DAERAH
Bank Nagari Luncurkan Program Anti Rentenir "Marandang"
Padang, FNN - Bank BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari meluncurkan Program Melawan Rentenir di Ranah Minang (Marandang) dengan Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR). "Rentenir ini kadang-kadang menjadi beban bagi usaha super mikro karena bunganya yang mencekik. Ini yang coba diantisipasi Bank Nagari dengan terobosan Program Marandang ini," kata Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi saat peluncuran di Padang, Senin. Menurut Gubernur, masyarakat yang terjerat praktik rente hanya akan jadi pencari uang bagi rentenir karena bunganya yang tinggi sehingga lama kelamaan akan makin terjerat. Dengan hadirnya Program Marandang akan memudahkan dan memberikan keleluasaan dan menguntungkan masyarakat ekonomi lemah yang memiliki usaha. "Dalam masa pandemi COVID-19 memang perlu terobosan yang dilakukan untuk bisa membantu usaha mikro kecil agar bisa bertahan bahkan kalau memungkinkan terus berkembang," ujarnya. Ia menyebut pemerintah daerah (pemda) juga akan berupaya memberikan keringanan lebih di antaranya dengan "membeli" bunga bank dari pinjaman usaha super mikro. "Dalam pertemuan dengan bupati/wali kota ada yang berinisiatif akan membeli bunga pinjaman di bank sehingga pinjaman di masyarakat akan lebih rendah bunganya," ujar Gubernur Mahyeldi. Ia berharap dengan program Bank Nagari dan bantuan pemerintah tersebut kesejahteraan masyarakat akan bisa tingkatkan. Dirut Bank Nagari M Irsyad mengatakan Program KUR Super Mikro yaitu Marandang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu perekonomian usaha mikro dalam masa sulit akibat pandemi. "Kita mendorong perekonomian, mendorong usaha mikro dengan program ini," katanya. Program itu tidak perlu agunan, cukup usaha yang layak. Lama usaha juga bisa kurang dari enam bulan. "Bunganya hanya 6 persen setahun. Bahkan sampai akhir tahun 2021 pemerintah memberikan subsidi bunga 3 persen sehingga masyarakat hanya perlu membayar bunga 3 persen," katanya. Ia melanjutkan karena tujuannya melawan keberadaan rentenir, maka harus bisa menciptakan proses kredit pembiayaan cepat dan syarat yang mudah. Bank Nagari telah didukung aplikasi untuk memberikan segala kemudahan itu dengan proses pencairan cukup cepat 2-3 hari. Kepala OJK Perwakilan Sumbar Yusri mengapresiasi program dari Bank Nagari tersebut dan berharap itu bisa menjadi solusi bagi usaha mikro di Sumbar. Ia menyebut persoalan bagi masyarakat yang berusaha di sektor mikro bukan suku bunga tetapi ketersediaan akses ke lembaga pembiayaan formal dan proses yang cepat disamping syarat yang mudah. "Kalau rentenir, kapanpun orang mau, hari itu bisa langsung cair. Ini tantangan bagi perbankan untuk bisa melakukan hal yang sama," katanya. Ia berharap program itu tidak hanya dilakukan oleh Bank Nagari tetapi juga bisa dilakukan perbankan lain. (mth)
Pengunjung Pasar Tanah Abang Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin
Jakarta, FNN - Pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat wajib menunjukkan kartu vaksin Covid-19. Aturan tersebut diberlakukan, saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Ibu Kota masih diterapkan, dan pasar tekstil terbesar di kawasan Asia itu mulai dibuka. "Wajib menunjukkan kartu vaksin Covid-19, minimal satu kali dosis. Berlaku di seluruh pasar," kata Pengelola Pasar Tanah Abang Heri Supriyatna saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Senin, 26 Juli 2021. Heri menjelaskan, kewajiban menunjukkan kartu vaksin baik pedagang maupun pengunjung berlaku di seluruh kawasan Pasar Tanah Abang, yakni Blok A, B, F dan G. Kewajiban menunjukkan kartu vaksin ini dalam rangka mencegah potensi bertambahnya kasus aktif Covid-19 dengan gejala berat. Selain itu, aturan ini juga untuk menggerakkan masyarakat dalam percepatan program vaksinasi nasional. Berdasarkan catatan pengelola, saat ini sudah lebih dari 21.000 pedagang, karyawan toko, karyawan pengelola Blok A , B, F dan Blok G Tanah Abang yang sudah divaksin. Dalam penyesuaian PPKM Level 4, Pasar Tanah Abang beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 15.00 WIB. Sesuai dengan ketentuan pemerintah, kapasitas pengunjung juga dibatasi maksimal 50 persen. Operasional pasar rakyat, termasuk Pasar Tanah Abang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24/2021 tentang PPKM Level 4 dan Level 3 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. Dalam aturan tersebut, disebutkan, pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen dan jam operasi sampai pukul 15.00 waktu setempat. (MD).
