INTERNASIONAL
Misi PBB Diminta Zelenskyy untuk Menengok Infrastruktur Energi Ukraina
Jakarta, FNN - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy meminta misi ahli dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengunjungi dan menilai kehancuran infrastruktur energi Ukraina untuk dapat memulai upaya pemulihan.\"Kami telah mengusulkan mengirim misi ahli PBB ke objek-objek infrastruktur energi kritis Ukraina untuk menilai kehancuran dan kebutuhan untuk pemulihan, serta untuk mencegah kehancuran mereka lebih lanjut,\" kata Zelenskyy saat menyampaikan pidato secara virtual pada rangkaian acara KTT G20 yang berlangsung di Bali, Selasa.\"Pengiriman misi ini perlu dipercepat,\" ujar Presiden Ukraina itu pada KTT yang resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo, dan dihadiri oleh 17 pemimpin anggota G20, termasuk Presiden AS Joe Biden, Presiden Turkiye Recep Erdogan dan Presiden China Xi Jinping.Dia menyebutkan bahwa sekitar 40 persen infrastruktur energi Ukraina telah hancur akibat perang dengan Rusia.Dalam pidatonya, Zelenskyy juga menyerukan kepada para pemimpin negara Kelompok 20 ekonomi besar dunia (G20) tentang pentingnya menangani masalah keamanan energi.Menurut dia, kunjungan misi ahli PBB ke objek infrastruktur energi Ukraina akan menjadi kontribusi nyata dari komunitas internasional untuk stabilisasi keadaan energi di Ukraina dan Eropa, dan pada gilirannya di pasar energi global.\"Kita juga harus mengambil langkah mendasar agar sumber energi tidak lagi digunakan sebagai senjata,\" ucap Zelenskyy.Keamanan energi merupakan salah satu isu utama dari sejumlah masalah global yang dibahas dalam pertemuan G20 saat banyak negara di dunia, terutama di Eropa, sedang mengalami lonjakan harga energi.G20 merupakan forum internasional yang dibentuk untuk mengatasi isu-isu terkait tata kelola ekonomi global. G20 terdiri dari 19 negara anggota --Argentina, Australia, Brazil, Kanada, China, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat-- dan Uni Eropa.Indonesia pada tahun ini memegang Kepresidenan G20, dan KTT G20 ke-17 berlangsung pada 15-16 November 2022 di Nusa Dua, Bali.(Sof/ANTARA)
Xi-Biden Mencapai Kesepakatan tentang Hubungan Bilateral dan Bahas Isu Ukraina
Jakarta, FNN - Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Senin (14/11) mencapai serangkaian kesepakatan tentang menjaga dialog dan koordinasi bilateral di berbagai bidang, dan saling bertukar pandangan soal isu Ukraina.Bertemu sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 20 (Group of 20/G20) diadakan di Pulau Bali, kedua presiden menyepakati bahwa tim diplomatik mereka harus menjaga komunikasi strategis dan melakukan konsultasi secara rutin.Tim keuangan mereka akan terus melakukan dialog dan koordinasi terkait kebijakan makroekonomi, hubungan ekonomi, dan perdagangan; serta bahwa kedua negara akan bersama-sama mengupayakan keberhasilan pelaksanaan Konferensi Para Pihak Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim ke-27 (COP27).Mereka juga mencapai pemahaman bersama untuk menjalin dialog dan kerja sama di bidang kesehatan masyarakat, pertanian, dan ketahanan pangan, serta sepakat untuk memanfaatkan kelompok kerja gabungan China-AS dengan baik guna mendorong penyelesaian lebih banyak isu.Mereka juga sepakat bahwa pertukaran antarmasyarakat merupakan hal yang sangat penting, dan berjanji akan mendorong perluasan pertukaran semacam itu di semua sektor.Terkait krisis Ukraina, Xi menyatakan bahwa China sangat khawatir terkait situasi saat ini di Ukraina. Xi menguraikan empat poin tentang apa yang harus dilakukan yang diusulkannya tak lama setelah pecahnya krisis tersebut dan empat hal yang harus dilakukan bersama oleh masyarakat internasional yang diusulkannya baru-baru ini.Xi menuturkan bahwa dalam menghadapi krisis global dan rumit seperti yang terjadi di Ukraina, penting untuk memberikan perhatian yang serius terkait tiga poin. Pertama, konflik dan perang tidak menghasilkan pemenang. Kedua, tidak ada solusi yang sederhana bagi isu yang kompleks. Ketiga, konfrontasi antara negara-negara besar harus dihindari.Xi menyampaikan bahwa