OPINI
Aguan Blunder Jadikan Said Didu Martir
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Siapapun yang melaporkan mantan Staf Khusus BUMN Said Didu, termasuk Kades Maskota, ke pihak Kepolisian maka ia adalah pembela boss Agung Sedayu Group Aguan. PIK 2 yang menjadi perhatian publik adalah proyek penjajahan. Penjajahan ekonomi berupa dominasi konglomerat atas rakyat, penjajahan politik pejabat negara yang tidak berkutik, serta penjajahan budaya penguasaan etnis China atas pribumi. Pribumi yang digusur untuk membangun Pecinan. Aguan yang membiarkan pelaporan patut diduga terlibat sebagai pihak yang diuntungkan. Ia bisa saja menjadi penyuruh, pembujuk atau pembantu. Potensinya ada pada kemampuan biaya. Dalam hal menjadi bagian dari keterlibatan pelapor, maka Aguan beserta perusahaannya dapat memancing publik bereaksi lebih keras. PIK bukan proyek biasa, rakyat melihat ini sebagai sinyal dari bahaya negara. Dukungan atas perjuangan Said Didu akan terus menggumpal dan menguat. Rakyat Banten sendiri sudah berteriak. Semangat Sultan Ageng Tirtayasa melawan VOC seolah bangkit kembali. PIK-2, Aguan, China, oligarki dan PSN mulai digugat dan dimasalahkan serius. Magnet perjuangan rakyat semakin terbentuk. Proses hukum yang berlanjut akan menjadi blunder penguasa. Semua membaca bahwa hal ini bukan murni hukum tetapi kriminalisasi yang sarat dengan kepentingan politik. Demi melindungi proyek penguasaan lahan rakyat oleh konglomerat yang berkolusi dengan pejabat. Said Didu menjadi martir gerakan. Setelah HRS dan 6 Syuhada belum mampu menjadi martir perubahan demikian juga dengan Gus Nur dan Bambang Tri soal ijazah palsu, Anies Baswedan korban Pilpres dan Pilgub, maka Said Didu potensial menjadi martir. Perlawanan atas keserakahan pengusaha, penyimpangan penguasa, serta pembelaan rakyat tergusur menjadi paket perjuangan bersama kasus IKN, Rempang, OBOR maupun Joint Commitment Xi Jinping-Prabowo. A guan atau Sugianto Kusuma semestinya mencegah Apdesi atau Kepala Desa pelapor untuk melakukan pemaksaan langkah hukum. Sikap kritis dan protes Said Didu bukan saja wajar tetapi sudah seharusnya. PIK 2 yang diberi status PSN dapat bergeser menjadi proyek musuh rakyat. A guan sendiri kini berkolaborasi dengan Menteri Perumahan Rakyat dalam program 3 juta rumah. Ara atau Maruarar Sirait adalah mantan anak buah A guan. Said Didu tidak sendiri, perjuangan melawan PIK 2 mendapat dukungan berbagai elemen dan aktivis. Membungkam Said Didu tidak akan menyelesaikan masalah, PIK 2 memiliki problema soal fundamental bangsa. Ada kedaulatan negara, kesenjangan, serta dominasi etnik. Eksklusivitas menjadi suatu keniscayaan. Hentikan kriminalisasi untuk membungkam kritik. Jika terus arogansi dikedepankan, maka dipastikan perlawanan berubah menjadi pemberontakan, kemudian api membara. Rakyat jangan disakiti dan perampok jangan dilindungi. Mungkin Said Didu hanya mengingatkan, ia sedang menjaga tanah dari penguasaan penjahat. You are robbers, i\'m just reminding the people. (*)
Tolak Semua Proyek PSN - Usir Taipan dan TKA Cina dari Bumi Indonesia
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Etnolog Belanda Profesor Veth pernah mencela rakyat negeri ini seperti “rakyat kambing yang semangat harimaunya sudah dijinakkan sampai ke kutu-kutunya, karena bekerjanya obat tidur penjajahan” Lemahnya mentalitas bangsa ini yang mudah dipecah-belah berdasarkan pendapat-pendapat ilmuwan mereka yang berkesimpulan kita adalah “bangsa yang paling lunak di dunia” . Sun Yat Sen mengatakan : bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak punya keinginan untuk membebaskan diri dari penindasan ibarat “a sheet of loose sand”. Bagaikan pasir yang meluruk dan rapuh. Tiada keteguhan, sehingga mudah ditiup ke mana-mana Berawal dari Proyek Strategis Nasional (PSN) pada masa pemerintahan Jokowi ternyata itu tipuan yang sebenarnya Proyek Strategis Oligarki (PSO) bukan untuk kesejahteraan rakyat tetapi untuk menerkam, menindas dan menjajah rakyat Indonesia. Peristiwa penindasan oleh PSO sudah sampai pada menjual kedaulatan negara. Betapa dahsyatnya mantra Oligarki sehingga rakyat meskipun berkali-kali tertipu dan terperosok di lubang yang sama. Rela mengorbankan dirinya sebagai budaknya dan menjalankan perintah majikannya sekalipun harus menghabisi dan memangsa temannya sendiri sesama pribumi. Penindasan tidak muncul secara fisik dari kekuatan figur personal tuan tuan Taipan tetapi dimunculkan dari penguasa / para pejabat pemerintahan yang sudah menjadi budak atau piaraan mereka. Penguasa di Indonesia sesungguhnya adalah para kapitalis oligarki. Merekalah mengendalikan politik dan ekonomi negara. Otomatis mereka menguasai semua jaringan penyelenggara dan pengelola negara. Kekuasaan Oligarki makin gila dan tak terkendali mampu menyatukan bersatunya Bandit - Bandar dan Badut Politik organik dengan Bandit, Bandar dan Badut politik non-organik, adalah gambaran peta perselingkuhan dan pelacuran politik yang luar biasa dahsyat melibat semua jejaring kekuasaan masuk dalam kolam yang sama. Rezim ini lumpuh total dipengaruhi dan dikuasai oleh kapitalis yang merupakan persekongkolan (conspiracy), para Taipan, korporatokrasi (penghancur lingkungan alam dan