Wagub DKI: 90 Persen Bantuan Sosial Tunai Telah Tersalurkan
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga DKI Jakarta telah mencapai 90 persen yang dicairkan melalui Bank DKI Jakarta. "Bantuan sosial tunai sudah mencapai lebih dari 90 persen. Kemarin saya tinjau di beberapa lokasi, Alhamdulillah sudah dilaksanakan, yang kami bagikan melalui ATM Bank DKI," kata Riza saat meninjau vaksinasi di kampus Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Senin. Riza berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi terutama pada pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa ke depan seluruh bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menggunakan Bank DKI sebagai penyalur utama. "Diharapkan juga ke depan seluruh bantuan dari Jakarta melalui APBD lebih dari 1 juta dapat disalurkan melalui ATM bank DKi. Ini baik sekali sehingga tidak terjadi kerumunan," ujar Riza. Riza meminta agar bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial tidak lagi disalurkan melalui PT. Pos Indonesia melainkan lewat transfer Bank. "Mudah-mudahan dukungan bantuan dari PT. Pos dan Kemensos kedepan bisa dilakukan melaluai ATM agar tidak menimbulkan kerumunan," tutur pria biasa disapa Ariza tersebut. Sebelumnya, BST sudah mulai disalurkan kepada 1.007.378 kepala keluarga (dari APBD) dan sekitar 837 ribu kepala keluarga (dari APBN) yang terkena dampak pandemi COVID-19 sejak 19 Juli 2021. (mth)
Sebanyak 436 Balita di Pekanbaru Alami Stunting
Kota Pekanbaru, FNN - Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat ada 436 anak usia di bawah lima tahun (balita) mengalami stunting berasal dari 15 kelurahan. "Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang terjadi terutama pada periode Seribu Hari Kehidupan (HPK) yaitu pada masa janin dan anak usia dua tahun," kata Plt Kepala Dinkes Pekanbaru dr Arnaldo Eka Putra dalam keterangannya di Pekanbaru, Minggu. Di Pekanbaru terdapat 83 kelurahan dan 15 kelurahan yang menjadi prioritas lokus stunting. Jumlah balita yang mengalami stunting 436 orang dengan prevalensi 5,43 persen. Disebutkan indikator penentuan dalam lokus stunting yaitu dari kelurahan dengan prevalensi tertinggi dan cakupan layanan yang rendah dan Dinkes Pekanbaru menetapkan 15 kelurahan yang menjadi prioritas lokus stunting pada 2021. Kelurahan yang menjadi perhatian dalam penanganan stunting antara lain, Suka Mulya, Melebung, Tanjung Rhu, Bencah Lesung, Pesisir, Rejosari, Rumbai Bukit, Tuah Negeri, Bambu Kuning, Sialang Sakti, Tirta Siak, Tebing Tinggi Okura, Air Dingin, Limbungan Baru, dan Lebah Sari. Sebelumnya Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bangda Kemendagri) Budiono Subambang menyampaikan, peran pemerintah provinsi dan kota sangat penting dalam penurunan angka stunting. "Karena pembahasan terkait stunting adalah komitmen kesepakatan rencana kegiatan dari OPD terkait, cegah stunting itu penting untuk Kota Pekanbaru," katanya. *mth)
Golkar Bagikan Ratusan Sembako kepada Petugas Makam TPU Surabaya
Surabaya, FNN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dan DPD II Partai Golkar Kota Surabaya membagikan ratusan bingkisan sembako kepada para petugas pemakaman di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Keputih Surabaya. "Bingkisan ini sebagai tanda cinta atau bentuk simpati kepada para petugas pemakaman di sini," kata Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jatim Muhammad Sarmuji saat menyerahkan bingkisan sembako kepada perwakilan petugas pemakaman di TPU Keputih Surabaya, Minggu. Kedatangan Sarmuji bersama Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fatoni dan sejumlah pengurus DPD disambut oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya Anna Fajriatin. Kepala DKRTH juga sempat mengajak keliling para pengurus Golkar ke TPU Keputih mulai dari melihat langsung pemakaman jenazah COVID-19 dan krematorium. Menurut Sarmuji, bingkisan sembako ini mewakili Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada petugas penanganan COVID-19 paling akhir, yakni penggali kubur untuk jenazah COVID-19. Sarmuji mengatakan bahwa sempat terjadi kenaikan jumlah warga yang meninggal akibat terpapar COVID-19 dalam sebulan terakhir ini. Namun, dalam sepekan ini sudah mulai terjadi penurunan. "Mudah-mudahan makin lama makin menurun. Semoga tidak ada lagi yang dimakamkan di TPU Keputih secara protokol kesehatan," ujarnya. Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala DKRTH Surabaya yang berjuang keras bersama jajarannya dalam melayani masyarakat, khususnya pemakaman jenazah COVID-19. Hal ini tentunya banyak rintangan selama mereka menjalankan tugas. "Mungkin waktu untuk bersantai-santai pada saat ini tidak ada karena banyak yang harus diurus di TPU Keputih. Semoga diberikan kesehatan dalam mengemban tugas ini," katanya. Sementara itu, Ketua DPD II Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni menambahkan bahwa pihaknya memberi bantuan ini sudah beberapa kali sejak pandemi melanda Indonesia, Maret 2020. "Jadi, bantuan ini sudah beberapa kalinya. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir sehingga kehidupan normal bisa berjalan kembali," ujarnya. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DKRTH Surabaya Anna Fajriatin menyampaikan terima kasih kepada Golkar Jatim dan Surabaya yang sudah memberikan bantuan sembako kepada para petugas pemakaman di TPU Keputih. Pada kesempatan itu, Anna mengungkapkan dalam sehari petugas pernah memakamkan 197 jenazah COVID-19 di TPU Surabaya. "Alhamdulilah, saat ini sudah mulai menurun, kemarin sehari 97 jenazah. Semoga semua menjadi normal kembali," katanya. (mth)
Sebanyak 24.938 Pelanggan PLN Pascabayar di Bumi Cenderawasih Terima Stimulus
Jayapura, FNN - Sebanyak 24.938 pelanggan pascabayar di Papua dan Papua Barat telah menerima stimulus listrik sesuai dengan keputusan pemerintah per Juni 2021, meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat (UIWP2B) Abdul Farid di Jayapura, Minggu, mengatakan penerima stimulus merupakan pelanggan pascabayar golongan tarif rumah tangga berdaya 450 VA sebanyak 19.233 pelanggan, golongan tarif rumah tangga berdaya 900 VA bersubsidi sebanyak 5.091 pelanggan, serta golongan tarif bisnis berdaya 450 VA sebanyak 614 pelanggan. "Selain itu, jumlah penerima stimulus untuk pelanggan prabayar sebanyak 70.129 yang terdiri dari golongan tarif rumah tangga berdaya 450 VA sebanyak 60.656 pelanggan (data per Maret 2021), golongan tarif rumah tangga berdaya 900 VA bersubsidi sebanyak 17.874 pelanggan (data per Desember 2020), serta golongan tarif bisnis berdaya 450 VA sebanyak 599 pelanggan (data per Maret 2021)," katanya. Menurut Farid, di tengah pandemi ini, PLN berkomitmen menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus membantu para pelaku usaha serta masyarakat kecil untuk bertahan. "Kami berharap hal ini digunakan secara maksimal dan efektif untuk tetap produktif," ujarnya. Sebelumnya, PLN siap menjalankan keputusan pemerintah untuk kembali memperpanjang pemberian stimulus listrik bagi masyarakat kecil, industri, bisnis, dan sosial hingga Desember 2021. Stimulus listrik merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril, mengatakan perpanjangan stimulus listrik dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha tetap produktif, serta meningkatkan daya beli masyarakat di tengah Pandemi COVID-19. “Kami selalu mendukung dengan menjalankan keputusan pemerintah untuk memberikan stimulus listrik bagi masyarakat kecil, dan pelaku usaha yang terdampak COVID-19," katanya. Bob menjelaskan, metode penyaluran stimulus listrik tidak berubah dari periode triwulan III 2021, sehingga PLN optimistis penyalurannya akan berjalan lancar. Berdasarkan surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, stimulus listrik yang diberikan hingga Desember 2021, besarannya adalah sebagai berikut pertama pelanggan golongan rumah tangga daya 450 Volt Ampere, bisnis kecil daya 450 VA dan industri kecil daya 450 VA diberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala. Kedua, pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi diberikan diskon sebesar tarif listrik 25 persen dengan maksimal penggunaan 720 jam nyala dan ketiga pembebasan biaya beban atau abonemen, serta pembebasan ketentuan rekening minimum sebesar 50 persen bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial. Diskon akan diberikan secara langsung kepada pelanggan. Bagi pelanggan pascabayar, diskon diberikan dengan langsung memotong tagihan rekening listrik