DAERAH
Pemkot Jakpus Larang Warga Ziarah ke TPU Selama PPKM Diperpanjang
Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Pusat melarang masyarakat berziarah ke Taman Pemakaman Umum (TPU) selama perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro di DKI Jakarta. Kepala Suku Dinas (Kasudin) Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat Mila Ananda mengatakan larangan bagi warga untuk berziarah ke TPU kembali diberlakukan, menyusul jumlah kasus COVID-19 yang terus meningkat di DKI Jakarta. "Sementara ini ziarah ditiadakan. Untuk RTH, taman dan TPU ditutup, kecuali untuk pemakaman tetap beroperasi," kata Mila saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis. Larangan berziarah ke TPU ini berlaku sejak 22 Juni hingga 5 Juli mendatang, sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Meski ditutup untuk warga berziarah, Mila mengatakan bahwa TPU tetap dibuka khusus untuk operasional pemakaman dengan jumlah pengantar yang dibatasi. Di Jakarta Pusat, ada empat TPU yang dikelola oleh Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, yakni TPU Karet Bivak, TPU Karet Pasar Baru Barat (PSBB), TPU Kawi Kawi Johar Baru, dan TPU Petamburan. Penutupan TPU untuk warga berziarah dimaksudkan untuk mencegah timbulnya kerumunan yang berpotensi menciptakan klaster baru COVID-19. "Untuk pengendalian kerumunan, jangan sampai nanti TPU jadi klaster baru penularan COVID-19," ujar Mila. Pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk berziarah ke TPU tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 796 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro. Keputusan gubernur itu ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada Senin (21/6) untuk perpanjangan PPKM skala Mikro yang berlaku hingga 5 Juli 2021. Dalam lampiran keputusan gubernur itu, disebutkan bahwa kegiatan ditiadakan pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa. (mth)
Kabupaten Bogor Sukses Bangun 23 Jembatan Meski Pandemi
Cibinong, Bogor, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat berhasil membangun 23 jembatan selama tahun 2020 meski banyak melakukan realokasi atau refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. "Dalam rangka menunjang perekonomian dan kemudahan akses jalan masyarakat, Alhamdulillah kami telah berhasil membangun 23 jembatan dalam setahun, meski dalam kondisi pandemi COVID-19," ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin di Cibinong, Bogor, Kamis (24/6). Menurutnya, jembatan tersebut dibangun oleh dua dinas, yakni sebanyak 17 jembatan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan enam jembatan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). "Kalau saya kan hanya memberikan perintah untuk gerak cepat, tetap yang melaksanakannya adalah Dinas PUPR. Ini adalah wujud tekad dan komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat, meski di tengah pandemi kami tetap membangun,” ujarnya. Ade Yasin menyebutkan bahwa tahun ini Pemkab Bogor juga ditargetkan membangun 37 jembatan, sebanyak 33 dilakukan oleh desa dan sisanya empat jembatan menggunakan program Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Pasalnya, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Ade Yasin-Iwan Setiawan telah memasukkan target pembangunan 215 jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023. "Jembatan yang menjadi akses masyarakat ini sangat penting, demi menunjang kegiatan perekonomian dan transportasi. Kalau yang tadinya hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda dua kini bisa dilalui kendaraan roda empat," terang Ade Yasin. Sebagai informasi, pada tahun 2020 Pemkab Bogor melakukan refocusing anggaran hingga Rp800 miliar untuk penanganan pandemi COVID-19. (mth)
Politisi: NTT Raksasa Tidur di Sektor Perekonomian
Kupang, FNN - Politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Herman Hery mengatakan NTT adalah "raksasa tidur" di sektor perekonomian yang bisa menjadi provinsi hebat jika yang mengurusnya adalah orang yang benar. 