DAERAH
Kejati NTB Dampingi 81 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp4,5 Triliun
Mataram, FNN - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendampingi pelaksanaan 81 proyek strategis nasional yang nilai keseluruhannya mencapai Rp4,5 triliun di provinsi ini. "Dari 86 permohonan pendampingan, 81 yang diterima. Dari total keseluruhan, nilai anggaran proyeknya mencapai Rp4,5 triliun," kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Selasa. Permohonan pendampingan ini merupakan kegiatan pada seksi Pendampingan Proyek Strategis (PPS) pada bidang intelijen. Kegiatan pendampingan dimohonkan oleh 11 kementerian dan lembaga pada pagu anggaran tahun 2021. "Pendampingannya pada aspek yuridis," ujarnya. Ada pun pelaksanaan proyek strategis nasional di NTB yang masuk dalam pendampingan Kejati NTB, antara lain ada di Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB. Proyek yang didampingi Kejaksaan, yakni penataan kawasan strategis pariwisata nasional di Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara, senilai Rp79,4 miliar; pembangunan jaringan perpipaan SPAM untuk KSPN Gili senilai Rp30,06 miliar; dan instalasi pengolahan air KSPN Mandalika Rp80 miliar. Kemudian proyek di Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, yakni Bendungan Beringin Sila Paket 1 dan 2 di Kabupaten Sumbawa senilai Rp363,15 miliar; Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat Rp571,12 miliar; Bendungan Tiu Suntuk, Kabupaten Sumbawa Barat Rp161,29 miliar; penyelesaian bendung utama dan spillway Bendungan Bintang Bano, Kabupaten Sumbawa Barat Rp306,92 miliar; dan jaringan irigasi Bintang Bano Rp224,39 miliar. Selanjutnya, pendampingan di Balai Pelaksana Jalan Nasional NTB proyek Jalan Bypass Bandara Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM)-KSPN Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah Rp550,2 miliar; dan 10 paket revitalisasi drainase padat karya pada program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp8,25 miliar. (sws)
LRT Jakarta Alih Fungsikan Kantor Jadi Selter Isolasi Mandiri COVID-19
Jakarta, FNN - Manajemen PT Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta mengalihfungsikan salah satu kantornya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai selter isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 di Rukun Warga 03 dan 05 Pegangsaan Dua. Direktur Utama PT LRT Jakarta Wijanarko di Jakarta, Selasa, mengatakan awalnya selter isolasi mandiri tersebut hanya difungsikan sebagai tempat bagi karyawan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Persero) atau Jakpro yang terpapar COVID-19. Namun, Jakpro kemudian berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya (stakeholders), seperti Palang Merah Indonesia dan Pemerintah Kota Jakarta Utara agar lokasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. "Jadi kebetulan kami anak usaha dari Jakpro yang bergerak di bidang transportasi kereta, banyak karyawan kami yang memang terpapar COVID-19. Rata-rata pendatang, ngekos, dan kesulitan tempat isolasi. Maka ada beberapa tempat yang kami gunakan, tapi yang layak ini. Akhirnya kami buat lah tempat isolasi untuk internal. Nah, tapi dari Jakpro ada kolaborasi dengan (pemangku kepentingan) yang lain untuk dimanfaatkan bagi masyarakat di sekitar," tutur Wijanarko kepada ANTARA. Selter isolasi mandiri pasien COVID-19 milik LRT Jakarta tersebut memiliki dua lantai, lantai satu memiliki sekitar 10 kamar dan lantai dua memiliki 11 kamar. Jadi total kurang lebih ada 21 kamar. Namun per kamarnya memiliki kapasitas yang beragam, ada yang bisa diisi dua tempat tidur, tiga tempat tidur, dan terdapat ruangan yang cukup luas untuk diisi oleh satu keluarga. Dukungan yang diberikan LRT Jakarta tak hanya kamar dan tempat tidur saja, namun juga kebutuhan dapurnya. Sebab di selter isolasi tersebut juga menyediakan dapur umum yang bisa dikelola secara mandiri oleh mereka yang sedang isolasi mandiri di tempat tersebut. Di setiap kamar isolasi juga disediakan pendingin ruangan (air conditioner/AC) dan jaringan internet nirkabel (wireless fidelity/Wifi). "Jadi karena kami kerja dari rumah (work from home/WFH), maka peralatan dari kantor kami mobilisasi untuk pemulihan (karyawan)," ucap Wijanarko. Saat ini, kamar yang sudah diisi penghuni terdapat dua unit, yakni satu kamar diisi satu orang merupakan karyawan dari LRT dan satu kamar lagi diisi dua orang dari PT Pulo Mas Jaya, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mengelola fasilitas olahraga Jakarta International Equestrian Park Pulomas (JIEPP) yang berlokasi di Jakarta Timur. "Kurang lebih ada empat hari mereka melakukan isolasi," kata Wijanarko. Pengobatan mereka dilakukan secara mandiri, namun tetap selalu dikontrol dengan layanan telemedicine. Untuk memfasilitasi pelayanan telemedicine itu, PT LRT Jakarta juga menyediakan grup Whatsapp khusus yang berisi Dokter Perusahaan dan tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat. "Mereka membantu konsultasi, kemudian kebutuhan obat-obatan, kemudian juga kapan yang harus selesai isolasinya, dipantau perhari kondisinya seperti apa, baik dari temperatur, saturasi, dan segala macam tiap hari dipantau," tutur Wijanarko. (mth)
Ketua DPD Apresiasi Pabrik Rokok di Malang Terapkan Prokes Ketat
Malang, Jawa Timur, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan apresiasi kepada pabrik rokok CV Sayap Mas Nusantara di Kabupaten Malang, karena mampu menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat pada masa pandemi COVID-19. Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Malang, Jawa Timur, Selasa, LaNyalla mengatakan bahwa dengan penerapan prokes ketat, pabrik yang berada di Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi, itu, mampu mempertahankan produksi. "Ini sudah bagus, karyawan masih bisa bekerja dengan prokes ketat. Mengharuskan karyawan menggunakan masker, penerapan 'social distancing' dan menyediakan tempat cuci tangan. Apalagi menurut informasi, seluruh karyawan di sini sudah divaksin," ujar LaNyalla. Menurut LaNyalla, keputusan perusahaan menerapkan protokol kesehatan ketat turut membantu karyawan untuk menjamin kebutuhan hidup mereka. Terlebih, saat ini pemerintah tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran COVID-19. Dalam kesempatan itu, Pemlik CV Sayap Mas Nusantara, Sulaiman, mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ketua DPD RI di pabrik rokok miliknya. Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah sangat dibutuhkan oleh industri di masa pandemi seperti ini. Dengan jumlah pekerja yang mencapai 1.500 orang, CV Sayap Mas Nusantara telah menjadi tumpuan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan penghidupan. Menurut Sulaiman, sebagian pekerja pabrik rokok tersebut adalah masyarakat sekitar yang didominasi perempuan. "Pabrik rokok yang berdiri sejak tahun 2016 memiliki 1.500 karyawan, 70 persen adalah karyawan perempuan untuk tenaga giling dan linting. Dalam sehari, pabrik kami mampu memproduksi 385.000 batang SKT," ujarnya. Selama pandemi, ia berupaya agar proses produksi tetap berjalan dengan menjalankan protokol kesehatan ketat, yakni memakai marker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas saat bekerja. "Kami tetap produksi pada masa pandemi, hanya saja saat PPKM distribusi pengiriman kami menurun, tersendat hingga turun sebesar 10 persen akibat banyaknya penyekatan," katanya. Ia menambahkan padahal pengiriman rokok produksi pabrik tersebut tidak hanya di wilayah Jawa Timur tetapi meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, dan NTB. "Kami tidak bisa kirim lewat darat kalau lewat kargo bisa tetapi tetap ada pengurangan," tambahnya. Untuk itu, ia berharap pemerintah melakukan peninjauan ulang dan melihat kondisi di lapangan, serta memberikan kemudahan berusaha pada masa pandemi. Tercatat, hingga saat ini di wilayah Kabupaten Malang ada sebanyak 8.423 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 4.483 orang dilaporkan sembuh, 374 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya berada dalam perawatan. (sws)