sosial ), sembilan barongsai, oligarki, gorilla betina merah, dan neo kolonialisme. Mereka bersekongkol utk berkuasa secara absolut, bagi kehancuran bangsa dan NKRI. Meluluh lantakan peran dan fungsi hampir di semua institusi dan lembaga negara dalam satu kekuasaan dan genggaman Oligarki. The Faunding Fathers membentengi kaum pribumi dengan UUD 45 dan Pancasila karena sadar betul, adanya kesepakatan kaum pribumi di kenal dengan nama TRILOGI PRIBUMISME untuk mencapai Bonum Pubicumm (kemakmuran bersama), berisi : \"Pribumi Pendiri Negara, Pribumi Pemilik Negara dan Pribumi Penguasa Negara\" Kaum pribumi harus sadar penjajah saat ini lebih kejam dari penjajah kolonial.. bangkit - bangkit dan bangkitlah melawan. Tolak semua proyek PSN (PIK 1 dan 2 dll) usir para Taipan dan TKA Cina dari bumi Indonesia. “Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bestik tapi budak.” (Soekarno). (*)
Bajingan Politik dan Idealisme Akademik
Oleh Hafid Abbas | Mantan Ketua Komnas HAM RI dan Promotor Dr HC Nelson Mandela dari UNHAS 2005 SEMOGA gelora perlawanan intelektual dan kebebasan berpendapat tidak akan pernah redup di dunia akademik hingga kapan pun. Istilah “Bajingan Tolol” pertama kali diungkapkan oleh Rocky Gerung di awal Agustus 2023, sebagai satu ungkapan untuk mengkritik satu kebijakan yang dinilai merugikan negara dan menyengsarakan rakyat. Kritikan yang dilontarkan itu terjadi ketika ada kebijakan yang hendak memberikan hak penguasaan lahan IKN selama 190 tahun kepada investor asing. Kritikan yang sama, juga muncul ketika terdapat kebijakan penggusuran paksa warga di Pulau Rempang yang sudah menghuni pulau itu selama berabad-abad. Alasannya, warga pulau itu tidak memiliki bukti kepemilihan yang sah hak atas tanah yang dihuninya meski mereka sudah berada di pulau itu secara turun temurun dari abad ke abad. Namun, mengapa pemerintah hendak memperuntukkan Pulau Rempang bagi orang China yang hendak membangun pabrik kaca. Tentu saja warga China juga tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah di Pulau itu. Kebijakan seperti itu dalam pandangan Rocky adalah “kebijakan tolol” dan pengambil kebijakan yang nyata-nyata menyengsarakan rakyat disebut Rocky “bajingan”. Kembali kepada istilah “Bajingan.” Suatu hari saya bersama Daoed Joesoef sebagai pembicara di satu acara Diskusi Ilmiah yang diinisiasi oleh Kompas-Gramedia (Juni 2011). Beliau bercerita ketika ia dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1978-1983) oleh Presiden Soeharto atas rekomendasi Bung Hatta. Lalu, Daoed bercerita lagi tentang Bung Hatta, mengapa ia terpilih menjadi Wakil Presiden padahal beliau tidak begitu aktif di organisasi politik seperti halnya Bung Karno. Jawabannya ternyata karena Bung Hatta selalu aktif menulis di media terutama tentang arah perjuangan Indonesia Merdeka. Meski Bung Hatta tinggal dan belajar di Belanda selama lebih sepuluh tahun (1921-1932), dan hidup di pengasingan Belanda di Digul dan Banda Naira (1932-1941) ketika kembali ke Indonesia, tetapi ia tidak pernah berhenti menulis di koran-koran yang memperluas cakrawala pembacanya, seperti: pertarungan kekuasaan di kawasan Pasifik, Indonesia Merdeka haruslah mendayung di antara dua karang, tidak mendekat ke blok sosialis atau ke blok kapitalis, dst. Pikiran-pikiran Hatta ternyata telah mendasari arah perjuangan para tokoh pejuang kemerdekaan. Tidak lama setelah bersama Daoed Joesoef, saya membaca artikelnya yang muncul di kolom Opini Kompas, “Politikus di Zaman Edan” yang terbit pada 2 Juli 2011. Pada bagian awal artikel itu, Daoed mengangkat situasi pasca pasukan Italia menaklukkan pasukan Etiopia. Dikemukakan bahwa “setelah angkatan perang Italia berhasil menduduki Etiopia pada 1935, tokoh- tokoh negeri Afrika Timur itu— yang telah membantu kemenangan—diundang Benito Mussolini naik ke pesawat terbang (joy flight). Mereka menerima undangan itu karena menganggapnya sebagai bukti penghargaan atas jasa mereka bagi kemenangan dan kejayaan Italia. Setelah terbang di atas Laut Merah, Mussolini memerintahkan supaya semua tokoh Etiopia itu dibuang keluar pesawat tanpa parasut. Atas pertanyaan para jenderalnya, mengapa Generalisimo berbuat demikian, sang diktator fasis menjawab, Kepada negerinya sendiri mereka berkhianat, apalagi kelak kepada Italia. Sekali orang berjiwa pengkhianat, dia akan terus menjadi pengkhianat seumur hidupnya.” Daoed Joesoef selanjutnya mengungkapkan bahwa, sekarang, praktik kepemimpinan politik kita di tingkat lokal dan nasional malah cenderung mengembangkan jiwa pengkhianatan itu. Sebagai ilustrasi, menjelang Pemilu atau Pilkada, begitu banyak tokoh-tokoh politik yang begitu nyata berkhianat tanpa rasa malu meninggalkan partai lama yang telah membesarkannya dan berpindah ke partai baru yang diimpikan untuk membesarkannya. Daoed Joesoef di artikelnya menganologikan tokoh-tokoh seperti itu bagai “Bajing Loncat” dengan menyingkirkan dan menyerang kawan lama yang telah membantunya memenangkan ambisi politinya di masa lalu, dan melompat ke zona kekuasaan politik baru. Pengkhianat seperti itu disebut “Bajingan” seperti pengkhianat Etiopia yang layak dibuang satu per satu ke laut seperti yang dilakukan oleh Benito Mossalini pada 1935. Dunia