DAERAH
Siaran Televisi Analog di Banten Dihentikan Mulai 17 Agustus
Jakarta, FNN - Kementerian Komunikasi dan Informatika secara bertahap akan mulai menghentikan siaran televisi analog di Banten mulai 17 Agustus mendatang, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. "Dari tiga wilayah layanan siaran, semuanya telah dijadwalkan untuk pelaksanaan analog switch off (ASO)," kata Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi Publik, Rosarita Niken Widiastuti dalam keterangan pers, dikutip Jumat. Wilayah Banten 1, mencakup Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, akan masuk Tahap I ASO yang dijadwalkan berlangsung 17 Agustus 2021. Provinsi Banten memiliki tiga wilayah siaran. Wilayah siaran Banten 2 (Kabupaten Pandeglang) dan Banten 3 (Kabupaten Lebak) masing-masing akan mendapatkan siaran televisi digital pada 31 Desember dan 2 November 2022. Multipleksing BSTV, TransTV dan SCTV sudah beroperasi di wilayah siaran Banten 1, sementara di Banten 2 terdapat multipleksing BSTV, Metro TV, TransTV dan TVOne. Di Banten 3, beroperasi multipleksing TVRI Bayah, BSTV dan Metro TV. Pemerintah akan menghentikan siaran televisi analog dan berpindah ke siaran digital melalui lima tahap yang berlangsung pada 17 Agustus, 31 Desember, 31 Maret 2022, 17 Agustus 2022 dan 2 November 2022. "Dengan adanya penetapan tahapan penghentian siaran analog tersebut, maka sangat perlu sekali dilakukan sosialisasi secara masif dan kontinyu, menyiapkan berbagai sarana untuk membangun kesadaran dan kesiapan masyarakat menyambut era penyiaran TV Digital," kata Niken. Sosialisasi perlu dilakukan agar masyarakat paham bahwa setelah ASO, siaran televisi hanya bisa ditangkap perangkat televisi digital. Perangkat lama masih bisa menangkan siaran televisi digital jika ditambah set-top box. Migrasi siaran televisi dari analog ke digital mengacu pada standar International Telecommunication Union (ITU). ASO dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi geografis, luas wilayah, keterbatasan frekuensi radio dan kemampuan teknologi siaran digital di wilayah siaran. (sws)
Mess Haji Jadi Alternatif Karantina Pasien COVID-19 di Gorontalo
Gorontalo, 10/6 (ANTARA) - Mess haji Gorontalo disiapkan menjadi lokasi alternatif karantina pasien COVI-19, jika terjadi lonjakan kasus beberapa waktu ke depan. “Kemarin saya dan Forkopimda bertemu dalam rangka membahas karantina terpusat. Setelah kami evaluasi seperti yang terjadi di daerah lain, karantina mandiri kurang efektif. Pasien COVID-19 susah dikontrol, tidak ada obat, tidak ada petugas kesehatan. Ini yang melatarbelakangi kami untuk melakukan karantina terpusat,” kata Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di Kota Gorontalo, Kamis. Mess haji dipilih karena tempatnya yang representatif, serta pernah digunakan sebagai lokasi karantina pasien COVID-19 pada awal pandemi tahun 2020. Apalagi, lanjutnya, pemberangkatan calon jemaah haji tahun 2021 ditunda, sehingga lokasi tersebut belum dimanfaatkan. "Waktu dulu PSBB pasien covid dikarantina di sini, jadi bisa kami kontrol. Kenapa bukan rumah sakit? Kalau tanpa gejala memang tidak membutuhkan rumah sakit kecuali pasien dengan komorbit. Jadi saat ini kita hanya terus waspada," tambahnya. Gubernur belum bisa memastikan kapan rencana itu akan terealisasi, namun langkah antisipasi harus segera dilakukan. Pihaknya meminta pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi untuk terus melanjutkan proses pemeriksaan dini, pelacakan, dan perawatan COVID-19. Kakanwil Agama Provinsi Gorontalo Syafrudin Baderung menyambut baik rencana pemprov tersebut. Meski demikian ia mengatakan status mess haji sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Agama (Kemenag) RI, sehingga maka butuh izin dari Dirjen Haji Kemenag RI. “Asrama haji ini menjadi alternatif terakhir ketika terjadi lonjakan kasus. Jadi bukan serta merta hari ini dan besok langsung digunakan, tidak. Kami juga masih menindaklanjuti surat dari pak gubernur untuk dibawa ke pusat. Semua ini kita persiapkan hanya jika terjadi lonjakan kasus,” jelasnya. Selain asrama haji Gorontalo, Pemprov Gorontalo juga telah menyiapkan beberapa tempat lainnya untuk karantina pasien COVID-19. Tempat tersebut diantaranya Hotel Eljie di Kota Gorontalo dan asrama Badan Diklat di Bone Bolango yag sebelumnya digunakan untuk lokasi karantina. (sws)
