DAERAH
Padang Berdayakan Nelayan Kecil untuk Tangkap Tuna
Padang, FNN - Pemerintah Kota Padang memberdayakan nelayan kecil di daerah untuk menangkap tuna sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Biasanya penangkapan tuna dilakukan menggunakan kapal berukuran besar, namun kami mendorong nelayan memodifikasi kapal jenis tonda untuk bisa dipakai untuk menangkap tuna," kata Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Guswardi di Padang, Selasa. Ia menyampaikan saat ini tengah membina kelompok nelayan kecil KUB Tuna Mandiri beranggotakan 20 orang yang sebelumnya menangkap ikan menggunakan kapal tonda dengan kapasitas di bawah 20 GT. "Kemudian kapal-kapal tersebut dimodifikasi bersama pengusaha pemilik kapal menjadi kapal penangkap tuna, saat ini sudah ada 10 kapal dan akan ditambah jadi 20 kapal dan target kami 50 kapal," kata dia. Menurut dia, minat nelayan untuk menangkap tuna cukup besar apalagi nilai jualnya cukup tinggi dan merupakan produk ekspor. "Dulu penangkapan tuna didominasi oleh nelayan menggunakan kapal besar, namun saat ini nelayan kecil sudah mulai melakukannya," ujar dia. Ia menyebutkan hasil tangkapan nelayan kecil tersebut untuk 10 hari melaut bisa mendapatkan 1,5 ton hingga 2 ton. "Per ekor tuna bisa dapat yang beratnya sampai 50 kilogram dengan nilai jual Rp70 ribu per kilogram. ini terobosan yang bagus apalagi potensi tuna di perairan antara Padang dengan Mentawai bisa mencapai 300 ribu ton per tahun," kata dia. Selain itu saat ini di Bungus Padang beroperasi PT Dempo yang mengolah tuna untuk diekspor dan juga banyak pengusaha ikan lainnya yang siap menampung hasil tangkapan. "Kalau untuk pemasaran tidak ada masalah yang ada malah kekurangan stok, kebutuhan tuna tinggi, jika tidak memenuhi syarat ekspor biasanya dipasarkan langsung di Padang," ujarnya. Guswardi menyampaikan dengan adanya program ini setidaknya bisa mengangkat taraf hidup nelayan sehingga menjadi lebih baik. "Kalau soal dampak pandemi sebenarnya sektor perikanan tidak begitu berpengaruh karena nelayan tetap bisa melaut dengan aman selama ini dan belum terdengar ada yang kena COVID-19 saat melaut," kata dia. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah kemauan nelayan untuk membentuk kelompok karena selama ini bantuan dari pemerintah baik pusat atau pun daerah hanya bisa disalurkan lewat kelompok nelayan. Ia menyebutkan saat ini di Padang terdapat 150 kelompok nelayan dan itu baru separuh dan selebihnya nelayan belum mau bergabung dalam kelompok. (mth)
Ketua DPD: Perlu Langkah Kongkret Majukan Daerah Perbatasan
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah membuat langkah konkret untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan seiring pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke, Papua. "Keberadaan Pos Lintas Batas Negara harus dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujarnya dalam siaran pers diterima di Surabaya, Senin. Menurut dia, perlu sinergitas antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sentra-sentra perekonomian baru. Mantan Ketua Umum PSSI tersebut juga merasa diperlukan prioritas pada aktivitas perdagangan, yakni ekspor dan impor. "Semua pihak terkait harus berperan aktif dalam menumbuhkan serta memajukan perekonomian di kawasan perbatasan. Ke depan diharapkan PLBN akan berkembang sehingga mampu mendukung aktivitas ekspor maupun impor," ucapnya. Dengan diresmikannya PLBN di Sota diharapkan dapat mengembangkan berbagai potensi sumber daya alam lokal yang memiliki prospek besar seperti sektor pertanian dan peternakan. "Apalagi pada 2018 Merauke ditetapkan sebagai daerah