DAERAH
Gubernur: Tunjangan Kinerja ASN Tidak Dibayar Jika Menolak Divaksin
Tanjungpinang, FNN - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menegaskan tidak akan membayar tunjangan kinerja ASN di daerah itu apabila mereka menolak vaksinasi COVID-19. "Saya sudah mengeluarkan surat edaran untuk semua ASN yang belum vaksin, wajib vaksinasi. Jika tidak, tunjangan kinerja bulan depan tidak dibayarkan," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Kamis. Ansar menyebut kebijakan ini untuk mendorong seluruh ASN segera ikut vaksinasi demi mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunuty. Apalagi ASN merupakan ujung tombak pemerintah sebagai contoh bagi masyarakat. "Tingkat vaksinasi ASN masih rendah. Dari total 6.000 ASN, belum sampai 50 persen yang telah divaksin," ungkapnya. Ansar berharap target vaksinasi Kepri hingga akhir Juli 2021 mencapai 70 persen dari jumlah penduduk sekitar 2 juta orang. Dilihat dari rata-rata nasional, menurut dia, Kepri saat ini berada di urutan ketiga percepatan vaksinasi setelah DKI Jakarta dan Bali. "Kalau vaksinasi di angka 70 persen, Kepri sudah bisa menerima wisatawan mencanegara. Tentu ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19," ungkapnya. Ansar mengapresiasi semua pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap percepatan vaksinasi, seperti unsur TNI/Polri yang telah melakukan vaksinasi massal hingga ke pulau-pulau. Dari berbagai penelitian lembaga di dunia, lanjut dia, vaksin dapat memperkuat imunitas seseorang untuk terhindar dari COVID-19 dengan persentase 92 sampai 93 persen. "Namun, perlu diingat tak ada jaminan orang yang sudah divaksin 100 persen terhindar COVID-19. Maka, setelah divaksin, tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan patuh," ujar Ansar. Politikus Partai Golkar itu juga memastikan pemerintah provinsi setempat terus melakukan upaya tracing dan testing agar dapat menyasar masyarakat yang terpapar COVID-19, baik yang tanpa gejala maupun yang bergejala. "Selanjutnya kami akan menyediakan tempat-tempat karantina bagi yang terkonfirmasi positif. Selain rumah sakit dan puskesmas, ada juga lokasi karantina terpadu," katanya menjelaskan. (sws)
Pemkot Tangerang Gandeng Pewaralaba Gelar Pelatihan Kewirausahaan
Tangerang, FNN - Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM bekerja sama dengan pewarala Indomaret menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan mandiri bagi pelaku industri kecil menengah atau IKM Kota Tangerang. Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin di Tangerang Kamis, memberikan apresiasinya kepada PT Indomarco Prismatama (Indomaret) yang memberikan sumbangsih untuk memajukan UMKM di Kota Tangerang. “Kerja sama yang baik ini harus terus terjalin sebagai sinergi kita dalam memulihkan ekonomi masyarakat,” kata Sachrudin. Sachrudin juga memberi arahan kepada seluruh peserta agar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kualitas produk usaha yang dijalani. “Jadikan pelatihan ini sebagai langkah strategis untuk berekspansi lebih luas lagi dalam hal pemasaran, inovasi produk serta kualitas produk yang dihasilkan. Meskipun masih di tengah situasi pandemi, kita harus bisa menjadikan ini sebagai batu loncatan untuk meningkatkan jaringan dan volume usaha, sehingga kita sudah satu langkah lebih maju dan siap bersaing di masa mendatang,” ujarnya. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagang, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang (Disperindakop) Teddy Bayu Putra, menjelaskan kegiatan pelatihan yang diikuti oleh 75 peserta dari UMKM Kecamatan Se-Kota Tangerang ini difasilitasi untuk menjangkau volume industri yang lebih luas lagi melalui jaringan usaha waralaba ataupun retail. “Kita terus berupaya agar UKM di Kota Tangerang bisa berkembang ke arah yang lebih besar yakni menjadi IKM atau Industri Kecil Menengah. Dengan semakin besar volume usahanya, kualitasnya semakin baik, pemasaran melalui toko online Ayo Rangkul bisa semakin dimaksimalkan,” katanya. Kegiatan pelatihan yang bertemakan Startegi IKM Bertahan dimasa Pandemi Covid-19 ini turut mengundang salah satu pakar olahan pangan UMKM yakni Puguh Priyo Sudibyo sebagai narasumber dalam pelatihan tersebut. (sws)
Pemprov Banten Salurkan Pupuk Subsidi di 8 Kabupaten dan Kota
Serang, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyalurkan pupuk bersubsidi untuk kuota 2021 ke para kelompok tani di delapan kabupaten dan kota di Banten. Kepala Dinas Pertanian (Distan) Banten, Agus M Tauhid di Serang, Kamis mengatakan, pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai dalam keputusan kepala Distan Banten, nomor 903/01/KPTS-Distan/01/2021 tentang alokasi kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang ditetapkan 04 Januari 2021. Keputusan itu dikeluarkan untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi ditingkat petani sesuai jumlah, jenis, waktu dan tempat, dengan mutu terjamin dan harga berdasarkan eceran tertinggi, kemudian perlunya pengaturan pengalokasian pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. "Alokasi pupuk subsidi tingkat provinsi mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi dan penetapan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), usulan pupuk dari kabupaten dan kota, penyerapan pupuk bersubsidi tahun sebelumnya," Agus. Setiap daerah akan mendapatkan alokasi pupuk yang berbeda, sesuai kebutuhan dari para petaninya. Untuk pupuk urea, lanjut dia, total yang disalurkan ke kabupaten dan kota berjumlah 76.557 kilogram, kemudian SP-36 sebanyak 5.471 kg, ZA 906 kg, NPK 28.755 kg, organik 8.611kg dan pupuk organik cair 21.528 kg. "Pupuk diberikan kepada kelompok tani yang sudah disusun berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tani pupuk bersubsidi," kata dia. Kemudian, untuk harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi juga sudah ditentukan, yakni urea sebesar Rp2.250 per kilogram, SP-36 sebesae Rp 2.400 per kg, ZA seharga Rp 1.700 per kg, NPK seharga Rp 2.300 per kg, NPK formula khusus senilai Rp 3.300 per kg, organik granul senilai Rp 800 per kg, dan pupuk organik cair seharga Rp 20 ribu per liter. Cara membelinya, setiap petani terdaftar di dalam kelompok tani (poktan), terdaftar dalam sistem Rencana Definisi Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tani pupuk bersubsidi, dan memiliki kartu tani yang dikeluarkan oleh perbankan. Bila belum memiliki kartu tani, petani diharuskan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mengisi form penebusan pupuk bersubsidi yang di produksi oleh PT Pupuk Indonesia yang ditunjuk menteri BUMN. "Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang bergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem e-RDKK. Kartu tani dikeluarkan oleh perbankan kepada petani, untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi," katanya. Adapun data alokasi pupuk subsidi pada delapan kabupaten dan kota di Banten diantaranya yaitu, Kabupaten Pandeglang, urea 21.983 kg, SP-36 1.574 kg, ZA 50 kg, NPK 9.668 kg, organik 2.594 kg, organik cair 6.484 kg. Kabupaten Lebak, urea 