DAERAH
Anies Sebut Masalah Pasokan Oksigen di Jakarta Bukan Stok Menipis
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masalah pasokan tabung oksigen akhir-akhir ini bukan karena stok menipis, melainkan karena tidak ada armada maupun petugas yang mengantarkan ke rumah sakit. "Teman-teman distributor punya pasokan oksigen yang cukup namun terkendala kekurangan armada dan orang untuk mengantarkan ke RSUD-RSUD kita, seiring meningkatnya permintaan," ujar Anies dikutip di Jakarta dalam akun Instagramnya aniesbaswedan, Minggu (27/6). Anies mengatakan Jakarta memang menghadapi gelombang pasien COVID-19 tertinggi selama pandemi. Namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai sumber daya manusia untuk membantu distribusi dan mengantar sampai RSUD untuk mencukupi kebutuhan melawan pandemi itu. Anies mengatakan Jakarta membutuhkan dukungan dari semua unsur, termasuk pasokan oksigen, yang kebutuhannya akhir-akhir ini meningkat hingga 2-3 kali lipat dari biasanya. Untuk memastikan pasokan oksigen tidak terkendala, Jumat lalu Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi dengan para distributor oksigen di Jakarta. "Dan alhamdulillah, langsung dieksekusi jajaran dari Satpol PP, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga hingga Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta ikut membantu memastikan distribusi oksigen lancar ke RS-RS kita," kata Anies. "Terima kasih kepada semua yang telah ikut turun tangan dalam kerja kolosal #JagaJakarta. Jaga stamina, jaga kesehatan, InsyaAllah kita bangkit keluar dari pandemi ini sebagai kota yang lebih baik, lebih tangguh," ujar Anies pula. (mth)
Pengusaha Kuliner di Palembang Keluhkan Kebijakan Prokes Tak Adil
Palembang, FNN - Pelaku usaha kuliner dan tempat hiburan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Dunia Usaha Kuliner dan Hiburan dan Forum Kedai Palembang mengeluhkan kebijakan protokol kesehatan dan PPKM yang diterapkan Satpol PP dan tim gabungan terkesan tidak adil. "Dalam kegiatan usaha mengenal tiga waktu jam operasional ada pagi, siang, dan malam. Namun pelaku usaha kuliner, tempat hiburan, dan kedai yang jam operasionalnya malam hari kegiatan usahanya sangat singkat efektif hanya dua jam," kata Ketua Bidang Pengembangan Usaha Forum Komunikasi Dunia Usaha Kuliner dan Hiburan Palembang, Bobo Lim di Palembang, Minggu. Ketika memberikan keterangan pers bersama pelaku industri pariwisata yang tergabung dalam PHRI, GIPI, Masata, Forkom Duran, FKPB, Asita, dan Asperapi, Lim meminta tinjau ulang aturan jam operasional kegiatan usaha yang beroperasi pada malam hari yang ditetapkan maksimal pukul 21.00 WIB . Jika alasan pengaturan jam operasional untuk mencegah penularan COVID-19, seharusnya jam operasional kegiatan usaha yang buka pada pagi dan siang hari juga dibatasi dua atau tiga jam saja. Penularan COVID-19 tidak mengenal waktu pagi hari, siang atau malam hari, jika alasannya mencegah penularan virus, penerapan prokes dan PPKM diberlakukan sama kepada pelaku usaha dengan pembatasan jam operasional tertentu. Dampak penerapan prokes dan PPKM yang tidak adil, pelaku usaha kuliner dan tempat hiburan terjaring penertiban ketika pengunjung masih berada di tempat usaha mereka di atas pukul 21.00 WIB. Pengunjung kafe atau kedai kopi dan tempat hiburan biasanya baru mulai berdatangan pada pukul 20.00 WIB, namun belum selesai minum kopi dan makan pukul 21.00 WIB harus segera meninggalkan tempat. Aturan yang kurang adil itu sangat merugikan pelaku usaha kuliner dan tempat hiburan karena kegiatan usaha tidak bisa berjalan normal dan berpotensi gulung tikar karena pendapatan tidak sesuai dengan biaya operasional, ujar Bobo Lim. Sementara Ketua Forum Kedai Palembang Bersatu, Widodo didampingi Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sumsel, Herlan Asipudin menambahkan, penerapan aturan prokes dan PPKM mikro sekarang ini sangat meresahkan ratusan