pelanggan. Sementara itu, untuk pelanggan prabayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembelian token listrik. “Untuk pelanggan prabayar daya 450 VA, tidak perlu lagi mengakses token, baik di website maupun layanan Whatsapp Stimulus akan langsung di dapat saat membeli token listrik,” tambah Bob. Khusus untuk pembebasan biaya beban, abonemen, dan pembebasan ketentuan rekening minimum, pemberian stimulus akan diberikan secara otomatis dengan memotong tagihan rekening listrik konsumen sosial, bisnis dan industri. Potongan sebesar 50 persen hanya diberikan untuk biaya beban/abonemen dan biaya pemakaian rekening minimum. Dalam memberikan layanan kepada pelanggan terkait stimulus, PLN juga membuka saluran pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh melalui Playstore atau AppStore. (mth)
Bangka Belitung Salurkan Bantuan Beras bagi 80.493 Keluarga Mulai Senin
Pangkalpinang, FNN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai Senin (26/7) akan menyalurkan bantuan sosial berupa beras bagi 80.493 keluarga penerima manfaat dari rumah ke rumah dalam upaya mencegah terjadinya kerumunan yang bisa meningkatkan risiko penularan COVID-19. "Kami berharap bansos beras dapat membantu keluarga penerima bantuan selama penerapan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat)," kata Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan di Pangkalpinang, Minggu. Sesuai petunjuk teknis dari Kementerian Sosial, ia menjelaskan, bantuan beras akan diantarkan langsung ke rumah 80.493 keluarga yang mencakup 24.274 keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan, 29.816 keluarga penerima bantuan sosial tunai, dan 26.403 keluarga penerima bantuan pangan non-tunai. Gubernur mengatakan, pemerintah provinsi berupaya memastikan bantuan sosial dari pemerintah sampai ke sasaran yang tepat. "Saya mau, data by name by address (berdasar nama dan alamat) disinkronkan dulu bersama Dinsos agar semua pihak memegang data dan narasi yang sama," katanya. Ia meminta bantuan personel Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) untuk mengawal pendistribusian bantuan beras, yang akan dilaksanakan mulai Senin (26/7). Kepala Bulog Subdivisi Regional Bangka Taufiqurokhmah mengatakan bahwa penyaluran bantuan beras dilaksanakan bekerja sama dengan PT Dos Ni Roha (DNR). "Kami telah menyiapkan petugas pengawal penyaluran beras ini untuk mengawal personel dari DNR mulai dari komoditi keluar gudang hingga diterima oleh penerima manfaat," katanya. (mth)
Momentum PPKM Dimanfaatkan Tata Pasar Tradisional di Jogjakarta
Jogjakarta, FNN - PPKM yang diberlakukan sejak 3 Juli dimanfaatkan untuk melakukan penataan pasar tradisional di Kota Jogjakarta agar semakin rapi termasuk penataan luberan pedagang di luar pasar. “Larangan berjualan bagi pedagang yang berjualan di luar pasar selama PPKM diterapkan akan kami evaluasi. Momentum ini sudah mendapat apresiasi dari kepala daerah dan diupayakan untuk dipertahankan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Jogjakarta Yunianto Dwi Sutono di Yogyakarta, Minggu. Sejumlah pasar yang memiliki cukup banyak pedagang luberan di antaranya adalah Pasar Kranggan, Sentul, Kotagede, dan Pasar Demangan. Selama PPKM pedagang luberan dilarang berjualan sebagai upaya menghindari munculnya kerumunan. Menurut dia, evaluasi akan dilakukan bersama dengan berbagai instansi lain khususnya dari kecamatan dan Satpol PP Kota Jogjakarta karena pihak yang berwenang melakukan penataan pedagang di luar pasar adalah instansi di wilayah. “Penataan pedagang di luar area pasar bukan kewenangan mutlak dari kami. Tetapi, kami pun siap mendukung upaya tersebut,” katanya yang menyebut pedagang luberan tersebut masuk dalam kategori pedagang kaki lima (PKL). Menurut dia, salah satu dukungan yang siap diberikan adalah memasukkan pedagang luberan tersebut ke dalam area pasar apabila masih memungkinkan dari sisi penyediaan tempat. “Kami akan inventarisasi dulu karena ada juga pedagang luberan tersebut sebenarnya memiliki lapak, los atau kios di dalam pasar tetapi mereka juga berjualan di luar pasar,” katanya. Meskipun tidak mengetahui secara pasti jumlah pedagang luberan yang berjualan di sejumlah pasar tradisional, namun Yunianto memperkirakan jumlahnya cukup banyak sehingga perlu dilakukan persiapan matang untuk penataannya. Namun demikian, ia memastikan apabila penataan pedagang di luar pasar tersebut dilakukan, maka akan dilaksanakan dengan mengedepankan unsur kooperatif dan humanis. “Komunikasi harus bisa berjalan dua arah. Tidak menempatkan pedagang sebagai orang yang dilarang tetapi harus ada solusi bersama untuk mengakomodasi mereka,” katanya. (mth)
