DAERAH
Bapenda Denpasar Berikan Relaksasi Penundaan Pembayaran PBB-P2
Denpasar, FNN - Badan Pendapatan Daerah Pemkot Denpasar, Bali kembali memberikan relaksasi pungutan pajak daerah untuk para pelaku usaha dan masyarakat umum, sebagai bentuk keprihatinan serta kepedulian pemerintah atas dampak penurunan perekonomian akibat pandemi COVID-19. "Relaksasi peungutan pajak tersebut sebagai bentuk keprihatinan serta kepedulian pemerintah atas dampak penurunan perekonomian Kota Denpasar akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar, Dewa Nyoman Semadi di Denpasar, Kamis. Ia mengatakan pandemi COVID-19 saat ini dampaknya sangat dirasakan oleh pelaku usaha dan masyarakat sebagai wajib pajak. Selain itu, penerapan PPKM hingga kini menyebabkan omzet pelaku usaha menurun. Karena itu, kata Dewa Semadi, Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Pendapatan Daerah kembali memberikan relaksasi pungutan pajak daerah untuk para pelaku usaha dan masyarakat umum. “Relaksasi pajak daerah yang diberikan dalam bentuk penundaan jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)," ujar Dewa Semadi. Ia menjelaskan, kebijakan penundaan pembayaran pajak ini tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Denpasar Nomor : 973/10585/BPDKD. Kebijakan ini diterbitkan sebagai stimulus berupa perpanjangan penetapan jatuh tempo pembayaran. Sehingga diharapkan mampu memberikan keringanan kepada wajib pajak melakukan pembayaran PBB-P2 sesuai jangka waktu yang sudah ditentukan tanpa mengajukan permohonan. "Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jatuh tempo pembayaran pajaknya sebelumnya per 31 Agustus 2021 menjadi 24 Desember 2021," ucapnya. Dewa Semadi berharap masyarakat dapat memanfaatkan perpanjangan jatuh tempo ini dengan baik. Dengan demikian pelaku usaha dan masyarakat memiliki jangka waktu yang lebih panjang dalam memenuhi kewajibannya. “Kontribusi pajak daerah selama ini menjadi tulang punggung penerimaan Kota Denpasar. Pandemi COVID-19 sudah pasti akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun ini. Kami berharap wabah COVID-19 cepat berlalu, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa kembali," ujarnya Untuk diketahui, sejumlah kebijakan relaksasi sebelumnya sudah dikeluarkan untuk mengurangi dampak yang dirasakan oleh wajib pajak. Hal ini diharapkan dapat membantu meringankan pelaku usaha dan masyarakat dalam membayar pajak. (mth)
Banten Raih Penghargaan BKN Award 2021
Serang, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerima empat penghargaan BKN Award 2021. Satu di antaranya meraih terbaik ke-1 Kategori Perencanaan Kebutuhan, Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun. Selain itu, terbaik ke-1 Kategori Implementasi SAPK dan Pemanfaatan CAT, terbaik ke-2 Kategori Penilaian Kompetensi; dan, terbaik ke-3 Kategori Pengawasan dan Pengendalian. “Satu kebahagiaan buat saya dan kita semua. Pemprov Banten, mendapat empat penghargaan dalam BKN Award 2021," kata Gubernur Banten Wahidin Halim saat menerima rombongan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), di Rumah Dinas Gubernur Banten, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 158 Serang, Kamis, 26 Agustus 2021. "Saya senang, karena prestasi ini kami kejar dalam rangka perbaikan administrasi kepegawaian" kata Wahidin usai menerima piagam penghargaan BKN Award 2021 yang diserahkan Kepala BKN Regional III Bandung Tauchid Djatmiko. Menurut Wahidin, penghargaan bukanlah tujuan. Namun, tujuan utamanya adalah dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan layanan publik. "Penghargaan ini memacu kita untuk lebih baik di masa depan," kata Wahidin, sebagaimana dikutip dari Antara. Sementara itu Kepala BKN Regional III Bandung Tauchid Djatmiko mengatakan, jika direkap di tingkat nasional, Pemprov Banten meraih juara umum. Akan tetapi, dalam BKN Award tidak ada penghargaan menjadi juara umum. "Apresiasi yang tinggi dari Bapak Kepala BKN kepada Pemprov Banten. BKN Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada instansi pusat dan daerah atas prestasinya dalam pengelolaan Aparatus Sipil Negara (ASN)," kata Tauchid. Ia mengatakan, penilaian secara bertahap dilakukan satu tahun penuh oleh Kantor Regional BKN, dan hasilnya diserahkan ke tim yang selanjutnya dievaluasi tim pusat. Evaluasi dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pihak yang bersangkutan. BKN Award 2021 yang digelar secara daring, Pemprov Banten Raih Empat Penghargaan Dalam BKN Award 2021 pada 1 Juli 2021 lalu. Pemprov Banten berhasil meraih empat (4) penghargaan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penghargaan tersebut diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian yang dipusatkan di Bali dan dibuka oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin. Penghargaan manajemen ASN diberikan kepada daerah yang dianggap terbaik dalam tiga kategori. Pemprov Banten berhasil meraih penghargaan pada kategori pertama (perencanaan kebutuhan, pelayanan kepangkatan, dan pensiun), kategori kedua (penerapan aplikasi pelayanan kepegawaian dan pemanfaatan Computer Assisted Test /CAT), kategori ketiga (penilaian kompetensi), serta kategori kelima (komitmen pengawasan dan pengendalian). (MD).