Gorontalo Jadi Tuan Rumah Festival Ekonomi Syariah
Gorontalo, FNN - Provinsi Gorontalo terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) atau Festival Ekonomi Syariah Indonesia 2021, untuk wilayah Kawasan Indonesia Timur (KIT). “Festival ekonomi syariah ini adalah kegiatan nasional, namun Gorontalo adalah tuan rumah untuk wilayah KIT," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Budi Widihartanto usai bertemu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di rumah dinas gubernur, Kamis. KIT ini mencakup Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Bali, ada juga untuk wilayah Sumatera dan Jawa, namun wilayah timur ini yang paling besar. Penyelengaraan ISEF 2021 akan digelar mulai 27 Juli sampai dengan 3 Agustus 2021 dengan berbagai rangkaian acara di antaranya diskusi, seminar, dan pelatihan produk-produk ekonomi syariah bagi UMKM. Selain itu juga menggelar lomba duta ekonomi syariah, lomba pengetahuan ekonomi dan keuangan syariah, dan lomba nasyid. “Karena masih masa pandemi COVID-19 rencananya akan dilakukan secara daring, tapi juga dilakukan secara tatap muka saat pembukaan. Tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan.Kegiatan ini akan mengakselerasikan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai kekuatan baru,” jelasnya. Sementara itu gubernur memberikan dukungan penuh untuk penyelenggaraan ISEF 2021. Ia berharap semua pihak dapat bersama-sama ikut menyukseskan kegiatan tersebut. “Ini dalam rangka mewujudkan Provinsi Gorontalo sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah di kawasan Indonesia Timur,” ujarnya. (sws)
Tim Yustisi Denpasar Jaring 40 Orang Pelanggar Prokes
Denpasar, FNN - Tim Yustisi Kota Denpasar, Provinsi Bali menjaring 40 orang pelanggar protokol kesehatan saat melakukan penertiban protokol kesehatan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di kawasan Kecamatan Denpasar Barat. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar Dewa Gede Anom Sayoga di Denpasar, Kamis, mengatakan dari semua yang ditertibkan tersebut, di antaranya sebanyak 22 orang di denda di tempat Rp100 ribu karena tidak menggunakan masker, dan 18 orang diberikan pembinaan karena menggunakan masker tidak pada tempatnya. Menurut Dewa Sayoga, warga yang ditertibkan sebagian beralasan lupa menggunakan masker dan lokasi tujuan dekat rumah. Agar hal tersebut tidak terulang kembali, pihaknya memberikan efek jera kepada pelanggar dengan diberikan sanksi fisik (push up) di tempat dan harus menandatangani surat pernyataan tidak melanggar kembali. "Setiap pelanggar diberikan sanksi sebagai efek jera, agar kemudian hari tidak melanggar lagi dan jika melanggar maka mereka harus siap menerima tindakan lebih tegas," ujarnya. Dalam menekan penularan COVID-19, Dewa Sayoga mengaku secara rutin melaksanakan penertiban protokol kesehatan (prokes). Setiap penertiban jika ditemukan ada yang tidak menggunakan masker maka akan di denda di tempat. Sedangkan bagi yang salah menggunakan masker akan diberikan pembinaan. Untuk kebaikan semua orang, Dewa Sayoga mengaku tidak lelah dan akan terus mengingatkan dan mengimbau masyarakat agar selalu mentaati protokol kesehatan 6 M, yakni memakai masker standar dengan benar, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi bepergian, meningkatkan imun, dan mentaati aturan. "Dengan cara itu kami mengharapkan penularan COVID-19 dapat dikendalikan. Mengingat kasus yang positif COVID-19 saat ini masih terus ditemukan," kata Dewa Sayoga. (sws)
PLN: Jumlah PLTS Atap di Bali Mencapai 128 Pelanggan
