DAERAH
Ombudsman NTT: Syarat Vaksinasi Jangan Menyandera Hak Layanan Publik
Kupang, FNN - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) Darius Beda Daton mengingatkan syarat vaksinasi COVID-19 yang diberlakukan pemerintah daerah perlu dikaji secara mendalam, agar tidak merugikan masyarakat dalam mendapatkan hak pelayanan publik. "Syarat vaksinasi jangan sampai menyandera hak setiap warga dalam mendapatkan pelayanan publik dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," katanya, di Kupang, Rabu. Ia mengatakan dalam sepekan terakhir pihaknya mendapatkan banyak informasi dari masyarakat di NTT yang bertanya terkait kesulitan mendapatkan layanan publik, seperti mengurus KTP karena disyaratkan harus sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Darius menjelaskan syarat sertifikat vaksin dalam pengurusan administrasi warga memang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Pasal 13 A ayat 4 peraturan tersebut menegaskan orang yang tidak mengikuti vaksinasi dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian layanan administratif pemerintahan. Meski demikian, kata dia, harus dipahami bahwa orang yang tidak mengikuti berbeda makna dengan orang yang belum mengikuti vaksin. Sanksi administratif hanya bisa dikenakan bagi orang yang tidak, bermakna bahwa yang bersangkutan memang tidak ada niat dan tidak mau divaksin. Sedangkan orang yang belum divaksin, kata dia, bisa jadi karena alasan lain baik bersifat internal seperti orang tersebut belum boleh divaksin karena belum tiga bulan yang bersangkutan negatif dari COVID-19 atau alasan penyakit penyerta. Selain itu, alasan eksternal seperti di daerahnya masih kurang tersedia vaksin. "Sehingga hemat saya, tidak boleh karena belum divaksin, maka serta-merta mengurangi hak rakyat terhadap layanan administratif warga," katanya lagi. Darius menegaskan bahwa layanan publik adalah hak warga dan menjadi kewajiban pemerintah, karena itu tidak boleh disandera dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi oleh negara adalah dalam rangka menjamin keselamatan publik yang menjadi tanggung jawab negara sebagaimana tertera jelas dalam konstitusi negara Oleh karena itu, kata dia lagi, vaksinasi wajib didukung demi keselamatan warga, namun tantangannya adalah bagaimana pemerintah memilih instrumen pewajiban yang tepat dengan tidak harus menyandera pelayanan administratif warga. (mth)
Pemprov Bali Bantah Lamban Cairkan Insentif Tenaga Kesehatan
Denpasar, FNN - Pemerintah Provinsi Bali membantah lamban dalam mencairkan insentif tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 karena hingga Juni 2021 sudah direalisasikan sebesar Rp22,85 miliar lebih atau 48,60 persen dari total anggaran. "Hal yang membuat Bali dapat teguran dari surat (Mendagri-red) adalah disebutkan Bali belum melakukan pencairan insentif tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam keterangan persnya di Denpasar, Senin. Namun, dia menegaskan, dari total anggaran sebesar Rp47,01 miliar lebih, Pemerintah Provinsi Bali sudah merealisasikan dana pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan hingga bulan Juni 2021 sebesar Rp22,85 miliar lebih atau dengan persentase 48,60 persen. Jika mengacu pada realisasi tersebut, menurut Dewa Indra, Pemerintah Provinsi Bali tidak seharusnya masuk ke dalam surat teguran dari Mendagri tersebut. "Dan (realisasi, red) ini sudah saya laporkan secara tertulis pula kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri per 7 Juli 2021," ujar pria yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Bali itu. Laporan tersebut secara rinci menyampaikan realisasi dukungan pendanaan untuk Belanja Kesehatan penanganan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lain. Dewa Indra menambahkan, Minggu (18/7) malam, dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah perihal realisasi pencairan insentif tenaga kesehatan tersebut. "Dan setelah dicek, ternyata data yang digunakan masih data lama yang belum diupdate per Juli 2021 padahal hingga bulan Juni 2021 Provinsi Bali sudah melakukan pembayaran sedangkan untuk bulan Juli tentunya masih berjalan," ucapnya. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan telah melakukan teguran tertulis kepada 19 kepala daerah, termasuk salah satunya adalah Provinsi Bali. Adapun 19 provinsi tersebut yakni, Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Provinsi Bali disebut belum melakukan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda) yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan APBD 2021 sebesar Rp25 miliar. (mth)
Pemprov Jabar Imbau Warga Rayakan Idul Adha di Rumah
Bandung, FNN - Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mengimbau masyarakat merayakan Idul Adha 2021 dari rumah masing-masing guna menekan lonjakan kasus COVID-19. "Perayaan Idul Adha tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena dalam situasi kedaruratan COVID-19," kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Kang Emil di Bandung, Senin. Kang Emil menyatakan ia bersama keluarga akan menjalankan shalat Idul Adha dan kurban di Rumah Dinas Gedung Pakuan, Kota Bandung. Terlebih Idul Adha tahun ini bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. “Mari kita melaksanakan ibadah Idul Adha di rumah saja dan melaksanakan ketaatan kita pada para ulama dengan fatwa-fatwanya, dan ketaatan kepada arahan pemimpin,” kata Kang Emil. Kang Emil juga mengimbau pelaksanaan Idul Adha 1442 Hijriah untuk mengoptimalkan hari tasyrik dan membeli hewan kurban dengan memanfaatkan teknologi dengan bertransaksi daring. Penyembelihan hewan kurban, kata Kang Emil, dapat berlangsung dalam waktu tiga hari, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijah 1442 Hijriah. Tujuannya untuk menghindari kerumunan di lokasi penyembelihan hewan kurban. Menurut Kang Emil, penyembelihan hewan kurban sebaiknya dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R). Namun, karena keterbatasan lokasi, pemotongan dapat dilakukan di luar RPH-R dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Satu petugas satu alat, jangan bergantian. Sementara pemilik hewan kurban tidak perlu hadir di lokasi, panitia bisa memfasilitasi dengan alat komunikasi, bisa zoom atau lainnya," ujar Kang Emil. Kang Emil menuturkan pendistribusian daging hewan kurban harus dilakukan dari rumah ke rumah, sehingga tidak menimbulkan kerumunan di lokasi penyembelihan kurban. Terkait lokasi penjualan hewan kurban, Kang Emil menegaskan wajib menerapkan protokol kesehatan, menjaga lokasi berjualan dan hewan kurban tetap bersih. Bahkan, jauh lebih baik jika penjualan dilakukan secara daring atau mengoordinasikan pembelian hewan kurban melalui DKM bersangkutan. "Pandemi COVID-19 memaksa kita semua untuk beradaptasi dalam merayakan hari besar keagamaan, tidak terkecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Kita dipaksa menunda tradisi-tradisi hari kemenangan, karena yang terpenting saat ini adalah masyarakat harus memastikan kesehatan dirinya dan keluarga," kata dia. (mth)
Sebanyak 1.499 Kendaraan Ditolak Masuk Padang Sejak Pemberlakuan PPKM Darurat
