DAERAH
Kapolda NTB Dorong Kabupaten/Kota Agar Konsisten Turunkan Level PPKM
Mataram, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Mohammad Iqbal mendorong seluruh kabupaten/kota di daerah ini agar konsisten menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) "Ini sebenarnya 'warning', karena kita belum turun ke level dua. Jadi saya mendorong semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di kabupaten/kota untuk jangan terlena," kata Iqbal di Mataram, Selasa. Karena itu, ia tak henti mengingatkan bahwa strategi dalam mengantisipasi dan menekan angka penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, yakni dengan tetap menjaga protokol kesehatan (prokes), membatasi kegiatan masyarakat, dan memperluas cakupan vaksinasi secara masif. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 37/2021, katanya, ada 9 kabupaten/kota di NTB yang masuk dalam PPKM level 3 meliputi Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Kota Bima, sedangkan Kabupaten Dompu kini sudah berada pada PPKM level 2. Pada ketentuan PPKM level 3, katanya, masih ada aturan yang menetapkan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat. Ketentuan itu, antara lain memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas maksimal 50 persen kapasitas, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja maksimal 25 persen, dan 75 persen bekerja dari rumah. Kemudian, sektor esensial dapat beroperasi 100 persen, tetapi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun, apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 di tempat tersebut maka akan ditutup selama lima hari. Ia mengatakan pasar tradisional dan pedagang kaki lima diizinkan buka. Sementara aturan makan minum di tempat makan, seperti warung tetap diatur jam bukanya. Rumah makan dan restoran diperbolehkan menyediakan makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25 persen. Pusat perbelanjaan dan mal boleh dibuka dengan pengaturan maksimal kapasitas 50 persen. Tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan keagamaan berjamaah maksimal 50 persen. Demikian pula dengan kegiatan seni, budaya, dan sosial yang menimbulkan keramaian diizinkan dengan maksimal 50 persen. Tempat wisata dan area publik seperti taman umum diizinkan buka maksimal kapasitas 50 persen. Kegiatan olahraga diperbolehkan tetapi tetap tanpa penonton serta kegiatan resepsi pernikahan diperbolehkan dengan maksimal 50 persen kapasitas. (mth)
BUMDes Rebo Tanjungkarang Bangka Kembangkan Garamnon Yodium
Sungailiat, Bangka, FNN - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Rebo Tanjungkarang, Desa Rebo Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengembangkan pembuatan garam non yodium. Pembina BUMDes Tanjungkarang Bangka, Fendi di Sungailiat Senin mengatakan, pengembangan garam non yodium guna memenuhi kebutuhan pasar bagi pengusaha pengolahan ikan asin dan pemenuhan pupuk di sektor pertanian atau perkebunan. Garam non yodium adalah garam dengan kualitas premium karena diproses menggunakan teknologi refinasi, sehingga menghasilkan garam refined dengan kualitas putih, bersih, kering dan higienis. "Pengembangan usaha garam non yodium dengan pertimbangan bahan baku yang melimpah dan pemasaran yang masih cukup luas selain juga persaingan belum begitu ketat," jelasnya. Meskipun masih dalam tahap awal pengembangan dengan kemampuan produksi masih terbatas atau kurang lebih 100 kilogram per minggu, tetapi ke depan diperkirakan mampu memproduksi lebih banyak. "Dengan keterbatasan sarana yang tersedia saat ini, produksi garam hanya mampu kurang lebih 100 kilogram pe rminggu, sekarang kami sedang melakukan pembangunan sarana yang lebih memadai agar mampu meningkatkan produksi," jelasnya. Masyarakat yang dipercaya untuk mengembangkan pembuatan garam sudah mendapat pelatihan dari lembaga perguruan tinggi. "Sumber daya manusia yang membuat garam sudah tersedia dan kualitas garam yang dihasilkan sudah layak untuk kebutuhan pengasinan ikan dan pertanian," ujarnya. Waktu pembuatan garam dipengaruhi oleh kondisi cuaca saat itu, jika dalam kondisi cuaca panas air laut cepat mengkristal untuk menjadi garam begitu pula sebaliknya. (mth)
