DAERAH
PPKM Berlaku, Bupati Tengerang Tunda Pemilihan 77 Kades
Tangerang, FNN - Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar kembali menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa hingga 8 Agustus 2021 mendatang. Hal itu dilakukan, seiring penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. "Pilkades sebelumnya ditunda sampai tanggal 18 Juli. Maka kami koridor forkopimda Kabupaten Tangerang akan kembali menunda pelaksanaan pilkades sampai dengan 8 Agustus 2021," kata Bupati A Zaki di Tangerang, Jumat. Ia mengatakan, dengan kembalinya ditunda pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Tangerang akan memberikan waktu bagi forum komunikasi pimpinan daerah dan panitia pelaksana pilkades untuk melihat serta mengevaluasi penyebaran COVID-19. "Setelah menerapkan kebijakan PPKM darurat berhasil menekan angka laju penyebaran virus corona. Maka pelaksanaan pilkades serentak di 8 Agustus sudah dapat dilaksanakan," ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang sudah menetapkan pilkades serentak pada 4 Juli 2021 yang diikuti oleh calon kades sebanyak 421 orang di 77 desa dari 26 kecamatan di Kabupaten Tangerang.
BI: Purwokerto-Cilacap Alami Deflasi Akibat Penurunan Konsumsi
Purwokerto, FNN - Penurunan konsumsi masyarakat pasca-Lebaran 2021 mengakibatkan wilayah Purwokerto dan Cilacap, Jawa Tengah, mengalami deflasi pada Juni 2021, kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto Samsun Hadi. "Berdasarkan data yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik), pada Juni 2021, Purwokerto mengalami deflasi sebesar 0,20 persen (month to month/mtm), sedangkan Cilacap mengalami deflasi 0,25 persen (mtm)," katanya dalam keterangan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat. Menurut dia, deflasi di Purwokerto dan Cilacap lebih rendah dibandingkan deflasi Jawa Tengah yang sebesar 0,17 persen dan nasional yang sebesar 0,16 persen. Ia mengatakan deflasi juga dialami oleh seluruh kabupaten/kota penghitungan indeks harga konsumen (IHK) di Jawa Tengah. Secara tahunan, kata dia, inflasi di Purwokerto maupun Cilacap tercatat masing-masing sebesar 1,02 persen (year on year/yoy) dan 1,03 persen (yoy) atau berada di bawah rentang target inflasi sebesar 3 plus dan minus 1 persen. "Secara umum, deflasi pada Juni 2021 (mtm) yang terjadi di Purwokerto dan Cilacap tercatat cukup dalam, terutama didorong oleh tingkat konsumsi masyarakat yang menurun menjadi normal pascaberlalunya momentum Lebaran 2021 sebagaimana tercermin dari penurunan harga pada kelompok makanan dan minuman serta tembakau, juga dampak masih terbatasnya mobilitas masyarakat di tengah peningkatan kasus COVID-19 yang juga turut mempengaruhi," katanya menjelaskan. Pada kelompok transportasi, kata dia, deflasi periode Juni terjadi setelah bulan sebelumnya mengalami inflasi yang cukup tinggi di atas rata-rata historisnya seiring kenaikan tarif angkutan antarkota akibat meningkatnya permintaan menjelang hingga setelah Idul Fitri di tengah adanya larangan mudik dan pembatasan kendaraan yang dapat beroperasi. "Capaian inflasi tahunan pada bulan Juni 2021 di Purwokerto lebih rendah dibandingkan rata-rata historis inflasi bulan Juni dalam dua tahun terakhir (2018 hingga 2019) yang sebesar 1,67 persen (yoy). Demikian pula dengan Cilacap, juga lebih rendah dibandingkan rata-rata historis inflasi bulan Juni dalam dua tahun terakhir (2018 hingga 2019) yang sebesar 2,02 persen (yoy)," katanya. Samsun mengatakan koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya akan terus dilakukan sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga khususnya untuk bahan kebutuhan pokok. (mth)
Warga Murung Raya Banjarmasin Keluhkan Jalan Raya Sering Banjir
