DAERAH
Pemprov Lampung Raih Predikat WTP Tujuh Kali Berturut-turut
Bandarlampung, FNN - Pemerintah Provinsi Lampung meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung atas laporan keuangan pemerintah daerah tujuh kali berturut-turut. "Penghargaan tersebut membuktikan komitmen dan keseriusan Pemprov Lampung dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik walau dalam kondisi Covid-19," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Lampung Ade Rohman di Ruang Rapat Utama, Pemprov Lampung, Rabu, 17 November 2021. Ia menyebutkan laporan keuangan Pemprov Lampung yang telah diaudit BPK telah memenuhi kesesuaian dengan SAP, kecukupan kepemilikan hak, ketakutan terhadap peraturan perundang-undangan, dan terpaku pada efektifitas sistem pengendalian internal. Ade Rohman menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan kepada Pemprov Lampung dan pemkab/pemkot atas capaian WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut. Dia berharap Pemprov Lampung mempertahankan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintahnya yang akuntabel dan transparan. Gubernur Arinal Djunaidi mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diperoleh Pemprov Lampung dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan. Dia juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Pemprov Lampung yang terus berupaya dan bekerja keras dalam mempertahankan opini WTP "Semoga kita dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja," tambahnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sementara untuk kabupaten/kota, ada 4 daerah yang memperoleh LKPD selama 10 tahun berturut-turut, yakni Pemkot Metro, Pemkab Lampung Barat, Pemkab Tulang Bawang Barat, dan Pemkab Waykanan. Lima daerah yang mendapatkan WTP adalah Pemprov Lampung, Pemkab Lampung Selatan, Pemkab Pringsewu, Pemkab Pesawaran, Pemkab Tulangbawang. Sedangkan 5 daerah yang mendapatkan piagam WTP dari kementerian adalah Kabupaten Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, Tanggamus. (MD).
DPRD DKI minta BPK Audit Pembangunan Sekolah Yang Roboh Di Cengkareng
Jakarta, FNN - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DKI mengaudit anggaran pembangunan SMA Negeri 96 Cengkareng, Jakarta Barat yang roboh saat proses renovasi. "Kami mau cross check siapa kontraktornya, polisi harus masuk di sini, BPK juga harus masuk biar mengaudit," kata Ima dihubungi di Jakarta, Rabu, 17 November 2021. Politikus PDI Perjuangan itu juga meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memeriksa dan mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang. "Kami di Komisi E menyampaikan ke mereka (Dinas Pendidikan) bahwa sekolah-sekolah ini kalau misalnya rehab berat sekalian rehab total jadi benar-benar tidak tambal sulam," ucap Ima, sebagaimana dikutip dari Antara. Ima menyebut renovasi di SMA Negeri 96 tersebut diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 33 miliar pada 2021. "SMAN 96 itu anggaran 2021 total Rp 33 miliar," ungkap Ima. Sebelumnya, Gedung SMAN 96 di Jalan Jati Raya, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, roboh ketika ketika proses renovasi. "Jadi itu lagi proses pembangunan baru, rehab total," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat I Aroman ketika dikonfirmasi wartawan. Aroman mengaku belum mengetahui pasti kronologi dan penyebab utama robohnya gedung SMA tersebut. Namun demikian, Aroman memastikan robohnya gedung tersebut mengakibatkan empat korban terluka yang terdiri dari para pekerja bangunan. Beberapa dari korban luka tersebut ada yang menderita patah kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. "Jadi puingnya menimpa para pekerja. Warga sekitar enggak kena karena jauh, enggak ada warga luka," kata dia. Sementara itu, Kepala Polsek Cengkareng Ajun Komisaris Polisi Endah Pusparini menambahkan robohnya sekolah itu mengakibatkan empat orang pekerja luka-luka. "Saat ini empat orang korban sudah dibawa ke RSUD Cengkareng," tutur dia. (MD).
