OPINI
Jawara Banten Siap Mati Melawan Aguan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PIK-2 Aguan memang menggelisahkan dan membuat marah rakyat dan jawara Banten. Semangat perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa menggelora kembali di dada pemuda, ulama, jawara, pendekar, dan santri-santri tanah Banten. Kesiapan mengeluarkan segala kemampuan dan ilmu ditampilkan dalan acara aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Banten. Sementara Polisi menjaga ketat gerbang dan memelihara kondusivitas aksi. Delegasi beraudiensi dengan anggota Dewan meski di masa reses. DPRD Provinsi Banten didesak agar mampu menyerap, menyuarakan, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Banten yang menolak proyek PIK 2. DPRD Propinsi Banten semestinya menggunakan hak interpelasi, hak angket, hingga pernyataan pendapat soal PIK 2. Banten telah diinjak-injak dan diacak-acak oleh Naga-Naga Cina. Ironinya DPRD justru membisu seribu basa. Komunitas Jawara Macan Kulon, Manggala, Badak Banten dan lainnya bergerak dan menyatakan siap mati melawan Aguan. Dari panggung aksi, simbol golok dipertontonkan dengan tekad berjuang membebaskan tanah banten dari penjajahan Cina tersebut. Aguan dan Antoni Salim harus ditangkap atau diusir. Preman-preman bayarannya ditantang untuk berhadapan dengan para Jawara Banten. Hadir membersamai KH Muhyidin Junaedi, KH Hafidhin, KH Opa Mustofa, KH Jawari, KH Rashim, KH Enting, di samping Ustad Eka Jaya, Marwan Batubara, Soenarko, Ust Ismet, Ahmad Khozinudin, Soeripto, Ida Nurdianti, dr. Yulia, Rizal Fadillah, H. Ar Odeh, Adv Erwin dan aktivis dari APIB Banten, Muhammadiyah, FPPI, FTA, APP TNI, FPI, Ormas Pejabat, GBN, Gerakan Anti Oligarki, Pondok Pesantren, ARM, serta berbagai organisasi Banten lainnya. Pencabutan PSN dan penghentian Proyek PIK 2 adalah harga mati, Prabowo dituntut bertindak tegas dengan memihak pada rakyat bukan menjadi budak oligarki, aparat bersama rakyat harus membongkar patung Naga di PIK 2, bersihkan bumi Banten dari kawasan elit Pecinan, tangkap dan adili Arsin Kades Kohod, Aguan, Antoni Salim, Airlangga dan Jokowi. Nama Tommy Winata mulai disebut dalam Pernyataan Sikap. Banten memiliki sejarah Kesultanan yang unik, khususnya saat perjuangan heroik melawan VOC. Penjajahan politik dan militer Belanda berawal dari perdagangan. Aspek historis ini yang mendorong Banten ingin menjadi Daerah Istimewa berbasis agama dan budaya. Bahkan dalam aksi di depan DPRD kemarin muncul wacana Banten Merdeka. Ini jika pemerintahan Prabowo tidak tegas soal PIK 2. Jawara, ulama, aktivis dan peserta aksi lainnya akan mengagendakan aksi-aksi lanjutan sebagai perjuangan tiada henti melawaaenaen kezaliman dan penjajahan. Perampasan, penggusuran, serta pemiskinan rakyat pribumi yang dilakukan secara masif dan kolusif oleh pengusaha serakah dan penguasa lapar di Indonesia. Wakil rakyat \"ngajedog wae\" tidak peduli pada nasib masyarakat yang semakin terpinggirkan. Bulan Ramadhan bukan waktu untuk istirahat, tetapi bulan peningkatan perjuangan \"syahrul jihad\" sekaligus menjadi bulan kemenangan \"syahrul fath\". Bulan kritik dan aksi-aksi sebagai wujud da\'wah amar ma\'ruf nahi munkar. Dalam konteks agama PIK 2 adalah proyek munkar. Aguan dan berbagai Aguan sejenisnya tidak boleh dibiarkan merajalela. Stop perendahan martabat rakyat di tanah Banten dan bumi Indonesia lainnya.Pribumi harus bangkit, merdeka dan sejahtera. (*)
Negara Masih Kesurupan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih ARAH politik dan kebijakan negara terasa masih lumpuh, tunduk dan menyerah pada kapitalis oligarki yang sudah menguasai hampir semua kekuatan negara. Teori Robert Michels \"The iron law of Oligargi (hukum besi oligarki ), keadaan masih melanggengkan rezim mobokrasi : secara genuine memiliki arti pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak mengerti seluk-beluk pemerintahan. Hukum dikendalikan oleh gerakan massa, karena hukum negara macet total. Lahirlah pemimpin, unconstitutional and plain stupid (inkonstitusional dan bodoh). Dampaknya kerusakan, kekejaman dan kekerasan di mana-mana. Ketika negara sudah berubah menjadi \"Neo Liberalism\" saat bersamaan negara sudah dalam kendali para