OPINI
Coretax Pajak Sri Mulyani Berpotensi Sabotase Program Presiden Prabowo
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri jangan diam saja. Jangan tunggu Presiden Prabowo sindir-sindir atau meradang dulu baru kaget-kagetan dan bergerak. Semua intitusi penegakan hukum harus mulai pelakukan penyelidikan awal tentang dugaan korupsi proyek Core Tax Administration System (Coretax) di Diitjen Pajak yang mulai berantakan. Pemberlakuan Coretax berakibat penerimaan pajak di bulan Januari 2025 turun 64 triliun atau 41,86% dibanding Januari 2024 sebesar Rp 152,89 triliun. Coretax kalau bahasa kerennya. Biar kelihatan seperti hebat dan sudah modern sistem perpajakan di Indonesia. Kalau di masyarakat di pasar loakan yang tidak paham istilah asing itu namanya “Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Disinyalir Coretax ini sebagai inovasi terbaik dan terhebat dari Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak kekinian. Anggaran yang digelotorkan untuk pengadaan Coretax ini luar biasa besar. Semula hanya Rp 977 miliar. Namun belakangan yang mengerjakan proyek minta tambah lagi anggaran. Kemetrian Keuangan kucurkan lagi Rp 233 miliar untuk sistem Coretax pajak ini. Akibatnya untuk sementara total anggaran yang diberikan pemerintah sebesar Rp 1,2 trliun rupiah. Sayangnya, proyek Coretax untuk untuk sementara bermasalah. Kamapanye besar-besaran tentang kehadiran Coretax apajak digencarkan di berbagai media massa. Entah berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk kampenya ini. Tidak kurang pegawai-pegawai Ditjen Pajak juga diduga dikerahkan untuk rajin menulis di berbagai laman media sosial kebehatan Coretax. Mungkin saja ada penghargaan atau honor untuk setiap tulisan yang bernada mendukung penerapan Coretax. Awalnya, pada Juni 2024 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang anggaran yang digelontorkan untuk reformasi pajak ini sebesar Rp 977 miliar. Orang yang dipercaya menjadi manejer proyek Coretax ini adalah sahabat dan orang dekat Menteri Kuangan, yaitu Iwan Djuniardi. Sehari-hari Iwan Djuniardi ini dipercaya Sri Mulyani sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penerapan Hukum Pajak. Saat baru dimulai, proyek ini belum pakai nama “Coratex”. Nama yang digadang-gadang kepada publik adalah “CTAS”, singkatan dari Core Tax Administration System. Sementara istilah Indonesia masih tetap “PSIAP”, yang berarti singkatan dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Sayangnya, nama dan istilah CTAS ini diperkirakan bermasalah. Malah diduga gagal. Proyek ini gagal karena terjadi penyelewengan atau korupsi anggran proyek. Untuk itu, disiapkan rencana langkah penyelamatan. Dimulai dari meminta tambahan anggaran sebesar Rp 223 miliar kepada Menteri Keuangan. Permintaan untuk tambahan dana ini dikabulkan Menteri Keuangan, sehingga proyek ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. Bereskah masalahnya Coretax? Ternyata tidak juga. Sudah berhasil meminta tambahan anggaran Rp 223 miliar, namun hasilnya tetap saja masih amsyong atau gagal total. Untuk itu, nama proyek lalu diganti. Dari semula itu CTAS, berubah menjadi Coretax. Rupanya langkah dan strategi ini untuk sementara berhasil. Hari ini yang lebih dikenal publik adalah Coretax dengan anggaran Rp 1,2 triliun. Kalau masih kurang juga, mungkin nanti bakal minta tambahan anggaran lagi. CTAS yang dengan recana awal anggaran Rp 977 miliar, pelan-pelan mulai dilupakan publik. Sampai di sini kerja dari tim sosialisasi dinyakan sukses dan berhasil. Sejumlah program pemanis juga dikampanyekan. Tercatat ada tujuh program pemanis yang berhasil dijual kepada masyarakat untuk membenarkan permintaan tambahan anggran sebesar Rp 223 miliar, dengan nama baru adalah Coretax. Pertama, pedaftaran wajib pajak yang lebih praktis, akuntabel dan vcalid. Kedua, pelaporan Surat Pemberitahuan yang lebih sederhana dan terstruktur. Ketiga, sistem pembayaran pajak yang lebih fleksibel. Keempat, pengawasan terhadap keputusan pajak yang lebih akurat. Kelima, kemudahan layanan pajak dalam satu portal. Keenam, Taxpayer Account Manajemen (TAM) atau mamajemen akun wajib pajak untuk pengelolaan data yang transparan. Ketujuh, pemeriksaan dan penegihan pajak yang lebih efisien. Masalah mulia timbul karena sampai pertenaghan bulan Maret 2025, Kemeterian Keuangan belum juga merilis progres Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bulan Januari 2025. Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya, di akhir bulan Fabruari setiap tahun, Kementerian Keuangan sudah merilis perkebangan realiasi APBN bulan Januari. Namun untuk Januari tahun ini agak aneh. Tidak seperti biasanya? Publik lalu bertanya-tanya, apa gerangan yang terjadi dengan perkembangan APBN di bulan Januari? Ada masalah yang seriuskah dengan nasib APBN kita? Setelah tunggu di bulan Maret hampir dua minggu, baru ketahuan kalau Coretax yang selama ini sanggat dibangga-banggakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bermasalah lagi. Semoga saja tidak minta tambahan anggaran lagi. Masalah Coretax kali lebih berat dari yang sudah-sudah. Tenyata Coretax bukan saja menambah masalah baru, namun kemungkinan bisa mengganggu semua target dan rencana peneriman di APBN. Keberdaan Coretax mebuat realisasi penerimaan pajak di bulan Januari bermasalah serius. Penerimaan pajak turun seperti terjun bebas. Pada Januari tahun 2024, penerimaan dari pajak itu Rp 152,89 triliun. Sementara untuk Januari 2025 hanya Rp 88,89 triliun. Terjadi terjadi penuruan pajak di Januari 2025 ini sebesar Rp 66 triliun atau setara dengan 41,85%. Coretax menjadi masalah utama dari penerimaan pajak. Pemasukan untuk negara terhalang setiap hari sebesar Rp 2 triliun lebih. Dikhawatirkan bulan Februari 2025 masih mengalami hal yang sama. Turunnya penerimaan pajak pada bulan Januari 2025 terjadi untuk dua komponen penting, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan PPh pasal 21. Penerimaan PPn turun sebesar Rp 24,62 tiliun atau setara dengan 57%. Pada Januari tahun 2024, penerimaan pajak dari PPn sebesar Rp 35,6 triliun. Sedangkan penerimaan dari PPh pasal 21 juga turun sebesar Rp 28,6 triliun, atau setara dengan 65%. Penerimaan pajak PPh pasal 21 pada bulan Januari 2024 adalah Rp 43,6 triliun. Sistem penerimaan pajak sudah diganti dengan Coretax. Anggaran yang dibelanjakan sengat jumbo, yaitu Rp 1,2 triliun. Namun Coretax pajak dengan anggaran sebesar itu masih bermasalah. Faktanya Coretax mangganggu penerimaan pajak kepada negara. Penerimaan pajak turun drastis. Akibatnya mengganggu, bahkan mensabotase hampir semua program-program strategis Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MGB), pembangunan tiga juga unit rumah, dan pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, institusi negara yang bertugas melakukan penegakan hukum, sudah harus mulai melakukan penyelidikan awal skandal Coretax ini. KPK, Jampdus dan Bareskrim jangan diam saja. Jangan tunggu Pak Prabowo teriak dulu baru bergerak. Patut diduga telah terjadi penyelewangan penggunaan anggaran. Kemungkinan juga terjadi mark up anggaran. Selain itu, barang yang dibeli bisa jadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Semua kemungkinan pelanggaran dan penyelewengan keuangan di proyek Coretax pajak ini bisa saja terjadi. Dampaknya itu sangat merius. Dapat mengganggu hampir semua ruang gerak kita sebagai bangsa. Bisa lumpuh pemerintahan.
