OPINI
Ndasmu-Ndasku dalam Nafsu Kemauanku dan Kemauanmu
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih SEJAK ditandatanganinya 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Indonesia dan Tiongkok dalam pertemuan Belt and Road Initiative (BRI) di Beijing pada 26 April 2019, muncul berbagai kekhawatiran mengenai dampak investasi asing terhadap kedaulatan ekonomi dan kepemilikan aset strategis di Indonesia. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai proyek infrastruktur, energi, dan pengembangan kawasan industri, yang disebut-sebut akan mempercepat pembangunan nasional. Namun, sebagian pihak mempertanyakan sejauh mana investasi ini menguntungkan rakyat Indonesia dan apakah ada risiko dominasi ekonomi oleh pihak asing. Salah satu kebijakan yang menimbulkan perdebatan adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Pemerintah menyatakan bahwa UU IKN bertujuan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur guna mengurangi beban Jakarta dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Sementara itu, UU DKJ mengatur tata kelola Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota, dengan konsep aglomerasi yang mencakup Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). Namun, kritik muncul bahwa kebijakan ini justru membuka peluang bagi kelompok oligarki dan investor asing untuk menguasai kawasan strategis. Beberapa analis menyoroti bahwa dalam UU DKJ, Pasal 55 Ayat 3 menetapkan bahwa Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden, yang dianggap memberikan kewenangan besar terhadap pengelolaan kawasan tersebut. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), berbagai proyek infrastruktur dikembangkan, termasuk yang berlokasi di kawasan pesisir. Salah satunya adalah proyek Pantai Indah Kapuk (PIK), yang disebut-sebut sebagai salah satu bentuk investasi properti besar yang melibatkan pengusaha terkemuka. Ada kekhawatiran bahwa proyek ini mengancam kedaulatan negara. Beberapa laporan menyebutkan bahwa kepemilikan lahan di kawasan pesisir semakin didominasi oleh kelompok sering, memicu pertanyaan tentang keberpihakan kebijakan ini terhadap rakyat (kaum pribumi) Dalam konteks geopolitik, banyak negara mengkhawatirkan strategi ekspansi ekonomi Tiongkok yang dikenal sebagai lebensraum (perluasan wilayah ekonomi) dan frontier (penguasaan wilayah strategis untuk kepentingan ekonomi dan politik). Sejumlah analis berpendapat bahwa proyek-proyek infrastruktur yang didanai oleh Tiongkok bisa menjadi alat bagi negara tersebut untuk memperluas pengaruhnya untuk menguasai Nusantara. Di Indonesia, proyek-proyek yang melibatkan Tiongkok, baik melalui skema Belt and Road Initiative (BRI) maupun investasi langsung, sering kali dikaitkan dengan potensi ketergantungan ekonomi. Jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko mengancam kedaulatan nasional Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara investasi asing dan kedaulatan nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa regulasi yang ada tidak justru merugikan kepentingan rakyat dan menguntungkan segelintir elit ekonomi (oligarki). Pidato Presiden Prabowo Subianto di berbagai kesempatan masih melayang kesana lemari, terperangkap bingkai narasi kosong Ndasmu - Ndasku dalam nafsu kemauanku dan kemauanmu. Hilang fokus, tanpa langkah riil, jangan banyak omong, bertindak, berbuat, berpihak dan lindungi masyarakat lokal (pribumi) dari bencana pengusiran dan pemusnahan menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa rezim berjalan adil dan berkelanjutan. (*).
Prabowo Bawa Rakyat ke Alam Mimpi
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan SETELAH teriak dengan semangat luar biasa \"Hidup Jokowi..!\" maka mulailah harapan rakyat berubah jadi mimpi dan ketika terbangun ternyata Prabowo itu tidak nyata. Menjadi makhluk bayang-bayang yang terbang menyerupai Voldemort dalam ceritra Harry Potter. Tidak membahagiakan. Mimpi bahwa Prabowo sedang mendeklarasikan kembali ke UUD 1945 karena berekonomi dan berpolitik kini sudah sangat liberalis dan kapitalis. Keadilan hukum juga mengikuti mekanisme pasar dan sayangnya pasar itu ditentukan oleh oligarki bisnis. UUD menjadi sarana untuk meminggirkan rakyat. Mimpi Prabowo sedang melakukan penghematan dengan memangkas personalia Kabinetnya menjadi 25 Menteri saja tanpa Wamen dan Menko. Kabinet itu bukan perwakilan partai politik tapi zaken kabinet. Menteri Orde Jokowi sudah dibersihkan. Demi aspirasi dan orientasi kerakyatan. Mimpi Prabowo serius memberantas korupsi dengan mulai mengganti Kapolri, Jaksa Agung dan Pimpinan KPK. Presiden berani mengeluarkan Perppu reformasi hukum demi keadilan dan efek jera bagi koruptor. Tidak ada maaf bagi koruptor meskipun mereka telah mengembalikan uang hasil curiannya. Mimpi Prabowo memerintahkan Kapolri atau mendorong Komnas HAM agar membuka kembali kasus \"unlawful killing\" KM 50 dengan mengendus pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan dengan aturan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penjahat yang masih banyak berkeliaran harus dibekuk. Mimpi Prabowo menuntaskan skandal PIK 2 dengan mencabut status PSN dan membatalkan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim yang telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Memerintahkan pembongkaran patung Naga PIK 2 yang telah memakan Garuda. Cina menjajah Indonesia. Mimpi Prabowo mengikuti kemauan rakyat yang mendesak agar menangkap dan mengadili Jokowi. Berharap tentu tidak sampai hukuman mati, bukankah teriakannya \"Hidup Jokowi..!