Padang, FNN - Sebanyak 1.499 kendaraan ditolak masuk ke Kota Padang, Sumatera Barat, sejak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada 13 Juli 2021. "Penyekatan dilakukan di empat titik masuk Kota Padang, yaitu Posko Anak Air Bypass, Kayu Kalek Lubuk Buaya, Lubuk Paraku, dan Bungus," kata Koordinator Posko Utama PPKM BPBD Kota Padang Rita Sumarni di Padang, Minggu. Ia mengatakan berdasarkan data laporan perbatasan yang disampaikan bahwa kendaraan paling banyak ditolak masuk Padang pada Jumat (16/7) sebanyak 492 kendaraan yang harus berputar arah. “Mayoritas penumpang di kendaraan tersebut tidak melengkapi syarat untuk masuk Padang,” kata dia. Pada hari pertama penyekatan PPKM darurat pada Selasa (13/7) sejumlah kendaraan ditolak masuk Padang. Pada saat itu 411 unit kendaraan terpaksa putar balik. Kemudian pada Rabu (14/7/2021) sebanyak 364 unit kendaraan harus berputar arah, sedangkan pada Kamis (15/7/2021) sebanyak 232 unit kendaraan dipaksa putar balik. “Pada umumnya kendaraan yang ingin masuk Padang berasal dari sejumlah daerah, seperti Jambi, Kerinci, Pekanbaru, Jakarta, dan sebagainya,” kata dia, Sementara itu, orang yang tidak bersertifikat vaksin dan tidak mengantongi hasil tes usap cepat antigen atau PCR yang berusaha masuk Padang cukup banyak pada hari ketiga dan keempat penyekatan PPKM darurat di Padang. Pada Kamis (15/7), sebanyak 242 orang tidak dibolehkan masuk Padang karena tidak memiliki sertifikat vaksin maupun surat antigen, sedangkan pada Jumat (16/7), sebanyak 186 orang terpaksa kembali ke tempat asalnya. “Semuanya itu tidak kita perbolehkan masuk Kota Padang,” katanya. Rita mengimbau seluruh masyarakat yang ingin masuk Kota Padang untuk melengkapi diri dengan bukti surat vaksin maupun surat tes swab antigen. Hal ini dilakukan agar penyebaran virus di kota ini tidak terus melonjak setiap hari dan melindungi warga dari bahaya Covid-19. “Semoga masyarakat maklum hingga akhir pelaksanaan PPKM darurat ini diberlakukan,” katanya. (mth)
Gubernur Kaltara dan Istrinya Sudah Sembuh dari COVID-19
Tarakan, FNN - Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan istrinya, Rahmawati Paliwang sudah sembuh dari COVID-19 dan dapat segera beraktivitas kembali setelah selesai menjalani isolasi mandiri. "Insya Allah Senin besok (18/7) beliau sudah beraktivitas normal karena sudah sembuh," kata Juru Bicara Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kalimantan Utara Agust Suwandy dalam pesan singkat diterima di Tarakan, Minggu. Diungkapkannya bahwa hasil tes usap PCR Zainal yang keluar pada hari Sabtu (17/7) hasilnya negatif Agust mengatakan bahwa seseorang untuk dinyatakan sembuh dari COVID-19 menggunakan pedoman di antaranya kalau tanpa gejala setelah 10 hari pengambilan spesimen akan dinyatakan sembuh. Kemarin pengambilan sampel secara acak saja, sebenarnya tanpa PCR pun tetap akan dinyatakan sembuh karena Zainal beserta istri terpapar COVID-19 tanpa gejala. "Selama isolasi Pak Gubernur dan ibu selalu dalam kondisi tidak ada gejala. Nanti surat sembuh secara resmi akan dikeluarkan oleh Dinkes Bulungan," kata Agust. Biasanya akan ada pemantauan akhir isolasi. Semuanya akan dipantau. Sedangkan surat resmi mungkin hari ini atau paling lambat pada hari Senin (18/7) akan dikeluarkan. "Jika semuanya tanpa gejala maka sampai 10 hari akan dinyatakan sembuh," katanya. Selain itu, anggota keluarga di rumah jabatan gubernur serta staf gubernur pada hari Senin juga akan dikeluarkan surat keterangan sudah sembuh. Zainal dan istri terkonfirmasi COVID-19 dari hasil pemeriksaan PCR pada hari Jumat (9/7) dan menjalani isolasi mandiri di rumah jabatan di Tanjung Selor, Bulungan. (mth)
Pemkab Kediri Konsentrasi Perbaikan Infrastruktur