politik praktis seperti itu tentu berbeda dengan iklim kehidupan akademik di Kampus yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran ilmiah dan hubungan kesejawatan yang kondusif. Idealisme Akademik Ada satu kesan di satu acara kenegaraan, saya ditugasi memberikan orasi ilmiah di hadapan Presiden Abdurrahman Wahid, bersama seluruh anggota kabinetnya, yang juga dihadiri oleh para korps diplomatik dari sejumlah perwakilan negara-negara sahabat dan Badan PBB dan puluhan ribu orang di Istiqlal pada 5 November 1999. Pada orasi itu, ada kutipan saya dari Mahatma Gandhi: “We must remember that truth has many sides and it is ever changing. What appear to be true today may not be true tomorrow. Or what appears to be truth to us does not necessarily appear to be the truth to others. We cannot therefore say that we possess the truth and that our understanding on truth is the right one.” Kebenaran sesungguhnya memiliki banyak sisi, dan sisi-sisi kebenaran itu bisa saja berubah setiap saat sesuai dengan sudut pandang. Apa yang kita anggap benar hari ini belum tentu benar di hari esok. Karenanya, akademisi haruslah mampu menilai beragam sisi kebenaran itu, sehingga muncul toleransi bahwa pandangannya bisa saja keliru jika dilihat dari sudut pandang berbeda. Dengan kaidah-kaidah itu, seorang akademisi akan lebih rendah hati dan lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan. Namun yang tidak boleh berubah adalah akademisi harus tetap berpijak di pelataran kebenaran faktual (evident based). Jika terdapat pandangan-pandangan yang berisi kebohongan, maka etika akademik harus ditegakkan. Di dunia kedokteran, seorang dokter dalam melakukan diagnosa satu penyakit, ia tetap saja terbuka jika ada diagnosa dokter lain (differential diagnosis), atau melakukan diagnosa ulang tentang penyakit itu. Karenanya, warga Kampus dalam menyuarakan pandangan-pandangan ilmiahnya, UNESCO memberi panduan pada publikasinya “Policy Paper for Change and Development in Higher Education”, (Paris: UNESCO, 1995, p. 42):University is a community whose members, being fully committed to the principles of academic freedom, are engaged in the pursuit of truth …..” Ketika Soedjatmoko, Rektor Universitas PBB Tokyo (1980-1987), baru kembali ke tanah air, saya dua kali mendampingi Conny R Semiawan, (Rekor IKIP Jakarta ketika itu) ke kediamaan Soedjatmoko yang disapanya Bung Koko. Ada dua hal yang menarik dari dialog dengan Koko. Pertama, Koko melihat sumber persoalan besar satu bangsa ketika para ilmuwannya larut dalam budaya konformitas (culture of conformity). Mereka tidak lagi kritis menyuarakan nurani intelektualnya untuk kepentingan bangsanya. Jika ini terjadi maka bangsa itu cenderung bergerak ke arah otoritarian karena tertutup dari pandangan-pandangan kritis. Dampak lainnya, bangsa itu tidak akan maju karena dasar pengambilan kebijakan-kebijakan strategisnya bermutu rendah, tidak berasal dari kajian ilmiah. Karenanya, Koko berpesan agar kampus tetaplah kritis menyuarakan pandangan keilmuannya meski harus berbeda dengan suara penguasa. Ciri kehidupan akademik memang selalu dinamis karena menghendaki perubahan yang lebih baik. Sedangkan ciri kekuasaan eksekutif sebaliknya karena mempertahankan comfort zone dan stabilitas, takut kalau kursi empuk kekuasaannya hilang. Koko mengapresiasi Emil Salim karena meski ia berada di lingkaran kekuasaan, tetapi ia tetap tegar menyuarakan pandangan intelektualnya. Kedua, Koko melihat semakin melebarnya kesenjangan sosial di banyak negara di Asia. Ia mencontohkan India, ilmuwannya terlihat menjauh dari persoalan bangsanya, seperti persoalan kemiskinan. Pemerintahnya menikmati kenyamanan kekuasaan, tetapi masyarakatnya dibiarkan hidup sengsara di alam keterbelakangannya. Ini berbeda dengan Jepang yang dinilai Koko, para ilmuwannya dan pemerintahnya selalu bergandengan tangan. Kampus bagai otaknya negara yang selalu memberi masukan berharga kepada politisinya dalam setiap pengambilan kebijakan bagi kemajuan bangsanya. Jepang juga menjunjung tinggi etika dan “budaya malu.” Karenanya tidak mengherankan jika pada 1 Maret 2021, Reuter memberitakan kalau Juru Bicara Perdana Menteri Jepang, Makiko Yamada, mantan Menteri Dalam Negeri mengundurkan diri karena malu ketahuan telah ditraktir makan malam di satu restoran mahal oleh seorang pengusaha. Bagi orang Jepang, lebih baik mundur atau bunuh diri daripada hidup dengan rasa malu. Sebagai figur akademisi, senang mengenang ketokohan Deliar Noer, Winarno Surakhmad dan Conny R Semiawan yang pernah memimpin IKIP Jakarta pada eranya masing-masing. Mereka tetap bersuara kritis pada setiap pengambilan kebijakan politik pemerintah jika kebijakan itu dinilai tidak tepat. Pada Juni 1974, Deliar Noer diberhentikan sebagai Rektor karena bersuara kritis terhadap tindakan represif pemerintah dalam penanganan Peristiwa Malari. Setelah dilarang mengajar di seluruh Indonesia, ia menerima tawaran Universitas Nasional Australia dan dosen tamu di Universitas Griffith. Bahkan, Deliar pernah memilih berseberangan dengan Soeharto dan mendukung Petisi 50. Semoga gelora perlawanan intelektual dan kebebasan berpendapat tidak akan pernah redup di dunia akademik hingga kapan pun. (*).
