DAERAH
MPP Jogjakarta Sesuaikan Layanan Selama PPKM Darurat
Jogjakarta, FNN - Mal Pelayanan Publik Jogjakarta menyesuaikan sejumlah operasional layanan selama PPKM Darurat hingga 20 Juli, salah satunya mengubah jam layanan serta menutup sementara layanan dari sejumlah instansi vertikal. "Kami melakukan perubahan untuk jam operasional layanan khususnya untuk layanan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Jogjakarta," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jogjakarta Nurwidi Hartana di Jogjakarta, Selasa. Jam operasional di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jogjakarta untuk layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dilakukan dari pukul 08.00-14.30 WIB setiap Senin hingga Kamis dan pada Jumat dibatasi hingga pukul 13.30 WIB. Sedangkan layanan pajak daerah, PBB, dan BPHTB juga diubah menjadi pukul 08.00-12.00 WIB pada Senin hingga Kamis dan pada Jumat dibatasi hingga pukul 11.00 WIB. Layanan perekaman e-KTP, perizinan dan pengambilan dokumen dibatasi pada pukul 08.00-10.00 WIB setiap hari kerja. Sedangkan layanan dari sejumlah instansi vertikal yang ditutup sementara selama PPKM Darurat di antaranya dari layanan SIM, laporan kehilangan, dan SKCK dari Polresta Jogjakarta, layanan Samsat, BPJS, BPOM, KPP Pratama, Kantor Pertanahan, Bea Cukai, Imigrasi serta layanan haji dan umroh dari Kantor Kementerian Agama Kota Jogjakarta. "Untuk layanan perbankan, PDAM, koperasi dan badan usaha lain disesuaikan dengan jam operasional dari masing-masing instansi," katanya. Nurwidi berharap, perubahan jam operasional layanan tersebut dapat mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19 agar kasus tidak semakin meningkat. "Kami pun melakukan pembatasan jumlah pegawai yang bekerja langsung di kantor. Harapannya, kami tetap bisa memberikan layanan dengan baik di tengah pembatasan-pembatasan ini," katanya. Selain melalui MPP, warga Kota Yogyakarta pun sudah bisa mengakses berbagai layanan publik secara daring melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS). (mth)
Bulog Meulaboh Siapkan Puluhan Ton Bahan Pokok Stabilkan Harga Pangan
Meulaboh, FNN - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Meulaboh Aceh menyiapkan puluhan ton bahan pokok guna melakukan stabilisasi harga pangan melalui pasar murah yang diselenggarakan di empat lokasi di Kabupaten Aceh Barat. “Puluhan ton bahan pokok yang kita siapkan ini bertujuan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah,” kata Kepala Perum Bulog Cabang Meulaboh Hafizhsyah, Selasa (6/7). Ada pun jenis bahan pokok yang disiapkan dalam kegiatan pasar murah tersebut terdiri dari beras sebanyak 8.800 kilogram (8,8 ton), 8.000 liter (8 ton) minyak goreng kemasan, 8.000 kilogram (8 ton) gula pasir, 1.000 kilogram (1 ton) tepung terigu, serta 30.400 butir telur ayam. Sedangkan untuk harga jual bahan pokok tersebut yakni beras ukuran 10 kilogram seharga Rp85 ribu/sak, telur ayam Rp36 ribu/papan (isi 30 butir), minyak goreng Rp27 ribu per bambu (2 liter), tepung terigu Rp9 ribu/pcs, serta gula pasir Rp20 ribu per 2 kilogram. “Harga barang yang dijual kepada masyarakat ini disubsidi sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat,” katanya. Ada pun lokasi pasar murah dipusatkan di Desa Peunaga Paya, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat pada Tanggal 5 Juli 2021, kemudian di halaman Kantor Camat Bubon pada Tanggal 6 Juli 2021. Kemudian di Pasar Beureugang, Kecamatan Kaway XVI, Aceh Barat pada Tanggal 7 Juli 2021 serta di Pasar Desa Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat pada Tanggal 8 Juli 2021 mendatang. Ia menjelaskan, pasar murah yang diselenggarakan bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Pemerintah Aceh tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk melakukan intervensi pasar, agar harga barang menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriyah tidak mengalami kenaikan. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk mengendalikan laju inflasi di daerah agar tetap stabil, kata Hafizhsyah menuturkan. (mth)
