DAERAH
Jakarta Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik
Jakarta, (FNN) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan keempat kalinya sejak 2018 itu diperoleh sebagai Pemda Berkualifikasi Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. "Kolaborasi yang baik antarbadan publik, yaitu Pemprov DKI Jakarta, Komisi Informasi dan Masyarakat sangat krusial untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Juga menjadi bagian dari upaya memberikan jaminan informasi publik kepada seluruh warga Jakarta," ucap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 27 Oktober 2021. Anies mengatakan, sepanjang 2021, Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan inovasi dan kolaborasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan akurat sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, baik secara langsung dengan prokes ketat atau media lainnya. Selain itu juga memaksimalkan inovasi teknologi informasi berbasis situs web yaitu corona.jakarta.go.id, aplikasi berbasis seluler, seperti aplikasi PPID dan super apps JAKI. Semua terus dikembangkan untuk menyajikan data terbaru terkait perkembangan COVID-19. Juga menyajikan informasi penting lainnya termasuk penyebarluasan informasi dalam usaha mempercepat vaksinasi COVID-19 hingga melalui aplikasi WhatsApp pada seluruh warga melalui grup Kecamatan, Kelurahan, RT/RW dan Dasawisma. Inovasi lainnya, menyediakan kanal aduan dan klarifikasi melalui kanal Jakarta Lawan Hoaks (JalaHoaks) pada website : jalahoaks.jakarta.go.id dan akun media sosial Instagram dengan ID: Jalahoaks. Pemprov DKI Jakarta juga tetap menyediakan data terbuka melalui portal Jakarta open data pada alamat data.jakarta.go.id. Juga data berbasis geospasial yang dapat diakses masyarakat secara langsung melalui website jakartasatu.jakarta.go.id. Tidak hanya meningkatkan inovasi, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak guna menyebarluaskan informasi. Seperti pembentukan Satgas Covid-19 di tingkat RW, kolaborasi dengan influencer dalam penyebarluasan informasi program vaksinasi di media sosial dan berkolaborasi dengan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) untuk memberikan akses informasi menggunakan bahasa isyarat pada kegiatan konferensi pers dan kegiatan lainnya. Indeks Pers Meski demikian, indeks kemerdekaan Pers DKI Jakarta pada 2021, berada di peringkat ke-28 dari 34 provinsi di bawah Kepulauan Riau, Jawa Barat dan Kalimantan Timur yang berturut-turut di posisi satu, dua dan tiga. Dalam data yang dirilis oleh Dewan Pers tersebut, DKI Jakarta lebih baik dari Jawa Timur, Banten, Gorontalo, Papua Barat, Papua dan Maluku Utara. Peringkat Jakarta itu, lebih baik dibanding dengan 2020 dan 2018 yang masing-masing berada di posisi 32 dan 31. Namun, lebih rendah jika dibandingkan 2019 dengan peringkat 20. Indeks kebebasan pers tersebut. , diunggah juga oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam akun Instagramnya @ridwankamil. Ia menjelaskan, indeks tersebut mengukur tiga hal yakni ekosistem politik, ekosistem ekonomi dan ekosistem hukum. "Kebebasan pers adalah fundamental dalam kehidupan demokrasi yang berkualitas. Namun, kebebasan juga harus disertai rasa tanggung jawab. Mari berantas hoaks sebagai sisi gelap dalam dunia komunikasi dan informasi," tulis Ridwan Kamil dalam unggahannya. (MD).
