DAERAH
Sebanyak 1.718 Nakes di Kota Kupang Dapat Suntikan Vaksin Dosis Tiga
Kupang, FNN - Dinas Kesehatan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mencatat 1.718 tenaga kesehatan di daerah itu telah mendapat vaksinasi dosis tiga COVID-19. Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man di Kupang, Sabtu mengatakan vaksinasi terhadap tenaga kesehatan untuk dosis tiga terus dilakukan hingga seluruh tenaga kesehatan mendapat vaksinasi tambahan itu guna mencegah terjangkitnya virus corona, Dia mengatakan capaian vaksinasi untuk warga di Ibu Kota Provinsi NTT ini terus meningkat menyusul tingginya animo warga untuk mendapat vaksinasi. Dia mengatakan capaian vaksinasi untuk dosis pertama sudah mencapai 191.463 sasaran dengan capaian 57,38 persen. Sementara itu dosis dua dengan sasaran 124.434 orang dengan capaian 37,29 persen yang telah mendapatkan vaksin. "Pemerintah Kota Kupang terus bekerja keras agar cakupan vaksinasi di kota ini terus meningkat dengan terus mendorong warga melakukan vaksinasi," kata Hermanus Man. Dikatakannya, Pemerintah Kota Kupang menargetkan pada Oktober 2021 capaian vaksinasi di kota itu mencapai 80 persen dari target 333.628 orang sasaran. Dia mengatakan pelaksanaan vaksinasi bagi warga Kota Kupang, baik dosis pertama maupun kedua masih terus berlangsung di berbagai fasilitas kesehatan, seperti puskesmas maupun rumah sakit di daerah itu. (mth)
Ditolak Warga Nonmuslim, Anies Letakkan Batu Pertama Pembangunan Masjid At-Tabayyun
Jakarta, FNN - Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anies Baswedan meletakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan Masjid At-Tabayyun, di Perumahan Taman Villa Meruya, Jakarta Barat, Jumat, 27 Agustus 2021. Masjid yang berada di kawasan perumahan mewah tersebut diharapkan menjadi green building platinum, karena konsepnya yang ramah lingkungan. "Jadikan masjid ini sebagai tempat yang ramah lingkungan. Apalagi, dalam proses pembangunannya melewati masa tiga tahun. Proses perizinan diselesaikan dengan baik. Dari namanya, At-Tabayyun, memperlihatkan pembangunannya (mulai dari izin) tidak dilakukan tergesa-gesa," kata Anies saat memberikan sambutan sebelum peletakan batu pertama dan penandatangananan prasasti dimulainya pembangunan masjid yang mendapat penolakan dari segelintir non-muslim yang berada di perumahan tersebut. Green building atau bangunan hijau adalah bangunan yang secara life cycle-nya di mulai sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi, hingga pembongkarannya memperhatikan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Menurut laporan Ketua Panitia Pembangunan Masjid At-Tabayyun, Mara Sakti Siregar, masjid mengedepankan konsep ramah lingkungan, yang antara lain ditandai dengan penggunaan listrik tenaga surya atau matahari. Diharapkan, masjid yang akan selesai tujuh bulan ke depan itu akan menjadi nyaman dan aman bagi jamaah maupun penduduk di sekitarnya. Anies berharapa, masjid tersebut kelak menjadi simpul bagi semua penduduk di kompleks perumahan tersebut. Rumah di sekitar rumah semestinya mendapatkan keberkahan. Sebab, tidak sedikit yang rumahnya di dekat masjid, ketika mau dijual harganya malah murah. "Masjid harus membawa keberkahan," kata Anies yang melaksanakan shalat Jumat, di Masjid Tenda At-Tabayyun yang berdiri sejak bulan Ramadhan yang lalu. Bertindak sebagai khatib adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Muhammad Cholil Nafis. Berdasarkan pantauan Antara, sejumlah warga menyambut Anies Basewdan dan rombongan saat tiba di lokasi pembangunan masjid tersebut. Ia beserta pengawalan lengkap mendatangi lokasi pada pukul 11.20 WIB, kemudian warga bertepuk tangan dan bersorak-sorai. Panitia dan tokoh masyarakat setempat pun langsung menyambut mantan Rektor Universitas Paramadina itu di depan pintu masuk. Setelah mengisi buku tamu, Anies yang memakai baju batik berwarna biru pun masuk sambil menyapa warga dan beberapa awak media yang telah menunggu kedatangannya. Saat memasuki tenda, Anies langsung disambut dan dikalungi sarung oleh ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta Barat Ujang Badri. Sebelumnya, pihak penyelenggara hanya mengizinkan 40 orang tamu undangan untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Sedangkan tamu undangan yang lain bisa mengikuti jalannya acara secara daring. "Acara dilaksanakan secara hybrid. Di luar undangan VVIP, dapat mengikuti acara dari tenda yang disediakan atau melalui aplikasi Zoom Meeting, siaran live di Channel YouTube Realita TV, FB, dan Instagram," kata Marah Sakti Siregar. Mara Sakti berharap dengan pembangunan masjid tersebut, warga sekitar bisa menjalankan shalat hingga kegiatan keagamaan lain dengan nyaman dan aman. Ia memberikan penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin penggunaan lahan aset Pemprov DKI seluas 1.078 m2 untuk pembangunan masjid pada Oktober 2020. "Terima kasih panitia juga disampaikan kepada jajaran Pemprov DKI, Wali Kota Jakarta Barat, Camat Kembangan, Lurah Meruya Utara dan Selatan hingga Ketua RT dan RW yang terus membantu dan mendukung panitia," ujarnya. Marah Sakti mengatakan selama ini warga setempat melaksanakan ibadah shalat di tenda Masjid At Tabayyun yang dijuluki "Tenda Arafah". Masyarakat telah melaksanakan kegiatan Shalat Jumat, shalat fardhu lima waktu, Shalat Tarawih, dan Iktikaf 10 hari terakhir Bulan Ramadhan di masjid tenda itu. Selain itu, masyarakat Taman Villa Meruya juga melakukan kegiatan sosial, seperti penyerahan santunan kepada yatim piatu dan kalangan kurang mampu secara ekonomi di tenda itu. Sedangkan Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Masjid At-Tabayyun, Ilham Bintang mengatakan, proses perjalanan pembangunan masjid sampai peletakan batu pertama itu merupakan yang terpanjang. Sudah tiga tahun diajukan, dan sudah tiga Wali Kota Jakarta Barat yang menangananinya. "Alhamdulillah, di tangan Wali Kota, Pak Uus Kuswanto izinnya keluar," kata Ilham. Direncanakan, luas bangunan mencapai 750 meter persegi (m2) di atas tanah 400 m2. Total lahan yang dihibahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi fasilitas soial 1.078 m2. (FNN).
Anies Baswedan Resmikan Pembangunan Masjid At-Tabayyun pada Jumat
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan pembangunan Masjid At- Tabayyun di Kompleks Perumahan Taman Villa Meruya, Jakarta Barat pada Jumat. "Jam 11 siang peletakan batu pertama dihadiri pak Gubernur," ujar Ketua Dewan Pembina Panitia Pembangunan Masjid Ilham Bintang dalam keterangan pers, Jumat. Karena masih dalam kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), panitia acara tidak mengizinkan adanya kerumunan orang di dalam tenda peresmian. Penyelenggara hanya mengizinkan 40 orang tamu undangan untuk hadir dalam kegiatan tersebut. Sedangkan tamu undangan yang lain bisa mengikuti jalannya acara secara daring. "Acara dilaksanakan secara hybrid. Di luar undangan VVIP, dapat mengikuti acara dari tenda yang disediakan atau melalui aplikasi Zoom Meeting, siaran live di Channel YouTube Realita TV, FB, dan Instagram," kata Ketua Panitia Pembangunan Masjid At- Tabayyun, Marah Sakti Siregar . Nantinya, masjid yang sudah lama dinantikan warga ini akan berdiri di atas lahan seluas 1.078 meter persegi (m2) milik Pemprov DKI. Dia berharap dengan pembangunan masjid ini, warga sekitar bisa menjalankan shalat hingga kegiatan keagamaan lain dengan nyaman dan aman. Sebelumnya, Marah Sakti memberikan penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerbitkan izin penggunaan lahan aset Pemprov DKI seluas 1.078 m2 untuk pembangunan masjid pada Oktober 2020. "Terima kasih panitia juga disampaikan kepada jajaran Pemprov DKI, Wali Kota Jakarta Barat, Camat Kembangan, Lurah Meruya Utara dan Selatan hingga Ketua RT dan RW yang terus membantu dan mendukung panitia," ujarnya, (13/5). Marah Sakti mengatakan selama ini warga setempat melaksanakan ibadah shalat di tenda Masjid At Tabayyun yang dijuluki "Tenda Arafah". Masyarakat telah melaksanakan kegiatan Shalat Jumat, shalat fardhu lima waktu, shalat tarawih, dan Iktikaf 10 hari terakhir Bulan Ramadhan di masjid tenda itu. Selain itu, masyarakat Taman Villa Meruya juga melakukan kegiatan sosial, seperti penyerahan santunan kepada yatim piatu dan kalangan kurang mampu secara ekonomi di tenda itu. Dia menyatakan rencana pembangunan Masjid At Tabayyun akan dilaksanakan peletakan batu pertama pada Agustus 2021. Sementara itu, pengembang Taman Villa Meruya sejak awal PT PSP hingga berganti Kartunindo bahkan berganti perusahaan terbaru belum menyediakan fasilitas pembangunan tempat ibadah atau masjid karena lahan untuk tempat ibadah serta fasilitas sosial dan fasilitas umum telah diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta. (mth)