Banjarmasin, FNN - Warga Kelurahan Murung Raya, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengeluhkan jalan raya di wilayah mereka sering banjir, di saat air sungai pasang atau hujan lebat. "Jalan raya di kelurahan kami rendah, sehingga sering banjir, kami harap dewan memperjuangkan perbaikan dan peninggian jalan di lingkungan kami," ujar salah seorang warga Murung Raya A Yani saat mengiluti kegiatan reses DPRD Kota Banjarmasin di kantor Kecamatan Selatan, Jumat. Menurut Ketua RT 20 ini, hampir semua badan jalan sering tergenang apabila terjadi air sungai pasang, demikian juga saat hujan lebat terjadi. "Jadi sangat mengganggu perjalanan pengendara," tuturnya. Anggota DPRD Kota Banjarmasin Hj Hilyah Aulia menyampaikan aspirasi masyarakat Murung Raya tentang jalan raya wilayah mereka yang sering banjir menjadi salah satu poin penting yang jadi perhatian pihaknya dalam gelar reses ini. "Memang betul kondisi jalan di sana sering banjir, ini catatan kita untuk diperjuangkan," ujar politisi PKB tersebut. Menurut dia, kondisi jalan banjir di Murung Raya memang jadi langganan, apalagi saat musibah banjir dulu atau pada pertengahan bulan awal tahun tadi. "Di sana saat banjir paling rendah genangan setinggi lutut, bahkan sebagian wilayah sampai pinggang," tuturnya. Hilyah Aulia yang kebetulan di Komisi III, yakni bermitra dengan instansi pemerintah kota pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan, akan membicarakan lebih lanjut terkait kondisi infrastruktur jalan dan lainnya di Kelurahan Murung Raya tersebut. "Jadi masalah ini akan jadi pokok pikiran kami pada saat musyawarah pembangunan (Musrenbang) dengan pemerintah kota nantinya," tutur Hilyah Aulia. Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PDIP M Natsir menyampaikan, kondisi jalan sering tergenang di Murung Raya itu karena terjadinya air pasang dan hujan lebat. "Kalau jalannya sudah bagus, beraspal, tapi memang sering banjir," ucapnya. Kondisi ini, kata dia, memang harus dikaji lebih lanjut untuk penanganannya, tidak hanya untuk perbaikan atau peninggian jalan, tapi juga hal lainnya. "Kalau pengamatan saya, pertama itu harus dilakukan perbaikan siring sungai, kemudian pengerukan sungai, karena dua ini bagian yang terkait sering terjadi genangan itu," ujarnya. Natsir menyampaikan, pemerintah memang harus segeranya memberi perhatian bagi wilayah Murung Raya ini, karena di sana terdapat 27 rukun tetangga (RT) yang mengeluh kondisi infrastruktur masih belum sempurna tersebut. "Kami di dewan pastinya berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ini, segala aspirasi yang kami terima pada saat reses ini," katanya. (mth)
Pemulung Pulo Gadung Berharap Polri Beri Bantuan Berkelanjutan
Jakarta, FNN - Komunitas pemulung di Pulo Gadung, Jakarta Timur, mengharapkan Polri dapat menyalurkan bantuan sosial secara berkelanjutan dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal itu diungkapkan perwakilan Ikatan Pemulung Indonesia Atib saat menerima bantuan dari Polri dalam rangka HUT ke-75 Bhayangkara di kawasan Sunan Giri, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu. "Semoga Polri semakin dicintai dan harapan pemulung mudah-mudahan berkelanjutan berbagi dengan komunitas kami," kata Atib. Sementara itu, Karo Pengkajian dan Strategi Asisten Logistik Polri Brigjen Pol Budi Siswanto mengatakan lembaga Polri menggelar bakti sosial secara serentak di seluruh polda dalam rangka perayaan HUT ke-75 Polri yang jatuh pada 1 Juli 2021. Budi menyebutkan Polri menyalurkan 2.415 paket kebutuhan bahan pokok bagi komunitas pemulung di Pulo Gadung dan Bantar Gebang, untuk membantu warga terdampak pandemi COVID-19. "Semoga baksos meringankan saudara kita, dan tentunya kita sama-sama memerangi segera menuntaskan COVID-19 di Indonesia,” ujar Budi. Peringatan Hari Bhayangkara ke-75 mengusung tema "Transformasi Polri yang Presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju". Kegiatan peringatan HUT Polri itu akan dilaksanakan secara serentak di seluruh polda hingga 9 September 2021 nanti. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono mengemban tugas sebagai Ketua Panitia Bakti Sosial (Baksos) Serentak Hari Bhayangkara ke-75. Istiono menuturkan penerima bantuan sembako, yakni masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dengan jumlah 272.662 paket sembako dan 272.662 botol hand sinitizer, serta 2.521.815 masker yang akan dibagikan kepada masyarakat. Bantuan tersebut dibagikan kepada berbagai golongan masyarakat, seperti yatim piatu, fakir miskin, kaum dhuafa, panti jompo, panti asuhan, panti sosial, ojek pangkalan, sopir, kaum disabilitas, Purnawirawan Warakawuri TNI-Polri, tenaga medis, UMKM terdampak pandemi dan masyarakat lain yang sangat membutuhkan. (mth)