22.783 kg, SP-36 121 kg, ZA 549 kg, NPK 10.318 kg, organik 2.811 kg, organik cair 7.029 kg. Kqbupaten Tangerang, urea 10.578 kg, SP-36 266 kg, ZA 198 kg, NPK 2.850 kg, organik 309 kg, organik cair 772 kg. Kabupaten Serang, urea 18.365 kg, SP-36 278 kg, ZA 83 kg, NPK 4.726 kg, organik 2.674 kg, organik cair 6.686 kg. Kota Serang, urea 2.093 kg, SP-36 13 kg, ZA 2 kg, NPK 962 kg, organik 204 kg, organik cair 510 kg. Kota Tangerang, urea 265 kg, SP-36 107 kg, ZA 23 kg, NPK 28 kg, organik 6 kg, organik cair 15 kg. Kota Cilegon pupuk urea 490 kg, SP-36 112 kg, ZA 1 kg, NPK 203 kg, organik 13 kg, organik cair 32 kg. (sws)
HSU Sukses Turunkan Angka Stunting Dari 56 Persen Jadi 20,51 Persen
Amuntai, FNN - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, menjadi salah satu kabupaten yang mampu menekan angka stunting atau kurang gizi kronis pada anak dari sebelumnya 56 persen menjadi 20,51 persen. Ketua PKK Kabupaten HSU Hj Anisah Rasyidah di Amuntai Kamis, mengatakan, pada 2013 daerahnya termasuk 100 daerah yang menjadi fokus penanganan stunting secara nasional. "Pada 2013 angka stunting mencapai 56 persen, dan ini menjadi cambuk bagi kami untuk berbenah menanganinya," katanya. Menindaklanjuti itu, tambah dia, maka dibuat peraturan bupati untuk mengatur cara kesehatan ibu dan anak bisa terlayani di tingkat layanan dasar, perilaku PHBS, serta membentuk tim penanganan stunting. "Segala upaya yang dilakukan tersebut, angka stunting Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun demi tahun terus menurun, hingga 2020 menjadi sekitar 20,51 persen," katanya. Hal tersebut disampaikan Anisah saat mendampingi kunjungan Pj Ketua PKK Kalsel Safriati Safrizal, ke lokasi khusus (lLocus) stunting di Desa Jingah Bujur, Kecamatan Haur Gading, HSU. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Berdasarkan data riset kesehatan dasar (riskesdas) pada 2013, prevalensi angka stunting HSU mencapai 56 persen. Berdasarkan data Dinas Kesehatan HSU, hingga Desember 2020, angka tersebut turun menjadi 20,15 persen, dengan jumlah balita stunting (pendek+sangat pendek) sebanyak 3.639, dari total balita yang diukur antropometrinya sebanyak 15.885 balita. Antropometri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh manusia. Standar Antropometri anak adalah kumpulan data tentang ukuran, proporsi, komposisi tubuh sebagai rujukan untuk menilai status gizi dan tren pertumbuhan anak. Penjabat Ketua PKK Provinsi Kalimantan Selatan Safriati Safrizal ZA mengatakan, strategi dalam penanganan stunting di antaranya melalui makanan yang bergizi, kampanye cegah stunting serta pencegahan pernikahan usia anak. Pentingnya memperhatikan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil, bayi dan balita, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Menurut dia, masalah kekurangan gizi adalah masalah sangat kompleks di masyarakat, sehingga membutuhkan peran lintas sektor termasuk TP-PKK. Safriati juga mengatakan, aspek promotif berupa sosialisasi bagi ibu hamil dan keluarga untuk meningkatkan pemahaman mencegah stunting. Sosialisasi mengenai hal ini dilakukan dengan melibatkan PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan RW serta kader PKK sendiri. "Sinergi dan kolaborasi tidak bisa ditinggalkan.Saya sangat mengapresiasi peran Pemkab HSU dalam menangani stunting," katanya. (sws)
PT RTP Serahkan Bantuan Kursi Roda ke Dinkes Tabalong
