OPINI
Tangkap Aguan atau Usir Pergi Pakai Perahu
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangssan PRABOWO tidak perlu bikin-bikin keramaian soal jangan pisahkan dirinya dengan Jokowi. Ini bukan kisah roman percintaan, negara sedang genting menghadapi akibat buruk dari perbuatan jahat Jokowi. Tuntutan di depan mata adalah tangkap dan adili Jokowi. Sebagai Presiden yang merasa dipercaya oleh rakyat semestinya Prabowo nyatakan bahwa urusan dan tuntutan atas Jokowi diserahkan pada proses hukum. Demikian juga terhadap Aguan, Prabowo harus lebih tegas lagi. Mumpung belum terucap jangan pisahkan saya dengan Aguan, maka ada baiknya untuk yang ini buatlah rakyat, khususnya masyarakat Banten, senang. Apa yang terjadi dengan pagar laut dan SHGB/SHM laut di kawasan PIK 2 sulit lepas dari kejahatan Aguan untuk menguasai tanah air Indonesia. Motif bisnis sudah pasti, motif politik harus diperiksa dan diselidiki. Dugaan yang menjadi dasar pemeriksaan Aguan adalah makar atau subversi, yaitu membuat negara Cina di Indonesia. Modusnya kawasan untuk menarik wisatawan dan pemukim mancanegara. PIK 2 sebagai kelanjutan dari PIK 1 adalah perluasan \"success story\" Aguan yang dibantu Antony Salim. Bendera kemenangan sudah dikibarkan melalui Patung Naga PIK-2. Bendera merah putih telah dirobek, Garuda hilang ditelan Naga. Aguan memanggil warga Cina untuk datang dan punya aset di PIK 2. Bisnis di permukaannya, PSN kawasan wisata gerbang manipulasinya. Ada ecotourism, mangrove, golf course, sirkuit internasional atau zoo safari. Jokowi, Airlangga dan Aguan berkolusi lewat Permenko 6 tahun 2024. Melanggar Pasal 21 UU No 28 tahun 1999 dengan ancaman penjara maksimum 12 tahun. Makar kecil dengan membuat pagar laut sebagai batas persiapan perluasan daratan. SHGB dan SHM laut adalah bukti makar sedang untuk mencari dasar hukum dengan melawan hukum. Makar besarnya adalah gabungan pagar, sertifikat, PSN dan proyek PIK 2 itu sendiri. Untuk ini Aguan bergerak bagai mafia. Tipu-tipu pada negara yakni dengan mendirikan markas TNI dan Mako Brimob, adapun bagi konsumen markas itu berfungsi sebagai jaminan keamanan. Uang telah mampu menegosiasi nasionalisme. Benar bahwa dalam agama berlaku dalil kefakiran membuat kekafiran. Cuan yang menjadi mainan Aguan. Konsepsi negara dalam negara. Negara Cina itu ada di Indonesia. PIK 2 adalah bagian dari disain besar penguasaan area pantai. Ujung terluar yang terkait dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diakui oleh Hukum Laut Internasional. Penjajah Belanda dahulu datang dari pantai, demikian juga dengan Cina kini. OBOR atau BRI adalah bukti. Aguan itu penjahat yang harus ditangkap. Jika ia punya kesetiaan kepada RRC, maka opsinya adalah usir ke Cina. Pakai perahu saja, karena ia telah menyakiti nelayan yang menjadi sulit untuk melaut mencari ikan. Para pemimpin negara juga ternyata telah tega menjual kedaulatan negara. Pundi-pundi Jokowi dan kroni wajib untuk diteliti. Ada Indikasi kolusi dan karupsi pada proyek makar ini. Aparat dan rakyat bersama-sama harus membongkar Patung Naga PIK 2, bila proses peradilan berjalan lambat atau tidak pasti. Perlawanan atau pemberontakan rakyat adalah wujud dari ketidaksudian rakyat dan bangsa Indonesia untuk dijajah oleh oligarki perusak demokrasi. Saatnya rakyat menunjukkan martabat dan harga dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Mulai dengan tangkap Aguan atau usir pergi pakai perahu. Bila Aguan dan elemen penjajah lain itu masih dipelihara oleh negara untuk merampas tanah rakyat Banten, bagus juga muncul semangat Banten Merdeka. Banten Exit, Banexit ! (*)
Ada Tanda-tanda Ancaman terhadap Nyawa Prabowo Subianto
