DAERAH

Petani Songan-Bangli Berbagi Sayuran Gratis untuk Warga Kota Denpasar

Denpasar, FNN - Para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Sari Pertiwi Bukit Selat Desa Songan, Kabupaten Bangli, membagikan ratusan paket sayuran segar gratis, sebagai bentuk kepedulian para petani kepada warga Kota Denpasar yang terdampak pandemi COVID-19. "Ini menjadi momen bagi kami untuk berbagi. Kami menyisihkan sedikit hasil panen untuk dibagikan meringankan beban masyarakat di perkotaan," kata Ketua Kelompok Tani Sari Pertiwi Komang Sukarsana di sela-sela kegiatan berbagi sayuran gratis di Denpasar, Sabtu. Menurut Komang, saat pandemi seperti saat ini, krisis pangan justru terjadi di perkotaan. Beda halnya dengan masyarakat di pedesaan yang mayoritas masih memiliki lahan untuk ditanami sayur-sayuran dan bisa dikonsumsi sendiri. Kelompok tani yang berlokasi di Bukit Selat Desa Songan Kintamani, Bangli ini memiliki jumlah anggota sebanyak 22 orang dengan luas lahan 25 hektare. "Dalam kondisi pandemi ini, petani relatif bisa bertahan karena sayur-mayur ini selalu dibutuhkan dan permintaannya cukup bagus. Terlebih komoditas bawang merah yang memang tidak bisa tergantikan," ucap pria yang juga Founder Rumah Bawang Songan itu. Kegiatan berbagi paket sayuran gratis ini bukanlah kegiatan yang pertama kali. Sebelumnya dia melakukan kegiatan serupa di kawasan Ubud, Gianyar dan sekitarnya dengan membagikan sebanyak 150 paket sayuran gratis. "Melalui kegiatan seperti, kami juga ingin menunjukkan bahwa petani tidak hanya dikatakan bisa meminta bantuan dari pemerintah. Tetapi, dengan menyisihkan sedikit hasil panen, kami juga bisa berkontribusi dan bisa menginspirasi kelompok tani lainnya," katanya. Komang menambahkan, paket sayuran yang dibagikan di kawasan Sanur, Tanjung Bungkak dan seputaran Gatot Subroto Kota Denpasar itu merupakan paket lengkap. Hal itu karena dalam satu paket terdiri dari sayur sawi, buncis, labu siam, terong, cabai, bawang merah dan kopi Bali arabika. "Kami memang sengaja memilih komposisi seperti ini. Habis dibagikan, sayur sawi bisa dimasak langsung, tetapi kalau terong dan labu siam dapat disimpan. Masyarakat juga tidak perlu bingung lagi membeli bumbunya," ucap pria yang juga menjadi salah satu binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali itu. Dengan diberikan sayuran segar, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan waktu luang dan bisa memasak sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai selera masing-masing. (mth)