\". Namun, jika dihukum matipun Jokowi akan tetap hidup di dunia lain dan harus bertanggungjawab. Prabowo tidak akan bisa cawe-cawe ke alam kubur Jokowi. Mimpi Prabowo melepaskan Gibran untuk proses pemakzulan DPR dan MPR. Prabowo yang sadar Gibran itu ancaman sekaligus penyakit bagi kelangsungan pemerintahannya. Gibran cacat konstitusi, moral, agama, dan ideologi. Prabowo bijak dengan menempatkan anak kecil kembali ke ruang bermain di kamarnya sendiri. Mimpi lain tentu masih banyak, akan tetapi semua hanyalah mimpi. Fakta saat bangunnya adalah Voldemort yang bergentayangan. Dari kabinet Voldemort, aparat penegak hukum Voldemort, birokrasi Voldemort, DPR Voldemort, taipan Voldemort, hingga omon-omon Voldemort. Sama sekali tidak menggembirakan. Jokowi sudah tidak berkuasa, penggantinya Prabowo kurang berguna. Para pejabat di negara Indonesia seperti terkena guna-guna. Syndroma rasa percaya walau kerja baru sebatas kata-kata. Prabowo adalah figur biasa tidak istimewa apalagi pahlawan bangsa. Belum ada tanda-tanda ia perkasa, apalagi punya jasa. Kepemimpinannya pun masih coba-coba. Berpijaklah pada moral keadilan, kejujuran, dan kebenaran rakyat. Berusaha untuk menghapus kekecewaan publik atas kemenangan yang didapat dengan curang. Berkat bantuan Jokowi sang Bapak Curang Nasional...Hidup Jokowi..! (*)
Keris Kyai Garuda Yaksa Prabowo ke Jokowi dan Sejarah Keris Ken Arok
Oleh: Dr. KRMT Roy Suryo, M.Kes | Pemerhati Telematika, Multimedia, AI & OCB Independen Dalam Puncak Acara Peringatan Ulang Tahun Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ke-17 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/02/25) pagi, ada momentum menarik, bukan saja soal kehadiran \"Dinasti Jokowi\" yang cukup lengkap (Bapak-Anak-Menantu) di acara tersebut saja, namun saat Prabowo Subianto memberikan Sebilah Keris Emas kepada pendahulunya di pemerintahan tersebut. Banyak yang mulai menerka-nerka, apa sebenarnya makna di balik pemberian senjata khas tradisional Jawa tersebut, sebagaimana informasi khusus yang diterima, dimana spesifikasi ini masih jarang ditulis oleh media. Keris emas yang diberikan Prabowo ke Jokowi tersebut dinamakan \"Kyai Garuda Yaksa\" - mirip dengan nama Padepokannya di Hambalang- yang memiliki luk/lekukan yang dihitung dari Gagang keris ke atas berjumlah 13 (tiga belas). Dipilihnya Kyai Garuda Yaksa Luk-13 ini tentu sudah merupakan pertimbangan tersendiri, karena memiliki makna simbolis yang kuat dalam budaya dan perpolitikan Indonesia. Meski angka 13 sering disebut-sebut sebagai \"angka sial\", sampai-sampai ada sebutan \"celaka tiga belas\", \"Friday the third teen\" hingga beberapa hotel menghilangkan lantai 13 dan menggantinya dengan \"12A\", tetapi ternyata angka 13 ini yang dipilih Prabowo untuk jumlah luk keris yang diberikan ke Jokowi. Jadi apakah untuk buang sial? Boleh saja jika ada orang yang memaknai di atas, karena bagaimanapun juga Prabowo harus menerima \"warisan buruk\" dari rezim Jokowi selama 10 tahun sebelumnya (2014-2024) yang sampai-sampai mendapatkan \"penghargaan International\" berupa Finalis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang secara de facto -dan de jure- merupakan bukti pandangan dunia terhadap Indonesia tersebut. Oleh karenanya tidak heran sampai-sampai Prabowo harus melakukan efisiensi di berbagai bidang yang disampaikannya di forum internasional sebagai \"jawaban\" atas prestasi buruk Jokowi sebelumnya. Namun kalau kita mau melihat secara filosofi positif, keris dengan luk (lekukan) 13 sering dikaitkan dengan kepemimpinan, kewibawaan, dan perlindungan. Dalam tradisi Jawa, keris bukan sekadar senjata, tetapi juga lambang kekuatan spiritual dan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Apalagi nama \"Garuda Yaksa\" yang encerminkan jiwa patriotik: Garuda melambangkan lambang negara Indonesia, yang merepresentasikan kekuatan, keberanian, dan perlindungan terhadap rakyat dan Yaksa berarti raksasa atau penjaga, yang melambangkan tanggung jawab besar dalam menjaga bangsa dan negara. Pemberian keris ini bisa juga dianggap sebagai simbol persatuan dan legitimasi kepemimpinan dimana Prabowo dan Jokowi pernah menjadi rival politik dalam beberapa Pilpres sebelumnya, tetapi sejak 2019, Prabowo mau bergabung dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Dalam budaya Jawa, pemberian keris adalah bentuk penghormatan. Keris dianggap memiliki tuah dan energi spiritual yang diberikan kepada orang yang dianggap layak menerimanya, dalam hal ini