Korupsi Pertamax Oplosan Rp 193,7 Triliun Layak Masuk Pidana Subversif (Bagian-1)
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN Jaksa Agung ST Burhanudin dan anak buahnya Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah tidak perlu tampil pasang badan menjadi juru klarifikasi, juru bicara dan juru selamat untuk kakak-beradik Garibaldi (Boy) Thohir dan Erick Thohir. Kejaksaan itu kerjakan saja tugas-tugas penyelidikan dan penyidikan skandal korupsi terbesar di Pertamina sampai ke akar-akarnya. Biarkan nanti juru bicara keluarga Boy Thohir dan Erick Thohir atau wakil dari ADARO Grup yang melakukan bantahan, klarikasi atau pembelaan. JAKSA Agung dan Jampidsus jangan sampai mengalami gagal paham. Sebagai perpanjangan tangan Presiden, tugas utama Kejaksaan Agung itu mewujudkan janji kampanye Presiden Prabowo, yaitu akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika sekalipun. Sekuat dan sekebal apapun para koruptor, akan dikejar oleh Preisden Prabowo. Begitu janji kampanye Presiden Prabowo. Makanya segera perhatikan, pahami dan menjiwai pesan serta janji tersebut. Diduga kasus korupsi Pertamax RON 92 oplosan Rp 193,7 triliun ini mau direkayasa Jaksa Agung dan Jampidsus seperti kasus korupsi timah Rp 300 triliun. Untuk kasus korupsi timah para tersangka orang-orang terpilih. Hanya pelaku kecil saja yang dijadikan tersangka. Kejaksaan tidak mau menyentuh pelaku besar. Untuk kasus kosupsi timah Rp 300 triliun, intitusi Kejaksaan diduga bermain-main. Bahkan diduga bernegoisiasi dengan para tersangka. Negoisiasi tentang ancaman hukumam yang diberikan dengan para tersangka. Kejaksaan seperti bekerja tidak serius. Bekerja asaal-asalan saja. Lho apa buktinya? Beginilah buktinya. Jaksa Agung dan Jampidsus hanya menuntut Harvey Moeis 12 tahun penjara, dengan denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 210 miliar. Tunututan yang tidak sebanding dengan nilai korupsi Rp. 300 triliun tersebut. Akibatnya mejelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya menjutuhkan vonis hukuman 6,5 tahun penjara kepada Harvey Moeis. Tuntutan Jaksa yang ringan, dengan hukuman vonis hakim hanya 6,5 tahun kepada Harvey Moeis itu membuat Presiden Prabowo terpaksa meradang dan angkat bicara di berbagai kesempatan. “Hukuman yang tidak sebanding dengan nilai korupsi kerugian negara. Kalau nilai korupsinya itu sampai Rp 300 triliun, maka hukumanya 20 tahun dong, “ujar Presiden Prabowo Subianto. Setelah Presdien Pranowo berteriak dan angkat bicara, barulah Pengadilan Tinggi Jakarta mengubah hukuman kepada Harvey Moes. Dari hukuman sebelumnya 6,5 tahun, ditambah menjadi 20 tahun penjara. Uang pengganti dari semula sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya Rp. 210 miliar dinaikkan lagi oleh majelis hakim menjadi Rp. 420 miliar. Vonis hakim yang ringan juga akibat dari tuntutan JPU yang ringan. JPU seperti main-main. Untuk skandal korupsi Pertamax oplosan Rp 193,7 triliun, tugas Jaksa Agung dan Jampidsus adalah masukan atau mengkatagorikan kasus ini sebagai tindak pidana subversif. Bagaimana caranya? Menjadi tugas Jaksa Agung dan para anak buahnya untuk mencari celah hukum. Silahkan cari itu celah hukuknya sampai dapat. Jangan lagi main-main dan asal-asalan seperti yang terjadi pada kasus timah ya. Apa saja perbuatan tindak pidana yang ujungnya dapat merong-rong stabilitas nasional dan berdampak luas, maka dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana subversif. Minyak Pertamax RON 92 oplosan ini nyata-nyata berdampak luas kepada masyarakat. Bahkan mengganggu stabilitas ekonomi bangsa dan negara. Banyak pemerintah di dunia jatuh dari kekuasaan karena dampak negatif dari lemahnya stabilitas ekonomi yang berimbas pada krisis politik. Terkait dengan korupsi minyak Pertamax RON 92 oplosan senilai Rp 193,7 triliun, seharusnya institusi Kejaksaan Agung itu bekerja untuk bangsa dan negara. Toh, semua pekerjaan dan kegiatan Kejaksaan itu dibiaya dengan uang dari pajak rakyat. Bukan pakai duitnya Boy Thohir dan Erick Thohir kan? Lha ko bisa-bisanya Jaksa Agung dan Jampidsus tampil menjadi juru bicara, juru klarifikasi dan juru selamat untuk Boy Thohir dan Erick Thohir? Walaupun yang berbicara memberikan keterangan kepada publik itu Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan (Kapuspenkum) Agung Harli Siregar. Namun untuk skandal korupsi Pertamax oplosan RON 92 senilai Rp 193,7 triliun ini, Kapuspenkum Harli Siregar secara official bicara atas Jaksa Agung dan Jampudus lho. Apa-apaan ini prilaku Pak Jaksa Agung dan Pak Jampidsus? Masa yang kaya gini ini tidak paham dan tidak sensitif juga sih? Tindakan bapak berdua itu terlihat sangat norak, picisan dan kampungan. Jangan berpura-pura oonlah. Dampaknya kurang, bahkan tidak bagus. Akhirnya wajar dan dapat dimaklumi kalau publik menduga-duga ada sesuatu yang aneh. Publik mencurigai prilaku Jaksa Agung dan Jampidus ini, karena tampak aneh bin ajaib saja. Sangatlah tidak pantas untuk institusi yang bekerja dengan uang dari pajak rakyat. Jaksa Agung dan Japidsus tolong jangan bikin rakyat berdosa di bulan puasa ini. Kalau Kejaksaan diam saja itu jauh lebih bagus, lebih baik, lebih hebat, lebih berkelas dan lebih erhormat. Tidak ada urgensinya tampil menjadi juru bicara, juru klarifikasi dan juru selamat buat Boy Thohir dan Erick Thohir. Kecuali kalau ada permintaan tolong dan pesan dari sponsor. Entah dari mana permintaan tolong dan pesan sponsor itu. Wallaahu alam bishawab. Kejaksaan baru boleh bicara kalau materinya berkiatan dengan status Boy Thohir atau Erick Thohir yang sudah menjadi tersangka. Sekarang kan Boy Thohir dan Erick Thohir belum menjadi tersangka kan? Kalau begitu diam saja. Tidak penting juga untuk Kejaksaan bicara itu dan ini yang bererkaitan Boy Thohir dan Erick Thohir. Kalau ada pembicaraan masayarakat di lini masa media sosial terkait kakak-beradik Boy Thohir dan Erick Thohir, maka biarkan saja. Menjadi hak publik untuk memberikan komentar. Publik dan masyarakat yang merasakan akibat dari sakitnya korupsi minyak Pertamax RON 92 oplosan Rp 193,7 triliun. Tidak perlu untuk diklarifikasi. Kalau masyarakat bereaksi terkait Boy Thohir dan Erick Thohir, cukup diterima Kejaksaan sebagai masukan positif. Sebagai bentuk dukungan dan pertisipasi nyata masyarakat kepada Kejaksaan untuk melawan koruptor. Supaya Kejaksaan tereksan tidak berjalan sendirian melawan koruptor. Namun didukung rakyat secara luas. Masyarakat menaruh perhatian yang besar. Masyarakat juga menaruh harapan yang besar untuk Kejaksaan menemukan aktor besar. Bukan saja direksi dari dua anak perusahaan PT Pertamina holding. Namun juga para atasan dan pimpinan di holding. Pekerjaan dengan nilai besar itu pasti mendapat persetujuan dulu dari perusahaan holding atau pejabat negara sebagai pengawas. . Kejaksaan wajib menjaga dukungan dan kepercayaan yang diberikan masyarakat luas hari ini. Masyarakat masih menaruh percaya dengan istitusi Kerjaksaan ko. Cuma satu atau dua pejabat di puncuk pimpinan saja yang terkesan eneh-aneh. Diduga belum mau mengakhiri atau meninggalkan kebiasaan lama bermian-main dengan kasus. Nanti kejedut baru nyaho lho. (bersambung).
