Oleh Laksma TNI Pur Ir. Fitri Hadi S, MAP | Analis Kebijakan Publik

 

PUBLIK terhenyak, sayapun terhenyak, “nndaasmu”, ketika terdengar meski suara dilembutkan, tapi suara itu terdengar. Apakah ada hubungan atau tidak, demo besar-besaranpun tergelar dibeberapa tempat dipelosok negeri oleh kelompok mahasiswa pada Senin  tanggal 17 Februari bahkan sampai beberapa hari kemudian dengan jargon “Indonesia Gelap”. Terhenyak karena demo terjadi hanya sehari setelah rangkaian Rapimnas Partai Gerindra digelar. 

 

Ketika Prabowo terpilih sebagai presiden Republik Indonesia walau ada anggapan keterpilihnya Prabowo sebagai presiden pada pemilu 2024 adalah berkat cawe cawe Jokowi, apalagi dengan menggandeng Gibran anaknya, tetap saja banyak pihak berharap, termasuk oleh para tokoh oposisi dan para pendukung Anies pada pemilu 2024, Presiden Prabowo dapat membawa negeri ini kearah yang lebih baik, apalagi mendengar pidato beliau yang begitu berapi api memberantas korupsi dan keberpihakan beliau pada rakyatnya. Harapan rakyak semakin bergairah ketika Presiden Prabowo memerintahkan kepada TNI AL cabut pagar laut di PIK 2. Pencabutan pagar laut itu akhirnya diikuti oleh unsur TNI lainnya dan Polri.

 

Rakyat begitu bersemangat, mereka ingin segara adili Jokowi presiden sebelumnya, bahkan aksi demo digelar di Solo dimana Jokowi bermukim.  Aksi mereka memiliki satu tujuan, yaitu Jokowi ditangkap dan diadili. Mereka menganggap kesalahan Jokowi sudah fatal, merusak demokrasi, merusak konstitusi, bahkan telah merampas negeri ini. Keinginan adili Jokowi yang menyeruak diberbagai tempat tampaknya mulai meresahkan dan menyudutkan Jokowi sehingga Presiden ke-7 Joko Widodo alias  Jokowi menilai bahwa, aksi itu adalah ekspresi karena kalah di pemilihan presiden. Respon Jokowi tersebut terasa aneh, karena adili Jokowi ini muncul bukan saat dia memenangkan pemilu 2014 dan 2019, apakah Jokowi merasa telah ikut pula pada  pemilu pada 2024 dan memenangkannya?, aneh karena tuntutan adili Jokowi muncul setelah Prabowo menjadi Presiden penggantinya. Respon Jokowi dengan munculnya tuntutan adili Jokowi tersebut seakan penegasan bahwa pada pemilu 2024 Jokowi cawe cawe  ikut memenangkan  pemilu presiden 2024.

 

Masih seputar HUT Gerindra ke 17, Mantan Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat kuat sehingga tidak ada yang berani mengkritik. Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi sambutan di HUT Gerindra ke-17 di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Bahkan Jokowi menantang untuk mengecek bahwa seluruh presiden yang ada di dunia ini sekarang, ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo. Saking kuatnya sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik,” demikian kata Jokowi. 

 

Disadari atau tidak, pernyataan Jokowi ini sangat berbahaya bagi pemerintahan Presiden Prabowo.  Jokowi seakan sedang memuji Presiden Prabowo sebagai orang kuat didunia, tapi sesungguhnya menjadi pematik serangan kepada Presiden Prabowo, entah ada hubungannya atau tidak, selang sehari kemudian muncul demo besar besaran pada Senin 17 Februari  bertajuk Indonesia Gelap dengan 13 tuntutan  dan salah satu diantaranya  rombak Kabinet Merah Putih. Pernyataan Jokowi pada HUT partai Gerindra di Sentul yang menyatakan Presiden Prabwo orang kuat didunia dan tidak ada yang berani mengkritik adalah jebakan “Batman” dijawab tuntas dengan tagar Indonesia Gelap, Jokowi dapat menarik nafas lega karena tidak ada adili Jokowi diantara 13 tuntutan itu.

