OPINI
Masa Depan Indonesia Hanya Katanya
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJALAN dengan analisis Naom Chomsky dalam buku Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda, Chomsky menjelaskan, melalui media penguasa bisa menciptakan ilusi menakutkan kemudian menjadikan ilusi tersebut sebagai musuh bersama sehingga penguasa itu mampu menggerakkan masa yang cemas dan takut akan bahaya yang sebenarnya hanya ilusi. Presiden Prabowo juga memberikan ilusi bahwa masa depan Indonesia cerah. Prabowo hanya mengutip diprediksi oleh Goldman Sachs, perusahaan investasi dan keuangan dunia, yang memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050 mendatang. Sangat terasa hanya provokasi politik yang meninabobokan dengan tujuan tertentu. Dalam waktu dan situasi politik yang berbeda, Prabowo Subianto juga membuat ilusi yang menakutkan Indonesia bubar, seperti dalam Video berdurasi 1 menit 13 detik. Prabowo berpidato dengan lantang dirilis melalui akun Facebook resmi partainya saat Indonesia menjalani tahun politik pilkada serentak 2018 dan menjelang pemilu 2019. Isi lengkap pidato Prabowo dalam video tersebut : \"Saudara-saudara!\'\"Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030\" \"Bung!\"\"Mereka ramalkan kita ini bubar, elit kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa\" \"Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa.\" \"Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang! Semakin culas!Semakin maling!\" Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Rujukan Prabowo Indonesia cerah dari prediksi Goldman Sachs dan Indonesia bubar tahun 2030 dari Novel Ghost Fleet. Pidato Prabowo Subianto selama ini (sebelum dan setelah jadi presiden) itu hanya prediksi atau ilusi dari orang lain, hanya katanya bukan dari rencana kerja pembangunan yang terukur. Indonesia cerah dan Indonesia bubar, sama sama dari Prabowo Subianto muatannya sama sang presiden sedang bersolek menjadi manusia bijak dan keluar sebagai pahlawan Tidak ada yang salah dengan hal ini, namun menjadi salah apabila Prabowo menggunakan infrastruktur kekuasaan membungkam aspirasi masyarakat dan melakukan kontrol dan pengendalian media demi menutupi kesalahan yang sedang dilakukan. Kalau itu terjadi negara dalam bahaya. (*)
Jenderal Tyasno dan Jenderal Prabowo Sepakat Kembali ke UUD 1945
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PADA tahun 2004, setelah Jenderal Tyasno Sudarto lengser dari KSAD, Prabowo Subianto yang baru kembali dari Yordania menemui langsung beliau. Dua Jenderal tukar pikiran dan gagasan atas situasi yang terjadi dan berkembang saat itu. Khususnya tentang UUD 45 yang telah diamandemen oleh MPR seolah - olah atas nama rakyat, sekalipun sesungguhnya tidak atas mandat rakyat Indonesia mengubah UUD 45 menjadi UUD baru. Prabowo Subianto menyampaikan keinginan akan membuat dan mendirikan partai, Tyasno Sudarto merestuinya tetapi tidak akan ikut dalam partai apapun selama negara di kendalikan oleh UUD ilegal (saat ini dikenal dengan nama UUD NRI 1945 atau lazim disebut UUD 2002). Selama negara dikendalikan oleh UUD ilegal karena bukan dan tidak atas persetujuan rakyat hanya di buat oleh MPR yang merekayasa dirinya atas nama rakyat dengan kendali dan skenario kekuatan asing yang ingin mengubah negara Pancasila dan UUD 45 menjadi negara \"liberal, kapitalis dan individualis\", maka produk negara semuanya akan \"ilegal\". Amandemen UUD 45 sampai 97% merubah pasal pasalnya, otomatis telah menghapus negara Proklamasi 17 Agustus 1945, di lakukan secara \"Ilegal\" , prosesnya \"Ilegal\" maka produk UUD 2002 menjadi \"Ilegal\". Pada tahun 2002 hasil amandemen UUD 45 Jenderal Tyasno Sudarto telah menyampaikan semua informasi intelijen meminta Presiden Megawati menolak hasil final amandemen ke empat UUD 45, sekalipun akhirnya gagal mencegahnya. Prabowo dan Tyasno saat itu (2004) sudah memprediksi ke depan akan terjadi