DAERAH
Sumsel Bentuk Tim Gabungan Penegak Protokol Kesehatan
Palembang, FNN - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) membentuk tim gabungan yang terdiri dari beberapa instansi penegak hukum untuk memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 berjalan optimal. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Aris Saputra di Palembang, Minggu, mengatakan tim yang terdiri dari personel TNI/Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan lainnya ini akan menyisir lokasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti pasar tradisional, taman-taman hingga tempat hiburan. “Sesuai aturan yang ditetapkan pemkot, toko dan kafe maksimal buka hingga pukul 21.00 WIB, artinya jika masih ada yang buka akan kami bubarkan," kata dia. Tim Gabungan Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pengendalian Wabah Penyakit Menular (COVID-19) menggelar apel siaga di Palembang, Sabtu (12/6). Tim ini dibentuk berdasarkan dengan surat Keputusan Gubernur Sumsel terkait Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pengendalian Wabah Penyakit Menular (COVID-19) dan PergubNnomor 37 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Sumsel. Penegakan protokol COVID-19 ini dinilai penting, karena Pemprov Sumsel kembali memperpanjang penerapan PPKM berskala mikro di wilayahnya, mulai 1 Juni-15 Juni 2021. Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan keputusan ini karena kasus positif COVID-19 di Sumsel masih tinggi. Penerapan PPKM berskala mikro untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan menekan laju penambahan kasus baru. Untuk itu, ia meminta agar penanganan COVID-19 dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan masyarakat. "Saya sudah meminta kepada bupati dan wali kota di Sumsel untuk menyusun strategi agar PPKM bisa lebih efektif, jangan mengharapkan dari pemprov saja," ujarnya. Sementara itu, kasus positif COVID-19 di Sumsel periode mingguan mengalami peningkatan 47,55 persen pada dua pekan usai Idul Fitri, dengan periode kemunculan 1.000 kasus dalam waktu enam hari. Sejak pertengahan April hingga saat ini Kota Palembang belum turun dari status zona merah atau daerah penyebaran tinggi COVID-19 meski PPKM mikro telah dijalankan. Data peta risiko COVID-19 BNPB menunjukkan Kota Palembang berstatus zona merah , sedangkan 15 kabupaten/kota lainnya zona oranye dan satu kabupaten, yakni Empat Lawang berada di zona kuning. Pada pekan pertama Juni, Kota Palembang menjadi zona merah bersama Kota Prabumulih. Zonasi kabupaten/kota lainnya cenderung berubah-ubah dibanding Kota Palembang yang stagnan. Kota pempek itu per 8 Juni 2021 telah mencatatkan total temuan sebanyak 13.444 kasus positif COVID-19 atau 53 persen dari total kasus positif di Sumsel, yakni 25.461 orang. Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di 18 Rumah Sakit di Kota Palembang dalam kisaran 50 persen sejak masuk zona merah, tingginya kasus bergejala (simptomatik) menjadi penyebabnya. Kendati demikian, angka kesembuhan di Kota Palembang terbilang tinggi, yakni sebanyak 11.964 orang atau 89 persen dan masih ada 892 kasus aktif hingga 8 Juni. Epidemiologi Universitas Sriwijaya Dr. Iche Andriani Liberty mengingatkan arus mobilisasi masyarakat yang keluar dan masuk perlu diawasi secara ketat karena kabupaten/kota di Sumsel stagnan di zona oranye. Pelaksanaan PPKM mikro harus dipastikan berjalan sesuai pedoman terutama proses tracing dan testing. "Konsep PPKM itu bagus, tapi pelaksanaannya yang belum optimal," kata Iche. (mth)
Polda Siapkan Dua Lokasi SIM Keliling di Jakarta