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih MANUVER politik menggoyang emosi Jokowi, Prabowo Subianto mengatakan \"ada pihak-pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Jokowi, saat memberi sambutan di acara Kongres ke-XVIII Muslimat NU digelar di Jatim Expo, Surabaya, Senin (10/2/2025). Jokowi terseret emosinya merasa berbunga bunga di saat tekanan luar biasa dari masyarakat yang meminta Jokowi segera di adili, karena kejahatannya selama sebagai presiden oleh masyarakat di anggap telah menyengsarakan rakyat dan merusak kedaulatan negara. Hanya selang tiga hari muncul manuver politik baru Prabowo Subianto, dari Konggres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra 13/2/2025, mengumumkan dirinya akan maju kembali sebagai capres di Pilpres 2029 mendatang. Jokowi berubah gagap, langsung bereaksi pura pura bahwa hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor \"Ya, sangat bagus, mendukung penuh,\" ucap Jokowi saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (14/2/2025). Manuver politik Prabowo berlanjut hanya selang sehari, saat mengumpulkan Ketua Umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025 ), kembali menyampaikan pernyataan yang sama akan maju kembali sebagai capres di Pilpres 2029 mendatang. Jokowi terdiam dan tidak ada dari Ketua Umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM), bereaksi apapun selain dari Plh. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan ; \"Bahwa kemudian nantinya seperti apa, ya kita tunggu nanti,\". Jokowi masuk perangkap Prabowo Subianto dengan tes ombak maju kembali dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang. Prabowo pasti ingat pesan Jokowi yang berisi nada ancaman kepada Prabowo Subianto antara lain ; Tiga point penting dari pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi pada tanggal 13 Oktober 2024 dikediaman Jokowi di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo menjelang pembentukan kabinet Merah Putih : Pertama: Jokowi menitipkan nama orangnya untuk masuk kabinet Merah Putih. Kedua, Jokowi meminta Prabowo untuk tidak mengubah atau mengganggu program oligarki yang telah mendapatkan persetujuan Xi Jinping ( RRC ). Ketiga, Bernada mengancam apabila point 1 dan 2 diganggu, maka oligarki akan menggangu dan atau akan merusak ekonomi negara.. Lebih serem info dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengakui, para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) masih berkomunikasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju. Pun kita pertahankan tinggal ditambahi alumni KIM, gitu,\" kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Ini makna lain Pratikno mengumumkan bahwa bayangan Kabinetnya Koalisi Kabinet Indonesia Maju ( KIM ) yang diperkirakan 60% masuk di Kabinet Merah Putih, masih eksis berpotensi akan menganggu. Benar terjadi gangguan muncul, kebijakan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi anggaran dengan memotong anggaran kementerian , para menteri Kabinet Merah Putih tidak mendukung justru mengganggu menebar macam - macam isue ketakutan bahwa kerja kementerian terganggu , akan ada PHK sampai yang tidak masuk akal kantor gelap dll. Sekali lagi jangan pernah percaya dengan Jokowi akan mendukung Prabowo Subianto yang akan kembali maju pada Pilpres 2029, karena info yang layak di percaya ada skenario Jokowi akan menghentikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada tahun 2026 selambat-lambatnya tahun 2027 dengan berbagai cara untuk digantikan oleh Wakil Presiden Gibran anaknya. Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkap adanya tanda-tanda ancaman terhadap nyawa sang kakak. “Sudah ada tanda-tanda ada yang mau mengancam nyawa Pak Prabowo, tapi dia tidak takut,” kata Hashim saat menghadiri perayaan Imlek 2025 di Auditorium RRI, Senin (3/2/2025). Jokowi bersama bayangan Kabinet Indonesia Maju ( KIM ) akan mengganggu Kabinet Merah Putih dan diduga kuat ada niat jahat terhadap Presiden Prabowo Subianto, bisa terjadi dengan ilmu hitam atau ilmu ghaib lainnya yang lebih ganas. (*)
Oligarki Nasionalis: Ancaman Sesungguhnya Bangsa Ini