'Saya mau katakan bahwa NTT itu adalah raksasa tidur. Asal diurus dengan benar oleh orang yang benar juga," kata anggota DPR RI Herman Hery, di Kupang, Kamis, saat berdialog dengan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan calon Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid serta sejumlah anggota Kadin NTT. NTT adalah provinsi yang benar-benar diperhatikan oleh pemerintah pusat, sehingga sangat disayangkan jika yang mengurusnya tidak benar, maka tidak akan bangkit dari keterpurukan. "Saya sering berbicara pada negara lain saat melakukan kunjungan kerja, di hadapan para pengusaha di sana saya bangga mengatakan bahwa saya ini orang NTT dan mereka bertanya NTT itu apakah negara baru," ujarnya pula. Kemudian Herman mulai menjelaskan bahwa NTT itu adalah sebuah provinsi yang berada di antara Australia dan Timor Leste, sehingga secara ekonomi sangat strategis jika investasi di NTT dikembangkan dalam berbagai sektor. Menurut Ketua Komisi III DPR RI itu, NTT perlu dirangsang sehingga muncul investor-investor baru yang dapat berinvestasi di NTT. Herman mengapresiasi upaya dari pemerintah pusat melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2001 mewajibkan investor untuk menggandeng investor daerah berinvestasi di NTT. Ia pun di hadapan Arsjad Rasjid mengatakan bahwa siap menjadi partner bisnis di daerah, jika Arsjad ingin berinvestasi di berbagai sektor di NTT, seperti sektor pariwisata, energi dan lainnya. (mth)
Wahidin Halim Tegaskan Komitmen Ciptakan Banten Bersih Berintegritas
Serang, FNN - Gubernur Banten Wahidin Halim kembali menegaskan komitmennya dalam menciptakan pemerintahan Provinsi Banten yang bersih dan berintegritas. Wahidin Halim dalam rapat Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) BPK RI Perwakilan Banten, secara virtual, di Serang, Rabu, mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, sudah seharusnya menjadi komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktik-praktik koruptif. "Oleh karena itu tidak ada alasan buat saya sebagai Gubernur Banten untuk tidak mendukung penguatan zona integritas yang dicanangkan oleh BPK Perwakilan Banten, karena ini merupakan ikhtiar dalam rangka membangun dan menyejahterakan masyarakat Banten," kata Wahidin. Gubernur Banten juga mengatakan bahwa seluruh jajaran di Provinsi Banten telah menandatangani pakta integritas yang merupakan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sehat. "Karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Banten, BPKP, inspektorat, kejaksaan tinggi, polda, dan seluruh perangkat daerah provinsi maupun kabupaten dan kota yang saya yakin semua memiliki tujuan dan semangat yang sama untuk menciptakan pemerintahan yang sehat dan bersih," katanya. Menurut Wahidin, Pemprov Banten telah menciptakan sistem yang baik dalam tata kelola pemerintahan. Namun masih ada saja oknum yang lebih mementingkan ego pribadi demi mendapatkan keuntungan. "Sistem yang kita bangun harus dibarengi moralitas dan 'mindset' untuk berubah." ujarnya pula. Pada akhir sambutannya, Gubernur Banten mengajak seluruh pihak untuk berkomitmen melawan korupsi dan praktik-praktik yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat merugikan masyarakat. "Saya dukung sepenuhnya BPK RI Perwakilan Banten dalam upaya mewujudkan zona integritas. Ayo sama-sama kita lawan korupsi, kita bangun Provinsi Banten," katanya lagi. Kepala BPK RI Perwakilan Banten Arman Syifa mengatakan, tugas dan wewenang BPK tidak jauh dari pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan serta kinerja. "Tahun ini kami memberikan 9 opini WTP yang merupakan capaian positif, meskipun masih ada catatan atau indikasi kerugian yang timbul dari pengelolaan keuangan tersebut yang harus segera ditindaklanjuti," katanya. Namun begitu, jika dibandingkan dengan tahun lalu, untuk tahun 2021 temuan sudah berkurang. "Kami ingin selalu meningkatkan kualitas lembaga ini, sehingga bisa bermanfaat. Kami sedang berupaya memasuki Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," katanya lagi. Untuk memasuki zona integritas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019, ditetapkan ada enam poin yang harus diperhatikan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja, serta Penguatan Kualitas Pelayanan. (mth)
Bupati Bangka Dorong Masyarakat Penyangga Pariwisata Berkreasi
Sungailiat, FNN - Bupati Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mulkan mendorong masyarakat di lingkungan kawasan penyangga pariwisata dapat berkreasi guna mendukung kepariwisataan setempat. "Saya mendorong masyarakat yang berada di daerah penyangga pariwisata atau berada sekitar wilayah objek wisata dapat berkreasi seperti mengembangkan pembuatan cendera mata ataupun sejenisnya berbahan dari alam sekitar," kata bupati di Sungailiat, Kamis. Menurut bupati, aneka ragam hasil usaha kreasi masyarakat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah selain objek wisata yang ditawarkan seperti pantai, air terjun dan wisata alam, budaya dan lainnya. "Kita memiliki kekayaan wisata yang cukup indah dan tidak kalah menariknya dengan daerah lain di Indonesia, tetapi perlu dimaksimalkan dukungan masyarakat," ujarnya. Selama pandemi COVID-19 yang berdampak menurunnya aktivitas usaha kepariwisataanb