selama ini China selalu berpihak pada perdamaian dan akan terus mendukung pembicaraan damai. China mendukung dan menantikan dimulainya kembali pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina, dan berharap AS, NATO, dan Uni Eropa (UE) akan menjalin dialog yang komprehensif dengan Rusia.Kedua presiden menganggap pertemuan tersebut sebagai pertemuan yang mendalam, jujur, dan konstruktif. Mereka menginstruksikan tim masing-masing untuk segera menindaklanjuti dan mengimplementasikan sejumlah pemahaman bersama krusial yang dicapai oleh kedua presiden, dan mengambil tindakan konkret guna mengembalikan hubungan China-AS ke jalur pengembangan yang stabil. Kedua presiden sepakat untuk menjaga kontak rutin.(Sof/ANTARA)
Kepada Pemimpin G20, Ukraina Menyampaikan Formula Perdamaian Dunia
Jakarta, FNN - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melalui pidato virtual menyampaikan formula perdamaian dunia dari Ukraina kepada para pemimpin negara yang menghadiri rangkaian acara KTT G20 yang berlangsung di Bali.\"Bukankah kami harus mencoba menerapkan formula perdamaian kami untuk menyelamatkan ribuan jiwa dan melindungi dunia dari destabilisasi baru? Itulah mengapa saya ingin menyajikan visi kami tentang jalan menuju perdamaian ... bagaimana untuk benar-benar mencapainya,\" ujar Zelenskyy dalam pidato virtual pada Selasa.Presiden Ukraina itu pun sebelumnya di Sidang Majelis Umum PBB pada September, telah menyampaikan formula Ukraina untuk perdamaian dunia itu.Menurut Zelenskyy, saat semua langkah anti-perang dilaksanakan, ketika keamanan dan keadilan mulai dipulihkan, pertemuan para pihak -- terutama Ukraina dan Rusia -- harus dilakukan. Selanjutnya, sebuah surat atau dokumen yang menandai berakhirnya perang harus ditandatangani.\"Saya tekankan ... setiap tantangan dalam perjalanan menuju perdamaian ini tidak memakan banyak waktu. Maksimal satu bulan untuk satu poin. Bagi sebagian (hal) ... cukup beberapa hari,\" katanya.Dia pun menyebutkan tentang pengalaman positif dengan inisiatif ekspor biji-bijian yang ditengahi oleh PBB dan Turki sehingga Rusia dan Ukraina dapat sepakat untuk melanjutkan perdagangan biji-bijian.\"Kita sudah memiliki tentang bagaimana cara kerjanya. Ada PBB dan dua belah pihak dalam perjanjian, yakni di satu sisi Ukraina, Turki dan PBB, dan di sisi lain Rusia, Turki dan PBB,\" jelasnya.\"Dengan cara yang sama, terwujudnya setiap poin yang baru saja saya suarakan dapat berhasil, di mana para pihak dapat menjadi negara-negara yang siap untuk memimpin keputusan dalam poin ini atau itu,\" lanjutnya.Presiden Ukraina itu pun kembali menekankan pentingnya kepatuhan negara-negara pada Piagam PBB dan pemulihan ketertiban dunia, penghentian permusuhan dan tindakan tempur, kembalinya keadilan, mencegah eskalasi, serta pertemuan para pihak dan fiksasi pengakhiran perang.\"Para pemimpin yang terhormat. Saya menyebut arahan yang dapat Anda pilih sendiri ... bagaimana cara menjadi rekan pencipta perdamaian. Silakan pilih arah kepemimpinan (Anda) ... dan bersama-sama kita pasti akan menerapkan formula perdamaian,\" ucap Zelenskyy menambahkan.(Ida/ANTARA)
Ketua DPD RI Berharap Kolaborasi Efektif untuk Hasilkan Rekomendasi Bagi Pemimpin Dunia
Denpasar, FNN – KTT G20 yang berlangsung di Bali, 15-16 November 2022, diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi untuk para pemimpin dunia. Menurut Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, hal tersebut bisa diwujudkan lewat kolaborasi antar unsur pemerintah dan non pemerintah. “Faktanya, besar harapan dunia terhadap hasil keputusan yang dihasilkan pada G20 di Indonesia. Terutama terkait pemulihan ekonomi global,” kata LaNyalla, saat tiba di Bali dalam agenda menghadiri KTT, Senin (14/11/2022). Menurutnya, hal yang sangat krusial ini harus diwujudkan melalui kolaborasi global. \"Sehingga mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama,\" ujarnya. LaNyalla yakin tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial yang terjadi saat ini dapat dipecahkan bersama melalui keputusan bersama di tingkat Sherpa G20. “Sebagai salah satu workstream, komitmen