DAERAH
Indeks Pembangunan Manusia di DKI Sangat Tinggi Pada 2021
Jakarta, FNN - Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Ibu Kota pada 2021 termasuk kategori sangat tinggi dengan mencapai 81,11 atau tumbuh 0,42 persen dibandingkan pada 2020 sebesar 80,77. "Dari tahun 2011 perkembangan IPM terus meningkat dari 76,98 hingga 2021 mencapai 81,11," kata Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS DKI Jakarta Suryani Widarta di Jakarta, Senin, 15 November 2021. Sejak 2011 hingga 2021, IPM di Jakarta meningkat 4,13 poin dengan rata-rata pertumbuhan 0,52 persen per tahun. Menurut Surayni, kategori IPM terbagi menjadi empat golongan, yakni nilai lebih kecil dari 60 kategori rendah, kemudian 60-70 masuk kategori sedang, nilai 70-80 tergolong tinggi dan di atas 80 kategori IPM yang sangat tinggi. Dia menjelaskan penghitungan IPM menggunakan unsur tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. BPS DKI Jakarta mencatat IPM di DKI selalu di atas 80 atau termasuk kategori sangat tinggi mulai 2017. Nilai IPM tinggi itu, lanjut dia, tidak terlepas dari pengaruh komponen pendukung, seperti umur harapan hidup saat lahir mencapai 73,01 tahun pada 2021 atau tumbuh 0,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 72,91 tahun. Selain umur harapan hidup, IPM tinggi juga dipengaruhi harapan lama sekolah rata-rata mencapai 11,17 tahun atau tumbuh 0,69 persen dari tahun lalu sebesar 11,13 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah di Jakarta mencapai 13,07 tahun atau tumbuh 0,36 persen dari tahun sebelumnya 12,98 tahun. Kemudian, pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan mencapai Rp 18,52 juta atau tumbuh 1,61 persen dari 2020 mencapai Rp 18,23 juta. Naiknya IPM di Jakarta menjadikan Ibu Kota berada di posisi pertama dan lebih tinggi dari IPM Indonesia yang mencapai 72,29. (MD).
Jakbar Berupaya Percepat Normalisasi Kali Pesanggrahan
Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Barat berkoordinasi dengan Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk mempercepat normalisasi Kali Pesanggrahan. "Kita selalu koordinasi dengan BBWSCC dan Dinas supaya dilakukan percepatan normalisasi," kata Wali Kota Jakarta Barat Yani Yani Wahyu Purwoko usai melakukan apel kesiapan banjir di kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin. Menurut Yani, Kali Pesanggrahan perlu dilakukan normalisasi lantaran kerap menyebabkan banjir di wilayahnya kala air kiriman meluap. Salah satu wilayah bantaran Kali Pesanggrahan yang kerap terkena banjir adalah Jalan Haji Briti, Kelurahan Kembangan Selatan. Yani belum bisa memastikan kapan proses normalisasi tersebut akan berlangsung. Dia hanya memastikan penanganan banjir melalui jajaran suku dinas akan maksimal di seluruh kecamatan Jakarta Barat. "Maka langkah kita membentuk tim khusus yang membawahi beberapa kecamatan rawan banjir. Insya Allah kita bisa meminimalisir dampak banjir," kata Yani. Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Barat mengungkapkan, banjir yang terjadi di wilayah itu pada Minggu (7/11) bukan akibat hujan deras melainkan kiriman dari Bogor yang mengalir lewat kali Pesanggrahan. "Memang semua yang dekat Kali Pesanggrahan itu banjir. Jadi genangan itu dari Kali Pesanggrahan," kata Kepala Seksi Pemeliharaan Drainase Suku Dinas (Sudin) SDA Jakarta Barat Wawan Kurniawan saat dikonfirmasi. Wawan mencontohkan beberapa genangan yang terjadi seperti di Green Garden dan Jalan Haji Briti Kebon Jeruk. Menurut dia, luapan air dari Katulampa (Bogor) begitu tinggi sehingga air cepat meluap. Kondisi itu diperparah dengan belum maksimalnya normalisasi bantaran kali. Karena itu, pihaknya tengah membangun tanggul sementara di beberapa titik aliran Kali Pesanggrahan guna menahan air agar tidak meluap. "Kita bangun tanggul sementara di tiga titik aliran yang banjir kemarin. Tiga titik itu ada di kecamatan Kebon Jeruk semua," kata dia. (mth)
Dinas Pertanian Karawang Berupaya Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian
Karawang, FNN - Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan pihaknya sangat serius dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian. "Kami serius, kami sudah punya Perda LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan) yang mengatur tentang pencegahan alih fungsi lahan pertanian," kata Kepala Dinas Pertanian setempat Hanafi, di Karawang, Senin. Ia mengatakan dalam ketentuan tersebut ada pembatasan kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian dalam beberapa tahun ke depan. Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) LP2B tersebut merupakan bagian dari upaya mempertahankan areal lahan pertanian di Karawang. Saat ini luas baku sawah di Karawang mencapai 97.000 hektare. Namun dalam beberapa tahun ke depan tentunya ada potensi alih fungsi lahan pertanian. Karena itu dalam ketentuan Perda LP2B tersebut Pemkab Karawang "mengunci" 87 ribu hektare areal sawah yang tidak boleh dialihfungsi. Disampaikan, selain membuat regulasi untuk menjaga alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, Hanafi juga menyebutkan pihaknya telah membuat regulasi tentang perlindungan pertanian. Dalam ketentuan itu terdapat perlindungan bagi petani yang mengalami gagal tanam atau gagal panen. Bahkan ke depan bagi petani yang hasil panennya anjlok akan mendapat asuransi. (mth)
Anies Naikkan RAPBD 2022 Menjadi Rp84,8 Triliun
Jakarta, FNN - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menaikkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022 sebesar 6,25 persen menjadi Rp84,8 triliun dibandingkan APBD-Perubahan 2021 sebesar Rp79,8 triliun karena tren ekonomi Ibu Kota yang tumbuh positif. "Kami melihat perkembangan kuartal pertama ke kuartal kedua, tren 'year on year', menunjukkan bahwa kecepatan pertumbuhan perekonomian di Jakarta menunjukkan angka yang optimis," kata Anies Baswedan usai menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin. Dalam penyampaiannya kepada DPRD DKI, Anies merinci pendapatan daerah pada 2022 direncanakan sebesar Rp77,4 triliun atau naik 18,77 persen dibandingkan APBD-Perubahan 2021 sebesar Rp65,2 triliun. Adapun pendapatan daerah itu rencananya diharapkan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp55,6 triliun, transfer pemerintah pusat Rp16,8 triliun dan pendapatan lain yang sah Rp4,9 triliun. PAD ditargetkan bersumber dari pajak daerah Rp45,7 triliun, retribusi daerah Rp806,8 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp793,7 miliar dan PAD lain yang sah sebesar Rp8,35 miliar. Sedangkan untuk belanja daerah 2022 direncanakan sebesar Rp75,6 triliun atau naik 8,09 persen dibandingkan APBD-Perubahan 2021 sebesar Rp69,99 triliun. Belanja daerah 2022 direncanakan untuk belanja operasional sebesar Rp58,9 triliun, belanja modal Rp13,4 triliun, belanja tak terduga Rp2,8 triliun dan belanja transfer Rp479,7 miliar. Untuk penerimaan pembiayaan 2022 direncanakan sebesar Rp7,43 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp4 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp3,4 triliun. Sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan mencapai Rp9,22 triliun yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah sebesar Rp5,63 triliun, pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo Rp927 miliar dan pemberian pinjaman daerah Rp2,66 triliun. (mth)
Tokoh Kamoro Harapkan Presiden Jokowi Perhatikan Warga Pesisir Mimika
Timika, FNN - Tokoh masyarakat yang juga Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) di Kabupaten Mimika Georgorius Okoare mengharapkan Presiden Joko Widodo juga memberikan perhatian serius terhadap pembangunan masyarakat Suku Kamoro yang bermukim di wilayah pesisir Kabupaten Mimika. Ditemui ANTARA di Timika, Minggu, Georgorius yang akrab disapa Gery mengatakan selama berkali-kali melakukan kunjungan kerja ke Papua, Presiden Jokowi baru satu kali singgah di Timika, itupun hanya transit untuk makan siang setelah berkunjung ke Kabupaten Asmat saat bencana diare dan busung lapar beberapa tahun lalu. "Bapak Presiden Jokowi kami harapkan satu waktu datang khusus ke Timika untuk melakukan dialog dengan kami masyarakat asli Mimika, terutama masyarakat Suku Kamoro yang hidup di wilayah pesisir karena selama ini kami merasa dianaktirikan dalam pembangunan. Semua pembangunan di Papua difokuskan ke bagian pegunungan, sementara kami masyarakat pesisir kurang mendapatkan perhatian," kata Gery. Sebagai salah satu pemasok devisa terbesar untuk negara melalui keberadaan perusahaan tambang