Periksa Kekayaan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SELALU muncul pertanyaan dari korupsi menteri-menteri adakah dana yang masuk ke kantong Jokowi, atau hebatkah Presiden sehingga bersih dari aliran dana haram, baik dari menteri maupun pengusaha yang dibantu ruang usaha oleh Jokowi ? Adakah 9 naga yang menguasai ekonomi bangsa tidak pernah memberi santunan kepada Presiden yang menjadi pelindung bagi kenyamanan berbisnis mereka ? Uang ratusan trilyun yang menguap pada instansinya Sri Mulyani hingga kini tidak jelas. Satgas bentukan Mahfud MD ternyata menghilang tanpa laporan hasil kerja. Kemana aliran pencucian uang ? Sementara Mulyani diangkat kembali menjadi Menkeu. Karena sukses sebagai Menkeu ? Belum tentu, mungkin karena mampu memendam rahasia dari aroma korupsi. Sri Mulyani adalah titipan Jokowi untuk Prabowo. Mulyani membuat aturan hadiah negara sampai 1,2 hektar rumah Jokowi di Solo. Undang-undang ditafsirkan oleh Peraturan Menteri untuk memberi kekayaan dan kemewahan kepada Jokowi. Diberi 9.000 M2 seenaknya menjadi 12.000 M2. Pantas jika ada aksi emak-emak yang menyegel pembangunan sebagai bentuk protes keras dari rakyat. Bau korupsi menyengat dan jurang tajam kesenjangan sosial dari hadiah negara ini. Secara formal laporan resmi LHKPN harta Jokowi 2014 saat menjabat 33,47 Milyar dan saat akhir 2024 nilainya bertambah 186 % menjadi 95,82 Milyar. Rakyat ragu kebenaran kekayaan Jokowi hanya 95,82 sebab hadiah tanah dan bangunan \"pensiun\" di Solo saja bernilai ratusan milyar. Belum lagi dari ratusan trilyun dana IKN apakah tidak ada serupiahpun yang mengalir ke Jokowi? Bahlil sang menteri izin-izin tambang adalah peliharaan Jokowi. Sukses dipaksakan menjadi Ketum Partai Golkar adalah hasil kerja Jokowi dengan menyandera Airlangga. Hampir mustahil Bahlil Lahadalia tidak setor ke majikan yang ditakutinya itu \"jangan main dengan Raja Jawa\". Menteri menteri yang belum di bui tapi masih dalam \"perlindungan\" kekuasaan dan pengaruh Jokowi patut diduga juga menjadi pintu penggendutan rekening. Gibran dan Kaesang \"politisi pedagang\" pantas untuk menjadi tempat strategis bagi pencucian uang atau penyimpanan dana boss mafia. Tentu ditambah dengan anggota dinasti lainnya. Jokowi terlihat serius untuk menggoalkan anggota dinasti agar menjadi pejabat publik dan tidak peduli dengan ocehan atau sorotan rakyat. Ada harta karun yang harus disimpan dan dilindungi bersama. Penetapan BSD dan PIK 2 sebagai PSN adalah kebijakan gila. Berkedok proyek strategis kebijakan ini menguntungkan pengusaha Sinar Mas, Agung Sedayu Group dan Salim Group. Tidak ada makan siang gratis. Makan siang gratis Prabowo saja harus berkolaborasi dengan China. Pasti hal itu bukan sedekahan. Nah, kebijakan kolusif Jokowi memendam peluang terjadinya korupsi. Rakyat boleh yakin Jokowi korupsi. Membersihkan tuduhan rakyat bahwa rekening Jokowi itu gendut, tidak hanya 95,82 Milyar bukan dengan klarifikasi omong tetapi harus dengan pemeriksaan atau audit yang transparan dan bertanggungjawab. Pemerintahan baru Prabowo tidak boleh memendam rahasia pendahulu. Tanpa transparansi kelak Prabowo juga akan menuai akibat dari kecurigaan atas perilaku korup dari para pejabat tinggi atau tertinggi. Pilihan dan tuntutan rakyat jelas, periksa kekayaan Jokowi atau Prabowo dinilai tidak konsisten dalam memberantas korupsi. Rezim Jokowi sama saja dengan rezim Prabowo. Jangan-jangan Jokowi butuh 10 tahun sedangkan Prabowo cukup 100 hari. Ironi jika demikian. (*)
Prabowo Subianto Dijebak Bunuh Diri
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Saudagar / Taipan etnis Cina, saat ini sudah bisa mengendalikan Nusantara, menguasai Indonesia dalam faktor teknis dan strategis, kepentingan publik di semua lini, dari sektor hulu hingga ke sektor hilir. Belum puas di era Indonesia Emas rezim Jokowi, mereka bergerak cepat harus bisa menguasai Jakarta dan sekitarnya. Skenario ini tersambung dengan munculnya proyek reklamasi pantai PIK 1 dan 2. PIK 1 terletak pada wilayah Jakarta Utara dengan tambahan beberapa pulau reklamasi seperti pulau reklamasi timur (Golf Island PIK) dan pulau reklamasi barat (Ebony Island). Sedangkan untuk PIK 2 berada tidak jauh dari PIK 1 yakni di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten (kedua PIK tersebut terdapat di dua kota yang berbeda). Para Bohir Taipan Oligarki, sudah menancapkan paku bumi di Nusantara setelah berhasil memainkan bonekanya Presiden Joko Widodo secara resmi telah menandatangani pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). UU ini disahkan Presiden Jokowi pada Kamis, 25 April 2024. Meski Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disahkan, Jakarta masih tetap berstatus Ibu Kota Indonesia sampai adanya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara. Hal tersebut tertuang pada Pasal 63 UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang DKJ. Pasal 