Ratusan Pelamar CPNS Kabupaten Ogan Komering Ulu Ajukan Sanggahan
Baturaja, FNN - Ratusan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) mengajukan sanggahan karena tidak lolos tahap administrasi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) OKU Mirdaili, di Baturaja, Senin, menerangkan bahwa rekrutmen CPNS tahun 2021 di daerah ini memasuki tahapan masa sanggah administrasi yang dilakukan secara daring. Dalam masa sanggahan tersebut, tercatat sebanyak 500 pelamar dari berbagai formasi mengajukan sanggahan karena tidak lolos administrasi. "Ada sekitar 500 pelamar yang mengajukan sanggahan," katanya pula. Ratusan pelamar yang tidak lolos seleksi administrasi tersebut, sebagian besar disebabkan karena kesalahan saat mengunggah ijazah. Saat melengkapi berkas pendaftaran CPNS, kata dia, pelamar hanya mengupload ijazah bagian depan saja, sedangkan lembaran bagian belakang tidak dilampirkan. "Untuk hasil sanggahan masih menunggu petunjuk dari BKN Pusat," ujarnya. Mirdaili menambahkan, dalam perekrutan pegawai tahun ini Kabupaten OKU mendapat kuota sebanyak 322 CPNS dan PPPK tahun 2021 yang resmi dibuka hingga 16 Juli 2021 secara online di portal htt://sscasn.bkn.go.id. Adapun rekapitulasi Formasi CPNS dan PPPK tahun 2021 meliputi PPK guru sebanyak 119 orang, tenaga kesehatan CPNS 64 orang, dan PPK kesehatan 86, tenaga teknis CPNS 49 serta tenaga teknis PPK 14 orang. (mth)
Satgas: 36,90 Persen Nakes Babel Terima Vaksin Tahap III
Pangkalpinang, FNN - Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Babel menyatakan sebanyak 4.096 atau 36,90 persen dari 11.099 orang tenaga kesehatan telah menerima vaksin COVID-19 tahap III, sebagai langkah pemerintah memperkuat imunitas nakes dalam penanganan pasien di daerah itu. "Pemberian vaksin ke-3 ini hanya diberikan kepada nakes, untuk menekan angka kasus nakes terpapar virus dan kematian akibat COVID-19 ini," kata Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Babel Mikron Antariksa di Pangkalpinang, Senin. Ia menjelaskan cakupan vaksin III di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikhususkan untuk sasaran tenaga kesehatan baru sebanyak 36,90 persen. Dengan paling besar pada Kabupaten Belitung 57,48 persen dan paling kecil Kota Pangkalpinang 16,86 persen. Sementara itu cakupan vaksinasi 1 secara keseluruhan sudah mencapai 23,12 persen dari total sasaran 1.137.824 orang, dengan rincian paling besar di Kota Pangkalpinang 37,55 persen dan paling kecil di Kabupaten Bangka Selatan 12,29 persen. Cakupan vaksinasi lengkap vaksin ke-2 baru sebanyak 14,96 persen dari total sasaran 1.137.824 orang, dengan rincian paling besar di Kota Pangkalpinang 26,29 persen dan paling kecil di Kabupaten Bangka Selatan 5,88 persen. "Dalam mempercepat pelaksanaan vaksin ini, kita didukung penuh oleh unsur TNI/ Polri serta instansi lainnya agar dapat mempercepat akselerasi cakupan vaksin yang optimal dan segera mungkin," katanya. Ia mengatakan selama periode 16 Agustus sampai 21 Agustus 2021 total yang divaksinasi sebanyak 30.198 orang dengan jumlah dosis ke-1 sebanyak 19.961 orang dan dosis ke-2 10.237 orang. "Alhamdullilah, animo masyarakat untuk mengikuti vaksinasi ini cukup tinggi, sehingga mengakibatkan ketersediaan stok vaksin yang kurang," ujarnya. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Babel Marsidi mengaku masih menemukan beberapa Puskesmas yang tidak memiliki vaksin COVID-19, karena tidak mendapatkan pasokan. "Kami berharap pemerintah segera memasok vaksin COVID-19 ini ke Puskesmas yang tidak memiliki stok, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyukseskan vaksinasi massal ini," katanya. Slamet W mewakili Dinas Kesehatan Bangka Selatan menyampaikan salah satu kendala adalah stok vaksin yang terbatas. "Kami akui awalnya kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksin juga masih kurang, sehingga daya serap vaksin memang cukup rendah, namun sekarang animo masyarakat tinggi, namun tidak diiringi dengan ketersediaan vaksin yang memadai," katanya. (mth)
