DAERAH
Kapolda Sultra Minta Jajaran Kedepankan Persuasif Saat Tegakkan PPKM
Kendari, FNN - Kapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya meminta seluruh jajarannya mengedepankan pendekatan persuasif dalam menegakkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 berskala mikro di daerah ini. "Ketika ada kegiatan masyarakat yang berkumpul beri imbauan dengan humanis dan persuasif. Tunjukkan bahwa kita bagian dari masyarakat dan ini demi kepentingan bersama," kata Kapolda di Kendari, Sabtu. Kapolda mengajak seluruh jajaran di daerah ini bersinergi bersama TNI untuk mengedukasi masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. "Prinsipnya kita memberi edukasi masyarakat dan beri pengertian dengan cara yang sopan dan santun. Tunjukkan bahwa kita bagian dari masyarakat," ujar Kapolda. Menurut Kapolda, penerapan protokol kesehatan dan vaksinasi saat ini penting apalagi tren kasus COVID-19 terus meningkat signifikan termasuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Kapolda menyampaikan bahwa pihaknya akan maksimal dalam membantu pemerintah menangani pandemi COVID-19 sehingga bisa teratasi terutama di Sultra. "Kita all out membantu dan mendukung kebijakan pemerintah untuk memberi kesadaran tentang pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat," kata Kapolda. TNI-Polri di Sulawesi Tenggara terus menyambangi langsung masyarakat untuk memberikan bantuan sembako, khususnya untuk warga terdampak akibat penerapan PPKM berskala mikro guna mengendalikan penyebaran COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Sulawesi Tenggara mencatat data pasien terkonfimasi positif COVID-19 hingga 23 Juli 2021 sebanyak 14.726 orang, 11.838 dinyatakan sembuh, 2.585 dalam menjalani perawatan dan isolasi, dan 303 orang meninggal.(mth)
PT Sparco Prioritaskan Distribusi Oksigen ke Apotik di Kalbar
Pontianak, FNN - PT Sparco selaku distributor oksigen di Kubu Raya, akan memprioritaskan distribusi oksigen ke seluruh apotik di Kalbar. "Kita bersyukur hari ini sudah datang oksigen yang kita beli dari Malaysia. Untuk pembeliannya kita dibantu Gubernur Kalbar Sutarmidji atas nama Pemprov Kalbar, Kadin Kalbar, Konsul Malaysia, Kerajaan Sarawak dan pihak terkait lainnya," kata Direktur PT Sparco, Handoko Yonestulin di Sungai Raya, Sabtu. Dia mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan penyaluran oksigen di setiap apotek di Kalbar. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan antrean oksigen. "Sekarang bisa kita lihat kondisinya saat oksigen langka dan hanya ada beberapa distributor yang menjual, masyarakat mengantre panjang sehingga berpotensi terjadinya penumpukan. Namun, jika distribusi oksigen di apotek merata dan masyarakat bisa mudah mendapatkannya, tentu tidak akan mengantre lagi," tuturnya. Handoko mengakui, pihaknya baru kali ini mendatangkan oksigen dari Malaysia karena selama ini oksigen selalu didatangkan dari Jakarta atau produsen oksigen lainnya di Indonesia. "Untuk impor, kita baru kali ini namun ke depan ini kemungkinan akan berlanjut karena prosesnya lebih cepat sampai mengingat Kalbar dan Serawak masih satu daratan. Sedangkan kalau didatangkan dari Pulau Jawa, memang agak lama dan sering terkendala dalam pengiriman," katanya. Di tempat yang sama, Konsulat Malaysia di Pontianak, Mohiuddin Ghazali mengatakan hubungan Malaysia dan Indonesia secara khusus memang sangat akrab karena faktor negara serumpun dan bertetangga. "Selama ini hubungan antara pemerintah Indonesia khususnya Kalbar dengan Sarawak sudah sangat akrab, sehingga untuk bantuan pendistribusian dan kerjasama untuk oksigen ini bisa cepat kita bantu dan ini memang harus kita lakukan," katanya. Ia berharap ke depan banyak kerja sama yang bisa terus dilakukan agar kedua negara bisa lebih akrab dan sama-sama menyejahterakan masyarakat. (mth)
Polisi Telah Periksa 20 Saksi Terkait Kasus KTP Palsu di Jambi