Oleh: Miftah H. Yusufpati | Jurnalis FNN SUNGGUH mengerikan buah dari oligarki yang dipraktikkan Presiden Joko Widodo selama berkuasa. Kini yang dipertontonkan ke publik baru sebagian kecil saja: Pemerintah membekali sertifikat kepemilikan laut dan hutan kepada para taipan anggota barisan oligarki. Oligarki berarti pemerintahan oleh sejumlah kecil orang kaya. Dalam oligarki, elit kaya berusaha untuk melestarikan dan memperluas kekayaan dan kekuasaan mereka. Dalam buku definitifnya berjudul Oligarchy, Jeffrey Winters menyebutnya pertahanan kekayaan. Elit terlibat dalam ‘pertahanan properti’, melindungi apa yang sudah mereka miliki, dan ‘pertahanan pendapatan’, melestarikan dan memperluas kemampuan mereka untuk menimbun lebih banyak. Hal yang terpenting, oligarki sebagai strategi pemerintahan, memperhitungkan politik dan ekonomi. Oligarki menggunakan kekuatan ekonomi untuk mendapatkan dan memegang kekuasaan politik dan, pada gilirannya, menggunakan politik untuk memperluas kekuatan ekonomi mereka. Oligarki berkuasa melalui dua strategi: pertama, menggunakan taktik adu domba untuk memastikan bahwa mayoritas tidak bersatu, dan kedua, dengan mengatur sistem politik agar semakin sulit bagi mayoritas yang muncul untuk menggulingkan mereka. Strategi adu domba adalah strategi lama, dan strategi ini bekerja melalui kombinasi antara paksaan dan kooptasi. Nasionalisme—baik yang bersifat statis, etnis, agama, atau ras—memenuhi kedua fungsi tersebut. Strategi ini menyelaraskan sebagian orang biasa dengan oligarki yang berkuasa, memobilisasi mereka untuk mendukung rezim dan berkorban untuknya. Pada saat yang sama, memecah belah masyarakat, memastikan bahwa mereka yang terinspirasi oleh nasionalisme tidak akan bergabung dengan orang lain untuk menggulingkan kaum oligarki. Dalam beberapa hal, memanipulasi sistem merupakan taktik yang lebih jelas. Itu berarti mengubah aturan hukum permainan atau membentuk pasar politik untuk mempertahankan kekuasaan. Tema umumnya adalah bahwa taktik-taktik itu melindungi kaum minoritas yang berkuasa dari demokrasi; taktik-taktik itu mencegah penduduk untuk menendang para penguasa keluar melalui cara-cara politik biasa. Taktik seperti ini bukanlah hal baru. Matthew Simonton dalam bukunya Classical Greek Oligarchy, menyebut taktik ini setidaknya sudah dipraktikkan sejak zaman Pericles dan Plato. Konsekuensinya, baik dulu maupun sekarang, adalah bahwa oligarki nasionalis dapat terus menjalankan kebijakan ekonomi yang menguntungkan orang kaya dan memiliki koneksi yang baik. Kita hendaknya menyadari bahwa kita tidak sedang baik-baik saja. Membingkai ancaman saat ini tidak cukup dengan memperjelas tantangan tetapi juga memperjelas bagaimana demokrasi berbeda—dan apa yang dibutuhkan demokrasi. Demokrasi berarti lebih dari sekadar pemilihan umum, peradilan yang independen, pers yang bebas, dan berbagai norma konstitusional. Agar demokrasi dapat bertahan, harus ada juga kesetaraan ekonomi yang relatif. Jika masyarakat sangat tidak setara secara ekonomi, orang kaya akan mendominasi politik dan mengubah demokrasi menjadi oligarki. Dan harus ada beberapa derajat solidaritas sosial karena, seperti yang dikatakan Lincoln, “Rumah yang terbagi tidak dapat bertahan.” Ezra Klein menyebut, merupakan konsekuensi yang jelas: Orang kaya menggunakan uang mereka untuk memengaruhi politik dan mengatur kebijakan untuk meningkatkan kekayaan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kapasitas mereka untuk memengaruhi politik. Celakanya, pertunjungan seperti itu sudah dipentaskan selama pemerintahan Jokowi. Semoga pemerintahan kini tahu apa yang mesti dilakukan, agar negeri ini sembuh dari kegilaan. (*)
Jawara Banten Siap Mati Melawan Aguan