APBN Bocor 58% : Jangan Biarkan Presiden Prabowo Sendiri Hadapi Perampok Anggaran (Bagian-1)
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN “Kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekarang ini sangat tinggi. Kebocoran di APBN itu sudah mencapai 30%. Kebocoran ini menjadi yang tertinggi diantara negara-negara ASEAN. Kalau tidak diatasi dari sekarang, maka akan berdampak terhadap biaya pembangunan yang mahal dan tinggi, “ujar Ketua Umum Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN) Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Oktober 1992 kepada wartawan Harian Ekonomi NERACA Kisman Latumakulita di kantor IKPN Jalan RP Soeroso Nomor 21 Menteng Jakarta Pusat. Ditambahkan Pak Sumitro, sebaiknya biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan jangan terlalu mahal akibat kebocoran. Supaya hasil yang dicapai sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kalau biaya terlalu mahal, nanti tidak optimal. Akibatnya, hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk itu, kebocoran di APBN harus bisa ditekan. Supaya hasilnya nanti akan bagus. Presiden Prabowo membuat terobosan belum lama ini. Terobosan yang tidak biasanya terhadap postur APBN 2025. Presiden perintahkan kepada semua kementerian dan lembaga (K/L) melakukan efisiensi anggaran pembangunan besar-besaran. Efisiensi diutamakan untuk anggaran bagian peruntukan belanja modal di APBN 2025. Kebijakan efisensi anggaran di APBN ini tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden yang sebelumnya. Terutama presiden-presiden setelah dan selama era reformasi ini. Diduga itu karena para pejabat di kementerian dan lembaga sedang asik-asiknya berpesta-pora menikmati kebocaran ABPN sampai hari ini. Langkah efisiensi anggaran ini menghidpkan memori ingatan saya 32 tahun silam kepada Pak Cum atau Om Cum, sapaan akrab untuk Bapak Prof. Dr. Sumitro Dijohadikusumo. Saya menduga Presiden Prabowo sudah berhasil mendeteksi adanya kebocoran besar-besaran di APBN tahun-tahun sebelumnya yang pantastis dan jumbo. Paling kurang kebocoran yang terjadi di sepuluh tahun terakhir. Kalau tahun 1992 dulu Pak Cum sudah mengingatkan kebocoran APBN mencapai 30%. Berapa kebocoran APBN tahun belakangan ini? Dengan menggunakan rumus sama, yang diajakarkan Pak Cum kepada saya, maka kebocoran APBN tahun 2024 lalu sudah mencapai 58,45%. Kebocoran naik hampir sempurna 100% dari yang dihitung Pak Cum 32 tahun silam. Menyaksikan fakta kebocoran APBN sekarang sebesar 58,45% ini, bisa membuat bisa Indonesia gelap benaran. Kita jangan biarkan Presiden Prabowo berjuang sendirian menghadapi para mafia, para penjahat, para perampok dan para penggarong APBN. Bisa bonyok Presiden Prabowo. Kalangan civil society yang selama ini kritis kepada pemerintah, saatnya untuk gabung jurus, gabung kekuatan bersama-sama dengan Presiden Prabowo atas nama “efisiensi anggaran”. Nanti saja kalau mau berlawanan arah dengan Pak Prabowo. Mungkin untuk urusan negara yang lain, kita boleh saja beda pendapat dengan Presiden Prabowo. Namun sebaiknya tidak berbeda dulu untuk topik “efisiensi anggaran” ini. Apalagi para mafia, para penjahat, para perampok dan perompak APBN juga sedang gabung jurus untuk melawan Presiden Prabowo dengan segala cara. Kalau begitu mari kata berantem untuk selamatkan keuangan negara. Saya mengetahui sapaan akrab untuk Pak Prof Dr. Sumitro Djojohadikuso dengan sebutan “Pak Cum” dari Presiden ketiga Bapak Prof. Dr. Burhanudin Jusuf Habibie. Saat Pak Habibie masih menjabat Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) serta Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Terkonolgi (BPPT). Selain itu, Pak Habibie juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), yang membawahi lebih dari sepuluh BUMN penting dan strategis di bidang industri. Kalau sapaan akrab kepada Pak Presiden Habibi adalah Pak Rudy. Panggilan akrab Pak Habibie dengan Rudy ini saya dapat dari Bang Hariman Siregar, tokoh dan maestro Malari 1974, yang memang menjadi guru politik saya. Bang Hariman Siregar juga menjadi maha guru politik untuk para aktivis dari delapan penjuru mara angin. Mulai dari yang sajadah sampai dengan haram jadah. Suatu hari di akhir Agustus tahun 1991, Pak Habibi bercerita kepada saya tentang kekagumannya kepada Pak Cum. Cerita Pak Habibi, “Pak Cum itu hampir sempurna. Pintar, disiplin dan paham tentang hampir semua persoalan bangsa. Hal yang paling menonjol dari Pak Cum adalah rasa ke-Indonesiaan beliau yang tinggi. Pak Habibie sering bertanya-tanya berbagai masalah kepada Pak Cum”. Semoga saja Allaah Subhaanahu Wata’ala mengampuni segala kesalahan Pak Cum dan Pak Habibie serta bapak-bapak bangsa yang lain. Semoga Allaah Subhaanahu Wata’ala merahmati Pak Cum dan Pak Rudi, lalu memasukan kedua bapak bangsa itu bersama bapak-bapak bangsa yang lain ke surganya Allaah. Amin amin amin. Berkaitan dengan kebocoran anggaran di APBN itu, di beberapa kali pengarahan yang diberikan kepada para menteri anggota kabinet dan kepala lembaga, Presiden Prabowo sangat jelas dan tegas. Presiden memerintahkan para menteri dan kepala lembaga agar melakukan penghematan untuk pengeluaran yang tidak penting. Misalnya, perjalanan dinas, studi banding, kegiatan seminar dan diskusi, acara-acara ulang tahun serta kegiatan serimonial lainnya. Dana dari APBN sangat dibutuhkan untuk membiayai Makan Bergizi Gratis (MBG) anak-anak