DAERAH
Pemkab Lebak Optimalkan Promosi Produk UMKM Dukung Pemulihan Ekonomi
Lebak, FNN - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengoptimalkan promosi produk usaha micro kecil dan menengah (UMKM) guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. "Kita berharap dengan pengoptimalan promosi kembali pendapatan ekonomi pelaku usaha normal, " kata Kepala Bidang UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Abdul Waseh di Lebak, Kamis. Pemerintah daerah kini gencar mempromosikan produk UMKM guna mendorong peningkatan ekonomi mereka. Pengoptimalan promosi itu baik melalui dinas terkait, juga menjalin kerja sama dengan kota dan kabupaten lain. "Kami berharap kerja sama ini dapat membantu pemasaran produk UMKM, " katanya menjelaskan. Menurut dia, promosi produk UMKM juga ditampung oleh Plaza Komoditi milik pemerintah daerah guna kemudahan pemasaran. Produk UMKM itu di antaranya kuliner, makanan tradisional, kerajinan kriya, fashion hingga pengelolaan edar pangan. Saat ini, pihaknya terus mengoptimalkan promosi produk UMKM sehubungan kasus penyebaran COVID-19 diberbagai daerah menurun drastis. Kemungkinan besar kata dia, pertumbuhan ekonomi kembali menggeliat, terlebih vaksinasi terus dilakukan secara maksimal. "Kami minta masyarakat dapat divaksinasi agar perekonomian masyarakat kembali normal, " katanya. Pemerintah daerah terus meningkatkan mutu dan kualitas produk UMKM agar mampu bersaing pasar. Selain itu juga dilengkapi perizinan edar dari BPOM sesuai UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Produk UMKM wajib bersertifikasi halal, barcode juga memiliki izin Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dengan jenis pangan sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diterbitkan pemerintah daerah. "Kami optimistis produk UMKM bisa bersaing pasar, karena kualitasnya tidak kalah dengan pabrik," katanya menjelaskan. Sementara itu, sejumlah pelaku UMKM Kabupaten Lebak mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah membantu promosi pemasaran produk UMKM ditampung di Plaza Komoditi untuk meningkatkan omzet penjualan. "Kami tentu saat ini cukup terbantu pemasaran ditampung di Plaza Komoditi milik Pemkab Lebak, sehingga bisa menghasilkan pendapatan hingga Rp2 juta per pekan, " kata Beni, seorang pelakunya UMKM produk makanan warga Cibadak Kabupaten Lebak. (mth)
Pemprov Lampung Raih Predikat WTP Tujuh Kali Berturut-turut
Bandarlampung, FNN - Pemerintah Provinsi Lampung meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung atas laporan keuangan pemerintah daerah tujuh kali berturut-turut. "Penghargaan tersebut membuktikan komitmen dan keseriusan Pemprov Lampung dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik walau dalam kondisi Covid-19," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung Ade Rohman di Ruang Rapat Utama, Pemprov Lampung, Rabu, 17 November 2021. Ia menyebutkan laporan keuangan Pemprov Lampung yang telah diaudit BPK telah memenuhi kesesuaian dengan SAP, kecukupan kepemilikan hak, ketakutan terhadap peraturan perundang-undangan, dan terpaku pada efektifitas sistem pengendalian internal. Ade Rohman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan kepada Pemprov Lampung dan pemkab/pemkot atas capaian WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut. Dia berharap Pemprov Lampung mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahnya yang akuntabel dan transparan. Gubernur Arinal Djunaidi mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diperoleh Pemprov Lampung dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan. Dia juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemprov Lampung yang terus berupaya dan bekerja keras dalam mempertahankan opini WTP "Semoga kita dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja," tambahnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sementara untuk kabupaten/kota, ada 4 daerah yang memperoleh LKPD selama 10 tahun berturut-turut, yakni Pemkot Metro, Pemkab Lampung Barat, Pemkab Tulang Bawang Barat, dan Pemkab Waykanan. Lima daerah yang mendapatkan WTP adalah Pemprov Lampung, Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Pringsewu, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulangbawang. Sedangkan 5 daerah yang mendapatkan piagam WTP dari kementerian adalah Kabupaten Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, Tanggamus. (MD).