Anak Buah Cabuli Istri Tersangka Narkoba, Kapolsek Kutalimbaru, Dicopot
Medan, (FNN)- Akibat ulah Dua orang penyidiknya diduga melakukan pencabulan dan pemerasan terhadap istri tersangka nrkoba, menyebabkan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kutalimbaru, Hendri Surbakti dicopot dari jabatannya. "Tadi malam yang bersangkutan sudah dicopot, termasuk kapolsek, kanit, dan penyidiknya," kata Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda ) Sumatera Utara, Panca Putra usai meninjau pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar alumni Akabri 1990 di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Selasa, 26 Oktober 2021. Kini, kata Kapolda, orang-orang tersebut telah dinonaktifkan dari jabatannya guna menjalani pemeriksaan internal. "Sekarang lagi dalam pemeriksaan Propam Polda Sumut," ujarnya. Kapolda mengaku prihatin atas tindakan anggota Polri tersebut karena telah mencoreng institusi kepolisian. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota Polri. Dia harus menunjukkan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri yang bisa melindungi dan mengayomi masyarakat," ujarnya. Sebelumnya, dua penyidik Polsek Kutalimbaru, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Aiptu DR dan Bripka RHL diduga melakukan pencabulan dan pemerasan terhadap istri tersangka kasus narkoba. (MD).
Keluarga Korban Penembakan Tuntut Polisi Rp 4 Miliar
Wamena, (FNN) - Keluarga korban penembakan menuntut denda adat kepada Kepolisian Resor Jayawijaya, Polda Papua, sebesar Rp 4 miliar. Selain tuntutan berupa uang, keluarga korban juga mengajukan tuntutan berupa 30 ekor babi. Kepala Kepolisian (Kapolres) Resor Jayawijaya, Muh Safei, di Wamena, Papua, Senin, 25 Oktober 2021 mengatakan, pihaknnya meminta waktu satu bulan guna menyiapkan tuntutan denda dari keluarga. "Karena Polres sebagai orang yang dituntut, kami minta waktu satu bulan untuk konsolidasi menyiapkan apa yang harus kita siapkan. Keluarga minta Rp 4 miliar dan 30 ternak (babi)," katanya. Setelah dilakukan persiapan terkait tuntutan itu, polisi akan memanggil lagi pihak keluarga melakukan negosiasi terkait kemampuan menyanggupi tuntutan keluarga korban yang meninggal dunia itu. "Pelaku di sini oknum anggota dan gajinya tidak masuk akal kalau dibilang Rp 4 miliar sehingga nanti kami, Polres Jayawijaya, yang menjembatani," katanya. Ia mengatakan, dua anggota pelaku penembakan akan dilibatkan dalam pembayaran denda. "Kami siapkan uang paling tidak sesuai kemampuan dari dua orang yang dituntut. Kami (Polres Jayawijaya) bantu-bantu," katanya. (MD).
Lamongan Antisipasi Potensi Bencana Hidrometeorologi
Lamongan, FNN - Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur menyiapkan antisipasi terjadinya potensi bencana hidrometeorologi, dengan memantau langsung kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi di Lamongan, Senin mengatakan, kesiapsiagaan yang ditekankan pada pemantauan itu adalah sumber daya manusia (SDM) serta kesiapan transportasi, sarana dan prasarana, hal ini untuk memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari risiko bencana. "Melihat besarnya ancaman bencana alam hidrometeorologi, maka kami perlu terus meningkatkan kewaspadaan, terlebih saat ini akan memasuki musim penghujan, dimana berdasarkan data dari BMKG Jawa Timur, musim hujan sebagian besar akan terjadi pada November dan puncaknya Januari hingga Februari tahun 2022," ujar Yuhronur, saat memimpin Apel Gelar Pasukan dan Peralatan antisipasi bencana. Yuhronur, dalam siaran persnya mengatakan, beberapa langkah mitigasi juga telah dilakukan, salah satunya terhadap banjir, longsor, banjir bandang, angin puting beliung hingga badai tropis lainnya. Ia menjelaskan, intensitas bencana hidrometeorologi yang masih terus terjadi akan ada kecenderungan meningkat eskalasinya, dan hal itu sangat dipengaruhi adanya perubahan iklim global yang tidak bisa dipungkiri. "Bahkan berdasarkan data