lumbung padi nasional. Bahkan sudah mampu ekspor komoditi pertanian antara lain beras, kopra dan gaharu. Dengan dibangunnya PLBN tentu saja semakin memudahkan alur dan prosedur ekspor," katanya. Kendati demikian, LaNyalla mengingatkan untuk tetap mengutamakan pada sektor keamanan karena daerah perbatasan memiliki risiko kejahatan dan kriminalitas tinggi. "Tak boleh dikesampingkan adalah antisipasi kemungkinan terjadinya tindakan kriminalitas. Meningkatnya mobilitas masyarakat, arus masuk dan keluar, serta aktivitas perekonomian yang terjadi pasti akan mendorong adanya kejahatan," tutur senator asal daerah pemilihan Jawa Timur tersebut. (sws, ant)
DPRD Setujui APBD Kotabaru 2021 Sebesar Rp1,72 Triliun
Kotabaru, FNN - DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kotabaru, menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) anggaran 2021 sebesar Rp1,72 triliun untuk dijadikan Perda. "Setelah mencermati penyampaian Bupati Kotabaru, bahwa terjadi kenaikan sebesar Rp97,866 miliar atau 6,03 persen dari APBD murni sebesar Rp1,623 triliun," kata Ketua DPRD Kotabaru, Sairi Mukhlis. Mendukung penanganan dan dampak Pandemi COVID-19, Pemkab melakukan Refocusing paling sedikit 8 persen dari Alokasi Dana Umum (DAU). "Kami DPRD Kotabaru secara umum bisa memahami dan memaklumi dari apa yang dimaksud. Untuk itu perlu pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang prioritas," terang dia. Dikatakan, dalam pelaksanaan program-program APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 perlu kerja keras untuk melaksanakan yang tercantum dan telah tersusun dalam KUA PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021. "Bupati Kotabaru beserta seluruh jajaran SKPD diharapkan bekerja maksimal, berupaya agar program-program yang tertuang dalam APBD Perubahan 2021 dapat diwujudkan dan direalisasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotabaru," katanya. Legislatif mengapresiasi meningkatnya PAD Kotabaru 6,03 persen atau sebesar Rp97,866 miliar. Dan diharapkann Pemda fokus melaksanakan program pembangunan yang tertunda pelaksanaannya akibat pandemi COVID-19. (mth)
Pemkab Bangkalan Dorong Pemulihan Ekonomi dengan Mempercepat Perizinan
Bangkalan, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur berupaya mendorong pemulihan ekonomi akibat COVID-19 dengan mempermudah dan mempercepat proses pengurusan perizinan usaha bagi kelompok usaha mikro. Menurut Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Bangkalan Jemmi Tria Sukmana di Bangkalan, Minggu, selain untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi, upaya itu juga sebagai langkah mendukung pelaksanaan Undang-Undang Ciptaker Nomor 11 Tahun 2020. "Undang-undang ini merubah secara radikal perizinan berusaha. Perizinan berusaha diberikan secara mudah dan online melalui Online Submission Sistem (OSS) Berbasis Resiko," kata Sukmana. Tujuannya menumbuhkan investasi sebesar-sebesarnya di seluruh Indonesia, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha sehingga mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Ia menjelaskan, beberapa waktu lalu, pihaknya telah menyampaikan sosialisasi tentang ketentuan tersebut, guna mendorong para pelaku usaha mikro di Kabupaten Bangkalan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). "Ada 50 pelaku usaha mikro yang kami undang untuk mengikuti sosialisasi tentang kemudahan izin usaha tersebut, dan mereka mendapatkan arahan tentang kebijakan penanaman modal untuk kemudahan, serta kemudahan mendapatkan izin berusaha," katanya. Dalam ketentuan terbaru itu, pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan dan izin lingkungan. "Pelaku usaha dari sektor mikro sampai besar bisa mendaftar lewat telepon seluler untuk mendapatkan NIB, karena secara online dan syaratnya hanya NIK, nomor telepon seluler pelaku usaha, serta surat elektronik," katanya. Kegiatan ini juga mensosialisasikan kebijakan penanaman modal untuk mendorong kemitraan usaha skala besar dengan UMKM. Selain itu investasi besar yang masuk ke Bangkalan berkewajibanmenggandeng usaha mikro kecil yang ada di Bangkalan dalam format kemitraan. Jemmi Tria Sukmana menuturkan, kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Bangkalan akhir-akhir ini memburuk, akibat COVID-19 dan banyak pelaku usaha yang gulung tikar, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk mendorong pemulihan ekonomi di wilayah itu. "Kemudahan mendapatkan izin berusaha ini, juga sebagai salah satu upaya dari berbagai program yang dicanangkan," katanya. Selain kemudahan di bidang perizinan usaha, upaya lain yang dicanangkan pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19 berupa bantuan modal. "Ada 4.000 lebih pelaku usaha mikro di kabupaten ini yang menerima bantuan modal usaha, dan pencairannya langsung ke rekening masing-masing pelaku usaha," katanya. (mth)
Perabotan Rotan Masih Diminati Warga Palembang
Palembang, FNN - Perabotan rumah tangga yang terbuat dari bahan rotan masih diminati warga Kota Palembang, Sumatera Selatan sehingga perajin rotan bisa bertahan hingga sekarang ini. Perajin sekaligus pemilik toko Aneka Jaya Rotan, Mukhtar di Palembang, Minggu, mengatakan, barang-barang rumah tangga terbuat dari rotan diminati warga kota ini karena memiliki bentuk yang unik dan cukup kuat. Barang atau perabotan rumah tangga berbahan rotan yang cukup banyak diminati mulai dari tudung saji, skat ruangan, kursi teras, sofa ruangan tamu, tongkat lansia, kursi balita untuk boncengan di sepeda motor, dan bentuk lainnya. Bentuk perabotan rumah tangga tersebut bisa disesuaikan dengan keinginan pemesan yang memiliki contoh disain. "Kami siap melayani pesanan perabotan rumah tangga dari bahan rotan dengan bentuk khusus sesuai dengan contoh yang diinginkan konsumen," ujarnya. Dia menjelaskan, barang-barang yang terbuat dari rotan tersebut dijual dengan harga bervariasi mulai Rp100.000 hingga Rp5 juta satu unitnya. Sebagai gambaran, harga tudung saji Rp120.000 per buah, skat ruangan tiga lipatan Rp750.000 dan empat lipatan Rp1 juta per unit, meja makan dengan empat kursi Rp2,2 juta/unit dan enam kursi Rp4,5 juta/unit. Kemudian kursi/sofa tamu Rp5 juta per unit, kursi teras rotan Rp150-300 ribu per buah, tongkat lansia Rp100.000/buah, kursi balita untuk boncengan di sepeda motor Rp120.000/buah, dan kursi bar Rp150.000/buah. Mengenai penjualan barang kerajinan rotan itu dalam kondisi pandemi COVID-19 masih cukup banyak meskipun terjadi sedikit penurunan omzet, kata pemilik toko di sentra kerajinan rotan di kawasan Pelabuhan Boom Baru Palembang itu. (mth)
Tenant di Merdeka Walk Akan Dipindah ke Kota Lama Kesawan
Medan, FNN - Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, menyatakan sejumlah tenant atau penyewa di Merdeka Walk akan dipindah ke kawasan Kota Lama Kesawan tahun depan. "Sebelum dipindah, Pemkot Medan akan menata dahulu kawasan Kota Lama Kesawan," terang Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman di Medan, Sabtu. Ia mengatakan, termasuk Gedung Warenhuis yang merupakan super market pertama Kota Medan dibangun 1916 agar menjadi layak dihuni pedagang. Pemkot Medan berkomitmen menata Kota Medan menjadi lebih baik, salah satunya menata kawasan Kota Lama Kesawan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Wakil Wali Kota menjelaskan termasuk mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka Medam sebagai lokasi cagar budaya dan menjadikanya sebagai ruang terbuka hijau (RTH). "Wali Kota ingin Kota Medan menjadi lebih baik, salah satunya mengembalikan fungsi Kota Lama Kesawan dan Lapangan Merdeka dijadikan RTH sebagai paru-parunya Kota Medan," tutur Aulia. "Kami ingin menata kota ini dengan tetap menjaga ekosistem bisnis bagi para tenant yang sudah ada," tegas Wakil Wali Kota. (mth)
