DAERAH
Dinkes Sulsel: Stok Obat untuk Pasien COVID-19 Terbatas
Makassar, FNN - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan mengemukakan stok obat untuk pasien COVID-19 di daerah itu terbatas. "Obat-obatan tersedia dengan status terbatas. Jadi kami berasumsi bahwa kemungkinan ketersediaan obat di tingkat pusat juga sedang minim," kata Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Sulsel, Dra Fithriyani Apt di Makassar, Kamis. Apalagi baru-baru ini pengiriman obat COVID-19 jenis oseltamivir hanya dipenuhi 30 persen oleh pusat dari 100 ribu tablet permintaan Dinkes Sulsel. Padahal sebelumnya, pemenuhan obat dari permintaan tidak pernah kurang dari 50 persen. Menurutnya, pemenuhan obat-obatan pernah terkendali pada akhir 2020 saat kasus melandai. Namun keterbatasan yang terjadi saat ini, bisa jadi dipengaruhi peningkatan kasus yang menanjak tajam, sehingga diperkirakan industri obat kewalahan berproduksi. "Mungkin karena ketersediaan bahan baku, jadi banyak hal yang terkait. Jika dulu daerah minta 1.000, maka langsung diiyakan tetapi sekarang kita liat dulu status wilayahnya," ujarnya. Meski demikian, Fitri menegaskan bahwa ketersediaan obat bagi pasien COVID-19 tidak pernah kosong, namun diakui bahwa memang terbatas sehingga distribusi obat dilakukan secara hati-hati. Selain itu, ia pula memastikan bahwa gudang farmasi milik Pemprov Sulsel tetap menyiapkan buffer stock atau cadangan obat. Ini untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus secara drastis pada suatu daerah di Sulsel. "Kita tidak bisa kosong (stok obat) tetapi sekarang memang hati-hati mengirimkan ke daerah. Jika ada permintaan masuk, kita cek kembali seperti apa kasus COVID-19 di daerah tersebut. Karena pembagiannya harus merata sesuai status daerah terhadap penularan virus corona," urainya. Fitri menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada obat COVID-19, namun para ahli penyakit paru menyarankan empat jenis obat yang bisa digunakan untuk pengobatan yakni oseltamivir, favipiravir, azithromycin dan remdesivir. Adapun ketersediaan stok obat COVID-19 di Sulsel hingga Rabu yakni oseltamivir 6.740 tablet, favipiravir 19.950 tablet, azithromycin 11.905 tablet dan remdesivir 1.690 tablet. "Yang utama dan rutin ada empat jenis. Kalau vitamin lumayan banyak, karena bukan cuma pasien COVID-19 yang butuh tetapi kita juga para petugas. Jumlahnya sebanyak 1.474.000 tablet. Terkait keterbatasan obat tersebut, Dinkes Sulsel juga turun langsung ke pihak distribusi obat untuk mencek langsung ketersediaannya. Maka didapati stok obat milik Kimia Farma dan Biofarama di lapangan juga sudah menipis. "Kalau distributor sudah ada inden (daftar tunggu) karena memang sebelum habis, mereka juga langsung minta. Kita kan punya sistem aplikasi yang mengintegrasikan obat yang tersedia dan keluar," ujarnya. (mth)
Pemkot Makassar Jadikan RSUD Daya untuk Rumah Sakit COVID-19
Makassar, FNN - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Makassar sebagai rumah sakit untuk menangani pasien COVID-19 di tengah melonjaknya kasus virus Corona baru itu. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di Makassar, Rabu, mengatakan, melonjaknya kasus harian COVID-19 selama beberapa pekan terakhir ini menjadi perhatian serius dirinya dalam mengendalikan laju penularannya tersebut. "Semua upaya akan kita tempuh dan sekarang RSUD Daya juga akan kita tingkatkan fasilitasnya," ujarnya. Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, salah satu upaya yang dilakukannya dalam mengatasi lonjakan kasus dengan menambah ketersediaan tempat tidur atau bed occupation rate (BOR) untuk perawatan pasien COVID-19. Dia menyatakan, ketersediaan tempat tidur menjadi hal penting yang harus dilakukan secara cepat karena data peningkatan kasus yang setiap harinya juga semakin tinggi. Selain ketersediaan tempat tidur, dirinya juga sudah memfungsikan KM Umsini sebagai tempat isolasi apung terpadu bagi warga yang suspek COVID-19, namun bergejala ringan. "Saya ingin meningkatkan kapasitas ketersediaan ruang tempat tidur BOR rumah sakit daya ini, untuk perawatan pasien covid, saya akan menambah sekitar 150 sampai 180-an tempat tidur," katanya. Walaupun demikian,kata Danny pihak rumah sakit tetap memaksimalkan perawatan bagi pasien biasa di rumah sakit tersebut. "Tetap, perawatan normal kita maksimalkan berjalan seperti biasa, tetapi khusus lantai tiga dan empat, kita gunakan sebagai tempat perawatan pasien COVID-19. Karena ruang covid yang berfungsi sekarang itu di lantai tiga dan empat yang selama ini memang digunakan merawat pasien Covid," terangnya. (mth)
Akademisi Uncen: Masyarakat Adat Adalah Mitra Strategis Pemerintah
Jakarta, FNN - Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Marinus Yaung menyatakan bahwa masyarakat adat adalah mitra strategis pemerintah dalam membuat kebijakan, khususnya terkait pembangunan. “Sebagai mitra strategis pemerintah, masyarakat adat dapat memastikan pembangunan sampai ke setiap pelosok negeri,” kata Marinus Yaung ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Rabu. Menurut Marinus, masyarakat adat memiliki konsep-konsep dan kearifan-kearifan lokal yang dapat mereka kombinasikan dengan tujuan pemerintah untuk membangun suatu wilayah. Apabila pemerintah melakukan pembangunan yang sesuai dengan konsep dan kearifan lokal, maka akan terbangun keselarasan antara penduduk lokal dengan pemerintah pusat. “Masyarakat adat sebenarnya merupakan fondasi utama dari pembangunan bangsa Indonesia,” tutur pengamat sosial dan politik tersebut. Oleh karena itu, tutur Marinus, negara tidak boleh mengabaikan adat sebagai mitra dalam pembangunan. Tanpa melibatkan masyarakat adat, pemerintah akan kesulitan merumuskan kebijakan atau pembangunan yang dapat menyentuh akar pribadi masyarakat di lapangan. Marinus juga mengaitkan penjelasannya dengan perubahan kedua Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua yang akan diimplementasikan selama 20 tahun ke depan. Ia menyatakan harapan agar pemerintah turut melibatkan masyarakat adat Papua dalam pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3). “Masyarakat adat Papua dapat memberi masukan berupa strategi terbaik untuk membangun Papua,” katanya. Ia yakin bahwa membuka dialog dengan masyarakat adat dapat membantu pemerintah untuk melakukan akselerasi pembangunan di wilayah-wilayah yang menjadi target untuk dikembangkan. Membuka ruang dialog kepada masyarakat adat juga dapat menciptakan keselarasan antara penduduk lokal dengan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. “Kendala yang dihadapi oleh UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, red) adalah kurangnya ruang dialog dengan masyarakat adat,” ucapnya. UP4B merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pada tahun 2011, era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan tujuan mengawal akselerasi pembangunan di Papua. Menurut Marinus, kurangnya ruang untuk melakukan dialog mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang disusun oleh UP4B kurang efektif dan perlu peningkatan guna merangkul kepentingan-kepentingan penduduk lokal Papua. “Mari belajar dari masa lalu untuk menjadi lebih baik,” kata Marinus Yaung. (mth)
Perpanjangan PPKM di Surabaya Diharapkan Tetap Ada Kelonggaran
