DAERAH
Pemkot Medan Segera Salurkan Bantuan Warga Terdampak PPKM Darurat
Medan, FNN - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, segera menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. "Besok sudah kita bagikan," kata Wali Kota Medan Bobby Nasution usai memberikan bantuan kepada warga di Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu. Wali Kota menyebut bahwa bantuan yang akan diberikan pada tahap pertama itu berupa paket sembako yang berisikan beras, gula dan minyak goreng. "Ada 51.000 lebih paket sembako yang akan kami bagikan. Ini sudah kita tetapkan sembako yang isinya ada 20 kilogram beras, 2 kilogram gula dan 1 liter minyak goreng," ujarnya. Ia meminta seluruh kepala lingkungan di Kota Medan untuk teliti dalam mendata warga yang berhak mendapatkan bantuan PPKM Darurat. "Ini kepala lingkungannya sudah datang tapi belum tau mana yang jualan harian, mana yang pegawai, ojek daring. Ini kalau bisa didata jadi betul-betul bisa dilihat apakah ini sudah dapat bantuan dari APBN atau belum, karena bukan hanya dari APBD, dari APBN nanti akan keluar bantuan," ujarnya. (sws)
Ahli : Rendahnya Protokol Kesehatan Picu Lonjakan COVID-19 di Sumbar
Padang, FNN - Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Dr Andani Eka Putra menilai rendahnya penerapan protokol kesehatan membuat kasus baru COVID-19 di Sumatera Barat melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. "Kondisi COVID-19 di Sumbar mengkhawatirkan, bahkan dalam 3 hari terakhir ini, angka kasus baru lebih dari 900 kasus per hari, ini disebabkan rendahnya penerapan protokol kesehatan," kata dia pada webinar yang dipantau di Padang, Sumbar, Sabtu. Ia menyampaikan hal itu pada webinar oleh PT Semen Padang dengan tema "Waspada COVID-19 Varian Baru" yang dibuka Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri dan dihadiri Direktur Keuangan Tubagus Muhammad Dharury, Direktur Operasi Asri Mukhtar, serta karyawan dan keluarga karyawan Semen Padang Group. Menurut Andani yang juga Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Kedokteran Universitas Andalas itu, semua pihak mestinya berkomitmen bersama-sama mengatasi pandemi ini. Selain protokol kesehatan, kata dia, rendahnya realisasi masyarakat yang divaksin juga menjadi penyebab tingginya kasus COVID-19. "Bahkan Sumbar merupakan daerah tiga terendah realisasi vaksin dosis pertama di Indonesia. Kemudian, tracing yang tidak berjalan optimal dan angka isolasi mandiri 70 persen, juga menjadi penyebab meningkatnya kasus baru," kata dia. Ia menilai semua pihak sepakat isolasi mandiri itu harus dikurangi. Untuk itu, ia berharap agar BUMN membuka fasilitas isolasi, supaya lebih aman dan tidak menular ke yang lain. "Sejauh ini, PT Semen Padang sudah memfasilitasi tempat isolasi dan saya mengapresiasinya," ujarnya. Pada sisi lain ia menerangkan COVID-19 sebenarnya tidak mematikan, berbeda dengan TBC yang angka kematiannya mencapai lima persen dan SARS serta MERS-Cov yang angka kematiannya mencapai 10 persen, sementara COVID-19 hanya dua persen. "Pertanyaannya, kenapa COVID-19 menjadi ribut? Karena penyebarannya yang cepat dan menjadi membahayakan, sehingga menyebabkan kematian. Untuk itu, mari putus penyebaran dengan protokol kesehatan, tracing, isolasi pasien dan sebagainya," katanya. Terkait perkembangan terbaru di Tanah Air, ia menyebutkan ada 761 sekuens varian yang menjadi perhatian, terdiri atas varian alpha, varian beta dan varian delta yang lebih infeksius. Ia menjelaskan bahwa varian delta paling banyak terdapat di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, sedangkan untuk di Sumatera, ada sembilan varian yang menjadi perhatian, yaitu di Sumatera Selatan. Sementara Dirut PT Semen Padang Yosviandri menyampaikan webinar ini rutin dilakukan sebagai bagian dari upaya memutus rantai penularan COVID-19. Manajemen PT Semen Padang juga tidak akan bosan-bosannya dan terus berupaya agar semua keluarga besar Semen Padang Group tetap sehat dan terhindari