DAERAH
Penuhi Kebutuhan RSUD Nunukan Rencanakan Pasok Oksigen dari Malaysia
Nunukan, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) terpaksa merencanakan memasok kebutuhan oksigen dari Tawau, Malaysia, karena jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut terus meningkat. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Nunukan dr Ketut Karyawan di Nunukan, Kamis, membenarkan rencana mendatangkan kekurangan oksigen tersebut dari Malaysia. Ia memprediksi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit itu akan terus meningkat, sehingga solusi tepat dengan memasok oksigen dari negeri jiran. Saat ini, kata Ketut, jumlah pasien yang dirawat di RSUD Nunukan sebanyak 23 orang. Sementara ketersediaan oksigen semakin menipis. Ketut mengungkapkan kebutuhan oksigen untuk pasien COVID-19 yang diupayakan dari Kota Tarakan hanya diperoleh 20 tabung saja. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada antisipasi lebih dini jika kasus COVID-19 meningkat, yakni dengan memasok oksigen sebanyak 100 tabung dari Malaysia. "Kita sudah komunikasikan dengan salah seorang pengusaha di Tawau (Malaysia) soal rencana mendatangkan oksigen itu," ujarnya melalui sambungan telepon seluler. Ia membeberkan bahwa oksigen yang akan didatangkan dari negara tetangga itu sedang dilengkapi dokumennya sebelum dibawa ke Kabupaten Nunukan. (mth)
Polisi Tegur 53.960 Pelanggar Prokes di Sumbar
Padang,, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat mencatat telah menegur 53.960 pelanggar protokol kesehatan (prokes) dalam sehari, pada Selasa (27/7). Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu di Padang, Rabu, mengatakan pelanggar ditegur karena tidak disiplin menerapkan aturan prokes dalam Operasi Yustisi yang dilakukan di 19 daerah di Sumatera Barat. Polres Bukittinggi menegur 46.668 orang yang diikuti Polresta Padang (1.145 orang), dan Polres Pesisir Selatan (1.024 orang) dalam sehari. "Kita mencoba persuasif melakukan pendekatan dan mengingatkan warga yang masih abai menerapkan protokol kesehatan. Selain penindakan kita selalu melakukan edukasi dan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan dalam masa pandemi ini," kata dia. Sementara untuk teguran tertulis, lanjutnya Polda Sumbar, mencatat ada 1. 341 teguran yang diberikan kepada para pelanggar. Polres Bukittinggi yang terbanyak mengeluarkan teguran tertulis, yakni sebanyak 361 lembar diikuti Polres Dharmasraya (280 lembar), dan Polres Pesisir Selatan (236 lembar). "Bagi yang kena teguran jika mengulang kembali maka akan diberikan sanksi berupa denda sesuai Perda Nomor 6 2020 tentang Adapatasi Kebiasaan Baru," kata dia. Bahkan, petugas dapat mengenakan pelanggar protokol kesehatan ini dalam kategori pelanggaran pidana dengan menggunakan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. "Sanksi pidana pada aturan tersebut tertuang dalam pasal 14 dan pelanggar diancam pidana kurungan satu tahun atau denda Rp1 juta ," kata dia. Ia mengatakan sudah ada empat pelanggar yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, yakni empat pengelola kafe, restoran, dan tempat hiburan di Kota Padang. "Selain itu ada dua pengelola yang diproses Polresta Padang, satu tersangka di Polres Bukittinggi dan Padang Panjang," kata dia. (mth)
Layanan Telemedisin untuk Warga Isoman Siap Diterapkan di Surabaya
Surabaya, FNN - Layanan telemedisin dari Kementerian Kesehatan untuk membantu penanganan para warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman) karena terpapar COVID-19 siap diterapkan di Kota Surabaya, Jawa Timur. "Kami meminta metodenya disederhanakan, sehingga warga isoman dapat mengakses layanan telemedisin. Apalagi sebagian besar yang isoman itu ada di kampung-kampung," kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat pimpin rapat koordinasi daring penanganan COVID-19 di Surabaya, Selasa. Adapun layanan telemedisin yang diberikan berupa konsultasi dengan dokter, bantuan ambulans, kunjungan ke rumah oleh tim medis, layanan pengantaran obat gratis ke lokasi pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di rumah. Menurut Armuji, Kemenkes memperluas