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PIK-2 Aguan memang menggelisahkan dan membuat marah rakyat dan jawara Banten. Semangat perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa menggelora kembali di dada pemuda, ulama, jawara, pendekar, dan santri-santri tanah Banten. Kesiapan mengeluarkan segala kemampuan dan ilmu ditampilkan dalan acara aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Banten. Sementara Polisi menjaga ketat gerbang dan memelihara kondusivitas aksi. Delegasi beraudiensi dengan anggota Dewan meski di masa reses. DPRD Provinsi Banten didesak agar mampu menyerap, menyuarakan, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Banten yang menolak proyek PIK 2. DPRD Propinsi Banten semestinya menggunakan hak interpelasi, hak angket, hingga pernyataan pendapat soal PIK 2. Banten telah diinjak-injak dan diacak-acak oleh Naga-Naga Cina. Ironinya DPRD justru membisu seribu basa. Komunitas Jawara Macan Kulon, Manggala, Badak Banten dan lainnya bergerak dan menyatakan siap mati melawan Aguan. Dari panggung aksi, simbol golok dipertontonkan dengan tekad berjuang membebaskan tanah banten dari penjajahan Cina tersebut. Aguan dan Antoni Salim harus ditangkap atau diusir. Preman-preman bayarannya ditantang untuk berhadapan dengan para Jawara Banten. Hadir membersamai KH Muhyidin Junaedi, KH Hafidhin, KH Opa Mustofa, KH Jawari, KH Rashim, KH Enting, di samping Ustad Eka Jaya, Marwan Batubara, Soenarko, Ust Ismet, Ahmad Khozinudin, Soeripto, Ida Nurdianti, dr. Yulia, Rizal Fadillah, H. Ar Odeh, Adv Erwin dan aktivis dari APIB Banten, Muhammadiyah, FPPI, FTA, APP TNI, FPI, Ormas Pejabat, GBN, Gerakan Anti Oligarki, Pondok Pesantren, ARM, serta berbagai organisasi Banten lainnya. Pencabutan PSN dan penghentian Proyek PIK 2 adalah harga mati, Prabowo dituntut bertindak tegas dengan memihak pada rakyat bukan menjadi budak oligarki, aparat bersama rakyat harus membongkar patung Naga di PIK 2, bersihkan bumi Banten dari kawasan elit Pecinan, tangkap dan adili Arsin Kades Kohod, Aguan, Antoni Salim, Airlangga dan Jokowi. Nama Tommy Winata mulai disebut dalam Pernyataan Sikap. Banten memiliki sejarah Kesultanan yang unik, khususnya saat perjuangan heroik melawan VOC. Penjajahan politik dan militer Belanda berawal dari perdagangan. Aspek historis ini yang mendorong Banten ingin menjadi Daerah Istimewa berbasis agama dan budaya. Bahkan dalam aksi di depan DPRD kemarin muncul wacana Banten Merdeka. Ini jika pemerintahan Prabowo tidak tegas soal PIK 2. Jawara, ulama, aktivis dan peserta aksi lainnya akan mengagendakan aksi-aksi lanjutan sebagai perjuangan tiada henti melawaaenaen kezaliman dan penjajahan. Perampasan, penggusuran, serta pemiskinan rakyat pribumi yang dilakukan secara masif dan kolusif oleh pengusaha serakah dan penguasa lapar di Indonesia. Wakil rakyat \"ngajedog wae\" tidak peduli pada nasib masyarakat yang semakin terpinggirkan. Bulan Ramadhan bukan waktu untuk istirahat, tetapi bulan peningkatan perjuangan \"syahrul jihad\" sekaligus menjadi bulan kemenangan \"syahrul fath\". Bulan kritik dan aksi-aksi sebagai wujud da\'wah amar ma\'ruf nahi munkar. Dalam konteks agama PIK 2 adalah proyek munkar. Aguan dan berbagai Aguan sejenisnya tidak boleh dibiarkan merajalela. Stop perendahan martabat rakyat di tanah Banten dan bumi Indonesia lainnya.Pribumi harus bangkit, merdeka dan sejahtera. (*)
Negara Masih Kesurupan
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih ARAH politik dan kebijakan negara terasa masih lumpuh, tunduk dan menyerah pada kapitalis oligarki yang sudah menguasai hampir semua kekuatan negara. Teori Robert Michels \"The iron law of Oligargi (hukum besi oligarki ), keadaan masih melanggengkan rezim mobokrasi : secara genuine memiliki arti pemerintahan yang dipegang dan dipimpin oleh rakyat jelata yang tidak mengerti seluk-beluk pemerintahan. Hukum dikendalikan oleh gerakan massa, karena hukum negara macet total. Lahirlah pemimpin, unconstitutional and plain stupid (inkonstitusional dan bodoh). Dampaknya kerusakan, kekejaman dan kekerasan di mana-mana. Ketika negara sudah berubah menjadi \"Neo Liberalism\" saat bersamaan negara sudah dalam kendali para kapitalis Oligarki, semua perangkat negara menjadi jongos pelaksana kebijakan mereka. Hilang lenyap norma keadaban, landasan konstitusi arah negara sudah menjadi sampah. Yang tersisa tinggal kekerasan dan pemaksaan kehendak. Keonaran, kerusuhan, kekejaman, dan kekerasan muncul dari State Corporate Crime (SCC) yang telah menjelma menjadi kekuatan negara didalam negara. Pemimpin mereka memiliki