KPI Siaran Dengan Konten Berkualitas Juga Perlu Diviralkan
Jakarta, FNN - Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bidang Kelembagaan, Hardly Stefano Pariela, mengatakan siaran dengan konten baik dan berkualitas juga perlu diviralkan, bukan cuma konten-konten negatif berbau sensasional. Dalam diskusi Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang diselenggarakan KPI Pusat di kota Sorong, Papua Barat, Rabu, Hardly mengatakan salah satu cara agar masyarakat berdaya di hadapan media adalah mengapresiasi dan viralkan program siaran yang baik. "Kadang masyarakat lupa untuk menghargai konten yang bagus," kata Hardly dikutip dari webinar, Rabu, 17 November 2021. Viralnya program tontonan berkualitas akan berujung kepada penonton yang lebih banyak. Para pemasang iklan akan berminat dengan program yang ramai penonton, sehingga konten-konten serupa juga akan bertambah banyak. "Maka penting untuk mengapresiasi dan memviralkan yang baik-baik itu," kata Hardly, sebagaimana dikutip dari Antara. Laporan-laporan atas program siaran yang dianggap bermasalah dapat disampaikan kepada KPI, namun Hardly berpesan agar keluhan dan saran disampaikan dalam bahasa yang baik, bukan dalam bahasa yang kasar dan penuh caci maki. Hardly memaparkan, masyarakat diharap bisa menjadikan media sebagai alat meraih informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Maka, penting juga untuk memperhatikan klasifikasi tayangan serta memilih tayangan yang bermanfaat. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menonton televisi baik melalui siaran free to air (FTA) atau pun televisi berlangganan (Pay TV). Walau sebagian besar sudah mulai beralih menggunakan internet, televisi masih menjadi media yang menjadi sumber rujukan bagi masyarakat. Agenda migrasi siaran televisi digital pada 2 November 2022 akan menghadirkan saluran-saluran televisi yang semakin banyak dari jumlah yang ada sekarang. Perpindahan sistem dari analog ke digital merupakan cara meningkatkan kualitas pertelevisian Indonesia. Peralihan tersebut juga akan memberikan diversifikasi konten siaran yang akan semakin mendorong keberagaman konten dari industri penyiaran dalam negeri sehingga masyarakat akan mendapatkan konten beragam, sekaligus mendorong pertumbuhan industri penyiaran hingga ke daerah. Di sisi lain, perkembangan internet pun telah menghadirkan disrupsi informasi. “Setiap orang berkesempatan menjadi produsen informasi yang dapat diakses oleh jutaan penonton”, ujar Hardly. Dia memaparkan perbedaan antara media konvensional atau media lama dan media baru. Secara prinsip, media konvensional yang diwakili oleh televisi dan radio, hadir di masyarakat sebagai sebuah entitas bisnis yang terikat dengan regulasi serta tanggung jawab sosial. Hal yang berbeda dengan media baru, yang sampai saat ini belum memiliki regulasi konten yang tegas. Di satu sisi, media baru pun dikelola oleh masing-masing individu yang tidak punya kewajiban sosial di masyarakat. Maka, konten-konten yang sulit muncul di media konvensional bisa berkembang biak di media baru karena belum ada regulasi rinci mengenai konten di dalamnya. Kondisi inilah yang mengharuskan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas literasi media, agar berdaya dan memiliki ketahanan informasi yang baik. Kapasitas literasi media yang dimaksud adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi serta mengomunikasikan informasi dalam berbagai bentuk media. Dengan demikian masyarakat tidak perlu tersesat dalam belantara informasi, juga tidak jatuh dalam jebakan hoax, ujaran kebencian, ajakan kekerasan, atau pun konten porno yang kerap kali hadir sebagai sebuah residu dari melimpahnya informasi. Harapannya, dengan kapasitas literasi yang baik, masyarakat mampu menjadikan media sebagai alat mendapatkan informasi yang bermanfaat baik untuk diri sendiri atau pun lingkungan sekitarnya. (MD).