anggotanya. Aturan tersebut meresahkan karena sudah ada satu anggotanya terjaring petugas gabungan karena pengunjungnya masih berada di lokasi usaha di atas pukul 21.00 WIB dengan diproses hukum tindak pidana ringan dan sanksi denda Rp15 juta. Jika kebijakan penerapan prokes dan PPKM tidak ditinjau ulang, dapat mengakibatkan usaha mereka tidak bisa berjalan dengan baik dan berimbas terhadap pemecatan pekerja serta tidak bisa membayar pajak. "Dalam melakukan kegiatan usaha, prokes telah diterapkan secara ketat seperti wajib menggunakan masker, pembatasan pengunjung, pengaturan jarak tempat duduk, namun petugas tetap menertibkan dengan berpegang ketentuan batas maksimal jam operasinal malam hari pukul 21.00 WIB, sementara pelaku usaha yang buka pada pagi hingga sore hari banyak yang tidak menerapkan prokes dengan baik namun tidak diberi sanksi," ujarnya. Sementara sebelumnya, Wali Kota Palembang Harnojoyo sebelumnya menegaskan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 27 Tahun 2020 terkait adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-9 juga berlaku dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) secara mikro sekarang ini. "Kami hanya membuat Surat Edaran Nomor 2/SE/Dinkes/2021 terkait PPKM Mikro untuk penekanan Satgas COVID-19 di tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih bisa berkonsolidasi di tengah-tengah masyarakat," ujarnya. Perwali yang diterbitkan pada September 2020 itu salah satunya mengatur sanksi bagi orang yang tidak menggunakan masker di luar rumah, yakni diberikan teguran lisan, teguran tertulis, penahanan kartu identitas, kerja sosial di fasilitas umum dan denda administratif. Sanksi-sanksi tersebut bukan menjadi penekanan utama pada masa PPKM Mikro melainkan lebih ke peningkatan edukasi agar protokol kesehatan antisipasi penyebaran COVID-19 tetap diterapkan secara ketat, ujar Wali Kota. (mth)
Gubernur: Bontang Berpotensi Swasembada Ikan
Samarinda, FNN - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menilai Kota Bontang berpotensi mencapai swasembada produksi ikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan di Provinsi Kaltim dan juga luar daerah. "Komoditas perikanan di wilayah Kaltim khususnya di Kota Bontang ini sangat bagus, apalagi ditunjang dengan pembinaan para petani ikannya baik oleh pemerintah maupun swasta melalui sejumlah perusahaan," katanya saat meninjau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Bontang, Kaltim, Sabtu. Secara nasional, konsumsi ikan sebanyak 32 kilogram per kapita per tahun, sedangkan konsumsi masyarakat Kaltim mencapai 58 kilogram per kapita per tahun. Isran mengharapkan kekayaan alam yang bersumber dari laut dan sungai ini bisa dimaksimalkan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Isran singgah di keramba jaring apung (KJA) binaan PT Pupuk Kaltim dan rombongan disajikan makanan hasil laut yang dikelola kelompok nelayan Etam Mandiri. Hasil laut yang dikelola oleh kelompok nelayan Tanjung Limau antara lain ikan kerapu dan udang lobster. Menurut Sekretaris Perusahaan Pupuk Kaltim Teguh Ismartoni bantuan dana CSR kepada kelompok nelayan KJA yang diberikan sejak 2016 hingga 2020 sebanyak Rp3 miliar. "Kami tidak mengambil untung, kami hanya membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir," katanya. (mth)
Wagub Optimistis Ekonomi Syariah Tingkatkan Pembangunan di Sulbar