Kediri, FNN - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, konsentrasi untuk perbaikan infrastruktur di sejumlah titik di wilayah itu dengan harapan akses jalan semakin baik sehingga aktivitas masyarakat semakin mudah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Krisna Setiawan di Kediri, Minggu, mengemukakan pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang penting untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Hal itu, katanya, menjadi salah satu program prioritas Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. "Program tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR yang langsung berkonsentrasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti peningkatan kualitas jalan jalur Gedangsewu Plosoklaten sepanjang 1,8 kilometer yang beberapa waktu lalu sempat dicek langsung oleh Mas Bup (Bupati Hanindhito Himawan Pramana, red.)," katanya. Saat ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri memiliki enam paket pengerjaan infrastruktur peningkatan jalan kabupaten yang telah selesai tender. Kendati saat ini pandemi COVID-19, pelaksanaan perbaikan infrastruktur tetap dilakukan. "Rata-rata progresnya sudah tinggi. Bahkan untuk proyek jalan Gedangsewu Plosoklaten dengan konstruksi rigid pavement saat ini telah mencapai 44 persen, dari progres awal lima persen. Sesuai target Mas Bup, diharapkan perbaikan bisa selesai akhir Agustus nanti," kata dia. Untuk paket lain, tambah dia, saat ini sedang on progress, bahkan paket pengerjaan yang menggunakan konstruksi asphalt concrete atau aspal hot mix telah selesai 100 persen. Untuk pemeliharaan rutin jalan, Dinas PUPR Kabupaten Kediri juga terus menindaklanjuti laporan dari aplikasi Halo Mas Bup maupun yang telah direncanakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kediri. Masyarakat bisa mengadukan berbagai hal di aplikasi yang telah dibuat Pemkab Kediri tersebut, termasuk keluhan soal infrastruktur. Ia juga menambahkan tentang kepala desa se-Kecamatan Banyakan, beberapa waktu lalu, yang mengeluhkan infrastruktur jalur akses Bajulan Kalipang yang merupakan akses penghubung Selingkar Wilis, yang menghubungkan enam kabupaten di lereng Gunung Wilis. Hal itu juga segera ditindaklanjuti dalam rapat yang telah digelar. Nantinya, dalam pengerjaannya, Dinas PUPR Kabupaten Kediri akan bekerja sama dengan TNI yakni melalui program TMMD (TNI Manunggal Membangun Desa). Dinas PUPR juga telah mengadakan tender pengadaan material yang estimasinya akhir Juli 2021 selesai, sehingga program TMMD di ruas jalan tersebut bisa dimulai Agustus mendatang. "Untuk konstruksi yang digunakan adalah lapen atau lapis penetrasi dengan panjang total sekitar 3,7 kilometer," kata dia. (mth)
Pemkot Denpasar Lewat Kelurahan Serahkan Bantuan Sembako Warga Isoman
Denpasar, FNN - Pemerintah Kota Denpasar melalui Kelurahan Sesetan, Bali melakukan penyaluran bantuan logistik paket sembako bagi warga terpapar positif COVID-19 yang saat ini melakukan isolasi mandiri (isoman). Lurah Sesetan, Bali, Ketut Sri Karyawati di Denpasar, Sabtu, mengatakan penyaluran sembako dilakukan bersama Babinsa, Babhinkamtibmas, satgas kelurahan, dan satgas banjar (dusun) setempat. "Ini salah satu upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya kepada masyarakat sedang melakukan isolasi mandiri di rumah," ujarnya. Sri Karyawati lebih lanjut mengatakan penyerahan bantuan kali ini sebanyak 26 paket sembako kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri. Adapun paket sembako yang diserahkan berupa kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula, serta