Wali Kota Padang Klaim Angka Kemiskinan Turun Lampaui Target RPJMD
Padang, FNN - Wali Kota Padang Hendri Septa mengklaim angka kemiskinan di Padang turun dan melampai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024. "Pada 2019 angka kemiskinan di Kota Padang 4,48 persen, pada 2020 turun menjadi 4,40 persen ini sudah melampaui target RPJMD 2019-2024 yaitu 4,65 persen," kata dia di Padang, Selasa, 16 November 2021, saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang. Menurut dia, walau di masa pandemi, ternyata angka kemiskinan turun karena banyak bantuan langsung tunai dan sembako diberikan kepada masyarakat serta tingginya sikap kegotongroyongan warga Kota Padang. Pemerintah Kota Padang melaksanakan beberapa program penanggulangan kemiskinan, seperti diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di antaranya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data sasaran dalam penanggulangan kemiskinan, menyinergikan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat pemerintah kota dan antar-OPD. Ia berharap, program-program yang ditujukan kepada masyarakat miskin lebih fokus supaya masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan dapat lebih diperhatikan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang Yenni Yuliza mengatakan TKPK merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Padang. "Melalui lembaga ini dapat dilihat perkembangan kondisi kemiskinan dan perkembangan pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang terutama pada masa pandemi Covid-19," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat hingga Maret 2021 terdapat penambahan penduduk miskin di provinsi itu sebanyak 5.880 orang. "Pada September 2020 jumlah warga masuk kategori miskin di Sumbar sebanyak 364.790 ribu orang dan Maret 2021 meningkat jadi 370,670 ribu orang," kata Kepala BPS Sumbar Herum Fajarwati. Menurut dia, pada periode September 2020 hingga Maret 2021 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 4.270 orang dari 141.310 orang menjadi 145.580 orang. Sejalan dengan itu di perdesaan pada periode September 2020 sampai Maret 2021 juga terjadi penaikan penduduk miskin 1.620 orang dari 223.470 orang menjadi 225.090 orang. Ia menjelaskan pada Maret 2020 komoditas yang menjadi penyumbang angka kemiskinan di Sumbar baik perkotaan dan perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, cabai merah, tongkol, dan telur ayam ras, Sementara komoditas nonmakanan yang menjadi penyumbang garis kemiskinan di Sumbar meliputi perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi. Pada periode September 2019 hingga Maret 2020 indeks kedalaman kemiskinan di Sumbar juga meningkat dari 0,992 menjadi 1,043. "Indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan penduduk miskin memiliki rata-rata pengeluaran lebih besar dibandingkan garis kemiskinan," ujar dia. (MD).
Polda Sulawesi Barat Edukasi Masyarakat Terkait Emisi Kendaraan
Mamuju, FNN - Kepolisian Daerah Sulawesi Barat gencar mengedukasi masyarakat terkait bahaya yang dihasilkan emisi kendaraan, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulawesi Barat Komisaris Besar Polisi Syamsu Ridwan. "Polda Sulbar melalui Direktorat Lalu Lintas masih melakukan sosialisasi terhadap bahaya emisi kendaraan," katanya dihubungi dari Mamuju, Selasa, 16 November 2021. Polda Sulbar, katanya, hingga kini belum akan melakukan uji emisi kendaraan mengingat kondisi ekonomi masyarakat di daerah itu masih belum stabil akibat pandemi. "Kalau uji emisi, belum kita lakukan karena kondisi ekonomi masyarakat, termasuk terkait kearifan lokal," terangnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Namun, Polda Sulbar tetap melakukan langkah preventif melalui razia kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot racing penyebab emisi. "Tentu, kami tetap melakukan razia terhadap knalpot racing yang memang knalpot itu menghasilkan emisi tidak layak atau beracun," tegas dia. Melalui Operasi Zebra Marano , kata dia, Ditlantas Polda Sulbar menjadikan knalpot racing penyebab emisi sebagai sasaran operasi. "Melalui Operasi Zebra Marano ini, knalpot racing penyebab emisi menjadi salah satu target. Selain itu, kami tetap menyosialisasikan agar masyarakat tidak menggunakan knalpot penyebab emisi," ujar dia. (MD).