Denpasar, FNN - Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi (PLN UID) Bali menyebutkan sebanyak 128 pelanggan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap dengan kapasitas 1.514.447 Mega Watt Peak (MWp). "Saat ini di Bali tercatat 128 pelanggan PLTS atap, baik yang on grid (tersambung ke jaringan PLN) maupun tidak, dengan total kapasitas 1.514.447 MWp," kata Senior Manager Perencanaan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Bali, Putu Putrawan di Denpasar, Kamis. Ketersediaan sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) di Bali cukup melimpah. Potensi EBT yang dapat dikembangkan di Bali, antara lain potensi tenaga panas bumi sebesar 65 MW di Banyuwedang, Seririt, Batukaru, Penebel, Buyan dan Bratan, dan Kintamani. Potensi lainnya seperti tenaga air sebesar 30 MW, tenaga surya 100 MWp. Potensi tenaga sampah 15 MW, tenaga angin 30 MW, dan tenaga arus laut sebesar 12 MW. "Total bauran energi EBT terhadap seluruh sumber energi listrik lainnya sebesar 0,12 persen. Kami berupaya agar angka ini dapat meningkat di tahun-tahun mendatang untuk mencapai 23 persen pada bauran energy di tahun 2025 sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional yang telah ditetapkan," katanya. Putrawan menambahkan bahwa salah satu upaya mempercepat peningkatan bauran energi ini adalah dengan memanfaatkan pembangunan photovoltaic (PV) pada atap-atap bangunan, termasuk kantor-kantor PLN. "Untuk mendukung penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penggunaan Energi Bersih, selain memanfaatkan atap bangunan untuk dipasang PV, kami juga melakukan langkah-langkah lain seperti kerja sama dengan pemerintah daerah maupun pengembang yang ingin membangun pembangkit EBT," ucapnya. Putrawan mengatakan bahwa PLN telah menerapkan "Bali Eco Smart Grid" dengan tujuan untuk menjaga keandalan dan stabilitas suplai tenaga listrik, peningkatan efisiensi energi, pengurangan emisi CO2. Konsep "smart grid" ini merupakan sistem jaringan listrik yang secara cerdas mampu mengintegrasikan aksi-aksi dari seluruh komponen yang tersambung di dalamnya mulai dari pembangkit, perangkat transmisi, distribusi, hingga konsumen dapat mengantarkan listrik dengan lebih efisien, berkelanjutan, ekonomis, aman dan keandalan yang tinggi. "Dengan adanya pilihan dari pembangkit terutama yang terbarukan, dalam 'smart grid' ini memungkinkan pembangkit-pembangkit terbarukan masuk ke dalam sistem secara on grid, sehingga pilihan pembangkit lebih beragam dan konsumen dimungkinkan untuk membangkitkan listriknya sendiri misalnya dengan menggunakan PV Rooftop dan terjadi proses transaksi saling mengisi secara offset," kata Putrawan. (sws)
Tak Terdampak Pandemi, Pemkab Bogor Apresiasi Penyuluh Pertanian
Tamansari, Bogor, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat mengapresiasi kerja para penyuluh pertanian karena sektor tersebut merupakan salah satu yang tak terdampak pandemi COVID-19. "Salah satu sektor yang tak terdampak pandemi adalah pertanian," kata Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar alias Gus Udin usai menghadiri penilaian penyuluh berprestasi di Tamansari, Bogor, Kamis. Ia menjelaskan Pemkab Bogor melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) menggelar penilaian penyuluh berprestasi demi meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Gus Udin menambahkan Pemkab Bogor juga telah membagikan puluhan ribu Kartu Tani sejak akhir tahun 2018 saat awal masa kepemimpinan Bupati Ade Yasin. Pembagian kartu untuk petani ini, lanjut dia, merupakan salah satu wujud dari program Pancakarsa khususnya Karsa Bogor Maju. Pasalnya, melalui kartu tersebut para petani dapat membeli pupuk bersubsidi dan pembagian subsidi lebih tepat sasaran. Selama ini, Kartu Tani tersebut berfungsi sebagai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Manfaat asuransi tani tersebut adalah memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi bencana kekeringan. "Jika terjadi gagal panen maka petani dapat melakukan klaim untuk mendapatkan ganti," kata Gus Udin. (sws)
Pemkot Bogor Lanjutkan Vaksinasi Lansia Dengan Cara Jemput Bola
