DAERAH
Pemkot Kupang Vaksinasi COVID-19 Massal bagi 10.500 Warga
Kupang, FNN - Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur segera melakukan vaksinasi COVID-19 secara massal dengan target 10.500 orang warga yang mendapat vaksin pertama guna mencegah penyebaran virus Corona. "Animo masyarakat Kota Kupang untuk melakukan vaksinasi sangat tinggi. Hal itu dapat dilihat dalam kegiatan vaksinasi di beberapa pihak yang dipadati warga," kata Wakil Wali Kota Kupang,Hermanus Man di Kupang, Kamis. Ia mengatakan, Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan 10.500 dosis vaksin pertama dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Vaksin yang ada itu menurut dia dialokasikan bagi 10.500 warga Kota Kupang yang diberikan melalui kegiatan vaksinasi massal pada 19 dan 21 Juli mendatang yang berlangsung di Puskesmas dan berbagai rumah sakit di daerah ini. Kegiatan vaksinasi massal itu, kata dia, dilakukan disemua Puskesmas di ibu kota Provinsi NTT tersebut. Ia mengatakan, vaksinasi massal yang dilakukan pada semua Puskesmas dan rumah sakit di Kota Kupang itu sebagai upaya pemerintah untuk mengurai terjadinya kerumunan warga saat mengikuti kegiatan vaksinasi. "Warga tidak perlu kwatir dengan kekurangan vaksin. Vaksin selalu tersedia sehingga tidak perlu datang berkerumun di tempat vaksinasi yang sedang dilakukan di daerah ini,"tegas Hermanus Man. Hermanus Man mengatakan 10.500 dosis vaksin COVID19 itu digunakan selama dua hari. Dia menambahkan kegiatan vaksinasi massal dipastikan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 karena tim gugus tugas kelurahan dan kecamatan akan melakukan pengawasan secara ketat. Menurut dia tingginya animo warga untuk mendapatkan vaksinasi karena dua hal yaitu pemerintah memberlakukan aturan wajib menunjukan sertifikat dalam pengurusan dokumen pemerintahan serta adanya rumor pemberlakukan vaksin pra bayar yang harganya cukup mahal. "Dua hal inilah yang mendorong warga berbonding-bondong mendatangi lokasi kegiatan vaksinasi massal sehingga menimbulkan banyak kerumunan warga," tegas Hermanus Man. (sws)
YLK Sumsel Ajak Masyarakat Awasi Perdagangan Obat COVID-19
Palembang, FNN - Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan mengajak masyarakat secara bersama-sama intensif melakukan pengawasan perdagangan obat yang biasa digunakan untuk terapi atau pengobatan pasien COVID-19. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan perdagangan obat COVID-19 diperlukan untuk mencegah terjadinya penimbunan barang yang dapat mempengaruhi naiknya harga di pasaran," kata Pembina YLK Sumsel, Rizal Aprizal di Palembang, Kamis. Menurut dia, jika masyarakat mengetahui ada kegiatan penimbunan obat baik secara perorangan maupun kelompok dan lembaga/perusahaan diminta untuk melaporkannya kepada aparat kepolisian terdekat karena merupakan perbuatan melanggar hukum. Sebagai acuan dalam melakukan pengawasan, masyarakat bisa melihat Surat Edaran Kemenkes RI Tentang Harga Eceran Tertinggi ( HET ) 11 jenis obat saat masa pandemi COVID-19. Selain perdagangan obat, masyarakat juga diajak untuk melakukan pengawasan perdagangan oksigen yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan permintaan. Melalui upaya tersebut, diharapkan obat dan oksigen atau barang yang bisa digunakan untuk terapi masyarakat yang terpapar virus Corona bisa tersedia dalam jumlah cukup banyak di apotek, toko obat, distributor perusahaan farmasi, dan oksigen dengan harga yang terjangkau, ujar Rizal. Sementara sebelumnya, Kapolda Sumsel, Irjen Pol.Eko Indra Heri S mengatakan pihaknya menurunkan tim untuk mengawasi perdagangan obat dan oksigen di pasaran menghadapi kondisi peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang tersebut dalam sebulan terakhir. Untuk melakukan pengawasan itu, tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan jajaran gencar turun ke apotek, distributor perusahaan farmasi dan pabrik oksigen, katanya. Menurut dia, tim diperintahkan melakukan pengawasan untuk memastikan stok obat dan oksigen tersedia dalam jumlah cukup banyak dan tidak mengalami lonjakan harga di luar batas kewajaran. Dalam kondisi lonjakan kasus positif COVID-19 di provinsi dengan 17 kabupaten/kota itu, permintaan oksigen dan obat yang dapat mengatasi virus tersebut meningkat. "Jika tidak diantisipasi bisa terjadi kelangkaan dan permainan harga yang dapat membebani masyarakat, ujar kapolda. (sws)
Jateng Mulai Vaksinasi COVID-19 untuk Anak-Anak
Semarang, FNN - Beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara bertahap untuk anak-anak berusia 12-17 tahun guna mencapai kekebalan komunitas saat pandemi. "Ini sebenarnya serentak seluruh Indonesia, nanti Pak Presiden akan me-'launching' ini dan kita mulai dulu beberapa daerah, salah satunya di Kota Semarang, nanti setelah ini (daerah lain, red.) jalan," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melihat langsung Vaksinasi COVID-19 Untuk Anak-anak di SMP Negeri 3 Semarang di Semarang, Rabu. Ia mengaku mendapat laporan bahwa antusiasme para pelajar untuk mendapatkan vaksin begitu tinggi sebab sudah banyak yang mengantre selain empat sekolah menengah tingkat pertama yang hari ini dijadwalkan menerima vaksin. "Ini bagus Pak Wali Kota memulai di SMP 3, dan saya lihat antusiasmenya cukup banyak dan yang hadir dari 4 SMP," kata Ganjar didampingi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Menurut Ganjar, antusiasme ini menjadi cerita menarik karena baik siswa maupun orang tua bersemangat untuk mendapatkan vaksin. Harapannya, vaksin untuk anak 12-17 tahun yang dimulai secara massal untuk pelajar menjadi persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) ketika kasus COVID-19 melandai. "Antusiasme ini yang menurut saya bagian yang bagus, mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa kita amankan sehingga kelak kemudian kalau sudah agak melandai mereka bisa masuk sekolah kembali, sudah dibentengilah," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melaporkan bahwa pelaksanaan vaksinasi anak 12-17 tahun di wilayah itu sudah dimulai. Selain untuk pelajar SMP, paralel pada hari ini juga berlangsung untuk pelajar di SMA Negeri 1 Semarang. (mth)
Pemkot Medan Siapkan Opsi Bansos Tunai untuk Warga Terdampak PPKM
Medan, FNN - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara menyiapkan opsi bantuan sosial berupa uang tunai yang akan diberikan kepada warga dan pekerja yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. "Apakah lebih efektif dengan uang tunai, karena bisa dikirim langsung ke rekening masyarakat. Ini salah satu opsi," kata Wali Kota Medan Bobby Nasution di Lapangan Merdeka Medan, Rabu. Namun, pihaknya masih akan mengkaji apakah bantuan tersebut nantinya diberikan dalam bentuk tunai atau sembako. "Kalau kita kirim uang 'cash', mereka belanjanya, ini harus kita pikirkan. Hari ini kita kirim, besok bondong-bondong belanja kerumunan lagi. Ini masih kita kaji," katanya. Mengenai jumlah penerima bantuan sosial PPKM Darurat, ia mengaku hingga saat ini belum mendapat laporan. "Untuk jumlahnya saya belum monitor, kemarin sudah selesai didata. Nanti akan saya sampaikan," katanya. PPKM Darurat diberlakukan di Kota Medan mulai 12 hingga 20 Juli 2021 sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di daerah tersebut. (sws)
Bupati Karawang Konfirmasi Keganjilan Penyuntikan Vaksin COVID-19