Surabaya, FNN - Legislator berharap perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 untuk periode 3-9 Agustus 2021 di Kota Surabaya, Jatim, tetap ada kelonggaran bagi aktivitas perdagangan usaha kecil. "Sudah banyak masyarakat yang menjerit karena kondisi ini. Meski sudah mendapatkan bantuan sosial tunai dan sembako," kata anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Akmarawita Kadir di Surabaya, Selasa. Menurut dia, PPKM masih diperlukan mengingat bed occupancy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit Surabaya masih tinggi. Selain itu juga ketersediaan tempat tidur di ruang ICU juga belum turun. "Meski angka pasien yang terpapar COVID-19 sudah mulai turun, namun menurut saya PPKM masih diperlukan," ujarnya. Akmarawita yang juga berprofesi dokter ini mengatakan yang patut menjadi perhatian utama saat ini adalah disiplin akan protokol kesehatan 5 M yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. "Protokol kesehatan 5 M itu kuncinya untuk memutus penularan COVID-19," katanya. Selain itu, Akmarawita juga menekankan pengawasan terhadap usaha-usaha kecil tersebut. "Kalau warung makan atau warkop misalnya, tetap harus dipantau jumlah pengunjungnya. Jangan sampai menimbulkan kerumunan," katanya. Presiden RI Joko Widodo dalam pernyataan yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (2/8) malam mengatakan, dengan mempertimbangkan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM level 4 dari tanggal 3-9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten kota tertentu dengan penyesuaian pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) kepada kepala daerah terkait perpanjangan PPKM Level 4, khususnya untuk daerah-daerah yang masuk level 3 dan level 4 tidak banyak yang berubah. Kegiatan non esensial masih diwajibkan berlangsung secara virtual, sementara aktivitas esensial diperbolehkan beroperasi sampai 50 persen dari kapasitas normal. Kemudian, kegiatan pada sektor kritikal diperbolehkan berlangsung secara langsung/tatap muka 100 persen, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (sws)
Pemkab Agam Sediakan Kolam Percontohan Budidayakan Ikan
Lubuk Basung, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam, Sumatera Barat menyediakan kolam percontohan sekitar satu hektare di Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjungraya untuk pengalihan budidaya ikan air tawar dari Danau Maninjau ke daratan. Pelaksana Tugas Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP) Agam, Edi Natrial di Lubukbasung, Senin, mengatakan lahan itu milik Kelompok Tani Ujung Pandan Nagari Duo Koto, Kecamatan Tanjungraya. "Lahan itu telah bersertifikat dan kelompok tani siap untuk dijadikan sebagai kolam percontohan ikan air tenang," katanya. Ia mengatakan, lahan itu merupakan permintaan Kementerian Kelautan Perikanan melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam, Jambi ke DPKP Agam. Setelah dilakukan koordinasi dengan kelompok, tambahnya DPKP Agam mendapatkan lahan yang coccok dijadikan sebagai lahan percontohan dan kelompok bersedia. Namun dengan kondisi anggaran Kementrian Kelautan dan Perikanan mengalami rekofusing, maka program tersebut ditunda pada 2022. "Kolam percontohan itu ditunda pada 2022 dan ini informasi yang saya peroleh dari pihak BPBAT Sungai Galam, Jambi," katanya. Ia menambahkan, lahan itu akan dijadikan sebagai kolam percontohan bagi petani untuk cara budidaya ikan di kolam air tenang. Keberadaan kolam itu untuk pengalihan budidaya ikan di keramba jaring apung Danau Maninjau ke daratan. Ini dalam rangka mendukung revitalisasi atau pemulihan danau dari pencemaran limbah pakan ikan. "Kolam percontohan itu merupakan salah satu program dalam mendukung revitalisasi danau," katanya. (mth)
Polda Maluku Tempatkan Personel di Zona Merah COVID-19 Terapkan PPKM