Aktivitas Ekonomi di Depok Kembali Bergeliat Setelah PPKM Level 3
Depok, FNN - Menurunnya status Kota Depok Jawa Barat dari level 4 menjadi level 3 saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat sejumlah kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan. "Dengan menurunnya status tersebut sejumlah kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan. Namun tetap dengan beberapa pembatasan yang diterapkan," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Senin. Untuk itu Idris mengecek langsung penerapan protokol kesehatan (prokes) restoran di kawasan Margonda Raya, untuk memastikan pembatasan dilaksanakan dengan baik oleh pelaku usaha. "Restoran harus memenuhi ketentuan prokes. Semoga ini dapat dijaga dan berjalan seperti ini terus," katanya. Selain penanganan COVID-19 yang baik, pemerintah pusat juga meminta untuk melakukan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Maka dari itu, kegiatan ekonomi yang kembali berjalan di restoran yang merupakan salah satu upaya dalam memulihkan ekonomi. Selain juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok dari wajib pajak. "Untuk itu, usaha-usaha yang sebelumnya tutup pada PPKM Level 4 kemarin, saat PPKM Level 3 ini dibuka kembali dengan prokes yang ketat. Termasuk sejumlah mal di Depok juga sudah dibuka, tapi tetap dibatasi 50 persen dari kapasitas dan menerapkan prokes," katanya. Saat ini ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) sudah kosong. Bahkan, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Depok yang disiapkan dua lantai untuk penanganan COVID-19, kini hanya tinggal beberapa orang saja yang masih menjalani perawatan. "Sekarang tenaga kesehatan bisa istirahat kembali. Namun jangan sampai mereka kecolongan lagi, karena warga yang tidak disiplin," katanya. Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Lienda Ratnanurdianny menambahkan, restoran ataupun rumah makan saat PPKM Level 4 tidak boleh melakukan makan di tempat, sebab hanya boleh take away. Namun saat ini dengan penurunan status menjadi Level 3, restoran atau tempat makan kembali diizinkan melakukan makan di tempat, namun dengan sejumlah ketentuan. "Tadi Wali Kota sudah mengecek langsung penerapan (prokes) dan ketentuan makan 30 menit. Hasilnya restoran sudah memenuhi ketentuan dari kebijakan yang ada," ujarnya. (mth)
Pemprov Kepri Minta Tunda Pembelajaran Tatap Muka
Tanjungpinang, FNN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau meminta pemerintah kabupaten dan kota menunda pembelajaran tatap muka untuk melindungi para pelajar dan guru dari penularan COVID-19. Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Kepri Lamidi, di Tanjungpinang, Senin, mengatakan, rata-rata jumlah warga di wilayah itu yang tertular COVID-19 mencapai 200 orang/hari. Artinya, potensi penularan warga terhadap COVID-19 masih tinggi, meski jauh lebih rendah dibanding Juli 2021. "Jumlah kasus aktif COVID-19 di Kepri per 21 Agustus 2021 mencapai 1.635 orang, dengan 'positive rate' mencapai 8,5 persen," katanya. Ia menyatakan keseriusan Pemprov Kepri meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk menunda pembelajaran tatap muka tidak hanya melalui pernyataan Gubernur Ansar Ahmad melalui media massa, melainkan sejak 21 Agustus 2021 dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada pemerintah kabupaten dan kota di wilayah itu. Berdasarkan Surat Nomor 567/SET-STC19/VIII/2021 capaian vaksinasi usia 12-17 tahun dosis 1 sebanyak 89.260 orang (42,98 persen), usia 12-17 tahun dosis 2 sebanyak 24.696 orang (11,89 persen), usia di atas 18 tahun tahun dosis 1 mencapai 986.619 (71,84 persen), dan usia di atas 18 tahun tahun dosis 2 sebanyak 374.940 (27,30 persen). "Angka 'positive rate'" Kepri pada periode Minggu III Agustus 2021 melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni sebesar kecil 5 persen," katanya. Lamidi, yang juga Penjabat Sekda Kepri mengemukakan berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektivitas vaksin COVID-19 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI dinyatakan bahwa efikasi vaksin akan mencapai titik optimal apabila dosis 2 atau penuh telah diberikan pada sasaran. Sebagaimana berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2021, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada wilayah dengan kriteria level 3, diperkenankan untuk dilaksanakan dengan ketentuan SD/SMP/SMA/PT maksimal sebanyak 50 persen, SLB maksimal sebanyak 62-100 persen dan PAUD maksimal 33 persen. "Dengan catatan, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat melakukan pengaturan lebih lanjut, memperhatikan situasi dan karakteristik masing-masing daerah, serta disejalankan dengan optimalisasi strategi pencegahan dan penghentian penyebaran COVID-19," katanya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemprov Kepri meiminta bupati dan wali kota untuk dapat menunda penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada wilayah dengan kriteria level 3, adanya penurunan kriteria level pada wilayah kabupaten/kota minimal menjadi kriteria level 2 berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemendagri, demikian Lamidi. (mth)
Anggota DPR Ajak Kepala Daerah di Kalbar Wujudkan Kedaulatan Pangan
Pontianak, FNN - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengajak kepala daerah di Provinsi Kalbar, termasuk di tingkat kabupaten atau kota untuk berdiskusi bersama menetapkan arah pembangunan sektor pertanian dan perkebunan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di masa mendatang. "Selain itu, ada potensi pendapatan daerah yang bisa optimal jika sektor pertanian dan perkebunan ini terlebih Kalbar sudah ada Pelabuhan Internasional Kijing," kata Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Senin. Salah satu langkah pertama yang perlu dilakukan dengan pemetaan komoditas yang dikembangkan secara optimal. "Tidak perlu terlalu banyak, misalnya 10 komoditas yang sudah ada, sudah bertumbuh, dan perlu dimaksimalkan potensinya," ujar Daniel. Ia mencontohkan untuk komoditas kelapa sawit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ada sekitar 750 ribu hektare lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Kalbar. Namun produksinya, berdasarkan data BPS Tahun 2019, di kisaran 955 ribu ton. Dengan asumsi harga 1 ton CPO di kisaran Rp15 juta, maka produksi CPO yang bersumber dari perkebunan kelapa sawit sawit rakyat di Kalbar nilainya mencapai Rp2,5 triliun. "Kalau produksi perkebunan rakyat dinaikkan misalnya rata-rata naik dua kali lipat, nilai tersebut juga akan menjadi dua kali lipat," ujar Daniel. Selain itu, pemerintah menyiapkan pabrik kelapa sawit (PKS) untuk kebun rakyat di luar perusahaan, dampaknya akan lebih dirasakan secara luas. "Pemda melalui BUMD misalnya, membangun PKS bagi kebun rakyat di lokasi yang efisien dan ekonomis. Sekaligus memberi nilai tawar ke perusahaan agar harga dari petani tetap tinggi," kata anggota DPR RI Dapil Kalbar 1 itu. Adanya Pelabuhan Internasional Kijing maka ekspor CPO dapat langsung dilakukan dari Kalbar sehingga ada potensi pajak yang masuk ke Pemda yang nilainya dapat mencapai triliunan rupiah per tahun. "Tidak perlu tambah areal lahan sawit, cukup maksimalkan yang ada," katanya menegaskan. Ia lebih memilih untuk mengoptimalkan potensi perkebunan kelapa sawit rakyat karena jika perusahaan sudah lebih kuat baik modal maupun