kapitalis Oligarki, semua perangkat negara menjadi jongos pelaksana kebijakan mereka. Hilang lenyap norma keadaban, landasan konstitusi arah negara sudah menjadi sampah. Yang tersisa tinggal kekerasan dan pemaksaan kehendak. Keonaran, kerusuhan, kekejaman, dan kekerasan muncul dari State Corporate Crime (SCC) yang telah menjelma menjadi kekuatan negara didalam negara. Pemimpin mereka memiliki otoritas dan kekuatan dan kekuasaan lebih kuat dari seorang presiden sekalipun yang diakui secara dejure sebagai presiden Indonesia. SCC itu adalah mereka kapitalis pengusaha jahat yang bersekongkol dengan pejabat publik yang terdiri dari unsur- unsur Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Polri dan TNI. Siapapun tanpa kecuali yang tidak seirama dan sejalan dengan para bandit, bandar politik SCC akan digilas, dipersekusi dan di kriminalisasi. Kebijakan jahat mantan presiden Jokowi mestinya dihentikan, terasa masih berjalan seperti pada eranya. \"Aaron Connely\" (sering menjadi analis politik luar negeri Asia Tenggara sejumlah media terkemuka seperti New York Times, Financial Times, Washington Post, BBC, CNN, Reuters, dan AFP) berkomentar : “Jokowi telah membangun hubungan dekat yang unik dengan polisi ... Polisi sekarang bertindak sebagai kekuatan keamanan dan politik aktif membangun kasus hukum melawan lawan pemerintah (dan) membungkam kritik” Saat ini masih terlihat kepolisian sebagai institusi atau kekuatan negara menjadi pengaman dan pengawal State Corporate Crime (kapitalis pengusaha jahat yang bersekongkol dengan pejabat publik. Masih sangat keras dan kejam kejahatan negara kepada rakyatnya, membiarkan rakyat hidup menderita tanpa berbuat sesuatu, keadaan tidak bisa diatasi dengan omon-omon. Harus dengan tindakan tegas dan berani Saat ini rezim masih kebentur akal waras, kena gendam, negara masih kesurupan. (*)
Menganggap Jokowi sebagai Guru Politiknya: Sinyal Akan Datang Petaka dan Bencana Lebih Besar
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEUNGGULAN Napoleon terletak pada kesabaran, fleksibilitas dan cara berfikirnya. Ia tidak membayangkan perang sebagai murni bertahan atau murni menyerang. Selalu menggabungkan pertahanan dengan serangan untuk menciptakan perangkap yang sempurna. Indonesia belum ada pemimpin perang sekaliber Napoleon, yang muncul presiden sekelas Jokowi begitu mudah dipaksa masuk perangkap yang membahayakan negara. Sejak dilantiknya Xi Jinping sebagai presiden RRC pada 14 Maret 2013, terkait dengan program BRI, Indonesia dipaksa masuk perangkap di bawah kendali pengaruh dominasi China. Muncul Program Strategis Nasional (PSN) sesungguhnya program rekayasa Xi Jinping yang dititipkan atau diselundupkan melalui Jokowi boneka RRC sejak berkuasa. Terjadinya peristiwa tragis perampasan tanah untuk hunian imigran China, menyamar sebagai tenaga kerja masuk ke Indonesia secara gelap dan besar besaran. Penguasaan pesisir dengan pematokan laut adalah strategi yang diadopsi dari strategi Mao Zedong dikenal dengan \"Desa mengepung Kota” Presiden Prabowo Subianto konon sebagai ahli perang. Seperti masih gagap dalam pertarungan politik, yang sering kali terjadi sangat jahat, keras, keji dan licik, terus menerus minta rakyat yang telah menjadi korban keganasan oligarki agar bersabar. Strategi devensif dengan bersabar hanya bertahan sangat berbahaya, akan menjadikan dirinya terpojok, menjadi kebiasaan yang buruk, mudah diserang dan diramalkan. Berlanjut Presiden Joko Widodo (saat itu) ikut dalam pembukaan Belt and Road Forum (BRF) ke 3 di Great Hall of The People, Beijing, China, Rabu (18/10/2023), Jokowi kembali masuk perangkap dan jebakan RRC lebih dalam. Di hadapan Presiden China Xi Jinping ia mengatakan bahwa IKN Bagian Jalur Sutra China itu sama menyerahkan kedaulatan negara. Menerima dan melaksanakan program Investasi meliputi proyek bandara, jalan raya, kereta api berkecepatan tinggi, pelabuhan, energi, dan infrastruktur, dengan uang pinjaman dari RRC adalah petaka Indonesia akan menjadi negara jajahan. Presiden Jokowi (saat itu) dan seluruh kabinet Indonesia Maju bersuka ria mendapatkan uang hutang , apapun alasannya adalah ketololan yang nyata. Fakta membuktikan dalam satu dekade sejak peluncurannya