DAERAH
Gubernur Sumbar Serahkan Mobil Dinas Baru Kepada Satuan Tugas Corona
Padang, FNN - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi akhirnya tidak kuat menahan kritik terkait pengadaan mobil dinas pada saat pandemi. Akhirnya mobil dinas yang baru dibeli tersebut diserahkan untuk operasional Satgas Covid-19. Mahyendi memutuskan memakai mobil pribadi. Pengadaan mobil dinas tersebut menuai kritik dari sejumlah partai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, sejumlah tokoh masyarakat dan juga sejumlah lebaga swadaya masyarakat (LSM). "Mencermati isu mobil dinas dalam dua hari ini, saya atas nama pribadi dan pemerintah terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak karena telah menimbulkan keresahan dan jadi pembicaraan publik," kata Mahyeldi di Padang, Kamis, 19 Agustus 2021. Pembelian mobil dinas baru tersebut sudah dianggarkan sejak 2020, sebelum ia terpilih menjadi Gubernur Sumbar yang diusulkan oleh DPRD Sumbar. Pembeliannya sudah sesuai prosedur dan mekanisme di pemerintahan. Selain itu mobil dinas yang lama beberapa kali mengalami kerusakan teknis sehingga menghambat mobilisasi pelayanan ke daerah. Sementara waktu, ia dipinjamkan mobil oleh salah satu kepala dinas dengan harapan pelayanan kepada masyarakat tetap terlaksana. Mahyeldi memaparkan, mobil dinas baru jenis SUV Pajero Sport Dakar 4x4 tersebut disediakan oleh bagian rumah tangga. Kendaraan tersebut sudah dipakai sejak satu bulan yang lalu untuk kegiatan ke daerah dalam rangka koordinasi penanggulangan Covid-19 karena empat daerah di Sumbar masuk PPKM level 4. "Bahkan dalam proses pembelian mobil dimaksud dapat dilakukan penghematan anggaran hingga 40 persen dari pagu yang ada," katanya sebagaimana dikutif dari Antara. Guna mempertegas komitmen penanganan covid-19 dan bukti kepedulian kepada masyarakat, maka saya sudah instruksikan kepada SKPD terkait supaya melakukan pengalihan fungsi mobil dinas gubernur menjadi mobil operasional penanganan Covid-19. Ia juga meminta agar segera melelang mobil dinas yang lama sehingga dananya bisa dialokasikan untuk penanggulangan Covid-19. Ia menegaskan, selaku kader PKS sejak menjadi anggota DPRD, Wakil Wali Kota, Wali Kota, dan Gubernur akan selalu terdepan dalam memberikan keteladanan dan pelayanan kepada masyarakat. "Arahan dari Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf al Jufri, maka sementara waktu dirinya akan menggunakan mobil pribadi untuk kebutuhan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya. "PKS telah mewakafkan saya melayani rakyat. Jadi saya akan terus berkomitmen melayani rakyat sebaik-baiknya," katanya. Sementara itu, Kepala Biro Umum Pemprov Sumbar Rosail Akhyari menyampaikan dalam menunjang operasional gubernur sesuai aturan yang ada pihaknya menyediakan dua jenis kendaraan dinas, yaitu jenis sedan dan jeep. Ia menyampaikan, pembelian mobil dinas baru adalah bagian tidak terpisahkan dari penanggulangan Covid-19. Sebab, gubernur memiliki tugas menyelesaikan urusan lintas kabupaten dan kota termasuk penanganan corona, sehingga dituntut memiliki mobilitas tinggi. (MD).