di sekolah. Selain itu, dipakai untuk biayai pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan. Selama ini terlalu banyak anggaran yang dipakai untuk membiayai kegiatan yang tidak penting. “Kita ini sudah lama menjadi orang Indonesia, sehingga sudah paham, “sindir Prasiden Prabowo kepada anggota kabinet. Sindiran tersebut menandakan bahwa Presiden Prabowo sangat paham dengan pesta-pora penggunaan anggaran selama ini. Presiden sendiri yang melakukan penelusuran dan penyisiran sampai satuan sembilan. Alahmdulillah, hasilnya ditemukan penghematan anggaran sebesar Rp. 300 triliiun lebih. Kemungkinan masih akan bertambah lagi sampai Rp. 700 triliun. Mudah-mudahan saja. Amin amin amin. “Tahun 1992 kalau kebocoran APBN sampai 30% tersebut terlalu besar. Tidak sehat APBN untuk membiayai pembangunan. Kebocoran yang besar ini bisa mengganggu kelangsungan dan kelancaran pembangunan. Untuk itu, pemerintah harus menekan, bahkan mencegah kebocoran APBN, “himbau Pak Cum. Bagusnya kebocoran itu diturunkan. Pak Cum memberikan batasan kebocoran anggaran di APBN yang masih bisa dikompromikan. Kalau kebocoran antara 10-20% masih wajar. Supaya mereka para pengusaha yang mengerjakan proyek-proyek pemerintah jangan sampai mengalami kerugian. “Para pengusaha yang mengerjakan proyek pemerintah harus untung. Tidak bagus kalau pengusaha itu merugi. Kalau pengusaha rugi, itu tidak baik untuk menciptakan pertumbuhan di kelas menengah. Namun keuntungan yang didapat pengusaha jangan terlalu besar. Bagus itu kalau kebocoran APBN antara 10-20%, “ujar Pak Cum. Peringatan Pak Cum berkaitan anggaran pembangunan di APBN ketika itu, karena keboocoran sudah mengkhawatirkan. Akibatnya, biaya untuk pembangunan menjadi mahal. Dampaknya, hasil pembangunan menjadi tidak maksimal. Biaya untuk pembangunan besar, namun hasil yang didapat tidak seberapa. Kenyataan ini yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Ketika Pak Cum mengingatkan kebocoran APBN 30% itu, saya benar-benar bingung dan bengong, karena tidak paham. Diam-diam saya bertanya dalam hati, darimana atau bagaimana caranya Pak Cum bisa mendapatkan angka kebocoran APBN 30% tersebut? Untuk menjawab kebingunan dan rasa penasaran itu, saya lalu beranikan diri bertanya kepada Pak Cum. “Mohon maaf Pak Profesor. Saya ini wartawan surat kabar ekonomi. Namun saya tidak pernah kuliah di Fakultas Ekonomi, sehingga saya tidak paham bagaimana caranya bapak bisa mendapatkan angka kebocoran APBN 30% tersebut? “tanya saya. Lalu dijawab oleh Pak Cum “gampang saja. Angka ICOR rata-rata negara ASEAN, dibagi dengan ICOR Indonesia, setelah itu dikalikan dengan 100. Pasti ketemu angka kebocoran APBN sebesar 30% tersebut”. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan istilah ICOR itu? Berapa ICOR rata-rata negara ASEAN di tahun 1992 ? Lalu berapa ICOR Indonesia di tahun yang sama? Saat itulah, saya baru untuk pertama kali mendengar istilah ICOR dari Pak Cum. Tidak ada pilihan lain. Saya kembali memberanikan diri bertanya kepada Pak Cum tentang definisi ICOR itu apa? Harap maklum saja. Masih ingat dengan pesan dari para tetua di kampung halaman bahwa “kalau malu bertanya, maka siap untuk sesat di jalan”. Alhamdulillaah kalau tidak salah ingat, dijelaskan oleh Pak Cum bahwa yang dimaksud dengan “Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah besaran tambahan capital baru yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menambah satu unit output. Besaran ICOR pada suatu negara itu pada umumnya didapat dari membandingkan besarnya tambahan capital dengan tambahan output. ICOR rata-rata negara ASEAN di tahun 1992 itu adalah 1,5. Sedangkan ICOR Indonesia pada tahun yang sama adalah 5. Dengan demikian, 1,5 dibagi 5, setelah itu dikalikan dengan 100, maka ketemulah angka 30% tersebut. Angka 30% itulah kebocoran APBN Indonesia di tahun-tahun 1990 awal. APBN ketika itu yang bocornya 30% saja sudah membuat Pak Cum memberikan peringatan kepada pemrintah. Sementara kebocoran APBN Indonesia hari ini adalah 58,45%. Kebocoran APBN sebesar 58,45% tersebut dengan catatan ICOR negara-negara ASEAN dihitung atau diambil dari angka yang terkecil 3,7. Padahal ICOR rata-rata negara ASEAN sekarang antara 3,7-4,5. Sedangkan ICOR Indonesia saat ini adalah 6,33. Nah lho, bisa besar bangat kebocoran APBN Indonesia sekarang? Dimana bocornya, sehingga bisa mencapai angka 58,45% tersebut? Diduga kebocoran itu ada di hampir terjadi di semua institusi negara dan pemerintah. Bisa di kementerian dan lembaga. Namun bisa juga di lembaga-lembaga negara setingkat Presiden seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MK, MA dan KPK. Pastinya kebocoran APBN 58,45% sekarang ada pada mereka yang berurusan atau berkait erat dengan anggaran. Dimulai dari perencanaan nomenklatur di kementerian dan lembaga. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembicaraan tahap satu, dua dan tiga di komisi-komisi DPR. Lalu dilanjutkan dengan finalisasi di Badan Anggaran (Banggar) DPR serta pengesahan di sidang paripurna DPR. Berapa saja prosentase bagian para pihak yang terlibat menggarong APBN? Dimulai dari perencanaan di kementerian dan lembaga sampai dengan ketok palu persetujuan dan pengesahan di DPR?. Siapa kordinator besar swsta yang bertahun-tahun bertugas mengkoordinir angka besar di atas Rp 100 triliun? (akan diuraikan nanti di tulisan-tulisan berikutnya). bersambung.