bahan-bahan lainnya. "Kami berharap sembako ini agar dapat meringankan beban ekonomi dan dapat memenuhi kebutuhan dapur serta bisa meringankan beban keluarga. Untuk sementara waktu kepada warga yang sedang isoman agar tidak keluar rumah atau pun kontak dengan warga lainnya, sehingga dapat mempercepat memutus penyebaran COVID-19," ucapnya. Ia berharap untuk ke depannya, seluruh masyarakat agar tidak lengah dan selalu waspada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga dapat mempercepat memutus rantai penyebaran virus corona di wilayah Kelurahan Sesetan dan di Kota Denpasar umumnya. "Kami berharap untuk warga yang berada di sekitar lingkungan Kelurahan Sesetan yang sedang melaksanakan isolasi mandiri agar saling membantu dan memotivasi masyarakat agar dapat segera pulih kembali," katanya. (sws)
Pemkot Medan Segera Salurkan Bantuan Warga Terdampak PPKM Darurat
Medan, FNN - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, segera menyalurkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. "Besok sudah kita bagikan," kata Wali Kota Medan Bobby Nasution usai memberikan bantuan kepada warga di Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu. Wali Kota menyebut bahwa bantuan yang akan diberikan pada tahap pertama itu berupa paket sembako yang berisikan beras, gula dan minyak goreng. "Ada 51.000 lebih paket sembako yang akan kami bagikan. Ini sudah kita tetapkan sembako yang isinya ada 20 kilogram beras, 2 kilogram gula dan 1 liter minyak goreng," ujarnya. Ia meminta seluruh kepala lingkungan di Kota Medan untuk teliti dalam mendata warga yang berhak mendapatkan bantuan PPKM Darurat. "Ini kepala lingkungannya sudah datang tapi belum tau mana yang jualan harian, mana yang pegawai, ojek daring. Ini kalau bisa didata jadi betul-betul bisa dilihat apakah ini sudah dapat bantuan dari APBN atau belum, karena bukan hanya dari APBD, dari APBN nanti akan keluar bantuan," ujarnya. (sws)
Ahli : Rendahnya Protokol Kesehatan Picu Lonjakan COVID-19 di Sumbar
Padang, FNN - Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Dr Andani Eka Putra menilai rendahnya penerapan protokol kesehatan membuat kasus baru COVID-19 di Sumatera Barat melonjak tajam dalam beberapa hari terakhir. "Kondisi COVID-19 di Sumbar mengkhawatirkan, bahkan dalam 3 hari terakhir ini, angka kasus baru lebih dari 900 kasus per hari, ini disebabkan rendahnya penerapan protokol kesehatan," kata dia pada webinar yang dipantau di Padang, Sumbar, Sabtu. Ia menyampaikan hal itu pada webinar oleh PT Semen Padang dengan tema "Waspada COVID-19 Varian Baru" yang dibuka Direktur Utama PT Semen Padang Yosviandri dan dihadiri Direktur Keuangan Tubagus Muhammad Dharury, Direktur Operasi Asri Mukhtar, serta karyawan dan keluarga karyawan Semen Padang Group. Menurut Andani yang juga Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Terpadu Penyakit Infeksi Kedokteran Universitas Andalas itu, semua pihak mestinya berkomitmen bersama-sama mengatasi pandemi ini. Selain protokol kesehatan, kata dia, rendahnya realisasi masyarakat yang divaksin juga menjadi penyebab tingginya kasus COVID-19. "Bahkan Sumbar merupakan daerah tiga terendah realisasi vaksin dosis pertama di Indonesia. Kemudian, tracing yang tidak berjalan optimal dan angka isolasi mandiri 70 persen, juga menjadi penyebab meningkatnya kasus baru," kata dia. Ia menilai semua pihak sepakat isolasi mandiri itu harus dikurangi. Untuk itu, ia berharap agar BUMN membuka fasilitas isolasi, supaya lebih aman dan tidak menular ke yang lain. "Sejauh ini, PT Semen Padang sudah memfasilitasi tempat isolasi