DAERAH
Disdik Ambon Arahkan PPDB Daring
Ambon, FNN- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ambon mengarahkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP secara daring. "PPDB saat ini sementara berproses pada sekolah - sekolah, kami arahkan untuk pendaftaran secara daring, " kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohy, Kamis. Untuk SD/MI sebanyak 215 sekolah yang membuka PPDB, sedangkan untuk SMP/MTs sebanyak 58 sekolah. Pendaftaran PPDB untuk SD/sederajat, telah dibuka 25 Mei - 15 Juni 2021, sedangkan untuk SMP/sederajat, 25 Mei 2021 - 29 Juni 2021. Ia menjelaskan, sebagaimana pelaksanaan PPDB tahun 2020, tahun ini juga diberlakukan jalur zonasi, dengan memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. "Sistem zonasi diberlakukan juga untuk maksud pemerataan siswa, misalnya untuk sekolah unggulan, kuotanya jelas 300 siswa, berarti kalau yang mendaftar lebih dari 300, maka sisanya dialihkan ke sekolah lain yang masih jarang peminat," katanya. Selain jalur zonasi penerimaan siswa juga dibuka sesuai jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua atau wali. Jalur prestasi untuk calon siswa yang menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, jalur afirmasi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, dan disabilitas untuk mengakses pendidikan bermutu dan disubsidi oleh pemerintah. "Sedangkan jalur perpindahan orang tua atau wali, memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas," katanya. Ditambahkannya, pendaftaran calon siswa baru dipersilahkan untuk registrasi melalui situs www.ppdb.ambon.go.id dengan alamat e-mail yang masih aktif. "Semua informasi dan persyaratan umum maupun khusus dapat dilihat pada situs tersebut," tandasnya. (sws)
Pemkab Trenggalek Lakukan Proteksi Wilayah Antisipasi Wabah Antraks
Trenggalek, FNN - Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mengeluarkan kebijakan proteksi wilayah dengan melarang warganya, baik pedagang sapi maupun peternak, untuk berjualan dan membeli sapi dari Kabupaten Tulungagung. "Kami sudah sampaikan kepada para pedagang sapi maupun peternak, terutama yang berada di Kecamatan Bendungan karena berbatasan langsung dengan Kabupaten Tulungagung di wilayah Pagerwojo, lokasi temuan kasus antraks," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek Didik Susanto di Trenggalek, Kamis. Sosialisasi intens dilakukan di desa-desa yang berdekatan dengan perbatasan Tulungagung jalur selingkar wilis tersebut, terutama di wilayah Desa Dompyong dan Depok yang secara geografis paling dekat dengan Desa Sidomulyo Tulungagung, daerah yang teridentifikasi kasus antraks. Kecamatan Bendungan memang menjadi perhatian khusus Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Sebab, daerah ini memang berbatasan langsung dengan wilayah Pagerwojo, Tulungagung. Selain sosialisasi, petugas kesehatan hewan saat ini intens melakukan pemeriksaan dan pemantauan kesehatan hewan dari kandang ke kandang warga, khususnya di wilayah Kecamatan Bendungan. Didik mengaku, sebelum adanya temuan antraks tersebut para peternak maupun pedagang sapi di dua wilayah tersebut sering berinteraksi dan melakukan penjualan hewan ternak. Saat ini peternakan di Kabupaten Trenggalek dinyatakan aman dari risiko penyakit, terutama antraks. Dulu di daerah ini sempat dikabarkan teridentifikasi kasus antraks pada ternak warga di wilayah Kecamatan Tugu. Namun resume pemantauan lapangan yang sempat dipublikasikan pihak Dinas Peternakan Trenggalek saat itu, kemudian dianulir oleh Bupati Trenggalek periode 2015-2020, Emil Elestianto Dardak yang bersikeras hasil uji labpratorium Balai Besar Veteriner Wates Yogyakarta bukanlah bakteri antraks yang selama ini dikhawatirkan. Sebelumnya kasus kematian sapi dan kambing terjadi secara beruntun di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung. Bupati Tulungagung Maryoto Birowo, mengatakan jumlah sapi yang mati mencapai 26 ekor dan 3 ekor kambing. Pada kasus kematian sapi terakhir, petugas Kementerian Petanian serta Balai Besar Veteriner turun langsung dan melakukan pengujian laboratorium. Hasilnya dipastikan positif terpapar antraks, sedangkan pemeriksaan 44 ekor sapi hidup dinyatakan aman dan sehat. (mth)