Ilmu Oplosan Pertamax RON 92 Belajar Dari Mafia Batubara
Oleh Kisman Latumakulita/Wartawan Senior FNN PRESIDEN Prabowo memang hebat dan top makotop. Presiden yang suka mengirim pesan-pesan khusus dan sayang kepada para konglomerat dan oligarki. Pesan itu melalui kebijakan dan tindakan nyata. Misalnya, belum lama ini Presiden Prabowo kirim pesan yang terbilang yang serius kepada pemilik perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan PIK 2 Sugianto Kusuma alias Aguan dan Anthony Salim. Pesanya itu Presiden Prabowo memerintahkan TNI Angkatan Laut segera membongkar pagar laut di proyek pantai utara Kabupaten Tangerang sepanjang 30 kilometer lebih milik PIK 2. Padahal pagar yang terbuat dari bambu itu sebenarnya bisa saja dibongkar oleh Syahbandar, KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dibantu Dinas atau Kementerian Pekerjaan Umum. Dinas atau Kementerian Pekerjaan Umum punya keahlian untuk pekerjaan yang seperti bongkar pasar ini. Faktanya Presiden Prabowo merasa penting untuk perintahkan TNI Angkatan Luat untuk membongkar pagar laut. Kalau sudah begini, pastinya bukan hanya pesan yang bisa-biasa saja. Patut diduga mungkin ada pesan sangat khusus yang dikirimkan Presiden Prabowo kepada Aguan dan Anthony Salim. Sekarang pesan yang hampir sama juga dikirimkan Presiden Prabowo kepada pemain utama yang diduga mafia minyak nomor satu di Indonesia Muhammad Reza Chalid. Mungkin isi pesannya itu begini “jangan coba-coba bermain-main dengan pemerintahan Prabowo. Pemerintah sekarang ini lagi berjuang keras melepaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan dan keterbalakangan. Mungkin saja harta dan reziki yang diberikan negera kepada para konglomerat dan oligarki sudah lebih dari cukup. Bahkan mungkin malah sudah muntah. Sampai dengan sembilan keturunan sekalipun, harta mereka tidak bakal habis-habisnya. Untuk itu, sebaiknya ikut serta membantu pemerintah. Namun kalau tidak mau ikut membantu pemerintah, ya sebaiknya jangan bikin gaduh. Jangan rampok dan maling uang negara. Kalau yang sudah terlanjur merampok atau maling uang rakyat, dihimbau untuk bisa dikembalikan dengan baik-baik. Bersedia untuk mengembalikan karena kesadaran sendiri. Bisa lewat pintu depan. Namun bisa juga lewat pintu belakang atau samping. Semua pintu bisa dilewati untuk sudah terlanjur merampok uang rakyat. Asal saja jangan pernah terlitas sedikitpun untuk berpikir seakan-seakan Presiden Prabowo tak paham atau tidak mengetahui prilaku kalian. Sudah lama ko jadi orang Indonesia Kalau beranggapan Pak Prabowo tidak mengetahui prilaku konglomerat dan oligarki yang merapok uang rakyat, jelas itu salah besar. Anggapan itu dampaknya bisa bikin cilaka. Paling kurang panjang urusan, karena tidak perduli dengan penderitaan rakyat. Tidak mau ikut prihatin dengan kesusahan rakyat. Nasib kalian konglomerat dan oligarki bisa sama atau mirip-mirip dengan Muhammad Reza Chalid dan Aguan. Awal puasa ramadhan tahun 2025 kali ini lain dari biasanya. Publik Indonesia, bahkan mungkin juga dunia dibuat terkaget-kaget atau terheran-heran oleh jajaran Kejaksaan Agung. Muhammad Kerry Adrianto Riza, anak Muhammad Riza Chalid diciduk, lalu berikutnya ditetapkan sebagai tersangka. Kerry ditetapkan sebagai tersangka karena menjadi pelaku korupsi oplosan minyak pertalite RON 90 menjadi Pertamax RON 92. Nilai korupsinya tidak tanggung-taunggung. Sangat pantastis dan jumbo. Menurut keterangan resmi dari Kejaksaan Agung, nilainya mencapai Rp 193,7 triliun. Hampir saja mendekati Rp 200 tirliun. Mungkin nilai terbesar kedua setelah kasus korupsi timah dengan nilai Rp 300 triliun. Koprusi timah ini yang menyeret Harvey Moes yang telah divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Untuk kasus oplosan minyak Pertamax RON 92 ini, Muhammad Kerry Adrianto Riza tidak sendirian. Skandal yang terjadi di tahun 2023 tersebut, melibatkan direksi dari dua anak perusahaan PT. Pertamina holding, yaitu PT. Patra Niaga dan PT Pertamina Internasional Seving. Nilai korupsi sebesar Rp 193,7 triliun itu belum termasuk yang terjadi pada tahun-tahun sebelum 2023, atau kejadian tahun 2024 kemarin. Keberanian Kejaksaan Agung menetapkan Kerry sebagai tersangka patut diberi pujian jempol dua jari. Kejaksaan dan Presiden Prabowo telah menabrak kesaktian Muhammad Reza Chalid, yang disapa dengan sebutan MOHRE atau MRC sejak puluhan tahun silam. Sejak 30 tahun lebih MOHRE terkenal sakti di dunia perminyakan Indonesia. Kesaktian yang sama sekali tidak tergoyahkan sejak Orde Baru berkuasa. Sejak Orde Baru, tidak ada Presiden Indonesia yang mampu atau berani untuk memberi status tersangka kepada MOHRE atau anak dan keluarnya. Pada masa Orde Baru itulah, MOHRE begitu digjaya, sakti dan berkuasa. Diduga MOHRE menguasai hampir semua kegiatan lini bisnis anak perusahaan PT. Pertaminan yang berkedudukan di Singapura PT. Pertamina Energi Treding Limited, atau yang biasa disebut PT. PETRAL. PT. PETRAL ini anak perusaaan PT. Pertamina holding yang dibetuk dengan tugas khusus. Tugasnya mencari minyak murah yang berkualitas untuk dibawa masuk ke Indonesia. Sayangnya tugas mencari minyak murah ini konon tidak pernah terealisasi. Justru yang terjadi malah babaliknya. Minyak mahal dengan dengan kualitas buruk yang berhasil dibawa PT PETRAL masuk ke Indonesia. Tragis memang nasib negeri ini. Walaupun sudah menjadi tokoh sentral dunia perminyakan Indonesia sejak Orde Baru, namun MOHRE belum paham cara merampok uang rakyat dari oplosan atau bleding minyak RON 90. Dunia perminyakan juga belum paham dan mengenal istilah oplosan atau blending minyak. Sebutan oplosan atau blending minyak ini baru mulai dikenalkan di awal tahun 2020 silam. Sejak para mafia batubara mulai ikutan cawe-cawe di dunia perminyakan Indonesia. Para mafia batubara terbiasa mengoplos batubara kalori rendah dengan batubara kalori tinggi. Langkah untuk menghaindari pembayaran pajak dan royalty batubara kepada pemerintah. Akibatnya batubara yang diekspor harganya di bawah U$ 70 dollar per metrik ton. Kalau batubara berkalori tinggi, maka harganya di atas U$ 70 dollar per metrik ton. Sedangkan kalau di bawah U$ 70 dollar per metrik ton, maka para mafia batubara bebas dari pembayaran pajak dan royalti. Hebat kan? Sekarang para mafia oplosan batubara ini masuk mengatur perminyakan. Diduga para mafia batubara ini kiprahnya didukung full oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Akibatnya, mereka diduga ikut cawe-cawe mangatur dann merekayasa oplosain minyak pertalite RON 90 menjadi Pertamax RON 92. Kalau bukan karena temuan Kejaksaan Agung, maka peredaran Partamax RON 92 oplosan masih beredar sampai hari. Luar biasa kekuatan mereka. Mau lihat buktinya lagi? Bukti itu sejak adanya proyek gasipikasi batubara yang ditangani oleh PT. Pertamina, dengan nilai Rp 210 triliun. Fakta ini sebagai gambaran tentang kuatnya cengkraman mafia oplosan atau blending di dalam tubuh Pertamina. Mereka berasal dari pemain dan mafia batubara negeri ini. Proyek gasifikasi batubara ini diduga juga bermasalah. Ada rampok-rampokan juga. (cerita proyek gasifikasi batubara yang melibatkan mafia batubara akan menjadi tulisasn tersendiri berikutnya). Belakangan ini beredar video di laman media sosial “tiktok” tentang keterlibatan tokoh-tokoh utama dibalik skandal korupsi oplosan minyak Pertamax RON 92 senilai Rp 193,7 triliun tersebut. Cerita di video tiktok ini semakin meyakinkan publik tentang peran dan keterlibatan para pemain batubara dibalik kasus yang menghebokan dan meramaikan suasana puasa Ramadhan. (bersambung).
