INTERNASIONAL
Israel Loloskan RUU Larangan Perawatan Medis bagi Tahanan Palestina
Yerusalem, FNN - Knesset (parlemen Israel) pada Kamis meloloskan RUU dalam pengajuan pertama atas penghentian anggaran negara untuk perawatan medis bagi tahanan Palestina.Menurut media KAN, RUU tersebut, saat disahkan menjadi uu akan melarang negara menyediakan anggaran bagi perawatan medis yang tidak perlu termasuk perawatan kosmetik bagi tahanan Palestina.RUU tersebut masih akan menjalani dua kali pemungutan suara sebelum sah menjadi UU.Qadura Fares, ketua LSM Perhimpunan Tahanan Palestina mengecam RUU tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak atas tahanan Palestina.“Meskipun hukum dan norma internasional menjamin hak atas perawatan medis dan kesehatan, otoritas pendudukan (Israel) terus melanggar apa yang disetujui masyarakat internasional,” ujar Fares.Ia menambahkan bahwa ada sekitar 200 tahanan Palestina yang menderita penyakit kronis dan 24 lainnya mendapat diagnosa kanker.Kelompok Hamas, yang menguasai wilayah Jalur Gaza mengatakan RUU tersebut bagian dari kebijakan pendudukan untuk melalaikan perawatan medis secara sengaja, menggambarkan rencana fasis pemerintah Israel terhadap warga Palestina.Diperkirakan ada 4.780 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel, termasuk 160 anak-anak dan 29 wanita.(ida/ANTARA)
AS Akan Mengumumkan Sanksi Baru "Luas" Terhadap Rusia
Washington, FNN - Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Jumat akan mengumumkan sanksi tambahan yang \"luas\" terhadap sektor industri yang mendukung perang Rusia di Ukraina, kata Gedung Putih.Hal itu disampaikan Biden ketika dia bertemu secara virtual dengan para pemimpin negara anggota Kelompok Tujuh (G7) lainnya.Juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre pada Kamis (23/2) mengatakan kepada wartawan bahwa target sanksi baru AS itu termasuk bank Rusia, industri teknologi dan pertahanan, dan para aktor di negara lain yang berusaha untuk \"mencari celah dan menghindari sanksi yang diterapkan\".Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS secara terpisah mengatakan bahwa sejumlah perusahaan China yang aktif menghindari sanksi yang ada akan menjadi salah satu target dari sanksi \"luas\" yang akan diterapkan itu.Asisten menteri luar negeri AS untuk urusan politik Victoria Nuland, dalam acara Washington Post, mengatakan bahwa Amerika Serikat akan membatasi \"entitas berbasis China atau anak perusahaan China di Eropa\".Nuland menekankan bahwa dugaan aktivitas entitas China \"bukan sesuatu yang dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi walaupun China mengaku netral.\"Pertemuan daring yang akan diselenggarakan oleh Jepang, yang tahun ini memegang kursi kepresidenan G7, bertepatan dengan peringatan satu tahun invasi Rusia ke Ukraina.Pertemuan itu akan dihadiri oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy selain dihadiri para pemimpin G7, yang juga termasuk AS, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman dan Italia, ditambah Uni Eropa.\"G7 telah menjadi jangkar tanggapan kami yang kuat dan bersatu terhadap Rusia,\" kata Jean-Pierre.\"Besok, para pemimpin akan membahas cara-cara untuk kami terus mendukung Ukraina dan terus meningkatkan tekanan pada (Presiden Rusia Vladimir) Putin dan semua pihak yang memungkinkan agresinya,\" ujarnya.Jean-Pierre juga mengatakan Amerika Serikat akan memberikan lebih banyak bantuan bagi Ukraina untuk menolong negara itu melindungi warganya dari perang yang berkepanjangan, menyediakan layanan dasar seperti listrik, dan untuk meningkatkan keberhasilan militer Ukraina di medan perang.Selama konferensi pers harian, jubir Gedung Putih itu memuji pengumuman yang disampaikan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada awal pekan ini bahwa Tokyo akan memberikan bantuan keuangan tambahan sebesar 5,5 miliar dolar AS untuk pembangunan kembali infrastruktur di Ukraina.\"Aliansi kami dengan Jepang dan kemitraan kuat Jepang dengan negara-negara di Eropa menunjukkan poin yang telah kami buat selama ini ... Indo-Pasifik dan Atlantik bukanlah teater yang terpisah di sini, tetapi terkait erat satu sama lain,\" kata Jean-Pierre.(ida/ANTARA)