Bengkulu Bersiap Ekspor 33 Ton Karet Olahan ke Amerika
Bengkulu, FNN - Kantor Karantina Pertanian Bengkulu saat ini sedang mempersiapkan sebanyak 33,28 ton karet olahan jenis SIR 20 senilai Rp11,5 miliar untuk diekspor ke Amerika Serikat. Kepala Karantina Pertanian Bengkulu Bukhari di Bengkulu, Kamis mengatakan permintaan luar negeri itu akan disediakan oleh PT Batanghari Bumi Pratama (BPP) yang merupakan salah satu pabrik pengolahan karet terbesar di Provinsi Bengkulu. Pihaknya, kata Bukhari, telah melakukan supervisi sekaligus koordinasi dengan perusahaan pengolahan karet yang berada di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu untuk memastikan agar permintaan luar negeri itu dipersiapkan dengan baik. "Kami lakukan supervisi atas permintaan 33,28 ton komoditas karet olahan ke PT. BPP. Ini juga sekaligus melihat kesiapan rencana ekspor karet olahan jenis SIR 20 senilai Rp11,5 miliar agar komoditas karet ini memiliki cakupan yang layak," kata Bukhari. Bukhari meyakini permintaan ekspor karet olahan dari negeri paman sam tersebut mampu dipenuhi, mengingat PT. BPP yang menyanggupi permintaan itu telah ditetapkan sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT). Dengan begitu, perusahaan itu diyakini mampu melakukan tindakan karantina perlakuan dengan fumigasi terhadap media pembawa yakni kemasan kayu yang digunakan sebagai kemasan karet yang akan diekspor. "Fumigasi ini dilakukan sesuai standar konvensi perlindungan tanaman internasional agar kemasan kayu terbebas dari organisme pengganggu tumbuhan yang dapat terbawa selama distribusinya ke negara tujuan," jelasnya. Menurutnya, meski saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, geliat ekspor komoditas pertanian dan perkebunan Bengkulu tetap menunjukkan tren positif. Tidak hanya itu, permintaan dunia akan bahan baku industri dari Provinsi Bengkulu, salah satunya komoditas karet tetap dapat dipenuhi oleh para pengusaha di Bengkulu. "Ini salah satu langkah untuk mengoptimalkan gerakan tiga kali ekspor atau gratieks yang digagas Kementerian Pertanian di Provinsi Bengkulu meski saat ini masih dalam kondisi pandemi," katanya. Data pusat informasi kekarantinaan menyebut selama tahun 2020, terdapat beberapa negara yang menjadi tujuan ekspor karet asal Bengkulu yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Tiongkok, Kanada dan Malaysia. Nilainya ekspor ini pun tercatat cukup besar yaitu mendekati angka Rp77 miliar dengan volume sebanyak 6.500 ton dan frekuensi tidak kurang dari 50 kali. Sebelumnya, pada Februari 2021 lalu, sebanyak 100,8 ton karet asal Bengkulu diekspor ke Durban, Afrika Selatan setelah resmi mendapat sertifikasi layak dari Karantina Pertanian Bengkulu. (mth)
DKI Genjot Transformasi Digital Dongkrak Pendapatan Daerah
Jakarta, FNN - Pemprov DKI Jakarta menggenjot optimalisasi transformasi digital dari sistem pembayaran, pelayanan, hingga pengawasan untuk mendongkrak pendapatan daerah yang sempat merosot pada 2020 akibat pandemi COVID-19. "Kami melakukan terobosan untuk transformasi digital ini," kata Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Zidni Agni Apriya dalam diskusi di Jakarta, Rabu. Dia menjelaskan transformasi digital difokuskan untuk sumber utama pajak dari 13 jenis pajak yang dikelola Pemprov DKI yang selama ini berkontribusi 80-90 persen terhadap penerimaan daerah. Adapun sumber utama pajak itu, lanjut dia, ada lima pajak yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selanjutnya, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan pajak dari sektor konsumsi seperti pajak hotel, restoran, pajak hiburan, dan retribusi parkir. Transformasi digital yang dilakukan, lanjut dia, dengan memberikan kemudahan pembayaran pajak melalui 15 bank besar. Tak hanya dengan bank, DKI juga menggandeng toko-toko ritel, perdagangan