BMKG, musim hujan saat ini dimungkinkan mengalami peningkatan intensitas curah hujan, dikarenakan adanya fenomena anomali cuaca, dengan ditandai munculnya fenomena La Nina yang dapat memicu peningkatan curah hujan hingga 20 sampai 70 persen," katanya. Yuhronur mengajak semua pihak untuk bersama-sama melakukan antisipasi meminimalisir dampak-dampak yang akan timbul dari bencana tersebut. "Ini merupakan bentuk wujud komitmen bersama, siap siaga menghadapi bencana alam serta memberikan bantuan secara optimal kepada masyarakat yang tidak bisa dihindari terdampak bencana, dan tentunya semua harus sudah disesuaikan dengan protokol kesehatan sehingga tidak memunculkan klaster baru dalam penyebaran COVID-19," katanya. Sementara itu, bencana hidrometeorologi merupakan sebuah bencana yang diakibatkan oleh parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembapan, temperatur dan angin. Banyak bencana yang termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi, antara lain kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, El Nino, La Nina, longsor dan berbagai bencana lainnya. (mth)
Kemenkeu Harapkan WTP Berbanding Lurus dengan Kesejahteraan Rakyat
Padang, FNN - Kementerian Keuangan berharap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dapat berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat setempat. "Hingga 2020, ada 17 kabupaten kota di Sumbar yang berhasil mencapai opini WTP 5 kali berturut-turut dan 19 Pemda berhasil memperoleh opini WTP atas LKPD 2020," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sumbar Heru Pudyo Nugroho selaku perwakilan Kementerian Keuangan di Padang, Senin. Ia menyampaikan hal itu pada penyerahan penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas capaian WTP dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi antara Kanwil DJPb dengan Pemprov Sumatera Barat dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi. Menurut dia hal tersebut merupakan prestasi yang membanggakan di tengah pandemi, namun diharapkan berbanding lurus dengan indikator kesejahteraan masyarakat. Ia mengemukakan berdasarkan pemeriksaan BPK, dihasilkan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. "Opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK yang menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia," kata dia. Daeran yang mendapatkan opini WTP mendapatkan penghargaan sebagai tindak lanjut dari kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2021. Penghargaan akan diberikan dalam bentuk Plakat kepada Pemerintah Daerah yang berhasil meraih 5 kali, 10 kali, dan 15 kali WTP berturut-turut hingga tahun 2020 dan Piagam kepada Pemerintah Daerah yang meraih WTP pada tahun 2020. Pada sisi lain ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hingga triwulan II 2021, kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah melalui instrumen APBN dan APBD, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mencapai 5,76 persen atau mengalami pertumbuhan signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang terkontraksi sebesar 4,92 persen. "Perbaikan tersebut terutama didorong oleh pemulihan ekonomi global yang semakin kuat dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut.” ujarnya. Menurut Heru untuk dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19, kebijakan investasi pemerintah menjadi faktor yang cukup krusial. (mth)
DKI Jakarta Klaim Telah Lakukan Langkah Strategis Pengendalian Banjir