Banjarbaru, FNN - PT Restu Tanjung Permai menyerahkan bantuan 10 kursi roda ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, Kalsel untuk mendukung pelayanan di puskesmas. "Bantuan ini bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di Tabalong," ucap Penanggungjawab Operasional PT RTP Salman didampingi bagian legal dan hubungan eksternal PT RTP Muhammad Irana Yudiartika di Tanjung, Kamis. Bantuan tersebut diserahkan oleh Penanggungjawab Operasional PT RTP kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Taufiqurrahman Hamdie. Sebelumnya PT RTP juga menyerahkan bantuan 10 kursi roda ke RSUD H Badaruddin Kasim Tanjung melalui program CSR 2021. Salman juga menambahkan rencananya bantuan kursi roda akan diberikan kepada 18 puskesmas yang ada di 'Bumi Saraba Kawa'. "Rencananya ada 18 kursi roda kami serahkan ke Dinas Kesehatan namun baru 10 kursi roda yang datang," jelas Salman. Pada kesempatan yang sama PT RTP juga menyerahkan bantuan 10 alat pengukur suhu ke Dinas Kesehatan setempat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Taufiqurrahman Hamdi menyampaikan apresiasinya atas dukungan PT RTP terhadap peningkatan pelayanan di puskesmas. "Kursi roda ini bisa dimanfaatkan para lansia maupun kalangan disabilitas," jelas Taufik . Taufik pun berharap pihak swasta juga bisa mendukung peningkatan sarana dan fasilitas berupa perangkat sistem informasi di puskesmas sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat. (sws)
Angka Kematian Pasien COVID-19 di Bangka Capai 73 Orang
Sungailiat,Bangka, FNN - Satuan Gugus Tugas (Satgas) COVID-19 Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat angka kematian pasien COVID-19 di daerah itu hingga saat ini mencapai 73 orang. Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Bangka, Boy Yandra di Sungailiat, Kamis mengatakan, angka kematian pasien COVID-19 sebanyak 73 orang itu tersebar di delapan kecamatan dengan usia rata-rata di atas 50 tahun. "Selain usai tua, pasien COVID-19 yang meninggal dunia di rumah sakit memiliki penyakit penyerta atau sebelumnya mengalami gangguan kesehatan," jelasnya. Untuk di wilayah Kecamatan Sungailiat, angka kematian pasien COVID-19 berada pada grafik kasus tertinggi sebanyak 31 orang, Kecamatan Belinyu sebanyak 10 orang pasien COVID-19 meninggal dunia. Mendo Barat dan Kecamatan Riau Silip masing-masing tujuh orang, Kecamatan Pemali terdapat enam orang. Sedangkan di Kecamatan Puding Besar, Merawang dan Kecamatan Bakam masing-masing terdapat empat orang pasien meninggal dunia. "Sampai hari ini masih terdapat 258 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan menjalani perawatan kesehatan baik di sejumlah rumah sakit maupun di balai isolasi yang disediakan pemerintah daerah dan isolasi mandiri," jelasnya. Berdasarkan data informasi COVID-19 di Kabupaten Bangka, akumulasi warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 4.261 orang, 3.930 orang sudah dinyatakan sembuh serta diketahui 5.769 orang kontak erat dengan pasien COVID-19. "Saya ingatkan seluruh masyarakat agar tetap meningkatkan disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona seminimal mungkin sehingga wilayah Kabupaten Bangka kembali ke zona aman," ujarnya. (sws)
Pemkab Bangka Targetkan Pendapatan Sektor PBB-P2 Rp7.2 miliar 2021