Bupati Minta Kemenhumkam Segera Bangun Lapas di Penajam
Penajam, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diminta segera membangun lembaga pemasyarakatan (lapas) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, karena telah diberi hibah tanah. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud di Penajam, Selasa, mengatakan pemerintah kabupaten telah menghibahkan tanah kepada Kemenkumham untuk pembangunan lapas. Hibah tanah sebagai lokasi pembangunan lapas itu diserahterimakan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur. Lahan yang dihibahkan untuk pembangunan lapas seluas 49.520 meter persegi senilai Rp10 miliar. "Pembangunan lapas berkaitan dengan penegakan keadilan, jadi harus segera dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara," ujar Abdul Gafur Mas'ud. Lapas di Kabupaten Penajam Paser utara, katanya, harus segara dibangun agar penegakan keadilan di daerah ini dapat berjalan maksimal. Selama ini warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang terlibat pidana, kata dia, dititipkan di Rutan (Rumah Tahanan) Tanah Grogot Kabupaten Paser. Namun, saat Rutan Tanah Grogot penuh, katanya, dititipkan di Rutan atau Lapas Kota Balikpapan. "Kami berharap pembangunan lapas yang dicanangkan sejak 2008 dapat segera terealisasikan setelah adanya hibah lahan sebagai lokasi pembangunan," ucapnya. Dasar pembangunan lapas tersebut sesuai amanah Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah. Pembangunan lapas di Kabupaten Penajam Paser Utara, kata dia, nantinya bisa mengurangi kepenuhan kapasitas lapas atau rutan di Kalimantan Timur. (mth)
DPRD Kalsel Imbau Masyarakat Tingkatkan Protokol Kesehatan Jadi 10M
Banjarmasin, FNN - Anggota DPRD Kalimantan Selatan Athaillah Hasbi mengimbau masyarakat dalam menghadapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu meningkatkan protokol kesehatan (prokes) dari 5M menjadi 10M. "Apalagi pemerintah daerah menyatakan PPKM level IV," katanya sebelum rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin. Kalau selama ini penekanannya pada memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M), tambah lagi lima, sehingga menjadi 10M. Menurut dia, tambahan 5M tersebut, adalah mengganti baju, meningkatkan imun, menjaga sirkulasi udara, membersihkan lingkungan, dan makan makanan bergizi. "Jika kita disiplin menerapkan 10M, insya Allah PPKM level IV atau penyebaran COVID-19 akan benar-benar berhenti, dan kita bebas dari pandemi COVID-19 secepatnya pula. Semoga," ucapnya. Ia mengharapkan semua lapisan masyarakat untuk sabar dan tabah menghadapi PPKM level IV, serta disiplin mematuhi prokes dan ketetapan/petunjuk pemerintah. Ia meminta semua lapisan masyarakat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terutama yang berada pada PPKM level IV, seperti Banjarmasin dan Banjarbaru agar lebih bersatu dan tidak terpecah-pecah sampai kecamatan hingga kelurahan dan desa. "Insya Allah dengan visi yang sama untuk menurunkan laju pertumbuhan dan perkembangan kasus COVID-19 akan tercapai, yaitu target memutus mata rantai penyebaran virus yang membahayakan jiwa manusia tersebut," lanjutnya. Ia menekankan agar masyarakat terutama yang berada pada PPKM level IV mengikuti prokes dengan disiplin. "Karena kedisiplinan mematuhi prokes akan mendukung suksesnya PPKM, dan kita bisa terbebas dari bayang-bayang atau ancaman COVID-19, serta kehidupan yang normal kembali," tuturnya. (mth)
Kekerasan Kembali Menimpa Wartawan di Medan