Mamuju, FNN - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar optimistis ekonomi syariah dapat membantu meningkatkan pembangunan di daerah itu. "Saya berharap, kegiatan pekan ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dapat berkembang menjadi agenda rutin tahunan dalam mendukung pembangunan di Sulbar yang maju dan 'Malaqbi' atau bermartabat," kata Enny Anggraeni Anwar di Mamuju, Sabtu. Wagub berharap kolaborasi yang dilakukan antara Pemprov Sulbar dan Bank Indonesia melalui pekan ekonomi syariah yang telah digelar pada 21-25 Juni 202 dapat tetap terpelihara dengan baik dalam mewujudkan pembangunan Sulbar. Pemerintah Provinsi Sulbar lanjutnya, mengapresiasi pekan ekonomi syariah yang dinilai banyak sisi positifnya, apalagi dengan melibatkan pihak pesantren dan anak-anak madrasah. "Jadi Inshaa Allah, perkembangan ekonomi di pesantren lebih maju lagi. Seperti yang diketahui bersama bahwa dalam pondok pesantren juga banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa menghasilkan dan menghidupi pesantrennya," tutur Enny Anggraeni Anwar. "Nah, dengan adanya bantuan dan dukungan yang diberikan Bank Indonesia, dapat mereka manfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk perkembangan pesantren ini dan juga menggeliatkan ekonomi di tengah-tengah masyarakat," tambahnya. Jika melihat penduduk Sulbar yang mayoritas beragama Islam, konsep ekonomi dan keuangan syariah menurut Enny Anggraeni Anwar, akan berkembang dengan pesat di daerah itu "Potensi pengembangan ekonomi syariah Sulbar sangat besar dan pemprov melihat hal ini sebagai sebuah peluang untuk bisa dikembangkan dengan lebih serius ke depan," katanya. Sementara itu Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sulbar Budi Sudaryono menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Sulbar dan pihak-pihak yang mendukung penyelenggaraan pekan ekonomi syariah. "Ke depan, kami akan terus mendorong sinergi dengan 'stakeholders' untuk membangkitkan potensi ekonomi dan keuangan syariah dalam pemulihan ekonomi di Sulbar," ujar Budi Sudaryono. Pada penutupan pekan ekonomi syariah tersebut, Bank Indonesia menyelenggarakan beberapa kegiatan ekonomi syariah sebagai tanda kebangkitan ekonomi Sulbar, antara lain penyerahan secara simbolis program dedikasi untuk negeri, penandatanganan "business to business" antara pondok pesantren dengan pelaku usaha dan diakhiri dengan pengukuhan Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pondok Pesantren (HEBITREN) tingkat provinsi, pertama yang terbentuk di Sulampua (Sulawesi dan Papua). (mth)
Dinkes: Tak Semua Kasus Positif COVID-19 Perlu Dirawat di RS
Jakarta, FNN - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan tidak semua warga yang positif terpapar COVID-19 perlu dirawat di rumah sakit. Menurut Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti, meningkatnya kasus positif ini, bahkan laporan hari Sabtu ini, angkanya mencapai 9.271 orang, turut berpengaruh pada okupansi tempat tidur pada rumah sakit (RS) untuk perawatan pasien COVID-19. "Perlu diketahui masyarakat bahwa tidak semua penderita COVID-19 harus dirawat di RS. Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan kriteria prioritas pasien yang bisa dirawat di RS, yakni utamanya yang bergejala sedang, berat dan kritis," kata Widyastuti di Jakarta, Sabtu. Sementara untuk yang bergejala ringan, seperti batuk, pilek, sakit kepala, radang tenggorokan, tidak sesak napas maupun yang tanpa gejala, Widyastuti menyebutkan bisa menjalani isolasi mandiri di rumah atau fasilitas isolasi terkendali yang disediakan. Widyastuti menjelaskan ada sejumlah kriteria prioritas pasien yang perlu dirawat di RS yang musti diketahui masyarakat, antara lain jika saturasi oksigen berada di bawah 95 persen, mengalami sesak napas, kesulitan/tidak dapat berbicara, penurunan kesadaran, terdapat komorbid dan bergejala sedang dengan pneumonia. Untuk itu, masyarakat sebaiknya tidak panik saat dinyatakan positif COVID-19. Jika terkonfirmasi positif, segera lapor ke Satgas COVID-19 tingkat RT dan Puskesmas terdekat agar dapat dilakukan pemeriksaan awal dan diberikan pengantar apabila memerlukan isolasi terkendali," katanya. Selain itu, kenali juga gejala pada tubuh masing-masing. Jika kondisi masih dalam skala yang tidak berat, maka cukup menjalani isolasi mandiri atau isolasi di fasilitas isolasi terkendali dan tidak perlu dirawat di RS. Adapun terkait dengan RS yang merawat pasien COVID-19 di Jakarta, Widyastuti menyatakan saat