Bank Nagari Dipercaya Pemerintah Salurkan Dana PEN Rp250 miliar
Padang, FNN - PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat atau Bank Nagari kembali mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dalam penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk yang kedua kalinya sebesar Rp250 miliar. Direktur Utama Bank Nagari, Muhammad Irsyad di Padang, Selasa menyampaikan dari penempatan dana PEN tersebut, Bank BPD yang diberi dana wajib menyalurkan dua kali lipat dari jumlah penempatan atau minimal Rp500 miliar. "Adanya penempatan dana PEN ini kami yakin dengan diberikan jangka waktu enam bulan, kami akan bisa melakukan penetrasi, bisa memberikan perubahan kepada masyarakat untuk kembali bangkit," ucapnya. Pihaknya juga yakin adanya dana PEN ini akan memberikan efek yang sangat pesat bagaimana perekonomian masyarakat di Sumbar tumbuh seperti sedia kala. Ia mengatakan pada penyaluran dana PEN tahap pertama hingga 5 Maret 2021 Bank Nagari berhasil menyalurkan dalam bentuk ekspansi kredit sebesar Rp591,88 miliar dengan penurunan margin atau bunga maksimal 3,50 persen dan NPL 2,93 persen. Rincian penyaluran dana per segmen bisnis terdiri dari usaha mikro Rp41,97 miliar, usaha kecil Rp300,07 miliar, usaha menengah Rp32,99 miliar, korporasi Rp19,74 miliar, konsumtif Rp197,10 miliar. Terhadap penempatan dana PEN tahap dua 2021 akan disalurkan dalam bentuk kredit kepada nasabah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Hal itu sesuai dengan Rencana Bisnis dan Target Kinerja Penempatan Dana dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT BPD Sumbar yang telah disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan dalam surat nomor SR/048/DIR/PP/06-2021 tanggal 03 Juni 2022. Target kemampuan menurunkan margin bunga atau bagi hasil sekitar 1 hingga 3,50 persen. Kemudian target kemampuan untuk mengelola risiko atau NPL Gross 2,85 persen. Selanjutnya kemampuan untuk berkontribusi terhadap peningkatan pergerakan ekonomi untuk segmen bisnis produktif Rp300 miliar dan konsumtif Rp200 miliar. Disisi lain, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan berdasarkan review sampai pada tempo penempatan dan periode pertama tanggal 7 Juni 2021 Bank Nagari telah menyalurkan kredit sebesar Rp992,37 miliar. "Penyaluran tersebut 3,96 kali lipat dari jumlah penempatan itu sendiri atau jauh dari target ekspansi dari pemerintah yakni dua kali lipat. Kredit itu disalurkan kepada 12.129 debitur," sebut Heru. Kemudian dari total nilai penyaluran kredit tersebut sebsar Rp775,52 miliar, atau 78,15 persen disalurkan untuk UMKM dengan jumlah debitur sebanyak 5.637 debitur. "Ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit yang disalurkan bank nagari telah sesuai dengan tujuan penempatan dana PEN itu yakni dalam rangka membantu sektor UMKM untuk bangkit dari krisis akibat pandemi," ujar dia. Ia menyampaikan tidak semua BPD dapat menyalurkan dana PEN, hanya delapan BPD se Indonesia yang diberikan kesempatan untuk penempatan dana PEN dan Bank Nagari termasuk salah satunya. Ia berharap Bank Nagari memiliki kecukupan likuiditas dengan kondisi pandemi ini, dan mampu untuk melakukan ekspansi pembiayaan dengan bunga yang sangat murah kepada pelaku UMKM yang terdampak COVID-19. (mth)
Belitung Expo 2021 Berhasil Tingkatkan Pendapatan Pelaku UMKM