Jakarta, FNN - Polda Metro Jaya menyiapkan dua lokasi SIM Keliling untuk memudahkan masyarakat dalam memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), di Jakarta, Ahad. Berdasarkan data dari TMC Polda Metro Jaya, kedua lokasi SIM Keliling berada di Jalan Raden Inten samping restoran McD Duren Sawit, Jakarta Timur dan Jalan Panjang, depan BJB Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Pelayanan SIM Keliling berlangsung mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Untuk dapat mengakses layanan SIM Keliling ini, masyarakat diharapkan tidak lupa melengkapi persyaratan seperti foto kopi KTP beserta KTP asli, kemudian fotokopi SIM lama dan aslinya, bukti cek kesehatan dan mengisi formulir permohonan. Layanan bus Sim Keliling hanya dapat memperpanjang SIM yang masih berlaku saja, yakni SIM A dan SIM C. Bagi SIM yang telah habis masa berlakunya, pemilik SIM harus membuat permohonan SIM baru di tempat yang telah ditentukan oleh kepolisian. Adapun untuk jenis SIM B, tidak bisa dilakukan pada layanan SIM Keliling, tapi harus diperpanjang di kantor Satpas SIM karena adanya perbedaan peruntukan dokumen. Dokumen SIM B itu diperuntukan bagi kendaraan yang juga memiliki berat lebih dari 3,5 ton. (mth)
Bupati Kudus: Kalau Taat Prokes Tak Perlu Takut Varian COVID-19 India
Kudus, FNN - Bupati Kudus, Jawa Tengah Hartopo meminta masyarakat setempat tidak perlu takut dengan ditemukannya virus varian baru COVID-19 dari India di daerah itu sepanjang tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. "Penularan virus tetap sama seperti varian virus corona sebelumnya. Upaya menghindarinya juga tetap sama dengan mematuhi protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan," ujarnya menanggapi adanya temuan varian virus India di Kudus, Minggu. Ia meminta masyarakat ketika tidak memiliki kepentingan mendesak, sebaiknya tidak perlu keluar rumah demi mencegah penularan virus corona. Hartopo mengaku kesadaran masyarakat Kudus menerapkan protokol kesehatan sudah baik, karena masyarakat yang beraktivitas di luar rumah selalu memakai masker. Fasilitas tempat cuci tangan juga mudah dijumpai serta banyak kelompok masyarakat ikut peduli memberikan edukasi agar selalu bermasker dan menjaga jarak. Ia berharap masyarakat yang paham dengan protokol kesehatan untuk memberikan pemahaman kepada warga di sekitarnya yang dinilai belum begitu paham, termasuk cara penularan virusnya agar masyarakat mengerti tentang pencegahan penyebaran virus corona tersebut. Informasi adanya virus varian baru di Kudus, katanya, baru penyampaian dan belum mendapatkan surat resmi, sehingga nama-nama pasien COVID-19 yang diambil sampel genome-nya juga belum mengetahui. Dari 34 sampel genome pasien COVID-19, 28 sampel diantaranya dinyatakan terpapar virus varian India atau Delta. Sementara itu, hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan secara daring bersama Pangdam IV/Diponegoro, Gubernur Jateng dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Kudus di Command Center Dinas Kominfo Kudus, Sabtu (13/6) malam, Kemenkes meminta Pemkab Kudus memperketat pengawasan terhadap penerapan prokes di masyarakat. "Melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Pemkab Kudus diminta mempersiapkan fasilitas kesehatan dan layanan kesehatannya, termasuk tempat isolasi terpusat juga disiapkan," ungkap Hartopo. (mth)
Walhi: Wali Kota Beri Solusi Sampah pada 100 Hari Kerja
Medan, FNN - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara menyebut, Wali Kota Medan Bobby Nasution dinilai telah memberikan solusi persampahan dengan melibatkan tingkat kecamatan yang merupakan langkah tepat di 100 hari kerja kepemimpinannya. "Ini (persampahan), langkah penyelesaian dengan mendekatkan di inti permasalahan," terang Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Utara, Doni Latuparisa di Medan, Sabtu. Salah satu diantaranya, lanjut dia, dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan No.18/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan kepada Camat di Lingkungan Pemkot Medan. Kemudian berkolaborasi dengan Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara dalam menyediakan lahan tempat pembuangan akhir TPA seluas sekitar 16,5 hektare di Desa Limau Mungkur, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Seperti