DKI Percepat Dosis Kedua untuk Ciptakan Kekebalan Komunal Secara Penuh

Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mempercepat pemberian dosis kedua vaksin untuk mempercepat pencapaian kekebalan komunal secara penuh di Ibu Kota. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam sebuah wawancara virtual, di Jakarta, Sabtu, menyebut bahwa percepatan dosis kedua yang saat ini sudah diberikan sebanyak 2,5 juta dosis, adalah untuk menciptakan kekebalan komunal (herd immunity) secara penuh. "Ya, kalau memang akhir Agustus sudah selesai (vaksinasi dosis pertama), tentu kami juga akan mengejar dosis dua. Di DKI, dosis satu sudah mencapai 7,4 juta dari yang ditargetkan 8,5 juta warga Jakarta. Jadi harusnya, secara umum paling tidak orang dewasa sudah hampir seluruhnya dapat vaksin," kata Riza. Meski demikian, Riza mengatakan setelah dilakukan vaksinasi secara penuh, pihaknya akan memikirkan untuk melakukan pelonggaran kegiatan di Jakarta dengan melihat data perkembangan yang ada. "Terkait apakah setelah itu [vaksinasi dosis satu rampung] ada pelonggaran, tentu syarat pelonggaran ada ketentuannya. Kita lihat nanti jumlah kasus aktifnya, penyebarannya, dan sebagainya. Angka kematian, angka kesembuhan dan berbagai faskes (fasilitas kesehatan) yang ada," ujar Riza. Riza menyebutkan bahwa pelonggaran itu akan dilaksanakan secara bertahap dengan syarat warga DKI Jakarta sudah divaksinasi dan memiliki kekebalan terhadap virus corona yang cukup. "Tentu, kita berharap kalau semuanya sudah divaksin kekebalan cukup baik, tentu semua berharap pelonggaran dimulai bertahap. Kita berdoa saja semua segera selesai dan kasusnya menurun dan ke depan, pelonggaran semakin dibuka, sehingga berbagai aktivitas bisa diberlakukan seperti sedia kala," ucap dia. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyatakan diri telah mencapai target vaksinasi sebesar 7,5 juta orang untuk dosis pertama sebelum Agustus 2021 sesuai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. "Kita lebih cepat satu bulan dari target yang sudah ditetapkan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun sasaran vaksinasi di DKI Jakarta mencapai 8,81 juta orang. Berdasarkan data corona.jakarta.go.id pada Sabtu (31/7) tercatat vaksinasi untuk dosis pertama diberikan kepada 7.507.340 orang atau 85,2 persen dari target 8,81 juta orang. Untuk vaksinasi dosis kedua mencapai 2.667.299 orang dan dosis ketiga khusus untuk tenaga kesehatan sebanyak 3.547 orang. Di sisi lain, Anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak sebelumnya menyebutkan kekebalan komunal (herd immunity) di Jakarta akan tercapai jika 100 persen populasi warga di Ibu Kota sudah tervaksin dan itu pun harus dengan vaksin dosis kedua. "Secara teoritis kekebalan itu baru sesuai harapan setelah suntikan kedua. Dan untuk herd immunity di Jakarta, harus semua atau sekiar 10 juta lebih warga yang tervaksin dosis kedua," kata Gilbert. Keharusan 100 persen ini, kata Gilbert, dikarenakan vaksin yang digunakan di Jakarta sebagian besar adalah Sinovac yang memiliki efikasi vaksin atau tingkat kemanjuran 51 persen. Perhitungan 70 persen target kekebalan komunal, menurut Gilbert yang juga merupakan epidemiolog dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini, adalah perhitungan dengan vaksin yang memiliki efikasi sebesar 90 persen atau lebih setelah suntikan kedua. "Jadi, tidak bisa hanya 8 juta atau 70 persen saja jika vaksin yang kita pakai berefikasi di bawah itu," tutur politisi PDIP ini.(mth)

BI Papua Kedepankan Penggunaan Uang Digital Hadapi PPKM

Jayapura, FNN - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua akan mengedepankan penggunaan uang digital dalam menghadapi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah setempat yang rencananya dilaksanakan pada Agustus 2021. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Naek Tigor Sinaga kepada ANTARA di Jayapura, Sabtu, mengatakan, khusus untuk di Bumi Cenderawasih, pihaknya akan lebih banyak mendorong transaksi digital selama penerapan PPKM. "Namun, kami akan tetap menyesuaikan dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kaitannya dengan PPKM ini khususnya di Papua," katanya. Menurut Tigor, untuk di Papua, pihaknya sudah siap dalam menghadapi penerapan PPKM ini mengingat kondisi pandemi telah berjalan kurang lebih satu tahun lebih. "AktiVitas perbankan tetap menjadi sektor prioritas baik di Papua khususnya maupun di Jakarta," ujarnya. Dia menjelaskan selain menjaga protokol kesehatan, teknologi QRIS yakni dengan uang digital menjadi jawaban di tengah pandemi. "Kami juga mendorong pengaktifan layanan ATM, dengan plavon yang lebih besar namun tetap disesuaikan dengan kartu ATM yang digunakan," katanya. Dia menambahkan dari sisi perbankan, masih sama seperti sebelumnya sehingga tidak ada hal-hal khusus yang perlu disiapkan dalam menghadapi PPKM pada Agustus 2021 di Papua. (mth)