otoritas dan kekuatan dan kekuasaan lebih kuat dari seorang presiden sekalipun yang diakui secara dejure sebagai presiden Indonesia. SCC itu adalah mereka kapitalis pengusaha jahat yang bersekongkol dengan pejabat publik yang terdiri dari unsur- unsur Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Polri dan TNI. Siapapun tanpa kecuali yang tidak seirama dan sejalan dengan para bandit, bandar politik SCC akan digilas, dipersekusi dan di kriminalisasi. Kebijakan jahat mantan presiden Jokowi mestinya dihentikan, terasa masih berjalan seperti pada eranya. \"Aaron Connely\" (sering menjadi analis politik luar negeri Asia Tenggara sejumlah media terkemuka seperti New York Times, Financial Times, Washington Post, BBC, CNN, Reuters, dan AFP) berkomentar : “Jokowi telah membangun hubungan dekat yang unik dengan polisi ... Polisi sekarang bertindak sebagai kekuatan keamanan dan politik aktif membangun kasus hukum melawan lawan pemerintah (dan) membungkam kritik” Saat ini masih terlihat kepolisian sebagai institusi atau kekuatan negara menjadi pengaman dan pengawal State Corporate Crime (kapitalis pengusaha jahat yang bersekongkol dengan pejabat publik. Masih sangat keras dan kejam kejahatan negara kepada rakyatnya, membiarkan rakyat hidup menderita tanpa berbuat sesuatu, keadaan tidak bisa diatasi dengan omon-omon. Harus dengan tindakan tegas dan berani Saat ini rezim masih kebentur akal waras, kena gendam, negara masih kesurupan. (*)
Menganggap Jokowi sebagai Guru Politiknya: Sinyal Akan Datang Petaka dan Bencana Lebih Besar
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih KEUNGGULAN Napoleon terletak pada kesabaran, fleksibilitas dan cara berfikirnya. Ia tidak membayangkan perang sebagai murni bertahan atau murni menyerang. Selalu menggabungkan pertahanan dengan serangan untuk menciptakan perangkap yang sempurna. Indonesia belum ada pemimpin perang sekaliber Napoleon, yang muncul presiden sekelas Jokowi begitu mudah dipaksa masuk perangkap yang membahayakan negara. Sejak dilantiknya Xi Jinping sebagai presiden RRC pada 14 Maret 2013, terkait dengan program BRI, Indonesia dipaksa masuk perangkap di bawah kendali pengaruh dominasi China. Muncul Program Strategis Nasional (PSN) sesungguhnya program rekayasa Xi Jinping yang dititipkan atau diselundupkan melalui Jokowi boneka RRC sejak berkuasa. Terjadinya peristiwa tragis perampasan tanah untuk hunian imigran China, menyamar sebagai tenaga kerja masuk ke Indonesia secara gelap dan besar besaran. Penguasaan pesisir dengan pematokan laut adalah strategi yang diadopsi dari strategi Mao Zedong dikenal dengan \"Desa mengepung Kota” Presiden Prabowo Subianto konon sebagai ahli perang. Seperti masih gagap dalam pertarungan politik, yang sering kali terjadi sangat jahat, keras, keji dan licik, terus menerus minta rakyat yang telah menjadi korban keganasan oligarki agar bersabar. Strategi devensif dengan bersabar hanya bertahan sangat berbahaya, akan menjadikan dirinya terpojok, menjadi kebiasaan yang buruk, mudah diserang dan diramalkan. Berlanjut Presiden Joko Widodo (saat itu) ikut dalam pembukaan Belt and Road Forum (BRF) ke 3 di Great Hall of The People, Beijing, China, Rabu (18/10/2023), Jokowi kembali masuk perangkap dan jebakan RRC lebih dalam. Di hadapan Presiden China Xi Jinping ia mengatakan bahwa IKN Bagian Jalur Sutra China itu sama menyerahkan kedaulatan negara. Menerima dan melaksanakan program Investasi meliputi proyek bandara, jalan raya, kereta api berkecepatan tinggi, pelabuhan, energi, dan infrastruktur, dengan uang pinjaman dari RRC adalah petaka Indonesia akan menjadi negara jajahan. Presiden Jokowi (saat itu) dan seluruh kabinet Indonesia Maju bersuka ria mendapatkan uang hutang , apapun alasannya adalah ketololan yang nyata. Fakta membuktikan dalam satu dekade sejak peluncurannya BRI memberikan pinjaman, siasat licik terjadi, proyek-proyek tidak berkelanjutan, mulai limbung nabrak APBN. Sekarang bencana kehancuran dari jebakan dan perangkap strategi Mao Zedong “Desa mengepung Kota” diadopsi oleh Xi Jinping telah menekan dan menerkam Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dalam keadaan sangat sulit, terus beretorika menerapkan strategi politik devensif tanpa keberanian ambil tindakan progresif, gamang dan ragu masih dalam bayang bayang Jokowi (guru politiknya). Kalau Presiden Prabowo Subianto tidak bisa segera keluar dari pengaruh politik Jokowi yang sudah menyandang sebagai penghianat negara sebagai boneka Oligarki dan RRC adalah sinyal akan datang petaka dan bencana yang lebih besar. (*)