Pemkab Banyumas Segera Uji Coba Pembukaan Objek Wisata
Purwokerto, FNN - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, akan segera melakukan uji coba pembukaan objek wisata meskipun wilayah itu masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. "Sabtu (28/8), Lokawisata Baturraden diuji coba buka. Hanya satu (objek wisata)," kata Bupati Banyumas Achmad Husein di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat. Ia mengatakan pihaknya sudah meminta izin dari Gubernur Jawa Tengah terkait rencana uji coba pembukaan Lokawisata Baturraden yang dilakukan dengan pengawasan khusus dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kendati demikian, dia mengakui dalam uji coba tersebut, pihaknya akan membatasi jumlah pengunjung Lokawisata Baturraden. "Jumlah pengunjung dibatasi 20 persen dari kapasitas maksimal," katanya. Bupati mengatakan pemesanan tiket bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Lokawisata Baturraden dilakukan melalui aplikasi Mas Basid (Banyumas Bebas COVID-19) untuk sektor pariwisata. Selain itu, kata dia, uji coba pembukaan Lokawisata Baturraden hanya untuk wisatawan lokal dan setiap pengunjung wajib menunjukkan sertifikat atau kartu vaksinasi minimal penyuntikan dosis pertama. Menurut dia, kewajiban menunjukkan sertifikat atau kartu vaksin saat sekarang juga diberlakukan bagi pengunjung mal di Banyumas. "Ada perubahan, pengunjung mal sekarang juga harus sudah divaksin," katanya menegaskan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Kabupaten Banyumas Asis Kusumandani mengatakan Pemkab Banyumas sebenarnya telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) terkait dengan pembukaan objek wisata pada masa pandemi. "SOP itu tidak hanya mengatur masalah wisatawan, juga mengatur pekerja dan pengelolanya. Sarana dan prasarana yang harus disiapkan juga sudah diatur dalam Surat Edaran Bupati Banyumas," katanya. Dia mengakui pembatasan jumlah pengunjung dalam uji coba pembukaan Lokawisata Baturraden tersebut diturunkan dari ketentuan yang diberlakukan sebelum pelaksanaan PPKM level 4 yang sebesar 30 persen dari kapasitas maksimal. Menurut dia, hal itu disebabkan jumlah pengunjung objek wisata di daerah-daerah yang menerapkan PPKM level 2 dibatasi 25 persen dari kapasitas maksimal. "Tentunya pembatasan pengunjung objek wisata di Banyumas yang masih menerapkan PPKM level 4 harus lebih rendah dari daerah lain yang melaksanakan PPKM level 2," katanya. (mth)
Bapenda Denpasar Berikan Relaksasi Penundaan Pembayaran PBB-P2
Denpasar, FNN - Badan Pendapatan Daerah Pemkot Denpasar, Bali kembali memberikan relaksasi pungutan pajak daerah untuk para pelaku usaha dan masyarakat umum, sebagai bentuk keprihatinan serta kepedulian pemerintah atas dampak penurunan perekonomian akibat pandemi COVID-19. "Relaksasi peungutan pajak tersebut sebagai bentuk keprihatinan serta kepedulian pemerintah atas dampak penurunan perekonomian Kota Denpasar akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi di Denpasar, Kamis. Ia mengatakan pandemi COVID-19 saat ini dampaknya sangat dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat sebagai wajib pajak. Selain itu, penerapan PPKM hingga kini menyebabkan omzet pelaku usaha menurun. Karena itu, kata Dewa Semadi, Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah kembali memberikan relaksasi pungutan pajak daerah untuk para pelaku usaha dan masyarakat umum. “Relaksasi pajak daerah yang diberikan dalam bentuk penundaan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)," ujar