tragedi kerusakan tata kelola pemerintahan paska perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002 dan akan menyentuh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, NKRI dipertaruhkan eksistensi dan keselamatannya. Dalam pemahaman yang sama bahwa amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002, membahayakan, mengancam keutuhan, kedaulatan dan keselamatan NKRI Atas pemahaman bersama, masing-masing bersepakat : Pertama, Jenderal Tyasno akan tetap di luar institusi negara dan tidak akan masuk partai apapun Kedua, Jenderal Tyasno Sudarto merestui Prabowo Subianto mendirikan partai dengan niat menjadi kekuatan untuk mengembalikan negara kepada Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, Prabowo Subianto berjanji kepada Tyasno Sudarto bahwa akan berjuang sekuat tenaga, bisa mendirikan partai untuk mengembalikan negara, kembali pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam perjalanan sejarahnya Prabowo Subianto (PS) pada tanggal 20 Oktober 2024 resmi menjadi Presiden RI, tidak ada alasan dan dalih apapun harus mewujudkan kesepakatan dan janjinya dengan Jenderal Tyasno Sudarto (satu berjuang di dalam dan satu di luar), PS dengan kekuatan dan kekuasaannya harus memenuhi keinginannya NKRI kembali ke Pancasila dan UUD 45. Jenderal Prabowo Subianto ingatlah kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto di tahun 2004 sama sama sebagai patriot TNI sejati demi keselamatan bangsa dan negara, NKRI *Kembali ke Pancasila dan UUD 45 asli*. (*)
Indonesia Terang: Jokowi Diadili atau Prabowo Tumbang
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MAHASISWA bergerak merupakan fenomena politik bagus sebagai penggugah bagi elemen rakyat lain untuk menyuarakan hal yang sama. Suara mahasiswa adalah gaung dari aspirasi rakyat yang terpendam. Mahasiswa merupakan agen perubahan sosial. Terbiasa untuk bangkit di saat kritis. Bagi pemerintah gerakan bertema Indonesia gelap menjadi warning bahwa pemerintahan Prabowo dikritisi dan tidak boleh merasa nyaman dengan politik asoy geboy. Nikmat bersama Gibran seolah-olah dipercaya penuh oleh rakyat. Tidak peduli dengan semangat perubahan yang lama diinginkan rakyat. Mahasiswa berteriak karena pemerintahan Prabowo itu beku dan tidak memberi harapan. Kepercaan rakyat yang diklaim ternyata semu bahkan palsu. Kuat keyakinan bahwa Prabowo menjadi Presiden berdasarkan atas kecurangan kerja Jokowi. Latar belakang gerakan mahasiswa adalah kekecewaan atas puja-puji pada Jokowi. Prabowo hanya memanjangkan tangan. Jokowi dinilai rakyat telah gagal memimpin bangsa. Sebagaimana rilis OCCRP Jokowi memang korup, kolusif dan menjalankan politik dinasti. Seluruhnya kriminal. Jokowi juga pelanggar HAM berat dalam kasus KM 50 misalnya, lebih membela PKI ketimbang TNI dan rakyat yang ikut menumpasnya. Jokowi pembohong dan pengkhianat. Kebijakan Jokowi dalam kasus Rempang dan PIK 2 dinilai menjual dan membahayakan kedaulatan negara. Sayangnya Prabowo berkhidmat dan sangat mengapresiasi Jokowi. Mahasiswa tentu marah. Indonesia akan terang jika hukum dapat ditegakkan. Artinya Jokowi harus diadili untuk diminta pertanggungjawaban atas kejahatan politik yang dilakukannya baik KKN, pelanggaran HAM, pengkhianatan negara, nepotisme atau berbagai kebohongan publik. Prabowo tidak boleh melanjutkan pemerintahan model Jokowi. Jika demikian, dan tanda-tanda itu ada, maka Prabowo akan menjadi bulan-bulanan dari kekecewaan rakyat. Dibenci dan menjadi musuh rakyat. Indonesia menjadi terang untuk dua pilihan pertama, tangkap dan adili Jokowi atau kedua, Prabowo Gibran lengser.Pilihan sehat tentu Jokowi adili. Tapi jika peluang itu dututup rapat, apa boleh buat Prabowo yang harus tumbang. Terpaksa ditumbangkan. Hal itu menjadi permulaan dari rekonstruksi, restorasi, rekonsiliasi, atau reformasi negeri kembali. (*).
Mampukah BPI Danantara Menjaga Aset Negara dari Para Maling Yang Bercokol di BUMN?