The Myth of Prabowo
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan MEMANDANG manusia termasuk pemimpin harus proporsional, ada kelebihan adapula kekurangan. Membuat mitos adalah kebodohan dan dapat terjebak pada penglihatan yang kabur. Tidak ada yang sempurna kecuali Nabi. Imam dalam kegiatan ritual saja bisa khilaf atau lupa bahkan salah. Jadi standardnya pada aspek ketuhanan, moral, amanah, dan keahlian. Konsep yang dinarasikan tertulis atau dipidatokan harus dilaksanakan semaksimal mungkin. Upayanya harus nyata. Jika dia muslim maka tentu mengetahui bahwa Tuhan benci dan marah pada orang yang cuma bisa bicara tapi tidak ada bukti kerja (QS Ash Shaff 3) dan nanti akan dikabarkan bukan yang direncanakan tetapi dikerjakan atau diamalkan (QS Al Hasyr 18). Mitos adalah pendewaan atas penilaian kapasitas berlebihan pada seseorang atau benda. Kadang tidak terjangkau oleh cerapan indera. Dianggap benar padahal tidak berbukti. Bukan hanya di dunia supranatural mitos itu muncul, yang berbau sains pun ada misal tangan berkeringat tanda sakit jantung, makan biji jambu menyebabkan usus buntu, atau apel jatuh ke kepala karena gravitasi. Pada diri Presiden Prabowo juga melekat myth atau mitos. Misalnya tidak berpisah dengan Jokowi adalah strategi, semua yang tidak dimengerti masyarakat termasuk tidak memasalahkan kecacatan Gibran juga strategi. Mitos Prabowo itu ahli strategi membuat semua tindakan Prabowo menjadi benar. Kepercayaan dibangun atas dasar bahwa kita belum memahami strategi Prabowo. Mitos lain adalah Prabowo itu timbul tenggelam bersama rakyat, siap mati demi rakyat, artinya kebijakan yang diambil selalu berorientasi pada kepentingan rakyat, sehingga pemihakan pada oligarki pun dimaklumi demi rakyat juga. Tidak konsisten dalam penegakan hukum difahami sebagai tahapan untuk menjaga kondusivitas rakyat. Dibangun mitos bahwa Prabowo adalah Presiden cinta rakyat. Mitos ketiga adalah Prabowo itu figur yang ulet atau gigih. Berkali-kali maju sebagai kandidat Presiden dan gagal, tidak menyurutkan tekad untuk terus menjadi Presiden. Dengan bantuan dan merapat pada Jokowi akhirnya jadilah Prabowo sebagai Presiden. Tentu Jokowi harus dilindungi tidak boleh dikuyu-kuyu. Gigih pula dalam melawan peng-kuyu kuyu Jokowi. Namanya mitos dipercaya tanpa kajian kritis atau pengujian. Tidak peduli bahwa membela Jokowi habis-habisan itu jahat dan melawan kehendak rakyat. Strategi, kilahnya. Berkongsi dengan RRC atau naga juga disebut demi rakyat, padahal rakyat menderita akibat tergusur dan terjajah oleh naga kuning itu. Sesungguhnya bukan gigih atau ulet dalam menangnya Prabowo, tetapi frustrasi berkompetisi dengan cara jujur dan elegan. Curang pun oke bersama sang guru politik yang bernama Jokowi. The myth bukan demit, tetapi membangun politik mitos adalah pembodohan nyata bagi rakyat. Pencerahan atau pencerdasan menjadi tuntutan agar Indonesia memiliki sumber daya manusia yang maju dan unggul. The myth of Prabowo harus dieliminasi dan diganti dengan politik yang lebih rasional. Prabowo jangan mengeksploiasi kepalsuan strategi, kerakyatan dan kegigihan. Kita butuh pemimpin yang transparan, jujur, adil, berperasaan, dan menggembirakan rakyat semesta. Bukan pemimpin yang gemar memanipulasi narasi untuk kepentingan pribadi dan kroni. Cukuplah politik mitos itu hanya pada Jokowi dan tidak pada Prabowo. Bila sama saja, maka the myth of Prabowo akan bergeser menjadi dedemit Prabowo. Murid Jokowi sang raja dedemit dari Solo. (*).
