DAERAH
Pemkot Dorong Perajin Batik Kota Madiun Tembus Pasar Internasional
Madiun, FNN - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur mendorong para perajin batik yang ada di wilayahnya untuk eksis dan mengembangkan pemasarannya di tingkat nasional bahkan hingga tembus pasar internasional. Wali Kota Madiun Maidi sangat mengapresiasi kreativitas warganya para perajin batik. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya motif batik khas Kota Madiun yang diciptakan oleh para perajin. Semuanya otentik, unik, dan bagus. "Yang pasti saya bangga, perajin batik di Kota Madiun terus berkarya dengan motif-motif khasnya. Salah satu yang khas ada motif bunga dan pecelan," ujar Wali Kota Maidi di Madiun, Sabtu. Guna mendukung promosi dan pemasaran batik khas Kota Madiun, Pemkot Madiun telah mendirikan galeri. "Masyarakat dan pemerintah saling melengkapi. Apa yang sudah dikreasikan masyarakat coba kami wadahi dengan mendirikan galeri untuk mereka," kata Maidi. Selain mewadahi produk-produk batik khas di galeri, Pemkot Madiun juga mendukung pemasaran secara daring para perajin dengan menyediakan spot-spot internet gratis. Supaya dapat mereka gunakan dalam mendongkrak penjualan di pasar dunia maya. "Tantangan pandemi, semua dibatasi. Maka daring kami kuatkan, di mana-mana ada jaringan wifi," kata dia. Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober diharapkan menjadi momentum bagi para perajin untuk lebih aktif dalam berkarya. Orang nomor satu di Kota Madiun itu meminta para perajin dan pelaku ekonomi kreatif untuk terus semangat dan meningkatkan kualitas produknya. Ketua TP PKK Kota Madiun Yuni Setyawati Maidi berharap batik khas Kota Madiun semakin dikenal luas. Setiap kelurahan kini telah memiliki ciri khasnya masing-masing. Yuni mempunyai cita-cita untuk menggelar peragaan busana menampilkan produk batik lokal, kelak ketika pandemi COVID-19 sudah mereda. "Untuk menunjukan batik kelurahan siap "go international" kami ingin kelak mengadakan peragaan busana. Kami juga terus mendorong kreativitas dan inovasi ibu-ibu perajin dalam membuat bermacam motif khas dengan berbagai pelatihan," terang Yuni. Sesuai data, kini tercatat ada 32 perajin batik aktif di Kota Madiun. Mereka tersebar di seluruh kelurahan. (mth)
Pemkab Muba Kembangkan Desa Sentra Peternakan Lele
Palembang, FNN - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengembangkan desa sentra peternakan lele untuk mendorong masyarakat setempat tetap berdaya di tengah pandemi COVID-19. Asisten Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyasin (Muba) Yusuf Amilin di Sekayu, Jumat, mengatakan, pemkab telah menunjuk Desa Persiapan Toman Baru di Kecamatan Babat Toman sebagai lokasi peternakan lele. “Sejauh ini, peternakan lele di desa itu terbilang cukup berhasil lantaran tingkat kematian saat panen sangat rendah, yakni hanya 7,6 persen,” kata dia. Untuk memastikan program peternakan lele ini terus berjalan, pemkab telah menunjuk Dewan Riset Daerah dan Bappeda untuk mengawalnya. Pemkab berharap peternakan lele yang dilakukan Kelompok Tani Mega Pro ini dapat mencetak peternak yang mandiri dan berkembang sehingga bisa menginspirasi warga di desa lain. Camat Babat Toman Alpan Husin menjelaskan, penebaran bibit lele tiga bulan lalu berjumlah 6.100 ekor. Adapun jumlah kematian lele umur 1 hari--15 hari sebanyak 450 ekor, umur 16 hari--90 hari hanya 30 ekor. Sejauh ini telah dipanen sebanyak 133 kg. Petani pun menjual lele tersebut senilai Rp19.000 per kg. "Pemasaran masih di dalam Desa Persiapan Toman Baru dengan harga lebih rendah dari harga pasar umum. Kami menilai perlu adanya penambahan kolam ikan dan sarana pemasaran,” kata dia. (mth)
KPK Tetapkan 10 Anggota DPRD Muara Enim Jadi Tersangka