Karawang, FNN - Bupati Karawang, Jawa Barat Cellica Nurrachadiana meminta keterangan seluruh petugas kesehatan di Puskesmas Wadas, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang untuk mengonfirmasi keganjilan dalam proses penyuntikan vaksinasi COVID-19. "Saya bersama Kasatreskrim Polres Karawang AKP Oliestha Ageng Wicaksana langsung melakukan inspeksi mendadak ke puskesmas di wilayah Telukjambe Timur itu," katanya di Karawang, Rabu. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya video viral salah seorang petugas yang diduga tidak menekan "flunger" suntikan saat memberikan vaksinasi COVID-19 kepada warga. Aksi petugas kesehatan puskesmas itu viral di media sosial dan menjadi pesan berantai WhatsApp. "Kami memanggil seluruh petugas puskesmas untuk mendengar keterangan mereka, sebagai klarifikasi atas kejadian yang viral itu," katanya. Bupati menyampaikan sesuai dengan penjelasan dari vaksinator bahwa ia sudah melakukan tugasnya sesuai standar operasional prosedur (SOP), dan yakin vaksin tersebut masuk ke tubuh penerima vaksin dengan menggunakan jarum suntik baru. Setelah dari Puskesmas Wadas, Telukjambe Timur, Bupati kemudian menemui warga penerima vaksin tersebut, guna mendapatkan keterangan dari kedua pihak. Ia juga meminta agar penerima vaksin itu segera melakukan cek laboratorium. "Tentunya kami akan memberikan sanksi tegas kepada vaksinator jika terbukti melakukan kesalahan. Namun sebaliknya, jika tidak terbukti bersalah, akan ada konsekuensi hukum dan kasusnya akan diserahkan ke pihak kepolisian Karawang untuk ditindaklanjuti kebenarannya," kata Cellica Nurrachadiana . Sebelumnya, video vaksinasi di Karawang, mendadak viral di sejumlah platform media sosial (medsos). Video itu merekam seorang petugas kesehatan tertangkap kamera diduga menyuntikkan vaksin ke seorang warga tanpa ditekan "flunger" suntikkannya.
Aceh Barat Sosialisasikan Pencegahan Korupsi Dana Desa
Meulaboh, FNN - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyosialisasikan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa bagi aparatur desa untuk menciptakan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. “Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi aparatur gampong (desa) dalam mengelola keuangan desa sehingga segala kesalahan yang pernah dilakukan tidak terulang kembali ke depan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Marhaban di Meulaboh, Selasa. Marhaban menjelaskan pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa setiap tahun melalui APBN yang diperuntukkan kepada setiap desa di Tanah Air sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Selain bersumber dari APBN, katanya, pemerintah daerah mengalokasikan dana desa yang berasal dari APBD sebesar 10 persen dari rencana anggaran pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Untuk itu, Marhaban meminta dana desa yang tersedia harus dikelola baik dan transparan oleh para aparatur desa sehingga pembangunan yang dihasilkan tepat sasaran dan dirasakan langsung masyarakat. “Pengelolaan keuangan desa harus dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penuh tanggung jawab agar dalam pelaksanaan dapat terhindar dari segala permasalahan hukum yang bisa muncul pada kemudian hari,” kata Sekda. Ia menuturkan dengan tata kelola keuangan yang baik, maka pembangunan desa yang dicita-citakan bisa terwujud guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di setiap desa. Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, Sirajulfata mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemaparan serta bimbingan kepada aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa yang nanti disampaikan Tim inspektorat Aceh Barat. Ia menyebutkan dari hasil penyelidikan yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan tata kelola pemerintahan desa seperti surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak lengkap, "markup" rancangan anggaran biaya (RAB), pajak yang belum disetor serta berbagai persoalan lain. Sirajul Fata meminta aparatur desa agar melibatkan masyarakat dalam setiap penyusunan anggaran desa sebagai bentuk tranparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat. “Dengan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran diharapkan masyarakat desa bisa mandiri secara ekonomi pada masa depan,” tuturnya. Ia meminta aparatur desa agar terus meningkatkan sinergitas dengan Tim Inspektorat Aceh Barat agar terwujud tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. (sws)
Kejari Purwokerto Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak PPKM Darurat
Purwokerto, FNN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan berupa 150 paket sembako bagi warga terdampak pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Penyerahan bantuan yang juga dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa Ke-61 dan Hari Ulang Tahun Ke-41 Ikatan Adhyaksa Dharmakarini kepada warga penerima manfaat di sejumlah wilayah Purwokerto, Selasa, dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan. "Semoga bantuan berupa paket sembako yang terdiri atas beras, mi instan, gula pasir, minyak goreng, teh, kopi, kecap, dan telur ini sedikit bisa membantu warga yang terdampak," kata Kepala Kejari Purwokerto Sunarwan. Ia mengakui selama pandemi COVID-19 dan pelaksanaan PPKM Darurat, banyak warga yang terdampak, seperti penghasilannya berkurang, bahkan ada juga yang kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, kata dia, warga yang terdampak pandemi COVID-19 dan PPKM Darurat sangat membutuhkan bantuan bahan pangan. Sunarwan mengharapkan aksi solidaritas tersebut setidaknya bisa mengetuk institusi lain maupun pengusaha untuk bersama-sama memberikan bantuan bahan pangan bagi warga yang membutuhkan. "Selain memberikan bantuan paket sembako, kami juga akan menggelar vaksinasi massal bagi warga yang belum divaksin," katanya. Bantuan paket sembako tersebut, di antaranya diberikan kepada sejumlah pesuruh kantor (office boy) dan tukang becak di beberapa wilayah Purwokerto serta Panti Asuhan Al Maun dan Panti Asuhan Kalimosodo di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat. (sws)
Gubernur Sumsel Bantu Jabar Atasi Kelangkaan Oksigen
Palembang, FNN - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi kelangkaan oksigen di rumah sakit (RS) rujukan COVID-19 menghadapi lonjakan pasien terinfeksi virus corona dalam beberapa bulan terakhir. "Untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatasi permasalahan tersebut difasilitasi komunikasinya dengan manajemen PT.OKI Pulp & Paper Mills yang memiliki kelebihan produksi liquid oksigen untuk kebutuhan industri kertas," kata Gubernur Herman Deru di Palembang, Selasa. Dia menjelaskan menghadapi kelangkaan oksigen seiring terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19, pihaknya berupaya mengatasinya dengan melakukan pendekatan dengan sejumlah perusahaan yang memroduksi oksigen hingga 100 ton per hari. Menurut Gubernur perusahaan yang memroduksi oksigen di wilayah Sumsel ada empat yakni PT.Ligasin, Samator, PT.Pusri, dan PT.OKI Pulp & Paper Mills. Ia mengemukakan perusahaan tersebut menyatakan siap memaksimalkan produksi untuk mencegah terjadi kelangkaan oksigen di wilayah Sumsel dan membantu provinsi lainnya yang akhir-akhir ini mengalami kelangkaan oksigen melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). "Salah satu provinsi yang telah dibantu yakni Jawa Barat, bantuan oksigen itu juga diupayakan untuk daerah lain yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan oksigen itu," kata Herman Deru. Sementara Wakil Ketua Posko Harian Oksigen Jabar, Begin Troys ketika berkunjung ke Palembang, Senin (12/7) mengatakan pihaknya berupaya melakukan pencarian sumber pasokan oksigen untuk mengatasi kelangkaan oksigen di rumah sakit dampak lonjakan pasien COVID-19. "Kami mendapat informasi di Sumsel terdapat industri yang menghasilkan oksigen, untuk itu tim datang ke daerah ini dan difasilitasi Gubernur Sumsel, Herman Deru bertemu dengan manajemen PT.OKI Pulp & Paper Mills yang menyatakan siap membantu Jabar," katanya. (mth)
Kata Kapolri, Jatim Bisa Capai Herd Immunity COVID-19 Akhir Agustus
Surabaya, FNN - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meyakini Jawa Timur akan mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) terhadap virus corona pada akhir Agustus 2021. Meskipun, capaian vaksinasi COVID-19 di provinsi itu saat ini masih di angka 7,9 juta atau sekitar 20% dari jumlah penduduk berdasar sensus BPS 2020. Kapolri mengatakan, dengan kekompakan Forkompinda Jawa Timur maka target 300.000 vaksinasi dalam sehari akan terwujud. Apalagi, saat ini di Jatim rata-rata sudah melakukan vaksinasi sebanyak 165.000 per hari. “Harapannya apabila hal tersebut bisa dipertahankan dan ditingkatkan di angka 300.000 maka di akhir Agustus akan menjadi hadiah bagi masyarakat Jawa Timur dalam mencapai Herd Immunity,” kata Sigit saat melakukan tinjauan vaksinasi massal bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Mall Grand City, Surabaya, Jumat (9/7/2021). Mantan Kapolda Banten ini menandaskan, Polri bakal mendorong Kementerian Kesehatan untuk mendistribusikan vaksin sesuai kebutuhan yaitu kurang lebih 23 juta masyarakat yang perlu disuntik. Saat ini, baru 7,9 juta warga Jatim yang sudah divaksin. “Terus semangat, jaga jarak dan pakai masker karena COVID-19 masih ada di sekitar kita. Sayangi keluarga sayangi saudara, sayangi teman-teman kita,” ucap Kapolri. Sigit mengingatkan, tentang pentingnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa-Bali dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Sehingga, inti dan tujuan dari kebijakan tersebut adalah keselamatan seluruh rakyat Indonesia. “Memang perlu ada langkah besar seperti PPKM Darurat ini. Ada tiga hal penting dalam pelaksanaannya yaitu, pengaturan dan pembatasan mobilitas masyarakat, perkuatan kegiatan PPKM Mikro dan vaksinasi,” tuturnya. (mth)
KPPU Siap Seret Pelanggar HET Tabung Oksigen dan Obat Terapi Covid-19
Surabaya, FNN - Masyarakat Jatim saat ini kesulitan memperoleh tabung gas oksigen dan obat terapi Covid-19 dengan harga normal. Pasar menawarkan dengan harga rata-rata berlipat kali dari harga eceran tertinggi (HET), yang ditetapkan Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Fakta ini harus diselesaikan dengan penegakan hukum. “Secara umum, masyarakat Jatim saat ini relatif kesulitan untuk mendapatkan tabung gas oksigen dengan harga normal. Demikian pula harga jasa isi ulangnya,” kata Kepala Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah IV Surabaya Dendy Rakhmad Sutrisno saat dikonfirmasi, Kamis (8/7/2021). Menurut dia, fakta permainan harga tabung gas oksigen itu dikumpulkan dari hasil pantauan pada 10 daerah. Yakni Madiun, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Malang, Bali, Banyuwangi, Jember, Mojokerto, dan Kediri. Pada setiap daerah itu rata-rata harganya naik tak terkendali. Misalnya tabung gas oksigen ukuran 1 M3 dijual menjadi Rp1,2 juta hingga Rp2,1 juta. Sebelum pandemi harganya antara Rp700 ribu sampai Rp800 ribu. Harga tertinggi sebesar Rp2,1 juta itu terpantau di Banyuwangi. Demikian pula untuk jasa isi ulang tabung gas oksigen. Ikut mengalami peningkatan harga berlipat kali. Harga