Jambi, FNN - Penyidik Subdit V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi hingga saat ini sudah memeriksa 20 orang saksi yang dimintai keterangannya terkait kasus pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jambi. Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi AKBP M Santoso saat dikonfirmasi, Jumat, mengatakan pemeriksaan 20 saksi tersebut sudah dilaksanakan selama tujuh hari, termasuk mantan kepala dinas (Kadis) Dukcapil Kota Jambi. Menurut dia, pemeriksaan para saksi tersebut dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti dan untuk dapat menetapkan tersangka pada kasus tersebut. "Keterangan dari saksi saksi untuk mengumpulkan alat bukti supaya kami dapat menentukan siapa tersangka dalam perkara ini, maka dari itu semuanya yang diperiksa dari pegawai. honor sampai mantan kepala dinasnya," kata Santoso. Pengusutan kasus ini didasarkan pada adanya laporan dari korban KTP palsu tersebut dan kemudian polisi melakukan penyelidikan dan pihaknya telah mendapatkan indikasi adanya modus-modus untuk melakukan pemalsuan KTP, katanya. Setelah dilakukan penyidikan, katanya, telah mengindikasi modus pemalsuan KTP ini dengan melakukan pencetakan KTP di luar jam dinas Disdukcapil Kota Jambi, di mana pencetakan dilakukan sekitar pukul 04.00 WIB dan indikasinya ada sekitar 18 KTP, pada hari itu juga dilakukan pencetakan. Modus selanjutnya yaitu dengan melakukan ilegal akses komputer maupun sistem pencetakan KTP. Modus ketiga yaitu menggunakan material KTP bekas, yang mana KTP asli tersebut dibersihkan diamplas dan dicuci sehingga bahan material tersebut dapat kembali dipergunakan untuk mencetak KTP lainnya. Terkait kasus ini, diduga terjadi pelanggaran terhadap Pasal 1, 2 dan 3 UU ITE tentang Tindak Pidana Ilegal Akses dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, dan denda sekitar Rp500 juta sampai Rp700 juta.(sws)
Penanganan COVID-19 dari Hulu di Surabaya Dinilai Kurang Maksimal
Surabaya, FNN - Percepatan penanganan COVID-19 dari hulu di Kota Surabaya, Jawa Timur, dinilai masih kurang maksimal, sehingga masih banyak ditemukan warga termasuk tenaga kesehatan yang terpapar virus corona. "Saya mengapresiasi, akhir-akhir ini, Pemkot Surabaya sudah banyak melakukan terobosan inovatif untuk penanganan COVID-19," kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Fatkur Rohman saat rapat daring bersama Humas Pemkot Surabaya, Jumat. Menurut dia, terobosoan yang sudah dilakukan Pemkot Surabaya mulai dari kebijakan tracing, pembatasan, menurunkan beberapa SDM ke puskesmas, puskesmas buka 24 jam dan yang terbaru adalah mencari tempat untuk isolasi mandiri (isoman) per kelurahan, walaupun beberapa ada problem komunikasi dan kesalahpahaman sehingga ada penolakan dari warga. "Namun terobosan itu masih sebatas hilir, bukan hulunya. Padahal hulu ini justru kuncinya," ujarnya. Itu semua, lanjut dia, adalah akibat dari penanganan setelah seseorang itu ada gejala dan terpapar COVID-19, padahal problem utama adalah di penyebabnya atau di hulunya, yaitu bagaimana memastikan semua pihak mematuhi regulasi dan menjaga prokes dengan penuh kesadaran bukan dipaksa-paksa yang justru kontraproduktif. "Peran Humas Pemkot Surabaya ke depan ini adalah penguatan mindset, edukasi dan sosialiasi bagaiamana ini viral dan masif. Tentunya dengan melibatkan akademisi dan praktisi medis untuk bicara, manfaatkan teknologi dan, jika diperlukan, ada support tambahan anggaran untuk ini," ujarnya. Fatkhur mengatakan terobosan inovatif yang bersifat hilir yang sudah dilakukan pemkot tetap harus dilanjutkan, namun terobosan yang bersifat hulu juga harus diberikan perhatian lebih. Fakta di lapangan, kata dia, masih banyak ditemukan warga Surbaya yang masih malu ketika mengetahui terpapar COVID-19 karena dianggap sebagai aib. Sehingga mereka beranggapan lebih baik di rumah saja dengan pengobatan seadanya dan tidak mau tes usap atau periksa padahal kondisi makin memburuk. "Kondisi rumah yang tidak memungkinkan mengisolasi diri, ventilasi