Jokowi yang dianggap Prabowo sebagai \"guru\"-nya. Jadi Penyerahan Keris Kyai Garuda Yaksa Luk-13 bukan sekadar seremoni, tetapi memiliki makna mendalam untuk menunjukkan penghormatan dari \"murid\" kepada \"guru\"-nya. Keris memang memiliki sejarah panjang di Indonesia, salah satunya yang legendaris adalah Keris Ken Arok, Kisah ini tercatat dalam Pararaton (Kitab Raja-Raja) dan Negarakertagama. Kerisnya dibuat oleh Empu Gandring, seorang pandai besi terkenal pada masa Kerajaan Tumapel (cikal bakal Kerajaan Singasari) pada abad ke-13. Dimana saat itu Ken Arok, seorang bangsawan ambisius, memesan keris sakti kepada Empu Gandring. Namun, sebelum keris selesai sepenuhnya, Ken Arok membunuh Empu Gandring dengan keris tersebut. Saat sekarat, Empu Gandring mengutuk bahwa keris itu akan membawa malapetaka bagi pemiliknya dan 7 (tujuh) keturunannya. Kutukan ini terbukti ketika Keris tersebut digunakan Ken Arok untuk membunuh Tunggul Ametung, penguasa Tumapel, sehingga Ken Arok bisa mengambil alih kekuasaan dan menikahi istri Tunggul Ametung, Ken Dedes. Ken Arok sendiri terbunuh oleh keris itu oleh Anusapati, anak tirinya. Anusapati dibunuh Tohjaya (putra Ken Arok dari Ken Dedes), Tohjaya kemudian terbunuh dengan keris yang sama dan kutukan terus berlanjut dalam konflik dinasti Singasari. Keris Empu Gandring menjadi simbol keserakahan, pengkhianatan, dan nasib tragis akibat perebutan kekuasaan. Selain Keris Ken Arok, sebenarnya ada lagi Keris yang tidak kalah legend-nya dan sempat kabarnya sempat membuat hubungan Jokowi dengan mas Anies Baswedan bersitegang, yakni Keris Pangeran Diponegoro bernama \"Kyai Naga Siluman\". Keris ini dianggap sakral dan memiliki nilai historis tinggi karena merupakan salah satu senjata utama Diponegoro dalam Perang Jawa (1825-1830). Keris ini sempat disimpan di Belanda sebagai barang rampasan perang, menjadi koleksi museum dan pada 10/03/20, Belanda mengembalikan beberapa benda bersejarah milik Pangeran Diponegoro, termasuk keris tersebut. Namun karena saat pengembaliannya Jokowi berhalangan, maka diterima oleh Anies Baswedan. Karena kisah ini juga sangat menarik, maka akan saya tuliskan dalam kesempatan berikutnya mendatang. Kesimpulannya, pemberian Keris Emas \"Kyai Garuda Yaksa\" Luk-13 dari Prabowo ke Jokowi kemarin sangat banyak maknanya, bisa berarti positif sebagai simbol persatuan dan legitimasi kepemimpinan dari \"murid\" ke \"guru\"-nya, sebagaimana juga diakui dalam narasi pidatonya sebelumnya, Namun tidak salah kalau ada juga yang mengartikan sebagai \"buang sial\" dengan pemilihan jumlah lekukan/luk 13 (tiga belas) di bilah kerisnya. Semoga saja kisah Keris Ken Arok yang sempat terjadi pada abad (angka yang sama) ke-13 di atas tidak terjadi lagi di Indonesia, karena \"pembunuhan\" juga tidak mesti leterlijk diartikan secara harfiah tetapi bisa juga secara sosial, ekonomi dan politik. Oleh sebab itu Waspadalah, waspadalah ... (*)
Kekerasan Verbal Disonansi Israel-Hamas
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior DISONANSI moral \'leader\' dan \"leadership\" perang Gaza, makin runtuh. Tak ada wibawa! Dunia harus bersiap menghadapi kekacauan moral dan kekacauan verbal! Karena rasa takut tak bisa diciptakan. Dengan ancaman dan intimidasi! Kekacauan kawasan Timteng, akan bermula dari Gaza. Kekerasan verbal, seperti: \"menjadikan Gaza sebagai neraka\" (Trump), telah melahirkan psikologi emosional bagi lawan yang diancam. Konsonansi, atau titik seimbang semestinya dihadirkan dari orang yang \"disegani\". Begitu juga resonansi sebagai asosiatif konsonansi, tak bisa diserahkan pada \"leadership\" yang tak punya tolok ukur (benchmarking). Pelajaran empirik. \"Guru kencing berdiri, murid kencing berlari\", telah menjadikan gencatan senjata Gaza, rapuh dan mudah runtuh. \"Membuat Gaza jadi neraka\", mendorong Donald Trump masuk \"terlalu jauh\" dalam arena. Hamas makin yakin, tak ada pilihan. Karena \"bola\" bukan ada di tangan mereka. Bukan pula di tangan Netanyahu. Tapi, ada di tangan Trump. Kepura-puraan untuk mendamaikan semasa Joe Biden. Telah berubah menjadi \"outspoken\", blak-blakan. Tak ada lagi resonansi (titik seimbang) untuk \"menghardik\" pihak-pihak yang bertikai. Agar berhenti berperang dan saling bunuh. Hamas yang tak sedikit pun takut terhadap Donald Trump, berbalik mengingatkan. Tak ada cara lain pembebasan sandera, kecuali melalui negosiasi. Semacam pesan, kekekerasan verbal, tidak laku bagi Hamas. Patuhi persyaratan perjanjian gencatan senjata. Itulah yang gerakan perlawanan Islam (Harakat sl-Muqawama al-Islamiyya/Hamas) ini \"takuti\", bukan Trump. Bukan pula Netanyahu. \"Kami katakan pada seluruh dunia. Tidak ada migrasi kecuali ke Yerusalem.