DAERAH
Polisi-TNI Putar Balik Pengendara di Lenteng Agung Saat PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Personel kepolisian dan TNI memutar balik sejumlah pengemudi kendaraan bermotor di Jalan Lenteng Agung dari arah Depok menuju Pasar Minggu, Jakarta Selatan karena termasuk kawasan pengetatan saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sejumlah personel kepolisian dan TNI berjaga di Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, untuk membatasi pengendara masuk Ibu Kota saat PPKM Darurat. Akibat penyekatan itu, terjadi kemacetan arus lalu lintas karena kendaraan sepeda motor dan roda empat menumpuk di jalan tersebut. Selain menyiagakan petugas TNI dan Polri, juga disiagakan dua kendaraan taktis untuk pengamanan saat penyekatan di lokasi tersebut. Polda Metro Jaya mendirikan 63 titik penyekatan keluar-masuk Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jadetabek) terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. "Ada 63 titik yang kita jaga terdiri dari 28 titik yang ada di batas kota dan jalan tol kemudian 21 titik di pembatasan mobilitas di lokasi rawan pelanggaran yang memang selama ini masih berjalan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo di Jakarta, Jumat (2/7). Penyekatan itu diberlakukan mulai Sabtu (3/7) sekitar pukul 00.00 WIB dan individu yang masih boleh beraktivitas di luar rumah hanya yang bekerja di sektor esensial. Petugas juga akan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yang masih beraktivitas di area publik. "Kita akan mengedepankan cara preventif edukatif melakukan penyekatan dan pemeriksaan. Jadi jalan nanti akan kita tutup, kita akan pasang barier setiap yang melintas kita tanya keperluannya apa," katanya. (mth)
Polresta Surakarta Tutup Jalan Doktor Rajiman pada Masa PPKM Darurat
Solo, FNN - Satuan Lalu Lintas Polres Kota Surakarta menutup Jalan Dr. Rajiman selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Solo, Jawa Tengah, mulai Senin hingga Selasa (20/7), untuk memutus mata penyebaran COVID-19. Solo yang gencar mendukung kebijakan pemerintah pusat selama PPKM darurat guna mencegah penyebaran COVID-19, salah satunya dengan penutupan arus lalu lintas di Jalan Dr. Rajiman, mulai dari pertigaan depan Moonlight atau kawasan Pasar Klewer sampai perempatan Pasar Kembang, atau sejauh sekitar 3 km, mulai pukul 05.00 hingga 20.00 WIB. Kendaraan bermotor yang boleh melintasi Jalan Dr. Rajiman, salah satu sentra perdagangan di Solo, selama PPKM darurat tersebut hanya mobil ambulans, ojek online, dan Batik Solo Trans (BST). Menurut Waka Satlantas Polresta Surakarta AKP Sutoyo, penutupan jalan protokol sepanjang sekitar 3 km itu memiliki tingkat penerapan protokol kesehatan dan aturan PPKM yang rendah. Selain itu, kata dia, sepanjang jalan itu mayoritas daerah sentra usaha barang-barang sektor nonesensial sehingga sejumlah pertokoan harus tutup selama PPKM darurat. Dijelaskan pula bahwa rencana awal penutupan di Jalan Slamet Riyadi, mulai perempatan Gendengan hingga Bundaran Gladag. Akan tetapi, atas pertimbangan bersama, kemudian dialihkan ke Jalan Dr. Radjiman Solo. Meskipun Jalan Dr. Rajiman ditutup, seluruh persimpangan yang ada bisa dilewati. Penutupan dikhususkan pada arus yang mengarah Pasar Klewer menuju Pasar Kembang saja. "Kami berharap masyarakat bisa menyadari pentingnya pengalihan arus lalu lintas itu untuk melaksanakan imbuan pemerintah ini agar penyebaran COVID-19 bisa ditekan," katanya. Sementara itu, petugas gabungan yustisi dari Polri, TNI, dan Pemkot Surakarta juga melakukan mobile patroli untuk memantau kondisi di lapangan selama PPKM darurat. Jika masih ada toko-toko usaha sektor nonesensial yang masih buka, kata dia, akan ditutup. Kalau terjadi kerumunan, juga akan dibubarkan. "Kami akan melakukan pengalihan arus, jalan yang ditutup selama PPKM darurat. Jalan-jalan lainnya berjalan normal seperti biasa tetapi kepadatan arus lalu lintas di Solo agar berkurang selama PPKM Darurat," katanya. (mth)
Mal di Jakarta Tutup Sementara Saat PPKM Darurat
