DAERAH
Bupati Cianjur Perintahkan Inspektorat Audit Bangunan Sekolah Ambruk
Cianjur, FNN - Bupati Cianjur, Jawa Barat, Herman Suherman memerintahkan Inspektorat Daerah (Itda) setempat segera melakukan audit terkait pembangunan sekolah yang ambruk saat tahap pembangunan. Seab, sejak satu pekan terakhir, dua pembangunan sekolah tiba-tiba ambruk saat direnovasi. "Saya perintahkan inspektorat melakukan audit, karena sudah kedua kalinya bangunan sekolah yang sedang direnovasi ambruk bagian atapnya," kata Herman saat dihubungi Antara. Laporan pertama yang diterimanya, enam bangunan SMPN 1 Agrabinta ambruk beberapa hari yang lalu. Kemudian, yang terbaru bangunan SMPN 1 Pagelaran ambruk, menyebabkan tiga orang pekerja mengalami luka-luka. Kedua bangunan sekolah tersebut mendapat bantuan renovasi dari pemerintah. "Kami akan cek perencanaannya untuk pemeriksaan bukan hanya sekadar mengecek fisik. Akan tetapi, harus dilihat juga sisi perencanaannya apakah sudah sesuai atau belum. Sekarang kami punya orang teknik di inspektorat, sehingga tidak bisa dibohongi," katanya. Dia menegaskan, audit harus segera dilakukan sebelum pengerjaannya selesai, karena sangat berbahaya jika salah perencanaan. "Akan lebih bahaya lagi, kalau ambruknya atap bangunan terjadi saat anak-anak sedang belajar," ujarnya. Sebagaimana diketahui, tiga orang pekerja bangunan di SMPN 1 Pagelaran, Cianjur mengalami luka-luka akibat tertimpa atap bangunan yang sedang direnovasi tiba-tiba ambruk. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran guna mendapatkan pertolongan medis. (MD).
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Mulai Dilaksanakan di Depok
Depok, FNN - Pembelajaran tatap muka secara terbatas mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pada Senin. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Wijayanto, pemerintah kota memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas dari 4 Oktober sampai 23 Desember 2021 setelah melakukan simulasi dari 28 sampai 29 September 2021. Ia menjelaskan bahwa sekolah-sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas (PTMT) tetap harus memberikan opsi layanan belajar dari rumah (BDR) bagi siswa yang belum diizinkan orang tua mengikuti kegiatan belajar di sekolah. "Jadi, sekolah tetap menyediakan pembelajaran BDR bagi siswa yang tidak diizinkan mengikuti PTMT oleh orang tuanya," katanya. Di Kota Depok, kegiatan belajar mengajar di sekolah hanya dilakukan dua hari dalam sepekan dengan durasi paling lama dua jam setiap hari. Jumlah peserta didik dalam setiap sesi kegiatan belajar mengajar juga dibatasi. "Untuk pengaturan sesi kita bebaskan kepada setiap perangkat sekolah. Misalnya dibagi berdasarkan ganjil genap nomor absen atau dari absensi dibagi menjadi dua," kata Wijayanto. Guna meminimalkan risiko penularan virus corona, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan tanpa jeda waktu istirahat. "Tidak ada waktu istirahat, peserta didik langsung pulang setelah pembelajaran selesai," kata Wijayanto. Ia menjelaskan pula bahwa untuk sementara kegiatan olahraga, seni, dan ekstrakurikuler tidak dilakukan di lingkungan sekolah, tetapi dilaksanakan via daring untuk menekan risiko penularan COVID-19. Wijayanto menekankan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas harus memastikan protokol kesehatan dipatuhi dan dijalankan di lingkungan sekolah. "Kita berharap pelaksanaan PTMT dapat berjalan dengan baik dan setiap satuan pendidikan dapat menjalankan protokol kesehatan secara ketat sehingga tidak ditemukan klaster sekolah nantinya," kata dia. Pembelajaran tatap muka secara terbatas dilaksanakan di semua jenjang pendidikan di Kota Depok. Selain pada dua hari pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, kegiatan belajar mengajar dilakukan dari jarak jauh via daring di kota itu. (mth)
Bupati Kapuas Hulu Tinjau Lokasi Banjir Minta Warga Tetap Siaga
Kapuas Hulu, FNN - Bupati Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat Fransiskus Diaan saat meninjau warganya yang menjadi korban banjir meminta kepada seluruh masyarakat untuk selalu siaga dan waspada terhadap kondisi banjir yang terjadi di daerah itu, yang merupakan banjir terbesar di tahun 2021. "Banjir kali ini adalah sejarah, yakni banjir terbesar di Kapuas Hulu, saya imbau tetap waspada dan siaga dan saya minta pihak kecamatan segera melaporkan data warga korban banjir," katanya usai meninjau lokasi banjir di sejumlah titik di Putussibau Kapuas Hulu, Minggu. Ia mengatakan untuk saat ini Pemkab Kapuas Hulu terus melakukan pendataan dan monitoring kondisi banjir. "Kami terus berkoordinasi, mendata dan monitor daerah Kapuas Hulu yang terendam banjir, semoga banjir ini segera surut dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa," kata Bupati yang juga meninjau posko bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kapuas Hulu. Ia juga berpesan kepada masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan jiwa di saat kondisi banjir seperti ini. "Jika perlu evakuasi segera hubungi petugas terdekat, waspada dan berhati-hati utamakan keselamatan," katanya. Terkait kondisi banjir saat ini, berdasarkan data BPBD Kapuas Hulu ada 10 kecamatan terendam banjir. "Data yang kami terima ada 10 kecamatan terendam banjir, banjir ini cukup besar mengakibatkan aktivitas masyarakat lumpuh, akses jalan terputus dan rumah warga terendam banjir," kata Kepala BPBD Kapuas Hulu Gunawan. Dikatakannya bahwa banjir terjadi sejak 2 Oktober 2021 dengan kedalaman air rata-rata satu hingga tiga meter. "Banjir ini karena curah hujan cukup tinggi, jika kami perhatikan banjir berangsur sedikit surut, namun Minggu (3/10) sore ini kembali terjadi hujan dan angin kencang, sehingga kami minta warga tetap waspada dan berhati-hati," kata Gunawan. Berdasarkan pantauan di lapangan ANTARA melaporkan hingga Minggu sore kondisi banjir masih merendam rumah warga. Akses jalan terputus dan terjadi pemadaman listrik negara yang disebabkan tingginya debit air. Saat ini warga yang rumahnya terendam banjir memerlukan bantuan berupa makanan darurat seperti mie instan, makanan kaleng serta beras. "Kami tidak bisa kemana-mana akses terputus, listrik padam dan tidak bisa melakukan penarikan uang tunai di mesin ATM, tentu ini menyulitkan kami dalam memenuhi kebutuhan pokok selama banjir," kata Fitri, salah satu korban banjir di Kecamatan Putussibau Selatan. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil sikap, sehingga dapat segera memberikan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan di tengah banjir sedang melanda. "Di saat banjir merendam rumah seperti ini lah warga memerlukan bantuan, karena kami tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi tidak bisa menarik uang tunai di ATM karena listrik tidak menyala, sementara persediaan makan sudah habis," demikian Fitri. (mth)
Pemkot Dorong Perajin Batik Kota Madiun Tembus Pasar Internasional
Madiun, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur mendorong para perajin batik yang ada di wilayahnya untuk eksis dan mengembangkan pemasarannya di tingkat nasional bahkan hingga tembus pasar internasional. Wali Kota Madiun Maidi sangat mengapresiasi kreativitas warganya para perajin batik. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya motif batik khas Kota Madiun yang diciptakan oleh para perajin. Semuanya otentik, unik, dan bagus. "Yang pasti saya bangga, perajin batik di Kota Madiun terus berkarya dengan motif-motif khasnya. Salah satu yang khas ada motif bunga dan pecelan," ujar Wali Kota Maidi di Madiun, Sabtu. Guna mendukung promosi dan pemasaran batik khas Kota Madiun, Pemkot Madiun telah mendirikan galeri. "Masyarakat dan pemerintah saling melengkapi. Apa yang sudah dikreasikan masyarakat coba kami wadahi dengan mendirikan galeri untuk mereka," kata Maidi. Selain mewadahi produk-produk batik khas di galeri, Pemkot Madiun juga mendukung pemasaran secara daring para perajin dengan menyediakan spot-spot internet gratis. Supaya dapat mereka gunakan dalam mendongkrak penjualan di pasar dunia maya. "Tantangan pandemi, semua dibatasi. Maka daring kami kuatkan, di mana-mana ada jaringan wifi," kata dia. Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober diharapkan menjadi momentum bagi para perajin untuk lebih aktif dalam berkarya. Orang nomor satu di Kota Madiun itu meminta para perajin dan pelaku ekonomi kreatif untuk terus semangat dan meningkatkan kualitas produknya. Ketua TP PKK Kota Madiun Yuni Setyawati Maidi berharap batik khas Kota Madiun semakin dikenal luas. Setiap kelurahan kini telah memiliki ciri khasnya masing-masing. Yuni mempunyai cita-cita untuk menggelar peragaan busana menampilkan produk batik lokal, kelak ketika pandemi COVID-19 sudah mereda. "Untuk menunjukan batik kelurahan siap "go international" kami ingin kelak mengadakan peragaan busana. Kami juga terus mendorong kreativitas dan inovasi ibu-ibu perajin dalam membuat bermacam motif khas dengan berbagai pelatihan," terang Yuni. Sesuai data, kini tercatat ada 32 perajin batik aktif di Kota Madiun. Mereka tersebar di seluruh kelurahan. (mth)
Pemkab Muba Kembangkan Desa Sentra Peternakan Lele