DPRD DKI minta BPK Audit Pembangunan Sekolah Yang Roboh Di Cengkareng
Jakarta, FNN - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI mengaudit anggaran pembangunan SMA Negeri 96 Cengkareng, Jakarta Barat yang roboh saat proses renovasi. "Kami mau cross check siapa kontraktornya, polisi harus masuk di sini, BPK juga harus masuk biar mengaudit," kata Ima dihubungi di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memeriksa dan mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang. "Kami di Komisi E menyampaikan ke mereka (Dinas Pendidikan) bahwa sekolah-sekolah ini kalau misalnya rehab berat sekalian rehab total jadi benar-benar tidak tambal sulam," ucap Ima, sebagaimana dikutip dari Antara. Ima menyebut renovasi di SMA Negeri 96 tersebut diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 33 miliar pada 2021. "SMAN 96 itu anggaran 2021 total Rp 33 miliar," ungkap Ima. Sebelumnya, Gedung SMAN 96 di Jalan Jati Raya, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, roboh ketika ketika proses renovasi. "Jadi itu lagi proses pembangunan baru, rehab total," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat I Aroman ketika dikonfirmasi wartawan. Aroman mengaku belum mengetahui pasti kronologi dan penyebab utama robohnya gedung SMA tersebut. Namun demikian, Aroman memastikan robohnya gedung tersebut mengakibatkan empat korban terluka yang terdiri dari para pekerja bangunan. Beberapa dari korban luka tersebut ada yang menderita patah kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. "Jadi puingnya menimpa para pekerja. Warga sekitar enggak kena karena jauh, enggak ada warga luka," kata dia. Sementara itu, Kepala Polsek Cengkareng Ajun Komisaris Polisi Endah Pusparini menambahkan robohnya sekolah itu mengakibatkan empat orang pekerja luka-luka. "Saat ini empat orang korban sudah dibawa ke RSUD Cengkareng," tutur dia. (MD).
KPI Siaran Dengan Konten Berkualitas Juga Perlu Diviralkan
Jakarta, FNN - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bidang Kelembagaan, Hardly Stefano Pariela, mengatakan siaran dengan konten baik dan berkualitas juga perlu diviralkan, bukan cuma konten-konten negatif berbau sensasional. Dalam diskusi Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang diselenggarakan KPI Pusat di kota Sorong, Papua Barat, Rabu, Hardly mengatakan salah satu cara agar masyarakat berdaya di hadapan media adalah mengapresiasi dan viralkan program siaran yang baik. "Kadang masyarakat lupa untuk menghargai konten yang bagus," kata Hardly dikutip dari webinar, Rabu, 17 November 2021. Viralnya program tontonan berkualitas akan berujung kepada penonton yang lebih banyak. Para pemasang iklan akan berminat dengan program yang ramai penonton, sehingga konten-konten serupa juga akan bertambah banyak. "Maka penting untuk mengapresiasi dan memviralkan yang baik-baik itu," kata Hardly, sebagaimana dikutip dari Antara. Laporan-laporan atas program siaran yang dianggap bermasalah dapat disampaikan kepada KPI, namun Hardly berpesan agar keluhan dan saran disampaikan dalam bahasa yang baik, bukan dalam bahasa yang kasar dan penuh caci maki. Hardly memaparkan, masyarakat diharap bisa menjadikan media sebagai alat meraih informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Maka, penting juga untuk memperhatikan klasifikasi tayangan serta memilih tayangan yang bermanfaat. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menonton televisi baik melalui siaran free to air (FTA) atau pun televisi berlangganan (Pay TV). Walau sebagian besar sudah mulai beralih menggunakan internet, televisi masih menjadi media yang menjadi sumber rujukan bagi masyarakat. Agenda migrasi siaran televisi digital pada 2 November 2022 akan menghadirkan saluran-saluran televisi yang semakin banyak dari jumlah yang ada sekarang. Perpindahan sistem dari analog ke digital merupakan cara meningkatkan kualitas pertelevisian Indonesia. Peralihan tersebut juga akan memberikan diversifikasi konten siaran yang akan semakin mendorong keberagaman konten dari industri penyiaran dalam negeri sehingga masyarakat akan mendapatkan konten beragam, sekaligus mendorong pertumbuhan industri penyiaran hingga ke daerah. Di sisi lain, perkembangan internet pun telah menghadirkan disrupsi informasi. “Setiap orang berkesempatan menjadi produsen informasi yang dapat diakses oleh jutaan penonton”, ujar Hardly. Dia memaparkan perbedaan antara media konvensional atau media lama dan media baru. Secara prinsip, media konvensional yang diwakili oleh televisi dan radio, hadir di masyarakat sebagai sebuah entitas bisnis yang terikat dengan regulasi serta tanggung jawab sosial. Hal yang berbeda dengan media baru, yang sampai saat ini belum memiliki regulasi konten yang tegas. Di satu sisi, media baru pun dikelola oleh masing-masing individu yang tidak punya kewajiban sosial di masyarakat. Maka, konten-konten yang sulit muncul di media konvensional bisa berkembang biak di media baru karena belum ada regulasi rinci mengenai konten di dalamnya. Kondisi inilah yang mengharuskan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas literasi media, agar berdaya dan memiliki ketahanan informasi yang baik. Kapasitas literasi media yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi serta mengomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Dengan demikian masyarakat tidak perlu tersesat dalam belantara informasi, juga tidak jatuh dalam jebakan hoax, ujaran kebencian, ajakan kekerasan, atau pun konten porno yang kerap kali hadir sebagai sebuah residu dari melimpahnya informasi. Harapannya, dengan kapasitas literasi yang baik, masyarakat mampu menjadikan media sebagai alat mendapatkan informasi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri atau pun lingkungan sekitarnya. (MD).