Sungailiat, Bangka, FNN - Pemerintah Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sepanjang tahun 2021 sebesar Rp7,2 miliar, sementara hingga 10 Juni 2021 sudah terealisasi sebesar 57,63 persen dari target "Target pendapatan sektor PBB-P2 dari wajib pajak tahun 2021 sebesar Rp7,2 miliar, naik dari target penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp7,02 miliar," kata Kabid Penagihan dan Piutang Pajak Daerah BPPKAD Kabupaten Bangka, Adi Muslih di Sungailiat, Kamis. Untuk memaksimalkan pendapatan, pihaknya melibatkan pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan untuk membantu wajib pajak yang mencapai jumlah 99.435 wajib pajak tersebar di 60 lebih desa di delapan kecamatan. "Saya optimis, target pendapatan sektor PBB-P2 mampu tercapai 100 persen seperti dua tahun sebelumnya meskipun tim penagihan harus kerja berat atau turun kelapangan," jelasnya. Dalam melakukan penagihan, kata Adi Muslih pihaknya memberikan pelayanan maksimal sampai ke tingkat desa dengan melibatkan pihak Bank SumselBabel sehingga mempermudah akses pembayaran pajak termasuk tim penagihan dengan armada "Mobil Mas Jempol". "Saya mengajak seluruh wajib pajak untuk berperan aktif mendukung pembangunan daerah dengan cara membayar kewajibannya tepat waktu," jelasnya. (sws)
Pemkab Cianjur Menjamin Masa Depan Anak Hasil Kawin Kontrak
Cianjur, FNN - Pemkab Cianjur, Jawa Barat, menjamin masa depan anak hasil kawin kontrak mulai dari kesehatan hingga pendidikan serta terkait administrasi kependudukannya, meski hingga saat ini belum memiliki data pasti berapa jumlah anak hasil kawin kontrak di Cianjur. "Kami instruksikan dinas terkait untuk berkoordinasi dengan kecamatan dan desa, guna melakukan pendataan anak hasil kawin kontrak di Cianjur. Berbagai kesulitan yang dialami orang tuanya termasuk terkait adminduk, akan kita bantu," kata Bupati Cianjur, Herman Suherman di Cianjur, Kamis. Setelah didapat data yang pasti, ungkap dia, pihaknya akan menjamin kesehatan, pendidikan hingga jenjang SMA sederajat. Bahkan anak hasil kawin kontrak yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, akan dibuatkan kartu BPJS kesehatan. Hal tersebut, ungkap dia, sebagai bukti pemerintah daerah peduli terhadap keberadaan anak hasil kawin kontrak yang sebagian besar tidak memiliki ayah, termasuk upaya antisipasi psikologi yang akan ditanggung, sehingga mereka tidak merasa diterlantarkan dan mendapat tekanan dari lingkungan sekitar. "Pendataan yang dilakukan untuk memastikan anak-anak tersebut sudah masuk dalam administrasi kependudukan, kalau belum kita akan proses agar mereka tetap masuk dalam adminduk negara, meski status pernikahan orang tuanya secara kontrak," katanya. Sedangkan terkait larangan kawin kontrak di Cianjur, tambah dia, hingga saat ini tengah dipercepat dengan target sebelum akhir bulan Juni, larangan yang tertuang dalam Peraturan Bupati itu akan segera dibahas bersama anggota DPRD Cianjur, sebelum ditetapkan. Sementara berbagai kendala banyak dirasakan pelaku kawin kontrak, ketika memiliki anak hasil hubungan yang tidak sampai satu bulan bersama wisatawan asing asal Timur Tengah seperti mengurus akta kelahiran. Bahkan mereka mengalami tekanan beragam dari warga yang mengetahui anak yang mereka lahirkan mirip orang Arab. "Kendala yang sangat kami rasakan, saat memiliki anak hasil kawin kontrak dengan wisatawan asing, ketika anak hendak masuk sekolah karena selama ini, tidak memiliki akta kelahiran dan bukti surat nikah untuk mengurus ke dinas. Kami berharap semua kemudahan kami dapatkan," kata Laila perempuan asal Kecamatan Cipanas. Ia menambahkan, dengan adanya jaminan dari pemerintah, mereka berharap mendapat kemudahan dalam mengurus adminduk untuk anak yang selama ini, tidak memiliki akta kelahiran dan kerap dikucilkan teman-temannya."Kalau selama ini, banyaknya kami hanya membuat surat keterangan," katanya. (sws)
Wabup Garut: Warga Harus Tetap Produktif di Tengah Pandemi