Muara Enim, FNN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan 10 Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR serta pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan Tahun 2019. "Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan adanya berbagai fakta hukum selama proses persidangan dalam perkara awal dengan terdakwa Ahmad Yani dan kawan-kawan, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan September 2021 dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis. Adapun 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim periode 2019-2023 tersebut, yakni Indra Gani BS (IG), Ishak Joharsah (IJ), Ari Yoca Setiadi (AYS), Ahmad Reo Kusuma (ARK), Marsito (MS), Mardiansyah (MD), Muhardi (MH), Fitrianzah (FR), Subahan (SB), dan Piardi (PR). Dalam kasus tersebut, KPK sebelumnya telah menetapkan enam tersangka. Lima orang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Robi Okta Fahlefi dari pihak swasta, mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani, mantan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin MZ Muchtar. Selanjutnya, mantan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Aries HB dan mantan Plt Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi. Sementara satu orang, yaitu Bupati Muara Enim nonaktif Juarsah saat ini perkaranya masih tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Alex mengatakan untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung sejak 30 September 2021 sampai dengan 19 Oktober 2021. Empat tersangka, yakni Indra Gani BS, Ari Yoca Setiadi, Mardiansyah, dan Muhardi ditahan di Rutan KPK Kavling C1 berlokasi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta. Empat tersangka lainnya ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, yaitu Ishak Joharsyah, Ahmad Reo Kusuma, Marsito, dan Fitrianzah. Sementara dua tersangka lainnya ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, yakni Subahan dan Piardi. "Untuk antisipasi penyebaran COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, para tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada rutan masing-masing," ucap Alex. (ant, sws).
Wapres: Anggaran Bukan Isu Utama Tanggulangi Miskin Ekstrem di Jatim
Jakarta, FNN - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa anggaran bukan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi prioritas, termasuk Jawa Timur. "Saya berpendapat bahwa anggaran sebenarnya bukan isu utama dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem,” kata Wapres saat memimpin rapat dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis. Wapres mengatakan tantangan terbesar pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah memastikan rumah tangga dengan miskin ekstrem di daerah dapat menerima manfaat program dari Pemerintah. "Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memastikan seluruh program, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten bisa sampai diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di wilayahnya," jelasnya. Selain itu, di hadapan para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur, Wapres menjelaskan pemerintah memiliki waktu terbatas hingga akhir 2021 untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem di sejumlah daerah. Oleh karena itu, Wapres mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan lima bupati daerah prioritas di Jatim untuk bekerja keras dalam merealisasikan program bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem. "Tantangan berikutnya, ini kita punya waktu tahun 2021 tinggal tiga bulan. Sulit sekali untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem dengan program yang reguler," ujarnya. Jawa Timur merupakan satu dari tujuh provinsi yang menjadi prioritas bagi pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada akhir 2021. Total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Timur sebanyak 508.571 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga. Lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021, yakni Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, dan Sumenep. (mth)
Wapres Pimpin Rapat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Timur