Kasus Sembuh dari COVID-19 di Sulteng Cetak Rekor, Terbanyak di Poso

Palu, FNN - Pusat Data dan Informasi (Pusdatina) COVID-19 Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat penambahan kasus sembuh harian di Sulteng mencapai rekor tertinggi yaitu 426 orang. "Hari ini 426 pasien COVID-19 dinyatakan telah sembuh berdasarkan hasil tes usap sehingga secara secara kumulatif total pasien yang sembuh di Sulteng berjumlah 15.791 orang," katanya di Kota Palu, Jumat malam. Ia menerangkan pasien COVID-19 yang sembuh terbanyak berada di Kabupaten Poso yaitu 112 orang, disusul 82 orang di Sigi, 80 orang di Parigi Moutong (Parimo), 63 orang di Tolitoli, 58 orang di Banggai, 22 orang di Kota Palu, tujuh orang di Kabupaten Banggai Laut (Balut) dan dua orang di Buol. Mereka yang sudah sembuh telah diizinkan pulang, namun harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 secara ketat agar tidak kembali terpapar. Sementara itu 643 orang terkonfirmasi positif COVID-19 hari ini meliputi 156 orang di Palu, 94 orang di Poso, 84 orang di Tolitoli, 82 orang di Banggai, 53 orang di Tojo Una-Una (Touna), 44 orang di Morowali, 40 orang di Morowali Utara, 35 orang di Sigi. Selanjutnya, 24 orang di Donggala, 10 orang di Parimo dan Buol, delapan orang di Banggai Laut dan tiga orang di Banggai Kepulauan. Secara kumulatif, ia mengatakan total pasien yang terkonfirmasi COVID-19 sampai saat ini berjumlah 22.403 orang. Selain itu, Haris mengatakan 25 pasien COVID-19 masing-masing sembilan orang di Parimo, lima orang di Poso, empat orang di Banggai, tiga orang di Tolitoli, dua orang di Morowali dan Palu dinyatakan meninggal dunia hari ini. "Sehingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia sampai saat ini berjumlah 595 orang. Adapun 5.992 pasien COVID-19 saat ini menjalani karantina secara mandiri maupun di pusat pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah setempat. Mari kita doakan agar mereka semua sembuh," ucapnya. Ia meminta masyarakat mendukung tim pengawas dinas kesehatan kabupaten dan kota di Sulteng yang melakukan penelusuran terhadap orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19. Selain itu, warga diimbau menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 secara ketat. "Pencegahan yakni dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas di luar rumah. Langkah tersebut sangat penting dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19 di Sulteng," katanya. (mth)

Gubernur Apresiasi "Serbuan Vaksin" TNI AL di Pelabuhan Tanjungkalian

Mentok, Babel, FNN - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman memberikan apresiasi kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut setempat atas keberhasilan dalam menggelar "serbuan vaksin" COVID-19 di Pelabuhan Tanjungkalian, Mentok. "Kegiatan vaksinasi berjalan cukup rapi, teratur dan sesuai protokol kesehatan sehingga para peserta vaksin dari kelompok warga maritim terlayani dengan baik dan proses berjalan lancar," katanya saat mengunjungi Pelabuhan Tanjungkalian, Mentok, Jumat. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk warga pesisir dan para pekerja yang bergerak di bidang kemaritiman di lingkungan Pelabuhan Tanjungkalian Mentok tersebut, merupakan vaksinasi kedua yang dilaksanakan Pos Angkatan Laut Mentok jajaran Pangkalan TNI AL Babel bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, RSUD Sijiran Setason, dan puskesmas. Gubernur Erzaldi menyampaikan terima kasih kepada warga maritim yang antusias untuk melaksanakan vaksinasi terlebih kepada TNI AL Pangkalan Babel dan Dinas Kesehatan yang telah menyelenggarakan vaksinasi tahap dua tepat waktu sesuai ketentuan urutan yang mendaftar. Dalam kunjungan perdana di Bangka Barat, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Babel Kolonel (P) Fajar Hernawan mengatakan kegiatan "serbuan vaksinasi" masyarakat maritim sebagai tindak lanjut perintah KSAL Laksamana TNI Yudo Margono dalam rangka mempercepat program pemerintah terkait dengan vaksinasi COVID-19 guna memutus mata rantai penyebaran virus di daerah itu. "Kabupaten Bangka Barat masuk dalam PPKM level 4 tentunya hal ini menjadi perhatian kita bersama, kami mengimbau masyarakat di daerah ini, khususnya yang berada di Pelabuhan Tanjungkalian sebagai pintu masuk warga dari Palembang tetap patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M agar kembali ke zona hijau," kata dia. Ia menjelaskan pelaksanaan vaksinasi tahap dua yang digelar di Pelabuhan Tanjungkalian menggunakan vaksin Sinovac, diikuti warga berusia 18 tahun ke atas sebanyak 356 orang. Dalam "serbuan vaksinasi" tersebut, tim vaksinator didukung sebanyak empat orang dari Bidang Kesehatan Lanal Babel, yaitu satu dokter dan tiga tenaga kesehatan, sedangkan dari RSUD Sijiran Setason tujuh orang yang terdiri atas dua dokter dan lima tenaga kesehatan, sedangkan dari Puskesmas Mentok 11 orang terdiri atas satu dokter dan 10 tenaga kesehatan. Kegiatan yang digelar di kawasan Pelabuhan Tanjungkalian tersebut mendapatkan perhatian dan dikunjungi langsung Gubernur Babel, Kapolda, Danrem 045/Gaya, Danlanal, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat, Kepala KKP Pangkalpinang, dan sejumlah pejabat forkopimda setempat. (mth)