BRI memberikan pinjaman, siasat licik terjadi, proyek-proyek tidak berkelanjutan, mulai limbung nabrak APBN. Sekarang bencana kehancuran dari jebakan dan perangkap strategi Mao Zedong “Desa mengepung Kota” diadopsi oleh Xi Jinping telah menekan dan menerkam Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dalam keadaan sangat sulit, terus beretorika menerapkan strategi politik devensif tanpa keberanian ambil tindakan progresif, gamang dan ragu masih dalam bayang bayang Jokowi (guru politiknya). Kalau Presiden Prabowo Subianto tidak bisa segera keluar dari pengaruh politik Jokowi yang sudah menyandang sebagai penghianat negara sebagai boneka Oligarki dan RRC adalah sinyal akan datang petaka dan bencana yang lebih besar. (*)
The Myth of Prabowo
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MEMANDANG manusia termasuk pemimpin harus proporsional, ada kelebihan adapula kekurangan. Membuat mitos adalah kebodohan dan dapat terjebak pada penglihatan yang kabur. Tidak ada yang sempurna kecuali Nabi. Imam dalam kegiatan ritual saja bisa khilaf atau lupa bahkan salah. Jadi standardnya pada aspek ketuhanan, moral, amanah, dan keahlian. Konsep yang dinarasikan tertulis atau dipidatokan harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Upayanya harus nyata. Jika dia muslim maka tentu mengetahui bahwa Tuhan benci dan marah pada orang yang cuma bisa bicara tapi tidak ada bukti kerja (QS Ash Shaff 3) dan nanti akan dikabarkan bukan yang direncanakan tetapi dikerjakan atau diamalkan (QS Al Hasyr 18). Mitos adalah pendewaan atas penilaian kapasitas berlebihan pada seseorang atau benda. Kadang tidak terjangkau oleh cerapan indera. Dianggap benar padahal tidak berbukti. Bukan hanya di dunia supranatural mitos itu muncul, yang berbau sains pun ada misal tangan berkeringat tanda sakit jantung, makan biji jambu menyebabkan usus buntu, atau apel jatuh ke kepala karena gravitasi. Pada diri Presiden Prabowo juga melekat myth atau mitos. Misalnya tidak berpisah dengan Jokowi adalah strategi, semua yang tidak dimengerti masyarakat termasuk tidak memasalahkan kecacatan Gibran juga strategi. Mitos Prabowo itu ahli strategi membuat semua tindakan Prabowo menjadi benar. Kepercayaan dibangun atas dasar bahwa kita belum memahami strategi Prabowo. Mitos lain adalah Prabowo itu timbul tenggelam bersama rakyat, siap mati demi rakyat, artinya kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga pemihakan pada oligarki pun dimaklumi demi rakyat juga. Tidak konsisten dalam penegakan hukum difahami sebagai tahapan untuk menjaga kondusivitas rakyat. Dibangun mitos bahwa Prabowo adalah Presiden cinta rakyat. Mitos ketiga adalah Prabowo itu figur yang ulet atau gigih. Berkali-kali maju sebagai kandidat Presiden dan gagal, tidak menyurutkan tekad untuk terus menjadi Presiden. Dengan bantuan dan merapat pada Jokowi akhirnya jadilah Prabowo sebagai Presiden. Tentu Jokowi harus dilindungi tidak boleh dikuyu-kuyu. Gigih pula dalam melawan peng-kuyu kuyu Jokowi. Namanya mitos dipercaya tanpa kajian kritis atau pengujian. Tidak peduli bahwa membela Jokowi habis-habisan itu jahat dan melawan kehendak rakyat. Strategi, kilahnya. Berkongsi dengan RRC atau naga juga disebut demi rakyat, padahal rakyat menderita akibat tergusur dan terjajah oleh naga kuning itu. Sesungguhnya bukan gigih atau ulet dalam menangnya Prabowo, tetapi frustrasi berkompetisi dengan cara jujur dan elegan. Curang pun oke bersama sang guru politik yang bernama Jokowi. The myth bukan demit, tetapi membangun politik mitos adalah pembodohan nyata bagi rakyat. Pencerahan atau pencerdasan menjadi tuntutan agar Indonesia memiliki sumber daya manusia yang maju dan unggul. The myth of Prabowo harus dieliminasi dan diganti dengan politik yang lebih rasional. Prabowo jangan mengeksploiasi kepalsuan strategi, kerakyatan dan kegigihan. Kita butuh pemimpin yang transparan, jujur, adil, berperasaan, dan menggembirakan rakyat semesta. Bukan pemimpin yang gemar memanipulasi narasi untuk kepentingan pribadi dan kroni. Cukuplah politik mitos itu hanya pada Jokowi dan tidak pada Prabowo. Bila sama saja, maka the myth of Prabowo akan bergeser menjadi dedemit Prabowo. Murid Jokowi sang raja dedemit dari Solo. (*).