Jakarta, FNN - Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin, memimpin rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur terkait upaya penanggulangan dan penyelesaian kemiskinan ekstrem di lima kabupaten. Dalam keterangan dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden, Kamis, rapat itu dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Parawansa, Plt Bupati Probolinggo, Timbul Prihanjoko, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, Bupati Bangkalan, Latief Amin Imron, dan Bupati Sumenep, Achmad Fauzi. Amin meminta kepada mereka untuk menentukan lokus prioritas, mengutamakan sumber daya dan mendorong percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara indikator persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di satu wilayah. "Kombinasi dua indikator itu diharapkan dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk memilih wilayah yang bukan hanya dengan persentase penduduk miskin ekstrem tinggi, namun juga dengan penduduk ekstrem yang besar," jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa anggaran bukan menjadi tantangan utama dalam upaya penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021. Pemerintah menambah alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem tersebut lewat program bantuan sosial, katanya. "Tambahan alokasi pendanaan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui bantuan sosial tunai dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-19 itu akan diberikan kepada lima kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem selama tiga bulan hingga akhir 2021," ujarnya. Total penduduk miskin ekstrem di lima kabupaten prioritas di Jawa Timur sebanyak 508.571 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 265.180 rumah tangga. Lima kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah prioritas penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021 ialah Kabupaten Probolinggo (114.250 jiwa atau 9,74 persen), Kabupaten Bojonegoro (50.200 jiwa atau 6,05 persen), Kabupaten Lamongan (87.620 jiwa atau 7,37 persen), Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura (123.490 jiwa atau 12,44 persen), dan Kabupaten Sumenep di Pulau Madura (130.750 jiwa atau 11,98 persen). (mth)
Pemkot Jakbar Pastikan Para Petani Sudah Divaksin
Jakarta, FNN - Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Jakarta Barat memastikan kelompok tani yang bekerja di sawah kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, sudah divaksin. Hal tersebut harus dipastikan demi menjaga kesehatan para petani dan sterilisasi hasil tani yang diproduksi para petani. "Petaninya harus wajib vaksin dan kalau di lapangan harus mematuhi protokol kesehatan dan 3 M," kata Kepala Seksi Ketahanan Pangan dan Pertanian Sudin KPKP Jakarta Barat Sri Riana Hanim saat ditemui di tengah sawah kawasan Joglo, Jakarta Barat, Rabu. Untuk di sawah kawasan Joglo, terdapat 20 petani yang setiap harinya beraktivitas di sana. Mereka rata-rata sudah menjalani vaksin tahap satu. Hanim memastikan akan memantau terus kesehatan para petani agar terhindar dari paparan COVID-19. Sebelumnya, selain memantau kesehatan petani, Sudin KPKP juga berperan memberi pendampingan di bidang bercocok tanam. Pendampingan tersebut dilakukan oleh dua orang dari Sudin KPKP yang bertugas memberikan penyuluhan dan mengendalikan organisme pengangkut tanaman. Para pendamping itu memberikan penyuluhan terkait cara menghindari hama yang kerap merusak tanaman hingga memberikan pupuk beserta bibit yang berkualitas. Hanim menjelaskan sawah di kawasan Joglo ini akan panen selama tiga kali setahun. Jika cuaca mendukung dan hama bisa dihindari, maka per sekali panen para petani garapan bisa panen 12 ton gabah. Nantinya, hasil panen tersebut akan dibagi ke pihak swasta yang memiliki lahan. Sisanya dipakai oleh kelompok tani untuk dijual ataupun dikonsumsi sendiri. "Teknis sudah lama, mereka sistem bagi hasil jadi hasil didapat sebagian diberikan kepada pengembang," kata Hanim. Hanim memastikan pendampingan akan terus diberikan Sudin KPKP agar para petani bisa menghasilkan kualitas beras terbaik. (mth)