Dewa Semadi. Ia menjelaskan, kebijakan penundaan pembayaran pajak ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Denpasar Nomor : 973/10585/BPDKD. Kebijakan ini diterbitkan sebagai stimulus berupa perpanjangan penetapan jatuh tempo pembayaran. Sehingga diharapkan mampu memberikan keringanan kepada wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan tanpa mengajukan permohonan. "Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jatuh tempo pembayaran pajaknya sebelumnya per 31 Agustus 2021 menjadi 24 Desember 2021," ucapnya. Dewa Semadi berharap masyarakat dapat memanfaatkan perpanjangan jatuh tempo ini dengan baik. Dengan demikian pelaku usaha dan masyarakat memiliki jangka waktu yang lebih panjang dalam memenuhi kewajibannya. “Kontribusi pajak daerah selama ini menjadi tulang punggung penerimaan Kota Denpasar. Pandemi COVID-19 sudah pasti akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun ini. Kami berharap wabah COVID-19 cepat berlalu, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa kembali," ujarnya Untuk diketahui, sejumlah kebijakan relaksasi sebelumnya sudah dikeluarkan untuk mengurangi dampak yang dirasakan oleh wajib pajak. Hal ini diharapkan dapat membantu meringankan pelaku usaha dan masyarakat dalam membayar pajak. (mth)
Banten Raih Penghargaan BKN Award 2021
Serang, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerima empat penghargaan BKN Award 2021. Satu di antaranya meraih terbaik ke-1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Selain itu, terbaik ke-1 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT, terbaik ke-2 Kategori Penilaian Kompetensi; dan, terbaik ke-3 Kategori Pengawasan dan Pengendalian. “Satu kebahagiaan buat saya dan kita semua. Pemprov Banten, mendapat empat penghargaan dalam BKN Award 2021," kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat menerima rombongan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), di Rumah Dinas Gubernur Banten, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158 Serang, Kamis, 26 Agustus 2021. "Saya senang, karena prestasi ini kami kejar dalam rangka perbaikan administrasi kepegawaian" kata Wahidin usai menerima piagam penghargaan BKN Award 2021 yang diserahkan Kepala BKN Regional III Bandung Tauchid Djatmiko. Menurut Wahidin, penghargaan bukanlah tujuan. Namun, tujuan utamanya adalah dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan layanan publik. "Penghargaan ini memacu kita untuk lebih baik di masa depan," kata Wahidin, sebagaimana dikutip dari Antara. Sementara itu Kepala BKN Regional III Bandung Tauchid Djatmiko mengatakan, jika direkap di tingkat nasional, Pemprov Banten meraih juara umum. Akan tetapi, dalam BKN Award tidak ada penghargaan menjadi juara umum. "Apresiasi yang tinggi dari Bapak Kepala BKN kepada Pemprov Banten. BKN Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada instansi pusat dan daerah atas prestasinya dalam pengelolaan Aparatus Sipil Negara (ASN)," kata Tauchid. Ia mengatakan, penilaian secara bertahap dilakukan satu tahun penuh oleh Kantor Regional BKN, dan hasilnya diserahkan ke tim yang selanjutnya dievaluasi tim pusat. Evaluasi dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pihak yang bersangkutan. BKN Award 2021 yang digelar secara daring, Pemprov Banten Raih Empat Penghargaan Dalam BKN Award 2021 pada 1 Juli 2021 lalu. Pemprov Banten berhasil meraih empat (4) penghargaan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penghargaan tersebut diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang dipusatkan di Bali dan dibuka oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin. Penghargaan manajemen ASN diberikan kepada daerah yang dianggap terbaik dalam tiga kategori. Pemprov Banten berhasil meraih penghargaan pada kategori pertama (perencanaan kebutuhan, pelayanan kepangkatan, dan pensiun), kategori kedua (penerapan aplikasi pelayanan kepegawaian dan pemanfaatan Computer Assisted Test /CAT), kategori ketiga (penilaian kompetensi), serta kategori kelima (komitmen pengawasan dan pengendalian). (MD).