SDM. "Selain meningkatkan produksi petani, juga kualitas SDM petani. Dampaknya mungkin tidak segera, tetapi satu atau dua tahun ke depan, sehingga perlu kerja keras dan bersama semua pihak," ujar dia. Menurut Daniel, itu baru membahas potensi satu komoditas yang sudah ada di Kalbar. "Masih banyak komoditas lain yang sangat potensial di Kalbar. Misalnya beras, karet, nanas, kelapa dalam, kelapa hibrida, pinang, atau tanaman lain yang tumbuh dan menghasilkan sepanjang tahun. Cukup tetapkan 10 tanaman komoditas sebagai perencanaan dan pemetaan, terutama setelah adanya Pelabuhan Internasional Kijing. Ini yang harus disiapkan dan diantisipasi," katanya. Kemudian, Kalbar juga relatif lebih dekat ke negara tujuan ekspor Indonesia seperti China, India, Korea Selatan dan Jepang. Selain itu, Kalbar punya perbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia. "Sayang kalau ini tidak dimanfaatkan. Siapkan secara terukur, terencana dan detail, untuk mencapai target kedaulatan pangan di Kalbar serta meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mendorong rakyat menjadi lebih sejahtera," kata Daniel Johan. (mth)
Pengemudi Fortuner Berpelat Dinas Polisi Ditetapkan Menjadi Tersangka
Jakarta, FNN - Satuan Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan menetapkan pengemudi Fortuner berpelat dinas Polri 3488-07 berinisial AS (20) sebagai tersangka tabrak lari dua mobil di Jalan Tentara Pelajar Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jumat (20/8) dini hari. "Saudara AS kita tetapkan sebagai tersangka dengan alat bukti, pertama ada keterangan saksi, kemudian hasil rekaman CCTV, termasuk kesesuaian petunjuk keterangan saksi, keterangan tersangka sama kerusakan kendaraan dan sebagainya," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo di Mapolres Jakarta Selatan, Ahad, 22 Agustus 2021. Dari hasil penyelidikan, kata Sambodo, tersangka AS mengemudikan mobil dengan melawan arah yang membahayakan para pengemudi lainnya. Kemudian, lanjut Sambodo, yang bersangkutan juga termasuk dalam kejadian tabrak lari. Sebab, setelah kejadian dia melarikan diri dan tidak menolong korban atau melaporkan kepada polisi terdekat. " AS juga dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara membahayakan, yaitu melawan arah, dan putar balik tiba-tiba. Kemudian, tetap melanjutkan perjalanan walaupun setelah kecelakaan terjadi," kata dia. Dia menegaskan, tersangka AS bukanlah anggota polisi, melainkan sopir dari anggota Polri aktif yang menyalahgunakan pelat nomor kendaraan atasannya. "Pelaku bukan anggota Polri, pelaku kalau di KTP-nya adalah pelajar atau mahasiswa. Akan tetapi, saat ini bekerja sebagai sopir dari pemilik kendaraan," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sambodo menambahkan pelat nomor polisi tersebut merupakan asli mobil dinas Polri. Namun demikian, kata dia, pelat tersebut sudah tidak berlaku lagi. Pelaku mengambil pelat tersebut di garasi tanpa izin dari anggota Polri aktif tersebut. "Pemiliknya anggota Polri aktif. Namun, ketika yang bersangkutan akan keluar mencari makan pelatnya diganti dengan pelat itu yang ia temukan di garasi tanpa izin dari pemilik," kata Sambodo. Sambodo juga memastikan tersangka AS saat mengendarai mobil tersebut sedang dalam kondisi sadar dan sehat. "Kepada yang bersangkutan juga sudah dilakukan cek urin dengan hasil semuanya negatif," kata dia. Atas perbuatannya, tersangka AS disangkakan dengan pasal 310 ayat 1, pasal 311 ayat 2, pasal 311 ayat 3, dan asal 312 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebelumnya, mobil Fortuner VRZ berpelat dinas Polri viral di media sosial Instagram karena melawan arah dan melarikan diri usai menabrak dua mobil "Tolong bantu viralkan kawan-kawan yang melihat story ini oknum polisi yang melawan arah dan menabrak mobil saya dan melukai saya lalu melarikan diri," tulis akun instagram @mala_hasan04. (MD).