dari COVID-19. "Saat ini pemerintah sudah bekerja sangat keras supaya kita masyarakat Indonesia ini mampu dengan benar menghadapi pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Untuk itu melalui webinar ini, mari bantu diri kita, keluarga kita, saudara dan tetangga kita untuk menjaga diri," katanya. Terkait dengan adanya informasi yang simpang siur soal COVID-19, Yosviandri pada kesempatan itu meminta agar seluruh karyawan dan keluarga karyawan Semen Padang Group untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang salah atau hoaks. "Jangan percaya kepada informasi yang salah. Serahkan pada ahlinya, serahkan kepada pemerintah. Kita hanya diminta untuk berikhtiar dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya. (sws)
Pasien COVID-19 Meninggal di NTT Bertambah Delapan Orang
Kupang, FNN - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyebutkan ada tambahan delapan orang warga yang meninggal akibat terinveksi virus corona di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga kasus meninggal akibat COVID-19 sudah mencapai 602 orang. "Penderita COVID-19 yang meninggal karena terinfeksi virus Corona di NTT bertambah lagi delapan orang. Penambahan ini hanya dalam sehari pada Jumat (16/7)," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu di Kupang, Sabtu. Marius mengatakan delapan pasien yang meninggal akibat COVID-19 itu berasal dari tiga daerah yaitu Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Alor. Ia menyebutkan pasien COVID-19 yang meninggal di Kabupaten Ende sebanyak satu orang sehingga kasus meninggal dunia di daerah itu meningkat menjadi 35 orang. Sementara itu di Kabupaten Alor ada dua orang yang meninggal dunia sehingga terjadi penambahan pasien COVID-19 yang meninggal menjadi 14 orang. Sedangkan lima pasien positif COVID-19 yang meninggal berasal dari Kota Kupang sehingga pasien yang meninggal karena paparan virus Corona di ibu kota provinsi NTT ini bertambah menjadi 213 orang. Marius mengatakan, masyarakat NTT perlu mewaspadai terhadap penyebaran virus Corona karena telah merenggut banyak korban jiwa sejak pandemi COVID-19 melanda daerah ini. "Masyarakat jangan mengangap sepele dengan virus Corona karena virus ini sangat berbahaya. Kami berharap warga NTT secara serius mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah agar terhindar dari paparan virus Corona,"tegas Marius. (sws)
Varian Delta Sudah Menginveksi Morowali Utara
Morowali Utara, FNN - Bupati Morowali Utara (Provinsi Sulawesi Tengah/Sulteng) dr. Delis Julkarson Hehi mengungkapkan, varian delta COVID-19 sudah masuk wilayah itu dan menginfeksi warga di sana. "Awalnya saya sangat berharap agar varian delta (COVID-19) ini tidak tembus di daerah kita. Namun kenyataannya sudah terjadi seperti sekarang," katanya dalam rapat koordinasi terpadu Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Morut di Kantor Bupati Morut, Jumat. Ia mengakui ada masyarakat yang sudah capek menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 seperti memakai masker, mencuci tangan dan prokes lainnya. Namun dengan kondisi saat ini, mau tidak mau prokes tersebut harus dilakukan secara ketat agar tidak terpapar COVID-19, utamanya varian delta. "Prokes yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun (3M) dan tracing atau penelusuran, testing atau pengujian dan treatment atau pengobatan (3T),"ujarnya. Dalam rapat tersebut juga disepakati untuk kembali mengaktifkan semua posko COVID-19 di setiap desa dan memperketat pintu perbatasan antar kabupaten. Ia juga meminta para camat yang wilayahnya berada di perbatasan antara kabupaten seperti Kecamatan Soyojaya, Mori Utara, Mori Atas, Lembo Raya, Petasia Timur dan Mamosalato untuk melakukan pengetatan arus keluar dan masuk masyarakat. "Begitupun 16 pusat keselamatan masyarakat (Puskesmas) yang ada di Morut untuk selalu siaga untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang kini sangat mengkhawatirkan,"ucapnya. Sementara itu, Kepala Satuan Binmas