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA Di sela sela hiruk pikuk peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara oleh Presiden Prabowo, Kejaksaan Agung menahan tujuh tersangka koruptor di tubuh Pertamina dengan modus mengimpor BBM Ron 90 (Pertalite) disulap menjadi Ron 92 (Pertamax). Akibat ulah ini negara mengalami kerugian Rp 193,7 Triliun. Tak hanya itu, jutaan masyarakat ditipu mentah-mentah, beli Pertamax tapi mendapatkan BBM oplosan yang jauh di bawah standar. Pelakunya ada tujuh orang. Maling kelas kakap alias bandit Pertamina yang telah tega membodohi dan menipu rakyat Indonesia antara lain: Riva Siahaan (Direktur Utama Pertamina Patra Niaga), Sani Dinar Saifuddin (Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional), Yoki Firnandi (Direktur PT Pertamina Internasional Shipping), Agus Purwono (Vice President Feedstock Management PT KPI), Muhammad Andriyanto Kerry Riza (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa), Dimas Werhaspati (PT Jenggala Maritim), dan Gading Ramadhan Joedo (Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak). Danantara seperti menjadikan angin segar bagi perekonomian Indonesia, tetapi ada tantangan yang lebih berat yaitu bagaimana menempatkan the right man on the right job. Bisa kita lihat orang- orang yang ditempatkan, masih wajah-wajah lama yang tidak jauh dari kaki tangan Jokowi. Mereka antara lain: Erick Tohir, Rosan Roeslani, dan lainnya. Sepertinya Indonesia sudah tidak ada orang pintar dari sisi reputasi dan akuntabilitas. Mari kita perhatikan struktur BPI Danantara: Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat. Peluncuran BPI Danantara yang dilakukan setelah Prabowo menandatangani Undang-undang No 1 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Danantara. \"Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden No 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia,\" ujar Prabowo sambil meneken dasar hukum Danantara di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025). BPI Danantara pada hari ini adalah sosok yang akan menakhodai lembaga super holding BUMN tersebut juga disampaikan ke publik. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Danantara akan dipimpin oleh Rosan Roeslani, dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria. \"Bapak Dony Oskaria sebagai holding operasional dan bapak Pandu Sjahrir yang akan memegang holding investasi,\" ujarnya dalam keterangan pers, Senin (24/2/2025). Ia menambahkan, posisi Ketua Dewan Pengawas Danantara yang sudah ditunjuk oleh Presiden Prabowo ialah Erick Thohir dan Wakil Ketua Dewan Pengawas Muliaman Hadad. BPI Danantara akan mengelola tujuh BUMN antara lain PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. (Telkom), PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Merujuk data jumlah aset sebelum eliminasi per 2023, total aset tujuh BUMN tersebut mencapai Rp 9.286,24 triliun. BUMN beraset jumbo itu akan menjadi katalisator utama bagi pengembangan Danantara, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan meningkatkan akuntabilitas keuangan. Prabowo menambahkan Danantara akan memiliki dana kelolaan hingga US$900 miliar atau setara dengan Rp14.715 triliun. Jumlah itu sekaligus menjadikan Danantara sebagai salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia. Adapun struktur lengkap organisasi BPI Danantara, adalah Badan Pelaksana, Badan Pengawas, Badan Penasehat, antara lain: Pembina dan Penanggung Jawab (Presiden Prabowo Subianto), Dewan Penasehat (sejumlah mantan presiden a.l. Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo), Badan Pengawas (Ketua Erick Thohir), Wakil Ketua Badan Pengawas (Muliaman D. Hadad Badan), Kepala Badan Pelaksana/Chief Executive Officer (CEO) (Rosan Roeslani). Holding Operasional/Chief Operating Officer (COO) (Dony Oskaria), Holding Investasi/Chief Investment Officer (CIO) (Pandu Patria Sjahrir). Mudah mudahan di tengah ketidakpastian hukum dan ekonomi akibat warisan pemerintahan Jokowi selama satu dekade, Indonesia masih bisa bangkit. Meskipun banyak orang meragukan mengingat posisi strategis masih ditempati orang-orang yang tersandera oleh kasus masing-masing. Dengan ditetapkannya hal di atas ada PR besar yang harus dikerjakan oleh rakyat, yaitu mengawasi dan mengawal kerja BPI Danantara. Jangan sampai boneka Xi Jin Ping semakin membusungkan dada dan bertindak lebih arogan dalam menindas rakyat. Jokowi masih ada di dalam lingkaran Prabowo, dan Prabowo masih ada dalam settingan Jokowi. Rakyat harus cerdas bagaimana memisahkan Jokowi dan Prabowo karena kita semua tahu persis bahwa Jokowi adalah sumber dari segala sumber masalah. Daya rusaknya cukup besar di Republik ini, dan recovery dari kehancuran yang dibuatnya membutuhkan waktu yang cukup lama. (*) #TangkapDanAdiliJokowi#PrabowoDengarRakyat#BatalkanPSNPIK2#TangkapAguan#KembaliKeUUD1945Asli#ForumTanahAir#FTAForBrighterIndonesia.