SITUASI POLITIK SAAT INI “NNDAASMU”
Oleh Laksma TNI Pur Ir. Fitri Hadi S, MAP | Analis Kebijakan Publik PUBLIK terhenyak, sayapun terhenyak, “nndaasmu”, ketika terdengar meski suara dilembutkan, tapi suara itu terdengar. Apakah ada hubungan atau tidak, demo besar-besaranpun tergelar dibeberapa tempat dipelosok negeri oleh kelompok mahasiswa pada Senin tanggal 17 Februari bahkan sampai beberapa hari kemudian dengan jargon “Indonesia Gelap”. Terhenyak karena demo terjadi hanya sehari setelah rangkaian Rapimnas Partai Gerindra digelar. Ketika Prabowo terpilih sebagai presiden Republik Indonesia walau ada anggapan keterpilihnya Prabowo sebagai presiden pada pemilu 2024 adalah berkat cawe cawe Jokowi, apalagi dengan menggandeng Gibran anaknya, tetap saja banyak pihak berharap, termasuk oleh para tokoh oposisi dan para pendukung Anies pada pemilu 2024, Presiden Prabowo dapat membawa negeri ini kearah yang lebih baik, apalagi mendengar pidato beliau yang begitu berapi api memberantas korupsi dan keberpihakan beliau pada rakyatnya. Harapan rakyak semakin bergairah ketika Presiden Prabowo memerintahkan kepada TNI AL cabut pagar laut di PIK 2. Pencabutan pagar laut itu akhirnya diikuti oleh unsur TNI lainnya dan Polri. Rakyat begitu bersemangat, mereka ingin segara adili Jokowi presiden sebelumnya, bahkan aksi demo digelar di Solo dimana Jokowi bermukim. Aksi mereka memiliki satu tujuan, yaitu Jokowi ditangkap dan diadili. Mereka menganggap kesalahan Jokowi sudah fatal, merusak demokrasi, merusak konstitusi, bahkan telah merampas negeri ini. Keinginan adili Jokowi yang menyeruak diberbagai tempat tampaknya mulai meresahkan dan menyudutkan Jokowi sehingga Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi menilai bahwa, aksi itu adalah ekspresi karena kalah di pemilihan presiden. Respon Jokowi tersebut terasa aneh, karena adili Jokowi ini muncul bukan saat dia memenangkan pemilu 2014 dan 2019, apakah Jokowi merasa telah ikut pula pada pemilu pada 2024 dan memenangkannya?, aneh karena tuntutan adili Jokowi muncul setelah Prabowo menjadi Presiden penggantinya. Respon Jokowi dengan munculnya tuntutan adili Jokowi tersebut seakan penegasan bahwa pada pemilu 2024 Jokowi cawe cawe ikut memenangkan pemilu presiden 2024. Masih seputar HUT Gerindra ke 17, Mantan Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat kuat sehingga tidak ada yang berani mengkritik. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi sambutan di HUT Gerindra ke-17 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Bahkan Jokowi menantang untuk mengecek bahwa seluruh presiden yang ada di dunia ini sekarang, ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo. Saking kuatnya sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik,” demikian kata Jokowi. Disadari atau tidak, pernyataan Jokowi ini sangat berbahaya bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Jokowi seakan sedang memuji Presiden Prabowo sebagai orang kuat didunia, tapi sesungguhnya menjadi pematik serangan kepada Presiden Prabowo, entah ada hubungannya atau tidak, selang sehari kemudian muncul demo besar besaran pada Senin 17 Februari bertajuk Indonesia Gelap dengan 13 tuntutan dan salah satu diantaranya rombak Kabinet Merah Putih. Pernyataan Jokowi pada HUT partai Gerindra di Sentul yang menyatakan Presiden Prabwo orang kuat didunia dan tidak ada yang berani mengkritik adalah jebakan “Batman” dijawab tuntas dengan tagar Indonesia Gelap, Jokowi dapat menarik nafas lega karena tidak ada adili Jokowi diantara 13 tuntutan itu. Pasca pidato Prabowo pasca “hidup Jokowi”, agaknya Prabowo telah masuk dalam jebakan “Batman” yang dipasang Jokowi, semula tuntutan hanya berfokus pada issue “Adili Jokowi dan Keluarganya”, sekarang mulai bergeser ikut menyerang Prabowo dengan bahasa “hanya omon-omon”. Kondisi ini, bila tidak disikapi dengan benar dapat menjadi bola salju yang terus menggelinding sehingga dapat meruntuhkan kepemimpinan Prabowo yang pada gilirannya mewujudkan “Presiden 3 Periode”. Ada yang beranggapan yel yel hidup Jokowi dan lagu terima kasih bapak Jokowi adalah strategi Prabowo sebagai ahli strategi militer yang telah mengenyam pengalaman diberbagai medan perjuangan dan pertempuran, yaitu strategi bagaimana menjinakan Jokowi. Presiden Prabowo tentu telah berhitung siapa Jokowi dan orang orangnya yang berada disekitarnya saat ini. Orang orang itu apakah itu dikabinet, di TNI Polri maupun institusi pemerintah lainnya baik di Legislatif maupun Yudikatif, masih banyak bertebaran orang orang binaan Jokowi. Masih banyak pejabat dijabat oleh personel kekuatan lama status quo era Jokowi. Tentu Prabowo perlu waktu untuk berhadapan langsung dengan Jokowi dan simpatisannya. Resikonya adalah Gibran secara otomatis dapat mengambil kesempatan besar yang dapat membuat Prabowo lengser, sesuai UUD 1945. “Ranjau” yang telah dipasang untuk Presiden Prabowo satu atau dua ranjau sudah meletup, sehingga sekarang hujat mengarah ke Presiden Prabowo. Kemudian “ranjau besar” baru juga dipasang, Jokowi yang baru saja dinobatkan oleh salah satu lembaga anti korupsi dunia OOCRP sebagai pejabat terkorup nomor 2 di dunia ditunjuk sebagai ketua Dewan Pengawas Badan Danantara mengelola aset negara 900 Milyar USD. Pembentukannya berpayung dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau UU BUMN. Dengan berpayung UU BUMN, Danantara tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bayangkan Negara selaku pemilik aset dengan tangannya yaitu BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tapi teramputasi, hanya dapat memgaudit jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Audit keuanganya diserahkan kepada akuntan publik sebuah perusahaan yang bekerja bila dibayar. Memang meskipun Danantara tidak akan diproses atau diperiksa oleh KPK dan BPK, bukan berarti badan tersebut kebal hukum. Jika dalam operasionalnya ditemukan tindak pidana, maka proses hukum tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Disinilah letak “ranjaunya”, bila ditunggu sampai munculnya tidak pidana maka kemungkinan uang negara yang dikelola ratusan triliun tersebut telah menguap entah kemana dan pada akhirnya tanggung jawab dapat ditimpakan ke Presiden. Persoalannya kini adalah, benarkah Prabowo sebagai orang kuat didunia seperti yang dikatakan Jokowi baru baru ini? Bila benar, tunggu apa lagi, penuhi tuntutan rakyat adili Jokowi,? Bukankah kekuasaan kini berada ditangan bapak Presiden Prabowo ?. Sebagai orang intelijen prinsip yang dipegang adalah tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Sejinak jinaknya memelihara seekor singa, tetap saja binatang buas, apalagi anak anaknya juga dalam pemeliharaannya. Atau sebaliknya Jokowi yang sebenarnya orang kuat di Indonesia sampai saat ini. Sebagai raja Jawa siapa yang berani melawan Jokowi? Sesuai pandangan banyak orang, kita harus percaya bahwa menafsir perkataan Jokowi harus dengan yang sebaliknya dari apa yng diucapkan oleh Jokowi, bahwa Jokowi masih orang kuat dan berkuasa sampai saat ini. (*)