Jakarta, FNN – Kekerasan kembali menimpa wartawan di Sumatera Utara. Masih segar dalam ingatan tentang pembunuhan terhadap wartawan online Marasalem Harahap, kini kekerasan terjadi lagi terhadap Persada Bhayangkara Sembiring. Ia disiram dengan air keras, sehingga mengalami luka serius. Berkaitan dengan aksi kekerasan itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Hermansjah mengeluarkan kecaman. Ia mengecam tindak kekerasan yang kembali terjadi terhadap wartawan yang bertugas di lingkungan Kota Medan khususnya dan Sumatera Utara umumnya. Menurut Hermansjah, kekerasan terhadap insan pers terjadi karena masih ada kelompok masyarakat tertentu yang tidak meninginkan kegiatannya diberitakan oleh media. Kekerasan yang dialami Sembiring diduga karena ada pihak yang tidak senang atau tidak suka dengan kegiatannya yang gencar memberitakan tentang perjudian di Sumut. Padahal, profesi wartawan dilindungi negara melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Negara menjamin kebebasan pers serta melindungi profesi dan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya di lapangan. Semua pihak, terutama aparat keamanan harus memahami betul tugas-tugas yang diemban oleh wartawan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, PWI Sumut meminta kepolisian mengusut tuntas dan menyeret pelaku penyiraman air keras terhadap wartawan itu. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya polisi agar menggulung mafia perjudian yang diduga sebagai dalang tindak kekerasan terhadap wartawan di Sumatera Utara. “Terkait hal ini, PWI juga akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap korban dan peristiwa yang dialaminya, “ ujar Hermansjah dalam siaran pers yang diterima FNN.co.id. Hermansjah masih mencari data terkait wartawan bersangkutan, apakah tergabung dalam satu wadah organisasi kewartawanan di Sumut, khususnya PWI Sumatera Utara. PWI Sumut telah menugaskan kepada Wakil Kepala Bidang Hukum Wilfried Sinaga agar menindaklanjutinya. Tentu harus tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Hermansjah mengimbau agar wartawan di Sumut lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Para wartawan diharapkan tetap mengutamakan keselamatan jiwanya ketimbang memperoleh berita ekslusif yang risikonya mengancam jiwa wartawan yang berangkutan. “Apa pun beritanya, wartawan harus mengutamakan keselamatan jiwanya,” kata Hermansjah yang juga Pemred/Penanggungjawab media Analisadaily.com Medan. Selain itu wartawan juga harus tetap memedomani Kode Etik Jurnalisitik (KEJ) atau KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) bagi yang non PWI. Karena tuntunan KEJ sebagai salah satu ciri wartawan profesional dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Sebagaimana diberitakan, kekerasan terhadap Persada Bhayangkara Sembiring terjadi pada Minggu (25/7/2021) malam sekitar pukul 22.00. Peristiwa tersebut terjadi di Simpang Selayang, Kota Medan. Peristiwanya sudah ditangani polisi setempat. Korbannya dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik guna mendapatkan perawatan. (SP).
Pemprov Jatim Buka Depo Isi Ulang Oksigen Gratis di Malang
Malang, FNN - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka depo pengisian oksigen di halaman Kantor Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, Kota Malang dan digratiskan bagi warga yang membutuhkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Kota Malang, Senin mengatakan bahwa depo pengisian oksigen gratis tersebut bisa dimanfaatkan oleh pasien positif COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri maupun isolasi terpusat. "Untuk pasien yang melakukan isolasi terpusat, belum tentu mereka punya silinder atau tabung oksigen. Pada dasarnya, kami punya stok dan mencukupi. Hanya model distribusinya yang harus kita siapkan," katanya. Khofifah menjelaskan, stok oksigen untuk memenuhi kebutuhan para pasien terkonfirmasi positif COVID-19, kini dalam keadaan aman. Namun, ia mengakui bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasien, harus saling proaktif. Menurutnya, untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berencana menambah depo pengisian oksigen gratis di wilayah lain. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan suplai bagi masyarakat yang membutuhkan. "Kami masih memiliki stok yang cukup besar untuk didistribusikan secara gratis kepada masyarakat. Untuk di tempat lain, selama ada operatornya, kami akan menyiapkan tempat isi ulang gratis di banyak tempat lagi," ujarnya. Khofifah menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berencana mendatangkan Iso Tank ke depo pengisian oksigen gratis di Malang. Iso Tank merupakan kontainer berbentuk tangki yang memiliki ukuran tertentu dan dipergunakan untuk memuat kargo cair dan gas. "Jadi, jika ada iso tank 20 ton, yang diisi bukan hanya yang satu meter kubik saja, tapi, enam meter kubik juga bisa. Ada tiga iso tank yang akan didatangkan," katanya. Dengan adanya iso tank tersebut, lanjutnya, juga diharapkan bisa membantu rumah sakit yang ada di wilayah Malang Raya yang membutuhkan pasokan oksigen. Kebutuhan oksigen untuk rumah sakit, mayoritas menggunakan tabung ukuran besar. "Untuk silinder enam meter kubik, ini untuk layanan rumah sakit, silahkan. Saya rasa kami juga bisa tempatkan di sini untuk (iso tank) 20 ton," kata Khofifah. Khofifah meminta pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur untuk terus meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit guna pemenuhan kebutuhan oksigen. Hal tersebut dikarenakan armada yang dimiliki rumah sakit terbatas. "Jadi jangan menunggu oksigen habis baru berkomunikasi, hari ini harus sama-sama proaktif. Saya rasa, ini bagian dari yang bisa kita lakukan, bagaimana memberikan layanan terbaik bagi warga," katanya. Depo pengisian oksigen gratis di Bakorwil III Malang dibuka sejak pukul 09.00 hingga 21.30 WIB. Kapasitas oksigen yang disediakan per hari sebanyak 500 meter kubik untuk warga Malang Raya yakni Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu yang membutuhkan. Untuk mendapat layanan isi ulang oksigen gratis tersebut, pendaftaran dibuka secara daring melalui infocovid19.jatimprov.go.id. Syarat yang harus dipenuhi adalah membawa hasil positif tes usap antigen atau PCR terbaru dan membawa tabung oksigen berukuran satu meter kubik. Tercatat, di Provinsi Jawa Timur, secara keseluruhan ada 277.104 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 205.238 orang dilaporkan telah sembuh, 18.513 dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya berada dalam perawatan. (mth)
Bank Nagari Luncurkan Program Anti Rentenir "Marandang"
Padang, FNN - Bank BPD Sumatera Barat atau Bank Nagari meluncurkan Program Melawan Rentenir di Ranah Minang (Marandang) dengan Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR). "Rentenir ini kadang-kadang menjadi beban bagi usaha super mikro karena bunganya yang mencekik. Ini yang coba diantisipasi Bank Nagari dengan terobosan Program Marandang ini," kata Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi saat peluncuran di Padang, Senin. Menurut Gubernur, masyarakat yang terjerat praktik rente hanya akan jadi pencari uang bagi rentenir karena bunganya yang tinggi sehingga lama kelamaan akan makin terjerat. Dengan hadirnya Program Marandang akan memudahkan dan memberikan keleluasaan dan menguntungkan masyarakat ekonomi lemah yang memiliki usaha. "Dalam masa pandemi COVID-19 memang perlu terobosan yang dilakukan untuk bisa membantu usaha mikro kecil agar bisa bertahan bahkan kalau memungkinkan terus berkembang," ujarnya. Ia menyebut pemerintah daerah (pemda) juga akan berupaya memberikan keringanan lebih di antaranya dengan "membeli" bunga bank dari pinjaman usaha super mikro. "Dalam pertemuan dengan bupati/wali kota ada yang berinisiatif akan membeli bunga pinjaman di bank sehingga pinjaman di masyarakat akan lebih rendah bunganya," ujar Gubernur Mahyeldi. Ia berharap dengan program Bank Nagari dan bantuan pemerintah tersebut kesejahteraan masyarakat akan bisa tingkatkan. Dirut Bank Nagari M Irsyad mengatakan Program KUR Super Mikro yaitu Marandang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu perekonomian usaha mikro dalam masa sulit akibat pandemi. "Kita mendorong perekonomian, mendorong usaha mikro dengan program ini," katanya. Program itu tidak perlu agunan, cukup usaha yang layak. Lama usaha juga bisa kurang dari enam bulan. "Bunganya hanya 6 persen setahun. Bahkan sampai akhir tahun 2021 pemerintah memberikan subsidi bunga 3 persen sehingga masyarakat hanya