ini sebanyak 140 RS di wilayah DKI Jakarta telah merawat pasien COVID-19. Dari 140 RS tersebut, terdapat RSUD/RSKD di bawah Pemprov DKI Jakarta yang seluruhnya telah merawat COVID-19. Di antaranya, RSUD Tanah Abang, RSUD Cempaka Putih, RSUD Sawah Besar, RSUD Tugu Koja, RSUD Pademangan, RSUD Cengkareng, RSUD Kalideres, RSUD Pasar Minggu, RSUD Kebayoran Lama, RSUD Kebayoran Baru, RSUD Jatipadang, RSUD Kramat Jati, RSUD Ciracas, RSKD Duren Sawit, RSUD Tarakan, RSUD Koja, RSUD Pasar Rebo, RSUD Budhi Asih dan RS Adhyaksa. "Walaupun demikian, kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan fasilitas-fasilitas kesehatan untuk menambah jumlah tempat tidur perawatan COVID-19 di Jakarta," kata Widyastuti. Widyastuti menambahkan, pihaknya memastikan bahwa ketersediaan oksigen masih aman di DKI Jakarta. Dalam pendistribusiannya, jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Satpol PP DKI Jakarta. "Demikian pula dengan kesiapan obat-obatan yang dipastikan aman dan terkendali. Untuk obat-obatan didistribusikan melalui Suku Dinas Kesehatan di wilayah Kota dan Kabupaten. Kami pastikan semuanya aman dan terkendali. Keselamatan warga adalah yang utama," ujar Widyastuti. (mth)
Ketua DPD RI Imbau DKI Kaji Rencana Naikkan Tarif Parkir Maksimal
Jakarta, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengimbau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji lagi rencana menaikkan tarif parkir maksimal untuk kendaraan. "Saya mengimbau agar rencana kenaikan tarif parkir di DKI Jakarta betul-betul dikaji secara seksama. Bagaimana tingkat efektivitasnya dan apakah besaran tersebut masuk akal dan bisa dipenuhi oleh warga,” kata LaNyalla melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu. La Nyalla menyatakan, penyesuaian aturan tarif baru kendaraan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi warga DKI Jakarta, terlebih saat ini masih masa pandemi COVID-19. "Saya rasa tidak elok apabila kenaikan tarif parkir dilakukan saat pandemi masih melanda. Harus ada evaluasi mengenai kapan kenaikan tarif parkir mulai dilakukan,” ujar senator asal Jawa Timur itu. La Nyalla menyarankan Pemprov DKI lebih fokus meningkatkan pelayanan dan fasilitas transportasi umum yang dianggap masih kurang memadai. Terlebih pelayanan transportasi massal, seperti armada bus dan kereta rel listrik yang masih kurang dan harus siap saat menghadapi penambahan jumlah penumpang. Mantan Ketum PSSI itu mengaku pesimistis penyesuaian tarif parkir maksimal kendaraan akan berdampak terhadap pengendara mobil pribadi akan beralih ke transportasi umum jika tidak ada perbaikan maupun penambahan armada. Pemprov DKI Jakarta beralasan kenaikan tarif parkir dilakukan untuk menekan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat beralih ke transportasi umum. Hal tersebut dianggap penting sebagai upaya menekan kemacetan di Jakarta. LaNyalla menyadari pemerintah daerah harus berupaya mencari inovasi dan kreasi untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kebijakan tersebut jangan menimbulkan kontroversi atau permasalahan baru. LaNyalla khawatir kenaikan tarif parkir maksimal kendaraan akan menambah kantong parkir liar dan merugikan warga, seperti pengemudi ojek daring yang mendapatkan pesanan makanan atau barang harus membayar parkir. Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta mewacanakan penyesuaian tarif parkir maksimal kendaraan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2017. Dalam penjelasan Dishub DKI, tarif parkir maksimal akan diberlakukan bagi kendaraan Golongan A dan Golongan B yang parkir di koridor KPP (Kawasan Pengendali Parkir). Ini merupakan lokasi di mana jalan utamanya sudah terintegrasi dengan angkutan umum massal. Tarif parkir Golongan A untuk mobil bisa mencapai Rp 60.000 dan Golongan B Rp 40.000 per jam. Kemudian untuk tarif parkir motor di KPP Golongan A diusulkan paling tinggi Rp18.000 dan Golongan B paling tinggi