Belitung, FNN - Pelaksanaan Belitung Expo 2021 yang berlangsung pada 1-5 Juli 2021 di kawasan wisata Pantai Tanjung Pendam berhasil meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di daerah itu. "Dari pengakuan peserta dengan pelaksanaan Belitung Expo 2021 pendapatan mereka meningkat tiga kali lipat dari kondisi biasa," kata Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, Adnizar di Tanjung Pandan, Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Selasa. Menurut dia, pelaksanaan Belitung Expo 2021 berhasil membukukan transaksi sebesar Rp290 juta dan dikunjungi 8.700 orang. "Pemasukan tertinggi didapatkan oleh pelaku UMKM Nasi Dekap selama empat hari berhasil mendapatkan Rp8,5 juta," ujarnya. Adnizar menilai Belitung Expo 201 berhasil menciptakan efek berantai yang tidak hanya oleh peserta, namun juga berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. "Sangat membantu bukan hanya bagi peserta saja namun bagi ekonomi masyarakat luar seperti petugas dekorasi panggung kemudian penjual kue dan gorengan jadi roda perekonomiannya terus berputar," kata Adnizar. Dikatakan dia, ke depannya pemerintah daerah akan tetap menggelar kegiatan semacam tersebut guna membantu pemulihan ekonomi pelaku UMKM di tengah kondisi pandemi COVID-19. "Kita sama-sama berdoa wabah COVID-19 segera berakhir sehingga pemulihan ekonomi bagi pelaku UMKM dengan kegiatan-kegiatan semacam ini dapat terus dilaksanakan," ujar dia. (mth)
Jogjakarta Antisipasi Kerumunan di Luberan Pedagang Pasar Tradisional
Jogjakarta, FNN - Pemerintah Kota Jogjakarta mengantisipasi pasar tradisional menjadi salah satu tempat yang berpotensi terjadi kerumunan selama pemberlakuan PPKM Darurat, khususnya terhadap luberan pedagang yang berjualan di luar pasar. “Kami sudah melakukan sosialisasi kepada pedagang di dalam pasar terkait aturan kapasitas 50 persen. Pedagang dianjurkan untuk berjualan bergantian,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Jogjakarta Yunianto Dwi Sutono di Jogjakarta, Selasa. Hanya saja, lanjut dia, masih ada luberan pedagang yang berjualan di luar pasar atau di tepi jalan dan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerumunan. “Masyarakat atau konsumen biasanya ingin cepat dan praktis memperoleh barang, sehingga lebih sering berbelanja di luar pasar,” katanya. Dinas Perdagangan Kota Jogjakarta kemudian berkoordinasi dengan kecamatan serta Satpol PP Kota Jogjakarta untuk memastikan agar luberan pedagang tersebut bisa berjualan dengan tertib menerapkan protokol kesehatan secara ketat. “Kewenangan terhadap pedagang di luar area pasar menjadi tanggung jawab wilayah, yaitu kecamatan dan Satpol PP. Makanya, kami berkoordinasi dengan instansi tersebut untuk memastikan protokol kesehatan tetap berjalan dengan baik,” katanya. Untuk membatasi kapasitas pengunjung pasar sebanyak 50 persen, dilakukan dengan menutup beberapa pintu masuk pasar atau mengurangi akses masuk pengunjung ke pasar tradisional. “Misalnya di Pasar Beringharjo, kami menutup pintu-pintu masuk yang ada di samping pasar. Pintu yang dibuka hanya pintu-pintu utama saja,” katanya. Imbauan untuk menegakkan protokol kesehatan tetap dilakukan melalui radio pasar serta dilakukan penyemprotan disinfektan secara rutin di setiap pasar oleh paguyuban pedagang maupun dari dinas perdagangan. “Kami menyarankan agar konsumen bisa memanfaatkan sistem belanja online bekerja sama dengan aplikasi Gojek. Masih ada cashback yang bisa dinikmati konsumen,” katanya. Di Kota Jogjakarta terdapat 30 pasar tradisional. Pedagang di Pasar Beringharjo dan Pusat Perbelanjaan Beringharjo yang tidak menjual kebutuhan pokok sehari-hari diminta tutup sementara hingga 20 Juli. “Jam operasional pasar pun dibatasi hingga pukul 20.00 WIB. Ini berlaku di Pasar Giwangan, karena biasanya pasar ini buka 24 jam,” katanya. Guna memastikan persediaan bahan kebutuhan pokok di Kota Jogjakarta tetap terpenuhi, maka Yunianto sudah meminta distributor yang biasanya masuk ke Pasar Induk Giwangan pada malam hari untuk mengatur kembali jam pengiriman menjadi tidak lebih dari pukul 20.00 WIB. Sementara itu, Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti yang melakukan inspeksi mendadak di Pasar Kranggan Jogjakarta meminta agar pedagang dan konsumen disiplin menjalankan protokol kesehatan saat beraktivitas di pasar tradisional. “Tujuannya agar perekonomian masih berjalan dan kondisi kesehatan warga terjaga. Kuncinya adalah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,” katanya. Ia juga meminta dinas perdagangan untuk mengatur alur keluar masuk pengunjung sehingga pengunjung tidak saling berpapasan sebagai upaya mencegah penularan COVID-19. (mth)