Prabowo Duplikat Jokowi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEPEKAAN Presiden Prabowo terhadap keadaan yang riil berpotensi ke arah disintegrasi bangsa sangat lemah. Sama sekali tidak merespons aspirasi rakyat agar Jokowi penghianat negara segera di tangkap dan di adili, bahkan terkesan melawan aspirasi rakyat. Gemuruh permintaan rakyat agar Jokowi di tangkap dan diadili, mustahil Prabowo pro rakyat untuk mengadili Jokowi, karena tekanan dan tidak ingin harus berhadapan dengan ancaman Xi Jinping ( RRC ). Mantan Presiden Jokowi saat ini adalah masih berperan sebagai simbol budak, boneka Oligarki dan RRC. Xi Jinping dua kali menyebut Prabowo sebagai Elected President Jokowi, saat kunjungan pertama ke China, 31 Maret – 2 April 2024 dan kunjungan ke kedua 8-10 November 2024. Hashim Djojohadikusumo mengatakan Prabowo Subianto, memiliki program yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo, mayoritas program yang selama ini dijalankan Jokowi tak jauh berbeda dengan program yang pernah dikampanyekan Prabowo, disampaikan Hashim di Gedung Joang, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2023). Prabowo mengatakan dia menjadi pemimpin Indonesia berkat dukungan partai koalisi dan pendahulunya Joko Widodo. Prabowo juga sempat memekikkan \'hidup Jokowi\'. Pekikan itu disampaikan Prabowo saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 15 Februari 2025. Action di tampilkan lebih masif diberbagai kesempatan untuk memberikan respon tidak akan merespon aspirasi masyarakat luas untuk mengadili Jokowi. Prabowo bukan takut dengan Jokowi sampai melawan aspirasi rakyat adili Jokowi, tetapi bentuk lain kepatuhan, ketaatan dan besar dugaan sangat takut dengan ancaman Xi Jinping, mengganggu program Oligarki ekonomi rezim Prabowo akan di guncang dan di porak porandakan RRC. _\"Atas kejadian pematokan laut, perebut tanah dan pengusiran warga pribumi dengan paksa oleh oligarki, tidak sekalipun Prabowo mengecam tindakan oligarki, bahkan melakukan pembiaran ketika rakyat harus bentrok dengan alat keamanan yang telah menjadi budak dan boneka Oligarki\"_. Strategi RRC akan menggilas dan menguasainya menganeksasi Indonesia sejak di tanda tangani 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding – MOU ) antara Indonesia dan China saat pembukaan KTT Belt and Road Initiative (BRI) Forum Kedua di Beijing, Jumat (26/4 /2019 ) makin nyata, Indonesia akan dikuasai total, menjadi Singapura ke 2. Keadaan negara makin kelam dan gelap, harapan perbaikan dan pemulihan negara kembali normal oleh Presiden Prabowo setelah 10 tahun di acak acak Jokowi jauh panggang dari api. Penderitaan dan kekecewaan rakyat semakin meluas, berpotensi menjadi kekuatan revolusi melawan Prabowo duplikat Jokowi bahkan sangat mungkin akan lebih kejam dan sadis. Kalau kita tidak waspada pintu kehancuran sudah di depan mata, entah siapa yang memegang kunci dan siapa yang akan membukanya..(*)
KM 50: Jokowi Mau Lari Berapa KM?
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan BERAWAL dari Operasi Delima untuk mempersekusi bahkan mengeksekusi Habib Rizieq Shihab dengan pola pembuntutan dan pencelakaan. Misi rahasia operasi mungkin dengan target pembunuhan dengan modus teror. Yang jelas rombongan HRS dikejar mobil-mobil polisi dan aparat intelejen sejak Sentul hingga gerbang Tol Jakarta Cikampek KM 48. Para pengejar bersenjata api. Lolosnya HRS menyebabkan kejaran diarahkan pada Laskar FPI Pengawal HRS. Berujung tewasnya 6 Pengawal tersebut setelah diculik aparat di KM 50. Dugaan kuat keenamnya dianiaya secara sadis di suatu tempat. Lokasi dan peristiwanya patut untuk diselidiki. Operasi pencelakaan HRS melibatkan Polda Metro, Kodam V Jaya, Satgassus Sambo, serta BIN. Artinya ini adalah pembunuhan politik yang sangat tersistematis. Menkopolhukam bungkam, Menhan diam Komnas HAM gamang, dan Presiden hanya bisa bergumam. Ini kejahatan kemanusiaan sekaligus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara atas masyarakat. Bukan kriminal biasa tetapi operasi sengaja yang dilakukan oleh negara. Presiden tidak bersuara membela korban kekejian aparat. Hal ini bukan hanya salah tapi patut diduga menjadi aktor utama. Peradilan 2 anggota kepolisian Fikri Ramadhan dan Yusmin Ohorella hanya sandiwara, awalnya fitnah kepada keenam Syuhada. Fikri dan Ohorella hanya pion operasi kejahatan yang terpaksa \"diadili\" lalu \"dibebaskan\". Missi Satgassus Sambo termasuk operasi penyelamatan aparat.Kecurigaan publik dijawab oleh Kapolri Listyo Sigit di depan DPR bahwa kasus KM 50 akan dibuka kembali jika ada bukti baru atau novum. Kini saat novum bertumpuk, Listyo ingkar janji. KM 50 tetap menguap. Jokowi atasan Kapolri saat itu juga mingkem. Kejahatan menjadi berlipat dan meningkat. Prabowo ikut diam, tidak sepatah katapun keluar. Pidato hebat berapi-api melempem seperti kerupuk saat terkait kasus besar pelanggaran HAM berat KM 50. Hutang kepada umat Islam belum dibayar apalagi dilunasi. Jokowi sang penjahat masih berkeliaran dengan wajah tanpa dosa. Terus bergerilya untuk menjadi pengendali kekuasaan dengan boneka lucu Prabowo. Boneka itu bernyanyi \"terimakasih Jokowi\" dan teriak berulang \"hidup Jokowi\". Meski berwajah tanpa dosa tetapi ia pasti gelisah berat. Penjahat selalu hidup ketakutan. Suara \"hidup Jokowi\" berbalas \"adili Jokowi\" dan suara itu satu berbanding 100 juta. KM 50 menjadi bagian kejahatan berat Jokowi. Saat ini Kapolri atau Jagung atau mungkin Presiden masih mampu melindungi, tapi esok semua pelindung akan lari tunggang langgang. Meninggalkan adalah konsekuensi logis dari politik yang berfluktuasi. Jokowi harus bersiap-siap untuk menjadi pesakitan. Penjara, mati, atau gantung diri. \"Gusti Allah, mboten sare\" semua kejahatan itu berbalas. Sembunyi hanya untuk satu waktu, tidak bisa selamanya. Kekuasaan Allah tidak bisa dilawan. Jikapun sembunyi di antartika, gurun pasir atau gorong-gorong tetap akan terbongkar juga. Hidup Jokowi adalah kehidupan gelisah dan penuh ketakutan. Dukun hanya obat penenang semu. KM 50 : Jokowi mau lari berapa KM ? Nafas kekuasaan pasti berakhir. Kemarin jaya perkasa besok nista dan duka nestapa. (*).