raksasa PT Freeport Indonesia, menurut Gery, seharusnya Presiden Jokowi juga menyediakan waktu khusus untuk datang bertemu masyarakat asli di Mimika yang merasakan langsung dampak dari keberadaan Freeport. Ironisnya, kata Gery, warga Suku Kamoro yang bermukim di wilayah pesisir Mimika yang selama ini merasakan langsung dampak limbah tailing Freeport hampir tidak tersentuh pembangunan. "Kami bicara apa adanya saja, selama ini pembangunan di Papua itu diarahkan ke gunung, sementara sampai sekarang yang selalu ribut dan kacau itu di gunung, tolong perhatikan juga kami masyarakat yang tinggal di pesisir. Mimika punya anggaran triliunan rupiah, tapi dari tahun ke tahun warga saya di pesisir pantai itu tidak pernah menikmati pembangunan, mereka tetap tertinggal di semua aspek," tutur Gery. Warga Suku Kamoro merupakan satu dari dua suku asli Mimika yang bermukim di sepanjang wilayah pesisir Mimika mulai dari Potowayburu perbatasan dengan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat hingga Distrik Jita yang berbatasan dengan Kabupaten Asmat. Pada Sabtu (13/11), Presiden Jokowi bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menutup kegiatan Pekan Paralimpiade Nasional atau Pekan Paralimpik Indonesia (Peparnas) 2021. (sws, ant)
Pemprov DKI Dan PLN Sudah Bicarakan Pengelolaan Listrik Saat Banjir
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT PLN (Persero) sudah membicarakan pengelolaan listrik agar tidak membahayakan warga saat terjadi banjir di semua wilayah Jakarta. "Hasil pembicaraan tersebut, PLN melalui timnya akan turut mengamankan wilayah DKI Jakarta saat terjadi banjir agar tidak tidak ada warga yang menjadi korban sengatan listrik," kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kepada wartawan di Taman Kota Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Ahad, 14 November 2021. Anies mengatakan, warga DKI Jakarta pernah menjadi korban sengatan listrik pada saat banjir. "Jangan sampai terjadi lagi korban meninggal dunia karena sengatan listrik pada saat banjir. Karena itu, pengelolaan listrik sangat penting sekali," kata Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Diketahui, PLN menyiapkan 2.356 petugas siaga dalam penanganan kelistrikan menghadapi musim hujan di Jakarta. PLN juga menyiagakan "Disaster Recovery Center" sebagai tempat pemantauan kelistrikan serta posko-posko petugas pelayanan teknis. "Keselamatan jiwa manusia adalah hal paling utama. Pada saat turun hujan lebat yang mengakibatkan banjir, maka listrik terpaksa dipadamkan sementara," katanya. Menurut Anies, bahaya yang bisa terjadi yaitu tersengat aliran listrik karena air merupakan salah satu penghantar listrik yang bisa mengalirkan aliran listrik ke tubuh manusia. Beberapa kondisi yang menyebabkan PLN terpaksa memadamkan listrik, yaitu rumah warga kebanjiran, aset PLN kebanjiran, atau rumah warga dan aset PLN kebanjiran. Secara rutin, PLN melakukan pemeriksaan terhadap tiang dan kabel listrik untuk memastikan penyaluran energi listrik ke masyarakat dalam kondisi normal dan aman. Hal ini untuk mencegah adanya arus bocor yang bisa membahayakan masyarakat terutama saat banjir. Masyarakat bisa melaporkan ke PLN jika menjumpai tiang dan kabel listrik yang membahayakan. Anies mengatakan, seluruh unsur tiga pilar mulai dari Polisi, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diharapkan dapat bekerja bersama untuk menggalang seluruh kekuatan, bersama masyarakat, bahu-membahu ketika menghadapi ancaman banjir. "Ya di Jakarta kami siap, tapi yang dihadapi Jakarta bukan hanya persoalan di kota ini, tapi semuanya. Kami selalu menggarisbawahi, yang utama ialah semua warga selamat. Tidak ada yang meninggal dunia karena terdampak banjir," kata Anies. Anies menjelaskan, ketika curah hujan melampaui kapasitas, maka semua bekerja melakukan evakuasi, menyelamatkan semua warga. Anies juga mengingatkan semua pihak, untuk siap siaga bencana serta mewaspadai ancaman pandemi Covid-19, terutama saat menyiapkan tenda-tenda pengungsian di tempat yang berisiko tinggi penularan Covid-19. "Tenda yang disiapkan saat ini adalah tenda yang sesuai dengan kondisi pandemi, sehingga menghindarkan penularan jika sampai terjadi kasus di tempat-yang sedang diisolasi," kata Anies. (MD).
