DAERAH
Polres Lebak Gagalkan Penyeludupan 2.000 Benur Lobster
Lebak, FNN - Polres Lebak, Polda Banten, menggagalkan penyeludupan 2.000 benur lobster atau anak lobster ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. "Kami juga menangkap kurir berinisial AD (38) warga Desa Sawarna Timur, Bayah," kata Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Lebak, Ajun Komisaris Besar Teddy Rayendra, di Lebak, Kamis, 16 September 2021. Teddy menjelaskan, penangkapan penyelundup benur lobster tersebut berdasarkan hasil pengembangan aparat di lapangan. Tersangka yang juga tukang ojek di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak diduga sebagai kurir. Petugas menangkap pelaku itu saat hendak menyelundupkan ke daerah Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jabar. Petugas mengamankan 2.000 benur lobster terdiri 1.200 benur jenis lobster pasir dan 800 benur lobster mutiara. Kepada polisi, tersangka AD mengatakan, benur lobster itu diperoleh dari nelayan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pulomanuk, Bayah. Selain itu, pelaku sudah delapan kali melakukan penyelundupan anak lobster di kawasan Perairan Bayah menuju Sukabumi. "Diperkirakan penyelundupan benur lobster itu mencapai nilai Rp 145 juta," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Pelaku dijerat pasal Undang-undang RI nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (MD).
Sebanyak 10 UMKM Dapat Fasilitas Promosi Gratis dari Dispar Mataram
Mataram, FNN - Dinas Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menerima pengajuan sekitar 10 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk mendapatkan fasilitas promosi gratis melalui aplikasi media sosial. "Sejak kami membuka promosi gratis hasil produksi UMKM pekan lalu, sekarang sudah ada 10 UMKM yang mengajukan dan siap kita proses," kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Kamis. Sebanyak 10 UMKM yang sudah mendaftar untuk program promosi gratis tersebut antara lain UMKM yang bergelut di bidang olahan pangan, kerajian dan pakaian. "Prinsipnya, kami siap bantu promosi apapun hasil olahan UMKM. Program ini kita laksanakan semata-mata membantu agar UMKM bisa tetap bertahan dan berkembang di tengah pandemi COVID-19 sehingga kami berharap, semakin banyak lagi UMKM yang mengajukan bantuan promosi," katanya. Selama ini keterbatasan promosi menjadi kendala para pelaku UMKM. Karena itu, Dispar mencoba fasilitasi untuk promosi hasil produk UMKM Kota Mataram secara gratis melalui akun media sosial yang telah disiapkan. "Harapannya, melalui promosi gratis dengan memperkenalkan produk mereka secara efektif bisa meningkatan transaksi para pelaku usaha di Mataram," katanya. Untuk mendapatkan promosi gratis melalui akun media sosial Dispar Kota Mataram, siapapun pelaku UMKM boleh ikut serta dengan menghubungi bagian administrasi. "Tidak ada syarat khusus bagi setiap UMKM yang mau ambil bagian promosi gratis dari kami. Mereka cukup menghubungi admin kami," katanya. Jika pelaku UMKM tidak memiliki sarana dan prasarana untuk promosi melalui media, tim Dispar menfasilitasi pengambilan gambar, serta menyiapkan berbagai informasi terkait hasil produksi UMKM. (mth)
Pemerintah Kota Tangerang Raih Penghargaan WTP Sejak 2011
Tangerang, FNN - Pemerintah Kota Tangerang mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari 10 kali berturut-turut untuk laporan keuangan sejak tahun 2011 hingga 2020. Penghargaan tersebut disampaikan dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Tahun 2021 yang dibuka oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah hadir secara daring dalam acara yang berlangsung Selasa, 14 September 2021. Wali Kota Arief dalam keterangannya Selasa (14/9) mengatakan, penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan tersebut akan semakin menambah semangat aparatur Pemkot Tangerang dalam menjalankan roda pemerintahan dengan menjunjung tinggi asas transparansi keuangan daerah. "Tentunya pengelolaan keuangan harus semakin ditingkatkan serta pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin baik," kata Wali Kota Arief dalam acara yang mengusung tema "Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi". Dengan penghargaan tersebu, Pemkot Tangerang harus semakin optimal dalam urusan pengelolaan keuangan daerah walaupun di tahun 2021 ini telah menerima sebanyak 14 kali WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Yang penting itu bukan jumlahnya, tetapi bagaimana Pemkot bisa maksimal dalam mengelola keuangan daerah," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh lembaga, kementerian maupun pemerintah daerah yang terus menjaga, mengelola keuangan negara dan membangun tata kelola negara. "Karena dana yang dikelola adalah dana publik," kata Menkeu Sri Mulyani. (MD).