Ternate, FNN - Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) akan menempatkan personelnya di kawasan zona merah COVID-19 yang harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan intensif melaksanakan patroli skala besar menindaklanjuti Instruksi Mendagri. "Di wilayah Kota Ternate sendiri, masih terdapat zona merah ditingkat PPKM Mikro skala kelurahan, yakni Kelurahan Kalumata, Kalumpang dan Siko, Sementara itu zona orange masih 43 kelurahan dan kuning 12 kelurahan dari 78 kelurahan yang ada, yang akan Ternate akan terus dikontrol terutama dalam berdisiplin menerapkan protokol kesehatan," kata Karo Ops Polda Malut, Kombes Pol Juwari di Ternate, Minggu. Karo Ops menyatakan, hal tersebut menindaklanjuti perintah Kapolda Maluku Utara terkait implementasi Inmendagri Nomor 25 dan 26 Tahun 2021, akan dibangun Posko di pasar-pasar yang ada di Ternate, yakni Posko Pasar Higienis, Pasar Gamalama, Pasar Kota Baru dan Bastiong. Dia mengatakan, bahwa ini merupakan antisipasi penyebaran COVID-19 yang ada di Malut umumnya dan di Ternate dalam hal ini membantu Polres Ternate. "Dari tiga zona merah ini harus terus dikontrol terkait penerapan protokol kesehatannya disamping pembagian bansos dan masker," ujarnya. Adapun tugas dari Posko tersebut untuk menyaring dan membatasi jumlah pengunjung yang berada dalam pasar serta melakukan giat patroli dan penertiban Protokol Kesehatan didalam dan diarea sekitar Pasar yang menjadi pusat keramaian. Polda Maluku Utara terus berupaya dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19, berkaitan dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 25 dan 26 Tahun 2021 tentang Penerapan PPKM Level 4 sampai dengan Level 1. Oleh karenanya, Polda Malut mengerahkan Satgas yang tergabung dalam Ops Aman Nusa II untuk melaksanakan Patroli Skala besar di Kota Ternate. Sementara itu, Kabidhumas Polda Malut, Kombes Pol Adip Rojikan, yang hadir dalam apel pengarahan Patroli Skala Besar tersebut menambahkan, berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan oleh jajaran kepolisian dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19. "Semoga dengan Patroli dan upaya lain yang akan kita laksanakan dapat berjalan lancar serta dapat dipatuhi oleh seluruh masyarakat untuk kebaikan kita bersama," ujarnya. (mth)
Pemkab Bogor Serap Ide Mahasiswa untuk Pemulihan Ekonomi
Cibinong, Bogor, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat menyerap ide-ide mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan untuk merancang strategi pemulihan ekonomi imbas pandemi. "Pandemi ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri, tapi juga diperlukan sinergitas dan kolaborasi, sehingga pada hari ini kita berdiskusi di sini sebagai ikhtiar keluar dari pandemi," ungkap Anggota Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, Saepudin Muhtar dalam diskusi "Terobosan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Ekonomi" secara virtual, Minggu (1/8). Pria yang akrab disapa Gus Udin itu menyebutkan, pandemi COVID-19 berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bogor dari 9,06 persen pada 2019 menjadi 14,29 persen pada tahun 2020. Kemudian, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi menjadi -1,77 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 5,85 persen. "Saatnya kita sinergi dan kolaborasi hadapi pandemi, pemulihan ekonomi dan sektor lainnya," kata Gus Udin. Menurut dia, Pemkab Bogor telah membuat konsep strategi dasar pemulihan ekonomi, yakni melalui tiga tahapan, mulai dari penyelamatan, pemulihan, dan normalisasi. Langkah penyelamatan dilakukan terhadap tenaga kerja dan usaha ekonomi di berbagai sektor yang terdampak pandemi. Kemudian, tahap pemulihan ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbagai sektor serta penyerapan tenaga kerja. Pada tahap normalisasi, tinggal melanjutkan program pemulihan sektor ekonomi secara normal. Sementara, Ketua Himpunan Mahasiswa Bogor (Himabo) Jakarta, Mahdi Munif mengusulkan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai langkah awal pemulihan perekonomian. "Memberdayakan UMKM secara tepat sasaran untuk yang terdampak, serta membuat creative center untuk menampung aspirasi mahasiswa dan masyarakat untuk disalurkan ke pemerintah satu pintu," kata Mahdi. Diskusi tersebut dihadiri pula oleh organisasi kemahasiswaan lainnya, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bogor, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bogor, Ikatan Mahasiswa Bogor (Ikmabo), Pamoraya, dan Kabekraf. (mth)