Sumatera Selatan Dorong Penambahan Unit Pengolahan Bokar
Palembang, FNN - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong penambahan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) untuk memperbaiki harga dan sekaligus meningkatkan kualitas karet. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Rudi Arpian di Palembang, Kamis, mengatakan saat ini sudah terjadi penambahan dari 279 UPPB pada Desember 2021 menjadi 302 UPPB per 30 Mei 2021 (9 UPPB sudah diregister dan 14 UPPB dalam proses). Namun, jumlah ini perlu ditingkatkan lagi karena Sumsel merupakan salah satu daerah penghasil karet terbanyak di Indonesia, yakni memiliki kebun karet seluas 1.319.738 Hektare dengan produksi 1.053.272 ton karet kering. Saat ini pemprov mendorong UPPB teregistrasi agar dapat mengakses beragam bantuan stimulus perbaikan mutu karet. Salah satu bantuan bersumber dari Ditjen Perkebunan melalui Direktorat PPH Perkebunan yakni pemberian bahan pembeku lateks. “Sebenarnya untuk teregistrasi ini tidak sulit, cukup UPPB mengikuti berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi, melatih membuat Dokumen Sistem Mutu hingga pembinaan kepada anggota untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran bahan olahan karet (bokar),” kata dia. Jika registrasi sudah keluar maka UPPB tersebut juga menjadi prioritas binaan dinas terkait di daerahnya masing-masing. Secara nasional jumlah UPPB yang sudah diregistrasi sebanyak 545 UPPB dari 13 provinsi penghasil karet. Sumatera Selatan menjadi provinsi yang terbanyak dengan jumlah 290 UPPB, kemudian disusul Kalimantan Selatan 152 UPPB, Kalimantan Tengah 33 UPPB, Riau 27 UPPB, Jambi 26 UPPB, Kalimantan Barat 10 UPPB dan provinsi lain 33 UPPB. Menurut Rudi, keberhasilan membentuk ratusan UPPB ini berkat adanya pemasaran bokar melalui Lelang 4S (Satu lokasi, Satu mutu, Satu harga dan Satu hari lelang). Dalam proses ini terdapat perbedaan harga antara Rp3.000-Rp4.000 antara menjual secara mandiri/tradisional dengan menjual secara berkelompok dalam kelembagaan UPPB melalui lelang 4S. Ini menjadi salah satu penyumbang naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) sektor perkebunan. Harga jual karet rakyat dengan sistem lelang 4S ini jauh lebih tinggi lantaran rantai tata niaga menjadi lebih pendek. Adanya perbedaan harga ini juga membuat UPPB di Provinsi Sumatera Selatan cepat bertambah. “Saat ini yang masih dalam pembinaan ada 25 UPPB, tapi target kami hingga akhir tahun sebanyak 50 UPPB,” kata dia. UPPB ini menyerap produk petani dalam bentuk bokar dengan harga sekitar Rp9.000 - Rp10.000 per Kg, sementara jika sudah berubah menjadi lateks harga berlipat menjadi Rp20.000 per Kg. (mth)
Direktur Utama PT Jakarta Propetindo Diganti
Jakarta, FNN - Pemegang saham merombak direksi dan komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui sebuah keputusan para pemegang saham (KPPS) di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD DKI Jakarta itu, Rabu (25/8). Hasilnya, tulis siaran pers PT Jakpro di Jakarta, Kamis, Direktur Bisnis Telkom Property Widi Amanasto menjabat sebagai Direktur Utama Jakpro, menggantikan Dwi Wahyu Daryoto yang menjabat sejak pertengahan 2018. Kemudian pemegang saham juga mengangkat Gunung Kartiko sebagai Direktur Pengembangan Bisnis Jakpro menggantikan Moh. Hanief Arie Setianto yang menjabat sejak akhir 2018. Sebelumnya Gunung Kartiko adalah Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Selain itu, terdapat pula perubahan struktur di jajaran Komisaris Jakpro. Dikutip dari Antara, pemegang saham menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori sebagai komisaris Jakpro yang baru menggantikan Hadi Prabowo. Kelapa Divisi Sekretaris Perusahaan Jakpro Nadia Diposanjoyo mewakili seluruh insan perusahaan mengapresiasi segala jasa, tenaga, pengabdian dan sumbangsih pikiran yang telah diberikan kepada Direksi dan Komisaris Jakpro selama masa jabatannya berlangsung. Selain itu, Nadia juga mengucapkan selamat bertugas dan mengemban amanah dalam membangun Jakarta kepada jajaran Direksi dan Komisaris yang baru bergabung. Harapannya, dengan komposisi manajemen baru itu, Jakpro dapat tinggal landas setelah berbagai transformasi sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir, baik itu transformasi dari sisi pengelolaan yang menjadikan Jakpro menjadi perusahaan yang terdepan dan terbaik dalam membangun Jakarta. Adapun susunan jajaran manajemen perusahaan yang baru, menjadi: Dewan Komisaris Jakpro Komisaris Utama: Hamdan Zoelva Komisaris: M. Hudori Komisaris: Yusmada Faizal Komisaris: Nurmansjah Lubis Direksi Jakpro Direktur Utama: Widi Amanasto Direktur Keuangan : Yuliantina Wangsawiguna Direktur Pengembangan Bisnis : Gunung Kartiko Direktur SDM dan Umum: M. Taufiqurrachman Direktur Pengelolaan Aset: M. Aprindy. (MD).