Prabowo Masih Nanar, Linglung, dan Bingung dalam Kegelapan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih TAGAR Indonesia Gelap menggema saat mahasiswa turun ke gelanggang demo adalah sebuah fakta, realitas, dan kenyataan yang terjadi di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pura-pura terkejut dan bertanya mengapa ada ungkapan \"Indonesia Gelap\". \"Saudara-saudara yang muda-muda, yang melihat Indonesia gelap itu siapa?,\" tanya Prabowo saat memberikan sambutan di acara Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025). Akankah Presiden Prabowo Subianto seperti sembunyi dan bertahan membela diri dari tekanan yang sangat berat dari kenyataan yang dia sendiri sesungguhnya menyadari dan mengakui Indonesia dalam gelap. Rakyat tidak sebodoh yang dibayangkan Prabowo saat memekikkan \'hidup Jokowi\', saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Pekikan ini sesungguhnya bukan untuk Jokowi yang selama menjadi Presiden hanya sebagai boneka RRC, pekikan ini adalah bentuk lain dari pujian dan sembah ketaatannya kepada Xi Jinping. Jangan sampai lupa kejadian saat kunjungan Prabowo ke China, 31 Maret – 2 April 2024, Xi Jinpng menyebut Prabowo sebagai Elected President Jokowi. Adalah awal sebuah propaganda China untuk tetap menguasai Indonesia. Prabowo kembali ke Cina, resmi kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto datang pada 8-10 November 2024. Gelap di Indonesia karena Prabowo masih dalam tekanan sebagai estafet kepemimpinan pro RRC di bawah kendali Xi Jinping. Fakta Prabowo Subianto sampai saat tidak mampu mengambil keputusan mencegat Oligarki sekedar menghentikan Program Strategis Nasional (PSN), menghentikan kekejaman mereka membuat hunian etnis China dengan mengusir warga pribumi dan kejahatan lainnya yang membahayakan kedaulatan negara. Oligarki dengan back up full RRC akan terus menekan dan mengendalikan Prabowo jangan sampai mengubah sikapnya yang berpotensi mengancam kekuasaan oligarki (RRC). Indonesia gelap karena Xi Jinping aakan terus merealisasi target proyek-proyek China yang harus dilaksanakan Presiden Prabowo dengan pengawalan ketat Xi Jinping : Pertama, Oligarki harus tetap terlibat langsung atau tidak langsung dalam kebijakan politik dan ekonomi di Indonesia. Kedua, TKA China harus tetap aman tanpa gangguan baik dari negara atau serangan kaum pribumi. Ketiga, semua proyek oligarki yang berlindung dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) baik PIK, reklamasi pantai dan lainnya, harus aman tanpa gangguan. Keempat, Pembangunan IKN (memindah Ibu Kota) harus tetap dilanjutkan untuk memperlancar penaklukan Jakarta dan sekitarnya (proyek aglomerasi) bersama wilayah sekitarnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur. Kelima, Oligarki bebas menguasai tambang dan kekayaan alam lainnya. Keenam, pembangunan pangkalan militer, tidak boleh ada gangguan khususnya pembangunan Pangkalan Militer di Pulau Triton Kepulauan Paracel yang telah dibangun landasan terbang berpanjang 600 meter (2.000 kaki) . Hal itu terekam melalui foto satelit perusahaan pencitraan Bumi, Labs. PBC. Jadi suara mahasiswa itu murni untuk menyelamatkan Indonesia dari kedunguan dan ketololan para penguasa / pejabat Indonesia dari aneksasi asing khususnya Oligarki ( RRC ) yang nyata akan menguasai Indonesia. Karena Presiden Prabowo masih membisu, tidak berdaya bahkan membiarkan rakyat harus bertarung dengan aparat keamanan di telah menjadi budaknya oligarki Saat ini Presiden Prabowo Subianto masih nanar, linung dan bingung dalam kegelapan hanya bertahan dengan omon - omon mengira akan bisa meredam kemarahan rakyat. Apabila Prabowo Subianto masih tunduk dengan Oligarki (Xi Jinping ) dan bersekutu dengan Jokowi, resikonya akan di lempar, di hancurkan dan ditumbangkan oleh rakyatnya sendiri. (*)
Tahap Dua Buntu, Israel-Hamas Tak Punya Pilihan!
