DAERAH
Pembayaran Insentif Nakes Riau Nunggak Tiga Bulan
Pekanbaru, FNN - Peristiwa tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang berjuang dalam memerangi COVID-19 di Provinsi Riau masih saja terjadi. Hal ini memicu reaksi keras dari Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho. Agung meminta agar Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Pihak RSUD memastikan tidak ada lagi keterlambatan pencairan upah jasa berupa insentif tenaga kesehatan tersebut. "Kami sudah menerima LKPj Gubernur tahun 2020 dan sekarang sedang dibahas di Badan Anggaran (Banggar). Ada beberapa yang kami lihat. Salah satunya soal adanya tunda bayar insentif nakes pada 2020 senilai Rp170 juta yang belum dibayarkan. Pada 2021, insentif nakes yang dibayar baru tiga bulan, sekarang kan sudah masuk bulan enam. Ini menjadi evaluasi yang harus dibenahi ke depannya," ucap Agung kepada Antara di Pekanbaru, Senin. Agung mempertanyakan mekanisme penyaluran pembayaran insentif nakes. Apa saja yang menjadi kendala sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Karena menurutnya tidak ada aturan yang dilanggar untuk membayarkan insentif nakes tepat waktu. Dia menambahkan, jika itu berkaitan dengan proses administrasi yang berbelit-belit dan memakan waktu, seharusnya dapat dipangkas untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran insentif tersebut. "Kalau bicara aturan, banyak RS yang membayarkan insentif tepat waktu. Kalau bicara kesalahan staf dalam mengaudit atau mengurus administrasi. Maka ini menjadi tanggung jawab pimpinannya. Jadi tolong agar ini menjadi catatan dan dievaluasi," ucap Ketua DPC Demokrat Pekanbaru itu. Dia mengatakan tidak mentolerir kondisi yang menyebabkan tenaga kesehatan terlambat dalam mendapatkan haknya. Karena mereka merupakan garda terdepan kemanusiaan dengan resiko pekerjaan yang sangat tinggi. "Tolong jangan ada lagi kejadian seperti ini. Mereka pejuang kemanusiaan, garda terdepan. Jadi saya harap ini mendapat perhatian khusus," ucap legislator dapil Pekanbaru ini. (sws)
Wagub DKI Jakarta: Rem Darurat Adalah Kewenangan Pusat
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan kebijakan rem darurat seiring dengan meningkatnya COVID-19 merupaka kewenangan dari Pemerintah Pusat karena kebijakan PPKM mikro yang diterapkan selama ini selalu merujuk pada keputusan dari Pusat. "Dulu kewenangan-nya ada di daerah (sehingga bisa tarik rem darurat). Sekarang kewenangan ada di Pusat, sudah ada aturannya," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Senin. Menurut Riza, pengaturan dari pemerintah pusat ini diterapkan dalam rangka adanya koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan kerja sama yang baik antardaerah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. "Sejak adanya PPKM semuanya dikoordinasikan lewat pempus dan itu sangat baik sehingga antardaerah bisa saling menolong bisa membantu bisa bersinergi dengan baik. Jadi sekali lagi, PPKM mikro ini adalah kebijakan yang baik ada koordinasi yang baik antarpemerintah daerah," ucap Riza. Riza melanjutkan pihaknya akan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait upaya pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19. Pembatasan kapasitas kegiatan masyarakat dan jam operasional, tutur dia, kurang lebih akan sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Airlangga. "Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko Pak Airlangga, itu nanti kurang lebih yang akan kita tuangkan dalam Pergub. Kami sedang menunggu Instruksi Mendagri sebagai rujukan atau landasan. Insya Allah, besok (Instruksi) Mendagri keluar," tutur Riza. "DKI Jakarta akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dan keputusan yang sudah diambil oleh Pemerintah