Kembalilah DPR dan DPD pada Pangkuan Rakyat, Demokrasi Pancasila bukan Korporasi
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA SEGALA regulasi sudah banyak yang keluar dari rel yang seharusnya. Hegemoni ketua partai sudah melampaui batas. DPR yang seharusnya loyal pada rakyat, kini telah berubah kiblat pada ketua partai sehingga demokrasi Pancasila yang dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah kehilangan ruh. Ini terjadi karena ketika anggota DPR tidak sejalan dengan keputusan ketua partai, maka akan menjadi masalah di kemudian hari. Kembali saya koreksi tentang Undang- undang MD3 yang mengubah warna demokrasi menjadi kekuatan Ketua Partai yang berujung pada kekebalan hukum anggota DPR. Mereka sulit untuk disentuh secara hukum karena mekanisme yang berbelit-belit. Undang-undang MD3 memang memiliki beberapa kontroversi yang membuat demokrasi di Indonesia terasa seperti demokrasi korporasi. Salah satu alasan utamanya adalah dominasi hegemoni ketua partai dalam proses legislasi. Dalam UU MD3, terdapat beberapa pasal yang dianggap bermasalah, seperti pasal tentang kriminalisasi terhadap orang yang dianggap merendahkan citra DPR, serta pasal tentang izin pemeriksaan terhadap anggota DPR yang melibatkan MKD. Hal ini membuat banyak pihak khawatir bahwa UU MD3 akan membuat DPR menjadi semakin sulit diproses secara hukum. Selain itu, proses pembahasan UU MD3 juga dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat secara cukup. Hal ini membuat banyak pihak merasa bahwa UU MD3 tidak merepresentasikan kepentingan rakyat, melainkan hanya kepentingan elit politiik. Perlu diingat bahwa UU MD3 juga memiliki beberapa tujuan yang positif, seperti meningkatkan kualitas legislasi dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam dan transparan untuk mengetahui apakah UU MD3 benar-benar membuat demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi korporasi? Pada 10 Februari 2025, FTA (Forum Tanah Air) diundang oleh tim ahli Komisi 2 DPR RI. Kami berdiskusi tentang permohonan untuk DPR RI bisa medengarkan suara rakyat secara langsung mengenai isu besar menyangkut kedaualatan rakyat dan kedaulatan bangsa, yaitu PSN PIK 2. Saat ini segala cara sedang kita upayakan, memperjuangkan hak rakyat, kedaulatan rakyat dan bangsa yang sudah dalam genggaman penjajah yang dimuluskan oleh para pengkhianat. Hak rakyat untuk bicara langsung, dan kami memaksa untuk DPR RI menerima kami di RDPU yang akan datang. Ini bukan tentang satu atau dua daerah, tapi tentang seluruh daerah, sepanjang pesisir Indonesia yang sudah diplot oleh penjahat bangsa. Rakyat butuh bicara langsung di DPR RI, karena suara rakyat adalah suara murni hidup dan penghidupan mereka saat ini, sebab DPRlah sejatinya menjadi tempat rakyat mengadu. Ini riil bagaimana rakyat memperjuangkan hak dan kedaulatannya. Rakyat bicara anda mendengar dan tindaklanjuti sebelum kemarahan kami luapkan di Parlemen Jalanan dengan jumlah yang tidak terduga. Dengarkan suara rakyat langsung tentang PSN PIK 2, bagaimana mereka diintimidasi, diteror, diancam..dan ini bukan HOAX. Jadi tidak ada KATANYA...biarkan rakyat SPEAK UP langsung..di dalam Gedung Rakyat. Kita akan lihat bagaimana kelanjutan langkah wakil rakyat, mau menjadi corong rakyat atau hanya jadi corong pengkhianat...jika ya..maka HAK RECALL harus ada. Berjuang tanpa lelah, sejengkal tanah sangat berarti demi sebuah harga diri bangsa. #Tangkap Jokowi#Tangkap Aguan#BatalkanPSNPIK2#BantenBergerak#ForumTanahAir#FTAFightingForBrighterIndonesia#KembaliKeUUD1945Asli (*)
