Banten), Prof. Tb JIP Muhibuddin Hamid (Tokoh Masyarakat Banten), H. Chotib Afif Amrullah (Koordinator AHWA Banten, DKI, Jabar), KH Astari (Panglima Kesultanan Banten) dan A. Rauf Ismail (Ketua APP TNI Banten). Masyarakat Banten siap untuk melawan Aguan yang dinilai telah menodai kedamaian, keterbukaan, dan keadaban masyarakat Banten. Proyek PIK 2 telah menginjak-injak nilai keadilan, kebersamaan, bagkan keagamaan. Pernyataan Sikap Kesultanan diawali dengan motto \"Banten adalah Islam, Islam adalah Banten\". Perjuangan Banten melawan Aguan dengan PIK 2 nya berbasis pada nilai-nilai historis tokoh-tokoh pejuang Banten seperti Sultan Ageng Tirrayasa, Syekh Nawawi Al Bantani, dan Syekh Yusuf Al Makasari Al Bantani. Mereka berkhidmat dengan tulus dan berani untuk menjaga wibawa kesultanan, kemasyarakatan dan keagamaan. Masyarakat Banten bertekad akan bergerak terus untuk mendesak Pemerintah agar segera mencabut status PSN PIK 2, membatalkan proyek PIK 2 dan mengembalikan hak-hak rakyat Banten yang telah dirampas dengan paksa dan penuh tipu muslihat oleh Aguan dan mitra-mitra kolusi jahatnya. (*)
Jokowi Akan Menjegal, Menghambat, bahkan Menjatuhkan Prabowo Subianto
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEHIDUPAN politik adalah pertikaian dan konflik yang tidak pernah berakhir, masing - masing yang terlibat akan mempertahankan kepentingan dan kekuatannya untuk tetap eksis. Saling mengamati, mendeteksi, mengenal, mengidentifikasi tanda - tanda, pola yang tersingkap dari lawan atau musuh politiknya adalah variabel wajib untuk mengatakan perang atau berkawan, adalah prasyarat untuk menentukan tindakan, arah dan tujuan politiknya. Inilah yang sedang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi bersama timnya membuntuti sepak terjang semua kebijakan yang sedang dan akan diambil dan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantan Presiden Jokowi adalah pelaku politik sekalipun dalam perannya hanya sebagai budak, boneka Oligarki dan RRC dalam kesulitan melepaskan diri dari kewajiban dan beban tugasnya yang merasa belum selesai pada masa kekuasaannya. Situasi dan kondisi politik yang sudah lepas dari kekuasaannya memaksa dirinya harus bereaksi dengan fleksibel pada perkembangan politik yang sedang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jokowi selama ini sukses memaksakan putranya sebagai Wakil Presiden dan menempatkan orang - kepercayaannya di Kabinet Merah Putih, belum bisa merasa tenang dan menjamin dirinya, karena ancaman hukum setiap saat siap menerkam dirinya. Untuk terlibat secara langsung dalam kekuasaan adalah tidak mungkin sedangkan memutuskan diri dengan tugas melindungi dan mengamankan Oligarki sesuai mandat dari Xi Jinping terus menjadi tugas, beban yang harus dilaksanakan dengan rekayasa dan cara apapun yang harus dilaksanakan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno (masih berperan layaknya sebagai Sekretaris Negara - kabinet KIM ) mengabarkan bahwa para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) masih berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Komunikasi itu dilakukan melalui grup WhatsApp (konon anti sadap) berisi menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM ) di masa Jokowi. \"Ya tentu saja (ada komunikasi setelah Jokowi pulang ke Solo)\". Kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju. Pun kita pertahankan tinggal ditambahi alumni KIM, gitu,\" kata Pratikno di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Informasi ini sesungguhnya sangat peka hanya bagi masyarakat awam dianggap info biasa. Bahkan di kalangan pengamat politik pun radar tangkapan dan analisis berbeda. Tetap datar dan menganggap sebagai informasi normal dan wajar. Dari rekaman kasak kusuk yang terekam bahwa Grup WA Kabinet Indonesia Maju (KIM) ide langsung dari mantan Presiden Jokowi, sama saja Jokowi sedang membangun kabinet bayangan, dengan anggota para Menteri Kabinet KIM untuk menandingi Kabinet Merah Putih. Visi kerjanya persis Visi Kabinet Indonesia Maju (KIM) termasuk sukses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan sukses Program Strategis Nasional (PSN) sama artinya sukses program oligarki dan misi OBOR / BRI RRC. Kekuatan oposisi inilah yang akan melawan Kabinet Merah Putih dengan tujuan dan arah memperlancar program Oligarki hampir dipastikan akan dipimpin mantan Presiden Jokowi dangan dukungan full dari oligarki. Kalau Presiden Prabowo Subianto masih bersifat lunak dan ramah atas sinyal yang membahayakan ini, bisa terjadi Prabowo Subianto akan dijegal, dihambat bahkan akan dijatuhkan di tengah jalan dari kekuasaannya. Wallua\'lam. (*)