Pemprov Kalteng Targetkan Vaksinasi 16.000 Orang Setiap Hari
Sampit, FNN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan minimal bisa menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada 16.000 orang setiap hari yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota. "Kami berharap capaian vaksinasi COVID-19 terhadap 16.000 orang setiap harinya di provinsi ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Jika itu konsisten, kami optimis target vaksinasi hingga akhir Juli nanti minimal 30 sampai 40 persen bisa dicapai," kata Gubernur Sugianto Sabran di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis. Hal itu disampaikan Sugianto saat memantau vaksinasi massal di Sampit. Dia datang didampingi Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo, Danrem 102 Panju Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, anggota DPR RI Agustiar Sabran dan pejabat lainnya. Sugianto dan rombongan meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di atrium Citimall, markas Satlantas Polres Kotawaringin Timur dan SMKN 1 Sampit. Rombongan didampingi Bupati Halikinnor bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat. Sugianto mengatakan, pemerintah provinsi memerlukan dukungan pemerintah kabupaten dan kota untuk memaksimalkan vaksinasi COVID-19. Kotawaringin Timur menjadi perhatian karena memiliki jumlah penduduk terbesar sehingga persentase vaksinasinya diharapkan juga lebih tinggi. Dia menilai capaian vaksinasi di Kotawaringin Timur saat ini cukup baik dan diharapkan terus ditingkatkan. Begitu pula kabupaten dan kota lainnya diminta terus meningkatkan vaksinasi dengan tujuan memutus mata rantai penularan COVID-19 dan mempercepat pemulihan ekonomi. Seluruh bupati dan wali kota diminta tidak ragu mengeluarkan anggaran untuk penanganan COVID-19. Namun tentunya semua harus tetap sesuai aturan dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Dia juga mengingatkan bupati dan wali kota tidak bepergian ke luar daerah agar mereka memastikan pelaksanaan vaksinasi di wilayah masing-masing berjalan baik dan optimal. Sugianto menyampaikan terima kasihnya kepada TNI dan Polri yang terus mendukung program vaksinasi. Secara khusus dia juga berterima kasih sekaligus berharap kepada tenaga kesehatan untuk tidak jenuh menjadi tumpuan dan garda terdepan melindungi masyarakat. "Kita bukannya berlomba masuk delapan besar, tetapi kalau bisa kita bisa maksimal dalam vaksinasi ini. Kegiatan ini untuk menyelamatkan masyarakat kita dengan memutus mata rantai penularan COVID-19 melalui vaksinasi," harap Sugianto. Hal serupa disampaikan Kapolda Irjen Pol Dedi Prasetyo. Dia mengajak semua pihak dan masyarakat untuk mendukung kesuksesan program vaksinasi COVID-19 agar pandemi ini bisa diatasi. "Seperti target yang disampaikan pak gubernur tadi, yaitu minimal 16.000 orang per hari, itu harus kita dukung. Kita semua harus bergerak bersama agar program ini bisa maksimal. Ingat, ini demi menyelamatkan masyarakat," kata Dedi. Dedi mengajak masyarakat menyadari bahwa vaksinasi sangat penting untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan COVID-19. Protokol kesehatan juga tetap harus dijalankan oleh siapapun, termasuk mereka yang sudah divaksin. "Kita jangan sampai lengah. Jangan sampai kasus COVID-19 kembali meningkat. Kami mengajak masyarakat juga turut membantu kita bersama menangani pandemi COVID-19 ini," kata Dedi. Sementara itu Rahma, salah seorang warga menyampaikan terima kasihnya karena bisa mendapat kesempatan divaksinasi. Dia berharap vaksinasi massal terus dilakukan sehingga masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi. "Kalau ada vaksinasi massal di banyak tempat seperti ini kan masyarakat bisa lebih mudah karena tidak harus antre di puskesmas. Saya ikut vaksinasi sebagai ikhtiar agar tidak tertular COVID-19," ujar Rahma. (mth)