Ormas di Sulawesi Tenggara tidak Terindikasi Radikal
Kendari, FNN - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulawesi Tenggara menyebut organisasi masyarakat (ormas) di daerah tersebut tidak terindikasi radikal dan terorisme. Berdasarkan pantauan, kegiatan ormas di provinsi tersebut bergerak sesuai bidang keormasan masing-masing. "Sejauh ini (ormas) masih aman-aman saja. Masih batas kewajaran (kegiatannya)," kata Kasubid Ketahanan Seni Budaya dan Agama Kesbangpol Sultra, Megawati Hamzah di Kendari, Sabtu, 23 Juli 2021. Ia menyampaikan, hal itu berdasarkan sumber dana organisasi yang jelas dan kegiatan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang terdaftar di Kesbangpol. "Sampai saat ini hasil verifikasi dan identifikasi kami tidak ada (indikasi radikal dan terorisme). Rata-rata mereka itu sumbangan sukarela dari pengurusnya, sumber dananya jelas," jelasnya sebagaimana dikutip dari Kantor Berita Antara. Ia menyebut, berdasarkan data base sejak 2013-2021 sebanyak 257 ormas terdaftar di Kesbangpol Sultra. Meski demikian, pihaknya baru melakukan verifikasi kepada 95 ormas, sisanya masih dalam proses. Ormas yang terdaftar di Kesbangpol semuanya berbadan hukum yaitu Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dikeluarkan Ditjen AHU Kemenkumham. Juga memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Guna mencegah adanya ormas yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Kesbangpol memberikan pemahaman kepada pengurus ormas-ormas, terutama mengenai larangan ormas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. "Di dalam Undang-undang itu kita memberikan pemahaman bahwa ormas dilarang melakukan kegiatan di luar dari bidang kegiatan yang ada pada AD/ART," katanya. (MD)
Pemkot Bogor Terima Bantuan Peti Jenazah
Bogor, Jabar, FNN - Pemerintah Kota Bogor melalui Posko Logistik Darurat Kota Bogor menerima bantuan peti jenazah untuk pemulasaraan dan pemakaman jenazah pasien COVID-19 yang meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah masing. Bantuan peti jenazah itu diserahkan oleh pengusaha swasta yang berdomisili di Bubulak Bogor Barat dan diterima secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim di Bogor, Sabtu. Dedie A Rachim mengatakan, karena banyaknya pasien COVID-19 di rumah sakit dan pasien yang meninggal dunia juga meningkat, maka warga terpapar COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di rumah dan meninggal dunia saat ini tidak ditangani oleh rumah sakit. Apalagi, pada dua pekan terakhir, warga Kota Bogor yang terpapar COVID-19 dan meninggal dunia, jumlahnya meningkat, baik pasien di rumah sakit, maupun warga yang menjalani isoman di rumah. "Jadi, kesiapan untuk pemulasaraan dan persiapan lain betul-betul kaget," katanya. Menurut Dedie, Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor kemudian mencari solusi guna mengatasi guna mengatasi persoalan, antara lain, membentuk Tim Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah COVID-19 yang bertugas memulasarakan dan memakamkan jenazah pasien COVID-19. Di sisi lain, mencari donatur untuk membantu kebutuhan logistik untuk keluarga warga isoman dan warga yang terdampak secara ekonomi. "Salah satunya adalah bantuan peti jezanah yang kami terima hari ini," katanya. Berdasarkan data yang dihimpun Posko Logistik Darurat, jumlah warga terpapar COVID-19 yang menjalani isoman dan meninggal dunia, sampai saat ini ada 96 orang. Jumlah warga yang menjalani isoman dan meninggal dunia telah dimulasaraan dan dimakankam oleh Tim Pemulasaraan. Sementara itu, Manager Operasional CV Karya Persada, Iwan Supeno, yang menyerahkan bantuan peti jenazah, mengatakan, bantuan peti jenazah ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya untuk membantu penanganan COVID-19 di Kota Bogor. "Semoga bantuan ini dapat bermanfaat," katanya.(sws)
POPULER