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah melakukan langkah strategis pengendalian banjir menghadapi musim hujan melalui sejumlah program gerebek lumpur. Pernyataan klaim tersebut disampaikan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, melelaui keterangannya di Jakarta, Minggu. Menurut Sigit Wijatmoko, antisipasi potensi banjir di DKI Jakarta pada tahun ini dilakukan lebih cepat dari tahun sebelumnya. Misalnya, banjir pada 20 Februari 2021, karena hujan ekstrim yang curah hujannya mencapai 226 mm/hari yang melampaui kapasitas drainase di Jakarta. "Dampak dari hujan ekstrim itu, 49 RT di Jakarta mengalami banjir," katanya. Sigit menyatakan, antisipasi banjir menghadapi musim hujan pada akhir tahun 2021 ini sudah jauh lebih siap dari tahun-tahun sebelumnya. "Hujan deras yang turun bisa ditangani dengan cepat, sehingga tidak terjadi banjir," katanya. Antisipasi banjir itu dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui program gerebek lumpur, yakni melakukan pengerukan selokan, kali, situ, hingga waduk. "Program lainnya adalah, membuat olak-olakan, memperbaiki saluran air, mengintensifkan instalasi sumur resapan vertikal," katanya. Pemprov DKI Jakarta juga mengimplementasikan program "blue and green" yaitu taman yang menjadi kawasan tampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi, penyediaan alat pengukur curah hujan, dan perbaikan pompa. Antisipasi lainya adalah, dengan menyiagakan pompa sepanjang tahun di 178 lokasi rumah pompa. Ada 457 pompa stasioner di dekat sungai, waduk, maupun pintu air, serta ada 282 unit pompa mobile atau portabel yang tersebar di lima wilayah DKI Jakarta Jakarta "Pemprov DKI Jakarta juga mendatangkan tambahan pompa mobile sebanyak 40 unit," ujarnya. Sigit menambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga menambahkan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai kawasan serapan air hujan dengan target ada tambahan 12 taman baru pada tahun ini, untuk melengkapi 57 taman maju bersama (TMB) yang sudah ada. Ada pula taman grande, yakni merevitalisasi taman-taman yang sudah ada, misalnya Taman Tebet yang saat ini dalam proses dikerjakan, dan salah satu RTH lainnya adalah Hutan Mangrove di Jakarta Utara. (mth)
IDI: Ada Percepatan Penyediaan Tenaga Dokter di NTT
Kupang, FNN - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan selama 10 tahun terakhir terjadi percepatan penyediaan tenaga dokter umum sehingga hampir semua puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memiliki tenaga dokter yang memudahkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. "Hampir semua Puskesmas kabupaten/kota di NTT telah memiliki tenaga dokter untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat terutama di daerah pedalaman. Hal itu bisa terwujud dengan adanya percepatan pengadaan dokter umum dilakukan pemerintah kabupaten/kota di NTT," kata Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur, dr. Stef Soka di Kupang, Ahad. Stef Soka mengatakan hal itu terkait ketersediaan tenaga dokter di NTT dalam rangka hari Dokter Nasional tahun 2021. Ia mengatakan ketersediaan tenaga dokter di NTT semakin memadai dalam 10 tahun belakangan ini setelah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi NTT bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana Kupang untuk mendapatkan tenaga dokter umum untuk ditugaskan di Puskesmas. Menurut dia, adanya Fakultas Kedokteran Undana sangat membantu Pemerintah di NTT untuk mendapatkan tenaga dokter untuk ditugaskan ke ouskesmas di kabupaten-kabupaten di NTT. "Melalui bantuan beasiswa bagi tenaga dokter sangat membantu pemenuhan tenaga dokter sehingga semua puskesmas di NTT telah memiliki tenaga dokter umum melalui bantuan beasiswa oleh pemerintah kabupaten/kota di NTT. Distribusi tenaga kesehatan di puskesmas sudah merata di NTT," kata Stef Soka. Dia menambahkan salah satu persoalan yang dihadapi saat ini masih kecilnya pendapatan para dokter yang belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan IDI. "Apabila pendapatan seorang dokter sudah terpenuhi pada satu unit kerja maka tentu tidak perlu lagi membuka tempat praktek pada tempat lain sehingga lebih konsentrasi memberikan pelayanan medis pada satu tempat pelayanan kesehatan," kata Stef Soka. Menurut dia, sesuai standar IDI pendapatan seorang dokter umum harus mencapai Rp25-30 juta/bulan namun saat ini di NTT masih di bawah ketentuan itu. (mth)