Wali Kota Pemahaman Warga Banda Aceh Terhadap Demokrasi Meningkat
Banda Aceh, FNN - Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyatakan bahwa pemahaman masyarakat Banda Aceh terhadap demokrasi meningkat, terlihat dari tingginya partisipasi pada pemilihan keuchik (kepala desa) secara langsung (Pilchiksung) di kota setempat. "Masyarakat sudah semakin dewasa dalam menyikapi dan memahami makna demokrasi, serta mengerti akan pentingnya melakukan pemilihan baik tingkat Keuchik, Wali Kota, Gubernur dan legislatif," kata Aminullah Usman di Banda Aceh, Ahad, 14 November 2021. Hal itu disampaikan Aminullah Usman saat memantau proses Pilchiksung tahap pertama Banda Aceh yang berlangsung serentak di 24 desa dari sembilan kecamatan di ibu kota Provinsi Aceh itu. Aminullah mengatakan antusias masyarakat dalam Pilchiksung ini sangat tinggi, di mana mereka begitu euforia menggunakan hak suara dan memberikan dukungan kandidat masing-masing. “Setelah saya memantau dari berbagai lokasi, alhamdulillah antusias masyarakat sangat luar biasa, ini hal yang menggembirakan dalam demokrasi kita," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Aminullah menyebutkan tingkat partisipasi pemilih di setiap desa rata-rata hampir mendekati angka 90 persen menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS). Dalam kesempatan ini, Aminullah mengapresiasi seluruh pelaksana dan kepada semua masyarakat Banda Aceh yang telah mendukung program pemerintah pada Pilchiksung ini hingga berjalan lancar. “Saya mengapresiasi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Pilchiksung ini, dan sejauh ini tidak ada hal-hal yang terjadi di lapangan, semua berjalan baik,” kata politikus PAN itu. Pelaksanaan Pilchiksung serentak Banda Aceh ini juga dipantau langsung oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Pemdes Kemendagri) Yusharto Huntoyungo melalui zoom meeting. Dalam laporannya, Yusharto menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilchiksung ini sempat tertunda dikarenakan adanya virus corona varian baru di Indonesia. "Kita sempat melakukan penundaan sampai 8 Oktober 2021. Tersisa 80 daerah yang akan melakukan pilkades sampai Desember 2021," katanya. Pilchiksung ini berlangsung sesuai dengan Permendagri Nomor 72 tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa. Lalu, dalam rangka menyukseskan Pilchiksung, Banda Aceh telah mengeluarkan Perwal Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Protokol Kesehatan. (MD).
DPRD DKI Target Rampungkan Dua Perda BUMD hingga Akhir 2021
Jakarta, FNN - DPRD DKI Jakarta menargetkan merampungkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) dari dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta hingga akhir Tahun 2021 ini. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebutkan bahwa dua raperda, yakni perubahan status Perusahaan Umum Daerah Air Limbah (PAL) Jaya menjadi perumda, dan Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo menjadi Perseroda untuk dikebut, karena Program Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 telah ditetapkan. "Mudah-mudahan dua raperda ini bisa diparipurnakan pada tahun ini juga, karena kalau sampai melampaui tahun ini berarti harus masuk di program tahun depan, dan kami bahas lagi, sedangkan penetapan sudah selesai," ujar Pantas dalam keterangan di Jakarta, Sabtu. Pantas berharap setelah disahkan menjadi payung hukum, PAL Jaya dapat meningkatkan pelayanan dan pengelolaan air limbah lebih baik lagi, juga dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan, untuk Jakarta Tourisindo, politisi PDI Perjuangan tersebut mengharapkan BUMD itu dapat berpartisipasi dalam mengembangkan dan mengelola perhotelan serta pariwisata. "Lalu bisa berperan membentuk ekosistem pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah," ucapnya. Sementara itu, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah mengaku siap mempercepat tahapan-tahapan selanjutnya, sehingga dua raperda ini bisa segera menjadi perda. "Untuk proses selanjutnya kami akan segera membuat surat permohonan kepada Kemendagri untuk proses fasilitasi. Kami kawal supaya bisa mengundangkan dan memberlakukan perda ini di Tahun 2021," tuturnya. (mth)
Bupati Lombok Tengah Dukung Pelaksanaan Program Guru Penggerak