dapat dijadikan peluang untuk berbenah mempersiapkan diri menyambut normalnya kembali sektor pariwisata daerah. "Saya optimis, kepariwisataan daerah akan kembali normal meskipun harus bertahap setelah terdampak penyebaran COVID-19 yang berlangsung lebih dari satu tahun," jelas Mulkan. Dia mengatakan, di daerahnya memiliki banyak tempat wisata baik yang dikelola oleh swasta maupun dikelola langsung masyarakat melalui badan usaha milik desa. Bupati memberikan apresiasi masyarakat desa yang berhasil mengelola area bekas tambang biji timah untuk dikembangkan menjadi objek wisata seperti danau air biru di Desa Cit Kecamatan Riau Silip. "Kami akan memberikan pedampingan kepada masyarakat atau pelaku usaha mikro untuk terus mengembangkan usaha terutama yang berkaitan dengan dukungan kepariwisataan," ujar Mulkan. (mth)
Pemkab Tulang Bawang Lampung Komitmen Dukung Program Langit Biru
Bandarlampung, FNN - Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung berkomitmen mendukung Program Langit Biru (PLB) melalui penggunaan bahan bakar berkualitas dan ramah lingkungan. "PLB merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi pencemaran udara dengan cara menggalakkan penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan," kata Bupati Tulang Bawang, Winarti, dalam keterangannya, Kamis. Pihaknya juga mendukung Pertamina menyosialisasikan pelaksanaan Program Langit Biru (PLB) yang rencananya dilaksanakan akhir Juni 2021. Winarti juga meminta penambahan kuota kepada pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan stok BBM dan elpiji 3 kg bersubsidi. Unit Manager Communication, Relation & CSR MOR II, Umar Ibnu Hasan mengatakan implementasi dari PLB ini yaitu dengan memberikan harga khusus untuk produk BBM Pertalite RON-90 khusus bagi kendaraan roda 2, roda 3, angkutan umum dan taksi plat kuning serta ambulan plat merah. Pertamina juga menyampaikan perkembangan program Pertashop serta permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan program dimaksud. "Pertamina sangat mengharapkan dukungan khusus dari Bupati Tulang Bawang terkait kemudahan perizinan pendirian Pertashop," ujarnya. Terkait hal tersebut, Pemkab Tulang Bawang akan membuka kesempatan yang selebar-lebarnya bagi investor yang akan berinvestasi di Tulang Bawang sehingga dapat mendukung laju perekonomian Kabupaten Tulang Bawang. "Untuk Informasi pengajuan Mitra Pertashop dapat diakses melalui alamat web ptm.id/MitraPertashop," tutup Umar. (mth)
Pemkot Samarinda Siap Ciptakan Wirausaha Baru di Setiap RT
Samarinda, FNN - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mulai tahun 2021 akan mencetak wirausahawan di setiap rukun tenggangga (RT), dimulai dari industri rumahan terutama yang dijalankan kaum perempuan. "Pencetakan wirausahawan baru dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan terutama dari kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan," ujar Asisten I Pemkot Samarinda Tejo Sutanoto di Samarinda, Rabu. Sebelumnya, saat Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim menggelar advokasi untuk memperkecil kesenjangan perempuan di Samarinda, Tejo menyatakan Pemkot Samarinda pun berkomitmen ke arah itu. Sebagai langkah optimalisasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, maka perlu strategi dan kebijakan meliputi perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan perlindungan sosial. Pada dasarnya kebijakan ekonomi, sosial budaya, dan politik tidak bisa dipisahkan, maka pengembangan program pemberdayaan perempuan harus konsisten dengan kebijakan-kebijakan di tingkat makro. "Konsistensi perlu menjadi perhatian karena dengan mengacu pada kebijakan makro operasional, maka kebijakan mikro strategis akan mampu mendukung program-program sektoral," ucap Tejo. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan, hal ini pun sejalan dengan program unggulan Pemkot Samarinda yakni, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Pro-Bebaya). “Dalam program ini, pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk penciptaan wirausahawan baru minimal 2-3 orang per RT, yakni melalui berbagai pelatihan keterampilan sesuai dengan minat dan sesuai dengan kebutuhan terkini," ujar Tejo. (mth)
Belitung Expo 2021 Momentum Pemulihan Ekonomi UMKM