Palembang, FNN - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengembangkan desa sentra peternakan lele untuk mendorong masyarakat setempat tetap berdaya di tengah pandemi COVID-19. Asisten Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyasin (Muba) Yusuf Amilin di Sekayu, Jumat, mengatakan, pemkab telah menunjuk Desa Persiapan Toman Baru di Kecamatan Babat Toman sebagai lokasi peternakan lele. “Sejauh ini, peternakan lele di desa itu terbilang cukup berhasil lantaran tingkat kematian saat panen sangat rendah, yakni hanya 7,6 persen,” kata dia. Untuk memastikan program peternakan lele ini terus berjalan, pemkab telah menunjuk Dewan Riset Daerah dan Bappeda untuk mengawalnya. Pemkab berharap peternakan lele yang dilakukan Kelompok Tani Mega Pro ini dapat mencetak peternak yang mandiri dan berkembang sehingga bisa menginspirasi warga di desa lain. Camat Babat Toman Alpan Husin menjelaskan, penebaran bibit lele tiga bulan lalu berjumlah 6.100 ekor. Adapun jumlah kematian lele umur 1 hari--15 hari sebanyak 450 ekor, umur 16 hari--90 hari hanya 30 ekor. Sejauh ini telah dipanen sebanyak 133 kg. Petani pun menjual lele tersebut senilai Rp19.000 per kg. "Pemasaran masih di dalam Desa Persiapan Toman Baru dengan harga lebih rendah dari harga pasar umum. Kami menilai perlu adanya penambahan kolam ikan dan sarana pemasaran,” kata dia. (mth)
KPK Tetapkan 10 Anggota DPRD Muara Enim Jadi Tersangka
Muara Enim, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 10 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR serta pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Tahun 2019. "Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa Ahmad Yani dan kawan-kawan, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021 dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis. Adapun 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2023 tersebut, yakni Indra Gani BS (IG), Ishak Joharsah (IJ), Ari Yoca Setiadi (AYS), Ahmad Reo Kusuma (ARK), Marsito (MS), Mardiansyah (MD), Muhardi (MH), Fitrianzah (FR), Subahan (SB), dan Piardi (PR). Dalam kasus tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan enam tersangka. Lima orang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Robi Okta Fahlefi dari pihak swasta, mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani, mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muchtar. Selanjutnya, mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB dan mantan Plt Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi. Sementara satu orang, yaitu Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah saat ini perkaranya masih tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Alex mengatakan untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 30 September 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021. Empat tersangka, yakni Indra Gani BS, Ari Yoca Setiadi, Mardiansyah, dan Muhardi ditahan di Rutan KPK Kavling C1 berlokasi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta. Empat tersangka lainnya ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, yaitu Ishak Joharsyah, Ahmad Reo Kusuma, Marsito, dan Fitrianzah. Sementara dua tersangka lainnya ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, yakni Subahan dan Piardi. "Untuk antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada rutan masing-masing," ucap Alex. (ant, sws).
Wapres: Anggaran Bukan Isu Utama Tanggulangi Miskin Ekstrem di Jatim
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa anggaran bukan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi prioritas, termasuk Jawa Timur. "Saya berpendapat bahwa anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem,” kata Wapres saat memimpin rapat dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis. Wapres mengatakan tantangan terbesar pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah memastikan rumah tangga dengan miskin ekstrem di daerah dapat menerima manfaat program dari Pemerintah. "Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten bisa sampai diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di wilayahnya," jelasnya. Selain itu, di hadapan para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur, Wapres menjelaskan pemerintah memiliki waktu terbatas hingga akhir 2021 untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah. Oleh karena itu, Wapres mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan lima bupati daerah prioritas di Jatim untuk bekerja keras dalam merealisasikan program bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem. "Tantangan berikutnya, ini kita punya waktu tahun 2021 tinggal tiga bulan. Sulit sekali untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem dengan program yang reguler," ujarnya. Jawa Timur merupakan satu dari tujuh provinsi yang menjadi prioritas bagi pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada akhir 2021. Total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Timur sebanyak 508.571 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga. Lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021, yakni Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep. (mth)
Wapres Pimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur
Jakarta, FNN - Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, memimpin rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur terkait upaya penanggulangan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima kabupaten. Dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Kamis, rapat itu dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Parawansa, Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Bupati Bangkalan, Latief Amin Imron, dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi. Amin meminta kepada mereka untuk menentukan lokus prioritas, mengutamakan sumber daya dan mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah. "Kombinasi dua indikator itu diharapkan dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar," jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa anggaran bukan menjadi tantangan utama dalam upaya penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021. Pemerintah menambah alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut lewat program bantuan sosial, katanya. "Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 itu akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem selama tiga bulan hingga akhir 2021," ujarnya. Total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Timur sebanyak 508.571 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga. Lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021 ialah Kabupaten Probolinggo (114.250 jiwa atau 9,74 persen), Kabupaten Bojonegoro (50.200 jiwa atau 6,05 persen), Kabupaten Lamongan (87.620 jiwa atau 7,37 persen), Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura (123.490 jiwa atau 12,44 persen), dan Kabupaten Sumenep di Pulau Madura (130.750 jiwa atau 11,98 persen). (mth)
Pemkot Jakbar Pastikan Para Petani Sudah Divaksin
Jakarta, FNN - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Jakarta Barat memastikan kelompok tani yang bekerja di sawah kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, sudah divaksin. Hal tersebut harus dipastikan demi menjaga kesehatan para petani dan sterilisasi hasil tani yang diproduksi para petani. "Petaninya harus wajib vaksin dan kalau di lapangan harus mematuhi protokol kesehatan dan 3 M," kata Kepala Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian Sudin KPKP Jakarta Barat Sri Riana Hanim saat ditemui di tengah sawah kawasan Joglo, Jakarta Barat, Rabu. Untuk di sawah kawasan Joglo, terdapat 20 petani yang setiap harinya beraktivitas di sana. Mereka rata-rata sudah menjalani vaksin tahap satu. Hanim memastikan akan memantau terus kesehatan para petani agar terhindar dari paparan COVID-19. Sebelumnya, selain memantau kesehatan petani, Sudin KPKP juga berperan memberi pendampingan di bidang bercocok tanam. Pendampingan tersebut dilakukan oleh dua orang dari Sudin KPKP yang bertugas memberikan penyuluhan dan mengendalikan organisme pengangkut tanaman. Para pendamping itu memberikan penyuluhan terkait cara menghindari hama yang kerap merusak tanaman hingga memberikan pupuk beserta bibit yang berkualitas. Hanim menjelaskan sawah di kawasan Joglo ini akan panen selama tiga kali setahun. Jika cuaca mendukung dan hama bisa dihindari, maka per sekali panen para petani garapan bisa panen 12 ton gabah. Nantinya, hasil panen tersebut akan dibagi ke pihak swasta yang memiliki lahan. Sisanya dipakai oleh kelompok tani untuk dijual ataupun dikonsumsi sendiri. "Teknis sudah lama, mereka sistem bagi hasil jadi hasil didapat sebagian diberikan kepada pengembang," kata Hanim. Hanim memastikan pendampingan akan terus diberikan Sudin KPKP agar para petani bisa menghasilkan kualitas beras terbaik. (mth)
Aceh Buat Qanun Induk Pembangunan Kepariwisataan 2022-2037
Banda Aceh, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh sedang memfinalkan konsep rancangan qanun (peraturan daerah) tentang induk pembangunan kepariwisataan 2022-2037. "Targetnya November ini sudah kita paripurna, dan kalau sudah selesai dengan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sudah tidak banyak lagi perubahan," kata anggota DPRA Abdurrahman Ahmad, di Banda Aceh, Selasa. Abdurrahman mengatakan, dalam pelaksanaan RDPU ini pihaknya telah menerima berbagai saran masukan untuk kemudian diakomodir dalam qanun tersebut sebagai langkah finalisasi draft. "Ini sudah 80 persen, jadi kami tinggal menerima masukan-masukan dari berbagai daerah lagi. Setelah itu tim kecil panitia khusus merumuskan kembali," ujarnya. Kata Abdurrahman, dalam qanun induk pembangunan kepariwisataan tersebut banyak hal mulai dari investasi pariwisata, usaha kreatif, desa wisata serta berbagai geliat wisata lainnya. Abdurrahman menyampaikan, qanun itu juga dibuat sebagai keinginan terwujudnya wisata halal, atau semuanya diarahkan pada pariwisata Islami. "Qanun ini perlu dilaksanakan, apalagi masyarakat Aceh sering mempersepsikan bahwa pariwisata itu negatif," kata politikus Gerindra itu. Abdurrahman menuturkan, banyak hal yang dapat dikembangkan dalam dunia pariwisata seperti perdagangan serta dapat membuka lapangan kerja baru dengan investasi murah. "Jadi hanya sekali kita investasi dan nanti akan terus berlanjut. Jadi arahnya kita juga mau kembangkan ke situ, pariwisata Islami," demikian Abdurrahman. (mth)