DAERAH
Disnakan Magetan Lakukan Evaluasi Target "Sikomandan"
Magetan, FNN - Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan melakukan evaluasi target Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri atau "Sikomandan" di wilayah setempat dalam rangka meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau menuju swasembada daging nasional. Kepala Disnakan Kabupaten Magetan drh Nur Haryani mengatakan terdapat serangkaian kegiatan dalam evaluasi Sikomandan. Yakni terdiri dari pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) atau kawin suntik, pemeriksaan kebuntingan (PKB), dan pelaporan kelahiran. "Program ini gratis, sarana dan prasarana sudah dicukupi pemerintah. Jadi peternak tidak perlu khawatir karena tidak akan dipungut biaya," ujar Nur Haryani di Magetan, Jumat. Adapun kegiatan evaluasi Sikomandan yang saat ini dilakukan adalah pemeriksaan kebuntingan (PKB) massal di Kecamatan Lembeyan dan Kecamatan Bendo. Kegiatan dilaksanakan sejak tanggal 3 Juni sampai dengan 13 Juli 2021. Kecamatan Lembeyan dan Bendo dipilih karena merupakan daerah dengan populasi sapi betina yang banyak. Sesuai data, di Kecamatan Lembeyan populasi sapi betina terbanyak ada di Desa Kediren, Lembeyan Wetan, dan Tunggur. Sedangkan di Kecamatan Bendo di Desa Setren, Belotan, dan Carikan. Pemeriksaan kebuntingan Sikomandan dilaksanakan dengan melibatkan 40 Petugas yang sudah mempunyai sertifikat kompetensi dengan didampingi oleh enam dokter hewan. Berdasarkan data sampai dengan tanggal 24 Juni 2021, dari target 8.551 ekor sapi betina di Kecamatan Lembeyan, sebanyak 64 persen telah bunting. Kebuntingan itu merupakan hasil IB yang dilakukan oleh petugas. "Data ini akan terus bertambah karena saat ini kami sedang melakukan PKB di wilayah Kecamatan Bendo," katanya. Nur menambahkan, Sikomandan merupakan kegiatan lanjutan dari program Upaya Khusus Sapi dan Kerbau Wajib Bunting atau " Upsus Siwab" yang bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak sapi dan kerbau dalam negeri untuk menuju swasembada daging nasional. Pemeriksaan kebuntingan sebagai bagian dari kegiatan Sikomandan rencananya akan rutin dilakukan demi mengetahui status kebuntingan ternak di berbagai wilayah di Kabupaten Magetan. Peternak yang ingin mengetahui status ternaknya bunting atau tidak, bisa langsung menghubungi petugas terdekat. Nur berharap dengan kegiatan ini populasi ternak sapi di Kabupaten Magetan bertambah dan membawa kesejahteraan masyarakat khususnya peternak. (mth)
Maluku dan Jatim Jajaki Kerja Sama Investasi dan Perdagangan
Ambon, FNN - Pemerintah provinsi Maluku dan Jawa Timur (Jatim) mulai menjajaki kerja sama saling menguntungkan di bidang investasi dan perdagangan dalam jangka panjang. "Kerja sama ini digagas dengan tujuan utama mengentaskan kemiskinan di Maluku yang hingga saat ini masih tinggi," kata Wakil Gubernur Maluku, di Ambon, Jumat. Kerja sama dengan pemprov Jawa Timur tersebut mulai diarahkan dan disetujui oleh Gubernur Maluku Murad Ismail, mengingat provinsi tersebut selama ini menjadi salah satu daerah utama pasokan kebutuhan pokok untuk Maluku. Wagub menyatakan, pihaknya telah membicarakan berbagai peluang kerja sama yang akan dilaksanakan kedua belah pihak bersama Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur Drajat Irawan pada Kamis (24/6). "Kami sudah bicarakan semuanya dengan tujuan akhir untuk menurunkan angka kemiskinan. Jika investasi dan perdagangan berjalan lancar pasti efeknya akan dirasakan oleh masyarakat," ujar Wagub. Kedua belah pihak dalam waktu dekat akan melakukan penandatanganan nota kesepakatan dan kesepahaman dalam waktu dekat, baik dalam skala jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. "Dalam keja sama ini dari Maluku tidak hanya mengirimkan produk