Gubernur Jatim Imbau Santri Jadi Penguat dan Motor Penggerak Ekonomi
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau santri menjadi bagian dari penguatan sekaligus motor penggerak roda perekonomian bangsa dan dunia. "Jiwa kewirausahaan itu harus ditanamkan dan dipraktikkan. Itulah makna membangkitkan wirausaha di kalangan santri, pesantren, dan sosio-pesantren," ujarnya di sela Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2021 di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jumat. Sesuai tema "Santri Siaga Jiwa dan Raga", kata dia, santri harus selalu siaga menyerahkan jiwa raga membela Tanah Air, mempertahankan persatuan Indonesia dan ikut membantu mewujudkan perdamaian dunia. Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menyampaikan bahwa membela Tanah Air bisa diwujudkan dengan menguatkan kemandirian ekonomi pribadi para santri maupun alumni yang memiliki jiwa kewirausahaan. "Karena itu, Hari Santri ini jadikan sebagai awal membangkitkan jiwa kewirausahaan bagi santri, pesantren, maupun sosio-pesantren," ucap Khofifah. Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut menjelaskan bahwa fenomena yang terjadi saat ini di skala internasional adalah daya saing ekonomi. Setiap negara, lanjut Khofifah, melakukan lompatan besar untuk menguatkan sektor ekonomi dan yang memiliki pondasi kuat di bidang itu, ditambah berbasis kualitas sumber daya manusia atau tidak semata sumber daya alam maka hampir dipastikan akan menguasai sektor lainnya. Kepada para santri, Gubernur juga berpesan bahwa saat ini yang dihadapi sebagai musuh adalah kemiskinan sehingga harus bersama-sama berjuang memerdekakannya. "Dulu perangnya melawan datangnya agresi militer Belanda II, tapi kini harus menjadikan kemiskinan sebagai masa lalu dan menatap kesejahteraan sebagai masa depan. Itulah semangat santri siaga jiwa dan raga," kata mantan menteri sosial tersebut. Sementara itu, pelaksanaan upacara digelar secara langsung maupun virtual yang diikuti ratusan peserta dari santri perwakilan beberapa pondok pesantren di Jawa Timur. Upacara Hari Santri merupakan kali pertama digelar di Grahadi dan pada kesempatan tersebut seluruh petugasnya adalah para santri, kemudian peserta maupun undangan diwajibkan memakai sarung serta berpeci. Turut hadir Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, para pejabat Forkopim. (mth)
Gubernur Riau Tunjuk Suhardiman Amby sebagai Plt Bupati Kuansing
Kota Pekanbaru, FNN - Gubernur Riau Syamsuar menunjuk Wakil Bupati Kuansing Suhardiman Amby sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) pasca ditetapkan Bupati Andi Putra sebagai tersangka oleh KPK. Penunjukan Plt Bupati Kuansing berdasarkan Surat Gubernur Riau Nomor: 130/PEM-OTDA/2779 perihal Pelaksana Tugas dan Wewenang Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah. "Pak Gubernur Riau sudah mengirim surat penunjukan Plt Bupati Kuansing, sehubungan dengan ditetapkannya status tersangka terhadap Bupati Kuansing oleh KPK," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Riau Muhammad Firdaus di Pekanbaru, Rabu. Firdaus menjelaskan, Gubernur menunjuk Wakil Bupati Kuansing sebagai Plt Bupati Kuansing guna kelancaran penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Kuansing, maka Wakil Bupati melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Kuansing sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Penunjukan Plt Bupati Kuansing itu juga diatur dalam undang-undang. Apabila kepala daerah berhalangan, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah," katanya. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra sebagai tersangka, Selasa (19/10/2021). Andi Putra ditetapkan tersangka kasus dugaan suap perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun sawit di Kabupaten Kuansing. Selain Andi, KPK juga menetapkan tersangka lain dari pihak swasta (perusahaan), General Manager (GM) PT Adimulia Agrolestari, Sudarso. (mth)