Rp12.000 per jam. Besaran tarif itu akan berlaku untuk "onstreet" dan "offstreet" pada lahan milik Pemprov DKI. Tarif parkir mobil Golongan A yang berlaku saat ini, paling tinggi mencapai Rp 9.000 dan untuk golongan B paling tinggi Rp 6.000. Sementara itu untuk tarif parkir motor yang paling tinggi Rp4.500 untuk golongan A dan Rp 3.000 per jam untuk Golongan B. Nantinya, kenaikan tarif parkir berlaku juga di lokasi lahan milik swasta meskipun biaya yang dikenakan lebih murah. Pemprov DKI mengusulkan tarif parkir tertingginya senilai Rp25.000 per jam. Dalam waktu dekat, Dishub DKI Jakarta juga akan melakukan uji coba tarif tertinggi parkir di tiga lokasi, yakni di kawasan parkir IRTI Monas, lapangan parkir Samsat Jakarta Barat, dan Blok M Square. Ada beberapa kriteria yang akan dikenakan tarif tertinggi, di antaranya kendaraan dengan emisi tinggi dan kendaraan yang telat membayar pajak. (mth)
Bosowa School Dukung Pengembangan Ekonomi Jurnalis pada Masa Pandemi
Makassar, FNN - Bosowa School ikut mendukung pengembangan ekonomi para jurnalis di masa pandemi COVID-19, khususnya mereka yang tergabung dalam "Journalist Entrepreneur" di Makassar, Sulawesi Selatan. Itu diwujudkan melalui pameran UMKM (usaha mikro kecil menengah) yang melibatkan para jurnalis sebagai salah satu rangkaian temu alumni Bosowa School, digelar di Lapangan Basket BSM, Jalan Lanto Daeng Passewang, Makassar, Jumat-Minggu (25-27/6). Temu alumni serta pameran UMKM dan properti di Lapangan Bosowa School Makassar resmi dibuka Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar Denny Hidayat, Jumat. "Kolaborasi ini patut diapresiasi, dampaknya sangat positif. Dalam hal ini Bosowa School yang tidak hanya fokus pada bidang pendidikan tapi juga dukung UMKM tetap produktif di masa pandemi tentunya," ujarnya. Selain itu, tentu diharapkan pada kegiatan ini tetap taat protokol kesehatan. Agar katanya, semua sehat, ekonomi masyarakat juga pulih sesuai visi misi Makassar Recover. Sementara itu, Direktur Bosowa School Asrul Hidayat menyampaikan kegiatan itu bukan hanya sebagai ajang ramah tamah dalam mengeratkan hubungan silaturahmi antara alumni dan pihak sekolah, namun lebih besar cakupannya agar masyarakat luas juga ikut memeriahkan acara. “Kami bersama dengan Journalist Entrepreneur selain mengadakan pameran UMKM, juga ada donor darah, talkshow edukatif, dan kegiatan lainnya sebagai bentuk dukungan bagi UMKM untuk terus berkembang di masa pandemi COVID-19," ujar Asrul. Kegiatan ini dilaksanakan mulai 25 Juni sampai dengan 27 Juni 2021 dan diikuti sebanyak 30 tenant UMKM dan properti. (mth)
Disnakan Magetan Lakukan Evaluasi Target "Sikomandan"
Magetan, FNN - Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan melakukan evaluasi target Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri atau "Sikomandan" di wilayah setempat dalam rangka meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau menuju swasembada daging nasional. Kepala Disnakan Kabupaten Magetan drh Nur Haryani mengatakan terdapat serangkaian kegiatan dalam evaluasi Sikomandan. Yakni terdiri dari pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik, pemeriksaan kebuntingan (PKB), dan pelaporan kelahiran. "Program ini gratis, sarana dan prasarana sudah dicukupi pemerintah. Jadi peternak tidak perlu khawatir karena tidak akan dipungut biaya," ujar Nur Haryani di Magetan, Jumat. Adapun kegiatan evaluasi Sikomandan yang saat ini dilakukan adalah pemeriksaan kebuntingan (PKB) massal di Kecamatan Lembeyan dan Kecamatan Bendo. Kegiatan dilaksanakan sejak tanggal 3 Juni sampai dengan 13 Juli 2021. Kecamatan Lembeyan dan Bendo dipilih karena merupakan daerah dengan populasi sapi betina yang banyak. Sesuai data, di Kecamatan Lembeyan populasi sapi betina terbanyak ada di Desa Kediren, Lembeyan Wetan, dan Tunggur. Sedangkan di Kecamatan Bendo di Desa Setren, Belotan, dan Carikan. Pemeriksaan kebuntingan Sikomandan