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior MENGAPA Israel harus berunding dengan Hamas? Gempur saja! Apa susahnya? Hamas hanyalah kelompok pejuang \"kecil\" yang bak bumi dan langit dengan Israel. Dari sisi apa pun. Jumlah Hamas yang tidak sampai 50.000 pejuang. Sementara Israel, dalam serangan infanteri (pasca 7 Oktober 2023). Membanjiri lebih dari 100.000 pasukan elite, dan cadangan. Masuk jauh ke jantung Gaza hingga 15 bulan pertempuran. Israel belum menang dalam perang infanteri. Israel hanya menang di pertempuran udara, yang tidak kompetitif. Mengapa? Pertanyaan ini menggelayut! Terlebih setelah membaca dua artikel di media besar berbeda: The Guardians (Inggris) edisi 25 Pebruari, dan Jerusalem Post (Israel) edisi 25 Februari. The Guardians membuat judul: \"No Rules: Gaza\'s doctor\'s say. They were tortured, beaten and humiliated in Israeli detention\". (Tidak ada aturan: Dokter di Gaza disiksa, dipukul, dan dipermalukan di di tahanan). \"Angle\" (sudut pandang) lain ditulis Jerusalem Post dengan \'banner\' \"Edan Alexander\'s mom says Trump understand how to get hostage deal done\". (Ibu Edan Alexander mengatakan Trump mengerti cara menyelesaikan). Sebagai pengamat politik Timur Tengah. Apa yang ingin saya katakan dari dua artikel media terbesar Inggris dan Israel ini? Membaca \"The Guardians\", ada rasa \"ngilu dan ngeri\", betapa paramedis yang dilindungi oleh regulasi HAM PBB. Bisa mengalami penyiksaan teramat sangat di penjara Israel. Sulit menceritakan (silahkan baca!). Bila dokter dan perawat mengalami \'nightmare\' (mimpi buruk), bagaimana sekiranya pejuang Hamas yang tertawan oleh Israel? Di situlah letak \'spirit\' mengapa Hamas mampu membawa Israel maju ke meja perundingan (gencatan senjata). \"Equalizer\". Hamas bisa menjadi penyeimbang perang infanteri dengan Israel. Seandainya pasti menang, Israel tak akan mau melakukan gencatan senjata dengan Hamas yang \'kecil\'. Dorongan gencatan senjata Presiden AS Donald Trump kepada Israel, hanya sebatas katalisator. Bisa jadi ada rasa \'malu\' Trump melihat sepak terjang Israel yang telah melewati \"garis merah\" peri kemanusiaan. Kehancuran Gaza sendiri terjadi. Karena tidak ada kompetisi yang semestinya antara kedua pihak, Israel-Hamas. Seandainya Hamas juga punya jet tempur dan sama-sama \"dogfight\", apa pendapat Anda? \"The Guardian\" yang menyoroti penyiksaan terhadap petugas medis. \"Jerusalem Post\" justru memotret dari sisi hati seorang Ibu Israel. Edan Alexander adalah anggota pasukan elite infanteri Brigade Golani (Batalyon-51). Yang saat ini masih disandera Hamas. Ibunya (Yael Alexander) berharap sang anak bisa dibebaskan, dalam kesepakatan gencatan senjata tahap dua (Israel-Hamas) yang buntu. Sejatinya, Yael Alexander dan rakyat Palestina (Gaza) ingin gencatan senjata tahap dua bisa terwujud. Meskipun begitu, syarat yang diajukan Israel adalah mustahil. Hamas harus diusir dari Gaza, demiliterisasi Gaza. Pemerintahan Fatah (Ramallah/Tepi Barat) dan Hamas tidak boleh lagi memegang tampuk pemerintahan Gaza. Itulah syarat yang dajukan Israel untuk bisa masuk ke perundingan tahap dua. Padahal, Hamas sendiri sudah bersedia untuk tidak memegang Gaza dan menyerahkan pemerintahan kepada otoritas Palestina/PA (Mahmoud Abbas). Usul Israel untuk memperpanjang perundingan tahap-I, sepertinya mengulur (akal-akalan) waktu hingga 60-an sandera tersisa bebas semua. Setelah itu, perang berlanjut lagi. Steve Witkoff yang diutus Trump untuk mencari solusi, dan perunding PM Benyamin Netanyahu, Ron Dermer. Sepertinya akan bekerja keras memelihara momentum 42 hari yang sudah bagus. Hamas yang \"menari\" seperti \"tidak menderita\" (saat pembebasan sandera), sangat memahami penderitaan tahanan Palestina di penjara Israel. Spirit itulah yang menguatkan, dan ingin tetap menyetarakan diri dengan militer Israel. Bila tidak ada solusi \"equalizer\", bila solusinya berat sebelah. Maka, bisa jadi Yaer Alexander akan menunda kepulangan sang anak yang militeristik. Sementara Hamas tidak punya pilihan lain. Hingga benar-benar tersisa, satu pejuang Hamas terakhir. (*)
NDas Kapital Pak Prabowo