jangkauan penggunaan layanan telemedicine di lingkungan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Namun, lanjut dia, penggunaannya baru menjangkau skala perkotaan. Layanan telemedicine ini sebelumnya diujicobakan di DKI Jakarta kemudian diperluas sehingga mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Selain Jabodetabek, kini penggunaan layanan telemedicine ini diperluas lagi di Karawang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Denpasar. Ada 11 platform telemedicine di Indonesia yang bekerja sama dengan Kemenkes antara lain Halodoc, YesDok, Alodokter, Klik Dokter, SehatQ, Good Doctor, Klinikgo, Link Sehat, Milvik, Prosehat, dan Getwell. Rapat koordinasi daring penanganan COVID-19 itu dipimpin Wawali Armuji dengan dihadiri pihak Kementrian Kesehatan, Asosiasi Telemedicine Indonesia, Dekan Fakultas Kedokteran se-Surabaya dan Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya. Saat memimpin rakor itu, Armuji sempat meminta penjelasan terkait dengan mekanisme dan tata cara mengakses obat-obatan yang disediakan oleh Kemenkes melalui platform telemedisin. "Warga kami cukup banyak yang isolasi mandiri sehingga pelayanan kesehatan terhadap warga harus dioptimalkan salah satunya dengan mengirimkan obat-obatan," ujarnya. Saat ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya sedang mempersiapkan rumah sehat yang tersebar di 154 kelurahan dengan menggunakan gedung-gedung sekolah dasar dan aset pemerintah. Ia berharap rumah sehat tersebut dapat disinergikan dengan program Kemenkes. "Jadi pemkot menyiapkan rumah sehat dan Kemenkes bisa membantu pasokan obat-obat maupun layanan konsultasi melalui platform telemedisin," katanya Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (Surkarkes) Kemenkes Imran Pambudi menyampaikan untuk mengakses fasilitas telemedisin dan paket obat-obatan harus melaporkan hasil tes usap PCR atau tes cepat antigen ke Database Kemenkes dengan Sistem New All Record (NAR). (mth)
Kejati NTB Dampingi 81 Proyek Strategis Nasional Senilai Rp4,5 Triliun
Mataram, FNN - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendampingi pelaksanaan 81 proyek strategis nasional yang nilai keseluruhannya mencapai Rp4,5 triliun di provinsi ini. "Dari 86 permohonan pendampingan, 81 yang diterima. Dari total keseluruhan, nilai anggaran proyeknya mencapai Rp4,5 triliun," kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan di Mataram, Selasa. Permohonan pendampingan ini merupakan kegiatan pada seksi Pendampingan Proyek Strategis (PPS) pada bidang intelijen. Kegiatan pendampingan dimohonkan oleh 11 kementerian dan lembaga pada pagu anggaran tahun 2021. "Pendampingannya pada aspek yuridis," ujarnya. Ada pun pelaksanaan proyek strategis nasional di NTB yang masuk dalam pendampingan Kejati NTB, antara lain ada di Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB. Proyek yang didampingi Kejaksaan, yakni penataan kawasan strategis pariwisata nasional di Gili Matra, Kabupaten Lombok Utara, senilai Rp79,4 miliar; pembangunan jaringan perpipaan SPAM untuk KSPN Gili senilai Rp30,06 miliar; dan instalasi pengolahan air KSPN Mandalika Rp80 miliar. Kemudian proyek di Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, yakni Bendungan Beringin Sila Paket 1 dan 2 di Kabupaten Sumbawa senilai Rp363,15 miliar; Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat Rp571,12 miliar; Bendungan Tiu Suntuk, Kabupaten Sumbawa Barat Rp161,29 miliar; penyelesaian bendung utama dan spillway Bendungan Bintang Bano, Kabupaten Sumbawa Barat Rp306,92 miliar; dan jaringan irigasi Bintang Bano Rp224,39 miliar. Selanjutnya, pendampingan di Balai Pelaksana Jalan Nasional NTB proyek Jalan Bypass Bandara Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM)-KSPN Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah Rp550,2 miliar; dan 10 paket revitalisasi drainase padat karya pada program Pemulihan Ekonomi Nasional Rp8,25 miliar. (sws)
LRT Jakarta Alih Fungsikan Kantor Jadi Selter Isolasi Mandiri COVID-19