diketahui, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan juga berkolaborasi ahli sampah dari Singapura dengan metode bio teknologi, di antaranya mengubah sampah menjadi pupuk organik. Namun, tegasnya, Pemkot Medan juga harus melakukan supervisi, terutama di kelurahan agar pengelolaan sampah tersebut berjalan. "Pemkot tentu tidak tinggal diam, kecamatan dan kelurahan tetap disupervisi agar hasilnya maksimal," kata dia. Walhi Sumatera Utara berharap, setelah momen 100 hari massa kepemimpinan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi Kota Medan. "Tentu 100 hari yang dilewati banyak menyimpan pelajaran penting apa yang berhasil, sehingga perlu ditingkatkan. Apa yang belum berhasil, sehingga dimodifikasi. Persoalan tata kota tentu tidak mudah. Tapi ini tantangan bagi pemimpin muda seperti Mas Bobby," kata Doni. (mth)
Lima Ratus ODGJ RSKD Dadi Makassar Siap Divaksin
Makassar, FNN - Bagian K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) RS Khusus Daerah Dadi Makassar Sulawesi Selatan Yunus menyampaikan pasien ODGJ (orang dengan gangguan jiwa) sebanyak 500 orang telah siap divaksin. "Pasien ODGJ sekitar 500 orang memungkinkan semua divaksin karena tidak ada penyakit bawaan lainnya, sisanya melihat hasil skrining," ujarnya di Makassar, Sabtu. Pada pelaksanaan vaksinasi ODGJ di RSKD Dadi mengutamakan pasien yang telah dipersiapkan untuk mengikuti rehabilitasi sosial, artinya mereka sedang dalam masa penyembuhan. Meski demikian, vaksin ODGJ RSKD Dadi tetap mengacu pada petunjuk dokter kesehatan jiwa setempat, serta pelaksanaannya harus didampingi. "Kalau parah tidak ada, yang susah itu palingan cuma satu atau dua orang, tetapi kita juga tetap waspada dan didampingi dengan metode penanganan ODGJ," urainya. ODGJ merupakan salah satu dari masyarakat rentan bersama penyandang disabilitas yang sedang digenjot pelaksanaan suntik vaksinnya oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. Satu hari sebelumnya, suntik vaksin ODGJ secara perdana telah dilakukan di RSKD Dadi yang diikuti sebanyak 10 orang dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. "Sekitar 10 orang yang divaksin, selanjutnya Senin kita lanjutkan lagi hingga selesai," tambah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan dr Nurul. Bukan hanya di RSKD Dadi, ODGJ di daerah kabupaten/kota juga menjadi target pelayanan vaksinasi Sulsel melibatkan Dinas Sosial untuk menentukan tempat vaksinasi ODGJ di daerah. "Mereka tetap diseleksi kesehatannya, secara bertahap dan tergantung dari dokter spesialis kejiwaan. Kita usahakan semuanya, jadi pelaksanaannya disertai dokter jiwa yang ada di sana," kata Nurul. (mth)
Polda Metro Gelar Operasi Yustisi untuk Tekan Penyebaran COVID-19
Jakarta, FNN - Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya dan Satpol PP menggelar operasi yustisi penegakan protokol kesehatan (prokes) untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Jakarta setelah libur Lebaran. "Malam ini kita melaksanakan kegiatan operasi yustisi gabungan dengan TNI maupun dari Satpol PP," kata Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya Kombes Pol Marsudianto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu malam. Marsudianto mengatakan, sebanyak 250 personel gabungan TNI-Polri dan Pemprov DKI Jakarta dikerahkan dalam operasi malam ini. Operasi ini digelar sebagai tindak lanjut dari lonjakan angka penyebaran virus COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya dengan angka harian lebih 2.000 kasus. "Kita melihat bahwa jumlah angka positif aktif COVID-19 itu meningkat. Yang terakhir kita tahu jumlahnya sampai 2.455 ini angka yang sangat mengkhawatirkan," katanya. Marsudianto juga mengingatkan kepada personel yang bertugas dalam operasi yustisi untuk mengutamakan sikap persuasif dan humanis saat menegakkan protokol kesehatan. "Kami akan lakukan kegiatan imbauan-imbauan yang secara persuasif humanis pada masyarakat