71 UU ini bahwa peraturan pelaksanaan atas UU DKJ ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. Pasal 73 UU ini bahwa Undang - Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Sadar atau tidak proyek IKN hanyalah tipuan dan akal akalan para Taipan sebagai penjajah gaya baru akan menguasai Jakarta dan sekitarnya. “Mantan ibu kota Jakarta\" akan di sulap menjadi kawasan aglomerasi bersama wilayah sekitarnya (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur) akan menjadi urusan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Pasal 55 ayat 3 UU DKJ berbunyi, “Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden. Memposisikan Wakil Presiden menguasai kawasan aglomerasi adalah strategi politik yang sempurna Taipan Oligarki sebagai penguasa kawasan aglomerasi (bukan Gibran). Kalau Presiden Prabowo Subianto berani mengeluarkan Keputusan Presiden Mengenai Pemindahan Ibu Kota Jakarta akan dibuang ke IKN Kalimantan Timur, sama saja Presiden Prabowo Subianto akan bunuh diri atau menyerah kepada Penjajah Gaya Baru. Seluruh rakyat Indonesia harus mencegah ini terjadi. Kalau ini sampai terjadi sama saja Negara Kesatuan Republik Indonesia bubar. (*)
Duo Skandal: Bahlil dan Jokowi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan UI akhirnya menunda pemberian gelar Doktor kepada Menteri ESDM yang juga Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. UI akan membenahi program S3 Sekolah Kajian Strategis dan Global (SKSG) yang telah meluluskan kilat mahasiswa S3 yang bernama Bahlil Lahadalia dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Banyak mata terbelalak betapa pandainya Bahlil padahal ada yang memplesetkan nama Bahlil dengan Bahlul. Meragukan intelektualitas atau kapasitas akademiknya. Ditengarai bahwa lulusnya Bahlil dengan kilat itu akibat dari adanya program perjokian. UI akan lakukan audit karena Universitas ternama ini telah tercemar berat. Bahlil pun menjadi sorotan seru di kalangan publik. Menteri Jokowi dan Prabowo ini ruwet dan kontroversial. Ketum Partai Golkar hasil rekayasa Jokowi dengan menggulingkan Airlangga ini menggambarkan kepemimpinan negeri yang sakit parah. Jokowi \"majikan\" Bahlil Lahadalia disanjung setinggi langit, diberi gelar Raja Jawa yang harus ditakuti, jangan main-main dengannya kata Bahlil. Mungkin Jokowi di mata Bahlil adalah Jin yang sedang menyamar sebagai manusia. Seluruh jajaran Partai Golkar diwanti-wanti agar hati-hati dengan \"monster\" yang disebut Raja Jawa ini. Kini Bahlil dihantui gelar Doktor Palsu. Sang guru \"monster\" yang ditakuti Bahlil juga punya masalah dengan ijazah. Dugaan ijazah palsunya sangat kuat. Hingga kini ijazah asli yang dituntut agar ditunjukan ternyata tidak nongol-nongol. Memang tidak ada bukti Jokowi memiliki ijazah S-1 asli Fak Kehutanan UGM. Asli, lho bukan aspal apalagi palsu. Bambang Tri menggugat perdata atas ijazah palsu Presiden di PN Jakarta Pusat, tapi Bambang ditangkap dan ditahan hingga sulit pembuktian. Gugatan dicabut. Alih-alih Jokowi memperlihatkan ijazah asli, Bambang Tri bersama Gus Nur justru diproses pidana dengan tuduhan menyiarkan berita bohong soal ijazah itu. PN Surakarta memvonis bersalah dan menghukum 6 tahun penjara. PT Semarang dan MA mengkoreksi dan menyatakan berita bohong tidak terbukti. Keduanya divonis atas \"ujaran kebencian\" 4 tahun saja. Dengan vonis PT dan MA maka ijazah palsu Jokowi menjadi terbukti secara hukum. Sebelum Putusan MA, Bambang Tri bersama Muslim Arbi, Hatta Taliwang, M Rizal Fadillah dan Taufik Bahaudin menggugat Jokowi melalui PN Jakpus agar menunjukkan ijazah asli UGM nya. Atas gugatan dengan kuasa hukum TPUA pimpinan Eggi Sudjana Jakpus secara e-court memutus tidak berwenang. Putusan NO ini menghindar pengambilan Putusan ada atau tidak ijazah asli Jokowi. PT Jakarta menguatkan. Kini Penggugat mengajukan Kasasi ke MA. Ijazah asli itu tetap tiada. Tuduhan bahwa Jokowi menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar menjadi pejabat publik semakin terbukti. UGM harus serius mempertanggungjawabkan. Jika UI melakukan audit untuk Bahlil, maka UGM juga dituntut untuk melakukan audit atas Jokowi. Bahlil dan Jokowi merupakan masalah besar bangsa. Duo Skandal. Saatnya Perguruan Tinggi khususnya yang ternama atau unggul mulai serius berbenah diri. Jika dunia akademik sudah terbeli oleh uang atau kekuasaan maka hancurlah bangsa dan generasi ke depan. Mumpung Menteri Dikti berganti bukan bos ojek online lagi, maka kampus diharapkan tidak ikut masuk dalam jaringan judi online. Jaringan tempat para pejabat meraih gelar untung-untungan. \"Male parta male dilabuntur\"--didapat dengan cara salah, hilang dengan cara salah pula. UI dan UGM harus mulai membersihkan skandal Bahlil dan Jokowi. Murid dan guru itu mencoba berjudi untuk menipu bangsa. Audit dan basmi perjokian ! (*)
Yang Menolak Program Makan Gratis Otaknya Tidak Waras (Yang Tidak Waras Siapa?)
