DAERAH
Pulau Belitung Terapkan PPKM Tekan Mobilitas Masyarakat
Pangkalpinang, FNN - Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan dua kabupaten di Pulau Belitung menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, guna menekan mobilitas masyarakat dan kasus COVID-19 yang tinggi. "Saat ini Kabupaten Belitung dan Belitung Timur menerapkan PPKM skala mikro untuk menekan mobilitas dan kerumunan massa di tempat keramaian dan fasilitas publik," kata Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Jumat. Ia mengatakan penerapan PPKM skala mikro untuk menekan kasus penularan COVID-19 di Pulau Belitung ini berdasarkan Surat Edaran Bupati Belitung Nomor 443.1/956/II/2021 tentang Perpanjangan Masa PPKM Skala Mikro secara ketat, guna menekan kasus COVID-19 di "Negeri Laskar Pelangi" itu. "Saat ini baru dua kabupaten yang memperpanjang masa PPKM ini, sementara lima kabupaten/kota lainnya belum mengajukan surat perpanjangan PPKM skala mikro ini," katanya. Dia mengatakan dalam sepekan terakhir ini, terjadi penambahan kasus COVID-19 yang signifikan karena mobilitas dan kegiatan berkerumun masyarakat di pusat perbelanjaan, pendidikan, aktivitas keagamaan dan pariwisata, lantaran mengabaikan atau tidak mengindahkan penerapan protokol kesehatan. "Sebetulnya pemerintah tidak melarang mobilitas masyarakat ini, tetapi dengan syarat masyarakat harus taat dan selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, tidak berkerumun, mencuci tangan dan lainnya," katanya. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Babel Andi Budi Prayitno mengatakan berdasarkan data terbaru Kamis (15/7) malam, tercatat 511 orang terkonfirmasi COVID-19, di mana secara nasional hal itu menempatkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada di urutan ke-17 penambahan harian kasus COVID-19 dengan kumulatif 25.525 orang. Penambahan 511 kasus COVID-19 ini tersebar di Kota Pangkalpinang 128 orang Kabupaten Bangka (101), Bangka Tengah (52), Bangka Barat (65), Bangka Selatan (30), Belitung (81), dan Belitung Timur (54). "Dalam sepekan terakhir ini orang yang terkonfirmasi COVID-19 terus meningkat sangat tajam dan melonjak drastis dibandingkan dengan pekan sebelumnya, di mana penularan virus corona ini masih terjadi terutama di Kota Pangkalpinang, Belitung, dan Kabupaten Bangka," katanya. (sws)
Gubernur Kaltim Tak Keluarkan lagi Izin Perkebunan Sawit
Samarinda, FNN - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menegaskan pihaknya tidak mengeluarkan lagi izin baru untuk perkebunan kelapa sawit sejalan dengan terbitnya aturan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018. Dalam Intruksi Presiden tersebut dijelaskan tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit dalam rangka peningkatan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, memberi kepastian hukum, menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan, termasuk penururuan gas rumah kaca. "Kaltim bahkan beberapa tahun sebelum terbitnya Inpres 8/2018, sudah tidak menerbitkan izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru," kata Isran Noor saat mengikuti secara virtual Rapat Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 dari ruang Heart of Borneo (HoB) Kantor Gubernur Kaltim, Kamis sore. Selain itu, sesuai dengan diamanatkan pada Inpres 8/2018 tersebut, Isran menjelaskan bahwa gubernur melalui instansi terkait juga telah melakukan pengumpulan data peta izin lokasi, izin usaha perkebunan (IUP), dan hak guna usaha (HGU). Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya berkolaborasi dengan tujuh kabupaten dalam kegiatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang diinisiasi KPK RI dan memasuki tahapan integrasi data dan peta. Mantan Bupati Kutai Timur ini lantas menyebutkan sejumlah peraturan daerah setempat, di antaranya Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Selain itu, tertuang dalam RPJMD Kaltim 2018—2023 terkait tujuan pembangunan hijau di sektor pertanian dan perkebunan akan dicapai dengan membangun ketahanan pangan berbasis komoditas lokal, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan serta kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim. Sebagai informasi, pada rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Kaltim peruntukan perkebunan seluas 3.269.561 hektare. Saat ini yang telah diberikan izin seluas 2.889.435 hektare dengan jumlah 405 izin. Adapun luas perkebunan kelapa sawit di Kaltim yang aktif seluas 1.287.449 hektare atau 7,86 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit nasional. (sws)
Warga Papua Rasakan Manfaat Otsus Jika Ada Keterbukaan
Wamena, FNN - Warga Papua akan merasakan manfaat Otonomi Khusus (Otsus) ke dua jika ada keterbukaan dari pengambil kebijakan di Papua dalam pelayanan menyangkut dana otonomi. Warga Jayawijaya Lukas Kossay, di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Papua, Kamis, mengatakan penerapan otonomi khusus (otsus) kedua harus sesuai kriteria yang sudah ditentukan menurut arah dan amanah undang-undang. "Sasaran otsus ini kan untuk bagaimana kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), tetapi kalau kita jadi pimpinan yang pintar-pintar belok sana, belok sini (tidak sesuai amanah UU, Red) ya kita tahu dirilah. Kita merugikan kita punya generasi ke depan, khususnya OAP," katanya pula. Ia mengharapkan warga tidak mempolitisasi Otsus tersebut sebab pemerintah pusat memberikan Otsus dengan tujuan baik. "Kita tidak boleh mempolitisasi dengan alasan yang tidak betul-betul logis sama sekali, akibatnya kita punya muda-mudi generasi OAP ke depan itu dia sudah kehilangan tempat, terutama tenaga kerja," katanya lagi. Lukas yang bertugas di salah satu instansi Pemkab Jayawijaya ini mengatakan, masyarakat Papua layak mendapatkan otsus kedua. Dia mencontohkan kegiatan pemerintah di dinasnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Orang Asli Papua dibiayai dari dana otsus. "Kita layak dapat \otsus kedua dan kita atur di sini sebab mekanismenya semua ada, apa yang susah. Sehingga secara pribadi saya terima saja otsus tahap kedua ini jalan. Kita punya kegiatan produktivitas tenaga kerja asli Papua misalnya, itu didanai dari otsus," katanya lagi. Menurut dia, jika pada otsus tahap pertama progres pembangunan tidak signifikan, maka pada otsus tahap kedua harus dimanfaatkan dengan baik. "Jadi saya harap dari kita saja. Anak-anak daerah yang sudah jadi pimpinan, pengambil keputusan, mari kita manfaatkan ini dengan baik dan tidak usah dipolitisasi dengan berbagai politik. Kita memanfaatkan program pemerintah pusat ini, lalu target yang kita kejar supaya kita dapat output yang maksimal," kata dia. Warga lainnya, Yosep mengatakan yang dibahas dalam otsus tahap dua adalah pemekaran dan penambahan dana. Ia menilai dengan pemekaran, maka akan membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak asli Papua, sehingga warga Papua harus siap menghadapi pembangunan agar terlibat langsung. "Peluang sudah ada bagaimana kita persiapkan diri untuk menangkap peluang itu. Kita harus persiapkan diri untuk menyambut otsus karena ketika itu masuk, peluangnya besar," katanya lagi. Pegawai pemerintah ini mengajak pemuda Papua meningkatkan kemampuan, sehingga ketika peluang kerja yang masuk melalui otsus tersedia, maka pemuda Papua bisa diterima untuk bekerja pada berbagai sektor pembangunan. "Kita harus punya skill untuk bekerja agar tidak menjadi penonton di kampung kita sendiri," katanya lagi. (mth)