juga membagikan masker," kata dia. Meski mengedepankan langkah persuasif humanis, tim gabungan tetap menindak tegas apabila ditemukan tempat hiburan malam masih buka melewati batas jam operasional yang diatur pemerintah. "Apabila masih ada kegiatan tempat hiburan yang masih aktif lewati batas waktu katakanlah jam 23.00 WIB masih ada, maka kami akan melakukan kegiatan penegakan aturan. Tentunya yang kami kedepankan Satpol PP dan kami sifatnya mem-'backup" kegiatan tersebut," katanya. Dia juga mengatakan operasi yustisi ini akan dilakukan setiap malam dengan sasaran lokasi yang kerap menimbulkan kerumunan. Operasi akan terus dilaksanakan hingga angka COVID-19 di Jakarta bisa dikendalikan. (mth)
Ratusan Warga Kembangan Jakbar Terima Vaksinasi COVID-19
Jakarta, FNN - Sebanyak 116 warga Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 yang diselenggarakan oleh Polsek setempat. "Vaksinasi menggunakan vaksin AstraZeneca dan sebelum warga menerima vaksinasi terlebih dahulu mereka menjalani pemeriksaan kesehatan," kata Kepala Polsek Kembangan Komisaris Polisi H Khoiri di Jakarta Barat (Jakbar), Sabtu. Vaksinasi di Kembangan tersebut dipusatkan di Gedung Yaskum di Jalan Kembangan Baru, Kelurahan Kembangan Utara. Dalam pelaksanaan vaksinasi massal secara gratis itu, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dengan menggandeng tim medis dari RS St Carolus Serpong, warga yang menjalani vaksinasi terlebih dahulu melakukan pendaftaran. Selanjutnya diperiksa tekanan darah, riwayat kesehatan dan diukur suhu tubuh. Setelah mendapatkan injeksi vaksin, warga kemudian menjalani observasi sekitar 30 menit dan diberikan obat paracetamol sebagai pereda demam dan rasa nyeri. Kapolres Metro Jakarta Barat Komisaris Besar Polisi Ady Wibowo mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi itu sebagai upaya mengendalikan penularan COVID-19. Ia juga mengapresiasi fasilitas dan pelayanan kesehatan di tempat tersebut yang memadai termasuk upaya Polsek Kembangan agar proses vaksinasi berjalan baik dan lancar. "Saya melihat warga sangat antusias dalam mengikuti vaksinasi COVID-19 dan fasilitas tempat vaksinasi sangat memadai sehingga mekanisme proses vaksinasi berjalan sangat baik," katanya. (mth)
Buton Selatan Belum Tahu Pelaku UMKM yang Terima Bantuan Pusat
Buton Selatan, FNN - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel), Sulawesi Tenggara, belum mengetahui secara pasti berapa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menerima bantuan pemerintah usaha mikro (BPUM). Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Buton Selatan La Hardin di Busel, Sabtu, mengatakan bahwa pihaknya tidak mendapatkan akses data terkait hal itu. "Jadi, sebanyak 6.517 pelaku UMKM yang kami usulkan untuk mendapatkan BPUM sampai hari ini belum tahu persis berapa yang sudah keluar (menerima, red.) karena ini langsung ke calon penerima," katanya. La Hardin berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM bisa memberikan akses data mengenai pelaku UMKM yang telah pihaknya usulkan tersebut guna lebih menertibkan data penerima bantuan, khususnya pelaku UMKM di daerah itu agar tidak dobel menerima. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah setahun ini menunggu, bahkan pihaknya sudah pernah berkoordinasi dengan provinsi dan Kementerian Koperasi dan UMKM mengenai data usulan itu. "Karena kami tidak bisa mengakses data, tidak tahun berapa yang sudah keluar dananya di Busel," katanya. Padahal, kata dia, sudah ada beberapa orang yang datang melapor kepada pihaknya untuk menanyakan mengenai adanya SMS (pesan singkat) yang diterima oleh calon penerima bagaimana menindaklanjutinya dan telah difasilitasi untuk ketemu pihak bank. Hardin menjelaskan tahapan pengusulan pelaku UMKM di seluruh kecamatan daerah setempat, yakni pertama ke provinsi, kemudian pihak provinsi melanjutkan ke pemerintah pusat. "Jadi, kami hanya menerima calon penerima, kemudian kami mengusulkan ke provinsi, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM, lalu provinsi juga menyorong ke pusat," ujarnya. (mth)