Wabup Sangihe Meninggal Dunia di Pesawat
Sangihe, FNN - Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, Helmud Hontong tutup usia, Rabu, saat berada di pesawat dalam penerbangan Denpasar-Ujungpandang. Pejabat Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Sangihe, Maya Budiman mengatakan, informasi yang diperoleh bahwa Helmud Hontong menumpang pesawat dengan nomor penerbangan JT.740 menempati Seat: 25E ditemani Harmen Kontu selaku ajudan yang duduk di seat: 25F. "Pukul 16.17 saat di bandara Hasanudin Makassar, dokter dan perawat segera naik ke pesawat untuk mengecek kondisi Bapak Helmud yang sudah tidak sadarkan diri," kata dia. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, Dokter menyatakan pak Helmud Hontong telah meninggal dunia. "Jenazah saat ini sementara berada di tempat pemulasaran jenazah CV Daya Mitra Husada dipersiapkan untuk diterbangkan ke Manado terus ke Tahuna pada hari Kamis 10 Juni," katanya. (sws)
DPRD Kota Bogor Tunggu Gubernur Evaluasi Raperda SKBWM
Bogor, FNN - DPRD Kota Bogor menunggu persetujuan atas evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian Bagi Warga Miskin (Raperda SKBWM) untuk segera disetujui menjadi Peraturan Daerah Kota Bogor. Ketua Pansus Raperda SKBWM DPRD Kota Bogor Anna Mariam Fadhilah, di Kota Bogor, Rabu, mengatakan Raperda SKBWM tersebut sudah dibahas oleh pansus bersama Pemerintah Kota Bogor dan sudah mencapai kesepakatan. Menurut Anna Mariam, beberapa klausul yang diatur dalam Raperda SKBWM tersebut, antara lain santunan kematian diberikan kepada masyarakat miskin yang terdaftar di dalam data tetap kesejahteraan sosial (DTKS) maupun non-DTKS yang tercatat pada Dinas Sosial Kota Bogor. "Data warga miskin itu, sesuai dengan kriteria miskin yang ditetapkan oleh Wali Kota Bogor," katanya pula. DPRD dan Pemerintah Kota Bogor, kata dia, menyepakati dalam Raperda SKBWM tersebut mengatur bahwa warga miskin mendapatkan uang duka dan uang pemulasaraan jenazah masing-masing Rp1 juta, sehingga totalnya menjadi Rp2 juta. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, pembahasan Raperda SKBWM antara DPRD dan Pemerintah Kota Bogor sudah mencapai kesepakatan. Prosedur berikutnya, kata dia, meminta persetujuan atas evaluasi dari Gubernur Jawa Barat, baru kemudian bisa disahkan sebagai Perda Kota Bogor. "Kami harapkan proses evaluasi dari Gubernur Jawa Barat tidak terlalu lama, sehingga Raperda SKBWM ini bisa segera disetujui menjadi perda," katanya pula. (sws)
Pemprov Bengkulu Dorong Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi
Bengkulu, FNN - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan komitmen pemerintah provinsi setempat untuk menguatkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani ditengah situasi pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak buruk terhadap ekonomi. Menurut Rohidin, dalam situasi pandemi seperti saat ini, upaya memperkuat ketahanan pangan sama pentingnya dengan memperkuat sektor kesehatan. "Pemerintah terus berupaya memperkuat sektor pangan melalui program pertanian. Tentu tujuan kita adalah kesejahteraan petani dan ketahanan pangan, karena dalam kondisi pandemi seperti saat ini ketahanan pangan sama pentingnya dengan kesehatan," kata Rohidin di Bengkulu, Kamis. Upaya yang dilakukan yakni dengan memperkuat program pertanian melalui penyaluran bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian dan infrastruktur lainnya serta kegiatan pemberdayaan petani bagi petani penerima manfaat di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu. Adapun bantuan yang disalurkan berupa bantuan benih padi Inbrida untuk lahan seluas 1500 hektare, bantuan benih padi khusus untuk lahan seluas 100 hektare, bantuan benih jagung hibrida untuk lahan seluas 750 hektare. Bantuan lainnya yaitu power thresher yang merupakan mesin untuk