Majelis Umum PBB Mendesak Rusia untuk Menarik Pasukan dari Ukraina
New York, FNN - Majelis Umum PBB pada Kamis (23/2) mengumpulkan banyak suara untuk mendesak Rusia menarik pasukannya dari Ukraina dalam resolusi yang disahkan sehari sebelum peringatan 1 tahun invasi Rusia ke negara tetangganya.Resolusi itu diadopsi pada sidang darurat khusus dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.Dari 193 anggota PBB, sebanyak 141 anggota termasuk Jepang, memilih mendukung resolusi tersebut. Sementara 7 negara menentang, dan 32 lainnya abstain.Dokumen resolusi setebal tiga halaman itu menuntut Rusia \"segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat\" menarik pasukannya dari Ukraina dan menyesalkan tingginya jumlah korban sipil, termasuk wanita dan anak-anak, sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari 2022.Resolusi PBB itu menyerukan \"perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan abadi\" di Ukraina dan menuntut agar mereka yang telah melakukan kejahatan perang dalam konflik dimintai pertanggungjawaban.Resolusi itu juga \"menyerukan penghentian segera serangan terhadap infrastruktur kritis Ukraina dan semua serangan yang disengaja terhadap objek sipil, termasuk tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit.\"Negara-negara anggota PBB \"menegaskan kembali dukungan tegas mereka (untuk) integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina,\" kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba kepada wartawan setelah pemungutan suara di Majelis Umum PBB.Kuleba mengatakan pemungutan suara itu adalah bukti bahwa \"bukan hanya Barat yang mendukung Ukraina, dan dukungannya jauh lebih luas.\"Belarus, Eritrea, Mali, Nikaragua, Korea Utara, Rusia, dan Suriah menentang resolusi tersebut, sementara China dan India abstain.Pada Rabu (22/2), Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyebut resolusi itu bersifat \"anti-Rusia dan pada dasarnya agresif.\"Pada Oktober tahun lalu, 143 anggota PBB memberikan suara mendukung Ukraina di Majelis Umum serta mengadopsi resolusi yang mengecam deklarasi pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia.Tidak seperti yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum.Mewakili Jepang, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi dalam sesi pada Kamis itu mengatakan bahwa Rusia harus menarik diri dari Ukraina dan jika agresi Moskow di negara tetangganya ditoleransi, hal itu akan menjadi \"preseden yang buruk\" bagi seluruh dunia.Pada sesi tersebut, Belarus yang merupakan sekutu Rusia memperkenalkan amandemen yang meminta negara-negara untuk menghentikan ekspor senjata ke Ukraina dan menghapus teks yang menyerukan Rusia untuk menarik pasukannya.Amandemen tersebut, yang juga termasuk seruan untuk dimulainya negosiasi perdamaian, dikalahkan dengan perbedaan jumlah suara yang besar.Berbicara di depan Majelis Umum PBB, Wakil Kepala Misi China untuk PBB Dai Bing menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya aliran bantuan militer ke Ukraina.(ida/ANTARA)
Soal Tuduhan Membantu Rusia, Beijing Sebut AS Tak Berhak Mendikte China