Pusat," ujarnya menambahkan. Sebagaimana diketahui, kasus positif COVID-19 yang ditemukan di DKI Jakarta masih bertahan di angka 5.000 di mana Senin ini, ditemukan sebanyak 5.014 kasus Corona di Ibu Kota. Data penyebaran COVID-19 di Indonesia dipublikasikan oleh Humas BNPB, Senin (21/6). Berdasarkan data tersebut, kasus Corona yang ditemukan di Jakarta hari ini terbanyak di antara provinsi lainnya. Penemuan 5.000 lebih kasus COVID-19 di Jakarta merupakan yang kedua kali secara berturut. Kemarin, Sabtu (20/6), kasus Corona yang ditemukan di Jakarta lebih banyak dari hari ini yakni 5.582 kasus. (mth)
Warga Donggala Aksi Jalan Kaki Donggala-Palu Tuntut Hunian Tetap
Kota Palu, FNN - Warga dari tiga Desa di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah menggelar unjuk rasa mendatangi Kantor Gubernur Sulteng, Senin, diikuti ratusan orang yang dilakukan dengan berjalan kaki sejauh 20 kilometer dari Kabupaten Donggala ke Kota Palu. Warga tiga desa tersebut, yakni Desa Loli Dondo, Loli Pesua, dan Loli Tasiburi. Aksi itu merupakan buntut kekecewaan warga terhadap lambatnya proses penanganan pascabencana oleh Pemerintah Kabupaten Donggala terhadap warga pada tiga desa tersebut. Tuntutan yang disuarakan oleh massa aksi adalah belum adanya pembangunan hunian tetap (huntap) untuk warga yang menjadi korban bencana gempa bumi pada 2018 silam. Menurut salah satu peserta aksi, pada September 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten Donggala menyampaikan akan memenuhi tuntutan warga dengan membangun hunian berskema huntap mandiri yang pengelolaannya dikerjakan sendiri oleh penyintas dan akan dilaksanakan pada awal tahun 2021, serta peralihan dari bantuan pembangunan huntap menjadi dana stimulan. "Penyintas di Loli Raya (Desa Loli Dondo, Loli Pesua, dan Loli Tasiburi) masih harus terus bersabar dan dibuat menunggu terkait kejelasan nasibnya," ujar Erlia, salah satu warga peserta aksi itu pula. Dalam aksi kali ini mereka meminta kepada Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura yang baru dilantik, untuk bisa mencarikan solusi terakait permasalahan yang saat ini dihadapi warga. "Mendesak gubernur terpilih untuk menghapus air mata kami. Sudah bertahun-tahun penyintas tinggal di huntara (hunian sementara), ini huntara sudah ada yang dibongkar, terpaksa kami tinggal di pondok yang kami bikin sendiri," ujarnya pula. "Daripada lama menunggu pembangunan huntap lebih baik itu dialihkan ke dana stimulan saja,' katanya lagi. Aksi warga dari tiga Desa di Kabupaten Donggala itu, juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Sementara itu, saat aksi dilakukan, Gubernur Sulawesi Tengah masih menghadiri rapat paripurna di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka serah terima jabatan gubernur Sulawesi Tengah. (mth)
Operasi Ganjil-Genap di Kota Bogor Dilaksanakan Sabtu dan Minggu
Bogor, FNN - Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor melalui Polresta Bogor Kota melaksanakan kebijakan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor di Kota Bogor pada Sabtu (19/6) dan Minggu hari ini, pada pukul 10:00 WIB hingga 16:00 WIB. "Dari dua hari pelaksanaan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor, hasilnya akan dievaluasi oleh Satgas pada hari Senin (21/6) besok, apakah akhir pada pekan depan waktu pelaksanaannya, pada pukul 100:00-16:00 WIB, akan ditambah atau dikurangi," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, di Kota Bogor, Minggu. Menurut Susatyo, pelaksanaan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor pada akhir pekan ini dilaksanakan, pada pukul 10:00 WIb hingga 16:00 WIB, diputuskan berdasarkan hasil rapat koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor pada pekan sebelumnya. Susatyo