\" Itulah respon berani Hamas terhadap kekerasan verbal Donald Trump. Menyangkut memukimkan rakyat Gaza ke Mesir, Yordania. Ancaman Trump, agar Hamas membebaskan seluruh 70-an sandera Israel. Tidak diperdulikan Hamas. Hamas hanya telah membebaskan tiga sandera (15/2): Sagui Dekel-Chen, Iair Horn, dan Sasha Troufanov. Kini sudah di tangan IDF. Terlalu \'hiperbolik\' untuk memgatakan Hamas telah memenangkan \"psywar\" terhadap Israel, juga Donald Trump. Namun ada yang menarik, pembebasan sandera Palestina oleh Israel kali ini. Israel meng-imitasi, meniru cara Hamas membebaskan rakyat Palestina. Kali ini, ratusan tahanan Palestina telah didandani rapi. Seolah Israel ingin mengatakan. \"Kami manusiawi\". Biasanya tirus, kurus, lusuh, tahanan Palestina dipakaikan kemeja bergambar \"Awal Zaman Daud\". Ber-\'banner\': \"Kami tidak akan melupakan, atau memaafkan\" . Dalam bahasa Arab, seolah Israel ingin mengatakan. \"Hamas kejam\". Kekerasan fisik dan mental, kurang tudur, kelaparan di penjara Israel. Dialami oleh para tahanan Palestina. Dilaporkan oleh Pusat Informasi Israel untuk HAM yang berjudul. \"Selamat datang di neraka\" (2024). Merilis 55 tahanan Palestina yang dibebaskan. Memperlihatkan \"gap\", antara perlakuan Israel dan Hamas terhadap tawanan. Fase ke-6, dari tujuh fase tahap ke-1, telah berjalan baik. Sabtu depan, sebelum memasuki perundingan Tahap ke-2, akan menuntaskan jumlah 33 sandera Israel yang dibebaskan. Bagaimana kelanjutannya. Masih teka-teki. Terlebih bila AS tidak berupaya mendinginkan keadaan. Minggu depan, masih teka-teki. (*)
Percuma Omon omon Internasional, Adili Jokowi Pak!
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan. KEJUTAN memang terjadi mungkin seperti yang dijanjikan. Sayangnya itu hanya pengakuan dosa di forum Internasional. Adalah di depan World Government Summit 2025 Dubai 13 Februari 2025 Prabowo mengakui bahwa Indonesia menghadapi persoalan korupsi yang mengkhawatirkan. Bertekad untuk mengatasi meski menghadapi perlawanan dari birokrasi dalam pemberantasannya. Tidak jelas urgensi pidato pengakuan, tekad, dan curhat korupsi Indonesia di depan forum tersebut. Apa kontribusi bagi negara-negara dunia dengan keluh kesah tersebut, sekedar harapan ingin dianggap bahwa Prabowo sebagai figur omong hebat? Bagi rakyat Indonesia yang dibutuhkan adalah tindakan nyata bukan omon-omon. Menurut Prabowo korupsi telah merusak berbagai sektor dan telah mengakar di Indonesia. Dalam 100 hari kekuasaannya \"saya belum mulai berperang\". Lucu juga. Tahukah atau butakah Prabowo bahwa salah satu penyebab korupsi itu mengakar adalah rezim Jokowi? Prabowo sendiri selama 5 tahun ikut andil di dalamnya. Prabowo juga bukan figur bersih. Paradoks Indonesia adalah keluhan bahwa korupsi telah mengkhawatirkan tetapi Prabowo justru melindungi, memuja, dan menganggap Jokowi itu berjasa. Rezim Jokowi jelas-jelas korup. Bahkan dunia tahu akan hal tersebut sebagaimana rilis OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis tokoh korup kelas dunia. Prabowo sesungguhnya buta atau dibutakan sehingga \"gajah di pelupuk mata tidak terlihat\". Jokowi yang maling bahkan perampok dilihat sebagai orang suci dan pahlawan. Rakyat yang menuntut agar Jokowi diadili itu justru dalam rangka upaya memberantas korupsi. Teriak-teriak Prabowo sampai ke ujung dunia tentang memberantas korupsi, hanya pertunjukan drama dari kebodohan diri sendiri. Mempermalukan bangsa di mata dunia tanpa agenda dan langkah nyata. Sementara soal pemangkasan yang dipamerkan di forum tersebut justru unjuk kemiskinan. Jokowi sumber korupsi malah dianggap mitra, sahabat, guru bahkan teman hidup kebahagiannya. Ironi Prabowo ini, tanpa tekad untuk mendorong pengadilan Jokowi, maka isu memberantas korupsi hanya jadi main-mainan saja. Prabowo nampaknya ingin menjadi tontonan sebagai Presiden terlucu di dunia fantasi. Pidato menggebu memuja, melindungi, dan mengecam pengkritik Jokowi di acara Muslimat NU Surabaya telah memupus harapan bahwa Prabowo akan mampu menjadi singa yang menakutkan para koruptor, mafia, dan perusak demokrasi. Pada HUT Partai Gerindra Prabowo memekik \"Hidup Jokowi\". Sesungguhnya Prabowo bukan saja bermental budak, juga sedang mengejek aspirasi rakyat. Pidato di World Government Summit tentang pemberantasan korupsi menjadi bukti dan saksi bahwa Prabowo sukses meningkatkan diri dari \"tukang omon-omon Nasional\" menjadi \"tukang omon-omon Internasional\". Dulu Jokowi juga meningkat dari tukang bohong nasional menjadi Internasional. Putin dibohongi Jokowi soal pesan Zelensky. Tanpa mendorong adili Jokowi, bukan mustahil esok akan muncul isu baru, yaitu adili Prabowo. Prabowo dan Jokowi dikhawatirkan akan menjadi satu paket sebagai musuh rakyat. \"Wo and Wi as a public enemy\". Dan tentu rakyat mampu untuk menumbangkan. Suara rakyat suara Tuhan--vox populi vox dei. Bravo Prabowo, tokoh Paradoks Indonesia 2025. (*)
PEMBEBASAN SANDERA, Jebakan Perdamaian 'ala' Israel