Lahan PRPP Mangkrak, Ganjar Belum Punya Legacy di Akhir Masa Jabatan
Semarang, FNN - Keberadaan lahan Pusat Rekreasi Promosi Pembangunan (PRPP) yang mangkrak bertahun-tahun mendapat kritikan dari kalangan pengusaha. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dianggap tak mampu memanfaatkan lahan tersebut secara maksimal. Padahal kawasan PRPP lokasinya cukup strategis di dekat Bandara Internasional Ahmad Yani Semarang, sehingga memiliki nilai komersial yang tinggi. Kritikan tajam datang dari Wakil Sekretaris Umum Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Jawa Tengah Shoraya Lolyta Octaviana. Menurutnya, lahan PRPP sebenarnya memiliki nilai ekonomi tinggi. Lokasinya sangat strategis, tak jauh dari Bandara Internasional Ahmad Yani. Kawasan itu juga dekat dengan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Namun, sayangnya pemanfaatannya tak maksimal. "PRPP ini ibarat gerbang masuknya Jawa Tengah. Saat pendatang turun pesawat dan masuk Kota Semarang, pasti melewati PRPP. Semestinya ini bisa dimanfaatkan karena lokasinya strategis. Apalagi kawasan sekitar bandara, kini mulai berkembang dengan banyaknya tempat-tempat usaha baru," kata Shoraya, dalam keterangan tertulisnya di Semarang, Selasa (19/10/2021). Wanita yang akrab disapa Aya ini menambahkan, perlu langkah proaktif dari Pemprov Jawa Tengah, dalam hal ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo agar lahan seluas ratusan hektare tersebut tak mangkrak dan sia-sia. Upaya Pemprov Jawa Tengah menarik investor untuk menggarap lahan tersebut hingga kini belum terwujud. Pasalnya, pemanfaatan aset lahan tersebut akan mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) bagi Jawa Tengah. "Kalau melihat kawasan PRPP ini rasanya sedih sekali. Gedung-gedungnya mangkrak tak terawat, banyak plafon yang jebol, dan ditumbuhi rumput liar. PRPP sepi, seolah tak ada yang melirik," ujar mantan Ketua HIPMI Perguruan Tinggi Jawa Tengah ini. Selain menyumbang PAD, pemanfaatan lahan PRPP juga akan menggerakkan perekonomian Jawa Tengah. Para pelaku UMKM misalnya, bisa ikut berjualan jika kawasan tersebut hidup. Lahan PRPP sendiri kini dikuasai Pemprov Jawa Tengah setelah puluhan tahun bersengketa dengan PT. Indo Perkasa Usahatama (IPU). Hal itu menyusul dikabulkannya upaya peninjauan kembali (PK) yang diajukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo oleh Mahkamah Agung (MA). Meski aset-aset PRPP yang luasnya sekitar 248 hektare tersebut sudah di tangan Pemprov Jawa Tengah, hingga kini belum ada investor yang masuk dan memanfaatkannya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri pernah menjanjikan akan merevitalisasi kawasan PRPP. Dia berharap PRPP dapat menunjang kegiatan meeting, insentif, conference, and exhibition atau MICE. Ganjar menargetkan revitalisasi akan dimulai pada 2020 dan akan rampung pada 2022 mendatang. Namun faktanya, hingga akhir 2021 ini wacana tersebut belum terlaksana. Dikatakan Shoraya, jika lahan PRPP bisa dimanfaatkan maksimal dan dibangun menjadi kawasan MICE yang megah, hal tersebut akan menjadi monumen bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang masa jabatannya akan berakhir pada 2023. Sedikit flashback, dia menyebut dua Gubernur Jawa Tengah sebelum Ganjar meninggalkan monumen yang membanggakan bagi masyarakat Jawa Tengah. Mantan Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto misalnya dikenal karena berhasil membangun Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT). Sementara mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dikenal karena upayanya mendorong keberadaan jalan tol Semarang-Solo. "Nah, saya belum melihat Pak Ganjar akan mempunyai legacy yang membanggakan bagi masyarakat Jawa Tengah. Jangan sampai Pak Ganjar ini hanya terkenal di medsos (media sosial) tapi tidak memiliki peninggalan apapun bagi warga Jawa Tengah saat purna tugas nanti," ucap Bakal Calon Ketua Umum BPD HIPMI Jawa Tengah itu. (sws)