dilaksanakan dengan melibatkan 40 Petugas yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi dengan didampingi oleh enam dokter hewan. Berdasarkan data sampai dengan tanggal 24 Juni 2021, dari target 8.551 ekor sapi betina di Kecamatan Lembeyan, sebanyak 64 persen telah bunting. Kebuntingan itu merupakan hasil IB yang dilakukan oleh petugas. "Data ini akan terus bertambah karena saat ini kami sedang melakukan PKB di wilayah Kecamatan Bendo," katanya. Nur menambahkan, Sikomandan merupakan kegiatan lanjutan dari program Upaya Khusus Sapi dan Kerbau Wajib Bunting atau " Upsus Siwab" yang bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau dalam negeri untuk menuju swasembada daging nasional. Pemeriksaan kebuntingan sebagai bagian dari kegiatan Sikomandan rencananya akan rutin dilakukan demi mengetahui status kebuntingan ternak di berbagai wilayah di Kabupaten Magetan. Peternak yang ingin mengetahui status ternaknya bunting atau tidak, bisa langsung menghubungi petugas terdekat. Nur berharap dengan kegiatan ini populasi ternak sapi di Kabupaten Magetan bertambah dan membawa kesejahteraan masyarakat khususnya peternak. (mth)
Maluku dan Jatim Jajaki Kerja Sama Investasi dan Perdagangan
Ambon, FNN - Pemerintah provinsi Maluku dan Jawa Timur (Jatim) mulai menjajaki kerja sama saling menguntungkan di bidang investasi dan perdagangan dalam jangka panjang. "Kerja sama ini digagas dengan tujuan utama mengentaskan kemiskinan di Maluku yang hingga saat ini masih tinggi," kata Wakil Gubernur Maluku, di Ambon, Jumat. Kerja sama dengan pemprov Jawa Timur tersebut mulai diarahkan dan disetujui oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, mengingat provinsi tersebut selama ini menjadi salah satu daerah utama pasokan kebutuhan pokok untuk Maluku. Wagub menyatakan, pihaknya telah membicarakan berbagai peluang kerja sama yang akan dilaksanakan kedua belah pihak bersama Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur Drajat Irawan pada Kamis (24/6). "Kami sudah bicarakan semuanya dengan tujuan akhir untuk menurunkan angka kemiskinan. Jika investasi dan perdagangan berjalan lancar pasti efeknya akan dirasakan oleh masyarakat," ujar Wagub. Kedua belah pihak dalam waktu dekat akan melakukan penandatanganan nota kesepakatan dan kesepahaman dalam waktu dekat, baik dalam skala jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. "Dalam keja sama ini dari Maluku tidak hanya mengirimkan produk Jatim, tetapi mereka juga akan mengirimkan investornya ke Maluku untuk membantu pengembangan industri maupun usaha mikro, kecil dan menengah di daerah ini," katanya. Kadis Perindag Jawa Timur Drajat Irawan mengatakan, kedatangannya ke Ambon atas perintah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menjajaki peluang kerja sama yang akan dilakukan. "Pemprov Jatim berencana melakukan misi dagang dan investasi di Maluku pada 7 Juli 2021," katanya. Dia menegaskan sinergi yang dibangun antara kedua provinsi untuk memperkuat jaringan pasar sehingga neraca perdagangan tidak berbeda terlalu jauh. Selain itu, pasarnya diperluas dan investor Jatim tertarik dengan potensi yang ada di Maluku. "Saat ini produk-produk Jatim yang dikirim ke Maluku nilainya Rp2,14 triliun. Sedangkan barang Maluku yang dikirim ke Jatim baru mencapai Rp251 miliar," katanya. Drajat mengakui hampir semua potensi di Maluku saat ini menjadi komoditi unggulan dan ekspor Jatim. "Yang jadi masalah selama ini banyak produk dari luar jatim itu belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga tidak bisa masuk ke pasar global," ujarnya. Karena itu dengan kerja sama yang dilakukan, maka produk-produk yang dikirim dari Maluku akan diproses perijinan serta kemasan yang menarik, kemudian dipasarkan di pasar global. Dia mencontohkan, minyak kayu putih dari Maluku, ternyata hingga saat ini belum memiliki SNI, sehingga sulit dijual dan diterima di pasar ekspor. (mth)