Jakarta, FNN - Manajemen PT Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta mengalihfungsikan salah satu kantornya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai selter isolasi mandiri bagi pasien COVID-19 di Rukun Warga 03 dan 05 Pegangsaan Dua. Direktur Utama PT LRT Jakarta Wijanarko di Jakarta, Selasa, mengatakan awalnya selter isolasi mandiri tersebut hanya difungsikan sebagai tempat bagi karyawan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Persero) atau Jakpro yang terpapar COVID-19. Namun, Jakpro kemudian berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya (stakeholders), seperti Palang Merah Indonesia dan Pemerintah Kota Jakarta Utara agar lokasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. "Jadi kebetulan kami anak usaha dari Jakpro yang bergerak di bidang transportasi kereta, banyak karyawan kami yang memang terpapar COVID-19. Rata-rata pendatang, ngekos, dan kesulitan tempat isolasi. Maka ada beberapa tempat yang kami gunakan, tapi yang layak ini. Akhirnya kami buat lah tempat isolasi untuk internal. Nah, tapi dari Jakpro ada kolaborasi dengan (pemangku kepentingan) yang lain untuk dimanfaatkan bagi masyarakat di sekitar," tutur Wijanarko kepada ANTARA. Selter isolasi mandiri pasien COVID-19 milik LRT Jakarta tersebut memiliki dua lantai, lantai satu memiliki sekitar 10 kamar dan lantai dua memiliki 11 kamar. Jadi total kurang lebih ada 21 kamar. Namun per kamarnya memiliki kapasitas yang beragam, ada yang bisa diisi dua tempat tidur, tiga tempat tidur, dan terdapat ruangan yang cukup luas untuk diisi oleh satu keluarga. Dukungan yang diberikan LRT Jakarta tak hanya kamar dan tempat tidur saja, namun juga kebutuhan dapurnya. Sebab di selter isolasi tersebut juga menyediakan dapur umum yang bisa dikelola secara mandiri oleh mereka yang sedang isolasi mandiri di tempat tersebut. Di setiap kamar isolasi juga disediakan pendingin ruangan (air conditioner/AC) dan jaringan internet nirkabel (wireless fidelity/Wifi). "Jadi karena kami kerja dari rumah (work from home/WFH), maka peralatan dari kantor kami mobilisasi untuk pemulihan (karyawan)," ucap Wijanarko. Saat ini, kamar yang sudah diisi penghuni terdapat dua unit, yakni satu kamar diisi satu orang merupakan karyawan dari LRT dan satu kamar lagi diisi dua orang dari PT Pulo Mas Jaya, Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mengelola fasilitas olahraga Jakarta International Equestrian Park Pulomas (JIEPP) yang berlokasi di Jakarta Timur. "Kurang lebih ada empat hari mereka melakukan isolasi," kata Wijanarko. Pengobatan mereka dilakukan secara mandiri, namun tetap selalu dikontrol dengan layanan telemedicine. Untuk memfasilitasi pelayanan telemedicine itu, PT LRT Jakarta juga menyediakan grup Whatsapp khusus yang berisi Dokter Perusahaan dan tenaga kesehatan dari Puskesmas setempat. "Mereka membantu konsultasi, kemudian kebutuhan obat-obatan, kemudian juga kapan yang harus selesai isolasinya, dipantau perhari kondisinya seperti apa, baik dari temperatur, saturasi, dan segala macam tiap hari dipantau," tutur Wijanarko. (mth)
Ketua DPD Apresiasi Pabrik Rokok di Malang Terapkan Prokes Ketat
Malang, Jawa Timur, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan apresiasi kepada pabrik rokok CV Sayap Mas Nusantara di Kabupaten Malang, karena mampu menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat pada masa pandemi COVID-19. Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Malang, Jawa Timur, Selasa, LaNyalla mengatakan bahwa dengan penerapan prokes ketat, pabrik yang berada di Desa Sukosari, Kecamatan Gondanglegi, itu, mampu mempertahankan produksi. "Ini sudah bagus, karyawan masih bisa bekerja dengan prokes ketat. Mengharuskan karyawan menggunakan masker, penerapan 'social distancing' dan menyediakan tempat cuci tangan. Apalagi menurut informasi, seluruh karyawan di sini sudah divaksin," ujar LaNyalla. Menurut LaNyalla, keputusan perusahaan menerapkan protokol kesehatan ketat turut membantu karyawan untuk menjamin kebutuhan hidup mereka. Terlebih, saat ini pemerintah tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran COVID-19. Dalam kesempatan itu, Pemlik CV Sayap Mas Nusantara, Sulaiman, mengucapkan terima kasih atas kedatangan Ketua DPD RI di pabrik rokok miliknya. Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah sangat dibutuhkan oleh industri di masa pandemi seperti ini. Dengan jumlah pekerja yang mencapai 1.500 orang, CV Sayap Mas Nusantara telah menjadi tumpuan bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan penghidupan. Menurut Sulaiman, sebagian pekerja pabrik rokok tersebut adalah masyarakat sekitar yang didominasi perempuan. "Pabrik rokok yang berdiri sejak tahun 2016 memiliki 1.500 karyawan, 70 persen adalah karyawan perempuan untuk tenaga giling dan linting. Dalam sehari, pabrik kami mampu memproduksi 385.000 batang SKT," ujarnya. Selama pandemi, ia berupaya agar proses produksi tetap berjalan dengan menjalankan protokol kesehatan ketat, yakni memakai marker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas saat bekerja. "Kami tetap produksi pada masa pandemi, hanya saja saat PPKM distribusi pengiriman kami menurun, tersendat hingga turun sebesar 10 persen akibat banyaknya penyekatan," katanya. Ia menambahkan padahal pengiriman rokok produksi pabrik tersebut tidak hanya di wilayah Jawa Timur tetapi meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, dan NTB. "Kami tidak bisa kirim lewat darat kalau lewat kargo bisa tetapi tetap ada pengurangan," tambahnya. Untuk itu, ia berharap pemerintah melakukan peninjauan ulang dan melihat kondisi di lapangan, serta memberikan kemudahan berusaha pada masa pandemi. Tercatat, hingga saat ini di wilayah Kabupaten Malang ada sebanyak 8.423 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 4.483 orang dilaporkan sembuh, 374 orang dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya berada dalam perawatan. (sws)
Bupati Minta Kemenhumkam Segera Bangun Lapas di Penajam
Penajam, FNN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) diminta segera membangun lembaga pemasyarakatan (lapas) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, karena telah diberi hibah tanah. Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud di Penajam, Selasa, mengatakan pemerintah kabupaten telah menghibahkan tanah kepada Kemenkumham untuk pembangunan lapas. Hibah tanah sebagai lokasi pembangunan lapas itu diserahterimakan kepada Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Timur. Lahan yang dihibahkan untuk pembangunan lapas seluas 49.520 meter persegi senilai Rp10 miliar. "Pembangunan lapas berkaitan dengan penegakan keadilan, jadi harus segera dibangun di Kabupaten Penajam Paser Utara," ujar Abdul Gafur Mas'ud. Lapas di Kabupaten Penajam Paser utara, katanya, harus segara dibangun agar penegakan keadilan di daerah ini dapat berjalan maksimal. Selama ini warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang terlibat pidana, kata dia, dititipkan di Rutan (Rumah Tahanan) Tanah Grogot Kabupaten Paser. Namun, saat Rutan Tanah Grogot penuh, katanya, dititipkan di Rutan atau Lapas Kota Balikpapan. "Kami berharap pembangunan lapas yang dicanangkan sejak 2008 dapat segera terealisasikan setelah adanya hibah lahan sebagai lokasi pembangunan," ucapnya. Dasar pembangunan lapas tersebut sesuai amanah Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Milik Daerah. Pembangunan lapas di Kabupaten Penajam Paser Utara, kata dia, nantinya bisa mengurangi kepenuhan kapasitas lapas atau rutan di Kalimantan Timur. (mth)
DPRD Kalsel Imbau Masyarakat Tingkatkan Protokol Kesehatan Jadi 10M
Banjarmasin, FNN - Anggota DPRD Kalimantan Selatan Athaillah Hasbi mengimbau masyarakat dalam menghadapi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu meningkatkan protokol kesehatan (prokes) dari 5M menjadi 10M. "Apalagi pemerintah daerah menyatakan PPKM level IV," katanya sebelum rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin. Kalau selama ini penekanannya pada memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas (5M), tambah lagi lima, sehingga menjadi 10M. Menurut dia, tambahan 5M tersebut, adalah mengganti baju, meningkatkan imun, menjaga sirkulasi udara, membersihkan lingkungan, dan makan makanan bergizi. "Jika kita disiplin menerapkan 10M, insya Allah PPKM level IV atau penyebaran COVID-19 akan benar-benar