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sejak awal Badan Pemeriksa Keuangan telah memberitakan bahwa India dan China dapat menjalankan program makan gratis karena mereka sukses menanam sebagian besar pangan untuk konsumsi dalam negeri. Diketahui, menurut Indeks Ketahanan Pangan Global tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-84 dari 113 negara dalam hal ketersediaan pangan. Ini jauh di belakang India di peringkat ke-42 dan China di peringkat ke-2, cukup kuat untuk program makan gratis. \"Di Indonesia, produksi pangan masih berfluktuasi, kekurangan pangan dari tahun ke tahun, kekurangan tersebut harus dipenuhi melalui impor. Cina pasti sudah tahu untuk realisasi program hanya makan siang gratis pasti akan lagi utang ke Cina. Kesepakatan tambah utang Indonesia ke Cina (yang terus membengkak) merupakan bagian dari tujuh kesepakatan bilateral dan investasi bisnis senilai 10,07 triliun dollar AS, yang setara dengan Rp 157,64 triliun. Kesepakatan pendanaan untuk program \"Food Supplementation and School Feeding Programme in Indonesia\" dibacakan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok. Acara tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Presiden China Xi Jinping, Senin (09/11/2024). Ide makan gratis diduga dari perangkap Xi Jinping. Calon Presiden RI Prabowo Subianto (masih sebagai Menahan) saat kunjungan ke Cina ( 2/4 ) di alihkan objek kunjungannya melihat kantin sekolah yang menyediakan makan siang gratis untuk siswanya. Saat itu dipromosikan makan siang gratis yang disediakan pihak sekolah bersih dan bergizi. Dari sinilah muncul ide mengkampanyekan program makan siang, susu gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Di kemas sebagai program prioritas dengan alasa demi memperbaiki kualitas gizi sejak anak-anak bahkan ketika masih berbentuk janin dalam kandungan. Bahkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan pihak yang tidak setuju program makan siang gratis, tidak perlu gabung di kabinet jika dirinya menang Pilpres 2024. Hal itu ia sampaikan dalam kampanye akbar bertajuk di Pesta Rakyat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta hari, Sabtu (10/2/2024). Usai bertanya kepada para pendukung, Prabowo mengatakan, orang-orang yang tidak setuju makan siang gratis adalah orang yang tidak waras. Delegasi Presiden Prabowo yang sangat cerdas dan super waras tepuk tangan meriah ketika pemerintah China siap mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Sejak dicanangkan program makan gratis hampir semua pengamat ekonomi telah mengingatkan lebih baik Presiden Prabowo memperkuat ketahanan pangan dalam negeri dulu, karena Indonesia masih berada di peringkat ke-84 dari 113 negara dan posisi APBN dalam kondisi defisit. Sekalipun kena semprot sebagai orang tidak waras. Kalau sudah begini yang tidak waras siapa?. Presiden Prabowo apa tidak sadar, sudah betapa besar utang Indonesia (di era Jokowi) ke Cina sudah membahayakan negara . Diingatkan juga bahwa Cina saat ini sudah menjadi penjajah gaya baru di Indonesia. Presiden Prabowo sepertinya tidak ingat pembelaan Bung M. Hatta di pengadilan Belanda yang berjudul \"Indonesia Merdeka\" Hatta mengatakan, “Biarlah Indonesia tenggelam ke dasar lautan kalau tetap dikuasai penjajah. (*)
Trump, AIPAC, Israel dan Negara Palestina Merdeka
Oleh Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Hukum Trisakti AMERIKA adalah strong Alliance Israel. Selama 75 tahun terkahir, secara terbuka mendukung pendudukan, perampasan tanah dan etnich cleansing di Palestina. Banyak pihak mencemaskan keterpilihan Trump. Karakternya lebih arogan, lebih buas dibanding Presiden Biden. Akankah Trump mendatangkan bencana yang lebih besar dibandingkan apa yg sudah dilakukan Biden sejak 7 Oktober 2023 lalu? Sama seperti Biden, Saat menjabat Presiden AS pada periode 2017-2021, Trump menonjolkan dirinya sebagai pemimpin pro Israel. Namun strategi dan bentuk dukungan keduanya terhadap kependudukan Israel di Palestina sangat berbeda. Biden pro terhadap \'two state sollution\'. Masih memberi kesempatan bagi kemerdekaan Palestina meskipun dengan kepemilikan wilayah yang tidak proporsinoal dan pemerintahan baru yang nantinya tetap berada di bawah kendali Amerika-Israel. Sementara Trump, pada periode 2017-2021, sama sekali tidak menginginkan berdirinya negara Palestina merdeka dengan batasan wilayah tertentu. Trump dengan ngototnya, mendorong dan mendukung Netanyahu pindahkan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem secara resmi pada Mei 2018 lalu. Trump pasang badan menghadapi badai kritikan global atas ambisi tersebut dengan mendeklarasikan pemindahan kedutaan besar Amerika untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ambisi pemindahan Ibu Kota Israel dan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Israel bukanlah gagasan pribadi Trump. Melainkan bersumber dari perintah patron kebijakan politik luar negeri Amerika. Pada 1995, Kongres Amerika mengesahkan Undang-undang tentang \'Jerusalem Embassy Act\'. Isi berbicara soal cita-cita dan kewajiban setiap pemimipin Amerika memindahkan kedutaan Amerika ke Yerusalem dan menetapkan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. UU Jerusalem Embassy Act Amerika, lahir berdasarkan rekayasa dan tekanan kelompok Yahudi berkebangsaan Amerika yg tergabung dalam AIPAC (American Israel Public Affairs Committee). Dalam porses pengesahannya, AIPAC melancarkan lobi secara masif hingga sukses mempengaruhi mayoritas suara di dua partai: Demokrat dan Republik. Pada akhirnya, RUU tersebut disahkan dengan suara hampir bulat di kedua kamar Kongres: 93 suara mendukung dan 5 menentang di Senat, dan 374 suara mendukung dan 37 menentang di Dewan Perwakilan Rakyat. UU ini menjadi pintu masuk lobi resmi dan tekanan AIPAC kepada setiap presiden