Masa Depan Indonesia Hanya Katanya
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJALAN dengan analisis Naom Chomsky dalam buku Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda, Chomsky menjelaskan, melalui media penguasa bisa menciptakan ilusi menakutkan kemudian menjadikan ilusi tersebut sebagai musuh bersama sehingga penguasa itu mampu menggerakkan masa yang cemas dan takut akan bahaya yang sebenarnya hanya ilusi. Presiden Prabowo juga memberikan ilusi bahwa masa depan Indonesia cerah. Prabowo hanya mengutip diprediksi oleh Goldman Sachs, perusahaan investasi dan keuangan dunia, yang memproyeksikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2050 mendatang. Sangat terasa hanya provokasi politik yang meninabobokan dengan tujuan tertentu. Dalam waktu dan situasi politik yang berbeda, Prabowo Subianto juga membuat ilusi yang menakutkan Indonesia bubar, seperti dalam Video berdurasi 1 menit 13 detik. Prabowo berpidato dengan lantang dirilis melalui akun Facebook resmi partainya saat Indonesia menjalani tahun politik pilkada serentak 2018 dan menjelang pemilu 2019. Isi lengkap pidato Prabowo dalam video tersebut : \"Saudara-saudara!\'\"Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini, tetapi di negara lain mereka sudah bikin kajian-kajian, di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030\" \"Bung!\"\"Mereka ramalkan kita ini bubar, elit kita ini merasa bahwa 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat kita, nggak apa-apa\" \"Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1 persen, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa.\" \"Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara sekalian. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang! Semakin culas!Semakin maling!\" Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. Rujukan Prabowo Indonesia cerah dari prediksi Goldman Sachs dan Indonesia bubar tahun 2030 dari Novel Ghost Fleet. Pidato Prabowo Subianto selama ini (sebelum dan setelah jadi presiden) itu hanya prediksi atau ilusi dari orang lain, hanya katanya bukan dari rencana kerja pembangunan yang terukur. Indonesia cerah dan Indonesia bubar, sama sama dari Prabowo Subianto muatannya sama sang presiden sedang bersolek menjadi manusia bijak dan keluar sebagai pahlawan Tidak ada yang salah dengan hal ini, namun menjadi salah apabila Prabowo menggunakan infrastruktur kekuasaan membungkam aspirasi masyarakat dan melakukan kontrol dan pengendalian media demi menutupi kesalahan yang sedang dilakukan. Kalau itu terjadi negara dalam bahaya. (*)
Jenderal Tyasno dan Jenderal Prabowo Sepakat Kembali ke UUD 1945
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih PADA tahun 2004, setelah Jenderal Tyasno Sudarto lengser dari KSAD, Prabowo Subianto yang baru kembali dari Yordania menemui langsung beliau. Dua Jenderal tukar pikiran dan gagasan atas situasi yang terjadi dan berkembang saat itu. Khususnya tentang UUD 45 yang telah diamandemen oleh MPR seolah - olah atas nama rakyat, sekalipun sesungguhnya tidak atas mandat rakyat Indonesia mengubah UUD 45 menjadi UUD baru. Prabowo Subianto menyampaikan keinginan akan membuat dan mendirikan partai, Tyasno Sudarto merestuinya tetapi tidak akan ikut dalam partai apapun selama negara di kendalikan oleh UUD ilegal (saat ini dikenal dengan nama UUD NRI 1945 atau lazim disebut UUD 2002). Selama negara dikendalikan oleh UUD ilegal karena bukan dan tidak atas persetujuan rakyat hanya di buat oleh MPR yang merekayasa dirinya atas nama rakyat dengan kendali dan skenario kekuatan asing yang ingin mengubah negara Pancasila dan UUD 45 menjadi negara \"liberal, kapitalis dan individualis\", maka produk negara semuanya akan \"ilegal\". Amandemen UUD 45 sampai 97% merubah pasal pasalnya, otomatis telah menghapus negara Proklamasi 17 Agustus 1945, di lakukan secara \"Ilegal\" , prosesnya \"Ilegal\" maka produk UUD 2002 menjadi \"Ilegal\". Pada tahun 2002 hasil amandemen UUD 45 Jenderal Tyasno Sudarto telah menyampaikan semua informasi intelijen meminta Presiden Megawati menolak hasil final amandemen ke empat UUD 45, sekalipun akhirnya gagal mencegahnya. Prabowo dan Tyasno saat itu (2004) sudah memprediksi ke depan akan terjadi tragedi kerusakan tata kelola pemerintahan paska perubahan UUD 45 menjadi UUD 2002 dan akan menyentuh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, NKRI dipertaruhkan eksistensi dan keselamatannya. Dalam pemahaman yang sama bahwa amandemen UUD 45 menjadi UUD 2002, membahayakan, mengancam keutuhan, kedaulatan dan keselamatan NKRI Atas pemahaman bersama, masing-masing bersepakat : Pertama, Jenderal Tyasno akan tetap di luar institusi negara dan tidak akan masuk partai apapun Kedua, Jenderal Tyasno Sudarto merestui Prabowo Subianto mendirikan partai dengan niat menjadi kekuatan untuk mengembalikan negara kepada Pancasila dan UUD 1945. Ketiga, Prabowo Subianto berjanji kepada Tyasno Sudarto bahwa akan berjuang sekuat tenaga, bisa mendirikan partai untuk mengembalikan negara, kembali pada Pancasila dan UUD 1945. Dalam perjalanan sejarahnya Prabowo Subianto (PS) pada tanggal 20 Oktober 2024 resmi menjadi Presiden RI, tidak ada alasan dan dalih apapun harus mewujudkan kesepakatan dan janjinya dengan Jenderal Tyasno Sudarto (satu berjuang di dalam dan satu di luar), PS dengan kekuatan dan kekuasaannya harus memenuhi keinginannya NKRI kembali ke Pancasila dan UUD 45. Jenderal Prabowo Subianto ingatlah kesepakatan dengan Jenderal Tyasno Sudarto di tahun 2004 sama sama sebagai patriot TNI sejati demi keselamatan bangsa dan negara, NKRI *Kembali ke Pancasila dan UUD 45 asli*. (*)
Indonesia Terang: Jokowi Diadili atau Prabowo Tumbang
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MAHASISWA bergerak merupakan fenomena politik bagus sebagai penggugah bagi elemen rakyat lain untuk menyuarakan hal yang sama. Suara mahasiswa adalah gaung dari aspirasi rakyat yang terpendam. Mahasiswa merupakan agen perubahan sosial. Terbiasa untuk bangkit di saat kritis. Bagi pemerintah gerakan bertema Indonesia gelap menjadi warning bahwa pemerintahan Prabowo dikritisi dan tidak boleh merasa nyaman dengan politik asoy geboy. Nikmat bersama Gibran seolah-olah dipercaya penuh oleh rakyat. Tidak peduli dengan semangat perubahan yang lama diinginkan rakyat. Mahasiswa berteriak karena pemerintahan Prabowo itu beku dan tidak memberi harapan. Kepercaan rakyat yang diklaim ternyata semu bahkan palsu. Kuat keyakinan bahwa Prabowo menjadi Presiden berdasarkan atas kecurangan kerja Jokowi. Latar belakang gerakan mahasiswa adalah kekecewaan atas puja-puji pada Jokowi. Prabowo hanya memanjangkan tangan. Jokowi dinilai rakyat telah gagal memimpin bangsa. Sebagaimana rilis OCCRP Jokowi memang korup, kolusif dan menjalankan politik dinasti. Seluruhnya kriminal. Jokowi juga pelanggar HAM berat dalam kasus KM 50 misalnya, lebih membela PKI ketimbang TNI dan rakyat yang ikut menumpasnya. Jokowi pembohong dan pengkhianat. Kebijakan Jokowi dalam kasus Rempang dan PIK 2 dinilai menjual dan membahayakan kedaulatan negara. Sayangnya Prabowo berkhidmat dan sangat mengapresiasi Jokowi. Mahasiswa tentu marah. Indonesia akan terang jika hukum dapat ditegakkan. Artinya Jokowi harus diadili untuk diminta pertanggungjawaban atas kejahatan politik yang dilakukannya baik KKN, pelanggaran HAM, pengkhianatan negara, nepotisme atau berbagai kebohongan publik. Prabowo tidak boleh melanjutkan pemerintahan model Jokowi. Jika demikian, dan tanda-tanda itu ada, maka Prabowo akan menjadi bulan-bulanan dari kekecewaan rakyat. Dibenci dan menjadi musuh rakyat. Indonesia menjadi terang untuk dua pilihan pertama, tangkap dan adili Jokowi atau kedua, Prabowo Gibran lengser.Pilihan sehat tentu Jokowi adili. Tapi jika peluang itu dututup rapat, apa boleh buat Prabowo yang harus tumbang. Terpaksa ditumbangkan. Hal itu menjadi permulaan dari rekonstruksi, restorasi, rekonsiliasi, atau reformasi negeri kembali. (*).
POPULER