Jakarta, FNN - Sejumlah mal di Jakarta tutup sementara dari aktivitas perdagangan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-20 Juli 2021 untuk mengendalikan penularan COVID-19. "Mal harus tutup, yang buka hanya esensial saja seperti toko swalayan modern (supermarket) dan apotek," kata Corporate Communications Grand Indonesia Annisa Hazarini di Jakarta, Sabtu. Menurut dia, hanya ada dua supermarket yang menjual kebutuhan pokok, yang buka dengan protokol kesehatan ketat. Selain itu, tidak semua gerai makanan dan minuman di dalam mal buka, namun hanya menerima layanan pengantaran dan tidak melayani makan di tempat. Mal lainnya yakni FX Sudirman juga tutup sementara, mengikuti instruksi pemerintah. Pintu gerbang mal yang berada di dekat stadion Gelora Bung Karno (GBK) itu tertutup rapat untuk menghindari kerumunan pengunjung. Pemandangan serupa juga terpantau di Plaza Senayan yang sepi dari lalu lalang pengunjung. Hanya ada petugas keamanan yang melakukan pengawasan serta beberapa pejalan kaki melintas di trotoar depan pusat perbelanjaan tersebut. Mal lainnya yakni Senayan City juga lengang dari aktivitas pengunjung seiring pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat COVID-19 di Jawa dan Bali. Ada sejumlah kegiatan masyarakat khususnya terkait operasional mal/pusat perbelanjaan yang diatur dalam instruksi terbaru itu di antaranya restoran termasuk yang berada di dalam mal hanya boleh melayani pengantaran makanan dan tidak menerima makan di tempat. Adapun pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk restoran, toko dan pasar swalayan modern. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB. (mth)
PPKM Berlaku, Bupati Tengerang Tunda Pemilihan 77 Kades
Tangerang, FNN - Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar kembali menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 desa hingga 8 Agustus 2021 mendatang. Hal itu dilakukan, seiring penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021. "Pilkades sebelumnya ditunda sampai tanggal 18 Juli. Maka kami koridor forkopimda Kabupaten Tangerang akan kembali menunda pelaksanaan pilkades sampai dengan 8 Agustus 2021," kata Bupati A Zaki di Tangerang, Jumat. Ia mengatakan, dengan kembalinya ditunda pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Tangerang akan memberikan waktu bagi forum komunikasi pimpinan daerah dan panitia pelaksana pilkades untuk melihat serta mengevaluasi penyebaran COVID-19. "Setelah menerapkan kebijakan PPKM darurat berhasil menekan angka laju penyebaran virus corona. Maka pelaksanaan pilkades serentak di 8 Agustus sudah dapat dilaksanakan," ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang sudah menetapkan pilkades serentak pada 4 Juli 2021 yang diikuti oleh calon kades sebanyak 421 orang di 77 desa dari 26 kecamatan di Kabupaten Tangerang.
BI: Purwokerto-Cilacap Alami Deflasi Akibat Penurunan Konsumsi
Purwokerto, FNN - Penurunan konsumsi masyarakat pasca-Lebaran 2021 mengakibatkan wilayah Purwokerto dan Cilacap, Jawa Tengah, mengalami deflasi pada Juni 2021, kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Purwokerto Samsun Hadi. "Berdasarkan data yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik), pada Juni 2021, Purwokerto mengalami deflasi sebesar 0,20 persen (month to month/mtm), sedangkan Cilacap mengalami deflasi 0,25 persen (mtm)," katanya dalam keterangan di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat. Menurut dia, deflasi di Purwokerto dan Cilacap lebih rendah dibandingkan deflasi Jawa Tengah yang sebesar 0,17 persen dan nasional yang sebesar 0,16 persen. Ia mengatakan deflasi juga dialami oleh seluruh kabupaten/kota penghitungan indeks harga konsumen (IHK) di Jawa Tengah. Secara tahunan, kata dia, inflasi di Purwokerto maupun Cilacap tercatat masing-masing sebesar 1,02 persen (year on year/yoy) dan 1,03 persen (yoy) atau berada di bawah rentang target inflasi sebesar 3 plus dan minus 1 persen. "Secara umum, deflasi pada Juni 2021 (mtm) yang terjadi di Purwokerto dan Cilacap tercatat cukup dalam, terutama didorong oleh tingkat konsumsi masyarakat yang menurun menjadi normal pascaberlalunya momentum Lebaran 2021 sebagaimana tercermin dari penurunan harga pada kelompok makanan dan minuman serta tembakau, juga dampak masih terbatasnya mobilitas masyarakat di tengah peningkatan