menjelaskan, pelaksanaan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor pada pukul 10:00 WIB hingga 16:00 WIB, dengan pertimbangan kunjungan warga dari luar Kota Bogor pada akhir pekan, terutama pada pukul 10:00 WIB hingga 16:00 WIB. "Kunjungan ke Kota Bogor untuk wisata dan berpotensi besar menimbulkan kerumunan, terutama di pusat Kota Bogor," katanya. Menurut dia, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor, situasi Kota Bogor saat ini sudah berada di garis bawah zona oranye, sehingga harus dicegah jangan sampai masuk ke zona merah. "Satgas berusaha keras untuk menekan penularan COVID-19 di Kota Bogor," katanya. Susatyo menambahkan, pedestrian pada lingkar Kebun Raya Bogor (KRB), pada Sabtu (19/6) dan Minggu pagi hari ini juga ditutup dari aktivitas warga. "Jalur pedestrian itu, biasanya dimanfaatkan oleh warga untuk jalan kaki, olahraga jogging, maupun bersepeda. Penutupan jalur pedestrian pada pagi hari ini juga untuk menghindari kerumunan," katanya. Pada pelaksanaan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor di Kota Bogor pada Sabtu (19/6), pada pukul 10:00 WIB hingga 16:00 WIB, telah memutarbalik arah sebanyak 3.095 kendaraan, meliputi 1.486 kendaraan roda dua dan 1.609 kendaraan roda empat. (mth)
Kasus Sebaran COVID-19 di Lebak Tembus 3.889 Orang
Lebak, FNN - Kasus penularan COVID-19 di Kabupaten Lebak, Banten hingga Sabtu (19/6) sudah menembus 3.889 orang dengan jumlah pasien sembuh 3.480 orang atau tersisa 356 orang menjalani perawatan medis dan isolasi mandiri. "Dari 3.889 orang yang terpapar virus corona itu dilaporkan 76 orang meninggal dunia, " kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Lebak Firman Rahmatullah di Lebak, Minggu. Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Lebak setelah Lebaran 2021 terjadi lonjakan hingga menjadi zona orange dari sebelumnya zona kuning. Peningkatan corona tersebut akibat penyebaran klaster keluarga, karena mereka banyak yang mendatangi obyek wisata. Kemungkinan mereka tidak menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. "Kami minta masyarakat agar membudayakan protokol kesehatan guna mengendalikan pandemi COVID-19," katanya. Menurut dia, penyebaran virus corona di Kabupaten Lebak hingga kini terus meningkatkan berdasarkan data Jumat (18/6) tercatat sebanyak 3.818 orang dan di antaranya 3.640 orang dinyatakan sembuh, 287 orang menjalani isolasi dan perawatan medis serta 71 orang dilaporkan meninggal dunia. Sedangkan, kata dia, data penyebaran COVID-19 Sabtu (29/6) meningkat hingga mencapai 3.889 orang dan 3.480 orang dinyatakan sembuh serta 356 orang menjalani perawatan medis dan isolasi mandiri serta 76 orang meninggal dunia. "Saya kira peningkatan corona itu tentu masyarakat harus sadar protokol kesehatan, " katanya. Ia mengatakan, untuk pengendalian virus corona kini dioptimalkan pelayanan 3T, yakni Testing (pemeriksaan), Tracing (pelacakan), dan Treatment (pengobatan). Pelayanan 3T untuk menemukan kasus baru dan mereka yang memiliki gejala virus corona dilakukan rujukan ke RSUD Banten, sedangkan tanpa gejala menjalani isolasi mandiri. Selain itu juga pihaknya akan melakukan "tracking" terhadap ruang lingkup pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Pelaksanaan "tracking" dan penyelidikan epidemiologi untuk mencari kontak erat kasus dan melakukan swab terhadap warga yang kontak badan dengan yang sebelumnya dinyatakan positif corona. "Kami menggratiskan biaya tes usap itu untuk mencegah penyebaran COVID-19," katanya. (mth)
Satgas TNI Bantu Renovasi Rumah Warga di Perbatasan RI-PNG