Kota Gorontalo Akan Terapkan PPKM Level 4

Gorontalo, fnn - Pemerintah Kota Gorontalo segera menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Kenaikan dari level 3 ke level 4 tersebut, hanya berselang tiga hari dari Instruksi Mendagri Nomor 26 tahun 2021. "Memang untuk Instruksi Mendagri No.26/2021 bahwa PPKM di Kota Gorontalo level 3. Namun, hingga kini kasus baru COVID-19 di kota sudah mencapai 37,13 orang per 100 ribu penduduk. Begitu juga dengan kematian meningkat tajam, rata-rata ada 7 orang perpekan," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman, saat rapat evaluasi Gubernur Gorontalo dengan unsur Forkopimda, wali kota, camat dan lurah yang berlangsung daring, Jumat. Menurutnya peningkatan ke level 4 patut diwaspadai oleh semua pihak. Indikator paling tinggi yakni kondisi rawat inap yang berada di level 4 yakni 37,4 orang per 100 ribu penduduk. Hal itu berarti ada 74 orang yang dirawat perpekan, jika total jumlah penduduk kota 200 ribu orang. Sementara itu, tingkat hunian rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Kota Gorontalo juga sudah berada di angka yang mengkhawatirkan. Di Rumah Sakit Aloei Sobe dari total 118 tempat tidur, sudah terisi 102 unit diantaranya. "Begitu juga di rumah sakit Otanaha. Dari total 37 tempat tidur, sudah 27 yang terisi atau 79,4 persen. Penting bagi kita mengaktifkan plan B, untuk penambahan gedung baru khusus penanganan COVID-19," ungkapnya. Wali Kota Gorontalo Marten Taha menilai aparaturnya sudah melaksanakan upaya-upaya preventif. Ia mengungkapkan, sejak Senin pekan ini pihaknya sudah mengambil langkah membuat posko di pasar. "Di pasar sudah ada posko, selain sosialisasi masker di situ juga kami gunakan untuk vaksinasi. Tempat-tempat makan masih buka, tapi sudah tidak melayani makan di tempat," katanya. Ia mengajak semua pihak untuk turun bersama melakukan pemantauan. Menurutnya, kerumunan dan penangan protokol kesehatan di Kota Gorontalo sudah terkendali. (mth)