kasus COVID-19 yang juga turut mempengaruhi," katanya menjelaskan. Pada kelompok transportasi, kata dia, deflasi periode Juni terjadi setelah bulan sebelumnya mengalami inflasi yang cukup tinggi di atas rata-rata historisnya seiring kenaikan tarif angkutan antarkota akibat meningkatnya permintaan menjelang hingga setelah Idul Fitri di tengah adanya larangan mudik dan pembatasan kendaraan yang dapat beroperasi. "Capaian inflasi tahunan pada bulan Juni 2021 di Purwokerto lebih rendah dibandingkan rata-rata historis inflasi bulan Juni dalam dua tahun terakhir (2018 hingga 2019) yang sebesar 1,67 persen (yoy). Demikian pula dengan Cilacap, juga lebih rendah dibandingkan rata-rata historis inflasi bulan Juni dalam dua tahun terakhir (2018 hingga 2019) yang sebesar 2,02 persen (yoy)," katanya. Samsun mengatakan koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya akan terus dilakukan sebagai upaya untuk menjamin ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan keterjangkauan harga khususnya untuk bahan kebutuhan pokok. (mth)
Warga Murung Raya Banjarmasin Keluhkan Jalan Raya Sering Banjir
Banjarmasin, FNN - Warga Kelurahan Murung Raya, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengeluhkan jalan raya di wilayah mereka sering banjir, di saat air sungai pasang atau hujan lebat. "Jalan raya di kelurahan kami rendah, sehingga sering banjir, kami harap dewan memperjuangkan perbaikan dan peninggian jalan di lingkungan kami," ujar salah seorang warga Murung Raya A Yani saat mengiluti kegiatan reses DPRD Kota Banjarmasin di kantor Kecamatan Selatan, Jumat. Menurut Ketua RT 20 ini, hampir semua badan jalan sering tergenang apabila terjadi air sungai pasang, demikian juga saat hujan lebat terjadi. "Jadi sangat mengganggu perjalanan pengendara," tuturnya. Anggota DPRD Kota Banjarmasin Hj Hilyah Aulia menyampaikan aspirasi masyarakat Murung Raya tentang jalan raya wilayah mereka yang sering banjir menjadi salah satu poin penting yang jadi perhatian pihaknya dalam gelar reses ini. "Memang betul kondisi jalan di sana sering banjir, ini catatan kita untuk diperjuangkan," ujar politisi PKB tersebut. Menurut dia, kondisi jalan banjir di Murung Raya memang jadi langganan, apalagi saat musibah banjir dulu atau pada pertengahan bulan awal tahun tadi. "Di sana saat banjir paling rendah genangan setinggi lutut, bahkan sebagian wilayah sampai pinggang," tuturnya. Hilyah Aulia yang kebetulan di Komisi III, yakni bermitra dengan instansi pemerintah kota pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan maupun jembatan, akan membicarakan lebih lanjut terkait kondisi infrastruktur jalan dan lainnya di Kelurahan Murung Raya tersebut. "Jadi masalah ini akan jadi pokok pikiran kami pada saat musyawarah pembangunan (Musrenbang) dengan pemerintah kota nantinya," tutur Hilyah Aulia. Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Fraksi PDIP M Natsir menyampaikan, kondisi jalan sering tergenang di Murung Raya itu karena terjadinya air pasang dan hujan lebat. "Kalau jalannya sudah bagus, beraspal, tapi memang sering banjir," ucapnya. Kondisi ini, kata dia, memang harus dikaji lebih lanjut untuk penanganannya, tidak hanya untuk perbaikan atau peninggian jalan, tapi juga hal lainnya. "Kalau pengamatan saya, pertama itu harus dilakukan perbaikan siring sungai, kemudian pengerukan sungai, karena dua ini bagian yang terkait sering terjadi genangan itu," ujarnya. Natsir menyampaikan, pemerintah memang harus segeranya memberi perhatian bagi wilayah Murung Raya ini, karena di sana terdapat 27 rukun tetangga (RT) yang mengeluh kondisi infrastruktur masih belum sempurna tersebut. "Kami di dewan pastinya berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat ini, segala aspirasi yang kami terima pada saat reses ini," katanya. (mth)
Pemulung Pulo Gadung Berharap Polri Beri Bantuan Berkelanjutan