BI Prediksi Ekonomi Sumatera 2021 Akan Mengalami Akselerasi Pertumbuhan
Jakarta, FNN - Bank Indonesia memprediksi perekonomian Sumatera untuk keseluruhan tahun 2021 akan mengalami akselerasi pertumbuhan yang ditopang oleh perbaikan kinerja di hampir seluruh lapangan usaha. "Ekonomi Sumatera secara keseluruhan tahun akan mengalami sedikit akselerasi dengan peluang perbaikan harga komoditas utama," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Soekowardojo dalam Webinar Sumatranomics, Kamis. Pertumbuhan ekonomi Sumatera, lanjutnya, juga ditopang oleh kondisi cuaca yang mendukung untuk meningkatkan produktivitas sawit dan karet, serta implementasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment) yang mendorong kinerja MICE dan pariwisata domestik. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga diprediksi naik 48,3 persen (yoy) ditopang perbaikan ekonomi yang diperkirakan akan mendorong peningkatan daya bel, mobilitas masyarakat yang mengalami peningkatan pada 2021 dan berlanjutnya beberapa program PEN stimulus pemerintah. Investasi PMTB juga diprediksi tumbuh 31,8 persen (yoy) seiring peningkatan target realisasi investasi Jalan Tol Trans Sumatera setelah terkendalinya beberapa ruas pada 2021 karena pandemi dan selanjutnya proyek multiyear swasta terkait pembangkit listrik pembangunan pabrik baru dan lainnya. Begitu juga dengan konsumsi pemerintah yang diprediksi tumbuh 7,1 persen (yoy) "Net eskpor naik 11,1 persen (yoy) ditopang peningkatan permintaan dan harga komoditas migas, CPO, batubara, plup and paper, elektronik, karet serta timah yang mendorong ekspor Sumatera," jelasnya. Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Sumatera didukung oleh sektor pertanian yang tumbuh 23,4 persen (yoy). Pertumbuhan ini dikarenakan ada peningkatan luas lahan kebun kelapa sawit baru yang diprediksi mendorong produksi dan hasil mature replanting yang diprediksi meningkatkan hasil produksi perkebunan. Kemudian sektor industri diprediksi tumbuh 21,1 persen (yoy) melalui pulihnya permintaan CPO global dan program B30 serta tren peningkatan harga komoditas perkebunan. Begitu juga dengan sektor perdagangan konstruksi dan tambang yang masing-masing diprediksi tumbuh 12,6 persen, 10,8 persen dan 10,6 persen. Kendati demikian, Soekowardojo menyampaikan akselerasi pertumbuhan dapat terhambat apabila implementasi program vaksin dan proses yang tidak sebaik ekspektasi, kasus COVID-19 yang masih meningkat di global dan domestik, hingga pelaksanaan program pemulihan yang tidak secepat harapan. "Sehingga berdampak pada pelemahan permintaan domestik dan terhambatnya pelaksanaan program pemulihan disamping adanya PPKM darurat," tuturnya. Perekonomian Sumatera pada triwulan I tercatat mengalami perbaikan meski masih terkontraksi yakni sebesar 0,86 persen, naik dibandingkan triwulan sebelumnya minus 2,21 persen. Ekonomi Sumatera pada triwulan II menunjukkan pertumbuhan ke arah yang positif meskipun masih terbatas. Perbaikan tersebut ditopang oleh pelonggaran aktivitas dan mobilitas masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri, harga komoditas yang menguat serta mulai pulihnya demand global yang mendorong ekspor impor. (mth)
Pemkot Kupang Vaksinasi COVID-19 Massal bagi 10.500 Warga