terpilih Amerika untuk mengesahkan kebijakan politik luar negeri dalam rangka mendukung pemindahan Ibu Kota Israel ke Yerusalem. AIPAC didirikan pada 1951 oleh sejumlah tokoh Yahudi kebangsaan Amerika. Beberapa di antaranya, Isaac Ike Oren, Eddie Goldberg dan Rockeffeler. Sampai hari ini, dengan kekuatan dan kendali atas kekayaan keuangan global, AIPAC menjadi salah satu kelompok lobi pro-Israel yang paling berpengaruh di AS, dengan fokus pada advokasi kebijakan luar negeri yang mendukung Israel di Kongres dan Pemerintah AS. AIPAC berperan signifikan dalam mengendalikan konstalasi politik Amerika termasuk dalam mengendalikan pemilihan presiden. Para anggota serta pendukungnya terdiri dari konglomerat terkaya dunia, politisi, pejabat, dan aktivis yg secara aktif berpartisipasi dalam mendukung kebijakan luar negeri AS yang pro-Israel. Mereka mengendalikan kebijakan partai Demokrat dan Republik di Amerika. Kontestasi pilpres Amerika hanyalah seremonial. Siapapun yang terpilih, peran AIPAC mendominasi. Dalam kasus pertarungan pilpres Amerika 2024 ini, mayoritas pemodal AIPAC berdiri di belakang Trump, mulai dari para pendukung dan anggotanya. Di antaranya, Elon Musk dengan dukungan US$ 26,5 triliun, Larry Ellison US$ 9,9 triliun, Warrent Buffent US$ 7,6 triliun, Jeff Bezos US$ 7,1 triliun, Larry Page US$ 5,5 triliun, Sergey Brin US$ 5,2 triliun, Steve Ballmer US$ 2,8 triliun, Bill Gates US$ 1,8 triliun, Mark Zuckerberg US$ 1,9 miliar dan Bernard Arnault US$ 2,9 triliun. Meskipun tidak semuanya keturunan Yahudi berkeangsaan Amerika, tapi seluruhnya sejauh ini, baik secara terbuka maupun di balik layar, terlibat aktif sebagai pendukung dan anggota AIPAC yang turut melobi dan memanfaatkan kebijakan politik luar negeri Amerika mendukung arogansi Israel di Timur Tengah, terutama di Palestina. Para pemodal pro Israel itulah yang akan menjadi barometer utama kendalikan kebijakan politik luar negeri Trump di Timur Tengah, terutama di Palestina. Para pemodal pro Israel tersebut, memiliki visi yang sama dengan pendukung utama Partai Republik yang menjadi kendaraan Trump menangkan Pilpres. Pendukung utama partai Republik adalah pendukung garis keras pro Israel dari kalangan Evangelikal Kristen. Kelompok ini memiliki pandangan religius yang mendukung keberadaan Israel sebagai bagian dari keyakinan mereka tentang nubuat alkitabiah. Hal itulah yang mendasari latar belakang haluan Ideologi konservatif yang diadopsi Partai Republik. Dalam kebijakan luar negerinya, Republik mengadopsi sikap pro-Israel sebagai sekutu penting di Timur Tengah. Menjalin kerjasama yang kuat dengan Israel sangat penting untuk menjembatani kepentingan nasional Amerika di Timur Tengah, baik dalam hal stabilitas kawasan maupun sebagai penangkal terhadap pengaruh negara-negara seperti Iran, Rusia dan Cina. Di masa awal Trump 2017-2021, Partai Republik selalu konsisten sahkan kebijakan luar negeri yang tegas untuk mendukung Israel berlaku arogan terhadap Palestina. Termasuk langkah-langkah seperti pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pemindahan Ibu Kota Israel ke Yerusalem. Bukan cuma itu saja, Trump di bawah kendali ideologi konservatif partai Republik, menjalankan skenario untuk memutus harapan warga Palestina memperoleh kemerdekaan, menyeret Palestina ke dalam proses isolasi yang makin dalam. Hal itu diwujudkan lewat gagasan Trump soal \"Judeo-Christian values\" (nilai-nilai Yudaisme-Kristen) yang dijadikan sebagai dasar bagi pendekatan sosial dan kebijakan politik tertentu. Gagasan ini berujung pada lahirnya Skema Abraham Accords. Skema Amerika mendesak negara-negara Arab Timur Tengah Normalisasi Diplomasi dengan Israel, jadikan Israel sebagai imam yang menjalankan misi imperalisme masa depan Amerika di Timur Tengah, termasuk di Palestina. Semua negara Arab yang sudah masuk Abraham Accords diberikan berbagai kompensasi dengan syarat wajib jadikan Israel sebagai mitra stratgis di kawasan. Kebijakan ini membuat negara-negara Arab berlpas diri dari perjuangan kemerdekaan Palestina. Memutus paksa harapan palestina wujudkan kemerdekaan secepatnya. Terpentingnya, Trump di bawah perintah Jerusalem Embassy Act 1995 Amerika, dihadapkan pada Esther Policy. Kebijakan yang intinya menganggap siapa pun yang mendukung ataupun terafiliasi mendukung kemerdekaan Palestina atau Hamas akan dianggap teroris dan pendukung teroris. Yerusalem adalah harapan besar warga Palestina di masa depan. Wilayah itu, dicita-citakan sebagai ibu kota Palestina ketika merdeka. Siapapun yg berfikir, mendukung dan menjalankan cita-cita tersebut akan dinilai sebagai teroris yang harus dilenyapkan. Sesuai amanat konstitusi Amerika 1995, Yerusalem wajib dijadikan sebagai ibu kota Israel. Ini masuk dalam salah satu perintah ideologi konservatif partai Demorkat. Apakah Trump akan mengupayakannya ? Waktu akan menjawab. Saya teringat dengan kalimat Trump saat berpidato pada malam puncak pertemuan AIPAC Maret lalu. Di hadapan para Yahudi Amerika, sembari memuji dukungan masa lalunya terhadap Israel, Trump menyebut: \"Ancaman kehancuran total, itulah yang sedang kalian bicarakan dan kalian hadapi, ingat bahwa kalian hanya memiliki pelindung besar dalam diri saya. Anda tidak memiliki pelindung di pihak lain,\"