Anies Baswedan Sebut Pesantren Kerap Terlibat Atasi Masalah Bangsa
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, keberadaan pondok pesantren (ponpes) kerap terlibat langsung mengatasi permasalahan bangsa. Termasuk menghadapi pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Anies meng hal itu saat meninjau sentra vaksinasi warga yang berlokasi di Padepokan Pencak Silat Persinas ASAD, Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Pondok Gede, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis, 9 September 2021. Anies mengapresiasi kolaborasi penyelenggaraan vaksinasi antara Lembaga Dahwah Islam Indonesia (LDII), Ponpes Minhaajurrosyiddin dan Puskesmas Cipayung, Jakarta Timur. Terlebih, kata Anies, Ponpes Minhaajurrosyiddin menyediakan lokasi ruang terbuka yang luas dan fasilitas pendukung lainnya yang lengkap, seperti kamar kecil yang cukup banyak. Anies menyatakan gelaran vaksinasi di Padepokan Persinas ASAD Ponpes Minhaajurrosyidiin sebagai catatan sejarah karena salah satu tempat perjuangan melawan wabah Covid-19. "Jadi, 50.000 yang sudah mendapatkan vaksinasi, bukan angka yang kecil, angka yang cukup besar dan signifikan," ujar Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Anies menuturkan, pondok pesantren tidak pernah absen dalam perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman kolonial dengan mengirimkan santri melawan kaum penjajah di medan perang. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengungkapkan, LDII menjadi salah satu organisasi yang sejak awal bertindak cepat membantu pemerintah pusat maupun daerah melaksanakan program vaksinasi Covid-19. Diungkapkan Anies, vaksinasi merupakan salah satu upaya mengendalikan risiko terpapar Covid-19. Akan tetapo, masyarakat pun harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. “Vaksin tidak mencegah penularan, tapi vaksin mencegah dampak yang berat saat tertular. Makanya, walaupun sudah vaksin tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Karena mentaati prokes adalah salah satu cara mencegah penularan dan kalau sudah divaksin insya Allah biarpun terpapar, gejalanya ringan bahkan tanpa gejala,” ujarnya. Ketua MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar juga mengapresiasi Padepokan Persinas ASAD yang menyasar sekitar 2.000 orang untuk ikut vaksinasi Covid-19. Munahar menjelaskan, Jakarta sudah menjadi zona hijau penyebaran Covid-19. Dengan percepatan vaksinasi, diharapkan masjid dan mushola segera melakukan kegiatan kembali seperti semula. “Kami mempersilahkan masjid dan mushola melakukan kegiatan kembali seperti semula. Bagaimanapun ketika Jakarta sudah kembali seperti semula, maka vaksinasi ini dalam rangka meningkatkan kembali geliat ekonomi," tutur Munahar. Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso mengemukakan vaksinasi di Padepokan Persinas ASAD Ponpes Minhaajurrosyidiin telah berlangsung sejak 14 Juni 2021. Chriswanto menuturkan, pelaksanaan vaksinasi itu berkat dukungan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sehingga dapat digelar secara berkelanjutan di Ponpes Minhaajurrosyiddin. (MD).