Bali Klaim Vaksinasi COVID-19 Dosis Pertama Lampaui 100 Persen Target

Jakarta, FNN - Gubernur Bali Wayan Koster mengklaim suntikan vaksin COVID-19 dosis pertama telah mencapai 100 persen dari target sasaran penduduk yang divaksin. "Penduduk Bali itu mencapai 4,3 juta orang, sesuai target 70 persen yang divaksin tiga juta orang dan yang sudah divaksin suntik (dosis) pertama itu sudah melebihi tiga juta tepatnya 3.046.868 orang atau 101,7 persen," kata Wayan dalam keterangan video yang diterima, Jumat. Hal itu disampaikan Wayan Koster saat menyampaikan laporan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat koordinasi penanganan COVID-19 dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di Bali melaui konferensi video, Kamis (29/7). Wayan mengatakan target sasaran vaksinasi COVID-19 dosis pertama tersebut dapat terpenuhi karena sebagian penerimanya antara lain termasuk anak-anak berusia 12-17 tahun serta warga negara asing yang tinggal sementara atau menetap di Bali (ekspatriat). "Ini karena yang dimungkinkan yang divaksin itu adalah anak-anak usia 12-17 tahun. Kami juga melayani vaksinasi untuk warga luar Bali yang sedang berada di Bali, termasuk warga luar negeri yang memerlukan vaksin kami juga melayani," jelasnya. Untuk suntikan dosis kedua, Wayan mengatakan baru 807.838 orang di Bali yang mendapatkan vaksin COVID-19. Pemprov Bali akan mempercepat pelaksanaan vaksin dosis kedua tersebut. "Kami sudah melakukan vaksinasi untuk suntik (dosis) kedua sampai hari kemarin (Rabu, 28/7) itu sudah mencapai 807.838 orang atau hampir 27 persen. Kami sekarang melakukan percepatan vaksinasi tahap kedua ini," tambah Wayan. Wapres Ma’ruf mengapresiasi upaya penanangan COVID-19 di Bali, termasuk terkait pelaksanaan vaksinasi. Wapres meminta Pemprov Bali untuk terus meningkatkan penanganan COVID-19 di daerah tersebut, antara lain dengan meningkatkan pengetesan, mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan dan menyerap anggaran bantuan sosial (bansos) COVID-19 di daerah. "Secara umum langkah-langkah di Provinsi Bali sudah cukup bagus, baik di segi hulu, hilir dan juga penyerapan APBD, bansos dan juga BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro). Tetap kawal penyerapan anggaran kabupaten dan kota yang masih belum optimal," kata Wapres. (mth)

Penuhi Kebutuhan RSUD Nunukan Rencanakan Pasok Oksigen dari Malaysia

Nunukan, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) terpaksa merencanakan memasok kebutuhan oksigen dari Tawau, Malaysia, karena jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit tersebut terus meningkat. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Nunukan dr Ketut Karyawan di Nunukan, Kamis, membenarkan rencana mendatangkan kekurangan oksigen tersebut dari Malaysia. Ia memprediksi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit itu akan terus meningkat, sehingga solusi tepat dengan memasok oksigen dari negeri jiran. Saat ini, kata Ketut, jumlah pasien yang dirawat di RSUD Nunukan sebanyak 23 orang. Sementara ketersediaan oksigen semakin menipis. Ketut mengungkapkan kebutuhan oksigen untuk pasien COVID-19 yang diupayakan dari Kota Tarakan hanya diperoleh 20 tabung saja. Oleh karena itu, lanjutnya, perlu ada antisipasi lebih dini jika kasus COVID-19 meningkat, yakni dengan memasok oksigen sebanyak 100 tabung dari Malaysia. "Kita sudah komunikasikan dengan salah seorang pengusaha di Tawau (Malaysia) soal rencana mendatangkan oksigen itu," ujarnya melalui sambungan telepon seluler. Ia membeberkan bahwa oksigen yang akan didatangkan dari negara tetangga itu sedang dilengkapi dokumennya sebelum dibawa ke Kabupaten Nunukan. (mth)