Sumbar Siapkan Kawasan Danau Singkarak Jadi Geopark Nasional
Padang, FNN - Kawasan Danau Singkarak yang terbentang di Kabupaten Solok dan Tanah Datar, Sumatera Barat dipersiapkan menjadi Geopark Nasional untuk melindungi warisan geologi, keanekaragaman hayati serta mendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. "Danau Singkarak merupakan sentral patahan Sumatera, berpotensi untuk dijadikan Geopark. Kita memproyeksikannya menjadi inti dari Geopark Ranah Minang," kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy di Padang, Jumat. Ia mengatakan target terakhir dari pengusulan itu adalah menjadi Geopark Dunia yang diakui oleh UNESCO. Dengan demikian akan ada branding terhadap Geopark Singkarak di level internasional, harapannya banyak pengunjung yang datang dari mancanegara. Namun, untuk mencapai hal itu butuh proses yang panjang, sehingga akan dilakukan secara bertahap. "Yang penting sekarang kita sudah melakukan langkah awal. Ke depan secara bertahap kita lanjutkan," ujar Audy. Menurutnya, berdasarkan data yang didapatkan beberapa kawasan yang ditetapkan menjadi Geopark oleh UNESCO memberikan dampak positif bagi perekonomian setempat. Kenaikan jumlah pengunjung dan pendapatan asli daerah (PAD) bisa mencapai 500 persen dalam enam hingga sepuluh tahun. Beberapa Goepark, seperti Yuntaishan di China bisa menjadi rujukan. Pada tahun 1999 kota ini dikenal miskin dan tercemar, namun pada 2011 terjadi transformasi Yunthaisan menjadi Geopark, yang kini mampu meningkatkan pendapatan hingga 50 kali lipat. Demikian juga dengan Geopark Gunung Sewu yang jumlah kunjungan wisatawan naik 500 persen dalam enam tahun serta PAD naik 800 persen. Ia mengatakan saat ini di Sumbar sudah ada tiga Geopark Nasional, yaitu Geopark Sianok Maninjau, Sawahlunto dan Geopark Sijunjung. Sementara itu, ada empat Geopark Nasional yang segera diusulkan, yaitu Singkarak, Harau, Talamau dan Solok Selatan. Selain itu, juga ada kawasan yang berpotensi menjadi Geopark ,yaitu Dharmasraya dan Pasaman. Kekayaan potensi geologis di Sumbar terjadi karena berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Hindia-Australia serta dilewati oleh jalur patahan besar Sumatera yang menyebabkan terbentuknya keragaman formasi batuan dan bentang alam. Bentang alam yang ada di Sumbar merupakan potensi warisan geologi yang memiliki keunikan tidak ditemukan di belahan dunia. Keunikan geologi Sumbar adalah patahan geologi yang menjadi poros/sumbu fenomena bentang alam berupa gunung api, danau tektonik, danau vulkanik dan lembah patahan yang memanjang dari Kabupaten Solok Selatan sampai Kabupaten Pasaman. "Data yang kita punya, Sumbar punya 870.000 jenis tanaman, 200 jenis mamalia, 465 tanaman obat, dan 21 jenis endemik," katanya. Bupati Solok Epyadi Asda menyatakan dukungannya terhadap upaya menjadikan Singkarak menjadi Geopark Nasional yang diharapkan menjadi salah satu tujuan wisata utama di Sumbar. Ia menilai dengan jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat akan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat setempat. Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemmenko Marves, Rustam Effendi saat berkunjung ke Solok, Kamis (24/6) mengatakan untuk mewujudkan Geopark Singkarak dibutuhkan sinergi semua pihak (pemerintah, perguruan tinggi, lembaga peneliti, swasta, pegiat wisata, masyarakat). Saat ini di Indonesia ada enam Geopark Dunia (UNESCO), di antaranya Gunung Batur Bali, Gunung Sewu Yogyakarta, Ciletuh Pelabuhan Ratu Jawa Barat, Gunung Rinjani Lombok, Kaldera Toba dan Belitung. Selain itu, ada 15 Geopark Nasional yang tiga diantaranya di Sumbar. "Karena Singkarak ini baru merintis, jalurnya diusulkan untuk geopark nasional dulu. Usulan dilakukan oleh pengelola geopark sesuai rekomendasi Gubernur. Setelah itu dibutuhkan rekomendasi Komite Nasional Geopark Indonesia. "Kami siap mendukung untuk mewujudkan upaya Singkarak menjadi Geopark Nasional," ucapnya. (mth)
POPULER