Pemprov DKI Berencana Perluas RTH di Daerah Penyangga
Jakarta, FNN - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas ruang terbuka hijau (RTH) di daerah penyangga karena keterbatasan lahan dan jumlah penduduk di Jakarta yang tidak memungkinkan memenuhi target 30 persen RTH. "Kami semua ingin memenuhi RTH sesuai ketentuan, tapi yang perlu dipahami kondisi di Jakarta penduduknya sangat padat," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, di Balai Kota Jakarta, Selasa. Menurut Riza Patria, kondisi Jakarta tidak hanya padat penduduk tapi semua aktivitas juga terpusat di Jakarta, mulai dari pemerintahan, politik, ekonomi, bisnis, hingga sosial dan budaya, ada di Jakarta. Karena itu, kata dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin berbagi program dengan daerah penyangga di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). "Kami ingin berbagi beberapa program dengan Bodetabek. Ini sudah kami diskusikan. Jadi kami harap juga ruang terbuka hijau diperluas, ditambah di daerah di sekitar kota Jakarta," katanya. Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berencana memindahkan pemenuhan RTH di DKI Jakarta ke daerah Puncak, Bogor, guna mengatasi persoalan banjir di Jakarta, dan memastikan perbaikan lingkungan di wilayah hulu. Wacana tersebut diutarakan Menteri ATR/BPN, Sofyan A Djalil, dalam rangkaian peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2021 di kantornya, Jakarta, pekan lalu. Sofyan mengatakan itu sebagai bagian dari kolaborasi bersama menyelamatkan kawasan Puncak. Mengutip dari laman web BPN, Sofyan mengatakan, RTH di Jakarta yang masih jauh dari target itu akan dikaji ulang agar bisa dipindahkan pemenuhannya ke daerah Puncak. "Bagaimana kita mengatasi Puncak ini? Kalau kita bekerja bersama, saya akan mengubah aturan tentang RTH Jakarta," imbuhnya saat membuka talkshow "Kolaborasi dalam Penyelamatan Kawasan Puncak Bogor" di kantornya, Jakarta, Jumat (5/11). Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, menjelaskan ruang terbuka hijau di DKI Jakarta baru menyentuh angka 9,2 persen dari target pemenuhan RTH sebesar 30 persen. "Untuk 30 persen itu terlalu mustahil kalau di DKI tapi kalau masih di Depok, Tangerang, Bekasi masih memungkinkan karena lahan mereka masih luas, itu yang pasti," ucapnya. (mth)
Menteri Kesehatan Berharap RSUP Persahabatan Jadi Rujukan Dunia
Jakarta, FNN - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengharapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Jakarta Timur menjadi rumah sakit rujukan dunia untuk respirasi atau pernapasan. Budi menyampaikan itu saat menghadiri acara puncak dan penutupan HUT Ke-58 RSUP Persahabatan pada Selasa, 16 November 2021. "Jadi saya titip teman-teman di Persahabatan mengingat bahwa penyakit pernapasan ini sudah menimbulkan korban di dunia dan terus terjadi makanya mereka harus jadi salah satu rumah sakit rujukan dunia untuk dapat mengobati dan mencegah agar hal ini jangan sampai terjadi," kata Budi Gunadi Sadikin, sebagaimana dikutip dari Antara. Budi menambahkan bahwa RSUP Persahabatan juga harus melakukan penelitian bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi hingga lembaga riset baik dari dalam dan luar negeri untuk dapat melakukan berbagai inovasi. "Mereka harus lakukan research bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi bukan hanya di Jakarta saja terkait yang berhubungan dengan respiratory disease," ujar Budi Gunadi. Menkes juga meminta manajemen RSUP Persahabatan untuk menjadi pengampu dengan membagikan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki kepada rumah sakit lainnya yang ada di Indonesia. "Saya juga minta RS Persahabatan jadi pengampu jangan hanya pintar sendirian tapi juga bisa menularkan kepintaran ke seluruh rumah sakit di seluruh provinsi," tutur Budi. RSUP Persahabatan menggelar acara puncak dan penutupan rangkaian HUT Ke-58 dengan mengusung tema "Sinergi Menyehatkan Negeri" yang diadakan di Griya Puspa RSUP Persahabatan. Acara yang juga dihadiri perwakilan Kedutaan besar Rusia itu diisi dengan berbagai kegiatan seperti peresmian Gedung Asma menjadi Gedung Prof. Dr. Hadiarto Mangunnegoro hingga penampilan dari peserta RSP Got Talent 2021 dan Duta RSUP. (MD).