dalam jaringan atau e-commerce, uang elektronik, hingga aplikasi Jakarta Kini (Jaki) untuk mengakses pembayaran dengan barkode atau QRIS dan portal pajak daring. Dari sisi pelayanan, lanjut dia, DKI di antaranya mengembangkan portal pajak daring seperti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) elektronik serta integrasi layanan Jaki dan BPHTB elektronik. Sedangkan dari sisi pengawasan, lanjut dia, ada program "tax clearance" yakni wajib pajak yang belum membayar pajak dapat diketahui dan diintervensi melalui integrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk perizinan hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk urusan sertifikat. Selain itu, integrasi juga dilakukan dengan Ditjen Pajak, KPK dan lembaga internal seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Dinas Perumahan serta sistem transaksi usaha. "Kita integrasikan di sistem penjualan hotel, restoran agar Bapenda bisa melihat data kerja sama dengan bank penyedia online sistem," ucapnya. Zidni mencatat pendapatan daerah DKI Jakarta pada 2020 merosot hingga 65 persen mencapai Rp54 triliun dari sebelumnya pada 2019 capai Rp82 triliun. Ia mengharapkan dengan optimalisasi transformasi digital tersebut dapat memperbaiki capaian penerimaan daerah pada 2021. (mth)
Warga Segumun Serahkan Senjata Api Lantak ke Satgas Pamtas
Pontianak, FNN - Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti Pos Segumun menerima penyerahan sepucuk senjata api rakitan jenis lantak dari Kuyak (48) warga Dusun Segumun, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. "Penyerahan senjata api jenis Lantak ini berawal dari rutinnya kegiatan teritorial karya bhakti berupa pelayanan kesehatan, gotong royong pembangunan sarana ibadah, tempat umum dan sosialisasi serta anjangsana yang dilakukan oleh personel Pos Segumun di wilayah binaannya," kata Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns, Letkol Inf Hendro Wicaksono, dalam keterangan tertulisnya di Makotis Entikong, Selasa. Dia menjelaskan, dari hasil kegiatan teritorial yang dilakukan oleh personel Pos Segumun berupa pengobatan kepada orang tuanya, maka dengan sukarela dan tanpa paksaan Kuyak menyerahkan senjata api rakitan miliknya ke Pos Segumun yang diterima oleh Wadanpos Segumun Serda Natalis Ujang. “Penyerahan senjata api yang kesekian kalinya kepada Satgas Pamtas ini merupakan bukti bahwa masyarakat perbatasan sudah percaya dan merasa aman dengan keberadaan kami selaku Satgas Pamtas,” ujarnya. Di tempat terpisah Danpos Segumun Letda (Inf) Ahmad mengatakan senjata api rakitan yang berada di wilayah Segumun kebanyakan digunakan untuk memburu binatang hama seperti babi hutan yang sering mengganggu kebun masyarakat. "Namun dengan kami melakukan pendekatan teritorial beberapa masyarakat sudah paham akan bahaya memiliki senjata api dan memberikan senjata api rakitannya kepada pos Segumun," katanya. Dikatakannya, ini merupakan berkah dan kado spesial bagi anggota di Pos Segumun. "Kami menganggap ini sebagai kado spesial, karena bertepatan dengan HUT ke-76 RI, ada masyarakat yang memberikan senjata api rakitannya sehingga kami merasa terhormat atas kepercayaan masyarakat," ujarnya. Sementara itu, Kuyak mengatakan penyerahan senjata api rakitan itu dilakukannya secara sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun sebagai bentuk ucapan terima kasih atas peran Satgas Pamtas yang telah mengobati orang tuanya dan juga melihat peran Satgas Pamtas yang aktif selalu membantu warga di Dusun Segumun, Desa Lubuk Sabuk. "Penyerahan senjata api rakitan ini sebagai bentuk hadiah kami kepada Satgas Pamtas pada HUT ke-76 RI, dan semoga hal ini dapat diikuti oleh warga lainnya yang masih menyimpan senjata api rakitan karena sangat berbahaya apabila disimpan di rumah," ujar Kuyak. (mth)