Presiden Prabowo Kembalilah kepada Jati Dirinya (Negara dalam Kondisi Gawat Darurat)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Mencederai kesepuluh jari tidaklah seefektif memutuskan salah satunya. (Mao Tse-tung - 1983 - 1976). Mantan Presiden Jokowi akan melakukan gangguan, menghambat Presiden Prabowo Subianto, kalau pesan dari Jokowi di Solo, diabaikan \"jangan mengganti menteri titipannya, jangan mengganggu oligarki\". Strategi penghambatan yang tidak tampak di permukaan Jokowi \"memberikan ancaman\", Ancaman yang disampaikan bahwa oligarki akan menimpakan balasan yang lebih kuat seolah - olah akan membahayakan negara dan dirinya. Kalau mengganggu dan atau mengingkari janjinya akan mendatangkan kerusakan ekonomi negara yang hebat. Oligarki diserupakan seperti sarang lebah yang tidak boleh di ganggu\". Tampaknya mantan Presiden Jokowi dengan back up Oligarki merasa masih berkuasa, masih menghantui dan membayangi dirinya. Pakaian baju putih lengan panjang masih melekat seolah - olah masih sebagai Presiden, melakukan kunjungan ke beberapa daerah untuk memenuhi impiannya masih berkuasa dengan pengawalan layaknya seorang Presiden. Jokowi menyamarkan kelemahannya ingin tetap mengendalikan Prabowo Subianto, dengan strategi penyesatan, memanipulasi penampilan, membangun reputasi seolah olah masih tangguh, layak di hormati dan meminta agar disegani dengan menakut nakuti Presiden Prabowo Subianto. Merasa dirinya masih berkuasa, merekayasa akan menghambat, bahkan akan menjegalnya kalau Prabowo mengingkari janjinya dengan tindakan perlawanan \"Pasif Agresif\" diam diam akan menghambat kerja Kabinet Merah Putih. Tampaknya Presiden Prabowo Subianto mengetahui betul apa yang sedang dilakukan Jokowi, tetap bersikap ramah, seperti mencoba mengendalikan persepsi Jokowi tentang dirinya akan memenuhi janjinya \"tidak akan mengganti para menteri titipannya dan tidak akan mengganggu kerja Oligarki\" Presiden Prabowo Subianto sebenarnya memiliki karakter seperti John Boyd (1927 - 1997) : pilot pesawat tempur paling dihormati di basis Angkatan Udara Nellis di Nevada, \"berkeyakinan bahwa reputasi adalah kuncinya. Permainan politik tampak menyenangkan dan memuaskan, namun di saat berbahaya, sulit, politik yang hanya menyenangkan jauh lebih berbahaya akan merusak semuanya\" Bisa saja Prabowo Subianto selama ini bersikap ramah tetapi sesuai sumpahnya sebagai tentara (Jenderal) tidak boleh terus bersikap ramah dan penurut kepada Jokowi, sebagai pengkhianat yang telah menggadaikan kedaulatan negara. Kembalilah pada \"jati dirinya\" , negara dalam kondisi gawat darurat, kembalilah pada sikapnya sebagai patriot sejati membela rakyat dan negara. Adili Jokowi (potong salah satu jarinya), sikat Oligarki dan semua penghianat negara, Ketika sikap itu sudah muncul pada Presiden Prabowo Subianto, Jokowi tidak akan berani main-main mengancam atau mengintimidasi. Seperti kata Machiavelli, \"Anda lebih baik ditakuti daripada dikasihani\". Kembali pada jati dirinya. (*)
Gagal Sebagai Presiden Tiga Periode - Berhasil Sebagai Presiden Grup WA KIM