Pemkab Teluk Bintuni Komitmen Menjaga Kawasan Hutan Mangrove
Manokwari, FNN - Bupati Teluk Bintuni, Papua Barat, Pietrus Kasihiw menyatakan bahwa kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan industri penghasil minyak dan gas daerah itu berpedoman pada prinsip-prinsip konservatif untuk penyelamatan sumberdaya alam. Ia mengatakan bahwa berbagai kebijakan tata ruang di kabupaten Teluk Bintuni disesuaikan pula untuk mendukung komitmen Gubernur Papua Barat menjadikan Papua Barat sebagai provinsi konservasi. "Kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan sebagai kawasan Industri khusus berbasis minyak dan gas bumi berdasarkan Perpres 109 Tahun 2020, tetapi kami juga punya tanggung jawab pelestarian hutan dan alam," kata Bupati di Manokwari, Selasa. Ia menuturkan bahwa Teluk Bintuni punya potensi kawasan hutan Mangrove terbesar di Papua Barat termasuk kawasan hutan lindung seluas 1,7 juta hektare yang sudah menjadi komitmen Pemda Teluk Bintuni untuk mengamankan kawasan tersebut. Upaya pelestarian hutan Mangrove dan komitmen menjaga kawasan hutan lindung sudah diprogramkan dalam Festival Mangrove Teluk Bintuni sejak tahun 2019 untuk mengkampanyekan upaya konservasi, wisata dan kearifan lokal. "Festival itu dibuat untuk tujuan kampanye konservasi, ekowisata Mangrove, tapi juga juga mengangkat kearifan lokal masyarakat pribumi Teluk Bintuni yang setia menjaga hutan Mangrove secara turun temurun," kata Bupati Teluk Bintuni. Komitmen menjaga hutan untuk masa depan daerah itu, Bupati dua periode ini pun mengakui, bahwa sebagian lahan eks perkebunan sawit sudah diambil alih Pemda melalui pencabutan perizinan. "Sesuai arahan dan supervisi KPK kita kembalikan menjadi hutan rakyat. Ada dua izin konsesi yang sudah saya tandatangani untuk pencabutan izin, ada pula beberapa perusahaan yang masih sebatas diberi teguran," kata Bupati. (mth)
Kebutuhan Nakes Belum Bisa Diatasi Karena COVID-19 Berskala Nasional
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengemukakan, kebutuhan tenaga kesehatan di Jakarta sangat tinggi dan belum bisa diatasi mengingat situasi lonjakan COVID-19 terjadi dalam skala nasional. "Dokter yang ada di seluruh Indonesia pasti sudah dikerahkan oleh Kementerian Kesehatan, sudah dibagi ke seluruh provinsi, dibagi habis," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa malam. Riza menyebutkan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) tidak bisa dipenuhi dengan cepat, terlebih untuk dokter. Namun demikian, Pemprov DKI akan menambah tenaga kesehatan pada bidang lainnya terlebih dahulu dengan menggunakan tenaga sukarela. "Semua kebutuhan tenaga kesehatan tidak bisa diciptakan dengan cepat kalau dokter. Tapi kan sukarelawan juga bisa, tenaga-tenaga sukarelawan yang nanti dilatih, dilatih itu nanti disiapkan," kata Riza. Meski demikian, DKI dan Indonesia tidak ada rencana untuk mendatangkan tenaga kesehatan dari luar negeri. Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, di negara lain pun tenaga kesehatan dibutuhkan dalam menghadapi pandemi. "Tidak. Luar negeri juga membutuhkan, kita bisa dan harus bisa mengatasi sendiri," kata Riza. Dalam menyikapi kurangnya tenaga kesehatan, Riza meminta masyarakat agar mendukung berbagai usaha untuk menekan dan mengakhiri pandemi COVID-19, termasuk kerja para tenaga kesehatan. "Kita harus dukung. Beri bantuan perhatian ke seluruh tenaga kesehatan dan seluruh aparat jajaran yang bekerja selama ini melawan COVID-19. Cara yang paling mudah adalah disiplin dan taat dalam pelaksanaan protokol kesehatan," tutur Riza. Saat ini Jakarta membutuhkan sekitar 2.156 tenaga kesehatan dan 5.139 vaksinator untuk penanggulangan COVID-19 di Ibu Kota. "Jumlah tenaga kesehatan kebutuhan nakes ini sedang ditambah, tenaga profesional ini membutuhkan tambahan 