Aceh Buat Qanun Induk Pembangunan Kepariwisataan 2022-2037
Banda Aceh, FNN - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama Pemerintah Aceh sedang memfinalkan konsep rancangan qanun (peraturan daerah) tentang induk pembangunan kepariwisataan 2022-2037. "Targetnya November ini sudah kita paripurna, dan kalau sudah selesai dengan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sudah tidak banyak lagi perubahan," kata anggota DPRA Abdurrahman Ahmad, di Banda Aceh, Selasa. Abdurrahman mengatakan, dalam pelaksanaan RDPU ini pihaknya telah menerima berbagai saran masukan untuk kemudian diakomodir dalam qanun tersebut sebagai langkah finalisasi draft. "Ini sudah 80 persen, jadi kami tinggal menerima masukan-masukan dari berbagai daerah lagi. Setelah itu tim kecil panitia khusus merumuskan kembali," ujarnya. Kata Abdurrahman, dalam qanun induk pembangunan kepariwisataan tersebut banyak hal mulai dari investasi pariwisata, usaha kreatif, desa wisata serta berbagai geliat wisata lainnya. Abdurrahman menyampaikan, qanun itu juga dibuat sebagai keinginan terwujudnya wisata halal, atau semuanya diarahkan pada pariwisata Islami. "Qanun ini perlu dilaksanakan, apalagi masyarakat Aceh sering mempersepsikan bahwa pariwisata itu negatif," kata politikus Gerindra itu. Abdurrahman menuturkan, banyak hal yang dapat dikembangkan dalam dunia pariwisata seperti perdagangan serta dapat membuka lapangan kerja baru dengan investasi murah. "Jadi hanya sekali kita investasi dan nanti akan terus berlanjut. Jadi arahnya kita juga mau kembangkan ke situ, pariwisata Islami," demikian Abdurrahman. (mth)
Pemprov Sumbar Bangkitkan Pariwisata dengan Kegiatan Nasional
Padang, FNN - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mendukung rencana pemerintah, lembaga maupun organisasi yang menggelar kegiatan berupa rakornas, kongres, musyawarah berskala skala nasional di Sumatera Barat untuk kembali merangsang kebangkitan sektor pariwisata. "Sekarang angka penyebaran COVID-19 di Sumbar sudah melandai. Kita siap untuk menjadi tuan rumah bagi kegiatan-kegiatan skala nasional mulai akhir tahun 2021 dan 2022," katanya saat menerima Audiensi Ikatan Dokter Spesialis Anak Sumbar di Padang, Selasa. Menurutnya sektor pariwisata menjadi salah satu yang terdampak pandemi COVID-19. Perlu upaya untuk membangkitkan sektor itu kembali salah satunya dengan menjadi tuan rumah kegiatan berskala besar. Secara infrastruktur, Sumbar sangat siap karena banyak hotel yang bisa menampung banyak tamu hingga tiga ribu orang lebih. Potensi pariwisata juga sangat mendukung baik wisata alam, kuliner hingga seni budaya sehingga peserta kegiatan bisa rileks selepas rapat atau workshop. "Karena itu kita dukung upaya Ikatan Dokter Spesialis Anak untuk menggelar Kongres Nasional di Sumbar," ujarnya. Kalau perlu Gubernur akan menggelar jamuan makan malam sebagai sambutan bagi peserta. Perwakilan Dokter Spesialis Anak Sumbar dr. Vini Fitriani mengatakan pihaknya mengusulkan pelaksanaan Kongres Nasional di daerah itu pada 2023 atau 2024. Menjelang pelaksanaan, pihaknya akan melakukan persiapan matang agar kegiatan bisa berjalan dengan baik dan sukses. "Kami berharap dukungan gubernur untuk menjadi tuan rumah kegiatan ini, salah satunya dengan video testimoni mendukung Kongres Nasional," ujarnya. (myh)
Gubernur Minta Dunia Usaha Bantu Percepatan Pembangunan di Maluku