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih MANTAN Presiden Jokowi terus menapaki nasibnya dengan gemilang, gagal merekayasa jabatannya tiga periode sebagai Presiden, sukses besar sebagai Presiden Grup WA KIM dengan anggotanya tetap para menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Nasib baik atau mujur tetap berpihak pada dirinya, sebagai Presiden Grup WA KIM tanpa rekayasa yang rumit melalui Pemilu dengan biaya besar, proses aklamasi sebagai Presiden Grup WA KIM berjalan mulus tanpa pertikaian dan bebas persaingan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengakui, para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) masih berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menuturkan, komunikasi itu dilakukan melalui grup WhatsApp berisi menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju ( KIM ) di masa Jokowi. _\"Ya tentu saja ( ada komunikasi setelah Jokowi pulang ke Solo )\"_ Kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju. Pun kita pertahankan tinggal ditambahi alumni KIM, gitu,\" kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Hebatnya anggota KIM di grup WA tidak menuntut gaji bulanan, hanya tetap akan mendapatkan honor yang lebih besar dari pada sebagai menteri apabila sukses menjaga _*proyek Oligarki* dari semua gangguan termasuk gangguan dari Presiden Prabowo Subianto. Layakknya sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju, tetap di tuntut loyalitas, kepatuhan dan ketaatan wajib tegakkan lurus terhadap kepada Jokowi dengan pola kerja dan komandonya menyerupai Polit Biro PKI RRC. Semua anggota Kabinet KIM memiliki tugas pokok sesuai visi Presiden Jokowi mengawasi kerja Presiden Prabowo Subianto tetap mendukung dan mensukseskan proyek Oligarki, dengan pengawasan ketat Presiden Grup WA KIM. Apabila keadaan darurat karena Prabowo mengganggu atau menghambat proyek Oligarki, semua menteri KIM wajib melawan dan balik mengganggu Presiden Prabowo, apabila diperlukan segera bertindak cepat jatuhkan Presiden Probowo dari jabatannya sqebagai Presiden di tengah jalan. Dalam kondisi normal rapat Kabinet KIM cukup kordinasi dan rapat rapat via Grup WA KIM, dalam kondisi darurat akan ada panggilan untuk menghadap Presiden Grup WA KIM ke kediaman Presiden Jokowi di Kota Solo. Apabila kau sudah tidak punya malu, lakukan apapun sekehendamu. (*)
Gantung Aguan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan ADA tiga makna dari judul di atas yaitu Aguan menggantung, Aguan tergantung, dan Aguan digantung. Aguan menggantung artinya kasus Aguan akan tidak pasti, tuntas atau tidak. Aguan tergantung adalah tergantung kepada kemauan dan keberanian politik Prabowo. Sedangkan Aguan digantung itu sanksi atas perbuatan melanggar HAM berat dan makar atas kedaulatan Negara Republik Indonesia. MENGGANTUNG Jika ungkapan pengacara Aguan ditelan mentah-mentah bahwa Aguan tidak tahu menahu soal pagar laut di dekat PIK 2 maka itu sama saja dengan menelan kebohongan yang membuat kasus Aguan menggantung. Demikian juga ketika fokus hanya kepada pelanggaran Arsin Kades Kohod atau semata si keroco Lijaya dan Engcun. Guo Zaiyuan alias Aguan akan kipas-kipas..hayaa. TERGANTUNG Masalah hukum Aguan tergantung pengambil kebijakan politik. Prabowo memiliki keberaniankah untuk melepas Aguan atau masih melindungi. Jika dilindungi maka Aguan hatrick lolos atas dua kasus sebelumnya penyelundupan barang elektronik dan suap reklamasi pantai Jakarta. Di tangan Prabowo Aguan kini nasib tergantung. DIGANTUNG Aguan patut digantung jika berbasis pada ancaman perbuatan kolusi, korupsi, dan subversi. Kolusi sesungguhnya sudah pasti, lebih terbuka jika suap-suap sebagai delik korupsi dikejar, dan yang lebih menjamin hukuman mati adalah makar membuat negara dalam negara. Ideologi naga memakan garuda. Pasal 11 KUHP menegaskan bahwa bentuk hukuman matinya adalah gantung. Aguan layak digantung. PIK 2 dengan manipulasi PSN dan agenda jahat reklamasi area pagar laut adalah skandal besar yang tidak boleh menggantung atau tergantung. Harus tuntas penyelesaiannya, jangan menjadi modus bahwa investasi menghalalkan segala cara. Moralitas bangsa harus dijaga. Pemain-pemain kapitalis dan komunis harus dibasmi habis. PIK 2 menjadi uji nyali bagi pembela konstitusi dan ideologi. Aguan merupakan teman kolusi Jokowi. Jokowi yang waktu itu adalah Presiden ternyata hanya ulat pemakan daun, penggerus kekayaan negara. Ulat itu kemudian menjadi santapan Naga. Indonesia