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BUKU Karl Marx berjudul \"Das Kapital\" berisi kritikan terhadap kapitalis, pemilik modal, atau kaum borjuasi. Mereka adalah majikan yang mengeksploitasi buruh. Perlawanan kaum proletar meningkat dari sosialisme hingga komunisme. Ajaran Marx sendiri difahami dan diikuti dan mewujud sebagai Marxisme. Masih satu rumpun dengan leninisme, sosialisme dan komunisme. Das Kapital dengan editor Friedrich Engels memiliki subtittle \"Kritik der Politischen Oekonomie\" yang melihat hubungan kuat ekonomi dengan politik. Para kapitalis itu dimanja oleh kekuasaan politik. Kapitalisme merusak tatanan kehidupan bersama. Elit kaya membangun kesenjangan permanen. Akibatnya rezim kapitalis senantiasa dicurigai bahkan dimusuhi oleh rakyat. Marxis menciptakan budaya konflik antara penguasa dan pemilik modal dengan kelas bawah tertindas. Jokowi membangun pemerintahan materialisme sebagai rezim investasi. Semua elemen negara harus menghamba pada paradigma investasi ini. Ekonomi menjadi sokoguru pembangunan. Politik, hukum, budaya, moral dan agama pun harus mengalah pada prioritas pembangunan ekonomi. Kesejahteraan rakyat jadi dogma walaupun tidak dapat menutup fakta bahwa yang sejahtera itu adalah kapitalis, kaum borjuasi semata. \"Ndasmu\" ucapan tak beradab seorang Presiden mengarah pada pihak yang mengkritisi hubungan erat Prabowo dengan Jokowi. Prabowo minta tidak dipisahkan tetapi menafikan pengendalian Jokowi atas dirinya. Ia mengakui kelanjutan namun mandiri dalam omon-omon. Bias dengan pernyataan bahwa Jokowi adalah guru politik. Ketika Jokowi melalui proyek Rempang, IKN, Jalan Tol, PIK 2, dan pembangunan infrastruktur lain menampilkan diri sebagai rezim investasi, maka Prabowo sebagai pelanjut ternyata sama saja. Rezim investasi, rezim materialisme, rezim kapitalisme. Nah, ndasmu itu ndas kapital. Isi ndas hanya duit dan duit, kapital, investasi, pinjaman luar negeri, komisi atau mungkin upeti. Danantara adalah bagian \"Ndas Kapital\" pengumpul kekayaan untuk kaum kapitalis dan imperialis. BUMN yang sudah diperas habis kini diperalat (orang-orang) negara. Etatisme yang biasa menjadi ciri komunisme melekat dengan kapitalisme. Sukses Sovereign Wealth Fund di berbagai negara membutuhkan SDM yang amanah dan iklim usaha yang sehat. Dan ini yang justru menjadi masalah besar bangsa Indonesia. Bangsa yang sedang dipimpin oleh para maling. Hutang kasus Jokowi belum satupun dilunasi, Prabowo sudah siap-siap dengan kasus baru. Dana 14 ribu trilyun yang dikelola bukan uang kecil meski tahap awal katanya 300 trilyun. Jokowi dulu pamer sudah punya uang di kantong 11 ribu trilyun. Rupanya Prabowo dan Jokowi sedang berlomba beromon-omon banyak duit. Memang keduanya \"Ndas Kapital\" tidak penting masalah budaya, hukum, apalagi moral dan agama. Omnibus Law, BRIN dan kini Danantara adalah penyederhanaan dan penyatuan kendali yang berbasis dari arogansi \"Ndas Kapital\". Minta-minta diawasi hanya menambah omon omon saja selama mental perampok dan penindas belum dibenahi. Nah, \"Ndasmu !\". Ndas Kapital, Pak Prabowo. (*).
Sensor Politik Prabowo Macet Total
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KABINET Merah Putih mestinya bukan dan tidak melakukan RETRET (khalwat di atas Gunung Tidar), tetapi sensor politik Prabowo harus melakukan RESTART. Sejarah kelam sudah terjadi ketika Madeleine Albright mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Ketua National Democratic Institute (NDI), mengacak - acak mengganti UUD 1945 dengan UUD 2002. Negara Indonesia berubah total menjadi negara liberalisme, kapitalisme dan individualisme sesuai keinginan AS. Untuk mewujudkannya, sejak itu Indonesia harus dikawal ketat harus melahirkan Presiden jongos untuk melaksanakan konstitusi negara yang sudah sempurna total menjadi negara kapitalis. Datanglah ke Indonesia Menlu Condoliza Rice serta penggantinya Hillary Clinton, dua-dua nya berkunjung ke Solo dengan rekayasa menyusun jebakan penangkapan Abu Bakar Baasyir yang di tuduh sebagai gembong teroris. Megawati menolak terlibat dan melakukan rekayasa tersebut akhirnya karir politiknya dihambat dan presiden digantikan SBY. SBY naik sebagai Presiden ambil posisi memberikan instruksi kepada Walikota Solo untuk membantu CIA dalam operasi penangkapan tersebut, bermarkas di Kota Solo dengan pendampingan Walikota Solo JOKOWI. SBY dengan stigma sebagai budak liberalisme UUD 2002, AS mempersiapkan Jokowi diproyeksikan meneruskan perannya sebagai budak Neo Liberalisme menjadi Presiden RI pada Pilpres 2014. Maka mulai saat itu AS men-setting \"road map\" Jokowi dari hanya sebagai Walikota, menuju RI 1. Sejak itu AS sudah menugaskan mantan Jenderal LBP dan HP mendampingi Walikota Solo ini. LBP melakukan penyamaran \"modus\" pura-pura bekerja sama dalam bisnis mebel keluarga Jokowi. Meskipun akhirnya Jokowi setelah jadi Presiden “dibajak” Megawati untuk lebih loyal ke China. Dan China kemudian memanfaatkan Jkw untuk target keberhasilan