DPRD Bali Dorong Unit Sipadu Produksi Pupuk Organik Bersertifikat
Denpasar, FNN - Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry mendorong gabungan kelompok tani yang telah menerima bantuan program Sistem Pertanian Terpadu (Sipadu) untuk memproduksi pupuk organik bersertifikasi, sehingga bisa lebih meningkatkan pendapatan yang diperoleh. "Setelah kami cek ke lapangan terhadap beberapa unit Sipadu atau yang sebelumnya dikenal dengan Simantri, mereka yang masih jalan itu membutuhkan pendampingan produksi pupuk agar bersertifikasi," kata Sugawa Korry di Denpasar, Minggu. Sugawa Korry yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bali itu mengatakan juga sudah membentuk tim untuk memberikan pendampingan. Tim tersebut saat ini juga sedang melakukan kajian dan merumuskan terkait dengan pendampingan produksi pupuk organik kepada unit penerima Sipadu, di samping kajiannya nanti juga akan dibahas dalam webinar. Simantri atau Sipadu merupakan salah satu program unggulan Pemprov Bali yang digagas oleh Made Mangku Pastika (Gubernur Bali periode 2008-2018) dan telah terbentuk sebanyak 752 unit di berbagai kabupaten/kota di Bali. Tujuan pembentukan Simantri saat itu untuk menjadikan Bali sebagai Pulau Organik dan memberikan pendapatan tambahan bagi petani. Selain mendapatkan hasil dari anakan sapi, juga dari pengolahan kotoran dan urine sapi menjadi pupuk, biogas dan biourine. "Produksi pupuk organik belum bisa maksimal terserap karena hasil produksi Simantri banyak yang belum tersertifikasi. Melalui APBD Bali, juga akan didorong anggaran untuk program subsidi pupuk sehingga bisa menyerap pupuk produksi Simantri," ucapnya. Selain persoalan sertifikasi pupuk organik, penerima program Simantri pun membutuhkan pendampingan pembuatan pakan alternatif terutama pada musim kemarau dan masalah ketersediaan air di musim kemarau. "Kita harus bersinergi untuk membangun sektor pertanian, jangan memandang warna, kelompok atau golongan. Komitmen membangun sektor pertanian di Bali sudah menjadi keharusan," ujarnya. Menurut Sugawa Korry, dengan kondisi pandemi COVID-19 saat ini, maka struktur ekonomi Bali harus bertransformasi menuju keseimbangan baru antara sektor primer, sekunder dan tersier dengan pendekatan teknologi informasi. Terlebih secara faktual, lanjut dia, sebanyak 34 persen tenaga kerja masih tergantung di sektor pertanian. Kepemilikan lahan yang rendah hanya bisa didorong melalui kemajuan teknologi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani. "Peran pemerintah sangat menentukan untuk mewujudkan komitmen tersebut," katanya. Sementara itu salah satu pendiri dan pengurus Koperasi Mahesa Agro Wisata, Agus Maha Usadha mengatakan terkait dengan sertifikasi pupuk organik Simantri, nantinya juga bisa disinergikan dengan Koperasi Mahesa Agro Wisata yang telah dibentuknya bersama sejumlah tokoh-tokoh Bali itu. "Dari hasil diskusi-diskusi yang kami lakukan melalui grup WA Kita Cinta Pertanian dengan berbagai tokoh pertanian di Tanah Air, maka untuk program-program peningkatan inovasi Simantri juga bisa diperluas dengan peternakan-peternakan baru," ucapnya. Sedangkan terkait dengan tata niaganya haruslah dibarengi dengan komitmen dan regulasi untuk menjaga peternakan sapi Bali. )mth)
DKI Larang Kerumunan Perayaan 17 Agustus Meski Kasus COVID-19 Turun