merontokkan padi menjadi gabah sebanyak 15 unit, rice milling atau mesin untuk mengupas gabah menjadi beras sebanyak satu unit. Kemudian, Pemprov Bengkulu juga melakukan rehabilitasi terhadap 10 jaringan irigasi tersier, menyalurkan 500 ton pupuk bersubsidi, 250 ton SP36, 135 ton ZA, 910 ton NPK dan 210 ton pupuk organik. Pemprov Bengkulu juga memfasilitasi pencetakan kartu tani bagi 5,584 petani penerima manfaat dan menyediakan mesin Electronic Data Capture (EDC) yang merupakan alat penerima pembayaran yang dapat menghubungkan antar rekening bank. "Untuk alsintan dan bantuan benih sudah di droping ke kelompok tani. Kita juga bangun satu embung di Kepahiang," ucapnya. Berdasarkan data angka tetap 2020, produksi padi Kabupaten Kepahiang mencapai 16,446 ton gabah kering gilir (GKG). Angka ini turun dari tahun 2019 yang mencapai 19,856 ton dan panen seluas 3.479 hektare. Bupati Kepahiang Hidayatullah Sjahid mengklaim produksi beras di daerahnya mampu menghasilkan 47,4 kuintal per hektare. Menurutnya angka tersebut lebih besar dibandingkan rata-rata produktivitas beras Provinsi Bengkulu yang hanya sebesar 45,54 kuintal per hektare. "Lahan persawahan di Kepahiang sekitar 4.938 hektare dengan irigasi semi teknis. Produktivitasnya sudah di atas rata-rata provinsi, tetapi kita terus berupaya agar peningkatan produksi," demikian Hidayatullah. (sws)
Kemenag: 1.636 Warga Bengkulu Batal Beribadah Haji
Bengkulu, FNN - Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa sebanyak 1.636 jamaah calon haji dari daerah itu batal berangkat ke Tanah Suci akibat kebijakan pemerintah yang menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji. "Ada 1.636 calon jamaah haji Provinsi Bengkulu yang kembali batal berangkat tahun 2021 ini," kata Kepala Kemenag Bengkulu Zahdi Taher, Kamis, di Bengkulu. Ia mengatakan bahwa pembatalan tersebut karena mempertimbangkan pandemi COVID-19 dan kewajiban pemerintah yaitu menjaga keselamatan, keamanan dan kesehatan warganya. Karena itu, pembatalan keberangkatan jamaah haji dilakukan,jika jamaah haji tetap diberangkatkan maka akan berisiko tinggi. Ia menambahkan terkait dana haji saat ini tersimpan baik di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maka calon haji dipersilakan untuk menarik dana hajinya secara penuh atau hanya sebagian. "Jika seluruhnya ditarik makacalon haji tersebut melakukan pembatalan dan jika hanya menarik sekitar Rp8-10 juta dipersilakan namun jika tahun depan berangkat maka harus segera melakukan pembayaran lagi," katanya. Untuk pengembalian dana jamaah calon haji, kata dia, caranya dengan mengusulkan pengembalian menggunakan materai ke Kemenag masing-masing, kemudian Kemenag mengusulkan ke BPKH pusat dan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing jamaah. Ia menegaskan bahwa pembatalan keberangkatan jamaah haji disebabkan karena pandemi COVID-19 dan berita tentang Indonesia memiliki hutang kepada Arab Saudi dan sebagainya itu tidak benar. Oleh karena itu, kata Zahdi Taher, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembatalan calon jemaah haji dan ia berharap semoga 2022 jamaah haji bisa berangkat. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Edie Hartawan mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan sosialisasi pembatalan jamaah haji ke kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bengkulu. "Kami akan teruskan hasil ini ke pemerintah kabupaten dan kota sehingga masyarakat mendapatkan informasi jelas tentang pembatalan jamaah haji ini," katanya. (sws)
Satgas: Warga Tanjungpinang Meninggal Akibat COVID-19 Naik 300 Persen