Korban Banjir Bandang di Sigi Diedukasi soal Mitigasi Bencana
Sigi, FNN - Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat memberikan edukasi tentang mitigasi bencana kepada masyarakat yang menjadi korban banjir bandang di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan. Edukasi dilakukan bersama dengan Dinas Sosial dan pemerintah desa berkaitan dengan antisipasi dampak fenomena La Nina yang memicu bencana hidrometeorologi. “Sudah dilakukan minggu lalu dan diberikan edukasi agar melakukan mitigasi bencana sejak dini. Ini rutin kami lakukan tetapi kali ini kami tingkatkan khususnya pada musim hujan seperti saat ini,” kata Bupati Sigi, Irwan Lapata di Sigi, Selasa. Dia menjelaskan bahwa bencana banjir sering melanda Kecamatan Dolo Selatan sehingga masyarakat di wilayah tersebut perlu diberi penguatan mitigasi bencana banjir bandang maupun longsor. “Memberi penguatan soal mitigasi bencana ini rutin dilakukan dan kami lakukan untuk semua wilayah bukan hanya untuk korban banjir bandang,” sebutnya. Selain memberi penguatan mitigasi bencana banjir maupun longsor dan memantau langsung daerah rawan bencana, pemerintah kabupaten berupaya untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan jalur sungai di Kabupaten Sigi. “Kami dibantu pihak-pihak terkait menyelesaikan masalah sungai ini dan berharap tidak terjadi risiko lebih besar jika turun hujan deras di Kabupaten Sigi,”terangnya. Sementara itu, Kepala Desa Rogo, Fuad Hudin menambahkan BPBD Sigi bersama Dinas Sosial beberapa kali memberikan edukasi mitigasi bencana banjir dan longsor untuk seratusan KK yang menjadi korban banjir bandang pada September 2021. Pada musim hujan seperti saat ini, warga diminta meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan jika terjadi bencana banjir atau longsor. “Nanti dalam waktu dekat akan ada lagi edukasi dari pemkab dan kami selalu mengikutkan warga Dusun 1 sekitar 90 KK, belum lagi dusun lainnya,” sebut Fuad di Sigi, Selasa siang. Fuad berharap pemerintah kabupaten terus memperhatikan warga di Desa Rogo yang menjadi korban banjir bandang dengan mempercepat pekerjaan normalisasi sungai. “Kalau pekerjaan sungai selesai maka masyarakat pun bisa lebih tenang menghadapi musim hujan seperti saat ini,” ucap Fuad. (mth)
Begal Karyawati Basarnas Gelar Pesta Narkoba Sebelum Beraksi
Jakarta, FNN - Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat mengungkapkan eksekutor begal berinisial ADR alias T yang menewaskan karyawati Basarnas, sempat menggelar pesta narkoba sebelum menjalankan aksi kejahatan. ADR, sang eksekutor beraksi bersama ketiga temannya merampas telepon seluler milik korban MN (22) hingga meninggal dunia akibat luka terkena sabetan celurit pada 22 Oktober lalu sekitar pukul 02.47 WIB. "Sebelum melakukan aksi, dia pesta narkoba dulu, kemudian mereka berangkat," kata Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Setyo Koes Hariyanto saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 16 November 2021. Setyo mengatakan ADR sengaja mengonsumsi narkoba untuk meningkatkan keberanian sebelum melakukan tindakan keji hingga menewaskan korban. Menurut dia, ADR berniat merampas telepon seluler milik MN, namun tersangka melukai lengan kiri hingga menembus paru korban. "Dia tidak tahu itu akan berakibat fatal dan korbannya meninggal dunia. Jadi dia asal sabet pakai celurit mengenai korban dan mengakibatkan korban meninggal dunia," ujar Setyo, sebagaimana dikutip dari Antara. Adapun, petugas menciduk ADR di Gadog, Kabupaten Bogor pada Ahad, 14 November 2021 lalu, setelah dinyatakan masuk daftar pencarian orang (DPO). Sedangkan, tiga pelaku lainnya telah ditangkap sebelumnya, yakni RP (18) diringkus di Tamansari, Jakarta Barat, selanjutnya MG (18) dibekuk di Klender, Jakarta Timur, dan terakhir MR (24) ditangkap di Bogor. Diketahui, komplotan penjahat tersebut telah melakukan aksi serupa pada dua lokasi lainnya yang berada di Jakarta Timur. Akibat perbuatannya, ADR dikenakan pasal berlapis, yaitu Pasal 361 dan 365 KUHP dengan ancaman kurungan penjara lebih dari lima tahun. (MD).