Komisi A DPRD Palu Minta Masalah RSU Anutapura Segera Diatasi
Palu, FNN - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu Mutmainnah Korona meminta Pemerintah Kota Palu segera mengatasi masalah yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum (RSU) Anutapura dalam menangani pasien COVID-19. Setelah meninjau RSU Anutapura Palu pada Senin (16/7) dan mendengar keluhan dari pengelola rumah sakit dan tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien COVID-19 di sana, Mutmainnah mengatakan bahwa ada tiga masalah yang harus segera diatasi supaya tidak sampai berakibat fatal bagi keselamatan pasien COVID-19. "Ada tiga persoalan yang harus segera diatasi, di antaranya menyangkut ketersediaan oksigen yang terbatas, obat-obatan untuk mengobati pasien COVID-19, dan ruang perawatan," katanya di Palu, Rabu. Dia menekankan pentingnya pemerintah kota segera mengatasi masalah keterbatasan ketersediaan oksigen untuk penanganan pasien COVID-19 di RSU Anutapura. "Pemkot Palu sudah harus mencari solusi agar mendapat intervensi dari pemerintah pusat. Oksigen dalam tabung besar saja hanya bisa digunakan selama tiga jam. Bahkan ada pasien COVID-19 yang meninggal dunia karena lambat mendapat suplai oksigen karena stok oksigen saat itu kosong,” katanya. Ia juga mengemukakan kebutuhan untuk menyediakan tambahan ruang perawatan pasien di RSU Anutapura, yang selain menangani pasien COVID-19 juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat umum. "Kalau berharap tenda darurat, lokasinya rawan banjir, jadi memang perlu ada formulasi tepat untuk ruangan ini karena di sini ada juga masyarakat umum yang mau berobat,” katanya. Mutmainnah menambahkan bahwa hal yang tidak kalah penting adalah penyediaan ruangan bersalin bagi pasien COVID-19. “Pelayanan ibu hamil dan melahirkan harus disiapkan ruang yang memenuhi syarat persalinan," katanya. (mth)
Sebanyak 745 Tenaga Kesehatan di Muna Barat Akan Dapat Vaksinasi Dosis Ketiga
Kendari, FNN - Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara bersiap melaksanakan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga pada 745 tenaga kesehatan di wilayah kerjanya. "Jumlah tenaga kesehatan yang akan disuntik dosis ketiga sebanyak 745 orang, dan stok vaksin kita ada 41 vial jenis Moderna," kata Kepala Dinas Kesehatan Muna Barat La Ode Muhammad Ishar Masiala ketika dihubungi melalui aplikasi WhatsApp dari Kendari, Rabu. Ia menyampaikan, penyuntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga pada tenaga kesehatan rencananya dilakukan pada Agustus 2021. "Untuk jadwal pastinya menyusul," katanya. Menurut dia, seluruh tenaga kesehatan di Muna Barat sudah mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 dan 90 persen di antaranya sudah mendapat suntikan dua dosis vaksin COVID-19. Dinas Kesehatan, ia mengatakan, saat ini masih menyosialisasikan rencana pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga menggunakan vaksin COVID-19 buatan Moderna pada tenaga kesehatan. Menurut dia, sosialisasi pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga baru dilakukan pada kepala puskesmas dan tim vaksinasi. "Kami tinggal menunggu laporan dari puskesmas terkait tindak lanjut sosialisasi di puskesmas masing-masing. Jika sudah selesai disosialisasikan akan dibuat jadwal pelaksanaan vaksin tahap ketiga," katanya. Ishar mengatakan penyuntikan vaksin COVID-19 dosis ketiga pada tenaga kesehatan akan dilakukan di 15 puskesmas dan rumah sakit umum daerah. Vaksinasi COVID-19 dosis ketiga pada tenaga kesehatan ditujukan untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka terhadap infeksi virus corona dan variannya. (mth)
Warga Kota Jayapura Hentikan Aktivitas Saat Detik-Detik Proklamasi