pun dimakan China. China bahagia bermitra dengan Jokowi dan keluarga. Ia bebas merajalela melalui agen-agen Naga yang ada di Indonesia. Setahap demi setahap mengubah Negara Pancasila menjadi Negara Mafia. Ketika pilihan hanya tiga menggantung, tergantung atau digantung, maka pembenahan untuk memajukan Indonesia harus dimulai dari solusi strategis, yaitu digantung. Bermitra dengan Aguan bukan bersimbiosis mutualisme tetapi simbiosis parasitisme. Aguan adalah parasit bangsa. PIK 2 menjadi fenomena bahkan fakta yang nyata. Agar Prabowo juga tidak menjadi parasit bangsa, maka lepaskan Aguan, bila takut atau tidak mampu menghukum di dalam negeri maka deportasi saja ke negeri bamboo curtain atau tirai bambu. Protozoa Plasmidium adalah parasit yang membuat malaria. Indonesia kini sedang sakit demam, panas dingin akibat digigit nyamuk-nyamuk China. Nyamuk durjana itu membawa malapetaka bagi Indonesia. (*)
Alhamdulillah Jelas Kalau Tentara dan Polisi Hanya Untuk Melindungi Rakyat
Oleh Joharuddin Firdaus/Pemerhati Politik, Sosial dan Budaya “Semua yang dipakai oleh Tentara dan Polisi itu milik rakyat. Rakyat yang sebenarnya menggaji dan memberi makan tentara dan polisi. Semua, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut yang dipakai Tentara dan Polisi itu adalah milik rakyat. Rakyat juga yang memberi kekuasaan sangat besar kepada Tentara dan Polisi untuk monopoli fisik senjata. Semua yang telah diberikan rakyat itu hanya digunakan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan rakyat, bangsa dan nenagar “ujar Presiden Praboowo Subianto di depan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Kamis 29 Januari 2025. PANGKAT dan bintang yang ada di pundak semua anggota Tentara dan Polisi adalah wujud dari penghormatan rakyat. Artinya rakyat telah menyerahkan nasib keamanan hidupnya kepada Tentara dan Polisi untuk menjaganya. Rakyat juga menyerahkan perlindungan diri dan masa depannya di atas pundak Tentara dan Polisi. Pangkat dan bintang yang diberikan kepada Tentara dan Polisi itu bila pada saatnya diperlukan, maka harus mengutamakan kepentingan rakyat. Tentara dan Polisi harus berada paling depan untuk keperluan dan kebutuhan rakyat. Tentara dan Polisi tidak perlu ragu-ragu untuk membela rakyat. “Kalau berani pakai pangkat jendral bintang, maka itu artinya saudara harus yang pertama memberi nyawa untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, “tegas Presiden Prabowo. Ciri khas dari negara gagal kalau Tentara dan Polisi yang gagal. Tentara dan Polisi adalah dua institusi yang mewujudkan kehadiran negara. Penegakkan kedaulatan dan eksistensi negara. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta Keputusan Presiden tidak ada artinya kalau tidak bisa diimplementasikan. Semua rencana terbaik suatu bangsa menjadi tidak berarti kalau tidak bisa ditegakkan. Tentara dan Polisi adalah bagian negara yang memiliki kekuasaan khusus. Kekuasaan untuk memegang dan monopoli fisik senjata. Bentuk kekuasaan yang tentu saja sangat besar dampak dan pengaruhnya. Untuk itu, agar kekuasaan monopoli fisk senjata yang besar tersebut harus digunakan untuk melindungi dan mengamankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jangan sampai kekuasaan monopoli fisik senjata yang besar itu dipakai Tentara dan Polisi untuk melindungi kepentingan para oligarki dan konglomerat hitam, licik, picik, tamak dan rakus. Bukan juga dipakai untuk menembaki rakyat sendiri. Apalagi senjata di tangan Tentara dan Polisi itu dibeli dengan uang dari pajak rakyat. Jujur saya harus bilang kalau pidato Presiden Prabowo di depan Rapim TNI-Polri tahun 2025 ini paling hebat. Pidato paling berbobot dan berkelas untuk didengar rakyat. Rugi kalau tidak mendengar berulang-ulang. Saya benafsu untuk menonton vedeo ini di bebrbagai kanal youtube sampai sembilan kali. Saya butuh waktu hampir dua jam lebih untuk menonton pidato Presiden Prabowo ini berulang-ulang. Setiap selesai menonton, ada perasaan bangga dan haru yang membuncak. Memang top markotop ini Presiden Prabowo ini. Mungkin saja ini adalah