bersama tingkat Sherpa diharapkan mampu memberikan rekomendasi terbaik yang dapat ditetapkan oleh para Kepala Negara dan Pemerintahan negara anggota G20 pada KTT G20 ini,\" ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu menambahkan, Indonesia harus mampu memberikan jalan tengah dalam mendapatkan rekomendasi terbaik untuk kepentingan dunia global. \"Oleh karena itu, saya mendorong terjadinya kolaborasi yang dibangun Indonesia, baik dari unsur pemerintah maupun kelompok non-pemerintah, serta stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi,\" katanya. Pertemuan Sherpa G20 keempat yang sekaligus merupakan pertemuan terakhir menyongsong KTT G20 dalam Presidensi G20 Indonesia, telah dilangsungkan di Jimbaran, Bali, 11-14 November. Ketua DPD RI tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali untuk menghadiri KTT G20, pada Senin (14/11/2022). LaNyalla didampingi Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi, Staf Khusus Ketua DPD RI Brigjen Pol Amostian, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman dan Kabag Sekretariat Ketua DPD RI Azmaryadhy. (mth/*)
Biden Mengucapkan Selamat kepada Indonesia Atas Penyelenggaraan KTT G20
Jakarta, FNN - Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo pada Senin di Bali, menyampaikan ucapan selamat atas suksesnya penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi dan presidensi G20 oleh Indonesia.Dalam pertemuan tersebut, menurut keterangan Kedutaan Besar AS di Jakarta pada Senin, Presiden Biden menggarisbawahi pentingnya Kemitraan Strategis AS-Indonesia, dan kedua pemimpin mendiskusikan sejumlah cara untuk memperkuat kemitraan tersebut.Presiden AS itu pun mengutarakan dukungan terhadap kepemimpinan Indonesia di Indo-Pasifik sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dan pendukung kuat tatanan internasional berbasis aturan.Selanjutnya, Presiden Biden dan Presiden Jokowi juga membicarakan kedudukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, dan Biden menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat terhadap sentralitas ASEAN serta dukungan terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden Biden pada KTT G20 di Indonesia. \"Presiden Biden, selamat datang di Bali. Saya mengapresiasi kehadiran Presiden Biden pada KTT G20 ini,\" ucap Presiden Jokowi.Presiden Jokowi pun menyampaikan harapan agar KTT G20 itu dapat menghasilkan kerja sama yang konkret. \"Saya berharap KTT G20 ini akan dapat menghasilkan kerja sama konkret yang dapat membantu dunia dalam pemulihan ekonomi global,\" ujar Jokowi.Pemerintah Indonesia berharap semua negara G20 dapat memberikan fleksibilitas agar komitmen konkret hasil KTT dapat tercapai.(Sof/ANTARA)
Sekjen PBB dan Direktur Pelaksana IMF tiba di Bali untuk KTT G20
Nusa Dua, Bali, FNN - Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres dan Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva tiba di Bali untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.Guterres dan Georgieva tiba dalam waktu yang hampir bersamaan, sekitar pukul 18.50. Dalam siaran langsung dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyambut Guterres, kemudian mereka masuk ke ruangan khusus menyambut tamu kenegaraan. Tidak lama setelah kedatangan Guterres, Georgieva datang.Selain PBB dan IMF, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Direktur Jenderal World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus juga sudah tiba di Bali malam ini.Menteri Luar Negeri Brazil Carlos Alberto Franco França juga tiba di Bali, dia disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.Sejumlah petinggi dari berbagai negara dijadwalkan datang sampai Senin malam untuk menghadiri KTT G20 keesokan harinya. Sore ini, Perdana Menteri Justin Trudeau dan Presiden China Xi Jinping tiba di Bali.Selain Trudeau dan Xi Jinping, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan sudah berada di Bali hari ini.Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di Bali pada Minggu (13/11) malam.Presidensi G20 Indonesia mengusung tiga agenda prioritas, yakni yaitu arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi berkelanjutan.Sebanyak 17 kepala negara dan pemerintahan anggota G20 akan hadir di KTT G20 di Apurva, Kempinski Hotel, Nusa Dua, Bali pada 15-16 November. Para delegasi, menurut rencana, akan diajak untuk mengunjungi Taman Hutan Rakyat Ngurah Rai dan taman Budaya Garuda Wisnu Kencana.(Sof/ANTARA)