Jayapura, FNN - Ratusan warga Kota Jayapura tepat pukul 12.17 WIT nampak menghentikan aktivitas termasuk aktivitas mengemudikan kendaraan di jalan saat peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI berlangsung, Selasa. Wartawan ANTARA, Selasa, dari Jayapura melaporkan, sekitar 30-an kendaraan dan pejalan kaki yang melintas di jalan Ahmad Yani nampak menghentikan aktivitasnya saat Detik-detik Proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Kasat Lantas Polresta Jayapura Kota AKP Vicky Pandu mengakui sebanyak 60 personel termasuk dari Ditlantas Polda Papua yang dikerahkan untuk mengamankan berlangsungnya Detik-detik Proklamasi di sejumlah ruas jalan. Ada 30 titik yang berada di sepanjang ruas jalan yang menjadi wilayah kerja Polresta Jayapura Kota yang saat berlangsungnya detik-detik Proklamasi aktivitas di jalan dihentikan selama tiga menit. Setelah selesai Detik-detik Proklamasi, aktivitas masyarakat kembali normal termasuk arus lalu lintas, kata AKP Pandu. Upacara Peringatan HUT Ke-76 RI di Kota Jayapura berlangsung di dua lokasi yakni Gedung Negara Dok V dan Kantor Wali Kota Jayapura. Suasana memperingati HUT Ke-76 RI nampak terlihat dari assesoris yang digunakan karyawan sejumlah tempat perbelanjaan yang ada di Jayapura. Para karyawan nampak mengenakan kaos merah atau mengikat kepala dengan menggunakan pita berwarna merah-putih. "Memang kami diwajibkan mengenakan kaos merah bertuliskan HUT Ke-76 RI yang sebelumnya dibagikan ke karyawan serta pita berwarna merah-putih, " aku Edi dan Ani, karyawan salah satu tempat perbelanjaan yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani. (mth)
Insiden Tali Bendera Putus Warnai Upacara HUT RI di Babel
Pangkalpinang, FNN - Insiden tali pengikat Bendera Merah Putih putus mewarnai upacara Hari Ulang Tahun Ke-76 Republik Indonesia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), namun Bendera Merah Putih tetap dapat berkibar hingga upacara berlangsung. Berdasarkan pantauan di lapangan upacara Pemprov Kepulauan Babel, di Pangkalpinang, Selasa pagi, saat memasuki prosesi pengibaran bendera oleh pasukan pengibar bendera (paskibra) dan akan memulai membentangkan bendera, dengan tiba-tiba salah satu tali putus, sehingga prosesi pengibaran bendera tersebut terhenti sejenak. Insiden tali salah satu bendera terputus tersebut tidak berlangsung lama, karena petugas dengan cepat langsung memanjat tiang bendera untuk mengikatkan kembali tali bendera tersebut. Meski terjadi insiden tali pengikat bendera terputus tersebut, namun tidak mempengaruhi upacara bendera HUT Ke-76 RI yang diikuti seluruh Forkopimda Provinsi Kepulauan Babel itu yang berlangsung aman, lancar, dan khidmat. Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman Djohan usai upacara HUT Ke-76 RI mengatakan pelaksanaan upacara 17 Agustus tahun ini penuh dengan khidmat dan diharapkan di seluruh Indonesia rasa bangga dan semangat kemerdekaan ini terus membara di setiap jiwa masyarakat. "Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan upacara HUT Ke-76 RI dengan penuh kekhidmatan," ujarnya. Menurut dia, di tengah pandemi COVID-19 ini, semangat rasa bangga dan kemerdekaan betul-betul ditularkan ke seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Babel. "Semangat ini harus kita tularkan betul, terlebih kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga bangsa ini tangguh, kuat dan tumbuh untuk ke depannya," katanya pula. (mth)
Gubernur Enembe Minta Milenial Maknai Kemerdekaan RI dengan Baik