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi kegiatan dan melarang kerumunan massa saat peringatan HUT Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, meskipun kasus positif COVID-19 mulai menurun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan sama seperti hari besar keagamaan sebelumnya, peringatan 17 Agustus mendatang tidak dirayakan dengan aktivitas keramaian termasuk acara perlombaan yang mengundang kerumunan. "17 (Agustus)-an kita lakukan seperti kemarin kita merayakan peringatan-peringatan hari besar. Saat ini kita masih belum bisa menyelenggarakan aktivitas kerumunan apa pun," kata Anies di Jakarta, Minggu. Anies mengatakan keputusan ini merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta yang masih menjaga kurva landai kasus aktif di Ibu Kota meskipun trennya sudah jauh menurun dibandingkan dua pekan lalu. Berdasarkan situs resmi corona.jakarta.go.id yang dikutip 1 Agustus 2021, saat ini kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta sebanyak 17.850 kasus. Jumlah ini turun signifikan dibandingkan pada 16 Juli lalu, kasus aktif COVID-19 mencapai 113 ribu kasus. Penurunan jumlah kasus ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dari unsur Pemprov DKI Jakarta, TNI, Polri, serta masyarakat yang mendukung Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 4 selama Juli lalu. "Ini bukti konkret bahwa pembatasan mobilitas yang dikerjakan kemarin efektif. Mari kita teruskan. Saya mengajak semua untuk jangan kendor. Ini belum selesai," ujar Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mewanti-wanti agar masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk tidak lengah dan tidak kendor dalam membatasi mobilitas. (mth)
Petani Songan-Bangli Berbagi Sayuran Gratis untuk Warga Kota Denpasar
Denpasar, FNN - Para petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Sari Pertiwi Bukit Selat Desa Songan, Kabupaten Bangli, membagikan ratusan paket sayuran segar gratis, sebagai bentuk kepedulian para petani kepada warga Kota Denpasar yang terdampak pandemi COVID-19. "Ini menjadi momen bagi kami untuk berbagi. Kami menyisihkan sedikit hasil panen untuk dibagikan meringankan beban masyarakat di perkotaan," kata Ketua Kelompok Tani Sari Pertiwi Komang Sukarsana di sela-sela kegiatan berbagi sayuran gratis di Denpasar, Sabtu. Menurut Komang, saat pandemi seperti saat ini, krisis pangan justru terjadi di perkotaan. Beda halnya dengan masyarakat di pedesaan yang mayoritas masih memiliki lahan untuk ditanami sayur-sayuran dan bisa dikonsumsi sendiri. Kelompok tani yang berlokasi di Bukit Selat Desa Songan Kintamani, Bangli ini memiliki jumlah anggota sebanyak 22 orang dengan luas lahan 25 hektare. "Dalam kondisi pandemi ini, petani relatif bisa bertahan karena sayur-mayur ini selalu dibutuhkan dan permintaannya cukup bagus. Terlebih komoditas bawang merah yang memang tidak bisa tergantikan," ucap pria yang juga Founder Rumah Bawang Songan itu. Kegiatan berbagi paket sayuran gratis ini bukanlah kegiatan yang pertama kali. Sebelumnya dia melakukan kegiatan serupa di kawasan Ubud, Gianyar dan sekitarnya dengan membagikan sebanyak 150 paket sayuran gratis. "Melalui kegiatan seperti, kami juga ingin menunjukkan bahwa petani tidak hanya dikatakan bisa meminta bantuan dari pemerintah. Tetapi, dengan menyisihkan sedikit hasil panen, kami juga bisa berkontribusi dan bisa menginspirasi kelompok tani lainnya," katanya. Komang menambahkan, paket sayuran yang dibagikan di kawasan Sanur, Tanjung Bungkak dan seputaran Gatot Subroto Kota Denpasar itu merupakan paket lengkap. Hal itu karena dalam satu paket terdiri dari sayur sawi, buncis, labu siam, terong, cabai, bawang merah dan kopi Bali arabika. "Kami memang sengaja memilih komposisi seperti ini. Habis dibagikan, sayur sawi bisa dimasak langsung, tetapi kalau terong dan labu siam dapat disimpan. Masyarakat juga tidak perlu bingung lagi membeli bumbunya," ucap pria yang juga menjadi salah satu binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali itu. Dengan diberikan sayuran segar, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan waktu luang dan bisa memasak sesuai dengan yang dibutuhkan dan sesuai selera masing-masing. (mth)
POPULER