Jakarta, FNN - Komunitas pemulung di Pulo Gadung, Jakarta Timur, mengharapkan Polri dapat menyalurkan bantuan sosial secara berkelanjutan dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal itu diungkapkan perwakilan Ikatan Pemulung Indonesia Atib saat menerima bantuan dari Polri dalam rangka HUT ke-75 Bhayangkara di kawasan Sunan Giri, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu. "Semoga Polri semakin dicintai dan harapan pemulung mudah-mudahan berkelanjutan berbagi dengan komunitas kami," kata Atib. Sementara itu, Karo Pengkajian dan Strategi Asisten Logistik Polri Brigjen Pol Budi Siswanto mengatakan lembaga Polri menggelar bakti sosial secara serentak di seluruh polda dalam rangka perayaan HUT ke-75 Polri yang jatuh pada 1 Juli 2021. Budi menyebutkan Polri menyalurkan 2.415 paket kebutuhan bahan pokok bagi komunitas pemulung di Pulo Gadung dan Bantar Gebang, untuk membantu warga terdampak pandemi COVID-19. "Semoga baksos meringankan saudara kita, dan tentunya kita sama-sama memerangi segera menuntaskan COVID-19 di Indonesia,” ujar Budi. Peringatan Hari Bhayangkara ke-75 mengusung tema "Transformasi Polri yang Presisi mendukung percepatan penanganan COVID-19 untuk masyarakat sehat dan pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju". Kegiatan peringatan HUT Polri itu akan dilaksanakan secara serentak di seluruh polda hingga 9 September 2021 nanti. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono mengemban tugas sebagai Ketua Panitia Bakti Sosial (Baksos) Serentak Hari Bhayangkara ke-75. Istiono menuturkan penerima bantuan sembako, yakni masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 dengan jumlah 272.662 paket sembako dan 272.662 botol hand sinitizer, serta 2.521.815 masker yang akan dibagikan kepada masyarakat. Bantuan tersebut dibagikan kepada berbagai golongan masyarakat, seperti yatim piatu, fakir miskin, kaum dhuafa, panti jompo, panti asuhan, panti sosial, ojek pangkalan, sopir, kaum disabilitas, Purnawirawan Warakawuri TNI-Polri, tenaga medis, UMKM terdampak pandemi dan masyarakat lain yang sangat membutuhkan. (mth)
Pemkab Teluk Bintuni Komitmen Menjaga Kawasan Hutan Mangrove
Manokwari, FNN - Bupati Teluk Bintuni, Papua Barat, Pietrus Kasihiw menyatakan bahwa kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan industri penghasil minyak dan gas daerah itu berpedoman pada prinsip-prinsip konservatif untuk penyelamatan sumberdaya alam. Ia mengatakan bahwa berbagai kebijakan tata ruang di kabupaten Teluk Bintuni disesuaikan pula untuk mendukung komitmen Gubernur Papua Barat menjadikan Papua Barat sebagai provinsi konservasi. "Kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan sebagai kawasan Industri khusus berbasis minyak dan gas bumi berdasarkan Perpres 109 Tahun 2020, tetapi kami juga punya tanggung jawab pelestarian hutan dan alam," kata Bupati di Manokwari, Selasa. Ia menuturkan bahwa Teluk Bintuni punya potensi kawasan hutan Mangrove terbesar di Papua Barat termasuk kawasan hutan lindung seluas 1,7 juta hektare yang sudah menjadi komitmen Pemda Teluk Bintuni untuk mengamankan kawasan tersebut. Upaya pelestarian hutan Mangrove dan komitmen menjaga kawasan hutan lindung sudah diprogramkan dalam Festival Mangrove Teluk Bintuni sejak tahun 2019 untuk mengkampanyekan upaya konservasi, wisata dan kearifan lokal. "Festival itu dibuat untuk tujuan kampanye konservasi, ekowisata Mangrove, tapi juga juga mengangkat kearifan lokal masyarakat pribumi Teluk Bintuni yang setia menjaga hutan Mangrove secara turun temurun," kata Bupati Teluk Bintuni. Komitmen menjaga hutan untuk masa depan daerah itu, Bupati dua periode ini pun mengakui, bahwa sebagian lahan eks perkebunan sawit sudah diambil alih Pemda melalui pencabutan perizinan. "Sesuai arahan dan supervisi KPK kita kembalikan menjadi hutan rakyat. Ada dua izin konsesi yang sudah saya tandatangani untuk pencabutan izin, ada pula beberapa perusahaan yang masih sebatas diberi teguran," kata Bupati. (mth)
Kebutuhan Nakes Belum Bisa Diatasi Karena COVID-19 Berskala Nasional