berhenti, dan kita bebas dari pandemi COVID-19 secepatnya pula. Semoga," ucapnya. Ia mengharapkan semua lapisan masyarakat untuk sabar dan tabah menghadapi PPKM level IV, serta disiplin mematuhi prokes dan ketetapan/petunjuk pemerintah. Ia meminta semua lapisan masyarakat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terutama yang berada pada PPKM level IV, seperti Banjarmasin dan Banjarbaru agar lebih bersatu dan tidak terpecah-pecah sampai kecamatan hingga kelurahan dan desa. "Insya Allah dengan visi yang sama untuk menurunkan laju pertumbuhan dan perkembangan kasus COVID-19 akan tercapai, yaitu target memutus mata rantai penyebaran virus yang membahayakan jiwa manusia tersebut," lanjutnya. Ia menekankan agar masyarakat terutama yang berada pada PPKM level IV mengikuti prokes dengan disiplin. "Karena kedisiplinan mematuhi prokes akan mendukung suksesnya PPKM, dan kita bisa terbebas dari bayang-bayang atau ancaman COVID-19, serta kehidupan yang normal kembali," tuturnya. (mth)
Kekerasan Kembali Menimpa Wartawan di Medan
Jakarta, FNN – Kekerasan kembali menimpa wartawan di Sumatera Utara. Masih segar dalam ingatan tentang pembunuhan terhadap wartawan online Marasalem Harahap, kini kekerasan terjadi lagi terhadap Persada Bhayangkara Sembiring. Ia disiram dengan air keras, sehingga mengalami luka serius. Berkaitan dengan aksi kekerasan itu Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Hermansjah mengeluarkan kecaman. Ia mengecam tindak kekerasan yang kembali terjadi terhadap wartawan yang bertugas di lingkungan Kota Medan khususnya dan Sumatera Utara umumnya. Menurut Hermansjah, kekerasan terhadap insan pers terjadi karena masih ada kelompok masyarakat tertentu yang tidak meninginkan kegiatannya diberitakan oleh media. Kekerasan yang dialami Sembiring diduga karena ada pihak yang tidak senang atau tidak suka dengan kegiatannya yang gencar memberitakan tentang perjudian di Sumut. Padahal, profesi wartawan dilindungi negara melalui UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Negara menjamin kebebasan pers serta melindungi profesi dan wartawan saat menjalankan tugas jurnalistiknya di lapangan. Semua pihak, terutama aparat keamanan harus memahami betul tugas-tugas yang diemban oleh wartawan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Oleh karena itu, PWI Sumut meminta kepolisian mengusut tuntas dan menyeret pelaku penyiraman air keras terhadap wartawan itu. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya polisi agar menggulung mafia perjudian yang diduga sebagai dalang tindak kekerasan terhadap wartawan di Sumatera Utara. “Terkait hal ini, PWI juga akan melakukan investigasi lebih lanjut terhadap korban dan peristiwa yang dialaminya, “ ujar Hermansjah dalam siaran pers yang diterima FNN.co.id. Hermansjah masih mencari data terkait wartawan bersangkutan, apakah tergabung dalam satu wadah organisasi kewartawanan di Sumut, khususnya PWI Sumatera Utara. PWI Sumut telah menugaskan kepada Wakil Kepala Bidang Hukum Wilfried Sinaga agar menindaklanjutinya. Tentu harus tetap berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat. Hermansjah mengimbau agar wartawan di Sumut lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Para wartawan diharapkan tetap mengutamakan keselamatan jiwanya ketimbang memperoleh berita ekslusif yang risikonya mengancam jiwa wartawan yang berangkutan. “Apa pun beritanya, wartawan harus mengutamakan keselamatan jiwanya,” kata Hermansjah yang juga Pemred/Penanggungjawab media Analisadaily.com Medan. Selain itu wartawan juga harus tetap memedomani Kode Etik Jurnalisitik (KEJ) atau KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) bagi yang non PWI. Karena tuntunan KEJ sebagai salah satu ciri wartawan profesional dalam menjalankan tugasnya di lapangan. Sebagaimana diberitakan, kekerasan terhadap Persada Bhayangkara Sembiring terjadi pada Minggu (25/7/2021) malam sekitar pukul 22.00. Peristiwa tersebut terjadi di Simpang Selayang, Kota Medan. Peristiwanya sudah ditangani polisi setempat. Korbannya dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik guna mendapatkan perawatan. (SP).