Karena Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga, Arus Kemarahan Rakyat Membesar
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih HANYA beberapa jam usai kembali menegaskan kesetiannya pada Jokowi, bahkan seolah menuding ada yang akan memecah belah, mengadu domba dan memisahkan dirinya dari Jokowi,.sontak reaksi kemarahan rakyat kembali membara. Ada yang meyakini bahwa : \"itu hanya taktik politik Prabowo merangkul kepala, menebas kaki dan tangan loyalis Jokowi. Prabowo sedang bermanuver untuk melucuti dan akan memperbaiki dari dalam\" Itu hanya omong kosong dari pikiran lemah, watak menyerah, mengalah bahkan memiliki tipe oportunis. Teori politik murahan dari gorong - gorong, manusia pengkhianat, aktor perusak negara dirangkul dan diposisikan istimewa dengan alasan akan memperbaiki dari dalam. Membuat narasi konyol sekadar hanya untuk menutupi kelemahan dan kekurangannya dengan pernyataan hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan, sehingga seringkali sulit dipahami atau kurang masuk akal\" Benar komentar netizen bahwa dalam sejarah perubahan politik, perjuangan dari dalam kekuasaan tak pernah menghasilkan perubahan yang dapat menjawab berbagai persoalan yang terjadi di tengah kehidupan, yang muncul justru konspirasi kejahatan. Sejak menjadi Menhan Prabowo tengelam masuk kedalam pikiran dan angan-angan Jokowi, sampai mengakui Jokowi sebagai guru politiknya. Sadar atau tidak selama itu Prabowo di warnai bukan mewarnai keadaan. Ucapan Presiden Prabowo akan tetap melindungi Jokowi, membawa dampak politik fundamental : \"Rusak susu sebelanga - karena nila setitik rusak susu sebelanga\". mungkin itu kesalahan kecil dapat menyebabkan semua hal menjadi kacau. Simpati dan dukungan rakyat untuk Prabowo Subianto yang mulai membesar, pudar seketika karena meremehkan hal-hal kecil yang dapat berdampak besar. Prabowo menuai kemarahan, cemoohan dan spekulasi bahwa Prabowo tidak berbeda dengan Jokowi. Media sosial mendidih, memotret aneka ekspresi kekecewaan yang mendalam. Arus kemarahan rakyat akan terus membesar menuntut keadilan dalam bernegara. Bahkan desakan adili Jokowi telah menjadi jargon revolusi, tidak akan bisa di padamkan. Semua terpulang pada Presiden Prabowo Subianto akan ikuti Jokowi (oligarki) atau berpihak kepada rakyat sesuai amanah Pembukaan UUD 45, semua omon - omon atau omong kosong sudak tidak ada tempatnya lagi. (*)
Prabowo Mulai Blunder
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan ADA yang ingin pisahkan saya dengan Jokowi, lucu. Itu diungkap Prabowo dalam Kongres Muslimat NU di Surabaya. Ia minta mantan Presiden itu tidak dikuyo kuyo, dijelek-jelekin. Weleh tampaknya ucapan Prabowo itu memupus harapan banyak orang agar Prabowo konsisten dengan ucapannya untuk menegakkan hukum. Adili Jokowi itu adalah proses hukum yang bersandarkan pada track record buruk selama Jokowi memimpin bangsa. Prabowo ternyata bersikap tidak strategis, tidak proporsional, dan terlalu mendahulukan subyektivitas hubungan pribadi dengan Jokowi. Payah jika Presiden tidak memahami makna-makna dan perasaan hukum rakyatnya. Omong kosong jika ia bicara tentang rakyat, rakyat, dan rakyat. Harapan yang digantungkan kepada Prabowo agar bertindak obyektif atas Jokowi akan sirna bila harapan itu ternyata dianggap sebagai adu domba. Prabowo bukan pemimpin hebat, kegagalan berkompetisi pada beberapa Pilpres berujung pada sikap frustrasi. Ia berkhianat atas karakter gigih, jujur, dan mandiri. Ia menggantungkan lehernya pada bantuan dan kendali Jokowi. Rela menjadi budak yang patuh kepada guru politiknya. Padahal