TAHUN depan India menggelar pemilihan umum. Perdana Menteri India petahana, Narendra Modi, bersiap mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Salah satu gerakan yang kini dilakukan adalah menjadikan perempuan Muslim sebagai fokus politik komunal negara itu.

Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di bawah Modi, bersama dengan kelompok-kelompok radikal Hindu yang berafiliasi, telah merevitalisasi upaya untuk memajukan undang-undang yang akan mengatur lebih lanjut kehidupan muslimah.

Ini termasuk Uniform Civil Code (UCC), sebuah proposal kontroversial yang akan membawa undang-undang pribadi yang mengatur berbagai kelompok agama di bawah hukum umum yang bersatu.

Pada 14 Juni, Komisi Hukum India ke-22 mengeluarkan pemberitahuan yang meminta komentar dan pendapat dari organisasi publik dan keagamaan tentang UCC dalam waktu 30 hari.

Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, baru-baru ini mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertama di UCC, memicu spekulasi bahwa pemerintah dapat memperkenalkan RUU tersebut dalam sesi parlemen yang akan datang. Media India juga melaporkan bahwa Komisi Hukum negara itu sedang mempertimbangkan untuk mulai mengerjakan RUU UCC.

UCC bertentangan dengan sistem hukum personal India yang ada, yang menurutnya masalah keluarga dan properti tertentu - seperti pernikahan, perceraian, adopsi dan warisan untuk umat Hindu, Muslim, Kristen, dan lainnya - diatur oleh hukum agama masing-masing.

Implementasi UCC, bersamaan dengan pencabutan Pasal 370 di wilayah Kashmir yang disengketakan dan pembangunan Kuil Ayodhya Ram, telah menjadi tuntutan inti dari kaum nasionalis Hindu radikal. 

"Masalah UCC juga merupakan bagian dari manifesto jajak pendapat Modi dalam pemilu nasional 2019 dan pemungutan suara baru-baru ini di negara bagian Karnataka selatan," tulis Haris Zargar dalam artikelnya berjudul "India threatens new gendered war on Muslim community" yang dilansir Midle East Eye (MEE) 12 Juli 2023.

Haris adalah peneliti doktoral di International Institute of Social Studies (ISS) Erasmus University Rotterdam, dengan spesialisasi perubahan agraria, gerakan sosial, dan pemikiran revivalis Muslim. 

Pada bulan Maret, Mahkamah Agung India menutup serangkaian petisi yang menuntut UCC, mencatat bahwa masalah tersebut harus diputuskan oleh parlemen.

Mempersenjatai Diri

Haris Zargar mengatakan mengadopsi UCC dalam masyarakat majemuk agama India akan secara efektif menggerakkan penghapusan hukum pribadi Islam yang mengatur urusan keluarga Muslim, sambil mengubah hukum adat dan ritual berbagai komunitas suku India.

Para kritikus berpendapat bahwa hal itu akan merusak tatanan sosial dan agama India dan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan negara Hindu yang bersatu. 

Keyakinan ini dibentuk oleh narasi Hindutva bahwa salah satu cara untuk menghadapi kehadiran Muslim yang “mengganggu” di India adalah dengan mengasimilasi mereka ke dalam tatanan sosial Hindu yang “universal”.

Umat Islam juga menyatakan keprihatinan bahwa UCC dapat digunakan untuk mengganggu cara hidup mereka, memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma Hindu yang tertanam dalam hukum nasional.

Sebaliknya, beberapa aktivis hak gender mendukung gagasan UCC, yang menurut mereka dapat membantu mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. 

Jenis kode ini telah lama digambarkan sebagai reformasi hukum untuk melarang praktik-praktik seperti poligami, yang oleh sayap kanan Hindu secara keliru dinyatakan sebagai praktik umum Muslim. Padahal menurut Survei Kesehatan Keluarga Nasional 2006, menunjukkan bahwa hanya 2,5 persen dari Muslim melakukan poligami.