Jatim, tetapi mereka juga akan mengirimkan investornya ke Maluku untuk membantu pengembangan industri maupun usaha mikro, kecil dan menengah di daerah ini," katanya. Kadis Perindag Jawa Timur Drajat Irawan mengatakan, kedatangannya ke Ambon atas perintah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk menjajaki peluang kerja sama yang akan dilakukan. "Pemprov Jatim berencana melakukan misi dagang dan investasi di Maluku pada 7 Juli 2021," katanya. Dia menegaskan sinergi yang dibangun antara kedua provinsi untuk memperkuat jaringan pasar sehingga neraca perdagangan tidak berbeda terlalu jauh. Selain itu, pasarnya diperluas dan investor Jatim tertarik dengan potensi yang ada di Maluku. "Saat ini produk-produk Jatim yang dikirim ke Maluku nilainya Rp2,14 triliun. Sedangkan barang Maluku yang dikirim ke Jatim baru mencapai Rp251 miliar," katanya. Drajat mengakui hampir semua potensi di Maluku saat ini menjadi komoditi unggulan dan ekspor Jatim. "Yang jadi masalah selama ini banyak produk dari luar jatim itu belum memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga tidak bisa masuk ke pasar global," ujarnya. Karena itu dengan kerja sama yang dilakukan, maka produk-produk yang dikirim dari Maluku akan diproses perijinan serta kemasan yang menarik, kemudian dipasarkan di pasar global. Dia mencontohkan, minyak kayu putih dari Maluku, ternyata hingga saat ini belum memiliki SNI, sehingga sulit dijual dan diterima di pasar ekspor. (mth)
Sumbar Siapkan Kawasan Danau Singkarak Jadi Geopark Nasional
Padang, FNN - Kawasan Danau Singkarak yang terbentang di Kabupaten Solok dan Tanah Datar, Sumatera Barat dipersiapkan menjadi Geopark Nasional untuk melindungi warisan geologi, keanekaragaman hayati serta mendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. "Danau Singkarak merupakan sentral patahan Sumatera, berpotensi untuk dijadikan Geopark. Kita memproyeksikannya menjadi inti dari Geopark Ranah Minang," kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy di Padang, Jumat. Ia mengatakan target terakhir dari pengusulan itu adalah menjadi Geopark Dunia yang diakui oleh UNESCO. Dengan demikian akan ada branding terhadap Geopark Singkarak di level internasional, harapannya banyak pengunjung yang datang dari mancanegara. Namun, untuk mencapai hal itu butuh proses yang panjang, sehingga akan dilakukan secara bertahap. "Yang penting sekarang kita sudah melakukan langkah awal. Ke depan secara bertahap kita lanjutkan," ujar Audy. Menurutnya, berdasarkan data yang didapatkan beberapa kawasan yang ditetapkan menjadi Geopark oleh UNESCO memberikan dampak positif bagi perekonomian setempat. Kenaikan jumlah pengunjung dan pendapatan asli daerah (PAD) bisa mencapai 500 persen dalam enam hingga sepuluh tahun. Beberapa Goepark, seperti Yuntaishan di China bisa menjadi rujukan. Pada tahun 1999 kota ini dikenal miskin dan tercemar, namun pada 2011 terjadi transformasi Yunthaisan menjadi Geopark, yang kini mampu meningkatkan pendapatan hingga 50 kali lipat. Demikian juga dengan Geopark Gunung Sewu yang jumlah kunjungan wisatawan naik 500 persen dalam enam tahun serta PAD naik 800 persen. Ia mengatakan saat ini di Sumbar sudah ada tiga Geopark Nasional, yaitu Geopark Sianok Maninjau, Sawahlunto dan Geopark Sijunjung. Sementara itu, ada empat Geopark Nasional yang segera diusulkan, yaitu Singkarak, Harau, Talamau dan Solok Selatan. Selain itu, juga ada kawasan yang berpotensi menjadi Geopark ,yaitu Dharmasraya dan Pasaman. Kekayaan potensi geologis di Sumbar terjadi karena berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Hindia-Australia serta dilewati oleh jalur patahan besar Sumatera yang menyebabkan terbentuknya keragaman formasi batuan dan bentang alam. Bentang alam yang ada di Sumbar