Kupang, FNN - Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur segera melakukan vaksinasi COVID-19 secara massal dengan target 10.500 orang warga yang mendapat vaksin pertama guna mencegah penyebaran virus Corona. "Animo masyarakat Kota Kupang untuk melakukan vaksinasi sangat tinggi. Hal itu dapat dilihat dalam kegiatan vaksinasi di beberapa pihak yang dipadati warga," kata Wakil Wali Kota Kupang,Hermanus Man di Kupang, Kamis. Ia mengatakan, Pemerintah Kota Kupang mendapat bantuan 10.500 dosis vaksin pertama dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Vaksin yang ada itu menurut dia dialokasikan bagi 10.500 warga Kota Kupang yang diberikan melalui kegiatan vaksinasi massal pada 19 dan 21 Juli mendatang yang berlangsung di Puskesmas dan berbagai rumah sakit di daerah ini. Kegiatan vaksinasi massal itu, kata dia, dilakukan disemua Puskesmas di ibu kota Provinsi NTT tersebut. Ia mengatakan, vaksinasi massal yang dilakukan pada semua Puskesmas dan rumah sakit di Kota Kupang itu sebagai upaya pemerintah untuk mengurai terjadinya kerumunan warga saat mengikuti kegiatan vaksinasi. "Warga tidak perlu kwatir dengan kekurangan vaksin. Vaksin selalu tersedia sehingga tidak perlu datang berkerumun di tempat vaksinasi yang sedang dilakukan di daerah ini,"tegas Hermanus Man. Hermanus Man mengatakan 10.500 dosis vaksin COVID19 itu digunakan selama dua hari. Dia menambahkan kegiatan vaksinasi massal dipastikan mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19 karena tim gugus tugas kelurahan dan kecamatan akan melakukan pengawasan secara ketat. Menurut dia tingginya animo warga untuk mendapatkan vaksinasi karena dua hal yaitu pemerintah memberlakukan aturan wajib menunjukan sertifikat dalam pengurusan dokumen pemerintahan serta adanya rumor pemberlakukan vaksin pra bayar yang harganya cukup mahal. "Dua hal inilah yang mendorong warga berbonding-bondong mendatangi lokasi kegiatan vaksinasi massal sehingga menimbulkan banyak kerumunan warga," tegas Hermanus Man. (sws)
YLK Sumsel Ajak Masyarakat Awasi Perdagangan Obat COVID-19
Palembang, FNN - Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sumatera Selatan mengajak masyarakat secara bersama-sama intensif melakukan pengawasan perdagangan obat yang biasa digunakan untuk terapi atau pengobatan pasien COVID-19. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan perdagangan obat COVID-19 diperlukan untuk mencegah terjadinya penimbunan barang yang dapat mempengaruhi naiknya harga di pasaran," kata Pembina YLK Sumsel, Rizal Aprizal di Palembang, Kamis. Menurut dia, jika masyarakat mengetahui ada kegiatan penimbunan obat baik secara perorangan maupun kelompok dan lembaga/perusahaan diminta untuk melaporkannya kepada aparat kepolisian terdekat karena merupakan perbuatan melanggar hukum. Sebagai acuan dalam melakukan pengawasan, masyarakat bisa melihat Surat Edaran Kemenkes RI Tentang Harga Eceran Tertinggi ( HET ) 11 jenis obat saat masa pandemi COVID-19. Selain perdagangan obat, masyarakat juga diajak untuk melakukan pengawasan perdagangan oksigen yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan permintaan. Melalui upaya tersebut, diharapkan obat dan oksigen atau barang yang bisa digunakan untuk terapi masyarakat yang terpapar virus Corona bisa tersedia dalam jumlah cukup banyak di apotek, toko obat, distributor perusahaan farmasi, dan oksigen dengan harga yang terjangkau, ujar Rizal. Sementara sebelumnya, Kapolda Sumsel, Irjen Pol.Eko Indra Heri S mengatakan pihaknya menurunkan tim untuk mengawasi perdagangan obat dan oksigen di pasaran menghadapi kondisi peningkatan permintaan masyarakat terhadap barang tersebut dalam sebulan terakhir. Untuk melakukan pengawasan itu, tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan jajaran gencar turun ke apotek, distributor perusahaan farmasi dan pabrik oksigen, katanya. Menurut dia, tim diperintahkan melakukan pengawasan untuk memastikan stok obat dan oksigen tersedia dalam jumlah cukup banyak dan tidak mengalami lonjakan harga di luar batas kewajaran. Dalam kondisi lonjakan kasus positif COVID-19 di provinsi dengan 17 kabupaten/kota itu, permintaan oksigen dan obat yang dapat mengatasi virus tersebut meningkat. "Jika tidak diantisipasi bisa terjadi kelangkaan dan permainan harga yang dapat membebani masyarakat, ujar kapolda. (sws)