Jakarta, FNN - Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin pada Senin menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak berhak mendikte China menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri AS yang memperingatkan Beijing untuk tidak membantu Rusia dalam perang di Ukraina.\"Amerika Serikat tidak dalam posisi untuk memberi tahu China apa yang harus dilakukan,\" kata Wenbin ketika dimintai komentarnya oleh wartawan tentang pernyataan Menlu AS Anthony Blinken itu, seperti dikutip dari situs resmi Kemlu China.Wenbin menepis pernyataan Blinken yang menuduh China memasok senjata ke Rusia.Dia menyebut Washington seharusnya berkaca diri karena selama ini merekalah yang memasok senjata ke Ukraina.\"Kami tidak akan pernah menerima tudingan bahkan paksaan dan tekanan dari AS tentang hubungan kami dengan Rusia,\" ujarnya.Posisi China terhadap masalah di Ukraina, kata Wenbin, tetap sama, yakni mendorong pembicaraan damai.Beijing juga mendesak Washington untuk serius merenungkan peran yang telah dimainkannya, melakukan tindakan yang benar-benar dapat membantu meredakan situasi dan mempromosikan pembicaraan damai, serta berhenti menyebarkan informasi palsu, katanya.\"China akan terus berpegang teguh untuk mendorong perdamaian dan dialog, dan memainkan peran konstruktif dalam meredakan situasi,\" katanya.\"China berharap dapat bekerja sama dengan semua pihak untuk melanjutkan upaya tersebut sehingga perdamaian akan tercapai dalam waktu dekat,\" kata dia melanjutkan.Hubungan AS-China makin tegang sejak Washington mengatakan bahwa Beijing telah menerbangkan balon mata-mata di atas daratan AS sebelum jet tempur AS menembak jatuh balon tersebut atas perintah Presiden Joe Biden.China berdalih balon itu merupakan balon penelitian cuaca China yang tak sengaja memasuki wilayah udara AS. (sof/ANTARA)
Terkait Myanmar, Jepang Menjaga Komunikasi Dengan Indonesia
Jakarta, FNN - Jepang berupaya untuk menjaga komunikasi yang intens dengan seluruh anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), terutama Indonesia yang menjadi Ketua ASEAN tahun ini, terkait isu Myanmar.“Kami ingin terus berkomunikasi dengan anggota-anggota ASEAN, terutama dengan Ketua ASEAN tahun ini, yaitu Indonesia terkait isu tersebut (Myanmar),” kata Wakil Direktur Divisi Kebijakan Regional Biro Hubungan Asia dan Oseania Kementerian Luar Negeri Jepang Yazawa Hideki dalam konferensi pers daring diikuti dari Jakarta, Selasa.Menurut dia, Indonesia berhasil menjalankan Presidensi G20 pada 2022 dan menjembatani aspirasi dari berbagai negara di saat berbagai dunia mengalami ketegangan politik dan krisis ekonomi.“Kami mengharapkan adanya kesempatan untuk membuka dialog dan mencari solusi, ini tentu tidak mudah. Kami ingin berkolaborasi dengan Indonesia untuk melihat kemajuan situasi yang ada,” katanya.Namun, Yazawa menegaskan pihaknya menghormati keputusan seluruh anggota ASEAN dan mengikuti apapun yang menjadi konsensus bersama.“Betul ada masalah di Myanmar. Apa yang kami lakukan adalah Jepang tentu khawatir dengan itu, tetapi pada saat yang sama kami menghormati keputusan ASEAN,” katanya.Dia menambahkan pihaknya juga tidak memiliki kepentingan untuk memaksa negara-negara anggota ASEAN untuk menentukan pilihan.“Penting untuk diketahui bahwa Jepang tidak memaksa negara-negara ASEAN memilih A atau B. Jika melihat ke belakang, Jepang membagikan nilai-nilai Anda (ASEAN) dan berjalan bersama Anda,” katanya.Karena itu, Yazawa menekankan akan berjalan bersama anggota ASEAN berikut dengan masalah dan tantangannya.ASEAN telah mengeluarkan Konsensus Lima Poin untuk mengatasi krisis politik di Myanmar.Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menegaskan menteri-menteri luar negeri ASEAN menegaskan pendekatan bersama dalam implementasi konsensus tersebut.Pernyataan itu menjawab adanya laporan bahwa beberapa anggota ASEAN yang memiliki pandangan berbeda dan tidak satu suara terkait penyelesaian konflik Myanmar.“Indonesia telah mengajukan dan merundingkan implementasi Konsensus Lima Poin. Rencana itu telah mendapat dukungan luas dari seluruh anggota,” katanya.(sof/ANTARA)