Polisi Tegur 53.960 Pelanggar Prokes di Sumbar

Padang,, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat mencatat telah menegur 53.960 pelanggar protokol kesehatan (prokes) dalam sehari, pada Selasa (27/7). Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Satake Bayu di Padang, Rabu, mengatakan pelanggar ditegur karena tidak disiplin menerapkan aturan prokes dalam Operasi Yustisi yang dilakukan di 19 daerah di Sumatera Barat. Polres Bukittinggi menegur 46.668 orang yang diikuti Polresta Padang (1.145 orang), dan Polres Pesisir Selatan (1.024 orang) dalam sehari. "Kita mencoba persuasif melakukan pendekatan dan mengingatkan warga yang masih abai menerapkan protokol kesehatan. Selain penindakan kita selalu melakukan edukasi dan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan dalam masa pandemi ini," kata dia. Sementara untuk teguran tertulis, lanjutnya Polda Sumbar, mencatat ada 1. 341 teguran yang diberikan kepada para pelanggar. Polres Bukittinggi yang terbanyak mengeluarkan teguran tertulis, yakni sebanyak 361 lembar diikuti Polres Dharmasraya (280 lembar), dan Polres Pesisir Selatan (236 lembar). "Bagi yang kena teguran jika mengulang kembali maka akan diberikan sanksi berupa denda sesuai Perda Nomor 6 2020 tentang Adapatasi Kebiasaan Baru," kata dia. Bahkan, petugas dapat mengenakan pelanggar protokol kesehatan ini dalam kategori pelanggaran pidana dengan menggunakan UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. "Sanksi pidana pada aturan tersebut tertuang dalam pasal 14 dan pelanggar diancam pidana kurungan satu tahun atau denda Rp1 juta ," kata dia. Ia mengatakan sudah ada empat pelanggar yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum, yakni empat pengelola kafe, restoran, dan tempat hiburan di Kota Padang. "Selain itu ada dua pengelola yang diproses Polresta Padang, satu tersangka di Polres Bukittinggi dan Padang Panjang," kata dia. (mth)

Layanan Telemedisin untuk Warga Isoman Siap Diterapkan di Surabaya

Surabaya, FNN - Layanan telemedisin dari Kementerian Kesehatan untuk membantu penanganan para warga yang menjalani isolasi mandiri (isoman) karena terpapar COVID-19 siap diterapkan di Kota Surabaya, Jawa Timur. "Kami meminta metodenya disederhanakan, sehingga warga isoman dapat mengakses layanan telemedisin. Apalagi sebagian besar yang isoman itu ada di kampung-kampung," kata Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat pimpin rapat koordinasi daring penanganan COVID-19 di Surabaya, Selasa. Adapun layanan telemedisin yang diberikan berupa konsultasi dengan dokter, bantuan ambulans, kunjungan ke rumah oleh tim medis, layanan pengantaran obat gratis ke lokasi pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di rumah. Menurut Armuji, Kemenkes memperluas jangkauan penggunaan layanan telemedicine di lingkungan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Namun, lanjut dia, penggunaannya baru menjangkau skala perkotaan. Layanan telemedicine ini sebelumnya diujicobakan di DKI Jakarta kemudian diperluas sehingga mencakup wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Selain Jabodetabek, kini penggunaan layanan telemedicine ini diperluas lagi di Karawang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Denpasar. Ada 11 platform telemedicine di Indonesia yang bekerja sama dengan Kemenkes antara lain Halodoc, YesDok, Alodokter, Klik Dokter, SehatQ, Good Doctor, Klinikgo, Link Sehat, Milvik, Prosehat, dan Getwell. Rapat koordinasi daring penanganan COVID-19 itu dipimpin Wawali Armuji dengan dihadiri pihak Kementrian Kesehatan, Asosiasi Telemedicine Indonesia, Dekan Fakultas Kedokteran se-Surabaya dan Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya. Saat memimpin rakor itu, Armuji sempat meminta penjelasan terkait dengan mekanisme dan tata cara mengakses obat-obatan yang disediakan oleh Kemenkes melalui platform telemedisin. "Warga kami cukup banyak yang isolasi mandiri sehingga pelayanan kesehatan terhadap warga harus dioptimalkan salah satunya dengan mengirimkan obat-obatan," ujarnya. Saat ini, lanjut dia, Pemkot Surabaya sedang mempersiapkan rumah sehat yang tersebar di 154 kelurahan dengan menggunakan gedung-gedung sekolah dasar dan aset pemerintah. Ia berharap rumah sehat tersebut dapat disinergikan dengan program Kemenkes. "Jadi pemkot menyiapkan rumah sehat dan Kemenkes bisa membantu pasokan obat-obat maupun layanan konsultasi melalui platform telemedisin," katanya Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (Surkarkes) Kemenkes Imran Pambudi menyampaikan untuk mengakses fasilitas telemedisin dan paket obat-obatan harus melaporkan hasil tes usap PCR atau tes cepat antigen ke Database Kemenkes dengan Sistem New All Record (NAR). (mth)