perlu membayar bunga 3 persen," katanya. Ia melanjutkan karena tujuannya melawan keberadaan rentenir, maka harus bisa menciptakan proses kredit pembiayaan cepat dan syarat yang mudah. Bank Nagari telah didukung aplikasi untuk memberikan segala kemudahan itu dengan proses pencairan cukup cepat 2-3 hari. Kepala OJK Perwakilan Sumbar Yusri mengapresiasi program dari Bank Nagari tersebut dan berharap itu bisa menjadi solusi bagi usaha mikro di Sumbar. Ia menyebut persoalan bagi masyarakat yang berusaha di sektor mikro bukan suku bunga tetapi ketersediaan akses ke lembaga pembiayaan formal dan proses yang cepat disamping syarat yang mudah. "Kalau rentenir, kapanpun orang mau, hari itu bisa langsung cair. Ini tantangan bagi perbankan untuk bisa melakukan hal yang sama," katanya. Ia berharap program itu tidak hanya dilakukan oleh Bank Nagari tetapi juga bisa dilakukan perbankan lain. (mth)
Pengunjung Pasar Tanah Abang Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin
Jakarta, FNN - Pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat wajib menunjukkan kartu vaksin Covid-19. Aturan tersebut diberlakukan, saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Ibu Kota masih diterapkan, dan pasar tekstil terbesar di kawasan Asia itu mulai dibuka. "Wajib menunjukkan kartu vaksin Covid-19, minimal satu kali dosis. Berlaku di seluruh pasar," kata Pengelola Pasar Tanah Abang Heri Supriyatna saat dikonfirmasi Antara di Jakarta, Senin, 26 Juli 2021. Heri menjelaskan, kewajiban menunjukkan kartu vaksin baik pedagang maupun pengunjung berlaku di seluruh kawasan Pasar Tanah Abang, yakni Blok A, B, F dan G. Kewajiban menunjukkan kartu vaksin ini dalam rangka mencegah potensi bertambahnya kasus aktif Covid-19 dengan gejala berat. Selain itu, aturan ini juga untuk menggerakkan masyarakat dalam percepatan program vaksinasi nasional. Berdasarkan catatan pengelola, saat ini sudah lebih dari 21.000 pedagang, karyawan toko, karyawan pengelola Blok A , B, F dan Blok G Tanah Abang yang sudah divaksin. Dalam penyesuaian PPKM Level 4, Pasar Tanah Abang beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 15.00 WIB. Sesuai dengan ketentuan pemerintah, kapasitas pengunjung juga dibatasi maksimal 50 persen. Operasional pasar rakyat, termasuk Pasar Tanah Abang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24/2021 tentang PPKM Level 4 dan Level 3 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali. Dalam aturan tersebut, disebutkan, pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen dan jam operasi sampai pukul 15.00 waktu setempat. (MD).
Wagub DKI: 90 Persen Bantuan Sosial Tunai Telah Tersalurkan
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga DKI Jakarta telah mencapai 90 persen yang dicairkan melalui Bank DKI Jakarta. "Bantuan sosial tunai sudah mencapai lebih dari 90 persen. Kemarin saya tinjau di beberapa lokasi, Alhamdulillah sudah dilaksanakan, yang kami bagikan melalui ATM Bank DKI," kata Riza saat meninjau vaksinasi di kampus Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Senin. Riza berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi terutama pada pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa ke depan seluruh bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menggunakan Bank DKI sebagai penyalur utama. "Diharapkan juga ke depan seluruh bantuan dari Jakarta melalui APBD lebih dari 1 juta dapat disalurkan melalui ATM bank DKi. Ini baik sekali sehingga tidak terjadi kerumunan," ujar Riza. Riza meminta agar bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial tidak lagi disalurkan melalui PT. Pos Indonesia melainkan lewat transfer Bank. "Mudah-mudahan dukungan bantuan dari PT. Pos dan Kemensos kedepan bisa dilakukan melaluai ATM agar tidak menimbulkan kerumunan," tutur pria biasa disapa Ariza tersebut. Sebelumnya, BST sudah mulai disalurkan kepada 1.007.378 kepala keluarga (dari APBD) dan sekitar 837 ribu kepala keluarga (dari APBN) yang terkena dampak pandemi COVID-19 sejak 19 Juli 2021. (mth)
POPULER