Ledakan di Margocity Sebabkan Seorang Tewas
Depok, FNN - Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI) Dr. dr. Astuti Giantini menyatakan seorang korban meninggal dunia akibat peristiwa ledakan di Margocity Depok, Jawa Barat. Sebelum meninggal, korban mendapat perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tersebut. "Satu korban laki-laki berusia 30 tahun mengalami cedera berat di bagian kepala dan luka bakar. Akan tetapi, setelah mendapatkan perawatan medis, korban mengembuskan nafas pada pagi dini hari, (Ahad. 22 Agustus 2021) pukul 03.22 WIB. Pagi ini pukul 08.50 WIB jenazah sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan," kata Astuti Giantini dalam keterangannya, Minggu. Dua korban lainnya juga laki-laki, kondisinya hanya mengalami luka bakar dan luka lecet yang tergolong cukup ringan sehingga sudah diperbolehkan pulang sejak tadi malam, pukul 23.30 WIB. Menurut Antara, RSUI membenarkan pihaknya mencatat ada 3 korban yang telah dibawa ke RSUI. Ketiga korban tersebut datang ke RSUI pada Sabtu (21/8) sore dan langsung mendapat perawatan di IGD RSUI. "Kami juga mengucapkan turut berduka atas musibah yang menimpa Margocity dan para korban yang terkena musibah tersebut. Semoga para korban yang masih dalam perawatan segera diberikan kesembuhan," ujarnya. Terjadi ledakan di pusat perbelanjaan Margocity Depok pada Sabtu sore pukul 16.50 WIB. Ledakan yang cukup keras tersebut mengakibatkan 11 orang terluka yaitu dari Satpam (Satuan Pengamanan), pengunjung dan pegawai tenan. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan 3 buah mobil rusak yang terparkir dekat lift barang bagian luar. Sebanyak delapan orang di rawat di Rumah Sakit Bunda Margonda dan tiga orang di rawat di Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI). (MD)
Wali Kota Padang Nilai Rendang Masakan Pemersatu
Padang, FNN - Wali Kota Padang Hendri Septa menilai rendang merupakan masakan pemersatu karena disukai banyak pihak tidak hanya di Sumbar namun juga provinsi lain bahkan hingga ke luar negeri. "Rendang tak hanya sekadar makanan, namun juga berperan dalam menciptakan persatuan dan kesatuan," kata dia di Padang, Sabtu usai mengikuti Festival Memasak Rendang Sedunia yang dilangsungkan di Mako Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) II Padang. Ia menilai rendang harus diapresiasi sebagai hasil masakan tradisi yang ada di Sumatera Barat yang harus diwarisi dan dikembangkan. "Karena rendang kita bisa bersatu, seperti dalam festival memasak rendang sedunia kali ini. Pesertanya mencapai tiga ribu lebih partisipan. Tidak saja di Tanah Air namun juga yang tengah berada di berbagai negara di dunia. Kegiatan ini telah mempersatukan kita satu sama lainnya," katanya. Lebih lanjut ia berharap, agar eksistensi rendang terus mendunia sebagai salah satu makanan yang dapat menggerakkan ekonomi. "Saat ini ekonomi bangsa telah diporak-porandakan oleh pandemi COVOD-19. Semoga momentum festival memasak rendang sedunia ini dapat memicu kebangkitan ekonomi kita, terutama dalam hal ekspor rendang ke berbagai negara di dunia," katanya. Ia menambahkan saat ini pihaknya tengah membangun Sentra Rendang Kota Padang yang berlokasi di kawasan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah "Banyak manfaat dengan hadirnya Sentra Rendang tersebut salah satunya sebagai sentra pendidikan dan pelatihan cara memasak rendang di samping memasarkan rendang ke pembeli atau wisatawan yang datang ke Kota Padang. Sehingga akan menjadi 'tourism attraction' atau ikon baru di sektor pariwisata dan perdagangan di Sumbar dan Kota Padang khusunya," katanya. Sementara itu dalam sambutannya yang secara virtual, Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengungkapkan harapnnya agar rendang dapat diakui Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) sebagai warisan budaya dunia. Tidak hanya itu, ia juga ingin rendang mendapatkan tempat di hati dan dicintai masyarakat dunia. Menurutnya dengan memasak rendang serentak secara virtual kali ini diharapkan dapat menunjukkan kekayaan kuliner Indonesia kepada dunia. Begitu pun meyakinkan dunia bahwa rendang layak dicintai. “Melalui memasak rendang bersama ini, kita tunjukkan kepada dunia akan kekayaan kuliner Indonesia. Kita yakinkan kepada dunia bahwa rendang layak dicintai dan diakui oleh UNESCO dan dunia,” kata Iriana. Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyambut baik dan mengapresiasi atas inisiasi Lantamal II Padang yang menyelenggarakan kegiatan memasak rendang serentak di seluruh dunia tersebut. “Ini merupakan momentum penting yang perlu kita catat, karena pertama kali dilaksanakan yang mengangkat warisan budaya dari Sumatera Barat dengan melibatkan masyarakat dunia,” kata Mahyeldi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh jajaran Lantamal II Padang yang didukung sejumlah pihak termasuk Ibu Negara Iriana Joko Widodo. (mth)
POPULER