Bogor, FNN - Dinas Kesehatan Kota Bogor melanjutkan vaksinasi kepada orang lanjut usia (lansia) dengan cara jemput bola yakni vaksinator yang berkunjung ke domisili sasaran. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno, di Kota Bogor, Kamis, mengatakan langkah-langkah jemput bola yang dilakukan tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bogor meliputi, pertama, melalui fasilitas layanan kesehatan, yakni rumah sakit dan puskesmas. "Dinas Kesehatan memasok vaksin di rumah sakit dan puskesmas, sehingga lansia bisa mendatangi rumah sakit dan puskesmas untuk menjalani vaksinasi," katanya. Kedua, pelayanan vaksinasi dengan sasaran lansia dalam kendaraan atau "drive thru" seperti dilakukan beberapa kali di GOR Pajajaran Kota Bogor. Ketiga, tenaga kesehatan yang menjadi vaksinator mendatangi panti jompo untuk melaksanakan vaksinasi terhadap lansia. Keempat, melaksanakan vaksinasi lansia di pos pembinaan terpadu (posbindu). Bahkan, ada pelaksanaan vaksinasi kepada lansia di rumah bidan yang menjadi tetangga lansia, katanya. Menurut Retno, Dinas Kesehatan juga telah membuat kesepakatan dengan camat dan lurah, untuk melaksanakan vaksinasi di kantor kecamatan dan kantor kelurahan. "Kami membuat kesepakatan dengan camat dan lurah, untuk bersama-sama memobilisasi dan penggerakan sasaran lansia untuk vaksinasi. Ini sudah kita lakukan. Bahkan, kami sampai melakukan langkah "door to door" ke rumah lansia," katanya. Menurut Retno sejumlah langkah jemput bola yang dilakukan dinas kesehatan dalam melaksanakan vaksinasi kepada lansia, karena ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti merasa takut, sulit menjangkau rumah sakit atau puskesmas, tidak diizinkan oleh keluarga, dan tidak bersedia. Retno menjelaskan realisasi pelaksanaan vaksinasi terhadap lansia hingga Senin (7/6) adalah, untuk dosis pertama sebanyak 38.077 orang dan untuk dosis kedua sebanyak 33.050 orang. Menurut Retno, berdasarkan data Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) jumlah lansia di Kota Bogor ada 95.371 orang. Berdasarkan data KPCPEN tersebut, maka persentase lansia yang telah menjalani vaksinasi untuk dosis pertama adalah 39,93 persen dan untuk dosis kedua 34,65 persen. Sedangkan berdasarkan pendataan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas, jumlah lansia di Kota Bogor ada 61.189 orang. Jika berdasarkan pendataan dari puskesmas, maka persentase lansia yang telah menjalani vaksinasi, untuk dosis pertama adalah 62,22 persen dan untuk dosis kedua adalah 54,01 persen. Retno menjelaskan persentase realisasi pelaksanaan vaksinasi untuk lansia berdasarkan data KPCPEN yakni 39,93 persen, sudah merupakan pencapaian tertinggi di Jawa Barat. Apalagi jika berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bogor yakni 62,22 persen, sudah sangat tinggi. (sws)
Pemkab Mukomuko Ajukan Penurunan Status Beberapa Cagar Alam ke BKSDA
Mukomuko, FNN - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu tengah mengajukan penurunan status beberapa cagar alam (CA) yang terlanjur dimanfaatkan masyarakat agar bisa menjadi taman wisata alam (TWA) ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Mukomuko Apriansyah di Mukomuko, Kamis, mengakui langkah tersebut dengan melakukan berbagai upaya salah satunya melalui pengajuan permohonan ke BKSDA. “Ada permohonan, bersurat ke BKSDA untuk meminta data riwayat atau histori kawasan pantai yang berstatus CA tersebut, sekaligus meminta penurunan status CA tersebut menjadi TWA,” ujarnya. Ia mengatakan sebelumnya telah berkoordinasi dengan BKSDA terkait dengan usulan untuk menurunkan status CA, dan setelah ini akan dilanjutkan lagi melalui koordinasi dengan BKSDA. Ia mengatakan bupati setempat menginginkan di daerah ini ada penurunan status cagar alam sehingga kawasan ini bisa menjadi tempat untuk pengembangan sektor wisata. Selain itu, katanya, nantinya kawasan cagar alam ini bisa untuk menjadi tempat untuk pengembangan sektor pariwisata perikanan di daerah ini. Ia menyebutkan sedikitnya terdapat enam pantai dalam kawasan cagar alam yang potensial menjadi tujuan wisata di daerah ini, yakni Pantai Air Buluh, Pantai Retak Ilir, Pantai Teluk Bakung, Pantai Pandan Wangi, Pantai Air Patah, Pantai Umbul 25 di satuan pemukiman 10. Ia menyatakan meskipun sejumlah pantai di daerah ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi lokasi objek wisata, tetapi pantai ini masih terlihat alami karena belum digarap secara maksimal akibat belum ada legalitas. Ia memastikan masyarakat yang memanfaatkan pantai ini menjadi objek wisata menjaga kebersihan dan kelestarian pantai tersebut dan tidak pernah mengurangi pohon di lokasi pantai tersebut. (sws)