Kembalilah DPR dan DPD pada Pangkuan Rakyat, Demokrasi Pancasila bukan Korporasi
Oleh Ida N Kusdianti | Sekjen FTA SEGALA regulasi sudah banyak yang keluar dari rel yang seharusnya. Hegemoni ketua partai sudah melampaui batas. DPR yang seharusnya loyal pada rakyat, kini telah berubah kiblat pada ketua partai sehingga demokrasi Pancasila yang dijadikan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah kehilangan ruh. Ini terjadi karena ketika anggota DPR tidak sejalan dengan keputusan ketua partai, maka akan menjadi masalah di kemudian hari. Kembali saya koreksi tentang Undang- undang MD3 yang mengubah warna demokrasi menjadi kekuatan Ketua Partai yang berujung pada kekebalan hukum anggota DPR. Mereka sulit untuk disentuh secara hukum karena mekanisme yang berbelit-belit. Undang-undang MD3 memang memiliki beberapa kontroversi yang membuat demokrasi di Indonesia terasa seperti demokrasi korporasi. Salah satu alasan utamanya adalah dominasi hegemoni ketua partai dalam proses legislasi. Dalam UU MD3, terdapat beberapa pasal yang dianggap bermasalah, seperti pasal tentang kriminalisasi terhadap orang yang dianggap merendahkan citra DPR, serta pasal tentang izin pemeriksaan terhadap anggota DPR yang melibatkan MKD. Hal ini membuat banyak pihak khawatir bahwa UU MD3 akan membuat DPR menjadi semakin sulit diproses secara hukum. Selain itu, proses pembahasan UU MD3 juga dianggap tidak transparan dan tidak melibatkan masyarakat secara cukup. Hal ini membuat banyak pihak merasa bahwa UU MD3 tidak merepresentasikan kepentingan rakyat, melainkan hanya kepentingan elit politiik. Perlu diingat bahwa UU MD3 juga memiliki beberapa tujuan yang positif, seperti meningkatkan kualitas legislasi dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam dan transparan untuk mengetahui apakah UU MD3 benar-benar membuat demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi korporasi? Pada 10 Februari 2025, FTA (Forum Tanah Air) diundang oleh tim ahli Komisi 2 DPR RI. Kami berdiskusi tentang permohonan untuk DPR RI bisa medengarkan suara rakyat secara langsung mengenai isu besar menyangkut kedaualatan rakyat dan kedaulatan bangsa, yaitu PSN PIK 2. Saat ini segala cara sedang kita upayakan, memperjuangkan hak rakyat, kedaulatan rakyat dan bangsa yang sudah dalam genggaman penjajah yang dimuluskan oleh para pengkhianat. Hak rakyat untuk bicara langsung, dan kami memaksa untuk DPR RI menerima kami di RDPU yang akan datang. Ini bukan tentang satu atau dua daerah, tapi tentang seluruh daerah, sepanjang pesisir Indonesia yang sudah diplot oleh penjahat bangsa. Rakyat butuh bicara langsung di DPR RI, karena suara rakyat adalah suara murni hidup dan penghidupan mereka saat ini, sebab DPRlah sejatinya menjadi tempat rakyat mengadu. Ini riil bagaimana rakyat memperjuangkan hak dan kedaulatannya. Rakyat bicara anda mendengar dan tindaklanjuti sebelum kemarahan kami luapkan di Parlemen Jalanan dengan jumlah yang tidak terduga. Dengarkan suara rakyat langsung tentang PSN PIK 2, bagaimana mereka diintimidasi, diteror, diancam..dan ini bukan HOAX. Jadi tidak ada KATANYA...biarkan rakyat SPEAK UP langsung..di dalam Gedung Rakyat. Kita akan lihat bagaimana kelanjutan langkah wakil rakyat, mau menjadi corong rakyat atau hanya jadi corong pengkhianat...jika ya..maka HAK RECALL harus ada. Berjuang tanpa lelah, sejengkal tanah sangat berarti demi sebuah harga diri bangsa. #Tangkap Jokowi#Tangkap Aguan#BatalkanPSNPIK2#BantenBergerak#ForumTanahAir#FTAFightingForBrighterIndonesia#KembaliKeUUD1945Asli (*)
Karena Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga, Arus Kemarahan Rakyat Membesar
Oleh Sutoyo Abadi | Koordinator Kajian Politik Merah Putih HANYA beberapa jam usai kembali menegaskan kesetiannya pada Jokowi, bahkan seolah menuding ada yang akan memecah belah, mengadu domba dan memisahkan dirinya dari Jokowi,.sontak reaksi kemarahan rakyat kembali membara. Ada yang meyakini bahwa : \"itu hanya taktik politik Prabowo merangkul kepala, menebas kaki dan tangan loyalis Jokowi. Prabowo sedang bermanuver untuk melucuti dan akan memperbaiki dari dalam\" Itu hanya omong kosong dari pikiran lemah, watak menyerah, mengalah bahkan memiliki tipe oportunis. Teori politik murahan dari gorong - gorong, manusia pengkhianat, aktor perusak negara dirangkul dan diposisikan istimewa dengan alasan akan memperbaiki dari dalam. Membuat narasi konyol sekadar