“Ada beberapa orang di India yang mengira mereka bisa menikahi empat wanita. Itulah pemikiran mereka. Tapi, saya katakan, Anda tidak akan bisa melakukan empat pernikahan. Hari-hari itu akan segera berakhir,” kata seorang pemimpin senior BJP di negara bagian Assam, Himanta Biswa Sarma, bulan lalu, menegaskan bahwa UCC akan diterapkan di seluruh India.

Hindutva sering mengutip poligami dalam konteks perceraian instan Islami "talaq tiga" yang sekarang dilarang, yang bertujuan untuk menggambarkan hukum pribadi Muslim sebagai "regresif" dan membutuhkan reformasi mendesak.

Tetapi seperti yang dikemukakan oleh cendekiawan feminis India Nivedita Menon, UCC tidak ada hubungannya dengan keadilan gender, dan sepenuhnya merupakan bagian dari agenda nasionalis Hindu: “UCC yang adil harus merestrukturisasi dasar pernikahan heteroseksual yang diasumsikan sebagai sebuah institusi. Tapi tentu saja, baik keadilan maupun paritas gender bukanlah tujuan sebenarnya dari UCC, seperti yang telah kita lihat.”

Sejarah Kebencian

Menurut Haris Zargar, selama seabad terakhir, "perselisian perempuan muslim" telah menjadi inti dari proyek supremasi kelompok militan Hindu di India. Tubuh perempuan Muslim telah digunakan sebagai tempat pembalasan kekerasan peradaban, menjadi fokus utama wacana Hindutva.

Perselisihan perempuan atau "The woman question" diterjemahkan dari istilah Prancis querelle des femmes.

Selama pemerintahan kolonial Inggris, hukum Hindu dikritik, dan kemudian direformasi, dalam konteks praktik seperti pernikahan anak, pembakaran janda, dan larangan pernikahan kembali janda. 

Sejarawan Purushottama Bilimoria mengatakan bahwa bagi kaum nasionalis Hindu, seperangkat hukum pribadi yang terpisah bagi umat Islam berarti bahwa hanya umat Hindu yang menanggung “beban peraturan dan agenda reformasi” di bawah “negara sekuler”.

Setelah revisi undang-undang pribadi Hindu pada 1950-an, undang-undang ini mulai dianggap lebih adil gender, sementara hukum pribadi Muslim masih dipandang sebagai "primitif" dan "tidak beradab". 

Kelompok Hindutva mulai mendorong reformasi hukum Muslim pada 1980-an selama kasus Shah Bano, di mana pengadilan India meremehkan hukum pribadi Muslim dalam memberikan dukungan pasca-perceraian yang lebih tinggi kepada seorang wanita Muslim.

Putusan itu menggemakan narasi Hindutva, yang menyatakan bahwa keluarga Muslim adalah entitas yang longgar di mana kehormatan perempuan tidak dihormati, dan di mana laki-laki mempraktikkan poligami dan berusaha memikat perempuan Hindu ke dalam kelompok mereka.

Wacana semacam itu telah terwujud dalam teori konspirasi anti-Muslim yang dikenal sebagai “jihad cinta”, di mana pria Muslim diduga mengejar wanita Hindu untuk mengubah mereka menjadi Islam.

Meskipun tidak ada bukti bahwa jihad cinta itu ada, kaum nasionalis Hindu terus mengklaim bahwa jihad digunakan sebagai alat untuk berpindah agama. 

Pada bulan Februari, pemimpin kelompok Hindu terkemuka mengancam akan menculik wanita Muslim untuk melawan praktik ini: “Jika kita kehilangan seorang gadis Hindu untuk 'mencintai jihad', kita harus menjebak dan memikat 10 wanita Muslim sebagai pembalasan… Kita harus melindungi agama kita dari kekuatan luar."

Cendekiawan Runa Das mengatakan bahwa “woman question” sangat penting untuk proyek Hindutva, dengan wanita Hindu kasta atas dilihat baik sebagai objek nafsu laki-laki Muslim maupun sebagai penjaga kehormatan nasional. Wacana BJP juga berfokus pada gagasan ini sebagai bagian dari upayanya untuk membangun kembali negara Hindu. (Dh)