Sumatera Selatan Dorong Penambahan Unit Pengolahan Bokar
Palembang, FNN - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong penambahan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) untuk memperbaiki harga dan sekaligus meningkatkan kualitas karet. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan Rudi Arpian di Palembang, Kamis, mengatakan saat ini sudah terjadi penambahan dari 279 UPPB pada Desember 2021 menjadi 302 UPPB per 30 Mei 2021 (9 UPPB sudah diregister dan 14 UPPB dalam proses). Namun, jumlah ini perlu ditingkatkan lagi karena Sumsel merupakan salah satu daerah penghasil karet terbanyak di Indonesia, yakni memiliki kebun karet seluas 1.319.738 Hektare dengan produksi 1.053.272 ton karet kering. Saat ini pemprov mendorong UPPB teregistrasi agar dapat mengakses beragam bantuan stimulus perbaikan mutu karet. Salah satu bantuan bersumber dari Ditjen Perkebunan melalui Direktorat PPH Perkebunan yakni pemberian bahan pembeku lateks. “Sebenarnya untuk teregistrasi ini tidak sulit, cukup UPPB mengikuti berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi, melatih membuat Dokumen Sistem Mutu hingga pembinaan kepada anggota untuk kegiatan pengolahan dan pemasaran bahan olahan karet (bokar),” kata dia. Jika registrasi sudah keluar maka UPPB tersebut juga menjadi prioritas binaan dinas terkait di daerahnya masing-masing. Secara nasional jumlah UPPB yang sudah diregistrasi sebanyak 545 UPPB dari 13 provinsi penghasil karet. Sumatera Selatan menjadi provinsi yang terbanyak dengan jumlah 290 UPPB, kemudian disusul Kalimantan Selatan 152 UPPB, Kalimantan Tengah 33 UPPB, Riau 27 UPPB, Jambi 26 UPPB, Kalimantan Barat 10 UPPB dan provinsi lain 33 UPPB. Menurut Rudi, keberhasilan membentuk ratusan UPPB ini berkat adanya pemasaran bokar melalui Lelang 4S (Satu lokasi, Satu mutu, Satu harga dan Satu hari lelang). Dalam proses ini terdapat perbedaan harga antara Rp3.000-Rp4.000 antara menjual secara mandiri/tradisional dengan menjual secara berkelompok dalam kelembagaan UPPB melalui lelang 4S. Ini menjadi salah satu penyumbang naiknya Nilai Tukar Petani (NTP) sektor perkebunan. Harga jual karet rakyat dengan sistem lelang 4S ini jauh lebih tinggi lantaran rantai tata niaga menjadi lebih pendek. Adanya perbedaan harga ini juga membuat UPPB di Provinsi Sumatera Selatan cepat bertambah. “Saat ini yang masih dalam pembinaan ada 25 UPPB, tapi target kami hingga akhir tahun sebanyak 50 UPPB,” kata dia. UPPB ini menyerap produk petani dalam bentuk bokar dengan harga sekitar Rp9.000 - Rp10.000 per Kg, sementara jika sudah berubah menjadi lateks harga berlipat menjadi Rp20.000 per Kg. (mth)
Direktur Utama PT Jakarta Propetindo Diganti
Jakarta, FNN - Pemegang saham merombak direksi dan komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui sebuah keputusan para pemegang saham (KPPS) di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BUMD DKI Jakarta itu, Rabu (25/8). Hasilnya, tulis siaran pers PT Jakpro di Jakarta, Kamis, Direktur Bisnis Telkom Property Widi Amanasto menjabat sebagai Direktur Utama Jakpro, menggantikan Dwi Wahyu Daryoto yang menjabat sejak pertengahan 2018. Kemudian pemegang saham juga mengangkat Gunung Kartiko sebagai Direktur Pengembangan Bisnis Jakpro menggantikan Moh. Hanief Arie Setianto yang menjabat sejak akhir 2018. Sebelumnya Gunung Kartiko adalah Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo. Selain itu, terdapat pula perubahan struktur di jajaran Komisaris Jakpro. Dikutip dari Antara, pemegang saham menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori sebagai komisaris Jakpro yang baru menggantikan Hadi Prabowo. Kelapa Divisi Sekretaris Perusahaan Jakpro Nadia Diposanjoyo mewakili seluruh insan perusahaan mengapresiasi segala jasa, tenaga, pengabdian dan sumbangsih pikiran yang telah diberikan kepada Direksi dan Komisaris Jakpro