Polres Morut AKP Dedi Suparman dalam rapat itu mengemukakan melihat perkembangan COVID-19 di Morut saat ini maka langkah pengetatan dan operasi yustisi harus kembali dilakukan. "Selain itu ada 20 kampung tangguh di Morut yang merupakan binaan Polres akan dioptimalkan untuk mencegah dan mengantisipasi penularan dan penyebaran COVID-19,"terangnya. Kepala Dinas Kesehatan Morut Delnan Lauende menyatakan Hingga 15 Juli tercatat 187 warga Morut dinyatakan positif COVID-19 dan kini menjalani perawatan. Selain itu 15 orang meninggal dunia. Belakangan ini, kata dia, penyebaran COVID-19 dengan masuknya varian delta begitu cepat dan sangat mengkhawatirkan. Bahkan di Morut saat ini sudah empat kecamatan yang dinyatakan zona merah. "Keempat kecamatan zona merah COVID-19 tersebut adalah Kecamatan Lembo, Lembo Raya, Petasia Timur dan Petasia," jelasnya. (sws)
Kudus Tak Semua Terapkan WFH 50 Persen
Kudus, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, mencatat belum semua perusahaan memberlakukan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) sebesar 50 persen dari semua pegawainya, sehingga mereka diminta segera menerapkan aturan tersebut. "Kami mencatat memang baru beberapa perusahaan besar yang menerapkan pekerja di perusahaan hanya 50 persen, seperti PT Djarum Kudus," kata Bupati Kudus Hartopo di Kudus, Jumat. Ia mengungkapkan dari hasil monitoring di lapangan dan pemanggilan perusahaan yang ditindaklanjuti oleh Apindo dan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kudus, intinya semua perusahaan di Kudus siap "merumahkan" 50 persen pegawainya. Seharusnya, kata dia, kebijakan tersebut diberlakukan sejak awal penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, ternyata baru beberapa perusahaan besar yang melaksanakan, sedangkan lainnya masih banyak yang belum melaksanakan. Bagi pekerja yang dirumahkan akan mendapatkan uang tunggu dari perusahaan. Ia mengungkapkan perusahaan bisa memilih merumahkan sebagian karyawannya sehingga yang bekerja tetap 50 persen dari total pekerjanya atau mengatur giliran kerja dengan sehari masuk kerja, sehari libur, sehingga yang masuk kerja 50 persen. Ia mencatat perusahaan yang belum menerapkan aturan tersebut, terutama yang kelas menengah ke bawah, serta UMKM, industri rumahan, serta ada pula perusahaan besar. Tim Satgas COVID-19 Kabupaten Kudus juga akan memantau dan monitor sehingga bagi yang belum menerapkan akan diberikan sanksi. (sws)
Pemkot Bandarlampung Belum Temukan Hewan kurban Berpenyakit
Bandarlampung, FNN - Dinas Pertanian dan Perternakan (Distanak) Kota Bandarlampung belum menemukan hewan kurban yang memiliki penyakit selama melakukan pemeriksaan menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. "Tim sudah turun sejak Selasa (13/7) melakukan pemeriksaan hewan kurban ke lapak-lapak penjualan yang ada di 20 kecamatan dan sampai sekarang belum ditemukan hewan kurban baik kambing maupun sapi yang berpenyakit," kata Kepala Distanak Kota Bandarlampung, Agustini di Bandarlampung, Jumat. Namun begitu, lanjut dia, pihaknya menemukan beberapa hewan kurban yang dijajakan tidak layak untuk dijadikan kurban sehingga meminta kepada penjual untuk dipisahkan dan tak menawarkannya ke konsumen. "Ada tiga ekor kambing yang kami temukan tanduknya cacat, kemudian kita minta dipisahkan dan tidak dijual ke pembeli, kalau berpenyakit sejauh ini belum ditemukan," kata dia. Dia pun mengungkapkan bahwa pemeriksaan hewan kurban ini akan dilaksanakan sampai dengan pemotongan di tanggal 20 Juli guna menjamin daging kurban benar-benar aman dan bebas dari bakteri atau penyakit. "Tim yang akan turun masih sama dengan yang melakukan tugas pemeriksaan kesehatan hewan sekarang. Jadi pemeriksaan sebelum di potong biasanya dilakukan di masjid atau tempat pemotongan satu hari sebelumnya setelah hewannya sudah dikumpulkan atau tempat pemotongan kemudian kami juga melakukan pengecekan organ setelah dipotong," kata dia. Dia pun meminta masyarakat agar memperhatikan kesehatan hewan kurban yang akan dibelinya. Ada beberapa ciri hewan itu sehat diantaranya aktif, nafsu makan baik, badan bersih, matanya mengkilap dan kelengkapan anggota tubuhnya normal. "Untuk kebutuhan hewan kurban di Bandarlampung, kita prediksikan mencapai 5.000 ekor. Dengan kebutuhan hewan kurban jenis kambing sebanyak 3.000 ekor dan sapi 2.000 ekor," kata dia. (sws)