Rejang Lebong Kembangkan Air Terjun Tri Sakti
Rejang Lebong, FNN - Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan mengembangkan obyek wisata Air Terjun Tri Sakti di Desa Belitar Seberang, Kecamatan Sindang Kelingi, menjadi destinasi wisata yang menarik. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Rejang Lebong Upik Zumratul Aini di Rejang Lebong, Kamis, mengatakan obyek wisata Air Terjun Tri Sakti sudah ditinjau langsung dan memerlukan pembangunan sarana prasarana pendukung seperti akses jalan, shelter dan lainnya. "Potensinya sangat bagus, saya sudah pernah ke Air Terjun Pemandian Punai, Air Terjun Tangga Seribu, Air Terjun Benteng, dan Banyuwangi disini jauh berbeda. Kalau yang lain airnya tidak terlalu besar tetapi yang ini airnya cukup besar dan benar-benar air terjun," kata dia. Pengembangan Air Terjun Tri Sakti yang sebelumnya bernama Air Terjun Tri Muara Karang ini akan dilakukan setelah berkoordinasi dengan DPUPR Rejang Lebong, di mana pada tahun 2021 sudah direncanakan pembangunan jalan aspal melalui Desa Sindang Jati, Kecamatan Sindang Kelingi. Sedangkan sarana pendukung lainnya, , ialah pembangunan shelter atau tempat pemberhentian pada jalan turun ke lokasi air terjun yang mencapai 100 meter sehingga pengunjung bisa beristirahat dan menikmati pemandangan air terjun yang memiliki keunikan itu lantaran air yang keluar selain dingin juga air hangat. Untuk menjadikan obyek wisata Air Terjun Tri Sakti menjadi salah satu destinasi wisata andalah harus memiliki 3A berupa aset, akses dan atraksi. Aset berupa sarana pendukung dilokasi wisata, akses berupa sarana jalan menuju lokasi wisata dan atraksi berupa kegiatan penampilan seni budaya lokal. Sebelumnya, pada 2020 lahan obyek wisata Air Terjun Tri Sakti yang berada di Desa Belitar Seberang ini dihibahkan oleh pemiliknya ke Pemkab Rejang Lebong, dan sejak awal 2021mulai dikelola oleh BUMDes Belitar Seberang dan mendapat penyertaan modal sebesar Rp25 juta untuk pembangunan sarana prasarana pendukung. (sws)
Pemprov Kepri Jamin Vaksin AstraZeneca Habis Sebelum Kadaluwarsa
Tanjungpinang, FNN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menjamin stok 11.500 vial vaksin AstraZeneca habis digunakan sebelum masa kedaluwarsa pada tanggal 30 Juni 2021. "Target kami, 25 Juni 2021 sudah habis," kata Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah di Tanjungpinang, Kamis (10/6). Arif juga memastikan sampai saat ini tak ada vaksin AstraZeneca yang kedaluwarsa di daerah tersebut. Pihaknya rutin memantau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh kabupaten/kota. "Kalau sampai ada vaksin kedaluwarsa, itu salah kabupaten/kota, karena mereka yang lebih tahu kondisi di lapangan," ujarnya. Menurutnya Pemprov Kepri terus menggesa agar target vaksinasi sebesar 50 persen dari total 1,4 juta penerima vaksin di daerah itu dapat tercapai hingga akhir Juni 2020. Dia katakan saat ini capaian vaksinasi di Kepri masih 17 persen atau berada di bawah nasional sebesar 20 persen. "Cakupan vaksinasi di Kepri per hari sekitar 10 ribu orang. Kita gesa lebih dari itu, agar bisa memenuhi target 50 persen," ungkapnya. Lebih lanjut Arif meminta tujuh kabupaten/kota memperluas pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat umum hingga para pekerja formal dan informal. "Ini sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepri tanggal 10 Juni 2021 tentang Perluasan Sasaran Vaksinasi COVID-19," ujarnya. Dia turut mengimbau supaya Pemerintah Kabupaten/Kota mengkoordinasikan kepada Pemprov Kepri jika ada kendala dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kabupaten/kota juga diminta perbanyak sentra vaksinasi, dan pemprov siap menurunkan tenaga vaksinator untuk membantu program vaksinasi hingga ke tingkat desa. "Kalau butuh vaksin, langsung kita kirim. Apalagi Pemerintah Pusat melalui Kemenkes berkomitmen penuh mendukung program vaksinasi di Kepri," kata Arif. (sws)
POPULER