sebagian rakyat menganggap guru politik itu perampok, koruptor, tukang bohong dan pelanggar hak asasi manusia. Blunder pertama dan utama Prabowo sebagai Presiden adalah melindungi Jokowi tanpa syarat. Menjadi bagian dari masalah negara. Banyak aktivis dan pendukung kritis siap membantu Prabowo sepanjang ia melepaskan Jokowi. Ini bukan persoalan adu domba justru menolong Prabowo agar tidak menjadi domba. Domba yang digembalakan oleh Srigala. Prabowo mesti pisah dengan Jokowi. Prabowo adalah Presiden, Jokowi itu Presiden sebelumnya. Jangan campurkan baurkan jasa pribadi dengan kewajiban ketatanegaraan. Kesetiaan kepada partai saja seharusnya berakhir setelah kesetiaan pada negara mulai. Prabowo tidak perlu sering teriak didukung rakyat karena banyak juga rakyat yang berkeyakinan bahwa Prabowo itu menang dengan curang. Skandal Bansos Jokowi, Sirekap, kerja pejabat hingga mobilisasi aparat memberi indikasi manipulasi atas suara rakyat. Rakyat dapat memaklumi mungkin memaafkan asal Prabowo berubah dan kembali ke jatidirinya yang tidak menjadi domba. Menunaikan amanah dan menegakkan hukum dalam realita bukan cita-cita. Yang ditunggu bukti bukan janji atau mimpi-mimpi. Ketika rakyat sudah terlalu lama ditipu oleh janji palsu dan dibuat terlena oleh jampi-jampi Jokowi, maka Prabowo mesti mengubah semua. Bukan justru menjadi boneka dan pelanjut dari budaya basa-basi dan janji-janji. Kalau demikian, maka sama saja. Jika Jokowi adalah Presiden bohong-bohong, maka Prabowo itu Presiden omon-omon. Musibah rakyat belum berakhir. Presidennya masih menjadi pikiran dan beban dari rakyat. (*)
Indikasi Kuat Prabowo Terkena Gendam Jokowi
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih GEMURUH suara rakyat di seantero Nusantara bahkan muncul mural di mana mana meminta atau menuntut Jokowi diadili. Disertai poster di berbagai tempat bahwa Jokowi sebagai pengkhianat negara, sumber petaka, kerusakan, kehancuran dan kedaulatan negara dipertaruhkan. Rakyat berharap Presiden segera mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan Indonesia. Presiden Prabowo terkesan mengabaikan dan tidak bisa lepas dari pengaruh Jokowi boneka oligarki. Apakah Prabowo terkena ilmu gendam Jokowi yang dikesankan selama ini diduga memelihara banyak dukun yang mengelilingi dan melindunginya (dari Jawa dan luar Jawa). Ilmu gendam adalah cara untuk memanipulasi pikiran atau kesadaran seseorang atau lazim dipahami sebagai mantra atau guna-guna untuk menguasai dan mengendalikan kesadaran orang lain. Melihat dan memperhatikan orang yang berada di bawah pengaruh gendam seseorang. Maka akan menjadi penurut pada apapun yang diperintahkan. Caranya bergantung dengan bagaimana si pemilik ilmu gendam melakukan kontak pertama dengan korban dengan cara membuat kaget, linglung, bengong, bingung, kagum dan puja puji kepada pengendali gendam. Prabowo Subianto terus menerus dalam berbagai kesempatan mengulang ulang perkataan :.\"akan ikut merasa sakit bila Jokowi dicubit dan juga akan berdiri di belakangnya. Kita semua agar, mikul duwur mendem jero, untuk tidak mencaci, memaki Jokowi, termasuk mau memaafkan dan menghargai keberhasilan maupun memaklumi kekurangan mantan Presiden Jokowi\" Barusan dalam sambutannya di pembukaan Kongres XVIII Muslimat Nahdlatul Ulama di Jatim International Expo, Surabaya, Jawa Timur, Senin (10/2/2025). Dengan runtut mengatakan \"Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga untuk bahan ketawa, boleh, meminta masyarakat untuk tidak gampang dipecah belah. Jangan, kita jangan ikut. Pecah