merupakan potensi warisan geologi yang memiliki keunikan tidak ditemukan di belahan dunia. Keunikan geologi Sumbar adalah patahan geologi yang menjadi poros/sumbu fenomena bentang alam berupa gunung api, danau tektonik, danau vulkanik dan lembah patahan yang memanjang dari Kabupaten Solok Selatan sampai Kabupaten Pasaman. "Data yang kita punya, Sumbar punya 870.000 jenis tanaman, 200 jenis mamalia, 465 tanaman obat, dan 21 jenis endemik," katanya. Bupati Solok Epyadi Asda menyatakan dukungannya terhadap upaya menjadikan Singkarak menjadi Geopark Nasional yang diharapkan menjadi salah satu tujuan wisata utama di Sumbar. Ia menilai dengan jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat akan memberikan dampak positif pada perekonomian masyarakat setempat. Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemmenko Marves, Rustam Effendi saat berkunjung ke Solok, Kamis (24/6) mengatakan untuk mewujudkan Geopark Singkarak dibutuhkan sinergi semua pihak (pemerintah, perguruan tinggi, lembaga peneliti, swasta, pegiat wisata, masyarakat). Saat ini di Indonesia ada enam Geopark Dunia (UNESCO), di antaranya Gunung Batur Bali, Gunung Sewu Yogyakarta, Ciletuh Pelabuhan Ratu Jawa Barat, Gunung Rinjani Lombok, Kaldera Toba dan Belitung. Selain itu, ada 15 Geopark Nasional yang tiga diantaranya di Sumbar. "Karena Singkarak ini baru merintis, jalurnya diusulkan untuk geopark nasional dulu. Usulan dilakukan oleh pengelola geopark sesuai rekomendasi Gubernur. Setelah itu dibutuhkan rekomendasi Komite Nasional Geopark Indonesia. "Kami siap mendukung untuk mewujudkan upaya Singkarak menjadi Geopark Nasional," ucapnya. (mth)
Pemkot Jakpus Larang Warga Ziarah ke TPU Selama PPKM Diperpanjang
Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Pusat melarang masyarakat berziarah ke Taman Pemakaman Umum (TPU) selama perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro di DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat Mila Ananda mengatakan larangan bagi warga untuk berziarah ke TPU kembali diberlakukan, menyusul jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat di DKI Jakarta. "Sementara ini ziarah ditiadakan. Untuk RTH, taman dan TPU ditutup, kecuali untuk pemakaman tetap beroperasi," kata Mila saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis. Larangan berziarah ke TPU ini berlaku sejak 22 Juni hingga 5 Juli mendatang, sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Meski ditutup untuk warga berziarah, Mila mengatakan bahwa TPU tetap dibuka khusus untuk operasional pemakaman dengan jumlah pengantar yang dibatasi. Di Jakarta Pusat, ada empat TPU yang dikelola oleh Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, yakni TPU Karet Bivak, TPU Karet Pasar Baru Barat (PSBB), TPU Kawi Kawi Johar Baru, dan TPU Petamburan. Penutupan TPU untuk warga berziarah dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kerumunan yang berpotensi menciptakan klaster baru COVID-19. "Untuk pengendalian kerumunan, jangan sampai nanti TPU jadi klaster baru penularan COVID-19," ujar Mila. Pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk berziarah ke TPU tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 796 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro. Keputusan gubernur itu ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada Senin (21/6) untuk perpanjangan PPKM skala Mikro yang berlaku hingga 5 Juli 2021. Dalam lampiran keputusan gubernur itu, disebutkan bahwa kegiatan ditiadakan pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa. (mth)
Kabupaten Bogor Sukses Bangun 23 Jembatan Meski Pandemi