selama masa jabatannya berlangsung. Selain itu, Nadia juga mengucapkan selamat bertugas dan mengemban amanah dalam membangun Jakarta kepada jajaran Direksi dan Komisaris yang baru bergabung. Harapannya, dengan komposisi manajemen baru itu, Jakpro dapat tinggal landas setelah berbagai transformasi sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir, baik itu transformasi dari sisi pengelolaan yang menjadikan Jakpro menjadi perusahaan yang terdepan dan terbaik dalam membangun Jakarta. Adapun susunan jajaran manajemen perusahaan yang baru, menjadi: Dewan Komisaris Jakpro Komisaris Utama: Hamdan Zoelva Komisaris: M. Hudori Komisaris: Yusmada Faizal Komisaris: Nurmansjah Lubis Direksi Jakpro Direktur Utama: Widi Amanasto Direktur Keuangan : Yuliantina Wangsawiguna Direktur Pengembangan Bisnis : Gunung Kartiko Direktur SDM dan Umum: M. Taufiqurrachman Direktur Pengelolaan Aset: M. Aprindy. (MD).
TNI AL Laksanakan "Serbuan Vaksinasi" di Pelabuhan Perikanan Bitung
Manado, FNN - Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII melaksanakan "Serbuan Vaksinasi" COVID-19 kepada masyarakat maritim di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Sulawesi Utara, Kamis. Komandan Lantamal (Danlantamal) VIII Brigadir Jenderal TNI (Mar) I Wayan Ariwijaya saat meninjau vaksinasi tersebut mengatakan tujuan dilaksanakannya vaksinasi di Pelabuhan Pelelangan Ikan Bitung karena pelabuhan tersebut merupakan salah satu penopang perekonomian di Sulut. “Satu hari bisa menghasilkan 100 ton ikan, bahkan bisa lebih. Sehingga para pelaku ekonomi kita laksanakan vaksinasi secepatnya agar perekonomian di Sulut semakin tumbuh,” kata Danlantamal Danlantamal berharap vaksinasi akan terus berjalan sesuai program pemerintah. "Akan kembali menggelar vaksinasi karena dari pantauan ada sebagian masyarakat yang datang tidak kebagian vaksin," katanya. Danlantamal juga mengimbau kepada masyarakat yang telah divaksin, agar tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, baik dilaksanakan pengawasan maupun tidak. Tingginya antusias masyarakat untuk vaksinasi membuat Prajurit Yonmarhanlan VIII Bitung yang turut mengamankan lokasi memperketat antrian untuk menjaga jarak dan terus mengurai agar tidak berkerumun. Pada kegiatan itu, Rumah Sakit TNI AL (Rumkital) dr Wahyu Slamet Bitung menargetkan 200 dosis vaksin Sinovac dan menurunkan dua dokter, vaksinator serta puluhan tenaga kesehatan. Hadir pada Serbuan Vaksinasi tersebut Wadan Lantamal VIII Kolonel Laut (P) Apriyani serta sejumlah pejabat utama Lantamal VIII. (mth)
Rumah Sakit Masih Tunggu Angka Pasti Kekebalan Komunal di DKI Jakarta
Jakarta, FNN - Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kramat Jati, Jakarta Timur, sampai saat ini masih menunggu angka pasti capaian kekebalan komunal (herd immunity) di DKI Jakarta. "Sebenarnya untuk angka resminya masih kita tunggu. Angka sekarang cuma atas dasar vaksin pertama yang sudah mencapai 100 persen dan peningkatan kasus COVID-19 di bulan Juli kemarin. Mungkin atas dasar itu muncul pernyataan 'herd immunity' di DKI Jakarta sudah tercapai," kata dr Nur Chandra Sp.PD di RSUD Kramat Jati, Kamis. Menurut Chandra, meskipun vaksin pertama sudah mencapai100 persen, akan tetapi vaksin kedua belum mencapai angka 70 persen. Chandra menambahkan, sudah banyak warga DKI Jakarta yang mendapatkan vaksin COVID-19. Namun hal itu tidak membuat "herd immunity" otomatis tercapai di Jakarta. "Buktinya kasus-kasus penularan COVID-19 masih terjadi di masyarakat termasuk di Ibu Kota," katanya. Terkait angka tersebut, Chandra mengusulkan apabila nanti pembelajaran tatap muka jadi digelar sebaiknya dilakukan secara bertahap. "Syaratnya guru dan murid sudah divaksin dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata Chandra. Dia juga berharap agar aktivitas di perkantoran tetap mengombinasikan dengan bekerja dari rumah meskipun kasus COVID-19 sudah mengalami penurunan. "Sama halnya dengan pembelajaran tatap muka, aktivitas perkantoran saya harap juga mensyaratkan vaksinasi kepada seluruh pekerja dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata Chandra. Sebelumnya, epidemilog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menyatakan tak sependapat kalau disebut "herd immunity" telah tercipta di Ibu Kota. (mth)