Banjir Sintang Menggenangi 12 Kecamatan, 33.221 Jiwa Mengungsi
Sintang, FNN - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan hingga saat ini banjir masih menggenangi 12 kecamatan di Sintang Kalimantan Barat, akibatnya 10.381 kepala keluarga atau 33.221 jiwa warga terdampak masih mengungsi. "Warga Sintang yang mengungsi tersebar di 32 pos pengungsian yang dioperasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat," kata Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, melalui siaran pers yang diterima ANTARA, di Pontianak, Minggu. Disampaikan Abdul Muhari, pos pengungsian tersebut didukung 24 dapur umum yang dioperasikan tim gabungan di bawah komando BPBD Kabupaten Sintang. Menurut dia, berdasarkan data pada Sabtu (13/11) sekitar pukul 17.00 WIB, ribuan warga yang mengungsi itu berasal dari sembilan kecamatan yang terdampak banjir sejak 21 Oktober 2021 lalu. "Banjir masih menggenangi wilayah Sintang, meski pun debit air sempat turun, namun kondisi tersebut membuat warga masih bertahan di tempat pengungsian," jelasnya. Dikatakan Abdul Muhari, BPBD Sintang juga telah mengoperasikan lima pos lapangan untuk melayani kebutuhan dasar warga, seperti asupan makanan dan pelayanan kesehatan. Kelima pos lapangan berada di kawasan Tugu Bambu, Pos Lantas, Media Center, Ujung Jembatan Kapuas dan Kantor Camat Sintang, sedangkan pos komando berada di Kantor BPBD Kabupaten Sintang. "Pos pengungsian mau pun dapur umum tersebar di 12 kecamatan, khususnya titik-titik yang aman dari genangan air," ucap dia. Sementara itu, BPBD Sintang mencatat jumlah populasi terdampak, sebanyak 29.623 kepala keluarga atau 88.148 jiwa. Kata Abdul Muhari, masyarakat terdampak tersebut tersebar di 12 kecamatan, antara lain Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, Sepauk, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian dan Kelam Permai. Pantauan BPBD setempat menyebutkan wilayah yang terdampak paling tinggi berada di Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Sintang. "Banjir yang melanda banyak kecamatan ini telah menelan korban jiwa dua orang dan kerugian material seperti jembatan rusak berat sebanyak lima unit dan rusak sedang satu unit," katanya. Menyikapi kondisi sejak awal terjadinya banjir, pemerintah daerah yang dipimpin oleh BPBD Kabupaten Sintang telah melakukan upaya penanganan darurat bencana. Pemerintah daerah pun telah melakukan perpanjangan status tanggap darurat untuk bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor hingga 16 November 2021. "Di sisi lain, BNPB terus melakukan manajemen darurat pos komando di kabupaten ini dan kita berharap banjir segera surut," kata Abdul Muhari. Pemkab Sintang – Pertamina Gelar Operasi LPG 3Kg Pemerintah Kabupaten Sintang bekerja sama PT Pertamina menggelar operasi pas elpiji 3 kilogram untuk membantu meringankan masyarakat di wilayah Sintang Kalimantan Barat yang hingga saat ini masih dilanda banjir. "Operasi pasar gas elpiji itu untuk meringankan beban masyarakat, karena kami terima informasi kenaikan harga elpiji 3 kg, padahal stok tersedia meski pun banjir sedang melanda," kata Pelaksana harian Bupati Sintang Yosepha Hasnah, di Sintang Kalbar, Senin. Disampaikan Yosepha, hari pertama pelaksanaan operasi pasar itu telah disiapkan 1.120 tabung elpiji 3 kilogram yang dilaksanakan di dua titik dalam rangka membantu warga terdampak banjir. Dikatakannya, bagi warga yang hendak menukar tabung gas elpiji cukup membawa kartu keluarga dan KTP, sudah bisa mendapatkan dua tabung elpiji 3 kilogram dengan harga Rp16.500/tabung. Menurut dia, untuk Senin (15/11) lokasi pertama ada di Halaman Disperindagkop dan UKM Sintang sebanyak 560 tabung gas dan lokasi kedua di Halaman Pasar Sungai Ana sebanyak 560 tabung elpiji. Sedangkan untuk, Selasa (16/11), operasi pasar gas elpiji ada dua lokasi juga di Halaman Pasar Raya/Pasar Inpres Sintang