Cibinong, Bogor, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat berhasil membangun 23 jembatan selama tahun 2020 meski banyak melakukan realokasi atau refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. "Dalam rangka menunjang perekonomian dan kemudahan akses jalan masyarakat, Alhamdulillah kami telah berhasil membangun 23 jembatan dalam setahun, meski dalam kondisi pandemi COVID-19," ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Kamis (24/6). Menurutnya, jembatan tersebut dibangun oleh dua dinas, yakni sebanyak 17 jembatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan enam jembatan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). "Kalau saya kan hanya memberikan perintah untuk gerak cepat, tetap yang melaksanakannya adalah Dinas PUPR. Ini adalah wujud tekad dan komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat, meski di tengah pandemi kami tetap membangun,” ujarnya. Ade Yasin menyebutkan bahwa tahun ini Pemkab Bogor juga ditargetkan membangun 37 jembatan, sebanyak 33 dilakukan oleh desa dan sisanya empat jembatan menggunakan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Pasalnya, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Ade Yasin-Iwan Setiawan telah memasukkan target pembangunan 215 jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. "Jembatan yang menjadi akses masyarakat ini sangat penting, demi menunjang kegiatan perekonomian dan transportasi. Kalau yang tadinya hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua kini bisa dilalui kendaraan roda empat," terang Ade Yasin. Sebagai informasi, pada tahun 2020 Pemkab Bogor melakukan refocusing anggaran hingga Rp800 miliar untuk penanganan pandemi COVID-19. (mth)
Politisi: NTT Raksasa Tidur di Sektor Perekonomian
Kupang, FNN - Politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Herman Hery mengatakan NTT adalah "raksasa tidur" di sektor perekonomian yang bisa menjadi provinsi hebat jika yang mengurusnya adalah orang yang benar. 'Saya mau katakan bahwa NTT itu adalah raksasa tidur. Asal diurus dengan benar oleh orang yang benar juga," kata anggota DPR RI Herman Hery, di Kupang, Kamis, saat berdialog dengan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan calon Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid serta sejumlah anggota Kadin NTT. NTT adalah provinsi yang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pusat, sehingga sangat disayangkan jika yang mengurusnya tidak benar, maka tidak akan bangkit dari keterpurukan. "Saya sering berbicara pada negara lain saat melakukan kunjungan kerja, di hadapan para pengusaha di sana saya bangga mengatakan bahwa saya ini orang NTT dan mereka bertanya NTT itu apakah negara baru," ujarnya pula. Kemudian Herman mulai menjelaskan bahwa NTT itu adalah sebuah provinsi yang berada di antara Australia dan Timor Leste, sehingga secara ekonomi sangat strategis jika investasi di NTT dikembangkan dalam berbagai sektor. Menurut Ketua Komisi III DPR RI itu, NTT perlu dirangsang sehingga muncul investor-investor baru yang dapat berinvestasi di NTT. Herman mengapresiasi upaya dari pemerintah pusat melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2001 mewajibkan investor untuk menggandeng investor daerah berinvestasi di NTT. Ia pun di hadapan Arsjad Rasjid mengatakan bahwa siap menjadi partner bisnis di daerah, jika Arsjad ingin berinvestasi di berbagai sektor di NTT, seperti sektor pariwisata, energi dan lainnya. (mth)
Wahidin Halim Tegaskan Komitmen Ciptakan Banten Bersih Berintegritas