Prabowo Sungguh Mengkhawatirkan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rekam jcejak unik untuk tidak menyebut buruk menjadi pengkhianat keluarga dan Istana di masa pemerintahan Soeharto. Prabowo tidak disukai bahkan dianggap anak bandel sehingga terpaksa hengkang ke Yordania. Dengan Titik Soeharto pun akhirnya ia harus bercerai. Ada watak buruk dalam pandangan keluarga Istana. Berkhianat atas jati diri prajurit TNI telah mencoreng dahinya. Seorang yang pernah menjabat Danjen Kopassus dan Panglima Kostrad harus dipecat dari status ketentaraan dalam TNI. Adalah nama-nama yang merekomendasi pemecatan antara lain Subagyo HS, Agum Gumelar, Wiranto, dan SBY. Prabowo berkhianat pada rakyat khususnya rakyat pendukung. Timbul tenggelam bersama rakyat adalah teriakan yang masih menggema. Ketika \"belok\" menjadi pembantu Jokowi, maka rakyat dibiarkan tenggelam Prabowo timbul sendirian. Ulama yang pernah \"berijtima\" mendukung ikut dikhianati. Kasus KM 50 tidak dipedulikan. Sebelum diputus MK menang dalam gugatan Pilpres, Prabowo dipanggil Xi Jinping ke Beijing entah mendapat arahan apa, yang jelas MK memenangkan saat ia kembali. Kini setelah dilantik Prabowo \"diundang\" kembali ke Beijing jumpa Xi Jinping. Ikut membersamai beberapa pengusaha naga. Berbagai kesepakatan dibuat oleh keduanya. Di antara kesepakatan, dua yang dinilai kontroversial, yaitu : Pertama, pengakuan atas klaim China \"Nine Dash Line\" laut \"warisan\" yang berkonsekuensi mengambil sebagian laut milik Indonesia. Pengakuan yang melanggar Hukum Laut Internasional ini jelas berbahaya dan telah menggerus kedaulatan negara Republik Indonesia. Prabowo berkhianat tanpa rasa bersalah, malah seperti yang riang gembira. Kedua, China memberi makan gratis program Prabowo. Sungguh memalukan bangsa yang selalu dipidatokan sebagai \"besar\", \"merdeka\", \"tidak didikte asing\" ternyata ditempatkan sebagai pengemis yang diberi makan gratis China. Prabowo yang berjanji, China yang menepati. Adakah \"bantuan\" ini barter dengan Nine Dash Line atau sekarang Ten Dash Line ? Praktek politik Prabowo setelah menjadi Presiden ternyata \"awut-awutan\" atau tidak ajeg bahkan mencemaskan. Baru beberapa hari berkuasa sudah melangkah semaunya. Tulisan dalam Paradoks Indonesia dan Kepemimpinan Militer ternyata hanya sebuah narasi dari omon-omon yang gemoy. Ada kekhawatiran atau kecemasan bahwa Prabowo memiliki karakter pemimpin yang berimajinasi menjadi orang besar atau pahlawan. Megalomania dengan jualan pidato..to..to. Jika Jokowi itu Presiden yang tidak mahir pidato dan tidak mampu kerja, akankah Prabowo menjadi Presiden yang jago pidato tapi tidak mampu bekerja meski mungkin sama-sama bermotto kerja, kerja, kerja ? Fakta ke depan akan menjawab. (*).
Mempertanyakan Joint Development (Pengembangan Bersama) dengan China dalam Joint Statement
Oleh Hikmahanto Juwana | Guru Besar Hukum Internasional UI Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping telah mengeluarkan Joint Statement pada tanggal 9 November lalu. Dalam butir 9 dengan judul \"The two sides will jointly create more bright spots in maritime cooperation\" disebutkan bahwa \"The two sides reached important common understanding on joint development in areas of overlapping claims\" Menjadi pertanyaan mendasar apakah yang dimaksud dengan overlapping claims ini terkait klaim sepuluh garis putus oleh China yang bertumpang tindih dengan klaim Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna Utara? Bila memang benar, berarti kebijakan Indonesia terkait klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus telah berubah secara drastis dan merupakan perubahan yang sangat fundamental dan berdampak pada geopolitik di kawasan. Untuk diketahui hingga berakhirnya pemerintahan Jokowi, Indonesia memilki kebijakan untuk tidak mengakui klaim sepihak Sepuluh (dahulu Sembilan) Garis Putus dari China. Hal ini karena klaim Sepuluh Garis Putus tidak dikenal dalam UNCLOS dimana Indonesia dan China adalah negara peserta. Terlebih lagi Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 telah menegaskan klaim sepihak China tersebut memang tidak dikenal dalam UNCLOS. Namun dengan adanya joint statement 9 November lalu berarti Indonesia telah mengakui klaim sepihak China atas Sepuluh Garis Putus. Perlu dipahami Joint development hanya terjadi bila masing-masing negara saling mengakui adanya zona maritim yang saling berktumpang tindih. Pengakuan klaim sepihak Sepuluh Garis Putus jelas tidak sesuai dengan perundingan perbatasan zona maritim yang selama ini dilakukan oleh Indonesia dimana Indonesia tidak pernah melakukan perundingan maritim dengan China. Hal ini karena dalam peta Indonesia dan dalam Undang-undang Wilayah Negara tidak dikenal Sepuluh Garis Putus yang diklaim secara sepihak oleh China. Pemerintah pun selama ini konsisten untuk tidak mau melakukan perundingan terlebih lagi memunculkan ide joint development dengan China. Bila memang benar area yang akan dikembangkan bersama berada di wilayah Natuna Utara maka Presiden Prabowo seharusnya melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Terlebih lagi bila joint development ini benar-benar direalisasikan maka banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dilanggar. Bila memang benar Indonesia hendak melakukan joint development dengan pemerintah China maka ini akan berdampak pada situasi geopolitik di kawasan. Negara-negara yang berkonflik dengan China sebagai akibat klaim sepihak Sepuluh Garis Putus, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei Darussalam akan mempertanyakan posisi Indonesia dan bukannya tidak mungkin memicu ketegangan diantara negara ASEAN. Belum lagi negara-negara besar yang tidak mengakui klaim sepihak China karena berdampak pada kebebasan pelayaran internasional seperti Amerika Serikat dan Jepang akan sangat kecewa dengan posisi Indonesia. Tentu ini akan mengubah peta politik di kawasan. Bila benar joint development dengan China di area Natuna Utara benar-benar direalisasikan maka yang justru mendapat keuntungan besar adalah China. Bahkan China bisa mengklaim bahwa Indonesia telah jatuh ditangannya, suatu hal yang tidak sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo dalam pidato pertama sebagai Presiden di depan MPR bahwa Indonesia akan tidak berada dibelakang negara adidaya yang sedang berkompetisi. (*)
POPULER