sebanyak 560 tabung dan lokasi kedua di Halaman Kantor Lurah Kapuas Kanan Hulu sebanyak 560 tabung. "Kami juga menyediakan air minum isi ulang secara gratis di Jalan Dharma Putra depan Alfamart," ucap Yosepha yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Sintang. Sales Branch Manager Rayon III Kalbar, PT Pertamina Patra Niaga Novan Reza Pahlevi mengatakan stok dan proses distribusi bahan bakar minyak serta gas elpiji di Kabupaten Sintang aman dan lancar meski pun banjir sedang melanda. "Stok BBM dan elpiji aman dan lancar. Pelayanan juga tetap lancar, bahkan kami menggunakan juga sampan dan perahu cepat untuk mendistribusikan gas elpiji ke agen," jelas Novan Reza Pahlevi. Menurut Novan, pihaknya juga memberikan tambahan alokasi elpiji sekitar lima persen untuk setiap agen dalam rangka membantu penanganan banjir. "Jadi masyarakat tidak perlu panik, kami memastikan masyarakat mudah mendapatkan elpiji," tegas Novan. IWAPI Sintang Bantu Ibu Hamil Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Cabang Sintang membuka ruang tunggu bagi ibu hamil di lokasi pengungsian banjir. "Iwapi Cabang Sintang mengambil inisiatif membuka rumah tunggu bagi ibu hamil yang sudah memasuki periode menunggu masa kelahiran," ujar Ketua Iwapi Sintang, Rosaria Indah saat dihubungi di Sintang, Senin. Hadirnya ruang tunggu untuk ibu hamil lantaran ada kejadian seorang ibu yang melahirkan di perahu pengungsian saat banjir melanda Kabupaten Sintang yang cukup menyentak banyak pihak. "Hal ini dikarenakan perhatian banyak pihak dan relawan nyaris tidak terpikirkan kepada ibu hamil dan balita. Faktanya, lahir termasuk takdir yang tidak bisa di tebak kapan dan di mana," kata dia. Rumah tunggu tersebut beralamat di Bidan Praktik Mandiri Eva yang lebih dikenal dengan Klinik Gang Tunas. Di rumah tunggu ini tersedia empat tempat tidur untuk tindakan dan pemeriksaan kehamilan. "Di klinik gang Tunas para ibu hamil korban banjir akan mendapatkan pelayanan terbaik dari para bidan berpengalaman yang beberapa juga berstatus pengungsi karena rumah dan tempat praktik bidan terdampak banjir," kata dia. Saat ini, kondisi banjir sudah memasuki pekan ketiga. Sejumlah kabupaten yang terdampak seperti di Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Sanggau dan Ketapang. Pemerintah baik pusat hingga daerah, pihak swasta dan masyarakat umum terus menggalang bantuan sembako dan kebutuhan masyarakat yang terdampak. Hal itu untuk membantu masyarakat yang harus bertahan di tengah kepungan bencana banjir terparah.* Umat Katholik Diminta Berdoa dan Berserah Uskup Keuskupan Sintang Mgr Samuel Oton Sidin mengajak seluruh umat Katolik untuk berdoa dengan hati yang berserah secara penuh kepada Tuhan di tengah bencana banjir yang melanda wilayah Sintang dan sejumlah daerah di Kalimantan Barat. "Umat Katolik di Keuskupan Sintang, mari kita saling mendukung dalam kesulitan yang sedang kita hadapi saat ini. Kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan harapan kita sungguh agar bencana alam ini segera berlalu," katanya di Sintang Kalbar, Minggu. Ia mengatakan saat ini masyarakat sedang berada dalam keadaan yang sulit, yakn banjir d imana-mana. Banyak orang terdampak, kerugian tidak terhitung. "Kita prihatin, saya merasa sedih dengan keadaan yang tidak menguntungkan ini," katanya. Meski pun demikian, Uskup mengatakan sebagai orang yang beriman, umat Katolik dan seluruh masyarakat yang dilanda bencana banjir harus tetap tabah menghadapi kenyataan. "Tentu, kita tidak hanya berdoa, memang doa sangat penting sekali. Tetapi saya dan kita semua harus berusaha mengatasinya dengan cara kita masing-masing," katanya. Uskup juga menyampaikan terima kasih, karena begitu banyak orang rela membantu, dengan harta benda yang mereka miliki, mereka bagikan kepada korban. "Mudah-mudahan bantuan yang mengalir kepada masyarakat Sintang terkhususnya