salah satu pidato terbaik dan terhebat seorang Presiden di depan Rapim TNI-Polri yang pernah saya dengar. Wajar saja kalau muncul persaan antara percaya dan tidak percaya. Mungkin juga karena telah rindu untuk mendengar pidato seperti. Akhirnya, saya sampai pada keyakinan bahwa “oh, ternyata Prabowo ini tidak bergeser sedikipun cita-citanya besarnya untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk rakyat, bangsa dan negara Indonesia”. Prabowo yang hari ini sudah Presiden, ternyata masih tetap saja sama dengan Prabowo dulu sebelum menjadi Presiden. Prabowo yang tetap punya keinginan kuat dan ambisi besar untuk melihat dan menyaksikan rakyat Indonesia yang tidak lagi miskin. Tidak lagi tertinggal dan terkebelakang. Prabowo ingin melihat rakyat Indonesia yang mempunyai daya saing setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Minimal setara negara-negara untuk di kawassan Asia. Untuk itu mewujdukan semua keinginan dan ambisi Prabowo itu, diperlukan Tentara dan Polisi yang hebat dan top markotop. Tentara dan Polisi yang sadar dan paham dengan posisinya sebagai pelindung dan pengaman utama kepentingan rakyat. Juga pengayom kehidupan rakyat. Hanya untuk rakyat, bukan yang selain rakyat. Bukan juga oligarki dan konglomerat hitam, licik, picik, tamak dan rakus. Sudah kaya-raya, namun masih saja kurang dan kurang. Tidak puas dengan kekayaan telah dikusainya. Pak Prabowo mungkin tidak ingin selama menjabat Presiden, rakyat tak ditempatkan atau diposisikan sebagai pemilik dan pemegang saham sebenanrnya Tentara dan Polisi. Tentara mungkin sudah sadar posisinya ini sejak lahir 5 Oktober 1945. Namun mungkin Polisi yang masih perlu diingatkan berulang-upang. Tujuanya agar Polisi balik badan memposisikan diri sebagai Polisi rakyat, Polisi bangsa dan negara Indonesia. Rakyat sebagai pemilik sebenarnya Tentara dan Polisi mungkin terlalu lama hanya ditempatkan sebagai unsur pelengkap bangsa dan negara. Sementara yang menikmati kekuasaan negara adalah segelintir oligarki dan konglomerat hitam, busuk, licik, picik, tamak dan rakus. Mereka ini berhasil menguasai 90% kekayaan negara. Dampkanya adalah 25% anak-anak Indonesia masih miskin. Fakta bahwa 25% anak Indonesia miskin ini tragis, sedih dan menyakitkan. Kemiskinan terjadi di negara yang sangat kaya dengan sumberdaya alamnya. Hasil alam melimpah-ruah seperti minyak, gas, emas, batubara, nikel, tembaga, ikan, kelapa sawit, kayu dan masih banyak lagi. Namun telah terjadi tata kelola pemerintahan tidak benar, kacau-balau dan amburadul pemerintahan sebelumnya. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak lahir telah memposisikan diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara pembangunan. Tentara rakyat, karena dilahirkan oleh rakyat. TNI terlahir sebagai anak kandung rakyat. Tentara pejuang, karena ikut bersama-sama rakyat berjuang memerdekakn Indonesia. Tentara pembangunan, karena selalu bersama-sama rakyat bahu-membahu dalam susah-senang untuk mengisi pemangunan bangsa. Semua calon anggota tentara telah ditanamkan doktrin bahwa TNI itu tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara pembangunan. Rakyat adalah orang tua yang melahirkan TNI. Sebelum menjadi TNI, namanya Badan Keamanan Rakyat (BKR). Dari BKR, lalu berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Setelah itu, menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setelah reformasi 1997, nama ABRI berubah lagi menjadi TNI, karena Polisi keluar dari ABRI. Sebenarnya Polisi telah memiliki doktrin yang sangat hebat, bagus dan mulia. Doktrin Polisi adalah melindungi, mengayomi dan mengamankan masyarakat. Doktrin yang sangat hebat dan berkelas ini kalau saja dilaksanakan dengan baik dan benar, maka citra Polisi terangkat. Apalagi doktrin polisi ini tertuang di pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Untuk meleksanakan doktrin melindungi, mengayomi dan mengamankan masyarakat itu, maka didukung lagi dengan tiga tugas pokok Polisi. Tugas pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua adalah menegakkan hukum. Sementara