OBOR dan BRI. Megawati sekalipun pada tahun 2004 dicegat AS tetapi pada tahun 2014 dengan PDIP nya masuk juga dalam jebakan mengusung Jokowi sebagai kandidat dan presiden RI pada Pilpres 2014. Sekalipun saat itu Taufiq Kiemas (suami Megawati) melarangnya karena tidak layak PDIP mengusung Jokowi dan dan ada tanda-tanda sifatnya sebagai pembohong dan penipu Inilah awal tragedi politik PDIP yang memilukan dan awal Ibu Megawati masuk perangkap tipuan Jokowi yang dalam posisinya sebagai Presiden dalam kawalan dan remote Oligarki dan CIA. Presiden Joko Widodo sejak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt One Road (OBOR). KTT OBOR pada 14-15 Mei 2017 dan Pertemuan KTT ke 2 berlangsung selama 3 hari mulai Kamis 25 April 2019 telah sempurna menjadi pelayanan RRC dan budak CIA ( AS ). Sejarah berlanjut pada pada saat Presiden Prabowo Subianto, meresmikan peluncuran Dana Anagata Nusantara ( Danantara ) pada Senin, 24 Februari 2025, muncul figur SBY, Jokowi mengapit Presiden Prabowo. LBP di posisikan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ini sinyal Danantara tetap dalam kawalan tokoh pro UUD 2002 (tokoh liberal dan kapitalis ). Sampai di sini cukup jelas dan terang benderang sensor kehati-hatian Presiden Prabowo dalam menjaga dan mengawal negara sesuai amanat Pembukaan UUD 45 macet total. Negara dipastikan akan semakin gelap dan cita - cita, keinginan dan harapan negara segera kembali (RESTART ) ke Pancasila dan UUD 1945, di tutup oleh (RETRET) Presiden Prabowo sendiri. (*).
Menteri ATR Terkapar Menghadapi Aguan, Sertifikat Milik Aguan di Pantura Tangerang Batal Dicabut
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA HARAPAN rakyat Banten terhadap Pemerintahan Prabowo untuk mempertahankan hak dan kedaulatan wilayah yang dicaplok oleh Aguan dkk, sepertinya sulit dicapai. Rakyat Banten harus menyusun kekuatan dan persatuan untuk melawan dengan caranya sendiri, apalagi Presiden Prabowo sampai hari ini masih bungkam tak bernyali menghadapi Aguan sang penjajah tanah pesisir Banten. Menteri ATR Nusron Wahid bak kaum Sofis yang hidup di zaman 400 SM. Dengan retorika meyakinkan pada rakyat Banten pada saat pencabutan SHGB bulan lalu, Nusron seolah memberikan angin segar bagi perjuangan rakyat Banten. Tetapi pada akhirnya Nusron membajak hak-hak rakyat dan membantu oligarki untuk mencaplok jengkal demi jengkal tanah pesisir Pantai Utara (Pantura) Tangerang tersebut. Artinya, terkait konflik lahan atau sengketa tanah di Pantura Tangerang, menunjukkan kapasitas Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang lemah. Ia tidak berhasil melawan kekuatan atau pengaruh dari seseorang atau kelompok yang disebut Aguan. Bagaimana bisa beberapa sertifikat tanah milik Aguan di Pantura Tangerang batal dicabut. Aguan tampaknya memiliki kekuasaan atau pengaruh yang lebih besar daripada pemerintah bahkan undang-undang, Kasus ini memunculkan banyak pertanyaan antara lain: - Apakah Aguan menjadi monster bagi penegakan hukum di Indonesia?- Mengapa Menteri ATR tidak berhasil melawan Aguan?- Apa dampak dari kasus ini terhadap masyarakat terutama rakyat Banten?- Apakah ini akhir dari hilangnya kedaulatan NKRI di tangan oligarki?- Apa pemerintah tidak berpikir jika rakyat marah tak ada satu kekuatanpun yang mampu mencegahnya?- Apakah Ini tanda dimulainya perang antar-etnis karena kerakusan Aguan dkk dengan PIK 1, PIK2 dan pencaplokan di banyak wilayah di Indonesia? Perlawanan rakyat Banten diperkirakan akan meningkat terkait dicabutnya pembatalan sertifikat oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid. Jika Menteri ATR berpihak pada Aguan dkk dengan dalih yang dibuat-buat maka, Forum Tanah Air mengecam dan akan terus berdiri tegak berjuang bersama rakyat Banten sampai terwujudnya rasa keadilan bagi rakyat kecil. Dengan demikian, perlawanan rakyat Banten diperkirakan akan meningkat karena pencabutan pembatalan sertifikat oleh Nusron Wahid selalu Menteri ATR. Dengan keputusan ini bisa dipastikan bahwa Pemerintahan Prabowo tidak berani melawan Aguan dkk. Jika kebenaran dan keadilan terus dinistakan, jangan salahkan rakyat mengambil langkah dan jalannya sendiri. Jika Presiden Prabowo tak mampu menghadapi Aguan dkk, biarkan rakyat Banten bertindak dengan kekuatan yang dimiliki. #Banten Melawan Aguan#Mentri ATR Masuk Angin#Macan Asia Terkapar Dibawah Pagar Laut#ForumTanahAir#FTAFrorBrighterIndonesia Rawe Rawe Rantas Malang Malang Putung, Rakyat banyak akan pertahankan bumi Banten dari penjajahan Aguan, sebagai bukti kecintaan kami pada Bumi Pertiwi (*).