Kapuas Hulu Evaluasi Pelaksanaan PPKM Mikro di Daerah Perbatasan
Putussibau, Kapuas Hulu, FNN - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat mengevaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tingkat desa di Kecamatan Badau, daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di wilayah Kapuas Hulu. Saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi PPKM mikro tingkat desa di Kecamatan Badau pada Jumat, Wakil Bupati Kapuas Hulu Wahyudi Hidayat menekankan pentingnya sinergi dari semua pihak dalam upaya mengatasi penularan COVID-19. "Saya minta seluruh kepala desa untuk bisa berinovasi dan berkolaborasi dengan semua pihak," katanya. Ia mengemukakan bahwa yang terpenting dilakukan pada saat ini adalah bersinergi dan bergotong royong untuk menanggulangi penularan virus corona, tidak justru menghabiskan waktu untuk berdebat dan saling menyalahkan. "Saya juga mengajak semua pihak agar bisa melawan pandemi dengan rasa empati, karena dengan rasa empati lah yang akan membuat semangat dan taat tetap ada dalam hati serta pikiran kita," katanya. Wakil Bupati juga mengingatkan kembali pentingnya penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. (sws)
Pemkab Pulang Pisau Kalteng Salurkan 16 Sapi Kurban
Pulang Pisau, FNN - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, mengalokasikan 16 ekor sapi kurban yang akan didistribusikan kepada sejumlah masjid di masing-masing kecamatan. “Masih dalam suasana pandemi COVID-19 ini, hewan kurban yang diserahkan bisa membantu dan mengurangi beban masyarakat ,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Pulang Pisau M Syaripul Pasaribu di Pulang Pisau, Jumat. Mewakili Bupati Pulang Pisau dalam penyerahan hewan kurban di Masjid Agung Ar Raudah, Syaripul mengingatkan kepada panitia penyembelihan hewan kurban, agar dalam pelaksanaannya mematuhi protokol kesehatan. Sesuai dengan arahan pemerintah bahwa hewan kurban dipastikan dalam keadaan sehat, pelaksanaan dilakukan di tempat terbuka, dan memastikan petugas selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menggunakan masker dan membawa peralatan masing-masing. "Jumlah bantuan hewan kurban yang disalurkan tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya, dan komitmen pemerintah setempat selalu berusaha meningkatkan lebih banyak jumlah hewan kurban," ucapnya. Syaripul juga meminta kepada panitia pelaksana kurban dalam pendistribusian daging kurban dan menghindari terjadinya kerumunan, panitia bisa langsung mendistribusikan daging kurban tersebut ke rumah masing-masing warga yang menjadi penerima. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 di kabupaten setempat, dan jangan sampai ada kluster baru dari kerumunan yang terjadi saat proses penyembelihan dan pendistribusian pada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sumadi mengungkapkan bahwa selain 16 ekor hewan kurban yang disalurkan oleh pemerintah setempat, ada pula hewan kurban yang diterima dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. “Rencananya, penyerahan simbolis dilaksanakan pada hari Minggu dan diserahkan kepada sejumlah masjid yang ada di Kabupaten Pulang Pisau,” jelas dia. Sumadi juga mengatakan jumlah bantuan hewan kurban dari pemerintah provinsi sebanyak 25 ekor. Total bantuan hewan kurban yang disalurkan bersama pemerintah kabupaten sebanyak 41 ekor. (sws)
Masyarakat Walaik Jayapura Dambakan Listrik-Jalan Aspal