tugas ketiga adalah melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Sungguh doktrin dan tugas yang sangat mulia, hebat, berkelas dan mengagumkan. Polisi itu harus melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat secara adil. Terutama masyarakat yang termarjinalkan. Meraka yang termarjinalkan itu adalah rakyat yang terpinggirkan karena berbagai faktor kehidupan. Misalnya tekanan ekonomi, sosial budaya, politik, hukum serta kebijakan negara yang tidak berpihak kepada mereka. Sayangnya belakangan polisi ikut-ikutan menjadi bagian yang membuat masyarakat tambah marjinal. Contok kasus Nenek Minah yang kedapatan mencuri tiga buah kakao di perkebunan Rumpun Sari Antan (RSA). Pencurian yang terpaksa dilakukan seorang nenek, karena butuh makan untuk hidup. Namun Polisi memprosesnya kasusunya untuk dibawa ke persidangan ddi pengadilan. Fungsi pengayoman Polisi hilang seketika. Belakangan posisi polisi sangat prihatin dan menyedihkan. Polisi terjerat berbagai skandal rekayasa perkara. Polisi menjadi sangat terkenal sebagai tukang rekayasa perkara. Kasus Vina Cirebon, kilometer 50, Irjen Ferdy Sambo, Irjen Teddy Minahasa, dan penembakan siswa SMA di semarang. Terakhir, skandal pemerasan, penipuan dan pengelapan yang diduga dilakukan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro kepada anak dari pemilik Laboraatorium PRODIA sebesar Rp 20 miliar lebih. Polisi kini jatuh ke titik nadir setelah diberikan gelar atau stigma “PARCOK” oleh masyarakat. PARCOK itu kepanjangan dari Partai Coklat. Stigma ini diberikan, karena masyarakat merasakan polisi ikut-ikutan terlibat bermain politik praktis di setiap pelasanaan pemilu, baik pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Peran dan fungsi ini sebenarya sudah ditinggalkan oleh TNI sejak 27 tahun silam. Sejak awal reformasi 1998. Komitmen Presiden Prabowo menempatkan rakyat sebagai pemilik dan pemegang saham yang sebenarnya dari Tentara dan Polisi adalah sikap mulia seorang kesatria. Sikap dari negarawan sejati. Sikap ini hebat, berkelas, mengagumkan dan sangat membanggakan. Harapnnya Tentara dan Polisi hanya mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negara. Bukan untuk melindungi oligarki dan konglomerat hitam, licik, picik, tamak dan rakus. Kelompok yang tidak pernah puas dengan kekayaan yang mereka miliki. Rakyat sudah lama rindu dengar pesan Kepala Negara yang hebat dan berkelas seperti ini. Semoga Polisi agar segera perbaiki diri. Segera berbenah diri untuk memperbaiki citra yang terlanjur jatuh ke titik nadir. Reformasi di tubuh Polisi jauh dari harapan masyarakat. Sementara TNI sudah 27 tahun silam kembali ke jati diri sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang dan Tentara Pembangunan. Reformasi yang dilakukan Polisi masih slogan semata. Kalaupun ada reformasi, itu hanya sebatas reformasi organisasi. Belum menyentuh reformasi strutrural, apalagi aspek instrumental. Kenyataan ini sangat disayangkan, karena sudah 23 tahun Polisi keluar dari TNI. Namun reformasi masih berjalan di tempat. Malah patut untuk diduga saat ini reformasi Polisi mundur ke belakang. Mundur seperti sebelum reformasi 1998. Keinginann dan ambisi Prabowo mengabdikan hidupnya hanya untuk rakyat itu, tidak bergeser sedikpun dari tujuannya terjun ke politik. Sejak ikut Konvensi Partai Golkar tahun 2002 dulu, Prabowo selalu tampil dengan isu keterbalakangan dan kemiskinan rakyat. Prabowo mau menjadi Capres dari Partai Golkar tahun 2004 dan mungkin Presiden Indonesia untuk melepaskan rakyat dari kemiskinan dan ketebalakangan. Harapan Prabowo, rakyat Indonesia tidak boleh miskin dan terbelakang. Rakyat harus maju dan sejahtera kehidupannya. Ekonomi Indonesia diharapkan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Rakyat tidak boleh juga hidup di bawah dominasi, monopoli dan tekanan oligarki dan konglomerat hitam, licik, picik rakus dan tamak. Apalagi kekayaan yang diberikan negara kepada mereka sudah meluap-luap dan muntah. Mungkin saja kekayaan mereka itu sampai 17 turunan sekalipun tidak akan habis-habisnya.