Keerom, FNN - Prajurit TNI Satgas Pamtas Yonif 131/Brs Pos Kali Asin dipimpin Letda Inf Daniel membantu perbaikan rumah warga Kampung Kibay Kali Asin, Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, di kawasan perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, Minggu. Wakil Komandan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131/Brs Mayor Inf Achmad Muzani CH dalam keterangan tertulis di Pos Kout KM 31 Arso Timur, Kabupaten Keerom mengatakan perbaikan rumah warga dilaksanakan dalam kegiatan karya bakti prajurit Satgas Yonif 131/Brs dari Pos Kali Asin. "Melalui karya bakti sebagai sarana komunikasi sosial TNI untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Pendekatan secara fisik dan nonfisik secara terus-menerus dilakukan demi tercapainya kemajuan pembangunan di wilayah perbatasan Papua," kata dia. Di tempat terpisah, Letda Inf Daniel mengatakan selain untuk membantu memperbaiki rumah warga, kegiatan kerja bakti satgas TNI ini juga untuk membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dia mengakui sebagai anggota TNI, tak hanya fokus dan setia dalam dinas kemiliteran sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, tetapi juga harus selalu sigap dan tanggap membantu kesulitan dan kebutuhan masyarakat di sekelilingnya. "Sehingga akan terwujud rasa kebersamaan dan kemanunggalan antara TNI-rakyat," ujar dia. Tokoh pemuda selaku pemilik rumah, Elias Kuntuy, berterima kasih atas bantuan perbaikan rumah yang telah diberikan prajurit TNI Pos Kibay, Kaliasin. "Terima kasih kepada personel Pos Kali Asin yang mau datang dan membantu kami para warga, semoga kerja sama antara TNI dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik," katanya. (mth)
Permukiman di Cilandak Dikarantina Akibat 17 Warga Positif COVID-19
Jakarta, FNN - Salah satu permukiman warga di Jalan Madrasah, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, dikarantina (lockdown) akibat 17 warga positif COVID-19. "Yang pertama dilakukan lokalisasi akses terhadap kampung ini ditutup dengan kampung lain," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Azis Andriansyah ketika meninjau permukiman tersebut di Cilandak, Jakarta Selatan, Ahad. Menurut dia, ada 17 warga di RT 06/RW 01 Gandaria Selatan yang positif COVID-19. Mereka menjalani isolasi mandiri di delapan rumah yang berada di lingkungan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang menjalani isolasi mandiri itu, warga setempat membangun dapur umum didukung TNI, Polri dan Pemerintah Kota Jakarta Selatan. Sementara itu, untuk akses keluar-masuk diberlakukan sistem satu pintu dan dijaga aparat Kepolisian, TNI dan warga. "Di sistem itu dijaga aparat polisi, TNI dan masyarakat. Di sini akan terdata orang keluar-masuk, dipastikan harus sehat dan terutama pengawasan orang isolasi mandiri tidak boleh beraktivitas di luar rumah sambil menunggu pulih," katanya. Untuk warga yang positif COVID-19 itu, kata Azis, saat ini lima orang sedang menunggu hasil tes usap PCR terakhir. "Warga setempat masih memberlakukan protokol kesehatan ketat untuk memastikan kampung ini bebas dari COVID-19," katanya. Azis kembali mengingatkan warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan mencermati lonjakan kasus COVID-19 di Jakarta. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta melalui akun resmi twitter @DKIJakarta menyebutkan per Sabtu (19/6) ada tambahan kasus COVID-19 mencapai 4.895 kasus sehingga total akumulasi menjadi 468.447 kasus. Sedangkan kasus aktif yang masih dirawat/isolasi bertambah sebanyak 2.601 kasus sehingga total akumulasi mencapai 27.112 kasus. (mth)
Wali Kota Payakumbuh Targetkan Vaksinasi 1.000 Warga per Hari