Wali Kota Padang Klaim Angka Kemiskinan Turun Lampaui Target RPJMD
Padang, FNN - Wali Kota Padang Hendri Septa mengklaim angka kemiskinan di Padang turun dan melampai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024. "Pada 2019 angka kemiskinan di Kota Padang 4,48 persen, pada 2020 turun menjadi 4,40 persen ini sudah melampaui target RPJMD 2019-2024 yaitu 4,65 persen," kata dia di Padang, Selasa, 16 November 2021, saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang. Menurut dia, walau di masa pandemi, ternyata angka kemiskinan turun karena banyak bantuan langsung tunai dan sembako diberikan kepada masyarakat serta tingginya sikap kegotongroyongan warga Kota Padang. Pemerintah Kota Padang melaksanakan beberapa program penanggulangan kemiskinan, seperti diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di antaranya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data sasaran dalam penanggulangan kemiskinan, menyinergikan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat pemerintah kota dan antar-OPD. Ia berharap, program-program yang ditujukan kepada masyarakat miskin lebih fokus supaya masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Yenni Yuliza mengatakan TKPK merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. "Melalui lembaga ini dapat dilihat perkembangan kondisi kemiskinan dan perkembangan pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang terutama pada masa pandemi Covid-19," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat hingga Maret 2021 terdapat penambahan penduduk miskin di provinsi itu sebanyak 5.880 orang. "Pada September 2020 jumlah warga masuk kategori miskin di Sumbar sebanyak 364.790 ribu orang dan Maret 2021 meningkat jadi 370,670 ribu orang," kata Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati. Menurut dia, pada periode September 2020 hingga Maret 2021 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 4.270 orang dari 141.310 orang menjadi 145.580 orang. Sejalan dengan itu di perdesaan pada periode September 2020 sampai Maret 2021 juga terjadi penaikan penduduk miskin 1.620 orang dari 223.470 orang menjadi 225.090 orang. Ia menjelaskan pada Maret 2020 komoditas yang menjadi penyumbang angka kemiskinan di Sumbar baik perkotaan dan perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, cabai merah, tongkol, dan telur ayam ras, Sementara komoditas nonmakanan yang menjadi penyumbang garis kemiskinan di Sumbar meliputi perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi. Pada periode September 2019 hingga Maret 2020 indeks kedalaman kemiskinan di Sumbar juga meningkat dari 0,992 menjadi 1,043. "Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran lebih besar dibandingkan garis kemiskinan," ujar dia. (MD).
Polda Sulawesi Barat Edukasi Masyarakat Terkait Emisi Kendaraan
Mamuju, FNN - Kepolisian Daerah Sulawesi Barat gencar mengedukasi masyarakat terkait bahaya yang dihasilkan emisi kendaraan, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Barat Komisaris Besar Polisi Syamsu Ridwan. "Polda Sulbar melalui Direktorat Lalu Lintas masih melakukan sosialisasi terhadap bahaya emisi kendaraan," katanya dihubungi dari Mamuju, Selasa, 16 November 2021. Polda Sulbar, katanya, hingga kini belum akan melakukan uji emisi kendaraan mengingat kondisi ekonomi masyarakat di daerah itu masih belum stabil akibat pandemi. "Kalau uji emisi, belum kita lakukan karena kondisi ekonomi masyarakat, termasuk terkait kearifan lokal," terangnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Namun, Polda Sulbar tetap melakukan langkah preventif melalui razia kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing penyebab emisi. "Tentu, kami tetap melakukan razia terhadap knalpot racing yang memang knalpot itu menghasilkan emisi tidak layak atau beracun," tegas dia. Melalui Operasi Zebra Marano , kata dia, Ditlantas Polda Sulbar menjadikan knalpot racing penyebab emisi sebagai sasaran operasi. "Melalui Operasi Zebra Marano ini, knalpot racing penyebab emisi menjadi salah satu target. Selain itu, kami tetap menyosialisasikan agar masyarakat tidak menggunakan knalpot penyebab emisi," ujar dia. (MD).