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengemukakan, kebutuhan tenaga kesehatan di Jakarta sangat tinggi dan belum bisa diatasi mengingat situasi lonjakan COVID-19 terjadi dalam skala nasional. "Dokter yang ada di seluruh Indonesia pasti sudah dikerahkan oleh Kementerian Kesehatan, sudah dibagi ke seluruh provinsi, dibagi habis," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa malam. Riza menyebutkan bahwa kebutuhan tenaga kesehatan (nakes) tidak bisa dipenuhi dengan cepat, terlebih untuk dokter. Namun demikian, Pemprov DKI akan menambah tenaga kesehatan pada bidang lainnya terlebih dahulu dengan menggunakan tenaga sukarela. "Semua kebutuhan tenaga kesehatan tidak bisa diciptakan dengan cepat kalau dokter. Tapi kan sukarelawan juga bisa, tenaga-tenaga sukarelawan yang nanti dilatih, dilatih itu nanti disiapkan," kata Riza. Meski demikian, DKI dan Indonesia tidak ada rencana untuk mendatangkan tenaga kesehatan dari luar negeri. Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, di negara lain pun tenaga kesehatan dibutuhkan dalam menghadapi pandemi. "Tidak. Luar negeri juga membutuhkan, kita bisa dan harus bisa mengatasi sendiri," kata Riza. Dalam menyikapi kurangnya tenaga kesehatan, Riza meminta masyarakat agar mendukung berbagai usaha untuk menekan dan mengakhiri pandemi COVID-19, termasuk kerja para tenaga kesehatan. "Kita harus dukung. Beri bantuan perhatian ke seluruh tenaga kesehatan dan seluruh aparat jajaran yang bekerja selama ini melawan COVID-19. Cara yang paling mudah adalah disiplin dan taat dalam pelaksanaan protokol kesehatan," tutur Riza. Saat ini Jakarta membutuhkan sekitar 2.156 tenaga kesehatan dan 5.139 vaksinator untuk penanggulangan COVID-19 di Ibu Kota. "Jumlah tenaga kesehatan kebutuhan nakes ini sedang ditambah, tenaga profesional ini membutuhkan tambahan 2.156, tenaga vaksinator perlu ditambah lagi 5.139 ya," kata Riza. DKI sempat meminta bantuan tenaga kesehatan dari Provinsi Banten, namun ditolak karena provinsi tersebut juga tengah membutuhkan tenaga kesehatan yang saat ini disebut kurang di sana. "Bahkan Jakarta minta kita supaya membantu untuk penanganan rumah singgah atau rumah sakit yang ada di Sunter sama Tanjung Priok, kita juga enggak bisa. Kita kesulitannya pada tenaga kesehatan," kata Gubernur Banten Wahidin Halim. Sejumlah rumah sakit penanganan COVID-19 di Banten mulai kewalahan untuk menampung pasien yang terus bertambah. Kapasitas rumah sakit kini rata-rata mencapai 86-90 persen. (mth)
BI Dorong Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Papua Barat
Sorong, FNN - Bank Indonesia mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Provinsi Papua Barat dengan menggelar kegiatan peningkatan kapasitas bagi tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) yang ada di provinsi tersebut. Kegiatan yang digelar di Waisai, ibu kota kabupaten Raja Ampat, Selasa, merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Raja Ampat E- Festival 2021 guna mewujudkan ekosistem digital daerah di Papua Barat. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Manokwari, Manokwari Selatan, Bintuni, Fakfak, Kaimana, dan Pegunungan Arfak, Wakil Bupati Sorong Selatan, serta Wakil Gubernur dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia provinsi Papua Barat, Rut W. Eka Trisilowati mengatakan kegiatan tersebut untuk mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ( ETPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Baru sebanyak sembilan TP2DD terbentuk yakni Provinsi Papua Barat, kabupaten Manokwari, kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw, kabupaten Bintuni, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan Kabupaten Raja Ampat. "Kesembilan Pemkab tersebut telah menandatangani TP2DD. Diharapkan kepada pemerintah daerah di Papua Barat yang belum membentuk TP2DD agar segera dilakukan," ujarnya. Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan dalam mempercepat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah, Presiden RI telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Percepatan dan perluasan digitalisasi diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Selain itu, mendukung transparansi sistem pemerintahan, optimalisasi pendapatan daerah, dan meningkatkan kesehatan fiskal. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa ada sinergi yang berkesan kesinambungan antara pihak yang terkait seperti Bappeda, Badan Keuangan, dan perbankan di Papua Barat "Kami berharap pemerintah daerah yang belum membentuk TP2DD agar segera dilakukan dalam mendorong ekonomi digital di Provinsi Papua Barat," katanya. (mth)
POPULER