RSUD Tulungagung Hemat Anggaran Berkat Tradisi Lomba Inovasi Layanan
Tulungagung, FNN - Manajemen RSUD dr Iskak Tulungagung menyatakan berbagai terobosan inovasi dalam hal pelayanan medis dan nonmedis yang dikreasikan melalui tiga kali penyelenggaraan Festival Kaizen telah berkontribusi dalam penghematan belanja hingga miliaran rupiah. “Terakhir dari penyelenggaraan Festival Kaizen ke-3 ini kami bisa menghemat Rp 2 miliar. (Ini) belum hal-hal lain yang tidak diukur oleh uang, seperti keselamatan dan kenyamanan pelayanan rumah sakit dan sebagainya,” kata Ketua Tim Pelatih (Coach) Festival Kaizen ke-3 RSUD dr Iskak, Kabib Abdullah, A.Md. SKM, di Tulungagung Sabtu. Ia lalu menyebut, hasil Festival Kaizen dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan secara kualitas dari inovasi masing-masing peserta. Anggaran yang bisa dihemat dari Festival Kaizen ke-1 yang diselenggarakan pada 2018 diestimasi mencapai Rp500 juta. Kemudian pada Festival Kaizen ke-2 pada 2019, anggaran belanja yang berhasil diefisiensi semakin besar menjadi Rp1,5 miliar lebih, dan terakhir pada Festival Kaizen ke-3 yang diikuti 54 tim pada kurun 2020-2021 kembali naik sekitar 35 persen, dengan memangkas budget anggaran belanja sekitar Rp2 miliar. Festival Kaizen telah menjadi tradisi yang rutin diselenggarakan RSUD dr Iskak setiap tahunnya. Dalam festival ini, setiap peserta atau instalasi diharuskan mencari dan menemukan permasalahan yang ada di lingkungan kerja/tugas dinasnya. Dan setelah permasalahan/kendala penatalaksanaan layanan terpetakan, peserta wajib mencari solusi konkretnya. Rangkaian proses pemetaan persoalan, penyusunan proposal penelitian hingga studi analisa serta presentasi akhir semua dibimbing oleh coach yang sudah terlatih dan berpengalaman, yang ditunjuk oleh manajemen RSUD dr. Iskak. Misalnya, terdapat perencanaan kerja di sebuah instalasi yang memakai pencatatan manual dengan alat tulis dan kertas. Setelah ada inovasi, maka muncul ide dengan pencatatan dibantu teknologi. Perubahan pola penatalaksanaan layanan medis/nonmedis yang bersifat keadministrasian ini tentu menghemat anggaran belanja di pos instalasi tersebut. Jika sebelumnya ada plafon anggaran belanja untuk pembelian ATK (alat tulis kantor), dengan memanfaatkan teknologi digital seperti google spreadsheet maka pos belanja ATK bisa di-stop atau tidak diperlukan lagi. (mth)
Kawasan TPA Batulayang Pontianak Ditanami Pepohonan
Pontianak, FNN - Kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batulayang di Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, ditanami berbagai jenis pepohonan. "Sebagian areal TPA tersebut ditanami berbagai jenis pohon sebagai paru-paru kota," kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat melakukan penanaman pohon di TPA Batulayang, Sabtu, bersama anggota komunitas dan pegiat lingkungan. Sebanyak 680 bibit pohon sumbangan dari perusahaan dan pihak lain ditanam di kawasan TPA Batulayang sebagai bagian dari upaya restorasi lingkungan. "Kita harapkan TPA ini tidak hanya sebagai tempat pembuangan sampah, tetapi juga menjadi destinasi ekowisata," kata Wali Kota. "Jadi kalau kita berkunjung ke TPA tidak lagi tercium bau sampah yang busuk, yang ada tanaman yang hijau, segar, dan berbuah," ia menambahkan. Area TPA Batulayang luasnya sekitar 28 hektare. Pemerintah kota berencana menjadikan sebagian dari area tempat pembuangan sampah tersebut sebagai daerah hijau. Berbagai jenis bibit pohon, termasuk pohon buah, ditanam di area tersebut. Edi berharap kegiatan penanaman bibit pohon di kawasan TPA Batulayang diikuti dengan kegiatan pemeliharaan untuk memastikan bibit yang ditanam tumbuh dengan baik. "Saya minta Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak melakukan perawatan pohon-pohon yang sudah ditanam," katanya. (mth)
POPULER