Anies Kenang Elly Kasim Sebagai Sosok Peduli Jakarta
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengenang penyanyi legendaris asal Sumatera Barat, Elly Kasim, sebagai sosok peduli, terutama terhadap permasalahan di Jakarta. "Saya mengenalnya lebih ke pribadi, pribadi yang selalu peduli. Saya banyak berinteraksi beberapa tahun ini dan di luar dari dunia film dan lain-lain. Saya melihat almarhumah sebagai orang pribadi yang peduli pada masalah-masalah di Jakarta," kata Anies Baswedan, di rumah duka Elly Kasim, di Jl. Beton No 68, Kayu Putih, Jakarta Timur, Rabu, 25 Agustus 2021. Anies Baswedan mengatakan sering berkomunikasi dengan mendiang Elly Kasim beberapa waktu belakangan, dan menyebut ia sering diberikan masukan. "Elly Kasim sering memberikan masukan, sering menitipkan pesan dan warga yang selalu perhatian pada masalah di Jakarta, itu yang saya rasakan," ujar Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Anies berharap segala amal kebaikan yang dilakukan oleh Elly Kasim semasa hidupnya dapat diterima di sisi-Nya. "Saya yakin insya Allah beliau husnul khotimah dan insya Allah dari kebaikannya, amal jariyahnya menjadi pahala tanpa henti," ujar Anies. Sebelumnya, penyanyi legendaris asal Sumatera Barat, Elly Kasim, meninggal dunia pada usia 76 tahun di RS MMC, Kuningan, Jakarta Selatan, akibat peradangan usus. Elly Kasim merupakan seorang penyanyi yang sering membawakan lagu-lagu berbahasa Minang. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah lagu berjudul "Ayam Den Lapeh". Almarhumah Elly Kasim rencananya akan dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, usai sholat jenazah terlebih dahulu di mushola dekat kediamannya di Kayu Putih, Jakarta Timur. (MD).
Bagi Penggemar, Medan Tawarkan Durian Bakar
Medan, FNN - Tidak hanya kelapa hijau muda bakar, kini penggemar durian pun bisa menikmati hal yang sama. Di Kota Medan, Sumatera Utara ini menawarkan durian bakar, yang aromanya sudah tidak terlalu menyengat, tetapi rasanya masih nikmat ketika disantap. Penjual durian bakar, Patar Siahaan, di Medan, Rabu, 25 Agustus 2021 mengatakan, ia menemukan cara baru itu setahun lalu sejak pulang dari rumah temannya yang ada di Pulau Jawa. Buah durian dibakar bagian kulitnya sekitar sepuluh menit. Dia kemudian mengadaptasi hal tersebut. Sejak dua pekan lalu, ia sudah mulai mempunyai pelanggan loyal terhadap durian bakar. Para pelanggan, kata dia, mengaku menyukainya karena bau yang menyengat menjadi berkurang, rasa lebih enak. Mereka meyakini dapat menghilangkan kandungan kolestrol dan gas yang ada dalam buah duran yang dibakar itu. Harga yang ditawarkan juga normal seperti beli durian biasa. Mulai dari kisaran Rp 30.000 hingga Rp 70.000 per buah sesuai dengan ukuran durian yang dipilih pelanggan. Sementara berbicara khasiatnya, ia mengatakan, buah durian atau bernama latin Durio Zibethinus itu setelah dibakar, kolesterol dan kadar gulanya akan hilang. "Yang hipertensi pun makan durian bakar tidak berpengaruh tensinya. Satu lagi, begitu kita makan durian bakar, tidak ada bau durian di mulut kita," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sementara Ayana, salah seorang penikmat durian bakar mengatakan, durian bakar memiliki tekstur yang jauh lebih lembut dari buah durian biasa yang tidak melalui proses pembakaran. "Rasanya lebih enak, dia kayak lebih lemak gitu sih. Kita makan itu kayak megang mentega, lebih lembut dan lebih lemak," katanya. (MD).