Pemprov DKI Berencana Perluas RTH di Daerah Penyangga
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas ruang terbuka hijau (RTH) di daerah penyangga karena keterbatasan lahan dan jumlah penduduk di Jakarta yang tidak memungkinkan memenuhi target 30 persen RTH. "Kami semua ingin memenuhi RTH sesuai ketentuan, tapi yang perlu dipahami kondisi di Jakarta penduduknya sangat padat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa. Menurut Riza Patria, kondisi Jakarta tidak hanya padat penduduk tapi semua aktivitas juga terpusat di Jakarta, mulai dari pemerintahan, politik, ekonomi, bisnis, hingga sosial dan budaya, ada di Jakarta. Karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin berbagi program dengan daerah penyangga di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). "Kami ingin berbagi beberapa program dengan Bodetabek. Ini sudah kami diskusikan. Jadi kami harap juga ruang terbuka hijau diperluas, ditambah di daerah di sekitar kota Jakarta," katanya. Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana memindahkan pemenuhan RTH di DKI Jakarta ke daerah Puncak, Bogor, guna mengatasi persoalan banjir di Jakarta, dan memastikan perbaikan lingkungan di wilayah hulu. Wacana tersebut diutarakan Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil, dalam rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2021 di kantornya, Jakarta, pekan lalu. Sofyan mengatakan itu sebagai bagian dari kolaborasi bersama menyelamatkan kawasan Puncak. Mengutip dari laman web BPN, Sofyan mengatakan, RTH di Jakarta yang masih jauh dari target itu akan dikaji ulang agar bisa dipindahkan pemenuhannya ke daerah Puncak. "Bagaimana kita mengatasi Puncak ini? Kalau kita bekerja bersama, saya akan mengubah aturan tentang RTH Jakarta," imbuhnya saat membuka talkshow "Kolaborasi dalam Penyelamatan Kawasan Puncak Bogor" di kantornya, Jakarta, Jumat (5/11). Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menjelaskan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta baru menyentuh angka 9,2 persen dari target pemenuhan RTH sebesar 30 persen. "Untuk 30 persen itu terlalu mustahil kalau di DKI tapi kalau masih di Depok, Tangerang, Bekasi masih memungkinkan karena lahan mereka masih luas, itu yang pasti," ucapnya. (mth)
Menteri Kesehatan Berharap RSUP Persahabatan Jadi Rujukan Dunia
Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Jakarta Timur menjadi rumah sakit rujukan dunia untuk respirasi atau pernapasan. Budi menyampaikan itu saat menghadiri acara puncak dan penutupan HUT Ke-58 RSUP Persahabatan pada Selasa, 16 November 2021. "Jadi saya titip teman-teman di Persahabatan mengingat bahwa penyakit pernapasan ini sudah menimbulkan korban di dunia dan terus terjadi makanya mereka harus jadi salah satu rumah sakit rujukan dunia untuk dapat mengobati dan mencegah agar hal ini jangan sampai terjadi," kata Budi Gunadi Sadikin, sebagaimana dikutip dari Antara. Budi menambahkan bahwa RSUP Persahabatan juga harus melakukan penelitian bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi hingga lembaga riset baik dari dalam dan luar negeri untuk dapat melakukan berbagai inovasi. "Mereka harus lakukan research bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi bukan hanya di Jakarta saja terkait yang berhubungan dengan respiratory disease," ujar Budi Gunadi. Menkes juga meminta manajemen RSUP Persahabatan untuk menjadi pengampu dengan membagikan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki kepada rumah sakit lainnya yang ada di Indonesia. "Saya juga minta RS Persahabatan jadi pengampu jangan hanya pintar sendirian tapi juga bisa menularkan kepintaran ke seluruh rumah sakit di seluruh provinsi," tutur Budi. RSUP Persahabatan menggelar acara puncak dan penutupan rangkaian HUT Ke-58 dengan mengusung tema "Sinergi Menyehatkan Negeri" yang diadakan di Griya Puspa RSUP Persahabatan. Acara yang juga dihadiri perwakilan Kedutaan besar Rusia itu diisi dengan berbagai kegiatan seperti peresmian Gedung Asma menjadi Gedung Prof. Dr. Hadiarto Mangunnegoro hingga penampilan dari peserta RSP Got Talent 2021 dan Duta RSUP. (MD).