sebelum pandemi sebesar Rp30 ribu per meter kubik. Saat ini menjadi Rp150 ribu per meter kubik. Harga tertinggi jasa pengisian ulang oksigen itu, terpantau di Surabaya. Sementara untuk obat terapi Covid-19 yang terpantau di 5 daerah di Jatim. Yakni Surabaya, Mojokerto, Malang, Sidoarjo, dan Gresik. Menunjukkan terbatasnya akses masyarakat memperoleh obat-obatan tersebut di apotek. Kalau pun ada, maka obat-obatan tersebut dijual dengan harga diatas HET. Itu pun dengan merk lain. Dia contohkan, obat Favipiravir 200mg. Obat yang HET per tablet Rp22.500 itu tidak tersedia di pasar. Obat diganti dengan merek Avegan yang dijual dengan harga Rp68.000 sampai Rp76.900 per tablet. Sementara kandungan Favipiravir dan Avegan itu sama. Sebelumnya, pemerintah menentukan 11 jenis obat terapi Covid-19 yang telah diatur HET-nya berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.1.7/Menkes/4826/2021 tentang HET Obat dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Namun di pasaran, Favipiravir yang masuk dalam obat yang HET diatur Kemenkes sulit didapat. Digantikan oleh Avegan atau Avigan, yang diproduksi oleh pabrik sama. Pun kandungannya sama dengan Favipiravir. Hanya saja harga Avegan tak diatur dalam HET, sehingga pasar bisa mempermainkan harga. Sebagaimana diketahui, obat Favipiravir dan Avegan itu adalah obat antivirus. Kedua obat itu dikembangkan oleh Toyama Chemical (anak perusahaan Fujifilm). Obat ini memiliki aktivitas melawan berbagai virus RNA. Senyawa antivirus turunan dari pirazinkarboksamida. Dalam percobaan yang dilakukan pada hewan, Favipiravir menunjukkan adanya aktivitas melawan virus influenza, virus West Nile, virus demam kuning, virus penyakit mulut dan kuku, flavivirus, arenavirus, bunyavirus, dan alphavirus. Selain itu, favipiravir juga menunjukkan adanya aktivitas melawan enterovirus dan virus demam lembah rift. Favipiravir juga memiliki efektivitas yang terbatas terhadap virus Zika, dalam penelitian pada hewan.Obat ini juga menunjukkan efektivitas melawan rabies. Favipiravir telah digunakan secara eksperimental pada beberapa pasien yang terinfeksi virus. Menyikapi kondisi tersebut, KPPU memutuskan melakukan pemeriksaan dalam ranah penegakan hukum. Dalam prosesnya KPPU akan menginvestigasi berbagai pihak yang terkait, termasuk pelaku usaha, yang dianggap terindikasi melakukan pelanggaran persaingan usaha. Kebijakan yang akan dilakukan KPPU itu, menurut Dendy Rakhmad Sutrisno, sesuai dengan UU No. 11/2020 dan PP No. 44/2021. Pelaku usaha dapat dijatuhi denda hingga 10 persen dari total penjualan produk tersebut. “Dalam melaksanakan penegakan hukum ini, kami juga akan berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dan lembaga hukum Polri serta Kejaksaan. Selain saling bertukar informasi guna menjaga keamanan pasokan tersebut, kami akan melakukan operasi pasar bersama,” katanya. Tidak hanya itu, Kanwil IV KPPU akan sangat terbuka kepada publik. Menyampaikan informasi atau melaporkan, adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam pasokan berbagai produk esensial dalam penanganan Covid-19. “KPPU, Polri, dan Kejaksaanakan bekerjasama dalam menjaga pelaksanaan PPKM Darurat ini. Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban permainan pelaku usaha oksigen dan obat terkait penanganan Covid-19,” ujarnya, Selain itu, KPPU sangat terbuka kepada publik. Menampi informasi atau melaporkan adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat, dalam pasokan berbagai produk esensial penanganan Covid-19 melalui surat elektronik di pengaduan@kppu.go.id. KPPU berjanji laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti, dengan jeratan hukum yang akan ditangani oleh Polri dan Kejaksaan. (mth)
POPULER