Kemlu Membantu Pencarian Dosen UII yang Hilang di Turki
Jakarta, FNN - Kementerian Luar Negeri RI, berkoordinasi dengan perwakilan RI di Turki, telah bergerak mencari informasi ke otoritas setempat untuk mencari Ahmad Munasir Rafie Pratama (AMRP), dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang dilaporkan hilang kontak.Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha, semua perkembangan informasi yang didapat telah disampaikan Kemlu melalui Rektor UII dan Ketua Umum Muhammadiyah, untuk kemudian disampaikan ke pihak keluarga.“Untuk menghormati privasi dan atas permintaan keluarga, informasi hanya disampaikan kepada pihak keluarga melalui Rektor UII,” kata Judha melalui pesan singkat pada Minggu.Dia menegaskan bahwa Kemlu serta KBRI Ankara dan KJRI Istanbul siap memberikan bantuan lebih lanjut jika diperlukan pihak keluarga dan UII.Sebelumnya, Ahmad Munasir melakukan perjalanan ke Oslo, Norwegia, pada 4 Februari 2023 dalam rangka tugas kampus untuk mengikuti aktivitas mobilitas global di University of South-Eastern Norway (USN) di Norwegia.Munasir seharusnya kembali 12 Februari melalui Istanbul dengan penerbangan Turkish Airlines dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (16/2) pukul 18:00 WIB.Dosen Jurusan Informatika Fakultas Teknik Informatika UII itu dilaporkan hilang kontak setelah berkomunikasi terakhir dengan istrinya pada Minggu siang (12/2) dalam perjalanan pulangnya. Munasir saat itu diketahui berada di Bandara Oslo.Tim Pusat Krisis UII Yogyakarta telah melakukan penggalian jejak digital dan memastikan bahwa Ahmad Munasir sudah meninggalkan Oslo, Norwegia dan berada di Istanbul, Turki.Rektor UII Fathul Wahid mengatakan selain rekaman aktivitas \"sign out google drive\" yang terjadi pada 13 Februari 2023 pukul 03:57 waktu setempat, Tim Pusat Krisis UII juga menemukan jejak digital lain.\"AMRP sempat terhubung internet melalui koneksi Virtual Private Network eduVPN yang mengarah ke kampus UII. Lokasi aksesnya di sekitar Istanbul, pada sekitar pukul 19:00-23:00 waktu setempat pada 12 Februari 2023,\" ujar Fathul Wahid dalam keterangannya, Sabtu (18/2).Menurut dia, informasi yang diterima dari KBRI Oslo menegaskan temuan jejak digital tersebut.Pihak kepolisian di Oslo memastikan bahwa catatan pihak imigrasi di Bandara Oslo menunjukkan bahwa Ahmad Munasir sudah tidak berada di wilayah Schengen pada 12 Februari 2023.(ida/ANTARA)
AS Mengkhawatirkan Pasal-pasal Dalam KUHP Baru Indonesia
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyampaikan kekhawatiran pemerintahnya terkait sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang baru, yang disahkan akhir tahun lalu.Hal tersebut disampaikan Blinken kepada Menlu RI Retno Marsudi dalam pembicaraan via telepon, Kamis (16/2), menurut Departemen Luar Negeri AS.\"Menlu Blinken menyampaikan keprihatinan AS mengenai pasal-pasal tertentu dari hukum pidana baru di Indonesia,\" kata juru bicara Deplu AS Ned Price di situs web kantornya.Selain Blinken, empat senator AS juga turut memprotes KUHP anyar tersebut dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.Surat tertanggal 1 Februari 2023 itu ditandatangani Edward Markey, Tammy Baldwin, Tammy Duckworth, dan Cory Booker.