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior \"BAHASA ancaman tidak memiliki nilai. Hanya memperumit masalah\". (Pejabat Senior Hamas, Sami Abu Zuhri/\"The Guardians\"). Beberapa hari setelah melontarkan \"ancaman\" kepada Hamas. Presiden AS Donald Trump memperbaharui \'komunike\'nya. \"Saya berbicara atas nama saya sendiri. Israel dapat mengesampingkannya. Hamas tahu apa yang saya maksud\". Trump, sepertinya baru \"ngeh\", bahwa dia adalah Presiden sebuah negara demokrasi terbesar di dunia. Hamas nampak tak bisa digertak oleh siapa pun. Statemen organisasi perlawanan yang didirikan, karena faksi Al-Fatah (mewakili rakyat Palestina) terlalu moderat ini. Tidak menanggapi serius Donald Trump. Tidak ada ketakutan! Pembebasan seluruh sandera di pekan ke-enam (besok), yang diminta Donald Trump. Mengacaukan tiga tahapan (fase) perdamaian mediator: Mesir-Qatar-AS yang telah ditandatangani sebelum 19 Pebruari lalu. Israel yang bimbang dengan dua \"rally point\" Trump: mengambilalih Gaza, membebaskan seluruh sandera Sabtu besok. Menerjemahkannya, dengan menahan truk-truk bantuan (makanan-tenda-alat berat-obat-menyerang sipil), yang telah termaktub dalam kesepakatan gencatan senjata Kairo. Kecerdikan Hamas, membuat Israel (terpaksa) mengesampingkan (\"psywar\") Donald Trump. Israel tak bisa mengelak, saat para mediator (Mesir dan Qatar) mengingatkannya, bahwa mereka telah menandatangani (terikat) kesepakatan. Lengkap dengan \"butir-butir\"nya. Kesepakatan itu \"suci\"! Membaca orisinal \"roadmap\" dan pikiran Israel. Terutama kelompok sayap kanan yang menopang pemerintahan PM Benyamin Netanyahu. Ada rasa kesal dan sesal, gagal menaklukkan Hamas. Hamas yang \"kecil\", ternyata tak dapat dikalahkan. Semua menjadikan tokoh \"ekstreem\" Israel, Bezalel Smotrich dan Ittamar Ben-Gvir tak bisa menerima \"realitas\". Terlebih ketika Hamas, terlihat \"klimis\", berpakaian seragam militer rapi, terawat. Laik-nya tidak sedang susah, itu ketika pembebasan sandera: fase 1,2,3,4,5. Di sisi lain, \"pressure\" di dalam negeri Israel. Untuk menuntaskan pembebasan sandera, \"berderu kencang\". Tekanan dan kemarahan rakyat Israel, tak kalah berbahayanya , dengan konsolidasi Hamas selama tujuh minggu kesepakatan gencatan senjata \"Tahap-1\", yang akan berakhir pekan depan. Perilaku Amerika Serikat (AS) lewat Donald Trump. Telah mengubah paradigma Hamas dan negara-negara Arab, bahkan dunia. Bahwa AS tidak lagi berfungsi sebagai negosiator yang melerai. Namun telah menjadi \"player\" yang memperkusut keadaan. Tak urung Arab Saudi. Lewat putra bungsu mantan Raja Faisal, Pangeran Turki bin Faisal al Saud mengecam keras apa yang dikatakan Donald Trump, dan PM Benyamin Netanyahu. Menyangkut pengusiran warga Palestina dari Gaza. Ambiguitas AS yang ingin memetik \"laba\" perdamaian Israel-Arab Saudi. Dengan mengesampingkan nasib rakyat Palestina, dikecam oleh mantan Kepala Intelejen Umum Arab Saudi (1979-2001) ini. Penderitaan rakyat Palestina tak akan pernah berakhir. Dengan, atau tanpa peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023 (Banjir Al-Aqsa). Peta geopolitik, pun berubah drastis setelah peristiwa, di luar skenario Israel ini. Serangan itu telah menggagalkan upaya AS mengikat Arab Saudi, dan sekaligus mengunci Palestina. Untuk tidak merdeka selamanya. AS-Israel sangat menyesali \"terlepasnya\" Arab Saudi dari \"perangkap perdamaian\". Arab Saudi adalah kunci! Ya, kunci untuk \"melupakan\" kembalinya Israel ke perbatasan sebelum tahun 1967. Lazimnya perdamaian Israel-Mesir (1978), \"Abraham Peace\" 2020 antara Israel dengan: Sudan, Maroko, dan UAE. Telah \"menjebak\" mereka untuk tak boleh lagi membantu Palestina (militer dan logistik). \"Abraham Peace\", menggembok negara-negara Arab. Mereka wajib ikut menjaga kepentingan pertahanan Israel dari serangan, termasuk serangan pejuang Hamas. Seandainya, Arab Saudi-Israel jadi berdamai. Seandainya tak ada \"Banjir Al-Aqsa\", maka Palestina tak lagi memiliki \'patron\' strategis di Timur Tengah (Arab Saudi). Yang mampu menjembati secara gradual, upaya memerdekakan Palestina. Dua hal yang memperlihatkan kecemasan akut (amat sangat) Israel terhadap eksistensi Hamas. Pertama, Israel berupaya menahan alat-alat (mesin) berat pembersih puing perang Gaza. Kedua, di luar konteks. Polisi Israel menahan pedagang buku di Tepi Barat. Menahan pedagang buku, adalah sebentuk \"radikalisasi\" Pemerintahan Israel (Pemerintahan koalisi) terhadap rakyat sipil yang tak punya kepentingan perang. Ketakutan pemerintahan (sayap kanan Israel), telah menjadikan paranoid berlebihan, dan buku dianggap sebagai \"ancaman\". Besok, Sabtu (15 Pebruari), dalam kesepakatan Israel-Hamas. Tiga sandera Israel akan dibebaskan oleh Hamas. Israel pun akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina. Akankah berjalan mulus, untuk mengeliminasi kembalinya perang Gaza? Trump merupakan \'investor\' terbesar bagi berhentinya eskalasi perang Hamas-Israel. Trump tak boleh membuat Netanyahu ragu, dengan kesepakatan yang telah dijalankan sejak 19 Pebruari lalu. Hamas yang \"lemah\", pasti patuh. Trump, Netanyahu, juga Hamas. Harus menjamin, tak ada lagi fasis sekelas Benito Mussolini. Fasis berbasis gerakan sayap kanan yang terpusat pada militeristik dan pemberangusan \"hantam kromo\". Teruskanlah perdamaian Israel-Hamas hingga tahap \'dua\', dan \'tiga\'. Besok kita saksikan pembebasan sandera. (***).