Garut, FNN - Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengatakan agar warga Kabupaten Garut, Jawa Barat tetap produktif melakukan kegiatan ekonominya meski saat ini masih pandemi COVID-19 dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan agar terhindar dari wabah tersebut. Kondisi pandemi yang masih mengancam kesehatan masyarakat itu, bukan berarti harus diam tetapi harus produktif melakukan sesuatu yang bermanfaat di tengah pandemi. "Kegiatan ekonomi tetap berjalan agar ekonomi tidak sama sekali berhenti, masih bisa berjalan," kata Helmi Budiman di Garut, Kamis. Wabah COVID-19 masih terjadi di Kabupaten Garut, bahkan selama beberapa hari ke belakang angka terkonfirmasi positif COVID-19 kembali terjadi penambahan yang cukup banyak. Meski begitu, Kabupaten Garut masih dinyatakan zona oranye penyebaran COVID-19 artinya belum zona merah sehingga aktivitas masyarakat masih diperbolehkan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. "Zona oranye, ada kegiatan tapi tetap kita batasi 25 persen," katanya. Seperti kaum ibu-ibu bisa melakukan kegiatan usaha kuliner di rumahnya, maupun membuka usaha lainnya yang pemasarannya secara daring. "Ya bukan berarti di rumah tidak produktif, kan sekarang ibu-ibu lebih ke kuliner, dengan cara online ibu-ibu bisa lebih eksis," katanya. Kegiatan yang sifatnya krusial seperti penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk pelayanan rumah sakit di puskesmas maupun rumah sakit tetap berjalan. "Bagaimana untuk kebutuhan pokok ini masih tetap berjalan," katanya. (sws)
Realisasi PAD Bandarlampung dari Uji KIR Capai 43 Persen
Bandarlampung, FNN - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandarlampung dari bidang Uji Emisi Kendaraan (KIR) telah mencapai 43 persen dari target Rp1,5 miliar pada tahun 2021. "Hingga akhir Mei 2021 realisasi kita sudah Rp700 juta atau 43 persen dari target," kata Kepala UPT KIR Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung, Andy Koenang, di Bandarlampung, Kamis. Dia optimistis pada tahun 2021 akan mencapai target PAD yang telah ditetapkan mengingat di tahun 2020 meski situasi sulit karena awal masa pandemi COVID-19 UPT KIR mampu mencapai Rp81 persen dari target Rp1,2 miliar. Pihaknya, akan berusaha memenuhi 50 persen lebih target pada akhir bulan Juni dengan memaksimalkan pelayanan KIR yang beroperasi dari hari Senin hingga Sabtu. Namun di hari Sabtu pelayanan buka hanya setengah hari. "Alhamdulillah tahun 2020 walaupun awal pandemi COVID-19 kita bisa capai 81 persen dari target, dan tahun 2021 kita optimistis bisa capai 100 persen. Dalam jangka waktu dekat paling tidak Juni akhir sudah capai 50 persen lebih dari target," kata dia. Dalam satu hari pihaknya dapat melayani pengujian KIR kendaraan sekitar 80 sampai 120 unit tergantung situasinya. "Kalau lagi banyak bisa capai 100 lebih kendaraan yang datang untuk uji KIR," kata dia. Ia mengajak kepada pemilik kendaraan untuk tidak malas melakukan uji KIR, sebab masih banyak dari mereka yang tidak melakukannya karena dianggap uji KIR akan memakan waktu yang lama padahal tidak sama sekali. "Banyak yang bilang uji KIR lama prosesnya tapi kita lihat dari pukul 08.00 hingga pukul 11.00 WIB kita sudah uji 60 kendaraan, artinya hanya sekitar tiga menit saja satu kendaraan," kata dia. Namun begitu, tempat untuk melakukan uji KIR saat ini masih kurang mendukung apalagi guna menampung kendaraan-kendaraan yang berukuran besar. "Jadi kalau sedang ramai dan didominasi kendaraan besar truk dan semacamnya agak sedikit sulit parkirnya," katanya. (sws)
POPULER