Ambon, FNN - Gubernur Maluku Murad Ismail meminta kalangan dunia dunia usaha untuk ikut berkontribusi terhadap percepatan pembangunan di wilayah itu, melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan. "Keberadaan dunia usaha tidak hanya sekedar mengejar finansial dan properti, tetapi ikut bertanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan tempatnya beroperasi," kata Gubernur di Ambon, Selasa. Murad Ismail memandang peran dunia usaha yang beroperasi di Maluku sangat besar artinya bagi percepatan pembangunan di wilayah tersebut, terutama di masa pemulihan ekonomi setelah dihantam pandemi COVID-19. "Peran dan kontribusi dunia usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan bersinergi dengan program pemerintah daerah di berbagai sektor dengan fokus utama menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran," katanya. Peran dunia usaha, masih menurut dia, juga dinilai sebagai salah satu strategi percepatan pembangunan dan mengatasi keterbatasan anggaran pembangunan di daerah. Tanggung jawab sosial dunia usaha itu telah tertuang dalam peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 9 tahun 2014 tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Maluku, serta Peraturan Gubernur Maluku Nomor 61 tahun 2021 tentang forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha (FTSLBU). Untuk itu, Gubernur Maluku memandang pembentukan FTSLBU berdasarkan peraturan daerah dapat dijadikan wadah membangun sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan di Maluku pascapandemi COVID-19 Forum tersebut dinilai sangatlah penting selain sebagai implementasi amanat regulasi untuk memperoleh pemahaman yang juga untuk mendorong kontribusi kemitraan pelaku usaha dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Hadi Basalamah mengatakan, seluruh program BUMN, BUMD serta di dunia usaha, akan dikolaborasikan dan diselaraskan dengan tujuh program prioritas dan sembilan program unggulan Pemprov Maluku. "Karena itu pembentukan FTSLBU diharapkan menjadi wadah sinkronisasi program pemerintah dan badan usaha. Jadi tidak lagi bekerja sendiri-sendiri seperti sebelumnya," katanya. Forum tersebut juga akan menyepakati lokasi khusus program yang tidak hanya berpusat di Kota Ambon, tetapi di 10 kabupaten/kota lainnya di Maluku. (mth)
Wali Kota Bogor Minta Wisata Malam Kebun Raya Dihentikan
Kota Bogor, FNN - Wali Kota Bogor Bima Arya meminta pengelola Kebun Raya Bogor (KRB) menghentikan operasional wisata malam dengan cahaya lampu atau glow di KRB sampai ada hasil penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan IPB University. Permintaan tersebut disampaikan Bima Arya di Balai Kota Bogor, Selasa, setelah berdialog dengan pengelola KRB dari PT Mitra Natura Raya (MNR). Bima Arya menyampaikan kepada pengelola KRB ada surat dari para ahli botani, mantan pimpinan KRB, yang menyatakan keberatan terhadap rencana operasional wisata malam di kawasan konservasi tumbuhan tersebut. Bima Arya meminta agar BRIN dan IPB University melakukan kajian ilmiah terkait wisata malam di KRB yang memanfaatkan lampu-lampu sorot, dikhawatirkan dapat menganggu habibat tanaman dan ekosistem yang ada. "Wisata malam itu distop dulu sampai ada hasil kajian para ahli BRIN dan IPB University. Hasil kajian ilmiah ini sangat penting sebagai landasan untuk memutuskan, apakah wisata malam itu bisa dioperasikan atau tidak," katanya. Bima Arya juga menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Deny Wismanto untuk membantu mengoordinasikan BRIN dan IPB, melakukan kajian tersebut. "Apapun jawabannya dari BRIN dan IPB, nanti kami komunikasikan lagi dengan PT MNR. Prinsipnya, kami ingin memastikan semuanya berjalan sesuai karakter Kota Bogor dan potensi yang ada di KRB,” katanya. Sebelumnya, lima mantan kepala KRB, membuat surat terbuka untuk menyikapi wisata malam yang akan dioperasikan pengelola KRB, yakni PT MNR. Wisata malam yang dimaksudkan adalah wisata glow yakni destinasi permainan cahaya dengan pohon sebagai latar belakangnya. Wisata glow ini dinilai dapat mengganggu kehidupan hewan dan serangga penyerbuk di KRB. Kelima mantan pimpinan KRB itu adalah, Prof Dr Made Sri Prana (1981-1983), Prof Dr Usep Soetisna (1983-1987), Dr Ir Suhirman (1990-1997), Prof Dr Dedy Darnaedi (1997-2003), dan Dr Irawati (2003-2008). Surat terbuka itu ditujukan kepada Sekretaris Utama BRIN, Plt. Direktur kemitraan Riset dan Inovasi BRIN, Plt. Direktur pengelolaan Koleksi Ilmiah BRIN, Plt. Kepala kantor Pusat Riset Konservasi BRIN, dan Direktur Utama PT MNR, tertanggal 20 September 2021. (mth)
POPULER