Distan Baubau Kembangkan Kedelai Seluas 400 Hektar
Kendari, FNN - Dinas Pertanian (Distan) Kota Baubau Sulawesi Tenggara (Sultra) pada tahun ini mengembangkan tanaman kedelai di lahan seluas 400 hektare di Kecamatan Bungi karena tanaman itu menjadi salah satu komoditas yang kerap diimpor akibat kurangnya stok kedelai nasional. Kepala Dinas Pertanian Baubau, Muhamad Rais melalui pesan WhatsApp yang diterima, Selasa, mengungkapkan pengembangan kedelai itu merupakan program Kementerian Pertanian yang diturunkan melalui masing-masing pemerintah provinsi dalam rangka mengatasi kekurangan stok kedelai nasional. "Kedelai saat ini menjadi salah satu komoditas yang kerap diimpor, sehingga ada program pusat diturunkan melalui masing-masing pemerintah provinsi untuk pengembangan kedelai ini," kata Muhammad Rais. Dikatakan Rais, lahan yang diusulkan kepada Pemrov Sultra untuk pengembangan kedelai di Baubau awalnya seluas 100 hektare dengan penanaman direncanakan pada Mei lalu. Namun kata dia, penanaman kedelai tahap awal itu batal karena terjadi kelangkaan benih kedelai di Indonesia sehingga Pemrov Sultra tidak dapat memenuhi permintaan benih yang diusulkan Kota Baubau. Sambil menunggu ketersediaan benih itu lanjut Rais, pihaknya kemudian mengitensifkan sosialisasi kepada petani dengan target menambah luas lahan pengembangan kedelai dan didapatkan lahan seluas 400 hektare di Kecamatan Bungi. "Tambahan luas lahan itu karena dampak dari bantuan alat panen combain yang membuat pelaksanaan panen padi serentak lebih cepat, sehingga waktu pengolahan tanah juga lebih cepat. Dengan begitu ada sela waktu bagi petani kita menanam kedelai atau istilah pertaniannya tercipta IP-300 artinya penanaman bisa tiga kali dalam setahun yaitu penanaman pertama dan kedua padi, dan penanaman ketiga bisa kedelai," katanya. Ia mengatakan penanaman kedelai tahun ini ditarget antara Oktober - November 2021. Pemrov Sultra juga diakuinya sudah menyanggupi penyediaan benih di waktu tanam tersebut. Total benih kedelai yang dibutuhkan untuk lahan 400 hektare berkisar 20 ton. (mth)
Bupati Sleman Instruksikan Pemadaman Lampu Jalan Lebih Awal Selama PPKM
Sleman, FNN - Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo menginstruksikan pemadaman sebagian lampu penerangan jalan umum dan lampu reklame lebih awal selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. "Jalan seperti di sekitar Seturan, Gejayan, Jalan Kaliurang, Tajem, dan jalan utama lainnya akan di-setting padam lebih awal (lampunya). Ada juga yang nanti dipadamkan pukul 20.00 WIB. Semua (dipadamkan) sampai pagi hingga 20 Juli," kata Kustini di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa. Ia mengatakan, pemilik papan reklame juga sudah disurati dan diminta untuk mematikan lampu reklame dari 5 Juli hingga 20 Juli 2021. "Selain mematikan lampu reklame, lampu penerangan di sejumlah ruas jalan juga akan dipadamkan. Beberapa ruas jalan yang sering ramai dilintasi oleh pengendara, lampu PJU (penerangan jalan umum) akan di-setting padam lebih awal," katanya. Di samping memadamkan lampu reklame dan lampu jalan lebih awal di sejumlah pusat keramaian, pemerintah kabupaten bekerja sama dengan kepolisian menutup sejumlah jalan guna membatasi mobilitas warga. "Langkah penyekatan yang bertujuan mengurangi mobilitas ini dilakukan pada malam hari dan berlokasi di sekitar wilayah Janti, Seturan, Gejayan, serta Jalan Kaliurang," katanya. Kustini mengatakan bahwa pemerintah kabupaten menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut untuk memaksimalkan pelaksanaan PPKM Darurat di Kabupaten Sleman. "Dengan memadamkan lampu penerangan yang ada seperti reklame dan sejumlah lampu PJU serta penyekatan sejumlah ruas jalan akan sangat berdampak pada berkurangnya mobilitas masyarakat," katanya. Mengenai kemungkinan adanya akibat