Wamena, FNN - Masyarakat Distrik Walaik Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mendambakan tersedianya tenaga listrik PLN dan akses jalan yang layak atau jalan beraspal. Wakil Bupati Jayawijaya Marthin Yogobi di Walaik, Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan aspirasi perbaikan jalan dan penyediaan listrik akan menjadi perhatian pemerintah karena masyarakat membutuhkan. "Perbaikan jalan penghubung, listrik, itu yang paling banyak mereka sampaikan. Bukan hanya di Walaik saja tetapi hampir semua distrik menyampaikan hal yang sama," katanya. Ia mengatakan aspirasi masyarakat ini akan dijawab secara bertahap sebab pemerintah tidak hanya melayani masyarakat satu distrik tertentu saja. "Kita di Jayawijaya ada 40 distrik dan semua perlu pelayanan pembangunan jadi tidak bisa pembangunan dilakukan dalam satu tahun," katanya. Dalam kunjungan itu juga masyarakat mengharapkan pemerintah memberikan dukungan peralatan pertanian dan bantuan ternak babi untuk mendukung perekonomian mereka. "Menyangkut kebun dan ternak itu kami menyanggupi untuk memberikan bantuan alat kerja, supaya mereka bisa tingkatkan kerja kebun di kampung supaya mereka tetap fokus dengan apa yang mereka miliki di kampung," katanya. Berdasarkan pantauan, seluruh perumahan warga di sekitaran pusat distrik belum menikmati listrik PLN layaknya di perkotaan. Selain itu, sekitar satu kilometer lebih jalan yang menghubungkan pusat distrik dengan jalan utama memang sangat tidak layak sehingga membutuhkan perbaikan dan perawatan. Selain berada di lereng bukit yang curam, ruas jalan ini tidak pernah diaspal dan hanya ditimbun dengan bebatuan besar sehingga perlu perhatian pemerintah. (mth)
PMD: 19 Desa Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap II
Rejang Lebong, FNN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyebutkan sebanyak 19 dari 122 desa yang ada di daerah itu telah mengajukan pencairan dana desa (DD) tahap II sebesar 40 persen. Sekretaris Dinas PMD Rejang Lebong Desma Heryana saat dihubungi di Rejang Lebong, Jumat, mengatakan jumlah desa yang mengajukan permintaan pencairan dana desa tahap II ini masih sedikit karena masing-masing desa masih melengkapi persyaratan berupa laporan tahapan penyaluran sebelumnya. "Sudah ada 19 desa yang mengajukan permintaan pencairan dana desa tahap II sebesar 40 persen, dalam minggu ini diperkirakan dananya sudah ditransfer ke rekening kas desa atau RKD masing-masing," kata dia. Dia mengatakan, pada pengurusan pencairan DD tahap II ini berdasarkan pedoman penyaluran dana desa 2021 masing-masing desa harus melampirkan dokumen persyaratan seperti laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran DD tahun anggaran (TA) 2020. Selanjutnya, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I yang meliputi rata-rata realisasi penyerapan minimal 50 persen, rata-rata capaian keluaran minimal 35 persen. Kemudian, Perdes penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT desa 2021, berita acara (BA) konfirmasi dan rekonsiliasi sisa dana desa 2015-2019 di Pemda-KPPN. Serta surat pengantar dan daftar rincian desa yang dimintakan penyalurannya dari aplikasi OMSPAN. Persyaratan lainnya ialah peraturan kepala desa (Perkades) mengenai tidak terdapat calon KPM BLT desa yang memenuhi kriteria dan atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya, apabila tidak melaksanakan BLT 2020 selama 9 bulan. Dia mengimbau 108 desa lainnya yang belum mengajukan pencarian DD agar segera mengajukannya sehingga bisa cepat dicairkan untuk keperluan penanganan COVID-19 terutama penyaluran BLT dan kegiatan pembangunan lainnya. Sebelumnya pemerintah pusat mengucurkan dana desa untuk wilayah itu mencapai Rp114 miliar, di mana penerima tertinggi ialah Desa Lubuk Mumpo di Kecamatan Kota Padang sebesar Rp1.561.354.000 dan penerima DD terendah ialah Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi dengan besaran Rp663.809.000. Selain menerima DD yang bersumber dari APBN kedua desa ini juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten Rejang Lebong 2021, untuk Desa Lubuk Mumpo sebesar Rp759.160.000, dan Desa Kayu Manis sebesar Rp364.793.900. (mth)
POPULER