Jayapura, FNN - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta masyarakat khususnya kaum milenial di wilayahnya untuk memaknai peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI dengan baik. Juru Bicara Gubernur Papua Muhammad Rifai Darus, di Jayapura, Selasa, mengatakan Gubernur Lukas Enembe menyampaikan apresiasinya karena upacara peringatan HUT Ke-76 RI dapat terlaksana dengan baik dan lancar. "Perjuangan untuk mencapai kemerdekaan RI bukan hal yang main-main, sehingga harus diimplementasikan dengan baik pula," katanya. Menurut Rifai Darus, Gubernur Lukas Enembe juga memberikan apresiasinya kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang seluruhnya hadir dalam upacara di Gedung Negara Jayapura. "Kemerdekaan RI adalah sesuatu yang penting dan sakral, sehingga harus dijaga dengan baik," ujarnya. Dia menjelaskan, Gubernur Lukas Enembe juga meminta agar pelaksanaan upacara di Gedung Negara harus menjadi pertimbangan tersendiri mengingat bukti betapa besar rasa memiliki NKRI dalam dirinya. "Meskipun masih dalam kondisi pemulihan, namun Gubernur Lukas Enembe bersikeras memimpin secara langsung upacara HUT Ke-76 RI di Gedung Negara Jayapura," katanya lagi. Dia menambahkan sebelum memimpin upacara HUT Ke-76 RI, Gubernur Lukas Enembe sempat diinfus oleh para tenaga medis mengingat kondisinya yang masih dalam proses pemulihan setelah mengalami sakit cukup lama. (mth)
Polisi Pelajari Laporan Dugaan Pelanggaran Prokes Bupati Sampang
Sampang, FNN - Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Sudaryanto menyatakan pihaknya masih mempelajari kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang melibatkan Bupati Sampang Slamet Junaidi yang dilaporkan masyarakat pada 9 Agustus 2021. "Kami masih mempelajari laporan yang disampaikan masyarakat kepada kami, dengan mengumpulkan sejumlah barang bukti dan meminta penjelasan kepada para pihak," kata Sudaryanto di Sampang, Jawa Timur, Minggu. Polisi, katanya, belum bisa mengambil keputusan atas laporan dugaan pelanggaran protokol kesehatan tersebut, karena tim Reskrim Polres Sampang masih bekerja. Sebelumnya pada 12 Agustus 2021 seorang warga atas nama Efendi mendatangi Mapolres Sampang, melaporkan Bupati Sampang Slamet Junaidi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat meluncurkan logo Bank BUMD PT BPRS BAS Sampang pada 9 Agustus 2021. Bupati dilaporkan abai pada penegakan disiplin protokol kesehatan dan tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, karena kegiatan yang dihadiri bupati menimbulkan kerumunan. Efendi juga menyatakan, jumlah peserta yang hadir pada acara itu, lebih dari ketentuan maksimal yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19, dan banyak hadirin yang tidak menjaga jarak dan sebagian tidak menggunakan masker. "Seharusnya Bupati Sampang Slamet Junaidi tidak hadir ke sana, dan acara peluncuran logo Bank Sampang itu secara virtual atau hybrid, karena saat ini dalam masa pandemi," katanya. Efendi menilai tindakan Bupati Sampang Slamet Junaidi tersebut telah melanggar Undang-Undang Karantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93, dan ketentuan itu, menjadi dasar laporan ke Mapolres Sampang. Dalam ketentuan ini, sambung dia, sudah dijelaskan dengan gamblang bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta. "Kami berharap, aparat penegak hukum tidak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Siapapun yang melanggar, maka harus ditindak, sehingga tidak terkesan, hukum hanya berlaku bagi masyarakat sipil. Pejabat publik yang melakukan pelanggaran juga harus ditindak tegas," katanya kala itu. Selain Bupati Sampang Slamet Junaidi, yang juga dilaporkan ke institusi Polres Sampang Direktur Utama Bank Sampang Syaifullah Asyik, selalu penanggung jawab acara peluncuran logo Bank Sampang tersebut. Sebelumnya, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Sampang menyebutkan, acara yang dihadiri Bupati Sampang Slamet Junaidi itu, sudah sesuai dengan aturan penegakan disiplin protol kesehatan, seperti menyediakan tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hadiri diminta memakai masker dan panitia telah mengatur jarak fisik antar undangan yang hadir dalam kegiatan tersebut. (mth)
POPULER