Bangsa Ini Dibodohkan dan Dimiskinkan oleh Sistem
Oleh Prihandoyo Kuswanto | Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila MENTERI Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengakui ada sejumlah sertifikat hak milik (SHM) atau sertifikat hak guna usaha (SHGU) di atas lahan hutan. Proses Pembodohan Entah ķita yang bodoh atau apalah soal tanah ini, laut dan hutan bisa disertifikatkan hak milik dengan berbagai macam alibi. Seakan rakyat ini bodoh. Emang sekarang zaman batu yang tidak ada teknologi penginderaan, jauh sengaja satelit diabaikan? Dan ĺucuñya tindakan mensertifikatkan laut hutan dianggap bukan kejahatan pidana. Lebih parah lagi di Surabaya sertifikat laut itu diagunkan ke bank untuk minta kredit. Apakah ini bukan kejahatan? Kata Soekarno, bangsa ini memang tidak bodoh dan miskin tetapi dibodohkan dan dimiskinkan oleh sistem kapitalis dan liberalis. Menciptakan Tuan Tanah jauh dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah itu harus mencontoh Australia yang negara kapitalis, di mana developer itu tidak boleh seenaknya diberi ribuan hektar. Di Australia jika developer ingin membangun kawasan perumahan, maka pemerintah bertanya setahun kamu bisa jual rumah berapa banyak. Misalnya bisa memasarkan 200 rumah, maka pemerintah akan mengijinkan penguasaan tanah untuk 200 rumah. Setelah habis terjual boleh mengajukan lagi. Di Indonesia tidak begitu, BSD diberi 7000 hektar dan 40 tahun kemudian baru bisa membangun 2500 hektar. Jadi pemerintah menciptakan tuan tanah 40 tahun yang lalu harga tanah 2000 rupiah sekarang harga tanah di BSD bisa 50 juta. Jadi anak cucu kita jangan harap bisa memiliki rumah selama pemerintah menciptakan tuan tanah. Begitu juga di Surabaya, Ciputra kuasai 3000 hektar tanah tapi belum terbangun sampai sekarang. Jika di Jepang penguasaan tanah yang tidak dibangun, maka pajaknya akan tinggi. Tetapi jika tanah itu bisa membuka lapangan pekerjaan yang besar, maka pajak tanah akan dimurahkan. Jadi, sesungguhnya pejabat kita ini lebih kapitalis dibanding negara-negara kàpitalis. Padahal dalam sumpah jabatannya \"Melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia,\" serta mensejaterahkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak UUD 1945 diamandemen diganti dengan UUD 2002, negara ini telah diganti menjadi negara Super Liberal dan Super Kapitalistik. Kaum cerdik pandai sudah tahu. Dengan pola banyak banyakan suara kalah menang, negara ini berada di titik nadir. Tetapi anehnya mereka masih berteriak mendukung demokrasi liberal. Residu yang ditinggalkan oleh pemerintahan Jokowi memang sangat akut apalagi menyangkut tanah Jokowi melanggar konstitusi dan UU Agraria no 5 tahun 1960.dengan memberi konsensi selama195 tahun pada pengembang di IKN .Dari sanalah tanah tanah dengan mudah diberikan pada pengembang dan kebun-kebun sawit itu juga merampas tanah rakyat. Yang namanya konsep perkebunan inti plasma itu yang menguasai tanah terbesar bukan inti tetapi plasma rakyatlah. Tetapi konsep ini dibalik inti lebih besar dari plasma penguasaan lahannya. Jadi jangan heran kalau Sinar Mas menguasai lahan seluas Provinsi Jawa Barat. Apakah cerdik pandai dan kampus kampus beserta Guru Guru Besar memahami dampak demokrasi liberal ini terhadap kedaulatan rakyat . Belum lagi kita bicara pertambangan emas, perak, torium, batubara, galena, timah minyak, gas. Belum hasil laut hasil perkebunan ke mana semua itu? Hasilnya dibawa ke mana kok APBN kita sumber terbesar masih didapat dari pajak, terus ke mana kekayaan ibu pertiwi itu? (*)