TNI AL Laksanakan "Serbuan Vaksinasi" di Pelabuhan Perikanan Bitung
Manado, FNN - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII melaksanakan "Serbuan Vaksinasi" COVID-19 kepada masyarakat maritim di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara, Kamis. Komandan Lantamal (Danlantamal) VIII Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya saat meninjau vaksinasi tersebut mengatakan tujuan dilaksanakannya vaksinasi di Pelabuhan Pelelangan Ikan Bitung karena pelabuhan tersebut merupakan salah satu penopang perekonomian di Sulut. “Satu hari bisa menghasilkan 100 ton ikan, bahkan bisa lebih. Sehingga para pelaku ekonomi kita laksanakan vaksinasi secepatnya agar perekonomian di Sulut semakin tumbuh,” kata Danlantamal Danlantamal berharap vaksinasi akan terus berjalan sesuai program pemerintah. "Akan kembali menggelar vaksinasi karena dari pantauan ada sebagian masyarakat yang datang tidak kebagian vaksin," katanya. Danlantamal juga mengimbau kepada masyarakat yang telah divaksin, agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, baik dilaksanakan pengawasan maupun tidak. Tingginya antusias masyarakat untuk vaksinasi membuat Prajurit Yonmarhanlan VIII Bitung yang turut mengamankan lokasi memperketat antrian untuk menjaga jarak dan terus mengurai agar tidak berkerumun. Pada kegiatan itu, Rumah Sakit TNI AL (Rumkital) dr Wahyu Slamet Bitung menargetkan 200 dosis vaksin Sinovac dan menurunkan dua dokter, vaksinator serta puluhan tenaga kesehatan. Hadir pada Serbuan Vaksinasi tersebut Wadan Lantamal VIII Kolonel Laut (P) Apriyani serta sejumlah pejabat utama Lantamal VIII. (mth)
Rumah Sakit Masih Tunggu Angka Pasti Kekebalan Komunal di DKI Jakarta
Jakarta, FNN - Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kramat Jati, Jakarta Timur, sampai saat ini masih menunggu angka pasti capaian kekebalan komunal (herd immunity) di DKI Jakarta. "Sebenarnya untuk angka resminya masih kita tunggu. Angka sekarang cuma atas dasar vaksin pertama yang sudah mencapai 100 persen dan peningkatan kasus COVID-19 di bulan Juli kemarin. Mungkin atas dasar itu muncul pernyataan 'herd immunity' di DKI Jakarta sudah tercapai," kata dr Nur Chandra Sp.PD di RSUD Kramat Jati, Kamis. Menurut Chandra, meskipun vaksin pertama sudah mencapai100 persen, akan tetapi vaksin kedua belum mencapai angka 70 persen. Chandra menambahkan, sudah banyak warga DKI Jakarta yang mendapatkan vaksin COVID-19. Namun hal itu tidak membuat "herd immunity" otomatis tercapai di Jakarta. "Buktinya kasus-kasus penularan COVID-19 masih terjadi di masyarakat termasuk di Ibu Kota," katanya. Terkait angka tersebut, Chandra mengusulkan apabila nanti pembelajaran tatap muka jadi digelar sebaiknya dilakukan secara bertahap. "Syaratnya guru dan murid sudah divaksin dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata Chandra. Dia juga berharap agar aktivitas di perkantoran tetap mengombinasikan dengan bekerja dari rumah meskipun kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan. "Sama halnya dengan pembelajaran tatap muka, aktivitas perkantoran saya harap juga mensyaratkan vaksinasi kepada seluruh pekerja dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata Chandra. Sebelumnya, epidemilog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyatakan tak sependapat kalau disebut "herd immunity" telah tercipta di Ibu Kota. (mth)
POPULER