Dibutuhkan Solidaritas dan Kerja Sama yang Kuat untuk Mengatasi Krisis Global
Jakarta, FNN - Sejarah dipenuhi oleh krisis, dan dari krisis itu dunia bangkit sebagai tempat yang lebih aman dan lebih baik. Masa-masa kritis itu menunjukkan bahwa persatuan dan kerja sama global adalah kekuatan penting untuk mengubah keadaan.Di seluruh dunia, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan terus merajalela. Ekonomi global tertatih-tatih menuju jurang, dan bangkitnya kembali proteksionisme, unilateralisme, dan hegemonisme menjadi ancaman besar bagi perdamaian dan pembangunan dunia, belum lagi berbagai macam tantangan global mendesak lainnya seperti perubahan iklim.Ketika para pemimpin dari 20 ekonomi utama dunia bersiap untuk bertemu di Bali, tidak dapat dipungkiri bahwa penting bagi mereka untuk mengirimkan pesan yang jelas tentang menjunjung tinggi solidaritas serta menolak pola pikir menang-kalah (zero-sum) dan konfrontasi blok.Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 20 (G20) di Bali, yang mengusung tema \"Pulih Bersama, Bangkit Lebih Kuat\" (Recover Together, Recover Stronger), mengungkapkan realisme bahwa hanya dengan mendorong dan menyinergikan upaya internasional, umat manusia akan mampu mengatasi berbagai tantangan berat saat ini dan menjadi sejahtera di masa depan. Saat ini, dunia juga sangat membutuhkan ekonomi-ekonomi utama ini untuk memperkuat koordinasi kebijakan makroekonomi. Negara maju tertentu terus membuat kebijakan moneter yang agresif tanpa pertimbangan yang cukup mengenai dampaknya di belahan dunia lain, terutama di negara berkembang. Pemulihan ekonomi global yang lebih kuat membutuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan keterbukaan yang lebih besar. Sebagai ekonomi-ekonomi terdepan di dunia, negara-negara G20 perlu mengirimkan pesan yang jelas untuk menentang unilateralisme, proteksionisme, dan apa yang disebut sebagai keyakinan yang salah terkait pemisahan (decoupling).Mereka juga harus berkomitmen untuk membangun ekonomi dunia yang terbuka dan memfasilitasi arus talenta dan teknologi, faktor-faktor penting dalam mendorong kekuatan pertumbuhan baru dalam pemulihan yang kuat dan berkelanjutan. COVID-19 tentunya tidak akan menjadi krisis kesehatan global terakhir. Dengan pengaruh yang dimiliki oleh negara-negara anggotanya, G20 harus memimpin dalam upaya bersama untuk memperkuat ketahanan kesehatan global dan membantu menjadikan sistem kesehatan global lebih inklusif, adil, dan tanggap terhadap krisis.Jika sejarah dijadikan pedoman, masa depan umat manusia bergantung pada solidaritas dan penyelesaian masalah di masa-masa sulit. Semua negara menaiki bahtera raksasa yang menjadi penopang masa depan mereka. Itulah cara agar mereka bisa menjadi cukup kuat untuk menghadapi badai bersama.Berdiri di persimpangan penting dalam sejarah umat manusia, ekonomi-ekonomi utama dunia memikul tanggung jawab yang signifikan untuk tetap berada di jalur yang benar. Berkomitmen untuk membagikan peluang pengembangannya dengan seluruh dunia, China membuktikan ucapannya tentang keterbukaan dan bekerja sama dengan seluruh dunia.Dalam upacara pembukaan Pameran Impor Internasional China (China International Import Expo/CIIE) kelima pada awal bulan ini, Presiden China Xi Jinping mengatakan China akan bekerja sama dengan semua negara dan semua pihak untuk membagikan peluang di pasarnya yang luas, dari keterbukaan institusionalnya, dan dari kerja sama internasional yang diperdalam.\"China siap bekerja sama dengan semua negara untuk mempraktikkan multilateralisme sejati, membangun lebih banyak konsensus untuk keterbukaan, bersama-sama mengatasi kesulitan dan tantangan yang dihadapi pertumbuhan ekonomi global, dan memastikan bahwa komitmen kami terhadap keterbukaan akan membawa prospek yang luas bagi pembangunan global,\" ujar Xi.Umat manusia sekali lagi berada di titik kritis, dan semua mata tertuju pada para pemimpin. G20, yang menyumbangkan sekitar dua pertiga populasi dunia dan mewakili lebih dari 80 persen produk domestik bruto dunia serta 75 persen perdagangan internasional, harus menanggapi seruan tersebut dan bekerja sama untuk mengamankan pemulihan dan kemakmuran ekonomi global.(Sof/ANTARA)