udara yang kurang bagus dan berdekatan makin memperparah munculnya kluster keluarga akhir-akhir ini. Ini problem hulu, problem mindset, pengetahuan dan kesadaran," katanya. Untuk itu, ia berharap humas mengambil peran ini, bersinergi secara masif dengan semua pihak termasuk media, kalau perlu ada papan reklame yang memberikan pesan perihal ini secara terus menerus. "Jadi tidak boleh putus semangat, ini sulit tapi dengan niat baik, jika Allah berkehendak maka warga pelan-pelan akan semakin sadar dan selebihnya berdoa pada Allah atas semua ikhtiar ini. Semoga Allah melindungi dan menyehatkan kita semua serta mencabut penyakit ini dari bumi Nusantara," katanya. (mth)
Anggota DPRD Apresiasi Gedung Sekolah Jadi Isolasi di Surabaya
Surabaya, FNN - Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i mengapresiasi rencana pemerintah kota setempat menjadikan gedung sekolah sebagai tempat isolasi bagi warga yang terpapar COVID-19. "Saya apresiasi rencana pemkot itu dengan catatan, memang tidak ada tempat lain yang memadai yang dekat dengan perkampungan," kata Imam Syafi'i di Surabaya, Jumat. Selain itu, lanjut dia, gedung sekolah tersebut juga dalam keadaan kosong, karena tidak dipakai untuk proses belajar mengajar secara tatap muka, karena saat ini masih daring. "Yang paling penting juga ada jaminan virusnya tidak menyebar ke warga yang tinggal di sekitar gedung sekolah yang dipakai sebagai tempat isolasi pasien COVID-19," ujarnya. Imam mengatakan, fakta menunjukkan penularan COVID-19 pada klaster rumah tangga di Surabaya masih tinggi, dan sampai saat ini belum bisa dikendalikan. Kalau hal itu dibiarkan, maka dikhawatirkan korban meninggal dunia akan semakin bertambah. "Di Surabaya banyak warga tinggal dikampung yang semakin berisiko untuk menjalani isolasi mandiri, karena banyak rumah yang berdempetan. Kamar tidak hanya dijadikan ruang tidur, melainkan bercampur dengan aktivitas lainnya," kata Imam. Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, gedung sekolah merupakan tempat yang cukup representatif kalau difungsikan sebagai tempat isolasi. "Gedung sekolah ada ruang-ruang kelas yang terpisah," katanya. Namun Imam mengingatkan kepada Pemkot Surabaya untuk memastikan bahwa gedung sekolah dalam kondisi aman dan steril setelah tidak lagi difungsikan sebagai tempat isolasi. "Seperti disampaikan oleh para ahli, kalau virus corona tidak bisa bertahan lama ketika menempel pada benda mati. Karenanya harus disemprot disinfektan setelah selesai digunakan," katanya. Selain mencegah resiko penularan terhadap siswa sekolah, lanjut dia, upaya tersebut juga untuk menyakinkan wali murid soal keamanan kesehatan anaknya ketika bersekolah nantinya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah demi memutus penyebaran wabah yang sedang mendunia tersebut, di antaranya menyiapkan tempat isolasi mandiri di berbagai tempat publik, salah satunya gedung sekolah. Menurut Eri, pemilihan lokasi sekolah itu penting dilakukan sebab bangunannya sudah menjadi per ruangan dan juga fasilitas toilet juga sudah tersedia. "Di setiap ruangannya juga sudah ada ventilasi maupun AC-nya," katanya. (sws)
Warga Mojokerto Bisa Akses Isi Ulang Oksigen Gratis Pemprov Jatim di Sidoarjo
Sidoarjo, FNN - Layanan isi ulang tabung oksigen gratis di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, resmi beroperasi. Setiap hari, sebanyak 500 meter kubik oksigen disediakan secara cuma-Cuma untuk masyarakat yang menjalani isolasi mandiri karena positif COVID-19. Stasiun pengisian oksigen gratis di UPT Bapenda Jatim, Jalan Pahlawan Sidoarjo diresmikan pada Senin (19/7/2021). Peresmian in dihadiri jajaran Forkopimda Jatim yakni Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto, Panglima Komando Armada II (Pangkormada II) Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. “Isi ulang artinya mereka ke tempat ini harus membawa tabung. Sehari masing-masing boleh sampai dua kali,” kata Gubernur Khofifah saat