sampingan dari pemadaman lampu jalan lebih awal, Kustini meminta masyarakat tidak khawatir karena pemerintah kabupaten akan meningkatkan pengamanan wilayah. "Pemkab Sleman dengan Polres Sleman dan Kodim 0732 Sleman telah berkomitmen untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat Sleman saat kebijakan ini diterapkan," katanya. Dia mengemukakan, sejumlah komunitas di Sleman mendukung penerapan kebijakan tersebut dan beberapa di antaranya menyampaikan jargon "Sleman Bobok Luwih Awal" (Sleman Tidur Lebih Awal). "Jargon ini sangat mengena, terutama di kalangan anak muda yang sering menghabiskan malam dengan nongkrong," katanya. Bupati Sleman meminta warganya mematuhi aturan PPKM Darurat dengan tetap berada di rumah kecuali ada keperluan mendesak. "Langkah ini kita ambil agar masyarakat sudah tidak perlu keluar rumah kecuali hal penting yang berhubungan dengan kesehatan. Selain itu monggo di rumah saja," katanya. (mth)
Pemkab Musi Banyuasin Garap Potensi Perikanan Desa
Sekayu, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menggarap potensi desa di bidang perikanan sebagai upaya menekan angka kemiskinan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Musi Banyuasin Yusuf Amilin di Sekayu, Senin, mengatakan, melalui Bappeda dan Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Musi Banyuasin dilakukan pilot project di Desa Persiapan Toman Baru di Kecamatan Babat Toman dengan memberikan pelatihan budi daya ikan lele dan pembuatan pakan ikan. “Budi daya ikan lele menjadi pilihan karena relatif mudah dipelihara dan dijual, hanya saja harga pakannya relatif mahal,” kata dia. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), pihaknya menargetkan pada akhir tahun 2022 angka kemiskinan turun menjadi 13,20 persen. Untuk itu DRD Kabupaten Musi Banyuasin bersama Litbang Bappeda mensurvei sejumlah desa untuk melakukan pemetaan potensi. Berdasarkan hasil survei itu diputuskan bahwa sektor perikanan sangat menjanjikan karena kabupaten itu dialiri Sungai Musi dan Sungai Batanghari Leko. Ketua DRD Musi Banyuasin Hasbi mengatakan program di sektor perikanan ini akan diterapkan juga di desa-desa lain sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Melalui program ini masyarakat diajarkan cara membuat pakan ikan alternatif dari bahan dedak, ikan asin bekas dan keong sawah yang biayanya lebih murah dibandingkan pakan pelet. “Bisa hemat sampai 50 persen,” kata dia. Selain itu mereka juga diajarkan budi daya tanaman azolla yang dapat dijadikan juga pakan ikan lele. Kepala Bappeda Musi Banyuasin Iskandar Syahrianto mengatakan pilot project pelatihan budi daya ikan lele dan pembuatan pakan ikan ini bertujuan memberikan contoh atau model pengembangan, pelembagaan dan pemberdayaan usaha produktif masyarakat. Pelatihan tersebut diselenggarakan di Desa Persiapan Toman Baru dengan diikuti 25 orang warga. (mth)
Pemkot Palu Gandeng Bulog Jaga Stabilitas Pangan
Palu, FNN - Pemerintah Kota Palu menggandeng Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah guna menjaga stabilitas produk dan harga pangan di kota tersebut. "Kerja sama ini dalam bentuk menjaga stabilitas harga pangan yang dimasukkan dalam program pengadaan dan penyaluran beras bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Palu dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)," kata Wali Kota Palu Hadianto Rasyid saat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perum Bulog wilayah Sulawesi Tengah, di Palu, Senin. Menurut wali kota, perjanjian kerja sama tersebut sangat membantu dalam menjaga stabilitas produk pangan, khususnya di ibu kota Sulteng sekaligus membantu Bulog dalam mewujudkan penyerapan beras petani. Dikatakannya, Bulog sebagai penyedia produk pangan di bawah naungan Pemerintah Pusat berperan strategis terhadap pemenuhan dan distribusi bahan pangan di daerah, salah satunya beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Dengan begitu, pengadaan dan penyaluran beras kepada ASN berdampak positif terhadap kestabilan produk-produk pangan lainnya, sekaligus menekan angka inflasi. "Harga ditawarkan Bulog pun cukup kompetitif dengan kualitas yang baik. Dulu, masyarakat berfikir produk Bulog selalu dihadapkan dengan sisi kualitas, namun sekarang Bulog justru tampil berbeda yang mengedepankan kualitas suatu produk," ucap Hadianto. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Sulteng Basirun menjelaskan, keterlibatan Pemkot dalam menggunakan produk mereka sangat memberikan dampak positif terhadap hulu-hilir stabilitas komoditas beras. Pada kerja sama tersebut, Bulog menyediakan kurang lebih 12 ton beras premium untuk melayani sekitar 6.000 ASN di lingkungan Pemkot Palu. "Kami memperkirakan, dari 6.000 ASN memperoleh 20 kilogram beras per orang dengan kebutuhan per bulan kurang lebih 12 ton," ujarnya. Menurut dia, kebutuhan 12 ton per bulan belum bisa dikategorikan sebagai lumbung penyaluran, akan tetapi dari aspek psikis sangat mempengaruhi pasar sehingga stabilisasi bisa terjaga. Sebab, melalui pola kerja sama tersebut dengan penguasaan Bulog sekitar 5 sampai 6 persen, mereka menilai stabilisasi pangan dapat terjaga karena ASN merupakan unsur masyarakat utama dengan harapan dapat memicu minat masyarakat secara umum menggunakan produk Bulog. Selain itu, katanya, Bulog juga berpatokan HET dalam menjalankan bisnis mereka dengan harga Rp10 ribu per kilogram beras premium. "Kami juga sudah menawarkan kerja sama ini ke daerah-daerah lain di Sulteng, dan yang sudah menyambut positif adalah Kabupaten Sigi setelah Kota Palu. Kami berharap ke depan kerja sama semacam ini bisa terealisasi hingga tingkat masyarakat umum," katanya. (mth)
Satgas COVID-19 Karantina 20 TKA Setelah Tiba di Bantaeng
Makassar, FNN - Tim Satuan Tugas Percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mengkarantina 20 tenaga kerja asing (TKA) PT Huady Nickel Alloy Bantaeng setelah dilakukan pemeriksaan tes usap (swab) PCR. Juru Bicara Satgas COVID-19 Bantaeng dr Andi Ihsan melalui keterangan persnya yang diterima di Makassar, Senin, menyampaikan karantina tersebut dilakukan sembari menunggu hasil tes usap PCR yang telah dilakukan sejak awal kedatangan puluhan TKA tersebut. "Sejak Sabtu, kita sudah melakukan usapan antigen. Hasilnya tidak ada yang reaktif Tetapi kita juga sudah melakukan usapan PCR. Insyaallah, sebentar malam hasilnya sudah ada," ungkap dr Andi Ihsan. Selama hasil usapan PCR belum terbit, kata Andi Ihsan, maka para TKA itu tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di PT Huady. Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Bantaeng itu mengatakan upaya mencegah sebaran COVID-19 akan terus dilakukan. "Mereka saat tidak boleh berkeliaran dan tetap berada di Rusunawa PT Huady," ujar dia. Selain itu, Satgas COVID-19 Bantaeng juga telah meminta dokumen kelengkapan vaksin para TKA. Dia menyebut, saat ini ke-20 TKA yang datang ke Bantaeng itu sudah dilengkapi dengan sertifikat vaksin. "Semuanya memiliki sertifikat vaksin. Dokumennya semua ada pada saya," ungkap dr Ihsan. Terkait kedatangan TKA asal Tiongkok ini, Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman telah menginstruksikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk turun ke Bantaeng. Itu untuk melakukan pemeriksaan langsung perusahaan dan TKA yang datang, termasuk syarat perizinan dari instansi terkait melalui pemerintah pusat untuk tindak lanjut sesuai ketentuan. "Bupati Bantaeng juga telah melaporkan bahwa TKA ini telah tes usao PCR, tinggal menunggu hasilnya segera," katanya. Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang mengatakan dirinya telah berada di Bantaeng untuk menindaklanjuti instruksi Plt. Gubernur Sulsel. Sejauh ini, total 46 TKA asal Tiongkok telah memasuki Sulsel, termasuk 20 orang yang datang pada Sabtu (3/7), sembilan orang pada 29 Juni dan 17 orang pada 1 Juli. "Dua puluh orang pekerja asing yang datang itu rombongan ketiga, totalnya sudah 46 orang," ujarnya. (mth)
POPULER