PM Inggris Akan Menyampaikan 5 Rencana Ekonomi pada KTT G20
Jakarta, FNN - Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 di Bali di mana ia akan menyampaikan lima rencana ekonomi pada forum internasional itu.\"Perdana Menteri Sunak tiba di KTT G20 di Indonesia pada Senin untuk berdiskusi dengan negara-negara ekonomi terbesar dunia,\" demikian menurut Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dalam keterangannya pada Senin.Para pemimpin anggota G20 pertama kali bertemu pada krisis ekonomi 2008, dan melihat fakta bahwa sistem ekonomi internasional yang kompleks tidak dapat berfungsi tanpa aksi yang terkoordinasi dari negara-negara dengan perekonomian terbesar.Tahun ini, dunia akan kembali melihat G20 untuk memastikan kestabilan pasar internasional dan meringankan beban masyarakat termiskin dunia.Menurut Kedubes Inggris, Sunak akan menyuarakan aksi global yang terkoordinasi untuk mengatasi ketidakstabilan perekonomian internasional dan menangani kenaikan biaya hidup pada KTT G20 pekan ini.\"Namun, mengatasi krisis ekonomi terbesar dalam dekade ini memerlukan usaha bersama dari negara dengan perekonomian terbesar dunia – ini bukanlah masalah yang bisa kita atasi sendiri,\" kata Sunak, seperti disampaikan dalam keterangan tersebut.Untuk itu, Sunak menetapkan lima rencana ekonomi untuk para pemimpin dunia guna mengatasi ketidakstabilan global, yang meliputi perubahan ke pasar energi global, suplai makanan internasional dan sistem keuangan dunia.Di bawah lima rencana ekonomi tersebut, Perdana Menteri Inggris akan meminta para anggota G20 untuk melakukan lima hal utama.Pertama, anggota G20 harus mengarahkan bantuan langsung pemerintah secara efektif ke orang-orang yang paling membutuhkan, baik di negara sendiri maupun secara internasional.\"Menciptakan sistem internasional yang stabil yang akan melindungi mereka yang paling lemah akan menjadi inti dari rencana ini,\" kata Sunak, seperti disampaikan dalam keterangan tersebut.Kedua, anggota G20 harus mengakhiri penggunaan produksi dan distribusi makanan sebagai \"senjata\" serta mengambil tindakan segera untuk mendukung perdagangan makanan global guna menurunkan biaya hidup bagi semua orang dan menyelamatkan mereka yang terancam kelaparan.Ketiga, anggota G20 harus memperkuat keamanan energi dan mengurangi ketergantungan energi hanya pada sejumlah pihak, terutama melalui kerja sama dengan para mitra untuk membuka investasi yang dibutuhkan guna mempercepat transisi ke energi hijau.Keempat, anggota G20 harus membuka perdagangan global, termasuk dengan meningkatkan persetujuan perdagangan bebas bilateral dan dengan reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).Kelima, anggota G20 harus memberikan (bantuan) keuangan yang jujur dan transparan sehingga dapat diandalkan untuk membantu negara berkembang untuk tumbuh secara berkelanjutan serta memastikan sistem keuangan internasional memiliki daya yang dibutuhkan untuk membantu negara berkembang tumbuh tanpa adanya ketergantungan pada pemberi pinjaman.Kelima rencana ekonomi itu menjadi bagian dari usaha Perdana Menteri Inggris untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan kepercayaan pada agenda pemerintahannya.Hal itu juga berarti Inggris berupaya menjadi anggota (G20) yang konstruktif dan dapat diandalkan bagi perekonomian dunia dan menggunakan pengaruhnya untuk menciptakan sistem ekonomi internasional yang lebih kuat.(Ida/ANTARA)
Xi Jinping Jadwalkan Pembicaraan Formal Dengan Jokowi