meresmikan stasiun isi ulang oksigen di Sidoarjo, Senin (19/7/2021). Khofifah menegaskan, stasiun pengisian oksigen ini tidak hanya diperuntukan bagi warga Sidoarjo. Dia mengatakan, seluruh warga sampai pinggiran wilayah Kabupaten Mojokerto juga bisa megakses layanan gratis ini. “Ini adalah untuk layanan warga kita yang sedang isoman,” ucap Khofifah didampingi Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya. Selain itu, untuk ambulans yang sedang membawa pasien dan membutuhkan isi ulang oksigen juga diperkenankan mengisi secara gratis. Khofifah menyebutkan, setiap hari stasiun pengisian menyediakan 500 meter kubik oksigen atau 500 tabung isi 1 meter kubik. “Kita punya stok insyaallah sangat cukup, artinya jikalau permintaan banyak dan melebihi dari 500 meter kubik atau 500 silinder, maka dimungkinkan untuk bisa ditambah suplainya,” papar Khofifah. Mantan Menteri Sosial ini mengimbau kepada seluruh masyarakat yang belum vaksinasi, untuk segera melakukan vaksinasi. Proses penggunaan oksigen ini sudah hilirnya. Hulunya adalah bagaimana kita menjaga protokol kesehatan dengan baik. “Bagaimana kita mengikuti program dengan cepat, kita gerakkan masyarakat supaya bisa menyegerakan ikut vaksinasi dan bagi mereka yang terkonfirmasi, maka hari ini kita sudah menyiapkan layanan isi ulang oksigen secara gratis,” pungkas Gubernur Jatim. (mth)
Gubernur: Cakupan Vaksinasi COVID-19 Jawa Timur Tertinggi se-Indonesia
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa cakupan program vaksinasi COVID-19 di Jawa Timur paling tinggi jika dibandingkan dengan cakupan vaksinasi provinsi-provinsi lain di Indonesia. "Kemarin dari rakor bersama Pak Wapres, hanya untuk Jatim kita melaporkan bahwa capaian vaksinasi mulai Januari 2021 selalu capaian dosis tertinggi, baik dosis pertama maupun kedua," katanya saat meninjau pelayanan vaksinasi bagi pelajar di SMAN 6 Surabaya pada Kamis pagi. Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, jumlah warga yang sudah mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 di Jawa Timur sebanyak 7.058.237 orang, lebih banyak dibandingkan di DKI Jakarta (6.693.688 orang), Jawa Barat (5.134.735 orang), Jawa Tengah (4.523.284 orang), dan Bali (2.946.919 orang). Warga yang sudah mendapat dua suntikan vaksin atau sudah selesai menjalani vaksinasi di Jawa Timur tercatat sebanyak 2.694.731 orang, lebih banyak dibandingkan di Jawa Barat (2.315.419 orang), Jawa Tengah (2.311.019 orang), DKI Jakarta (2.041.918 orang), dan Bali (783.613 orang). Gubernur Jawa Timur optimistis dengan cakupan vaksinasi yang sudah dicapai Jawa Timur bisa mewujudkan kekebalan komunal terhadap COVID-19 pada Agustus 2021. Mantan Menteri Sosial itu mengimbau warganya segera menjalani vaksinasi dan memastikan anggota keluarga mendapat suntikan vaksin. "Pastikan bahwa kita dan keluarga sudah tervaksin," katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan bahwa 82 persen guru dan tenaga kependidikan sudah mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 dan 72 persen guru dan tenaga kependidikan sudah mendapat suntikan dua dosis vaksin atau sudah selesai menjalani vaksinasi. "Vaksinasi kepada guru dan tenaga pendidikan akan dilakukan hingga 100 persen," kata dia. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada pelajar, ia mengatakan sudah dilakukan di Surabaya, Tuban, dan Jombang, dan akan terus ditingkatkan cakupannya. "Beberapa hari lalu vaksinasi dilaksanakan di SMAN 5 Surabaya, saat ini SMAN 6 Surabaya, dan besok SMA Trimurti Surabaya. Harapannya adalah saat pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan semua warga sekolah sudah divaksin," kata Mantan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur tersebut. (mth)
Gubernur: 64 Persen Penduduk Jawa Barat Dapat Bantuan Sosial Selama PPKM