Prabowo Stop Hanya Omon-omon
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih \"Di ILC tvOne (Selasa, 21/4/2020), Rizal Ramli sebut Jokowi antek China\" Rencana RRC akan memindahkan 200 juta warganya ke Indonesia itu nyata dan sudah terjadi 10 tahun ini, atas kuasa rezim Jokowi sebagai antek China, kata Rizal Ramli telah masuk imigran baru China 19 juta lebih dan kedepan terasa makin tidak terkendali. Sejarah telah membuktikan sejak akhir abad 19, pemerintah penjajah Inggris, banjiri Singapura (luas sekitar 728,6 km2) dengan imigran dari China, sejak itu penduduk Melayu jadi minoritas dan imigran China kuasai Singapura, sampai sekarang Etnis China 74,3% tersisa 13,3% Islam Melayu. Indonesia dalam bahaya, RRC berpenduduk 1,42 Miliar, terasa wilayahnya tidak akan kuat lagi menampungnya, ekspansi penduduk dengan dalih tenaga kerja harus di pindahkan kenegara lain, termasuk ke Indonesia yang saat ini berpenduduk 283,49 Juta. Inilah yang sekarang terjadi di Indonesia. Xi Jinping menganggap Jokowi sebagai bonekanya, orang yg paling berjasa bagi RRC, harus bangun IKN, buldoser seluruh pulau Kalimantan dan Sulawesi akan menjadi hunian baru untuk penduduk imigran China. Kalimantan ; Luas743.330 km2penduduk 21.258.000 jiwa, diperkirakan masih bisa muat 400 jutaan orang imigran China. Sulawesi ; Luas 180.680 km2, penduduk 22,724,837 jiwa, bisa muat jumlah yang sama. Negara Indonesia ini di era Presiden Jokowi sudah disergap sejak 10 tahun lalu dan Presiden berikutnya akan disergap lebih dahsyat bahkan Prabowo Subianto seperti ramalan Ghost Fleetnya sudah memperkirakan tahun 2030, Indonesia sudah bubar. Makna paling rasional makna bubar adalah sejak berlakunya UUD 2002, ketika Indonesia sudah masuk menjadi negara kapitalis menjadi jarahan pasar bebas, saat bersamaan kekuatan kekuasaan politik akan beralih ke tangan etnis China ( RRC ) Peralihan kekuasaan oleh RRC dengan perampasan tanah, mengusir warga pribumi bahkan karena tololnya di bantu oleh para penghianat opsir pribumi sendiri adalah pemandangan dahsyat, sadis, keji yang sedang kita saksikan saat ini, akan diganti dengan imigran etnis China. Ras pribumi melayu yang sangat lemah pertahanan ekonominya akan digilas menjadi minoritas dan akan tersisa atau di sisakan sedikit sebagai, kuli, budak China. Untuk menghindari segala kemungkinan terburuk, Presiden Prabowo Subianto harus bertindak cepat, tidak ada lagi tempat untuk pencitraan, menjual janji kosong, omong kosong (stop hanya omon-omon), meniru niru Jokowi sebagai antek China (RRC), untuk bisa keluar dari aneksasi RRC yang mengerikan dan sedang terjadi. Masa pemerintahan Prabowo Subianto adalah akan menjadi penentu Indonesia akan tetap bisa eksis atau akan tenggelam dalam sejarah. (*)
Tangkap Aguan atau Usir Pergi Pakai Perahu
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangssan PRABOWO tidak perlu bikin-bikin keramaian soal jangan pisahkan dirinya dengan Jokowi. Ini bukan kisah roman percintaan, negara sedang genting menghadapi akibat buruk dari perbuatan jahat Jokowi. Tuntutan di depan mata adalah tangkap dan adili Jokowi. Sebagai Presiden yang merasa dipercaya oleh rakyat semestinya Prabowo nyatakan bahwa urusan dan tuntutan atas Jokowi diserahkan pada proses hukum. Demikian juga terhadap Aguan, Prabowo harus lebih tegas lagi. Mumpung belum terucap jangan pisahkan saya dengan Aguan, maka ada baiknya untuk yang ini buatlah rakyat, khususnya masyarakat Banten, senang. Apa yang terjadi dengan pagar laut dan SHGB/SHM laut di kawasan PIK 2 sulit lepas dari kejahatan Aguan untuk menguasai tanah air Indonesia. Motif bisnis sudah pasti, motif politik harus diperiksa dan diselidiki. Dugaan yang menjadi dasar pemeriksaan Aguan adalah makar atau subversi, yaitu membuat negara Cina di Indonesia. Modusnya kawasan untuk menarik wisatawan dan pemukim mancanegara. PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 adalah perluasan \"success story\" Aguan yang dibantu Antony Salim. Bendera kemenangan sudah dikibarkan melalui Patung Naga PIK-2. Bendera merah putih telah dirobek, Garuda hilang ditelan Naga. Aguan memanggil warga Cina untuk datang dan punya aset di PIK 2. Bisnis di permukaannya, PSN kawasan wisata gerbang manipulasinya. Ada ecotourism, mangrove, golf course, sirkuit internasional atau zoo safari. Jokowi, Airlangga dan Aguan berkolusi lewat Permenko 6 tahun 2024. Melanggar Pasal 21 UU No 28 tahun 1999 dengan ancaman penjara maksimum 12 tahun. Makar kecil dengan membuat pagar laut sebagai batas persiapan perluasan daratan. SHGB dan SHM laut adalah bukti makar sedang untuk mencari dasar hukum dengan melawan hukum. Makar besarnya adalah gabungan pagar, sertifikat, PSN dan proyek PIK 2 itu sendiri. Untuk ini Aguan bergerak