APPBI Pastikan Mal di Bandung Sudah Layak Dikunjungi Meski Masih PPKM
Bandung, FNN - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Bandung Raya memastikan pusat perbelanjaan atau mal sudah layak dikunjungi masyarakat di saat status Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Bandung turun ke Level 3. Ketua APPBI Bandung Raya Handianto Lie mengatakan pihak pengelola seluruh 23 mal yang ada di Kota Bandung telah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat sesuai dengan anjuran pemerintah. "Kita protokol kesehatan jalan, kita tertib sesuai aturan, mulai dari masuk ke mal hingga di tenant-tenant," kata Handiyanto Lie di Bandung, Jawa Barat, Selasa. Selain itu, menurutnya sudah hampir 100 persen pekerja di mal telah mengikuti vaksinasi COVID-19. Para pekerja mal yang belum tertampung oleh program vaksinasi pekerja mal pun juga mengikuti vaksinasi masing-masing secara mandiri. "Pekan ini di Bandung Raya mungkin bakal semuanya tervaksinasi, karena kemarin-kemarin itu sisa 6 ribu (pegawai belum divaksin), tapi sekarang mereka banyak yang ikut vaksinasi di tempat lain secara mandiri," kata dia. Dengan begitu, ia pun memastikan mal di Kota Bandung sejauh ini aman untuk dikunjungi. Masyarakat, kata dia, tidak perlu ragu untuk datang ke mal selama sudah mengikuti vaksinasi. Dia pun mengimbau kepada masyarakat yang memiliki uang berlebih agar juga kembali mendatangi mal. Pasalnya jika mal terus sepi dari pengunjung, maka kondisi ekonomi para tenant-tenant atau pedagang di mal akan terus mengkhawatirkan. "Sekarang juga restoran sudah mulai bisa dine in, meskipun dibatasi 25 persen, ini membantu lah ya, meski belum signifikan buat omzetnya," kata dia. (mth)
Kapolda NTB Dorong Kabupaten/Kota Agar Konsisten Turunkan Level PPKM
Mataram, FNN - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Mohammad Iqbal mendorong seluruh kabupaten/kota di daerah ini agar konsisten menurunkan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) "Ini sebenarnya 'warning', karena kita belum turun ke level dua. Jadi saya mendorong semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19 di kabupaten/kota untuk jangan terlena," kata Iqbal di Mataram, Selasa. Karena itu, ia tak henti mengingatkan bahwa strategi dalam mengantisipasi dan menekan angka penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat, yakni dengan tetap menjaga protokol kesehatan (prokes), membatasi kegiatan masyarakat, dan memperluas cakupan vaksinasi secara masif. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 37/2021, katanya, ada 9 kabupaten/kota di NTB yang masuk dalam PPKM level 3 meliputi Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Kota Bima, sedangkan Kabupaten Dompu kini sudah berada pada PPKM level 2. Pada ketentuan PPKM level 3, katanya, masih ada aturan yang menetapkan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat. Ketentuan itu, antara lain memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas maksimal 50 persen kapasitas, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja maksimal 25 persen, dan 75 persen bekerja dari rumah. Kemudian, sektor esensial dapat beroperasi 100 persen, tetapi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Namun, apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19 di tempat tersebut maka akan ditutup selama lima hari. Ia mengatakan pasar tradisional dan pedagang kaki lima diizinkan buka. Sementara aturan makan minum di tempat makan, seperti warung tetap diatur jam bukanya. Rumah makan dan restoran diperbolehkan menyediakan makan di tempat dengan kapasitas maksimal 25 persen. Pusat perbelanjaan dan mal boleh dibuka dengan pengaturan maksimal kapasitas 50 persen. Tempat ibadah dapat mengadakan kegiatan keagamaan berjamaah maksimal 50 persen. Demikian pula dengan kegiatan seni, budaya, dan sosial yang menimbulkan keramaian diizinkan dengan maksimal 50 persen. Tempat wisata dan area publik seperti taman umum diizinkan buka maksimal kapasitas 50 persen. Kegiatan olahraga diperbolehkan tetapi tetap tanpa penonton serta kegiatan resepsi pernikahan diperbolehkan dengan maksimal 50 persen kapasitas. (mth)
POPULER