Serang, FNN - Gubernur Banten Wahidin Halim kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan Provinsi Banten yang bersih dan berintegritas. Wahidin Halim dalam rapat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) BPK RI Perwakilan Banten, secara virtual, di Serang, Rabu, mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, sudah seharusnya menjadi komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik koruptif. "Oleh karena itu tidak ada alasan buat saya sebagai Gubernur Banten untuk tidak mendukung penguatan zona integritas yang dicanangkan oleh BPK Perwakilan Banten, karena ini merupakan ikhtiar dalam rangka membangun dan menyejahterakan masyarakat Banten," kata Wahidin. Gubernur Banten juga mengatakan bahwa seluruh jajaran di Provinsi Banten telah menandatangani pakta integritas yang merupakan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sehat. "Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Banten, BPKP, inspektorat, kejaksaan tinggi, polda, dan seluruh perangkat daerah provinsi maupun kabupaten dan kota yang saya yakin semua memiliki tujuan dan semangat yang sama untuk menciptakan pemerintahan yang sehat dan bersih," katanya. Menurut Wahidin, Pemprov Banten telah menciptakan sistem yang baik dalam tata kelola pemerintahan. Namun masih ada saja oknum yang lebih mementingkan ego pribadi demi mendapatkan keuntungan. "Sistem yang kita bangun harus dibarengi moralitas dan 'mindset' untuk berubah." ujarnya pula. Pada akhir sambutannya, Gubernur Banten mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen melawan korupsi dan praktik-praktik yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat merugikan masyarakat. "Saya dukung sepenuhnya BPK RI Perwakilan Banten dalam upaya mewujudkan zona integritas. Ayo sama-sama kita lawan korupsi, kita bangun Provinsi Banten," katanya lagi. Kepala BPK RI Perwakilan Banten Arman Syifa mengatakan, tugas dan wewenang BPK tidak jauh dari pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan serta kinerja. "Tahun ini kami memberikan 9 opini WTP yang merupakan capaian positif, meskipun masih ada catatan atau indikasi kerugian yang timbul dari pengelolaan keuangan tersebut yang harus segera ditindaklanjuti," katanya. Namun begitu, jika dibandingkan dengan tahun lalu, untuk tahun 2021 temuan sudah berkurang. "Kami ingin selalu meningkatkan kualitas lembaga ini, sehingga bisa bermanfaat. Kami sedang berupaya memasuki Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," katanya lagi. Untuk memasuki zona integritas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, ditetapkan ada enam poin yang harus diperhatikan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, serta Penguatan Kualitas Pelayanan. (mth)
Bupati Bangka Dorong Masyarakat Penyangga Pariwisata Berkreasi
Sungailiat, FNN - Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mulkan mendorong masyarakat di lingkungan kawasan penyangga pariwisata dapat berkreasi guna mendukung kepariwisataan setempat. "Saya mendorong masyarakat yang berada di daerah penyangga pariwisata atau berada sekitar wilayah objek wisata dapat berkreasi seperti mengembangkan pembuatan cendera mata ataupun sejenisnya berbahan dari alam sekitar," kata bupati di Sungailiat, Kamis. Menurut bupati, aneka ragam hasil usaha kreasi masyarakat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah selain objek wisata yang ditawarkan seperti pantai, air terjun dan wisata alam, budaya dan lainnya. "Kita memiliki kekayaan wisata yang cukup indah dan tidak kalah menariknya dengan daerah lain di Indonesia, tetapi perlu dimaksimalkan dukungan masyarakat," ujarnya. Selama pandemi COVID-19 yang berdampak menurunnya aktivitas usaha kepariwisataanb dapat dijadikan peluang untuk berbenah mempersiapkan diri menyambut normalnya kembali sektor pariwisata daerah. "Saya optimis, kepariwisataan daerah akan kembali normal meskipun harus bertahap setelah terdampak penyebaran COVID-19 yang berlangsung lebih dari satu tahun," jelas Mulkan. Dia mengatakan, di daerahnya memiliki banyak tempat wisata baik yang dikelola oleh swasta maupun dikelola langsung masyarakat melalui badan usaha milik desa. Bupati memberikan apresiasi masyarakat desa yang berhasil mengelola area bekas tambang biji timah untuk dikembangkan menjadi objek wisata seperti danau air biru di Desa Cit Kecamatan Riau Silip. "Kami akan memberikan pedampingan kepada masyarakat atau pelaku usaha mikro untuk terus mengembangkan usaha terutama yang berkaitan dengan dukungan kepariwisataan," ujar Mulkan. (mth)