hanya untuk menutupi kelemahan dan kekurangannya dengan pernyataan hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang menggambarkan sesuatu secara berlebihan, sehingga seringkali sulit dipahami atau kurang masuk akal\" Benar komentar netizen bahwa dalam sejarah perubahan politik, perjuangan dari dalam kekuasaan tak pernah menghasilkan perubahan yang dapat menjawab berbagai persoalan yang terjadi di tengah kehidupan, yang muncul justru konspirasi kejahatan. Sejak menjadi Menhan Prabowo tengelam masuk kedalam pikiran dan angan-angan Jokowi, sampai mengakui Jokowi sebagai guru politiknya. Sadar atau tidak selama itu Prabowo di warnai bukan mewarnai keadaan. Ucapan Presiden Prabowo akan tetap melindungi Jokowi, membawa dampak politik fundamental : \"Rusak susu sebelanga - karena nila setitik rusak susu sebelanga\". mungkin itu kesalahan kecil dapat menyebabkan semua hal menjadi kacau. Simpati dan dukungan rakyat untuk Prabowo Subianto yang mulai membesar, pudar seketika karena meremehkan hal-hal kecil yang dapat berdampak besar. Prabowo menuai kemarahan, cemoohan dan spekulasi bahwa Prabowo tidak berbeda dengan Jokowi. Media sosial mendidih, memotret aneka ekspresi kekecewaan yang mendalam. Arus kemarahan rakyat akan terus membesar menuntut keadilan dalam bernegara. Bahkan desakan adili Jokowi telah menjadi jargon revolusi, tidak akan bisa di padamkan. Semua terpulang pada Presiden Prabowo Subianto akan ikuti Jokowi (oligarki) atau berpihak kepada rakyat sesuai amanah Pembukaan UUD 45, semua omon - omon atau omong kosong sudak tidak ada tempatnya lagi. (*)
Prabowo Mulai Blunder
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan ADA yang ingin pisahkan saya dengan Jokowi, lucu. Itu diungkap Prabowo dalam Kongres Muslimat NU di Surabaya. Ia minta mantan Presiden itu tidak dikuyo kuyo, dijelek-jelekin. Weleh tampaknya ucapan Prabowo itu memupus harapan banyak orang agar Prabowo konsisten dengan ucapannya untuk menegakkan hukum. Adili Jokowi itu adalah proses hukum yang bersandarkan pada track record buruk selama Jokowi memimpin bangsa. Prabowo ternyata bersikap tidak strategis, tidak proporsional, dan terlalu mendahulukan subyektivitas hubungan pribadi dengan Jokowi. Payah jika Presiden tidak memahami makna-makna dan perasaan hukum rakyatnya. Omong kosong jika ia bicara tentang rakyat, rakyat, dan rakyat. Harapan yang digantungkan kepada Prabowo agar bertindak obyektif atas Jokowi akan sirna bila harapan itu ternyata dianggap sebagai adu domba. Prabowo bukan pemimpin hebat, kegagalan berkompetisi pada beberapa Pilpres berujung pada sikap frustrasi. Ia berkhianat atas karakter gigih, jujur, dan mandiri. Ia menggantungkan lehernya pada bantuan dan kendali Jokowi. Rela menjadi budak yang patuh kepada guru politiknya. Padahal sebagian rakyat menganggap guru politik itu perampok, koruptor, tukang bohong dan pelanggar hak asasi manusia. Blunder pertama dan utama Prabowo sebagai Presiden adalah melindungi Jokowi tanpa syarat. Menjadi bagian dari masalah negara. Banyak aktivis dan pendukung kritis siap membantu Prabowo sepanjang ia melepaskan Jokowi. Ini bukan persoalan adu domba justru menolong Prabowo agar tidak menjadi domba. Domba yang digembalakan oleh Srigala. Prabowo mesti pisah dengan Jokowi. Prabowo adalah Presiden, Jokowi itu Presiden sebelumnya. Jangan campurkan baurkan jasa pribadi dengan kewajiban ketatanegaraan. Kesetiaan kepada partai saja seharusnya berakhir setelah kesetiaan pada negara mulai. Prabowo tidak perlu sering teriak didukung rakyat karena banyak juga rakyat yang berkeyakinan bahwa Prabowo itu menang dengan curang. Skandal Bansos Jokowi, Sirekap, kerja pejabat hingga mobilisasi aparat memberi indikasi manipulasi atas suara rakyat. Rakyat dapat memaklumi mungkin memaafkan asal Prabowo berubah dan kembali ke jatidirinya yang tidak menjadi domba. Menunaikan amanah dan menegakkan hukum dalam realita bukan cita-cita. Yang ditunggu bukti bukan janji atau mimpi-mimpi. Ketika rakyat sudah terlalu lama ditipu oleh janji palsu dan dibuat terlena oleh jampi-jampi Jokowi, maka Prabowo mesti mengubah semua. Bukan justru menjadi boneka dan pelanjut dari budaya basa-basi dan janji-janji. Kalau demikian, maka sama saja. Jika Jokowi adalah Presiden bohong-bohong, maka Prabowo itu Presiden omon-omon. Musibah rakyat belum berakhir. Presidennya masih menjadi pikiran dan beban dari rakyat. (*)
POPULER