\"Kami menulis surat ini kepada Anda dengan keprihatinan mendalam tentang hukum pidana baru yang disahkan DPR pada 6 Desember 2022,\" kata mereka dalam surat itu, yang salinannya dipublikasikan di situs web Senat AS.Mereka menyoroti beberapa pasal, termasuk yang terkait dengan hak asasi manusia, terutama yang menyangkut hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.KUHP baru Indonesia itu dinilai memuat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan media.Termasuk dalam hal itu adalah soal kriminalisasi atas penyiaran berita yang belum diverifikasi dan undang-undang pencemaran nama baik.Mereka menilai pasal-pasal tersebut akan memudahkan pihak berwenang mengadili orang-orang yang mengkritik pemerintah. Para senator AS itu juga menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap aturan yang dapat mengkriminalisasi sosialisasi penggunaan kontrasepsi dan aborsi, yang mereka nilai melanggar hak privasi jutaan orang.Tak hanya soal HAM, mereka AS juga menilai kemungkinan KUHP baru berdampak bagi perekonomian Indonesia.Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim pada acara \"US-Indonesia Investment Summit\" mengatakan bahwa mengkriminalisasi keputusan pribadi setiap individu akan menjadi pertimbangan besar bagi perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia.\"Hasil (pelaksanaan KUHP baru) dapat mengurangi investasi asing, pariwisata, dan perjalanan,\" kata dia.Para senator AS itu juga mengatakan mereka meminta Presiden RI untuk mempertimbangkan kembali pasal-pasal tertentu dalam KUHP yang baru tersebut.\"... dan memastikan setiap pasal... konsisten dengan kewajiban Indonesia dalam mematuhi HAM internasional dan prinsip-prinsip konstitusionalnya sendiri,\" kata mereka dalam surat tersebut.KUHP merupakan undang-undang yang mengatur hukuman bagi perbuatan pidana di Indonesia.KUHP baru disahkan melalui Undang-Undang No.1 Tahun 2023 dan akan diberlakukan mulai 2 Januari 2026.KUHP tersebut akan menggantikan KUHP sebelumnya yang ditetapkan dengan UU No. 1 Tahun 1946.(ida/ANTARA)
KJRI Istanbul Membantu Mencari Dosen UII yang Hilang Kontak
Jakarta, FNN - KBRI Ankara dan KJRI Istanbul menerima sejumlah laporan mengenai hilang kontak seorang dosen Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, berinisial ARP.Setelah menerima informasi kehilangan tersebut, KJRI Istanbul langsung menjalin komunikasi formal dan informal dengan sejumlah otoritas terkait di Istanbul untuk mencari petunjuk tentang keberadaan sang dosen.“KJRI sudah menghubungi imigrasi dan otoritas bandara untuk meminta informasi yang bisa menjadi petunjuk kemungkinan keberadaan yang bersangkutan. KJRI juga sudah menanyakan kepada simpul-simpul masyarakat Indonesia di Istanbul”, kata Konsul Jenderal RI Istanbul Imam Asyari dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.Menurut keterangan itu, ARP melakukan perjalanan ke Oslo, Norwegia, pada 4 Februari dalam rangka tugas kampus dan seharusnya kembali 12 Februari melalui Istanbul dengan penerbangan Turkish Airlines.Istri ARP lewat pesan Whatsapp yang diterima KBRI Ankara, mengatakan: \"Terakhir berkontak pada Minggu, 12 Februari 2023 kemarin. Saat itu posisi beliau berada di Bandara Oslo”.Sejumlah pihak berspekulasi bahwa dosen jurusan teknik informatika itu hilang terkait gempa.Menanggapi spekulasi tersebut, Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhamad Iqbal menyatakan ada banyak kemungkinan terkait hilangnya sang dosen dan bahkan belum bisa dipastikan apakah dia masih berada di Oslo atau sudah berada di Istanbul.Namun yang pasti, lanjut Iqbal, kecil kemungkinan terkait dengan gempa karena yang bersangkutan diperkirakan menuju Turki pada 12 Februari, sementara gempa terjadi pada 6 Februari.(ida/ANTARA)
Situasi Terakhir Gempa Turki dan Suriah