Jateng Mulai Vaksinasi COVID-19 untuk Anak-Anak
Semarang, FNN - Beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara bertahap untuk anak-anak berusia 12-17 tahun guna mencapai kekebalan komunitas saat pandemi. "Ini sebenarnya serentak seluruh Indonesia, nanti Pak Presiden akan me-'launching' ini dan kita mulai dulu beberapa daerah, salah satunya di Kota Semarang, nanti setelah ini (daerah lain, red.) jalan," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat melihat langsung Vaksinasi COVID-19 Untuk Anak-anak di SMP Negeri 3 Semarang di Semarang, Rabu. Ia mengaku mendapat laporan bahwa antusiasme para pelajar untuk mendapatkan vaksin begitu tinggi sebab sudah banyak yang mengantre selain empat sekolah menengah tingkat pertama yang hari ini dijadwalkan menerima vaksin. "Ini bagus Pak Wali Kota memulai di SMP 3, dan saya lihat antusiasmenya cukup banyak dan yang hadir dari 4 SMP," kata Ganjar didampingi Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Menurut Ganjar, antusiasme ini menjadi cerita menarik karena baik siswa maupun orang tua bersemangat untuk mendapatkan vaksin. Harapannya, vaksin untuk anak 12-17 tahun yang dimulai secara massal untuk pelajar menjadi persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) ketika kasus COVID-19 melandai. "Antusiasme ini yang menurut saya bagian yang bagus, mudah-mudahan anak-anak kita juga bisa kita amankan sehingga kelak kemudian kalau sudah agak melandai mereka bisa masuk sekolah kembali, sudah dibentengilah," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi melaporkan bahwa pelaksanaan vaksinasi anak 12-17 tahun di wilayah itu sudah dimulai. Selain untuk pelajar SMP, paralel pada hari ini juga berlangsung untuk pelajar di SMA Negeri 1 Semarang. (mth)
Pemkot Medan Siapkan Opsi Bansos Tunai untuk Warga Terdampak PPKM
Medan, FNN - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara menyiapkan opsi bantuan sosial berupa uang tunai yang akan diberikan kepada warga dan pekerja yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. "Apakah lebih efektif dengan uang tunai, karena bisa dikirim langsung ke rekening masyarakat. Ini salah satu opsi," kata Wali Kota Medan Bobby Nasution di Lapangan Merdeka Medan, Rabu. Namun, pihaknya masih akan mengkaji apakah bantuan tersebut nantinya diberikan dalam bentuk tunai atau sembako. "Kalau kita kirim uang 'cash', mereka belanjanya, ini harus kita pikirkan. Hari ini kita kirim, besok bondong-bondong belanja kerumunan lagi. Ini masih kita kaji," katanya. Mengenai jumlah penerima bantuan sosial PPKM Darurat, ia mengaku hingga saat ini belum mendapat laporan. "Untuk jumlahnya saya belum monitor, kemarin sudah selesai didata. Nanti akan saya sampaikan," katanya. PPKM Darurat diberlakukan di Kota Medan mulai 12 hingga 20 Juli 2021 sebagai upaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di daerah tersebut. (sws)
Bupati Karawang Konfirmasi Keganjilan Penyuntikan Vaksin COVID-19
Karawang, FNN - Bupati Karawang, Jawa Barat Cellica Nurrachadiana meminta keterangan seluruh petugas kesehatan di Puskesmas Wadas, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang untuk mengonfirmasi keganjilan dalam proses penyuntikan vaksinasi COVID-19. "Saya bersama Kasatreskrim Polres Karawang AKP Oliestha Ageng Wicaksana langsung melakukan inspeksi mendadak ke puskesmas di wilayah Telukjambe Timur itu," katanya di Karawang, Rabu. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya video viral salah seorang petugas yang diduga tidak menekan "flunger" suntikan saat memberikan vaksinasi COVID-19 kepada warga. Aksi petugas kesehatan puskesmas itu viral di media sosial dan menjadi pesan berantai WhatsApp. "Kami memanggil seluruh petugas puskesmas untuk mendengar keterangan mereka, sebagai klarifikasi atas kejadian yang viral itu," katanya. Bupati menyampaikan sesuai dengan penjelasan dari vaksinator bahwa ia sudah melakukan tugasnya sesuai standar operasional prosedur (SOP), dan yakin vaksin tersebut masuk ke tubuh penerima vaksin dengan menggunakan jarum suntik baru. Setelah dari Puskesmas Wadas, Telukjambe Timur, Bupati kemudian menemui warga penerima vaksin tersebut, guna mendapatkan keterangan dari kedua pihak. Ia juga meminta agar penerima vaksin itu segera melakukan cek laboratorium. "Tentunya kami akan memberikan sanksi tegas kepada vaksinator jika terbukti melakukan kesalahan. Namun sebaliknya, jika tidak terbukti bersalah, akan ada konsekuensi hukum dan kasusnya akan diserahkan ke pihak kepolisian Karawang untuk ditindaklanjuti kebenarannya," kata Cellica Nurrachadiana . Sebelumnya, video vaksinasi di Karawang, mendadak viral di sejumlah platform media sosial (medsos). Video itu merekam seorang petugas kesehatan tertangkap kamera diduga menyuntikkan vaksin ke seorang warga tanpa ditekan "flunger" suntikkannya.
Aceh Barat Sosialisasikan Pencegahan Korupsi Dana Desa
Meulaboh, FNN - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyosialisasikan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa bagi aparatur desa untuk menciptakan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan. “Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi aparatur gampong (desa) dalam mengelola keuangan desa sehingga segala kesalahan yang pernah dilakukan tidak terulang kembali ke depan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Marhaban di Meulaboh, Selasa. Marhaban menjelaskan pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa setiap tahun melalui APBN yang diperuntukkan kepada setiap desa di Tanah Air sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Selain bersumber dari APBN, katanya, pemerintah daerah mengalokasikan dana desa yang berasal dari APBD sebesar 10 persen dari rencana anggaran pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Untuk itu, Marhaban meminta dana desa yang tersedia harus dikelola baik dan transparan oleh para aparatur desa sehingga pembangunan yang dihasilkan tepat sasaran dan dirasakan langsung masyarakat. “Pengelolaan keuangan desa harus dilandasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penuh tanggung jawab agar dalam pelaksanaan dapat terhindar dari segala permasalahan hukum yang bisa muncul pada kemudian hari,” kata Sekda. Ia menuturkan dengan tata kelola keuangan yang baik, maka pembangunan desa yang dicita-citakan bisa terwujud guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di setiap desa. Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, Sirajulfata mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemaparan serta bimbingan kepada aparatur desa terkait pengelolaan keuangan desa yang nanti disampaikan Tim inspektorat Aceh Barat. Ia menyebutkan dari hasil penyelidikan yang dilakukan ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan tata kelola pemerintahan desa seperti surat pertanggungjawaban (SPJ) yang tidak lengkap, "markup" rancangan anggaran biaya (RAB), pajak yang belum disetor serta berbagai persoalan lain. Sirajul Fata meminta aparatur desa agar melibatkan masyarakat dalam setiap penyusunan anggaran desa sebagai bentuk tranparansi dan tanggung jawab kepada masyarakat. “Dengan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran diharapkan masyarakat desa bisa mandiri secara ekonomi pada masa depan,” tuturnya. Ia meminta aparatur desa agar terus meningkatkan sinergitas dengan Tim Inspektorat Aceh Barat agar terwujud tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab. (sws)
POPULER