dan saya mengapresiasinya," ujarnya. Pada sisi lain ia menerangkan COVID-19 sebenarnya tidak mematikan, berbeda dengan TBC yang angka kematiannya mencapai lima persen dan SARS serta MERS-Cov yang angka kematiannya mencapai 10 persen, sementara COVID-19 hanya dua persen. "Pertanyaannya, kenapa COVID-19 menjadi ribut? Karena penyebarannya yang cepat dan menjadi membahayakan, sehingga menyebabkan kematian. Untuk itu, mari putus penyebaran dengan protokol kesehatan, tracing, isolasi pasien dan sebagainya," katanya. Terkait perkembangan terbaru di Tanah Air, ia menyebutkan ada 761 sekuens varian yang menjadi perhatian, terdiri atas varian alpha, varian beta dan varian delta yang lebih infeksius. Ia menjelaskan bahwa varian delta paling banyak terdapat di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah, sedangkan untuk di Sumatera, ada sembilan varian yang menjadi perhatian, yaitu di Sumatera Selatan. Sementara Dirut PT Semen Padang Yosviandri menyampaikan webinar ini rutin dilakukan sebagai bagian dari upaya memutus rantai penularan COVID-19. Manajemen PT Semen Padang juga tidak akan bosan-bosannya dan terus berupaya agar semua keluarga besar Semen Padang Group tetap sehat dan terhindari dari COVID-19. "Saat ini pemerintah sudah bekerja sangat keras supaya kita masyarakat Indonesia ini mampu dengan benar menghadapi pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Untuk itu melalui webinar ini, mari bantu diri kita, keluarga kita, saudara dan tetangga kita untuk menjaga diri," katanya. Terkait dengan adanya informasi yang simpang siur soal COVID-19, Yosviandri pada kesempatan itu meminta agar seluruh karyawan dan keluarga karyawan Semen Padang Group untuk tidak terpengaruh dengan informasi yang salah atau hoaks. "Jangan percaya kepada informasi yang salah. Serahkan pada ahlinya, serahkan kepada pemerintah. Kita hanya diminta untuk berikhtiar dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya. (sws)
Pasien COVID-19 Meninggal di NTT Bertambah Delapan Orang
Kupang, FNN - Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menyebutkan ada tambahan delapan orang warga yang meninggal akibat terinveksi virus corona di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga kasus meninggal akibat COVID-19 sudah mencapai 602 orang. "Penderita COVID-19 yang meninggal karena terinfeksi virus Corona di NTT bertambah lagi delapan orang. Penambahan ini hanya dalam sehari pada Jumat (16/7)," kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marius Ardu Jelamu di Kupang, Sabtu. Marius mengatakan delapan pasien yang meninggal akibat COVID-19 itu berasal dari tiga daerah yaitu Kota Kupang, Kabupaten Ende dan Alor. Ia menyebutkan pasien COVID-19 yang meninggal di Kabupaten Ende sebanyak satu orang sehingga kasus meninggal dunia di daerah itu meningkat menjadi 35 orang. Sementara itu di Kabupaten Alor ada dua orang yang meninggal dunia sehingga terjadi penambahan pasien COVID-19 yang meninggal menjadi 14 orang. Sedangkan lima pasien positif COVID-19 yang meninggal berasal dari Kota Kupang sehingga pasien yang meninggal karena paparan virus Corona di ibu kota provinsi NTT ini bertambah menjadi 213 orang. Marius mengatakan, masyarakat NTT perlu mewaspadai terhadap penyebaran virus Corona karena telah merenggut banyak korban jiwa sejak pandemi COVID-19 melanda daerah ini. "Masyarakat jangan mengangap sepele dengan virus Corona karena virus ini sangat berbahaya. Kami berharap warga NTT secara serius mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan pemerintah agar terhindar dari paparan virus Corona,"tegas Marius. (sws)
POPULER