Lombok Tengah, FNN - Bupati Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lalu Pathul Bahri mendukung pelaksanaan Program Guru Penggerak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan. "Sejalan dengan visi dan misi Lombok Tengah beriman, sejahtera, bermutu, maju dan berbudaya (Bersatu Jaya), kami mendukung dan membutuhkan bapak/ibu yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ini," kata Lalu Pathul Bahri saat membuka acara lokakarya 7 program pendidikan guru penggerak yang digagas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Praya, Lombok Tengah, Sabtu. Sebagaimana dipahami semua, kata Bupati bahwa program ini akan menghasilkan pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah dan pengembangan sekolah. "Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi dan pendampingan selama sembilan bulan. Program guru penggerak menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik," katanya. Dikatakan, para guru penggerak nantinya akan menjadi motor di Kabupaten Lombok Tengah untuk menggerakkan guru-guru lainnya di wilayah kerja masing-masing. Sehingga semua jenjang sekolah dapat mengimplementasikan konsep merdeka belajar menuju profil pelajar pancasila menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. "Hari ini kita sedang dalam proses mencetak guru penggerak di Kabupaten Lombok Tengah, berproses melaksanakan program pendidikan guru penggerak yang digelar Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI," katanya. Menurut Bupati, calon guru penggerak ini terdiri dari Guru TK, SD, SMP dan SMA/SMK, sedangkan pengajar praktik guru penggerak berasal dari unsur guru, kepala sekolah, dosen dan pengawas. "Saya memberikan apresiasi dan selamat kepada calon guru penggerak dan pengajar praktik dalam mengikuti proses lanjutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI," katanya. Ia juga mengatakan, Kabupaten Lombok Tengah yang kini berusia 76 tahun, terus menerus berusaha meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dasar dan menengah di lombok tengah. "Alhamdulillah hal tersebut dapat meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Guru penggerak adalah upaya konkret pemerintah untuk mengimbangi kecepatan perubahan di era globalisasi," katanya. (mth)
Jakarta Siapkan Tiga Kata Kunci Hadapi La Nina
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tiga kata kunci sebagai langkah antisipasi untuk menghadapi potensi bencana akibat La Nina. "Ada tiga kata kunci yang harus dipegang dan dilaksanakan yaitu siaga, tanggap dan galang," ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan saat apel kesiapsiagaan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi DKI Jakarta di Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara, Ahad, 14 November 2021. La Nina adalah fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan lebih tinggi. La Nina adalah salah satu faktor penyebab musim hujan, selain angin muson. La Nina berasal dari Bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Anies mengatakan dalam melaksanakan kata kunci pertama, yakni siaga, petugas harus sudah memikirkan langkah antisipasi untuk menyelamatkan serta memetakan lokasi yang aman. "Ketika berbicara tentang bersiaga itu bukan soal upacara atau menyiapkan alat-alat tapi siaga adalah antisipasi untuk menyelamatkan. Lokasi dan langkahnya harus dipikirkan sejak awal," kata Anies, sebagaimana dikutip dari Antara. Selanjutnya, kata Anies, apabila Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan akan terjadi hujan lokal hebat, maka setelah siaga Jakarta harus tanggap, artinya harus ada respons cepat yang dilakukan saat mulai terjadi banjir. "Mereka turun ke lapangan untuk meringankan beban orang-orang yang terkena bencana," kata Anies. Yang terakhir adalah galang, artinya harus galang seluruh kekuatan ketika berhadapan dengan banjir. Anies mengatakan seluruh unsur tiga pilar mulai dari Polisi, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan dapat bekerja bersama untuk menggalang seluruh kekuatan, bersama masyarakat, bahu-membahu ketika menghadapi ancaman banjir. "Saya sampaikan terima kasih dan apresiasi karena Anda semua menjadi bukti bahwa bangsa kita tetap melahirkan pahlawan dan menumbuhkan pahlawan. Pahlawan-pahlawan itu tidak hanya hadir di tahun 1945 tapi setiap tahun dan hadir dalam setiap kesempatan," kata Anies. Usai memberikan arahan, Gubernur meninjau kesiapan personel dan armada kemudian menyaksikan simulasi kesiapsiagaan PMI dalam menghadapi dampak La Nina. Sementara itu, Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta Rustam Effendi mengungkapkan berdasarkan informasi dari BMKG diprediksi akan terjadi perubahan cuaca sebagai dampak La Nina yang akan melanda di beberapa tempat di Indonesia termasuk DKI Jakarta. "PMI akan membantu dan bekerjasama dengan Pemda terutama dalam menangani aspek kemanusiaan kepada masyarakat yang kemungkinan sangat dirugikan terhadap bencana tersebut," ujarnya. Hadir juga dalam apel tersebut Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim, Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Jakarta Utara Wawan Budi Rohman dan Camat Penjaringan Depika Romadi. (MD).
POPULER