belah, pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Ia meminta masyarakat tidak menghiraukan aksi pecah belah\" Mengerikan, perjuangan rakyat yang sedang menuntut keadilan dari kebiadaban akibat kebijakan Jokowi sebagai pengkhianat negara dan meminta Jokowi segera diadili, dicegat Prabowo seperti linglung tidak paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sangat tidak wajar kalau rakyat yang sedang berjuang dari penderitaan perampasan tanah, pengusiran dari tempat tinggalnya oleh kebiadaban oligarki akibat munculnya Program Strategis Nasional (PSN) dianggap perjuangan memecahkan belah bangsa Indonesia. Presiden seperti sedang dalam kondisi tidak sadar, ambigu, kecenderungan melindungi Jokowi. Wajar dari sikapnya yang tidak wajar, rakyat mulai menanyakan \"Apakah Prabowo Subianto terkena gendam Jokowi\". Kalau desas desis khususnya dari masyarakat Solo benar bahwa indikasi kuat Prabowo Subianto terkena gendam Jokowi benar, Prabowo Subianto harus ditolong dengan pertolongan khusus untuk memulihkan kesadarannya, kekuatan, kejernihan berpikir, dan keberanian mengambil tindakan cepat dan tepat ketika negara dalam kondisi kritis, dibersihkan dari pengaruh gendam yang mengganggunya . (*)
KONFERENSI LIGA ARAB, "A"-historis Israel-Trump, Fatal!
Oleh Sabpri Piliang | Wartawan Senior KONSTRUKSI permanen Israel. Tidak boleh ada negara Palestina! Palestina adalah \"A-historis\" bagi Israel. Israel tak mengakui sumber primer sejarah. Konstruksi permanen Arab Saudi dan 22 negara anggota Liga Arab. Negara Palestina mesti didirikan, sekalipun harus berbagi dengan Israel. Yang sesungguhnya ada, karena \"kemurahan\" hati bangsa Palestina. Israel adalah \"A-historis\", tidak berada di sumber primer sejarah (bisa dibuktikan). Karena Israel adalah \"diaspora\" yang terbentuk \"by design\" Inggris, lewat Deklarasi Belfour. Telah lama negara-negara Liga Arab menurunkan \"daya tawar\", dari tidak mengakui negara Israel. Menjelma, menjadi mengakui untuk memberi \"breakthrough\". Mencari jalan tengah dan terobosan, agar kebuntuan akut berakhir. Inggris yang paling \"concern\", mencarikan tanah, untuk negara bagi bangsa Yahudi. Sempat mempertimbangkan beberapa pilihan di masa lalu. Madagaskar, Uganda, Alaska ke sudut (sisi Rusia), Ethiopia, adalah \"tanah\" yang sempat di \"declared\" untuk pendirian negara Israel. Pelajaran berharga yang men-deviasi-kan, atau menyimpangkan sejarah di kemudian hari. Hingga hari ini. Saat orang-orang Palestina mulai menjual tanahnya pada bangsa Yahudi (1880-an). Di masa kemandatan Inggris penjualan tanah oleh bangsa Palestina kepada etnis Yahudi, kian masif. Tahun 1944, sekitar 6 persen tanah Palestina telah dimiliki oleh kaum Yahudi. Tidak berpikir jernih (bangsa Palestina). Deklarasi Belfour (1917) pernah menyatakan, dukungan pendirian \"rumah nasional\" bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Berbaik hati \"menolong\" diaspora Yahudi, setahun sebelum pendirian negara Israel (1948), tahun 1947 jumlah populasi Yahudi di Palestina telah mencapai 33 persen. Jauh sebelum itu, pula Theodor Herzl (1897) sebagai pemimpin Kongres Zionis, telah bercita mematok negara Yahudi di Palestina. Kelengahan dan kebaikan hati bangsa Palestina, berbuah petaka. Kebaikan menolong, menjadi bumerang. Nakhba adalah puncak dari \"exile\", dan hilangnya \"tanah air\" bangsa Palestina. Peristiwa 15 Mei 1948, 700.000 anak-bangsa Palestina yang sekarang disebut Israel, terusir. Pergi menjauh dari rumah mereka (diusir), menjadi diaspora tanpa warganegara. Hari derita itu, mereka sebut sebagai Nakhba. Artinya, \"hari