 

Pasca pidato Prabowo pasca “hidup Jokowi”, agaknya Prabowo telah masuk dalam jebakan “Batman” yang dipasang Jokowi, semula tuntutan hanya berfokus pada issue “Adili Jokowi dan Keluarganya”, sekarang mulai bergeser ikut menyerang Prabowo dengan bahasa “hanya omon-omon”. Kondisi ini, bila tidak disikapi dengan benar dapat menjadi bola salju yang terus menggelinding sehingga dapat meruntuhkan kepemimpinan Prabowo yang pada gilirannya mewujudkan “Presiden 3 Periode”.

 

Ada yang beranggapan yel yel hidup Jokowi dan lagu terima kasih bapak Jokowi adalah strategi Prabowo sebagai ahli strategi militer yang telah mengenyam pengalaman diberbagai medan perjuangan dan pertempuran, yaitu strategi bagaimana menjinakan Jokowi. Presiden Prabowo tentu telah berhitung siapa Jokowi dan orang orangnya yang berada disekitarnya saat ini. Orang orang itu apakah itu dikabinet, di TNI Polri maupun institusi pemerintah lainnya baik di Legislatif maupun Yudikatif, masih banyak bertebaran orang orang binaan Jokowi. Masih banyak  pejabat dijabat oleh  personel kekuatan lama status quo era Jokowi. Tentu Prabowo perlu waktu untuk berhadapan langsung dengan Jokowi dan simpatisannya. Resikonya adalah Gibran secara  otomatis dapat mengambil kesempatan besar yang dapat membuat Prabowo lengser, sesuai UUD 1945.

 

“Ranjau” yang telah dipasang untuk Presiden Prabowo  satu atau dua ranjau sudah meletup, sehingga sekarang hujat mengarah ke Presiden Prabowo.  Kemudian “ranjau besar” baru juga dipasang, Jokowi yang baru saja dinobatkan oleh salah satu lembaga anti korupsi dunia OOCRP sebagai pejabat terkorup nomor 2 di dunia ditunjuk sebagai ketua Dewan Pengawas Badan Danantara mengelola aset negara 900 Milyar USD. Pembentukannya berpayung dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau UU BUMN. Dengan berpayung UU BUMN, Danantara tidak bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bayangkan Negara selaku pemilik aset dengan tangannya  yaitu BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tapi teramputasi, hanya dapat memgaudit jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Audit keuanganya diserahkan kepada akuntan publik sebuah perusahaan yang bekerja bila dibayar. Memang meskipun Danantara tidak akan diproses atau diperiksa oleh KPK dan BPK, bukan berarti badan tersebut kebal hukum. Jika dalam operasionalnya ditemukan tindak pidana, maka proses hukum tetap akan berjalan sebagaimana mestinya. Disinilah letak “ranjaunya”, bila ditunggu sampai munculnya tidak pidana maka kemungkinan uang negara yang dikelola ratusan triliun tersebut telah menguap entah kemana dan pada akhirnya tanggung jawab dapat ditimpakan ke Presiden.

 

Persoalannya kini adalah, benarkah Prabowo sebagai orang kuat didunia seperti yang dikatakan Jokowi baru baru ini? Bila benar, tunggu apa lagi, penuhi tuntutan rakyat adili Jokowi,? Bukankah kekuasaan kini berada ditangan bapak Presiden Prabowo ?. Sebagai orang intelijen prinsip yang dipegang adalah tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Sejinak jinaknya memelihara seekor singa, tetap saja binatang buas, apalagi anak anaknya juga dalam pemeliharaannya.

 

Atau sebaliknya Jokowi yang sebenarnya orang kuat di Indonesia sampai saat ini. Sebagai raja Jawa siapa yang berani melawan Jokowi? Sesuai pandangan banyak orang, kita harus percaya bahwa menafsir perkataan Jokowi harus dengan yang sebaliknya dari apa yng diucapkan oleh Jokowi, bahwa Jokowi masih orang kuat dan berkuasa sampai saat ini. (*)