2.156, tenaga vaksinator perlu ditambah lagi 5.139 ya," kata Riza. DKI sempat meminta bantuan tenaga kesehatan dari Provinsi Banten, namun ditolak karena provinsi tersebut juga tengah membutuhkan tenaga kesehatan yang saat ini disebut kurang di sana. "Bahkan Jakarta minta kita supaya membantu untuk penanganan rumah singgah atau rumah sakit yang ada di Sunter sama Tanjung Priok, kita juga enggak bisa. Kita kesulitannya pada tenaga kesehatan," kata Gubernur Banten Wahidin Halim. Sejumlah rumah sakit penanganan COVID-19 di Banten mulai kewalahan untuk menampung pasien yang terus bertambah. Kapasitas rumah sakit kini rata-rata mencapai 86-90 persen. (mth)
BI Dorong Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Papua Barat
Sorong, FNN - Bank Indonesia mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Provinsi Papua Barat dengan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) yang ada di provinsi tersebut. Kegiatan yang digelar di Waisai, ibu kota kabupaten Raja Ampat, Selasa, merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Raja Ampat E- Festival 2021 guna mewujudkan ekosistem digital daerah di Papua Barat. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Manokwari, Manokwari Selatan, Bintuni, Fakfak, Kaimana, dan Pegunungan Arfak, Wakil Bupati Sorong Selatan, serta Wakil Gubernur dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia provinsi Papua Barat, Rut W. Eka Trisilowati mengatakan kegiatan tersebut untuk mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ( ETPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Baru sebanyak sembilan TP2DD terbentuk yakni Provinsi Papua Barat, kabupaten Manokwari, kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, kabupaten Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Raja Ampat. "Kesembilan Pemkab tersebut telah menandatangani TP2DD. Diharapkan kepada pemerintah daerah di Papua Barat yang belum membentuk TP2DD agar segera dilakukan," ujarnya. Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah, Presiden RI telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Percepatan dan perluasan digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Selain itu, mendukung transparansi sistem pemerintahan, optimalisasi pendapatan daerah, dan meningkatkan kesehatan fiskal. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa ada sinergi yang berkesan kesinambungan antara pihak yang terkait seperti Bappeda, Badan Keuangan, dan perbankan di Papua Barat "Kami berharap pemerintah daerah yang belum membentuk TP2DD agar segera dilakukan dalam mendorong ekonomi digital di Provinsi Papua Barat," katanya. (mth)
BNN Berikan Penghargaan ke Gubernur Babel Aktif Berantas Narkoba
Pangkalpinang, FNN - Badan Narkotika Nasional (BNN) memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan yang berperan aktif mendukung pemberantasan peredaran narkoba di negeri serumpun sebalai itu. "Kita bersama seluruh lembaga bergerak bersama menghadapi dan menumpas peredaran narkotika ini," kata Wakil Gubernur Kepulauan Babel Abdul Fatah saat mengikuti Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2021 secara virtual yang dibuka Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin di Pangkalpinang, Senin. Pada peringatan HANI tahun ini, BNN memberikan penghargaan kepada Gubernur Kepulauan Babel yang diwakili Wakil Gubernur Kepulauan Babel yang telah berperan aktif dalam mengimplementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. "Kita harus waspada, kejar dan tangkap mengedar narkoba ini, untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa ini dari bahaya barang haram ini," kata Abdul Fatah. Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin mengapresiasinya kepada BNN yang selalu mengingatkan akan bahaya penyalahgunaan narkotika bagi bangsa dan negara. Di mana hingga saat ini dunia masih menghadapi dua hal besar, selain kesehatan pandemi Covid-19 dan narkotika yang melanda semua lini kehidupan. "Saya mengapresiasi BNN yang secara rutin setiap tahunnya memperingati Hari Anti Narkoba Nasional sebagai momentum untuk mengingatkan kita semua tentang betapa bahayanya ancaman narkotika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Wapres. Dalam laporan terbaru UNODC yang dirilis pada tanggal 24 Juni 2021, sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020. Antara tahun 2019-2020 jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat hingga 22 persen. Sementara itu, berdasarkan hasil survey penyalahgunaan narkoba BNN bersama LIPI menunjukkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,8% atau sekitar 3,4 juta jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam setiap 10 ribu penduduk ada 180 pengguna di Indonesia dengan rentang usia 15-64 tahun. Permasalahan yang masih dihadapi oleh Indonesia adalah banyaknya sindikat yang beroperasi dengan menyelundupkan melalui jalur laut. Peredaran narkoba jenis baru seperti tembakau gorila disalahgunakan oleh usia produktif yang sudah merambah hingga ke desa-desa yang melibatkan perempuan dan anak-anak. "Tindakan yang tegas, keras, dan terukur melalui upaya penegakan sangat diperlukan," pesan wapres. (mth)
Sejumlah Daerah di Karawang Sudah Masuki Musim Panen
Karawang, FNN - Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan areal sawah di sejumlah daerah sekitar Karawang sudah memasuki musim panen. "Sejak Januari sampai Mei, beberapa daerah ada yang sudah panen," kata Kepala Dinas Pertanian setempat Hanafi, di Karawang, Senin. Termasuk pada Juni, ada beberapa titik areal pertanian di Karawang yang sudah panen. Data Dinas Pertanian Karawang, hingga akhir Mei 2021 jumlah total areal sawah yang sudah panen mencapai 50.289 hektare. "Rata-rata panen 7 ton per hektare," katanya. Ia mengatakan, dilihat dari luas areal sawah yang panen hingga mencapai 50.289 hektare dengan rata-rata produksi 7 ton per hektare, itu menandakan kalau stok pangan Karawang aman. Hanafi berharap Bulog segera melakukan penyerapan gabah petani, agar harga gabah kering panen di wilayah Karawang terjaga. "Kami sudah menyurati Bulog Karawang agar segera menyerap gabah petani sesuai dengan HPP (Rp4.200 per kilogram)," katanya. (mth)
Polri Belum Temukan Indikasi Penimbunan Tabung Oksigen
Jakarta, FNN - Hasil pengecekan Kepolisian Republik Indonesia belum ditemukan indikasi penimbunan tabung oksigen oleh oknum sehingga menyebabkan terjadi kelangkaan di pasaran. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono saat dikonfirmasi Senin, mengatakan kelangkaan tabung oksigen di pasaran karena diprioritaskan untuk kecukupan di rumah sakit. "Ketersediaan tabung oksigen berkurang karena distributor memprioritaskan ke rumah sakit-rumah sakit," kata Argo. Sebelumnya, Polri melakukan pengecekan di lapangan untuk menindaklanjuti kelangkaan tabung oksigen di pasaran yang terjadi beberapa hari terakhir. Pengecekan ini guna memastikan ketersediaan tabung oksigen untuk pasien COVID-19 dan mengantisipasi penimbunan. "Segala kemungkinan dilihat, apakah karena banyak yang pakai dibandingkan dengan stok," kata Argo. Salah satu kendala yang dihadapi pedagang tabung oksigen di Pasar Pramuka, Jakarta Timur yang mengalami kelangkaan stok tabung oksigen karena masalah distribusi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk memastikan keamanan dan kelancaran logistik tabung oksigen dari pabrik ke rumah sakit. Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan para produsen oksigen untuk mengalihkan oksigen segmen industri guna pemenuhan kebutuhan rumah sakit dalam menghadapi peningkatan kasus COVID-19. “Kami sudah mendapatkan komitmen dari supplier (pemasok) oksigen ini, bahwa mereka bisa mengalihkan kapasitas oksigen buat industri ke medis, karena kapasitas oksigen industri itu bisa diisi oleh perusahaan-perusahaan oksigen lainnya,” kata Budi dalam konferensi pers daring yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (25/6). Saat ini terdapat 4 pabrik tabung oksigen berada di Jawa Barat, satu pabrik di Jawa Tengah, dan empat pabrik di Jawa Timur. Jika di Jawa Tengah terdapat kelangkaan tabung oksigen, maka pasokan dari Jawa Barat dan Jawa Timur akan mengkompensasi pemenuhan kebutuhan tersebut. (mth)
POPULER