Tanjungpinang, FNN - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan jumlah warga yang meninggal dunia karena terjangkit COVID-19 di kota itu meningkat lebih dari 300 persen pada Januari-Juni 2021 dibanding tahun 2020. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari, di Tanjungpinang, Kamis mengatakan, jumlah warga yang meninggal dunia akibat COVID-19 pada Maret-Desember 2020 sebanyak 22 orang, sementara untuk Januari-Juni 2021 bertambah, yakni mencapai 70 orang. "Rata-rata yang meninggal dunia akibat COVID-19 itu memiliki penyakit penyerta," katanya. Ia menjelaskan jumlah warga yang meninggal dunia pada Rabu (9/6) sebanyak dua orang, sehingga total jumlahnya sejak pandemi COVID-19 hingga sekarang mencapai 92 persen. Sementara jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 34 orang, terdiri atas 19 orang bergejala dan 15 orang tanpa gejala. Total jumlah pasien COVID-19 yang bergejala sejak pandemi mencapai 2.158 orang, sementara yang tidak bergejala 1.496 orang. "Total jumlah pasien COVID-19 di Tanjungpinang sejak pandemi sampai sekarang 3.654 orang," kata Teguh Ahmad Syafari, yang juga Sekda Kota Tanjungpinang. Ia menjelaskan dari 34 orang kasus baru positif COVID-19 di Tanjungpinang, terdiri atas kasus perjalanan impor satu orang, kontak erat 23 orang, dan yang tidak memilliki riwayat perjalanan ke luar daerah dan kontak erat 10 orang. Total jumlah pasien yang tertular COVID-19 setelah perjalanan ke luar daerah 342 orang, kontak erat mencapai 2.241 orang, dan yang tidak memiliki kontak erat dan tidak pernah melakukan perjalanan ke luar daerah 1.071 orang. "Jumlah pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 bertambah 45 orang sehingga total jumlahnya menjadi 3.157 orang," demikian Teguh Ahmad Syafari. (sws)
Pandeglang Bertekad Hilangkan Endemis Malaria
Pandeglang, FNN - Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Banten bertekad menghilangkan endemis malaria, dan berupaya agar seluruh desa/kecamatan di wilayah itu terbebas dari penyebaran penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk anopheles betina itu. Kepala Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular (P3M) Dinas Kesehatan Pandeglang dr Kartirini pada acara advokasi eliminasi malaria di Pandeglang, Rabu, menjelaskan penyakit malaria masih merupakan masalah kesehatan yang menimbulkan kesakitan dan kematian terutama pada kelompok risiko tinggi yaitu bayi, balita dan ibu hamil. "Malaria secara langsung menyebabkan anemia dan dapat menurunkan produktivitas kerja sehingga perlu dilakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian, pemberantasan yang efektif dan efisien," katanya. Ia menjelaskan, di Kabupaten Pandeglang masih ada wilayah yang menjadi endemis malaria, yakni Desa Tamannjaya dan Ujungjaya. Dinas Kesehatan Pandeglang terus berupaya melakukan pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit itu dengan mengutamakan aspek promotif, preventif dan kuratif. "Ini bertujuan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit malaria," katanya. Terkait upaya untuk menekan angka kesakitan dan kematian, menurut dia, dilakukan melalui program pemberantasan malaria, dengan kegiatan meliputi diagnosis dini, pengobatan secara cepat dan tepat, serta survailens dan pengendalian vektor dalam hal pendidikan masyarakat. "Pentingnya kesehatan perlu disampaikan kepada masyarakat, semuanya itu untuk memutus mata rantai penularan malaria," ujarnya. Sekda Kabupaten Pandeglang Pery Hasanudin mengatakan untuk pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor terkait, seperti dinas kesehatan, fasilitas kesehatan primer dan lanjutan baik milik pemerintah ataupun swasta. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit malaria, kata dia, harus dibangun dan dikembangkan koordinasi jejaring kerja serta kemitraan antara instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan baik pusat, provinsi maupun kabupaten. "Hal itu dilakukan dengan cara melakukan advokasi, peningkatan komunikasi dan informasi serta edukasi. Sebab, eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria dalam suatu wilayah geografis tertentu," katanya. (sws)
Kemenkominfo Segera Bangun Tower BTS di Pulau Tunda Serang