Klinik Layanan Investasi di Surabaya Permudah Investor Tanamkan Modal
Surabaya, FNN - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya menyiapkan klinik layanan investasi guna memberikan kemudahan bagi menanamkan modalnya di Kota Pahlawan, Jatim. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Surabaya M Taswin di Surabaya, Kamis, mengatakan, layanan klinik investasi tersebut salah satunya bertujuan untuk memudahkan para investor mendapatkan informasi mengenai peluang-peluang investasi di Kota Surabaya. "Sehubungan dengan pandemi di Surabaya sudah mulai mereda, maka kami harus segera menggerakkan ekonomi. Dalam hal ini, DPM-PTSP membuat klinik investasi," kata Taswin. Ia menjelaskan, bahwa klinik investasi tak hanya menyediakan layanan konsultasi mengenai penanaman modal asing (PMA) atau penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sebab, inovasi terbaru ini juga menyediakan berbagai macam informasi mengenai perizinan sebagaimana yang telah diatur dalam Perwali Nomor 41 Tahun 2021. "Mengenai perizinan, sekarang sudah satu pintu di DPM-PTSP. Ini sesuai Perwali No 41 Tahun 2021, sistemnya lagi berproses. Ada yang jalan, ada yang beberapa masih input di sistem," ujarnya. Taswin menyebut, nantinya masyarakat cukup datang ke klinik investasi jika ingin mendapatkan informasi mengenai beragam jenis investasi maupun perizinan di Surabaya. Ia mengaku, saat ini tengah menyelesaikan penataan ruangan untuk lokasi layanan tersebut. "Nanti cukup satu pintu para pelaku usaha datang ke situ menanyakan apa saja sudah selesai. Nah, klinik ini ruangan sudah ada, tinggal penataan saja, nanti para pelaku investor bisa langsung menanyakan apa saja mengenai rencana investasi mereka di Surabaya," katanya. Pada Perwali Nomor 41 Tahun 2021 telah diatur beberapa jenis perizinan yang nanti tersedia melalui layanan di klinik investasi tersebut, baik itu terkait layanan perizinan berusaha, perizinan non berusaha maupun Pelayanan non perizinan. Taswin menyebut, pelayanan terpadu di klinik investasi itu juga mencakup semua jenis perizinan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah (PD) Pemkot Surabaya. "Semua (perizinan) yang ada di Perwali No 41 Tahun 2021, nanti masuknya melalui DPM-PTSP dan keluarnya juga. Untuk back office-nya adalah PD teknis sesuai dengan permohonan izin yang diajukan," katanya. Oleh karena itu, Taswin menyatakan, bahwa ke depan masyarakat tidak perlu lagi datang ke PD terkait apabila ingin mengurus perizinan atau hanya sekadar konsultasi. Sebab, melalui klinik investasi, pemkot sudah menyediakan semuanya. "Tinggal mereka datang sudah. Kalaupun datang sekarang bisa, cuma (sementara) ruangannya yang dipakai di DPM-PTSP. Nanti kami buat ruangan khusus untuk konsultasi, mudah-mudahan (satu minggu selesai), kami lagi tata. Saat inipun pelaku usaha mau konsultasi bisa. Kami buka mulai hari ini juga bisa," ujarnya. (mth)
DPPU Pattimura Latih Warga Diversifikasi Produk Bank Sampah Organik
Ambon, FNN - PT Pertamina Depo Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Pattimura melatih masyarakat setempat untuk mengolah produk bank sampah organik menjadi barang yang bernilai. "Pelatihan inovasi dan diversifikasi produk bank sampah organik ini diberikan kepada penerima manfaat program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina DPPU Pattimura di Desa Laha, Kota Ambon," kata Operation Head Pertamina DPPU Pattimura, Tengku Nazwar di Ambon, Kamis. Ia mengatakan pelatihan berupa eco-enzyme hasil dari fermentasi limbah dapur organik, seperti ampas buah dan sayuran, gula (gula coklat, gula merah atau gula tebu), dan air. Eco-enzyme