Payakumbuh, FNN - Wali Kota Payakumbuh, Sumatera Barat Riza Falepi menargetkan rata-rata dalam satu hari warga setempat yang divaksin COVID-19 bisa mencapai angka 1.000 orang. "Vaksin menjadi salah satu upaya yang paling efektif dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Kita targetkan 900 sampai 1.000 masyarakat divaksin dalam sehari," kata dia saat membuka Gebyar Vaksinasi di Payakumbuh, Minggu. Ia mengatakan kesuksesan vaksinasi dapat menekan penyebaran COVID-19 ini bisa berkaca dari beberapa negara, salah satunya Amerika Serikat yang angka vaksinasi sudah melampaui 50 persen sehingga masyarakat sudah dapat beraktivitas tanpa masker. "Kami mengharapkan agar kita di Indonesia khususnya Kota Payakumbuh angka warga kita yang divaksin juga bisa tinggi sehingga nantinya penyebaran dapat diminimalisir sehingga aktivitas bisa berjalan normal," ujarnya. Secara keseluruhan, pihaknya menargetkan 80.000 masyarakat bisa divaksin sampai dengan akhir 2021. "Sekarang kita sudah 12.000 mendekati 13.000, semoga sampai akhir tahun bisa kita capai 80.000 ini. Mari kita sukseskan vaksinasi," kata dia. Ia mengatakan saat ini kendala utama masih cukup rendahnya angka vaksinasi karena banyaknya masyarakat yang menerima informasi bohong tentang vaksin COVID-19. "Ada yang magnetlah, ada yang pakai chip-lah, macam-macam. Padahal ini tidak benar, mari kita sukseskan vaksin sehingga nantinya kehidupan kita dapat kembali berjalan normal dan ekonomi kita bangkit kembali," ujarnya. Kepala Dinas Kesehatan Payakumbuh Bakhrizal mengatakan sasaran Gebyar Vaksinasi adalah warga yang KTP Payakumbuh, orang-orang yang sehari-hari bekerja di Payakumbuh seperti petugas publik, guru, tenaga kependidikan, dan pedagang pasar. "Tentu saja vaksinasi warga Payakumbuh yang berumur 18 tahun ke atas, diutamakan lansia. Bahkan, semua pegawai BUMN, BUMD, dan swasta yang ada di Payakumbuh bisa ikut saat Gebyar Vaksinasi ini digelar," kata dia. Saat ini, kata dia, total vaksin yang masih tersedia di Kota Payakumbuh 9.000 dosis. Jika nantinya stok vaksin tinggal sedikit pihaknya akan langsung berkomunikasi dengan Pemprov Sumbar untuk mendapatkan tambahan pasokan vaksin. "Bagi masyarakat yang ingin divaksin, baik masyarakat Payakumbuh atau yang sehari-hari beraktivitas di Payakumbuh bisa langsung ke puskesmas terdekat," ujarnya. Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira meminta masyarakat selalu mencari tahu kebenaran informasi yang beredar terkait dengan vaksin COVID-19 ke pihak yang berkompeten sehingga tidak termakan dengan informasi bohong. "Hingga saat ini memang untuk di wilayah hukum Polres Payakumbuh sendiri belum ada yang diamankan terkait penyebaran informasi bohong ini. Tapi di Indonesia sudah ada, jangan sampai kita ikut dalam menyebarkan informasi bohong ini," kata dia. (mth)
Gubernur Tinjau Rehabilitasi Bakau di Belitung
Belitung, FNN - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan meninjau rehabilitasi hutan bakau di Pulau Belitung untuk memastikan dana program rehabilitasi mangrove senilai Rp10 miliar tepat sasaran. "Program ini tidak hanya kegiatan merestorasi alam saja, tetapi juga harus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," kata Erzaldi Rosman Djohan saat memeriksa sekaligus melakukan penanaman perdana percepatan rehabilitasi mangrove se-Kabupaten Belitung di Dusun Iler Belitung, Minggu. Ia mengatakan dana Rp10 miliar yang telah dicairkan oleh Pemerintah Pusat merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Baturusa Cerucuk, untuk memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dan alam sekitar melalui program rehabilitasi mangrove. "Kunjungan saya kali ini, untuk memastikan program ini berjalan sebagaimana mestinya, sekaligus mendorong percepatan rehabilitasi mangrove se-Kabupaten Belitung ini," katanya. Ia berharap para ketua kelompok mampu membimbing anggotanya, dengan terlebih dahulu menciptakan rencana dan strategi, agar mendapatkan hasil yang maksimal dan terukur serta membawa manfaat dalam jangka panjang. “Dulu ketika jaga hutan, kita tidak mendapatkan hasil. Sekarang, tidak ada tawaran, kita harus menjaga hutan sekaligus mendapat hasil dari hutan yang kita kelola. Program ini jangan berhenti satu tahun saja. Tapi harus terus ditindaklanjuti, sehingga memberikan manfaat bagi alam dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang,” katanya. Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batu Rusa Cerucuk Tekstianto mengatakan dana rehabilitasi mangrove ini bersumber dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dan pihaknya telah melakukan kerja sama dengan pemerintah, Kelompok Pecinta Alam (KPA), dan masyarakat sekitar untuk menyukseskan program ini. “Yang kami harapkan bukan hanya menanam saja. Tapi juga pengembangannya, agar dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat dalam jangka panjang,” ungkapnya Pada kesempatan itu, Gubernur Kepulauan Babel berdialog dengan masyarakat, untuk mengetahui inovasi yang akan dikembangkan pada lahan mangrove tersebut. Ketika diberikan kesempatan untuk memberikan ide inovatifnya, warga silih berganti menyampaikan pendapat, di antaranya Ketua Kelompok Tani Hutan Ulim Besame, Mardiansah, Ketua Kelompok Sadar Wisata Rusa Putih Susilo, Ketua Kelompok Tani Hutan Sungai Berang Sunardi, Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Kematang Herman dan Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat Suak Parak Herman. Sebagian besar kelompok mengajukan inovasi dalam bentuk pengembangan pariwisata dan budi daya kepiting bakau untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di negeri laskar pelangi itu. (mth)
Satu Kabupaten di Sumbar Masuk Zona Merah COVID-19
Padang, FNN - Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, masuk zona merah COVID-19 pada pekan ke-67 sejak pandemi terjadi, berdasarkan 15 indikator penghitungan yang dilakukan tim satgas setempat. "Zonasi 19 kabupaten/kota di Sumbar selalu kita perbarui setiap pekan. Pada pekan ini Padang Pariaman masuk zona merah," kata Juru Bicara Satgas COVID-19 Sumbar, Jasman di Padang, Ahad. Ia menyebut kabupaten itu satu-satunya yang masuk zona merah COVID-19 di Sumbar sementara 16 daerah lain masuk zona oranye dan dua masuk zona kuning. Dua daerah zona kuning itu masing-masing Kota Pariaman yang bertetangga dengan Kabupaten Pariaman dan Kabupaten Mentawai masuk zona kuning. Jasman meminta satgas COVID-19 setempat segera mengambil langkah untuk mengantisipasi penyebaran virus di daerah masing-masing. Salah satunya adalah percepatan pembentukan nagari/desa tageh yang telah menjadi komitmen bersama. Nagari tageh adalah nagari atau desa yang mengoptimalkan segala upaya dan unsur yang ada di dalamnya untuk pencegahan dan penanganan COVID-19. Rumah isolasi berbasis nagari atau desa harus digiatkan sehingga isolasi mandiri di rumah sendiri yang dinilai tidak efektif bisa dikurangi dan berpindah ke rumah isolasi nagari/desa yang diawasi dan dikelola oleh nagari/desa. Jasman mengatakan sebagian daerah sudah mulai mendirikan rumah isolasi tersebut bahkan ada inovasi membangun rumah isolasi berbasis kaum. "Pemprov Sumbar mengapresiasi semua usaha yang telah dilakukan dalam upaya pengendalian COVID-19 ini," ujarnya. Selain itu untuk mempercepat pengendalian upaya tracking (pelacakan), tracing (penelusuran) hingga testing (pengujian) harus dimasifkan. Ia menyebut berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sumbar penyebaran COVID-19 di Sumbar masih dalam tren meningkat dengan Positivity Rate (PR) perpekan 9,86 persen (di atas standard WHO 5 persen). "PR harian sepekan terakhir bahkan pernah mencapai 34 persen. Ini sebenarnya adalah alarm yang harus disikapi bersama," ujarnya. (mth)
POPULER