Ankara, FNN - Berikut kabar terakhir menyangkut gempa bumi bermagnitudo 7,8 yang mengguncang Turki dan Suriah pada 6 Februari:- Tiga orang, termasuk seorang anak, diselamatkan hidup-hidup dari balik reruntuhan sebuah gedung di kota Antakya di bagian selatan Turki pada Sabtu. Penyelamatan ketiga orang ini terjadi 296 jam setelah gempa bumi meluluhlantakkan Turki selatan, lapor kantor berita Anadolu.- Jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Turki sudah mencapai 39.672 orang, kata badan penanganan bencana Turki. Tetapi jumlah ini diperkirakan bakal terus bertambah mengingat sekitar 264.000 apartemen hancur akibat gempa dan banyak korban yang belum ditemukan. Di Suriah, pihak berwenang mengungkapkan 5.800 orang meninggal dunia sekalipun jumlah ini tak berubah sejak beberapa hari ini.- Pesepakbola Ghana, Christian Atsu, ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia di bawah sebuah gedung yang menjadi tempat tinggalnya di Turki selatan setelah gempa bumi dahsyat mengguncang Turki pekan lalu, kata agen sang pemain pada Sabtu.- Seorang pria diselamatkan dari dasar sebuah bangunan yang runtuh di provinsi Hatay di Turki selatan, 278 jam setelah gempa dahsyat 6 Februari lalu, kata kantor berita Anadolu. Beberapa jam sebelumnya, dua orang lainnya berhasil ditarik hidup-hidup dari reruntuhan. Osman Halebiye (14) dan Mustafa Avci (34) diselamatkan semalam di kota Antakya di Turki tenggara.- \"Saya sudah kehilangan harapan. Ini sungguh mukjizat. Mereka telah mengembalikan anak saya. Jika melihat reruntuhan itu saya sempat beranggapan tak ada seorang pun yang bisa diselamatkan dari sana,\" kata ayahanda Avci.- Masjid-masjid di seluruh dunia mengadakan salat jenazah untuk korban meninggal dalam gempa Turki dan Suriah yang banyak di antaranya tak sempat dishalatkan terlebih dahulu sebelum dimakamkan, akibat dahsyatnya bencana ini.- FIFA mengalokasikan 1 juta dolar AS sebagai bantuan kemanusiaan untuk orang-orang yang terdampak gempa Turki dan Suriah.- Sampai Jumat kemarin, 143 truk bantuan dari PBB sudah melintas masuk daerah barat laut Suriah yang dikuasai pemberontak sejak operasi bantuan dilanjutkan pada 9 Februari, kata juru bicara Badan Koordinasi Hubungan Kemanusiaan PBB (OCHA) kepada Reuters.(ida/ANTARA)
China Mendesak AS Mencabut Semua Sanksi Sepihak Terhadap Suriah
Beijing, FNN - Juru Bicara Kemenlu China Wang Wenbin dalam jumpa pers harian menyampaikan desakan agar Amerika Serikat segera mencabut semua sanksi yang diterapkan terhadap Suriah.\"Pemerintah AS harus segera mencabut sanksi sepihak terhadap Suriah, alih-alih membuat pertunjukan politik \'bantuan sementara\',\" kata Wang saat menanggapi pertanyaan terkait dari wartawan.Menurut sejumlah laporan media, AS baru-baru ini mengumumkan akan memberikan pembebasan sanksi selama enam bulan bagi Suriah.Pembebasan sanksi itu terbatas pada pemberian izin transaksi tertentu untuk upaya pemulihan pascagempa mematikan yang mengguncang Suriah dan Turki sepekan lalu.Wang mengatakan AS telah secara konsisten memberlakukan intervensi militer dan sanksi sepihak terhadap Suriah selama bertahun-tahun, yang telah memperburuk krisis ekonomi dan penghidupan masyarakat di Suriah, serta secara signifikan melemahkan kemampuan Suriah dalam mengatasi bencana.Menurut Wang, sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh AS secara langsung telah menghambat upaya penyelamatan dalam 72 jam pertama pascagempa di Suriah, yang membuat dampak bencana menjadi semakin parah.Seperti apa yang dikatakan sejumlah warga Suriah, bagi AS, semua ini hanya tentang politik, bukan kemanusiaan, kata Wang.\"Kami mendesak pihak AS untuk mengesampingkan kalkulasi geopolitik, dengan segera mencabut semua sanksi sepihak terhadap Suriah dan berhenti dengan sengaja menciptakan bencana kemanusiaan,\" lanjut Wang.(ida/ANTARA)
POPULER