OPA Berjalan Nagakrasi Semakin Kokoh
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan OPA atau Operasi Penyelamatan Aguan tampaknya sedang berjalan terbukti bahwa sertifikat pagar laut milik perusahaan Aguan menurut Menteri \"gagah\" yang kemudian \"melempem\" Nusron Wahid ternyata batal dicabut. Sementara Bareskrim Mabes Polri menyatakan ketidakterlibatan perusahaan Aguan dan Antoni Salim baik dalam pagar laut maupun SHGB atau SHM. Netizen berkomentar \"sudah diduga\". Dalam kasus terkait PIK 2 ini betul terasa ada benturan kepetingan rakyat dengan penguasa dan pengusaha. Yang kena sanksi hukum cukup asal ada saja, ecek-ecek, bukan penentu apalagi investor atau regulator. Pencabutan pagar laut belum tuntas, SHGB tidak menyentuh inti, PSN \"masih dievaluasi\", akhirnya proyek PIK 2 harus jalan terus. OPA yang sukses menjadi simbol bahwa negara telah kalah oleh cukong, kalah oleh naga-naga, kalah oleh cina jahat. Negara kerakyatan hanya narasi dalam konstitusi, negara hukum menjadi pemanis untuk sambutan-sambutan, negara bermoral sudah dibuang ke keranjang sampah, negara Pancasila semakin jauh dari nilai-nilai perumusannya. 9 Naga, 10 Naga, dan seterusnya tumbuh beranak pinak. PIK 1, PIK 2, dan seterusnya semakin mengokohkan kedigjayaan pemilik uang. Pemerintah menempatkan diri sebagai jongos atau abdi dalem. Melindungi dan memuliakannya. Mengerahkan aparat untuk balas jasa atas aliran cuan ke kantong-kantong pribadi. Suap menjadi mainan sehari-hari. Naga telah mencengkeram Garuda. Perisai di dadanya semakin tercabik-cabik. Disayat oleh kuku-kuku tajam Naga. Garuda sebagai lambang demokrasi sudah tak berbentuk lagi, diubah menjadi Cuankrasi atau Nagakrasi. Dari Naga, oleh Naga, untuk Naga. Dari Cina oleh Cina untuk Cina. Kekuatan global Republik Rakyat Cina menjadi kiblat bisnis, budaya maupun politik. Bahaya di depan mengancam bangsa Indonesia yang katanya merdeka. Seperti dahulu VOC memulai interaksi dengan dagang, bermitra, lalu berkuasa. 350 tahun, kok bisa. Minoritas menjajah mayoritas. Rakyat Indonesia dimiskinkan dan dipinggirkan. Para kolaborator atau penghianat berkeliaran dan hidup sejahtera. Cukup lama untuk membuat rakyat melawan dan berontak. Kini penjajahan itu tidak boleh terlalu lama. Naga tidak boleh terus menerus menguasai dan memperalat pejabat atau aparat. Kekuasan Naga harus dilawan, rakyat memang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Berontak adalah pilihan. Dimulai dari desakan agar aparat membongkar patung Naga PIK 2 yang menjadi lambang dari Cinaisasi, kolonialisasi, dan penggerusan demokrasi. Pagar laut dan sertifikasi tidak terkait Aguan dan perusahaannya. Bareskrim dengan tergesa-gesa mengumumkan tanpa pemeriksaan seksama. Menteri ATR tidak jadi mencabut Sertifikat perusahaan Aguan. Semua takut Aguan. Presiden \"ndasmu\" juga \"ngajedog wae\" tidak sedikitpun berani menyentuh Naga. Operasi Penyelamatan Aguan (OPA) berjalan. Sukses OPA memperkokoh Naga. Negara Demokrasi hanya menjadi pelajaran untuk anak-anak di ruang kelas sekolah. Praktek politik yang berjalan adalah Nagakrasi dan itu semakin kokoh saja. Nagakrasi itu modus dari kejahatan politik anti konstitusi dan ideologi. Menyuburkan kolusi dan korupsi. Tidak perlu mengejar sampai antartika, penjahat negara ada di depan mata.Dari Naga oleh Naga untuk Naga. Indonesia benar-benar dalam bahaya. (*)
POPULER