Pemkab Tulang Bawang Lampung Komitmen Dukung Program Langit Biru
Bandarlampung, FNN - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung berkomitmen mendukung Program Langit Biru (PLB) melalui penggunaan bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan. "PLB merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara dengan cara menggalakkan penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan," kata Bupati Tulang Bawang, Winarti, dalam keterangannya, Kamis. Pihaknya juga mendukung Pertamina menyosialisasikan pelaksanaan Program Langit Biru (PLB) yang rencananya dilaksanakan akhir Juni 2021. Winarti juga meminta penambahan kuota kepada pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan stok BBM dan elpiji 3 kg bersubsidi. Unit Manager Communication, Relation & CSR MOR II, Umar Ibnu Hasan mengatakan implementasi dari PLB ini yaitu dengan memberikan harga khusus untuk produk BBM Pertalite RON-90 khusus bagi kendaraan roda 2, roda 3, angkutan umum dan taksi plat kuning serta ambulan plat merah. Pertamina juga menyampaikan perkembangan program Pertashop serta permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan program dimaksud. "Pertamina sangat mengharapkan dukungan khusus dari Bupati Tulang Bawang terkait kemudahan perizinan pendirian Pertashop," ujarnya. Terkait hal tersebut, Pemkab Tulang Bawang akan membuka kesempatan yang selebar-lebarnya bagi investor yang akan berinvestasi di Tulang Bawang sehingga dapat mendukung laju perekonomian Kabupaten Tulang Bawang. "Untuk Informasi pengajuan Mitra Pertashop dapat diakses melalui alamat web ptm.id/MitraPertashop," tutup Umar. (mth)
Pemkot Samarinda Siap Ciptakan Wirausaha Baru di Setiap RT
Samarinda, FNN - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mulai tahun 2021 akan mencetak wirausahawan di setiap rukun tenggangga (RT), dimulai dari industri rumahan terutama yang dijalankan kaum perempuan. "Pencetakan wirausahawan baru dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan terutama dari kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan," ujar Asisten I Pemkot Samarinda Tejo Sutanoto di Samarinda, Rabu. Sebelumnya, saat Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim menggelar advokasi untuk memperkecil kesenjangan perempuan di Samarinda, Tejo menyatakan Pemkot Samarinda pun berkomitmen ke arah itu. Sebagai langkah optimalisasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, maka perlu strategi dan kebijakan meliputi perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial. Pada dasarnya kebijakan ekonomi, sosial budaya, dan politik tidak bisa dipisahkan, maka pengembangan program pemberdayaan perempuan harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan di tingkat makro. "Konsistensi perlu menjadi perhatian karena dengan mengacu pada kebijakan makro operasional, maka kebijakan mikro strategis akan mampu mendukung program-program sektoral," ucap Tejo. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, hal ini pun sejalan dengan program unggulan Pemkot Samarinda yakni, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya). “Dalam program ini, pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk penciptaan wirausahawan baru minimal 2-3 orang per RT, yakni melalui berbagai pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan sesuai dengan kebutuhan terkini," ujar Tejo. (mth)
POPULER