Korban Banjir Bandang di Sigi Diedukasi soal Mitigasi Bencana
Sigi, FNN - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat memberikan edukasi tentang mitigasi bencana kepada masyarakat yang menjadi korban banjir bandang di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan. Edukasi dilakukan bersama dengan Dinas Sosial dan pemerintah desa berkaitan dengan antisipasi dampak fenomena La Nina yang memicu bencana hidrometeorologi. “Sudah dilakukan minggu lalu dan diberikan edukasi agar melakukan mitigasi bencana sejak dini. Ini rutin kami lakukan tetapi kali ini kami tingkatkan khususnya pada musim hujan seperti saat ini,” kata Bupati Sigi, Irwan Lapata di Sigi, Selasa. Dia menjelaskan bahwa bencana banjir sering melanda Kecamatan Dolo Selatan sehingga masyarakat di wilayah tersebut perlu diberi penguatan mitigasi bencana banjir bandang maupun longsor. “Memberi penguatan soal mitigasi bencana ini rutin dilakukan dan kami lakukan untuk semua wilayah bukan hanya untuk korban banjir bandang,” sebutnya. Selain memberi penguatan mitigasi bencana banjir maupun longsor dan memantau langsung daerah rawan bencana, pemerintah kabupaten berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan jalur sungai di Kabupaten Sigi. “Kami dibantu pihak-pihak terkait menyelesaikan masalah sungai ini dan berharap tidak terjadi risiko lebih besar jika turun hujan deras di Kabupaten Sigi,”terangnya. Sementara itu, Kepala Desa Rogo, Fuad Hudin menambahkan BPBD Sigi bersama Dinas Sosial beberapa kali memberikan edukasi mitigasi bencana banjir dan longsor untuk seratusan KK yang menjadi korban banjir bandang pada September 2021. Pada musim hujan seperti saat ini, warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan jika terjadi bencana banjir atau longsor. “Nanti dalam waktu dekat akan ada lagi edukasi dari pemkab dan kami selalu mengikutkan warga Dusun 1 sekitar 90 KK, belum lagi dusun lainnya,” sebut Fuad di Sigi, Selasa siang. Fuad berharap pemerintah kabupaten terus memperhatikan warga di Desa Rogo yang menjadi korban banjir bandang dengan mempercepat pekerjaan normalisasi sungai. “Kalau pekerjaan sungai selesai maka masyarakat pun bisa lebih tenang menghadapi musim hujan seperti saat ini,” ucap Fuad. (mth)
Begal Karyawati Basarnas Gelar Pesta Narkoba Sebelum Beraksi
Jakarta, FNN - Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat mengungkapkan eksekutor begal berinisial ADR alias T yang menewaskan karyawati Basarnas, sempat menggelar pesta narkoba sebelum menjalankan aksi kejahatan. ADR, sang eksekutor beraksi bersama ketiga temannya merampas telepon seluler milik korban MN (22) hingga meninggal dunia akibat luka terkena sabetan celurit pada 22 Oktober lalu sekitar pukul 02.47 WIB. "Sebelum melakukan aksi, dia pesta narkoba dulu, kemudian mereka berangkat," kata Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Setyo Koes Hariyanto saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 16 November 2021. Setyo mengatakan ADR sengaja mengonsumsi narkoba untuk meningkatkan keberanian sebelum melakukan tindakan keji hingga menewaskan korban. Menurut dia, ADR berniat merampas telepon seluler milik MN, namun tersangka melukai lengan kiri hingga menembus paru korban. "Dia tidak tahu itu akan berakibat fatal dan korbannya meninggal dunia. Jadi dia asal sabet pakai celurit mengenai korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia," ujar Setyo, sebagaimana dikutip dari Antara. Adapun, petugas menciduk ADR di Gadog, Kabupaten Bogor pada Ahad, 14 November 2021 lalu, setelah dinyatakan masuk daftar pencarian orang (DPO). Sedangkan, tiga pelaku lainnya telah ditangkap sebelumnya, yakni RP (18) diringkus di Tamansari, Jakarta Barat, selanjutnya MG (18) dibekuk di Klender, Jakarta Timur, dan terakhir MR (24) ditangkap di Bogor. Diketahui, komplotan penjahat tersebut telah melakukan aksi serupa pada dua lokasi lainnya yang berada di Jakarta Timur. Akibat perbuatannya, ADR dikenakan pasal berlapis, yaitu Pasal 361 dan 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara lebih dari lima tahun. (MD).
POPULER