Serang, FNN- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) segera membangun tower Base Transceiver Station atau BTS untuk menuju merdeka dari blank spot (sinyal komunikasi) di Desa Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Perwakilan Direktorat Penataan Sumber Daya Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemenkominfo RI Hilman Fikrianto, usai rapat persiapan pembangunan tower BTS di Ruang Rapat Pendopo Bupati, Rabu, mengatakan, pembangunan tower BTS merupakan Program Percepatan Transformasi Digital atau PTD yang digagas oleh Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2020. “Program PTD arahan Pak Jokowi, ditindaklanjuti oleh Pak Menteri Kominfo untuk melakukan merdeka blank spot. Ini dari hasil kajian 12.048 desa dari total 12.518 desa yang dikaji se-Indonesia yang memang blank spot sinyal,” katanya. Dalam rapat bersama Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa itu, turut hadir Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosatik) Anas Dwi Satya Prasadya, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dan perwakilan dari pihak provider Smartfren. Hilman mengungkapkan, ada sebanyak 3.435 desa di antaranya di daerah non 3T, yakni Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal, salah satunya Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. “Ini memang arahan dari Pak Presiden dan akhirnya Kemenkominfo bentuknya adalah membangun akses internet dengan menggunakan jaringan teknologi 4G. Jadi untuk di Provinsi Banten satu-satunya hanya di Pulau Tunda,” kata Hilman. Menurutnya, dipilihnya Pulau Tunda berdasarkan hasil dari kajian pada tahun 2019 lalu yang memang Kementerian Kominfo juga melakukan monitoring secara berkala dan bertahap setiap triwulannya. “Itu salah satunya di tahun 2019 menemukan 12.048 desa yang memang blank spot sinyal 4G, kalau di Banten hanya di Pulau Tunda yang non 3T,” katanya pula. Hilman menambahkan, Kementerian Kominfo menargetkan tahun 2022 mendatang sudah rampung menaikkan desa dari blank spot dengan total 12.048 desa yang terpasang tower BTS. “Sedangkan untuk 3.435 desa dibebankan kepada operator seluler sebagai kewajiban regulasi juga,” katanya lagi. “Pembangunan tower BTS selalu melihat akses komersialnya, dengan adanya penugasan dari Kominfo juga harus mau untuk memberi bantuan dari sisi kebijakan. Semoga nantinya yang akan dibangun operator akan terus ada melayani masyarakat dari sisi informasi,” kata Hilman. Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, dalam rapat tersebut berpesan kepada pihak provider Smartfren selain membangun tower BTS, juga berikut dengan fasilitas listrik yakni genset, mengingat Pulau Tunda merupakan daerah tidak adanya akses saluran listrik. “Kalau genset yang ada sekarang untuk kepentingan masyarakat setempat, itu pun kemampuannya sehari hanya 4 jam lebih,” ujarnya lagi. Karena itu, Pandji menyarankan kepada pihak provider Smartfren agar menyiapkan akses saluran listriknya yakni genset tersendiri. “Itu agar tidak putus suplainya,” kata dia. Pada sisi lain, menurutnya, jika dalam pelaksanaannya untuk lahan atau lainnya, agar segera dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. “Kalau ditemukan kendala di lapangan silakan koordinasi, kalau soal lahan tidak terlalu jadi persoalan pasti disiapkan oleh pihak lurah,” kata Pandji. Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang Anas Dwi Satya Prasadya mengatakan bahwa hari ini dilaksanakan rapat koordinasi terkait dukungan Pemkab Serang dalam pembangunan tower BTS di Pulau Tunda. "Diskominfosatik dan Kabag Pemum Setda Kabupaten Serang akan membantu dalam melakukan koordinasi dengan Camat Tirtayasa dan Kades Margasara dalam hal lahan untuk lokasi pembangunannya, serta melakukan koordinasi terkait hal yang menjadi kendala di lapangan," ujar Anas. "Tentunya Pemkab Serang akan mendukung penuh upaya Kemenkominfo yang bekerja sama dengan provider dalam mendirikan tower BTS yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mempercepat arus informasi dan komunikasi ke luar pulau," ujar Anas pula. (sws)
POPULER