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan bahwa sekitar 64 persen dari seluruh penduduk Provinsi Jawa Barat yang jumlahnya hampir 50 juta mendapat bantuan sosial dari pemerintah selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penularan COVID-19. "64 persen warga Jabar di-cover oleh bantuan sosial formal. Yang dulunya (cakupan bantuan) dari pemerintah pusat hanya 40-an persen, sekarang sudah 60-an persen," katanya saat menyampaikan keterangan pers secara virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis. Ia mengatakan, pemerintah daerah akan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak PPKM yang belum mendapat bantuan sosial dari pemerintah pusat. "Provinsi akan menyisir mereka-mereka yang terdampak PPKM tapi tidak terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau di data formal," katanya. "Saya minta juga kepada rekan-rekan wartawan kalau menemukan ada kelompok masyarakat yang tidak terdaftar bansos formal, itu bisa kita bantu dari provinsi," ia menambahkan. Gubernur ikut menyalurkan bantuan sembako dan tunai kepada warga yang terdampak PPKM pada Selasa (20/7) dan Rabu (21/7). Dia mengajak komunitas membantu menyalurkan bantuan kepada warga terdampak PPKM yang belum masuk ke dalam data pemerintah. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Dodo Suhendar menyampaikan bahwa selama PPKM berlangsung pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyalurkan bantuan sosial melalui 13 pintu kepada warga Jawa Barat. Pemerintah antara lain menyalurkan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) reguler, program bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau program bantuan sembako reguler, dan program bantuan sosial tunai (BST). Pemerintah juga memberikan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat PKH dan keluarga penerima manfaat BST. Selain itu ada program pemberian tambahan bantuan beras dari pemerintah kabupaten/kota dan penyaluran bantuan beras masing-masing lima kg per keluarga yang dilakukan menggunakan dana non-APBN dari Kantor Sekretariat Presiden. Selanjutnya, ada penyaluran bantuan langsung tunai menggunakan Dana Desa, bantuan untuk pelaku usaha mikro, bantuan berupa diskon biaya listrik, bantuan dalam program Kartu Prakerja, dan bantuan kuota akses Internet. Di samping itu, ada pemberian bantuan sosial dari pemerintah kabupaten dan kota di Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Bogor. Dodo mengatakan bahwa jumlah penerima ke-13 jenis bantuan dari pemerintah tersebut di wilayah Jawa Barat tercatat 10.129.949 keluarga penerima manfaat (KPM) dan 4.362.641 orang. Ia menambahkan, jumlah penerima manfaat PKH dan BST di Jawa Barat bertambah. Jumlah keluarga penerima manfaat PKH bertambah dari 1.718.362 menjadi 1.813.956 keluarga dan penerima BST bertambah dari 1.957.321 menjadi 2.060.882 keluarga. "Penambahan ini kemungkinan dari hasil usulan Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota yang sudah masuk ke buffer stock data Kemensos sudah ber-NIK valid dan padan dengan Kemendagri," kata Dodo. Ia menjelaskan, penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat berbeda dengan keluarga rumah tangga sasaran (KRTS) bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi COVID-19 yang belum masuk dalam DTKS. Dinas Sosial sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi penerima bantuan pemerintah pusat. "Sebagian dari KRTS penerima bansos Jabar kemungkinan besar akan menerima BST atau PKH dari pemenuhan kuota Jabar. Dan semua KRTS sudah diusulkan ke kantor Sekpres untuk menerima bansos beras 5 kg dari Presiden yang disalurkan oleh TNI dan Polri," katanya. (mth)
KKP Berikan Bantuan Kapal Pengawas ke Nabire Terkait Konservasi Penyu