Padang Berdayakan Nelayan Kecil untuk Tangkap Tuna
Padang, FNN - Pemerintah Kota Padang memberdayakan nelayan kecil di daerah untuk menangkap tuna sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Biasanya penangkapan tuna dilakukan menggunakan kapal berukuran besar, namun kami mendorong nelayan memodifikasi kapal jenis tonda untuk bisa dipakai untuk menangkap tuna," kata Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Guswardi di Padang, Selasa. Ia menyampaikan saat ini tengah membina kelompok nelayan kecil KUB Tuna Mandiri beranggotakan 20 orang yang sebelumnya menangkap ikan menggunakan kapal tonda dengan kapasitas di bawah 20 GT. "Kemudian kapal-kapal tersebut dimodifikasi bersama pengusaha pemilik kapal menjadi kapal penangkap tuna, saat ini sudah ada 10 kapal dan akan ditambah jadi 20 kapal dan target kami 50 kapal," kata dia. Menurut dia, minat nelayan untuk menangkap tuna cukup besar apalagi nilai jualnya cukup tinggi dan merupakan produk ekspor. "Dulu penangkapan tuna didominasi oleh nelayan menggunakan kapal besar, namun saat ini nelayan kecil sudah mulai melakukannya," ujar dia. Ia menyebutkan hasil tangkapan nelayan kecil tersebut untuk 10 hari melaut bisa mendapatkan 1,5 ton hingga 2 ton. "Per ekor tuna bisa dapat yang beratnya sampai 50 kilogram dengan nilai jual Rp70 ribu per kilogram. ini terobosan yang bagus apalagi potensi tuna di perairan antara Padang dengan Mentawai bisa mencapai 300 ribu ton per tahun," kata dia. Selain itu saat ini di Bungus Padang beroperasi PT Dempo yang mengolah tuna untuk diekspor dan juga banyak pengusaha ikan lainnya yang siap menampung hasil tangkapan. "Kalau untuk pemasaran tidak ada masalah yang ada malah kekurangan stok, kebutuhan tuna tinggi, jika tidak memenuhi syarat ekspor biasanya dipasarkan langsung di Padang," ujarnya. Guswardi menyampaikan dengan adanya program ini setidaknya bisa mengangkat taraf hidup nelayan sehingga menjadi lebih baik. "Kalau soal dampak pandemi sebenarnya sektor perikanan tidak begitu berpengaruh karena nelayan tetap bisa melaut dengan aman selama ini dan belum terdengar ada yang kena COVID-19 saat melaut," kata dia. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah kemauan nelayan untuk membentuk kelompok karena selama ini bantuan dari pemerintah baik pusat atau pun daerah hanya bisa disalurkan lewat kelompok nelayan. Ia menyebutkan saat ini di Padang terdapat 150 kelompok nelayan dan itu baru separuh dan selebihnya nelayan belum mau bergabung dalam kelompok. (mth)
Ketua DPD: Perlu Langkah Kongkret Majukan Daerah Perbatasan
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah membuat langkah konkret untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan seiring pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke, Papua. "Keberadaan Pos Lintas Batas Negara harus dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujarnya dalam siaran pers diterima di Surabaya, Senin. Menurut dia, perlu sinergitas antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sentra-sentra perekonomian baru. Mantan Ketua Umum PSSI tersebut juga merasa diperlukan prioritas pada aktivitas perdagangan, yakni ekspor dan impor. "Semua pihak terkait harus berperan aktif dalam menumbuhkan serta memajukan perekonomian di kawasan perbatasan. Ke depan diharapkan PLBN akan berkembang sehingga mampu mendukung aktivitas ekspor maupun impor," ucapnya. Dengan diresmikannya PLBN di Sota diharapkan dapat mengembangkan berbagai potensi sumber daya alam lokal yang memiliki prospek besar seperti sektor pertanian dan peternakan. "Apalagi pada 2018 Merauke ditetapkan