Palestine: Liberte, Fraternite, Detruire
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan HAMPIR 16 bulan perang Gaza Israel-Hamas berlangsung tidak ada tanda-tanda Hamas kalah atau menyerah. Serangan kejutan 7 Oktober 2023 membuat Israel hancur moral. Bantuan Amerika tidak menolong. Ratusan trilyun digelontorkan hanya jadi bahan tertawaan mujahid Gaza. Daya tahan adalah bentuk kemenangan. Berbeda dengan perang 6 hari Israel-Arab tahun 1967 dan 16 hari perang Yom Kipur tahun 1973 yang berujung pada kekalahan koalisi Arab, maka perang Israel-Hamas di luar dugaan ternyata Hamas Gaza tidak bisa dikalahkan. Gencatan senjata akhirnya dibuat setelah Israel Besar Amerika Serikat di \"bombardir\" balls of fire, kebakaran dahsyat di Los Angeles California. Dalam beberapa hari kerugian Amerika sepuluh kali lipat bantuan dana ke Israel, 15.000 rumah mewah hangus, 160.000 warga dievakuasi, dan 40.000 hektar area telah terbakar. Artis-artis Hollywood seperti Paris Hilton, Mandy Moore, Whopy Goldberg, Mel Gibson, Steven Spielberg, Tom Hanks, James Wood dan lainnya terpaksa menangis. Presiden Trump sendu menyebut keadaan ini seperti gempuran senjata nuklir. Berdampak pada kelelahan perang Israel-Hamas. Israel kalah meski tidak mengakui. Netanyahu dan Gallant dihukum ICC atas crime against hummanity. Pasukan Hizbullah dan Houthi membantu menggempur Tel Aviv sekedar untuk membuat IDF Israel frustrasi. Oktober 2023 Israel terkejut dan Januari 2025 Israel masih terkejut. Palestina sudah semestinya merdeka dan menjadi negara berdaulat, dunia berada di pihaknya. Slogan \"Free Palestine\" terus menggelora, begitu juga dengan \"birruh biddam nafdiika yaa aqsho\". Mei 2024 Palestina mendapat kursi setara anggota dalam Sidang Majelis Umum PBB. Secara bertahap Palestina bergerak menuju kebebasan \"Liberte\". Putusan keanggotaan Palestina PBB didukung 143 anggota dan ini mayoritas. Menunjukkan persaudaraan dan perhatian serius atas penderitaan warga Palestina. Persaudaraan Indonesia-Palestina juga erat. Pemimpin bangsa sejak masa Soekarno sudah sangat mendukung kemerdekaan Palestina. Persaudaraan \"Fraternite\" adalah tonggak dari kekuatan. Penghukuman ICC atas Netanyahu dan Yoav Gallant mengingatkan Israel memang negara biadab yang tak pantas eksis di muka bumi. Gerakan penghancuran Israel berbasis moral, politik, dan perdamaian. \"Detruire\" menghancurkan Israel adalah missi mulia. Penjajahan harus dihapuskan. \"Go to hell IsraHell\" menjadi slogan dan aspirasi dari dunia yang beradab. \"Liberte, Fraternite, Detruire\" layak menjadi penyemangat perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan. Israel harus dikalahkan dan dikucilkan. Israel adalah kumpulan makhluk yang bukan manusia. Mereka itu sejenis binatang buas yang selalu haus dan lapar. Bangsa Indonesia wajib memperkuat persaudaraan sesama negara yang peduli akan kemerdekaan dan kebebasan, berkeyakinan bahwa pasukan dan tentara Allah itu yang akan menang, serta meningkatkan militansi melawan kebiadaban Zionis Israel di manapun berada. Liberte, Fraternite, Detruire ! (*).
POPULER