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan sebanyak satu kapal pengawas ke Kelompok Sadar Konservasi Penyu Kampung Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, terkait dengan aktivitas mendukung pelestarian penyu di daerah tersebut. Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut KKP Hendra Yusran Siry dalam rilis di Jakarta, Kamis, menjelaskan pemberian bantuan itu menjadi stimulus kepada kelompok masyarakat agar lebih giat dan semangat melakukan kegiatan konservasi, sekaligus secara tidak langsung dapat membantu menggerakkan perekonomian di sana. "Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa di tengah keterbatasan akibat adanya pandemi yang melanda negara kita, segenap jajaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memberikan dukungan kepada kelompok masyarakat bergerak di bidang kelautan dan perikanan," ujarnya. Ia memaparkan pemberian bantuan ini telah melewati beberapa tahapan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2021. Beberapa tahapan tersebut seperti tahapan pengusulan kelompok calon penerima bantuan, verifikasi dan penetapan kelompok penerima bantuan hingga monitoring dan evaluasi ketika bantuan telah diserahkan. Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong, Santoso Budi Widiarto menjelaskan Kelompok Sadar Konservasi Penyu Kampung Makimi selama ini melaksanakan kegiatan konservasi penyu di Pantai Makimi, Distrik Makimi dengan salah satu kegiatannya melakukan relokasi terhadap sarang yang terancam oleh abrasi maupun predator. Ia memaparkan total bantuan dengan nilai Rp94,49 juta berupa 1 unit kapal (longboat) untuk pengawasan, 1 unit mesin tempel 15 PK, 1 unit laptop, 1 unit printer, 5 unit pelampung, 3 unit senter kepala, 2 unit aerator, dan 2 unit kawat ram, sehingga kegiatan perlindungan dan pelestarian penyu di Kampung Makimi semakin baik dalam pelaksanaannya. "Bantuan yang diberikan seperti perahu longboat diharapkan dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk menunjang kegiatan kelompok melakukan pengawasan di pantai peneluran dan relokasi sarang penyu yang posisinya terancam agar lebih efektif dan efisien," ucapnya. Santoso menyampaikan bahwa KKP telah menyalurkan bantuan kepada 12 kelompok masyarakat di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 dengan nilai lebih dari Rp1 miliar. Ketua Kelompok Sadar Konservasi Penyu Makimi, Antonius Yoweni menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang di berikan oleh Pemerintah melalui Loka PSPL Sorong, KKP. “Bantuan ini menjadi penyemangat untuk kami agar terus melakukan pelestarian penyu khususnya di pantai peneluran yang ada di Kampung Makimi, selain itu bantuan ini juga menjadi bukti pemerintah masih memperhatikan kami sebagai kelompok masyarakat penggerak konservasi yang ada di wilayah Indonesia Timur, khususnya Provinsi Papua," ucapnya. (mth)
Pemkab Garut Siapkan Bantuan Uang Tunai bagi PKL yang Terdampak PPKM
Garut, FNN - Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan bantuan sosial berupa uang tunai bagi pedagang kaki lima (PKL) maupun penarik becak, kusir delman, dan masyarakat umum lainnya yang terdampak langsung oleh penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah pandemi COVID-19. "Ada APBD Garut, yang terdampak sekarang ini ada PKL, kusir delman, tukang becak, itu ada KTP dan kartu keluarga, agar didaftarkan," kata Bupati Garut Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Rabu. Ia menuturkan Pemkab Garut memiliki anggaran yang dialokasikan pada program bantuan uang tunai bagi masyarakat maupun pekerja jalanan yang terdampak diterapkannya PPKM. Pemkab Garut, lanjut dia, telah memikirkan berbagai dampak dari diterapkannya PPKM sejak 3 sampai 20 Juli, kemudian diperpanjang sampai 25 Juli 2021, salah satunya perhatian memberikan bantuan uang. "Dari APBD akan mengeluarkan bantuan sosial antara Rp200 sampai Rp250 ribu per orang per keluarga," katanya. Bupati menyampaikan bantuan uang tunai itu secepatnya dibagikan kepada masyarakat sesuai data dan persyaratan yang sudah ditentukan dengan target selesai Jumat (23/7). "Bisa diselesaikan hari ini dan hari Jumat terakhir," katanya. Sebelumnya, Pemkab Garut telah beberapa kali menyalurkan bantuan dari pemerintah pusat seperti beras, dan juga kebutuhan pokok pangan bagi masyarakat kurang mampu. (mth)
POPULER