Pemprov Jatim Buka Depo Isi Ulang Oksigen Gratis di Malang
Malang, FNN - Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuka depo pengisian oksigen di halaman Kantor Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, Kota Malang dan digratiskan bagi warga yang membutuhkan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, di Kota Malang, Senin mengatakan bahwa depo pengisian oksigen gratis tersebut bisa dimanfaatkan oleh pasien positif COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri maupun isolasi terpusat. "Untuk pasien yang melakukan isolasi terpusat, belum tentu mereka punya silinder atau tabung oksigen. Pada dasarnya, kami punya stok dan mencukupi. Hanya model distribusinya yang harus kita siapkan," katanya. Khofifah menjelaskan, stok oksigen untuk memenuhi kebutuhan para pasien terkonfirmasi positif COVID-19, kini dalam keadaan aman. Namun, ia mengakui bahwa untuk memenuhi kebutuhan pasien, harus saling proaktif. Menurutnya, untuk kedepannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berencana menambah depo pengisian oksigen gratis di wilayah lain. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan suplai bagi masyarakat yang membutuhkan. "Kami masih memiliki stok yang cukup besar untuk didistribusikan secara gratis kepada masyarakat. Untuk di tempat lain, selama ada operatornya, kami akan menyiapkan tempat isi ulang gratis di banyak tempat lagi," ujarnya. Khofifah menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berencana mendatangkan Iso Tank ke depo pengisian oksigen gratis di Malang. Iso Tank merupakan kontainer berbentuk tangki yang memiliki ukuran tertentu dan dipergunakan untuk memuat kargo cair dan gas. "Jadi, jika ada iso tank 20 ton, yang diisi bukan hanya yang satu meter kubik saja, tapi, enam meter kubik juga bisa. Ada tiga iso tank yang akan didatangkan," katanya. Dengan adanya iso tank tersebut, lanjutnya, juga diharapkan bisa membantu rumah sakit yang ada di wilayah Malang Raya yang membutuhkan pasokan oksigen. Kebutuhan oksigen untuk rumah sakit, mayoritas menggunakan tabung ukuran besar. "Untuk silinder enam meter kubik, ini untuk layanan rumah sakit, silahkan. Saya rasa kami juga bisa tempatkan di sini untuk (iso tank) 20 ton," kata Khofifah. Khofifah meminta pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur untuk terus meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit guna pemenuhan kebutuhan oksigen. Hal tersebut dikarenakan armada yang dimiliki rumah sakit terbatas. "Jadi jangan menunggu oksigen habis baru berkomunikasi, hari ini harus sama-sama proaktif. Saya rasa, ini bagian dari yang bisa kita lakukan, bagaimana memberikan layanan terbaik bagi warga," katanya. Depo pengisian oksigen gratis di Bakorwil III Malang dibuka sejak pukul 09.00 hingga 21.30 WIB. Kapasitas oksigen yang disediakan per hari sebanyak 500 meter kubik untuk warga Malang Raya yakni Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu yang membutuhkan. Untuk mendapat layanan isi ulang oksigen gratis tersebut, pendaftaran dibuka secara daring melalui infocovid19.jatimprov.go.id. Syarat yang harus dipenuhi adalah membawa hasil positif tes usap antigen atau PCR terbaru dan membawa tabung oksigen berukuran satu meter kubik. Tercatat, di Provinsi Jawa Timur, secara keseluruhan ada 277.104 kasus konfirmasi positif COVID-19. Dari total tersebut, sebanyak 205.238 orang dilaporkan telah sembuh, 18.513 dinyatakan meninggal dunia, dan sisanya berada dalam perawatan. (mth)
POPULER