hilangnya tanah air Palestina\". \"Wait and see\" Liga Arab selama 15 bulan perang brutal dan \"asimetris\" Israel-Hamas, sudah tak tertahan lagi. Pernyataan Presiden AS Donald Trump, menyuruh pergi jutaan penduduk Gaza berdalih Gaza hancur dan tak layak huni. Juga statemen negara Palestina di tanah Arab Saudi yang luas. Memantik Liga Arab. Setelah konferensi ke-96 (Juli 2024), Liga Arab akan bertemu di Kairo (27 Pebruari 2025). Pernyataan Trump yang \"A-historis\", juga Netanyahu, akan melahirkan komunike bersama menyangkut masa depan Palestina. Israel yang hampir membuat kesepakatan damai dengan Arab Saudi. Setelah berhasil merangkul tiga anggota Liga Arab: Sudan, Maroko, dan Uni Emirat Arab (UEA) dalam \"Abraham Peace\" (2020), kini harus \"gigit jari\". Keberhasilan Trump mengikat ketiganya sebelum ini, gagal di sesi pamungkas mengikat Arab Saudi (Joe Biden). Hamas telah menggagalkan rencana Israel, atas prakarsa AS. Setelah serangan 7 Oktober 2023 (Banjir Al-Aqsa). Bicara \"untung-rugi\" dari perang Hamas-Israel, semua rugi. Namun, Israel rugi lebih banyak. Kehilangan kesempatan \"mengikat\" Arab Saudi, menyadarkan Liga Arab untuk solid, bahwa Israel tidak punya niat menyelesaikan konflik, image genosida. Juga kehilangan sekutu di Eropa: Norwegia, Irlandia, Spanyol. Pertemuan Liga Arab 27 Pebruari di Kairo, akan memberi \"pressure\" kepada Trump, maupun Netanyahu. Keduanya dianggap fatal dan tidak berniat baik untuk melunakkan konflik. Disinyalir, pertemuan 22 anggota Liga Arab akan melahirkan keputusan bersama. Seperti apa \"Komunike-nya\"? Rasanya akan lebih keras terhadap Israel. Setelah sekian lama \"tertidur\" dan persuasif. (*).
Pemotongan Anggaran Tidak Mengurangi Total APBN
Oleh: Anthony Budiawan - Managing Director PEPS | Political Economy and Policy Studies) Presiden Prabowo membuat gebrakan mengejutkan, dengan memotong anggaran belanja 2025 di sejumlah kementerian dan lembaga, serta transfer ke daerah. Alasan pemotongan anggaran untuk efisiensi atau meningkatkan kualitas belanja negara. Jumlah anggaran yang dipotong sangat fantastis, mencapai Rp306,7 triliun. Anggaran kementerian dan lembaga dipotong Rp256,1 triliun. Dana transfer ke daerah dipotong Rp50,6 triliun. Pos belanja perjalanan dinas dan ATK juga dipangkas signifikan. Masyarakat terkejut. Banyak pihak prihatin, pemangkasan anggaran ini akan membuat ekonomi kontraksi. Seolah-olah, pemotongan anggaran ini akan mengurangi total belanja negara secara keseluruhan. Tetapi, keprihatinan tersebut tidak ada dasarnya. Pemotongan pos anggaran belanja ini tidak akan mengurangi total anggaran belanja negara yang sudah ditetapkan dalam APBN, yaitu sebesar Rp3.621,3 triliun. Selama total belanja negara masih sama jumlahnya seperti yang dianggarkan, maka kebijakan pengalihan anggaran dari satu pos belanja ke pos belanja lainnya tidak akan berpengaruh (besar) pada pertumbuhan ekonomi, ceteris paribus. Artinya, kebijakan pengalihan pos anggaran ini bukan merupakan kebijakan fiskal kontraksi. Pengalihan atau realokasi anggaran pada hakekatnya adalah kebijakan untuk melakukan redistribusi pendapatan, dengan menunjukkan keberpihakan anggaran kepada kelompok masyarakat tertentu, di atas kelompok masyarakat lainnya. Ini adalah salah satu fungsi fiskal yang sangat penting. Redistribusi pendapatan. Dalam hal ini, ekonomi politik anggaran presiden Prabowo tampaknya tidak berpihak pada sektor infrastruktur, tetapi lebih fokus dan menitikberatkan pada kelompok masyarakat miskin, yang menjadi sasaran makan bergizi gratis. —- 000 —-
POPULER