dapat memberikan dampak luas bagi lingkungan, kesehatan, hingga ekonomi, serta dapat mengurangi dampak limbah makanan, mengurangi penggunaan bahan kimia, dan mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Data Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon per Agustus 2021, tercatat volume sampah di masa pandemi COVID-19 mencapai 175 ton per hari. Dari total volume sampah tersebut, 60 persen penyumbangnya adalah sampah rumah tangga termasuk sampah organik. Pelatihan ini bertujuan agar peserta tidak lagi membuang sampah organik, melainkan mengolahnya menjadi sesuatu yang bernilai terutama dalam mendukung kebutuhan rumah tangga. "Pendekatan dimulai sekitar lingkungan kerja, membantu masyarakat sekitar untuk bisa menjalankan program yang mereka tekuni, kita bantu untuk pengembangannya," katanya. PT Pertamina DPPU Pattimura telah melakukan pendampingan bagi kelompok penerima manfaat program CSR Pertamina sejak 2019. Melalui pendampingan diharapkan pengetahuan peserta dapat meningkat dan dapat dimanfaatkan secara mandiri demi kelangsungan hidup sehari-hari di masa mendatang. Direktur Bank Sampah Bumi Lestari, Sarti Wally mengatakan pendampingan Pertamina DPPU Pattimura ini mampu memperbarui dan meningkatkan kapasitas para penerima manfaat. "Selain pelatihan, bantuan berupa dana dan peralatan juga sangat mendukung keberlangsungan bank sampahBumi Lestari," katanya. (mth)
Kapuas Mendapat Pembangunan 62 Menara Telekomunikasi dari Pusat
Kuala Kapuas, FNN - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, pada 2021 akan menerima bantuan dari Pemerintah Pusat berupa pembangunan 62 menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS). "Tahun ini dari 38 usulan, dan alhamdulillah kita mendapatkan bantuan pembangunan 62 menara BTS untuk Kabupaten Kapuas," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kapuas Junaidi di Kuala Kapuas, Kamis. Lokasi pembangunan menara BTS tersebut nantinya diprioritaskan pada daerah di Kabupaten Kapuas yang masih berada blank spot atau belum ada jaringan komunikasi. Daerah tersebut diantaranya Kecamatan Timpah, Pasak Talawang, Mandau Talawang, Kapuas Tengah dan Kapuas Hulu. Dikatakannya, ada beberapa hal mendasar yang harus disiapkan agar pembangunan dapat dilakukan tanpa ada kendala. Seperti kesiapan lokasi tanah atau lahan, jaringan listrik dan lain sebagainya. "Penting sekali disiapkan fasilitas tanah atau lahan sudah hibah, dan sangat krusial lagi jaringan listrik," katanya. Dia menambahkan, kalau jaringan PLN belum masuk atau belum ada, maka akan dilakukan swadaya masyarakat dalam kesiapan jaringan listriknya. Terkait progresnya, kata Junaidi, pihaknya sudah melakukan survei di daerah prioritas dibangun. Banyak lokasi pembangunan BTS di beberapa kecamatan yang akan dibangun, diantarnya di Kecamatan Pasak Talawang ada sebanyak 10 titik, Timpah enam titik, Mantangai 11 titik, Kapuas Tengah tujuh titik, Mandau Talawang 10 titik, Kapuas Murung satu titik, Dadahup tiga titik dan Kapuas Hulu 14 titik. "Perlu disadari 62 menara BTS dibangun, dan agar dapat semua terealisasi, diperlukan adanya kerja sama desa dan masyarakat sekitar untuk mempersiapkan lahan serta jaringan listriknya," jelasnya. Dengan dibangunnya menara BTS nantinya, diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada blank spot atau belum ada jaringan komunikasi selama ini, khususnya di wilayah pelosok desa di daerah setempat. "Kami berharap kemajuan teknologi akan membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat, tidak terkecuali dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat," kata Junaidi. (mth)
POPULER