bagai mafia. Tipu-tipu pada negara yakni dengan mendirikan markas TNI dan Mako Brimob, adapun bagi konsumen markas itu berfungsi sebagai jaminan keamanan. Uang telah mampu menegosiasi nasionalisme. Benar bahwa dalam agama berlaku dalil kefakiran membuat kekafiran. Cuan yang menjadi mainan Aguan. Konsepsi negara dalam negara. Negara Cina itu ada di Indonesia. PIK 2 adalah bagian dari disain besar penguasaan area pantai. Ujung terluar yang terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diakui oleh Hukum Laut Internasional. Penjajah Belanda dahulu datang dari pantai, demikian juga dengan Cina kini. OBOR atau BRI adalah bukti. Aguan itu penjahat yang harus ditangkap. Jika ia punya kesetiaan kepada RRC, maka opsinya adalah usir ke Cina. Pakai perahu saja, karena ia telah menyakiti nelayan yang menjadi sulit untuk melaut mencari ikan. Para pemimpin negara juga ternyata telah tega menjual kedaulatan negara. Pundi-pundi Jokowi dan kroni wajib untuk diteliti. Ada Indikasi kolusi dan karupsi pada proyek makar ini. Aparat dan rakyat bersama-sama harus membongkar Patung Naga PIK 2, bila proses peradilan berjalan lambat atau tidak pasti. Perlawanan atau pemberontakan rakyat adalah wujud dari ketidaksudian rakyat dan bangsa Indonesia untuk dijajah oleh oligarki perusak demokrasi. Saatnya rakyat menunjukkan martabat dan harga dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Mulai dengan tangkap Aguan atau usir pergi pakai perahu. Bila Aguan dan elemen penjajah lain itu masih dipelihara oleh negara untuk merampas tanah rakyat Banten, bagus juga muncul semangat Banten Merdeka. Banten Exit, Banexit ! (*)
Ada Tanda-tanda Ancaman terhadap Nyawa Prabowo Subianto
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih MANUVER politik menggoyang emosi Jokowi, Prabowo Subianto mengatakan \"ada pihak-pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi, saat memberi sambutan di acara Kongres ke-XVIII Muslimat NU digelar di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025). Jokowi terseret emosinya merasa berbunga bunga di saat tekanan luar biasa dari masyarakat yang meminta Jokowi segera di adili, karena kejahatannya selama sebagai presiden oleh masyarakat di anggap telah menyengsarakan rakyat dan merusak kedaulatan negara. Hanya selang tiga hari muncul manuver politik baru Prabowo Subianto, dari Konggres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra 13/2/2025, mengumumkan dirinya akan maju kembali sebagai capres di Pilpres 2029 mendatang. Jokowi berubah gagap, langsung bereaksi pura pura bahwa hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor \"Ya, sangat bagus, mendukung penuh,\" ucap Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (14/2/2025). Manuver politik Prabowo berlanjut hanya selang sehari, saat mengumpulkan Ketua Umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025 ), kembali menyampaikan pernyataan yang sama akan maju kembali sebagai capres di Pilpres 2029 mendatang. Jokowi terdiam dan tidak ada dari Ketua Umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), bereaksi apapun selain dari Plh. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan ; \"Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,\". Jokowi masuk perangkap Prabowo Subianto dengan tes ombak maju kembali dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang. Prabowo pasti ingat pesan Jokowi yang berisi nada ancaman kepada Prabowo Subianto antara lain ; Tiga point penting dari pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi pada tanggal 13 Oktober 2024 dikediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo menjelang pembentukan kabinet Merah Putih : Pertama: Jokowi menitipkan nama orangnya untuk masuk kabinet Merah Putih. Kedua, Jokowi meminta Prabowo untuk tidak mengubah atau mengganggu program oligarki yang telah mendapatkan persetujuan Xi Jinping ( RRC ). Ketiga, Bernada mengancam apabila point 1 dan 2 diganggu, maka oligarki akan menggangu dan atau akan merusak ekonomi negara.. Lebih serem info dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengakui, para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) masih berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju. Pun kita pertahankan tinggal ditambahi alumni KIM, gitu,\" kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Ini makna lain Pratikno mengumumkan bahwa bayangan Kabinetnya Koalisi Kabinet Indonesia Maju ( KIM ) yang diperkirakan 60% masuk di Kabinet Merah Putih, masih eksis berpotensi akan menganggu. Benar terjadi gangguan muncul, kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran dengan memotong anggaran kementerian , para menteri Kabinet Merah Putih tidak mendukung justru mengganggu menebar macam - macam isue ketakutan bahwa kerja kementerian terganggu , akan ada PHK sampai yang tidak masuk akal kantor gelap dll. Sekali lagi jangan pernah percaya dengan Jokowi akan mendukung Prabowo Subianto yang akan kembali maju pada Pilpres 2029, karena info yang layak di percaya ada skenario Jokowi akan menghentikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada tahun 2026 selambat-lambatnya tahun 2027 dengan berbagai cara untuk digantikan oleh Wakil Presiden Gibran anaknya. Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap adanya tanda-tanda ancaman terhadap nyawa sang kakak. “Sudah ada tanda-tanda ada yang mau mengancam nyawa Pak Prabowo, tapi dia tidak takut,” kata Hashim saat menghadiri perayaan Imlek 2025 di Auditorium RRI, Senin (3/2/2025). Jokowi bersama bayangan Kabinet Indonesia Maju ( KIM ) akan mengganggu Kabinet Merah Putih dan diduga kuat ada niat jahat terhadap Presiden Prabowo Subianto, bisa terjadi dengan ilmu hitam atau ilmu ghaib lainnya yang lebih ganas. (*)
Oligarki Nasionalis: Ancaman Sesungguhnya Bangsa Ini
Oleh: Miftah H. Yusufpati | Jurnalis FNN SUNGGUH mengerikan buah dari oligarki yang dipraktikkan Presiden Joko Widodo selama berkuasa. Kini yang dipertontonkan ke publik baru sebagian kecil saja: Pemerintah membekali sertifikat kepemilikan laut dan hutan kepada para taipan anggota barisan oligarki. Oligarki berarti pemerintahan oleh sejumlah kecil orang kaya. Dalam oligarki, elit kaya berusaha untuk melestarikan dan memperluas kekayaan dan kekuasaan mereka. Dalam buku definitifnya berjudul Oligarchy, Jeffrey Winters menyebutnya pertahanan kekayaan. Elit terlibat dalam ‘pertahanan properti’, melindungi apa yang sudah mereka miliki, dan ‘pertahanan pendapatan’, melestarikan dan memperluas kemampuan mereka untuk menimbun lebih banyak. Hal yang terpenting, oligarki sebagai strategi pemerintahan, memperhitungkan politik dan ekonomi. Oligarki menggunakan kekuatan ekonomi untuk mendapatkan dan memegang kekuasaan politik dan, pada gilirannya, menggunakan politik untuk memperluas kekuatan ekonomi mereka. Oligarki berkuasa melalui dua strategi: pertama, menggunakan taktik adu domba untuk memastikan bahwa mayoritas tidak bersatu, dan kedua, dengan mengatur sistem politik agar semakin sulit bagi mayoritas yang muncul untuk menggulingkan mereka. Strategi adu domba adalah strategi lama, dan strategi ini bekerja melalui kombinasi antara paksaan dan kooptasi. Nasionalisme—baik yang bersifat statis, etnis, agama, atau ras—memenuhi kedua fungsi tersebut. Strategi ini menyelaraskan sebagian orang biasa dengan oligarki yang berkuasa, memobilisasi mereka untuk mendukung rezim dan berkorban untuknya. Pada saat yang sama, memecah belah masyarakat, memastikan bahwa mereka yang terinspirasi oleh nasionalisme tidak akan bergabung dengan orang lain untuk menggulingkan kaum oligarki. Dalam beberapa hal, memanipulasi sistem merupakan taktik yang lebih jelas. Itu berarti mengubah aturan hukum permainan atau membentuk pasar politik untuk mempertahankan kekuasaan. Tema umumnya adalah bahwa taktik-taktik itu melindungi kaum minoritas yang berkuasa dari demokrasi; taktik-taktik itu mencegah penduduk untuk menendang para penguasa keluar melalui cara-cara politik biasa. Taktik seperti ini bukanlah hal baru. Matthew Simonton dalam bukunya Classical Greek Oligarchy, menyebut taktik ini setidaknya sudah dipraktikkan sejak zaman Pericles dan Plato. Konsekuensinya, baik dulu maupun sekarang, adalah bahwa oligarki nasionalis dapat terus menjalankan kebijakan ekonomi yang menguntungkan orang kaya dan memiliki koneksi yang baik. Kita hendaknya menyadari bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Membingkai ancaman saat ini tidak cukup dengan memperjelas tantangan tetapi juga memperjelas bagaimana demokrasi berbeda—dan apa yang dibutuhkan demokrasi. Demokrasi berarti lebih dari sekadar pemilihan umum, peradilan yang independen, pers yang bebas, dan berbagai norma konstitusional. Agar demokrasi dapat bertahan, harus ada juga kesetaraan ekonomi yang relatif. Jika masyarakat sangat tidak setara secara ekonomi, orang kaya akan mendominasi politik dan mengubah demokrasi menjadi oligarki. Dan harus ada beberapa derajat solidaritas sosial karena, seperti yang dikatakan Lincoln, “Rumah yang terbagi tidak dapat bertahan.” Ezra Klein menyebut, merupakan konsekuensi yang jelas: Orang kaya menggunakan uang mereka untuk memengaruhi politik dan mengatur kebijakan untuk meningkatkan kekayaan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas mereka untuk memengaruhi politik. Celakanya, pertunjungan seperti itu sudah dipentaskan selama pemerintahan Jokowi. Semoga pemerintahan kini tahu apa yang mesti dilakukan, agar negeri ini sembuh dari kegilaan. (*)
POPULER