sebagai daerah lumbung padi nasional. Bahkan sudah mampu ekspor komoditi pertanian antara lain beras, kopra dan gaharu. Dengan dibangunnya PLBN tentu saja semakin memudahkan alur dan prosedur ekspor," katanya. Kendati demikian, LaNyalla mengingatkan untuk tetap mengutamakan pada sektor keamanan karena daerah perbatasan memiliki risiko kejahatan dan kriminalitas tinggi. "Tak boleh dikesampingkan adalah antisipasi kemungkinan terjadinya tindakan kriminalitas. Meningkatnya mobilitas masyarakat, arus masuk dan keluar, serta aktivitas perekonomian yang terjadi pasti akan mendorong adanya kejahatan," tutur senator asal daerah pemilihan Jawa Timur tersebut. (sws, ant)
DPRD Setujui APBD Kotabaru 2021 Sebesar Rp1,72 Triliun
Kotabaru, FNN - DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru, menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) anggaran 2021 sebesar Rp1,72 triliun untuk dijadikan Perda. "Setelah mencermati penyampaian Bupati Kotabaru, bahwa terjadi kenaikan sebesar Rp97,866 miliar atau 6,03 persen dari APBD murni sebesar Rp1,623 triliun," kata Ketua DPRD Kotabaru, Sairi Mukhlis. Mendukung penanganan dan dampak Pandemi COVID-19, Pemkab melakukan Refocusing paling sedikit 8 persen dari Alokasi Dana Umum (DAU). "Kami DPRD Kotabaru secara umum bisa memahami dan memaklumi dari apa yang dimaksud. Untuk itu perlu pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang prioritas," terang dia. Dikatakan, dalam pelaksanaan program-program APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 perlu kerja keras untuk melaksanakan yang tercantum dan telah tersusun dalam KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021. "Bupati Kotabaru beserta seluruh jajaran SKPD diharapkan bekerja maksimal, berupaya agar program-program yang tertuang dalam APBD Perubahan 2021 dapat diwujudkan dan direalisasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotabaru," katanya. Legislatif mengapresiasi meningkatnya PAD Kotabaru 6,03 persen atau sebesar Rp97,866 miliar. Dan diharapkann Pemda fokus melaksanakan program pembangunan yang tertunda pelaksanaannya akibat pandemi COVID-19. (mth)
Pemkab Bangkalan Dorong Pemulihan Ekonomi dengan Mempercepat Perizinan
Bangkalan, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur berupaya mendorong pemulihan ekonomi akibat COVID-19 dengan mempermudah dan mempercepat proses pengurusan perizinan usaha bagi kelompok usaha mikro. Menurut Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Bangkalan Jemmi Tria Sukmana di Bangkalan, Minggu, selain untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi, upaya itu juga sebagai langkah mendukung pelaksanaan Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020. "Undang-undang ini merubah secara radikal perizinan berusaha. Perizinan berusaha diberikan secara mudah dan online melalui Online Submission Sistem (OSS) Berbasis Resiko," kata Sukmana. Tujuannya menumbuhkan investasi sebesar-sebesarnya di seluruh Indonesia, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha sehingga mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu, pihaknya telah menyampaikan sosialisasi tentang ketentuan tersebut, guna mendorong para pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangkalan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). "Ada 50 pelaku usaha mikro yang kami undang untuk mengikuti sosialisasi tentang kemudahan izin usaha tersebut, dan mereka mendapatkan arahan tentang kebijakan penanaman modal untuk kemudahan, serta kemudahan mendapatkan izin berusaha," katanya. Dalam ketentuan terbaru itu, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan dan izin lingkungan. "Pelaku usaha dari sektor mikro sampai besar bisa mendaftar lewat telepon seluler untuk mendapatkan NIB, karena secara online dan syaratnya hanya NIK, nomor telepon seluler pelaku usaha, serta surat elektronik," katanya. Kegiatan ini juga mensosialisasikan kebijakan penanaman modal untuk mendorong kemitraan usaha skala besar dengan UMKM. Selain itu investasi besar yang masuk ke Bangkalan berkewajibanmenggandeng usaha mikro kecil yang ada di Bangkalan dalam format kemitraan. Jemmi Tria Sukmana menuturkan, kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangkalan akhir-akhir ini memburuk, akibat COVID-19 dan banyak pelaku usaha yang gulung tikar, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi di wilayah itu. "Kemudahan mendapatkan izin berusaha ini, juga sebagai salah satu upaya dari berbagai program yang dicanangkan," katanya. Selain kemudahan di bidang perizinan usaha, upaya lain yang dicanangkan pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 berupa bantuan modal. "Ada 4.000 lebih pelaku usaha mikro di kabupaten ini yang menerima bantuan modal usaha, dan pencairannya langsung ke rekening masing-masing pelaku usaha," katanya. (mth)
Perabotan Rotan Masih Diminati Warga Palembang
Palembang, FNN - Perabotan rumah tangga yang terbuat dari bahan rotan masih diminati warga Kota Palembang, Sumatera Selatan sehingga perajin rotan bisa bertahan hingga sekarang ini. Perajin sekaligus pemilik toko Aneka Jaya Rotan, Mukhtar di Palembang, Minggu, mengatakan, barang-barang rumah tangga terbuat dari rotan diminati warga kota ini karena memiliki bentuk yang unik dan cukup kuat. Barang atau perabotan rumah tangga berbahan rotan yang cukup banyak diminati mulai dari tudung saji, skat ruangan, kursi teras, sofa ruangan tamu, tongkat lansia, kursi balita untuk boncengan di sepeda motor, dan bentuk lainnya. Bentuk perabotan rumah tangga tersebut bisa disesuaikan dengan keinginan pemesan yang memiliki contoh disain. "Kami siap melayani pesanan perabotan rumah tangga dari bahan rotan dengan bentuk khusus sesuai dengan contoh yang diinginkan konsumen," ujarnya. Dia menjelaskan, barang-barang yang terbuat dari rotan tersebut dijual dengan harga bervariasi mulai Rp100.000 hingga Rp5 juta satu unitnya. Sebagai gambaran, harga tudung saji Rp120.000 per buah, skat ruangan tiga lipatan Rp750.000 dan empat lipatan Rp1 juta per unit, meja makan dengan empat kursi Rp2,2 juta/unit dan enam kursi Rp4,5 juta/unit. Kemudian kursi/sofa tamu Rp5 juta per unit, kursi teras rotan Rp150-300 ribu per buah, tongkat lansia Rp100.000/buah, kursi balita untuk boncengan di sepeda motor Rp120.000/buah, dan kursi bar Rp150.000/buah. Mengenai penjualan barang kerajinan rotan itu dalam kondisi pandemi COVID-19 masih cukup banyak meskipun terjadi sedikit penurunan omzet, kata pemilik toko di sentra kerajinan rotan di kawasan Pelabuhan Boom Baru Palembang itu. (mth)
Tenant di Merdeka Walk Akan Dipindah ke Kota Lama Kesawan
Medan, FNN - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, menyatakan sejumlah tenant atau penyewa di Merdeka Walk akan dipindah ke kawasan Kota Lama Kesawan tahun depan. "Sebelum dipindah, Pemkot Medan akan menata dahulu kawasan Kota Lama Kesawan," terang Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman di Medan, Sabtu. Ia mengatakan, termasuk Gedung Warenhuis yang merupakan super market pertama Kota Medan dibangun 1916 agar menjadi layak dihuni pedagang. Pemkot Medan berkomitmen menata Kota Medan menjadi lebih baik, salah satunya menata kawasan Kota Lama Kesawan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Wakil Wali Kota menjelaskan termasuk mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka Medam sebagai lokasi cagar budaya dan menjadikanya sebagai ruang terbuka hijau (RTH). "Wali Kota ingin Kota Medan menjadi lebih baik, salah satunya mengembalikan fungsi Kota Lama Kesawan dan Lapangan Merdeka dijadikan RTH sebagai paru-parunya Kota Medan," tutur Aulia. "Kami ingin menata kota ini dengan tetap menjaga ekosistem bisnis bagi para tenant yang sudah ada," tegas Wakil Wali Kota. (mth)