Beijing, FNN - Presiden China Xi Jinping akan melakukan pembicaraan formal dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali.\"Ini adalah pertemuan kedua antara kedua presiden setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke China pada Juli tahun ini,\" kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Zhao Lijian di Beijing, Jumat.Menurut dia, China dan Indonesia sebagai sesama negara berkembang memiliki kepentingan yang besar dan luas untuk dikerjasamakan. \"Di bawah bimbingan strategis kedua presiden, China dan Indonesia semakin memperkuat pola baru dalam hubungan bilateral yang digerakkan oleh kerja sama politik, ekonomi, budaya, dan maritim,\" ujarnya.Ia menganggap kerja sama China dengan Indonesia telah menjadi contoh yang baik bagi negara-negara berkembang lainnya. \"China berharap dapat terus bekerja sama dengan Indonesia dalam meningkatkan rasa saling percaya dan proyek pembangunan berkualitas dalam kerangka Belt and Road (Prakarsa Sabuk Jalan),\" kata Zhao dalam pengarahan pers rutin itu.Zhao juga menekankan bahwa China mendukung Presidensi G20 Indonesia, yang mengusung tema \'Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat\'. \"Kami berharap semua pihak akan bekerja untuk membangun konsensus dan memajukan kerja sama dalam mendorong pemulihan ekonomi global dan mengimplementasikan Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan,\" ucap Zhao menambahkan.Xi Jinping akan menghadiri KTT G20 di Bali pada 14-17 November. Dari Bali, Xi kemudian melanjutkan lawatannya ke Bangkok, Thailand, untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 17-19 November.Bagi Xi, kunjungan ke Indonesia itu merupakan kehadiran pertamanya dalam forum pertemuan multilateral antarkepala negara setelah Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis China (CPC) di Beijing pada Oktober. Xi terakhir kali melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 2013.(Sof/ANTARA)
Pakar PBB Serukan Pencabutan Sejumlah Sanksi terhadap Suriah
Jakarta, FNN - Sanksi-sanksi sepihak terhadap Suriah harus dicabut sesegera mungkin, demikian dikatakan seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (10/11).Sanksi-sanksi tersebut berkontribusi pada kehancuran dan trauma yang diderita oleh rakyat Suriah, kata Alena Douhan, Pelapor Khusus PBB (UN Special Rapporteur) untuk tindakan pemaksaan sepihak dan hak asasi manusia.Setelah kunjungannya selama 12 hari ke Suriah, Douhan mengaku terkejut akan dampak kemanusiaan dari sejumlah tindakan yang diberlakukan terhadap Suriah, sebuah negara yang berusaha untuk bangkit kembali pascaperang selama satu dekade.Douhan mengatakan bahwa 90 persen penduduk Suriah saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, dengan akses yang terbatas ke makanan, air, listrik, tempat tinggal, bahan bakar, transportasi, dan perawatan kesehatan. Negara tersebut sedang menghadapi pengurasan keterampilan atau \"brain-drain\" dalam skala besar karena meningkatnya kesulitan ekonomi, katanya.\"Dengan lebih dari separuh infrastruktur vital hancur total maupun rusak parah, penjatuhan sanksi sepihak terhadap sektor-sektor ekonomi utama, termasuk minyak, gas, listrik, perdagangan, konstruksi, dan rekayasa, telah menghapus pendapatan nasional, dan melemahkan upaya menuju pemulihan dan rekonstruksi ekonomi,\" imbuh Douhan \"Dalam situasi kemanusiaan yang kritis dan masih memburuk saat ini, di saat 12 juta warga Suriah bergulat dengan kerawanan pangan, saya mendesak pencabutan segera semua sanksi sepihak yang sangat merugikan hak asasi manusia dan menghalangi segala upaya untuk pemulihan dini, pembangunan kembali, dan rekonstruksi,\" tegasnya.Pelapor khusus PBB tersebut juga menyebutkan dampak negatif lain dari sanksi-sanksi itu, termasuk pada kerja sama internasional di bidang ilmu pengetahuan, seni, olahraga, warisan budaya, akses ke teknologi baru, dunia maya, kriminalitas, dan keamanan. Dia juga merujuk pada aset asing milik sejumlah lembaga keuangan Suriah yang dibekukan.\"Saya mendesak masyarakat internasional dan negara-negara pemberi sanksi, khususnya, untuk memperhatikan dampak buruk dari sanksi, serta untuk mengambil langkah cepat dan konkret guna mengatasi kepatuhan berlebihan (tanpa peduli dampak) yang dilakukan sejumlah perusahaan dan bank sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional,\" katanya.(Ida/ANTARA)
POPULER