Belitung, FNN - Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Adnizar mengatakan pelaksanaan Belitung Expo 2021 sebagai momentum untuk mendorong pemulihan ekonomi pelaku UMKM ditengah pandemi COVID-19. "Sekarang banyak UMKM kita yang masih terpuruk akibat pandemi, jadi ini momen untuk mendorong pemulihan ekonomi para pelaku UMKM," katanya di Tanjung Pandan, Rabu. Selain dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tanjung Pandan (HJKT) ke 182 pelaksanaan Belitung Expo 2021 juga untuk mendorong pemulihan ekonomi UMKM di daerah itu. Belitung Expo 2021 akan dilaksanakan pada 1 - 5 Juli mendatang bertempat di kawasan wisata Pantai Tanjung Pendam. "Karena ini masih di tengah situasi pandemi COVID-19 jumlah peserta kami batasi yaitu cukup sekitar 50 peserta," ujarnya Para pelaku UMKM yang menjadi peserta Belitung Expo 2021 terdiri dari beberapa sektor seperti kuliner, kerajinan tangan dan pelaku ekonomi kreatif. Mengingat masih di tengah pandemi COVID-19 maka pelaksanaan tersebut akan tetap mematuhi protokol kesehatan. "Dalam pelaksanaannya kami sangat ketat dan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19, tidak ingin ada klaster baru dari pelaksanaan kegiatan ini," katanya. (mth)
Layanan Publik di Nagan Raya Tetap Normal Meski ASN Terpapar COVID-19
Suka Makmue, FNN - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Aceh memastikan layanan publik di seluruh lembaga pemerintahan di daerah itu tetap berjalan lancar, meski sejumlah pejabat, ASN dan tenaga harian lepas (THL) terinfeksi COVID-19. “Sejauh ini layanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasanya, pelayanan dilakukan sesuai protokol kesehatan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya Aceh Ardi Martha di Suka Makmue, Rabu. Menurutnya, seluruh pelayanan administrasi atau pun layanan publik dilakukan sesuai dengan jam layanan perkantoran dari pagi hingga sore hari. “Khusus bagi pejabat publik, ASN, dan tenaga harian lepas (THL) yang terpapar COVID-19 tidak diperbolehkan masuk kerja. Mereka wajib melayani isolasi mandiri di rumah masing-masing,” katanya. Ia mengakui, persoalan banyaknya ASN dan THL yang terpapar COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, kini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah setempat. Ia juga mengakui sejauh ini pemerintah daerah belum mengambil kebijakan apa pun, apakah akan melakukan pembatasan jam layanan kerja atau menggunakan kebijakan shift kerja, guna meminimalisir penyebaran virus di lingkungan perkantoran pemerintah daerah. “Masih harus kita bahas dulu bersama pihak terkait, sejauh ini dapat kami pastikan semua layanan publik berjalan sebagaimana biasanya,” katanya. (mth)
Pemkab Sidoarjo Fasilitasi Pekerjaan Lulusan SMK
Sidoarjo, FNN - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, memfasilitasi para lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) di daerah itu untuk mencari pekerjaan, sebagai upaya untuk mengurangi pengangguran. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali di Sidoarjo, Rabu mengatakan, remaja siap kerja dari lulusan SMK di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya mencapai 4.000 orang. "Jumlah tersebut, belum termasuk lulusan SMA dan sarjana," katanya, di sela pembekalan khusus bagi lulusan SMK se-Kabupaten Sidoarjo di SMK Diponegoro. Ia mengatakan, untuk mengakomodir ribuan remaja yang siap kerja tersebut sejumlah kebijakan telah dikeluarkan, seperti perjanjian kerja sama (PKS) dengan ratusan perusahaan yang ada di Sidoarjo. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemkab Sidoarjo, kata dia, harus bergerak cepat menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan untuk memfasilitasi para lulusan SMK supaya segera mendapatkan pekerjaan. "Saya minta perusahaan di Sidoarjo jika mencari pegawai, prioritaskan warga Sidoarjo dulu. Mereka ini (lulusan SMK) sudah siap bekerja," kata Gus Muhdlor, sapaan karib bupati. Selama ini, lanjut dia, disnaker rutin setiap tahun menggandeng puluhan perusahaan untuk membuka bursa kerja. Mulai tahun ini, Gus Muhdlor meminta ada peran aktif dari disnaker terjun langsung membantu dan mengupayakan ribuan lulusan SMK mendapatkan pekerjaan. "Disnaker bisa membuat perjanjian kerja sama dengan perusahaan-perusahaan, yang bertujuan bila ada perusahaan yang membutuhkan pegawai, maka yang diprioritaskan adalah lulusan SMK dari Sidoarjo. Tentunya sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan," katanya. Sementara itu, Ketua Forum Bursa Kerja Khusus (FBKK) Kabupaten Sidoarjo Heru Sasmita mengatakan ada 76 SMK di Sidoarjo, baik negeri maupun swasta yang selama ini sudah bekerja sama dengan perusahaan tertentu. Kerja sama tersebut, kata Heru, lebih kepada menampung kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) yang diperuntukkan bagi siswa kelas XI. Sedangkan siswa yang lulus sebagian ada yang diterima di perusahaan tempatnya magang itu. "Rata-rata yang sudah lulus berupaya mencari lowongan kerja sendiri," ujarnya. (mth)
POPULER