Anies Baswedan Sebut Pesantren Kerap Terlibat Atasi Masalah Bangsa
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, keberadaan pondok pesantren (ponpes) kerap terlibat langsung mengatasi permasalahan bangsa. Termasuk menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Anies meng hal itu saat meninjau sentra vaksinasi warga yang berlokasi di Padepokan Pencak Silat Persinas ASAD, Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Pondok Gede, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis, 9 September 2021. Anies mengapresiasi kolaborasi penyelenggaraan vaksinasi antara Lembaga Dahwah Islam Indonesia (LDII), Ponpes Minhaajurrosyiddin dan Puskesmas Cipayung, Jakarta Timur. Terlebih, kata Anies, Ponpes Minhaajurrosyiddin menyediakan lokasi ruang terbuka yang luas dan fasilitas pendukung lainnya yang lengkap, seperti kamar kecil yang cukup banyak. Anies menyatakan gelaran vaksinasi di Padepokan Persinas ASAD Ponpes Minhaajurrosyidiin sebagai catatan sejarah karena salah satu tempat perjuangan melawan wabah Covid-19. "Jadi, 50.000 yang sudah mendapatkan vaksinasi, bukan angka yang kecil, angka yang cukup besar dan signifikan," ujar Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Anies menuturkan, pondok pesantren tidak pernah absen dalam perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman kolonial dengan mengirimkan santri melawan kaum penjajah di medan perang. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengungkapkan, LDII menjadi salah satu organisasi yang sejak awal bertindak cepat membantu pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Diungkapkan Anies, vaksinasi merupakan salah satu upaya mengendalikan risiko terpapar Covid-19. Akan tetapo, masyarakat pun harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. “Vaksin tidak mencegah penularan, tapi vaksin mencegah dampak yang berat saat tertular. Makanya, walaupun sudah vaksin tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Karena mentaati prokes adalah salah satu cara mencegah penularan dan kalau sudah divaksin insya Allah biarpun terpapar, gejalanya ringan bahkan tanpa gejala,” ujarnya. Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar juga mengapresiasi Padepokan Persinas ASAD yang menyasar sekitar 2.000 orang untuk ikut vaksinasi Covid-19. Munahar menjelaskan, Jakarta sudah menjadi zona hijau penyebaran Covid-19. Dengan percepatan vaksinasi, diharapkan masjid dan mushola segera melakukan kegiatan kembali seperti semula. “Kami mempersilahkan masjid dan mushola melakukan kegiatan kembali seperti semula. Bagaimanapun ketika Jakarta sudah kembali seperti semula, maka vaksinasi ini dalam rangka meningkatkan kembali geliat ekonomi," tutur Munahar. Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso mengemukakan vaksinasi di Padepokan Persinas ASAD Ponpes Minhaajurrosyidiin telah berlangsung sejak 14 Juni 2021. Chriswanto menuturkan, pelaksanaan vaksinasi itu berkat dukungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sehingga dapat digelar secara berkelanjutan di Ponpes Minhaajurrosyiddin. (MD).
POPULER