bagi umat Katolik, dapat meringankan penderitaan di tengah banjir besar yang melanda," kata Uskup Samuel Oton Sidin. Ajakan Uskup Sintang tersebut juga telah disebarkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Sintang melalui aplikasi percakapan WhatsApp, sejak Sabtu (13/11) . Banjir di Kabupaten Sintang terjadi sejak 21 Oktober 2021, ribuan rumah dan masyarakat terdampak banjir hingga saat ini. Banjir juga melanda sejumlah kabupaten di wilayah Kalbar. Seorang Warga Tewas Terebdam Banjir di Rumahnya Seorang warga Sintang di jalan Akcaya II Kota Sintang Kalimantan Barat Hendra Saptaprahara berusia 41 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya yang sedang terendam banjir. "Korban ditemukan keluarganya dalam keadaan tidak bernyawa di dalam rumah yang terendam banjir," kata Kapolsek Kota Sintang Iptu Sutikno, di Sintang Kalbar, Minggu. Disampaikan Sutikno, penemuan jasad Hendra Saptaprahara (korban) sekitar pukul 15.30 WIB, Minggu (14/11), ketika Selly dan Ulul Azmi (adik korban) hendak mengantarkan makanan ke rumah korban. Saat tiba di rumah korban, keduanya mengetuk pintu, namun korban tidak menjawab, sehingga Ulul Azmi (suami Selly) memutuskan untuk naik ke tingkat dua rumah korban, karena melihat pintu masih terbuka. Saat masuk ke tingkat dua, Ulul Azmi tidak menemukan korban, sehingga Ulul Azmi turun ke lantai bawah yang masih terendam banjir dan Ulul Azmi melihat korban dengan kondisi tidak bernyawa terendam air banjir. "Atas kejadian itu Uluk Azmi bersama istrinya memanggil warga meminta pertolongan untuk memindahkan jasad korban ke Masjid Nurul Jannah untuk dimandikan dan disholatkan," jelas Sutikno. Menurut keterangan keluarga korban, kata Sutikno, bahwa korban ada riwayat penyakit epilepsi (ayan). Dikatakan Sutikno, sebelumnya anggota Bhabinkamtibmas dan Babinsa sudah pernah mengajak korban untuk mengungsi, namun korban tidak mau dan memilih tetap bertahan di rumahnya yang saat itu terendam banjir. Gubernur Kalbar Lepas 6 Truk Sembako Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji melepas enam truk berisi bantuan sembako dan perlengkapan kebutuhan lainnya untuk korban banjir di Kabupaten Sintang, Sanggau dan Sekadau. "Mudah-mudahan besok bantuan yang membawa kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sintang bisa kami kirim lagi dengan menggunakan 4 sampai 6 truk," kata Sutarmijdi di Pontianak, Minggu. Sutarmijdi juga menyampaikan bantuan yang diberikan untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pangan maupun obat-obatan bagi masyarakat yang terdampak banjir. "Yang bisa kami lakukan sekarang ini hanya menjaga ketersediaan pangan dan obat-obatan tetap aman. Terkait banjir, akan ditangani secara merata dan menunggu kondisi alam. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan pasca banjir adalah kondisi masyarakat dan perbaikan infrastruktur," tuturnya. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat yang juga merupakan Kepala Satgas Banjir Prov Kalbar, Heronimus Hero, menjelaskan ada beberapa kombinasi dalam paket bantuan kali ini. "Paket bantuan kali ini dikombinasi, di mana, ada yang bisa langsung diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk paket, ada juga yang didistribusikan untuk mengisi logistik dapur umum di Kabupaten Sanggau dan Sekadau," kata Hero. Dia menjelaskan, masyarakat di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau akan menerima bantuan dengan alokasi 300 paket untuk setiap kabupaten. Sementara itu, jumlah paket untuk mendukung dapur umum, yakni 1,5 ton beras, 400 dus mi instan, serta berbagai sumbangan kebutuhan lainnya seperti popok sekali pakai untuk bayi, sabun, pasta gigi, gula, biskuit, dan lain-lain. Berdasarkan perhitungan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, beras sebanyak 1,5 ton bisa mencukupi kebutuhan 10 hari kedepan jika setiap hari menyediakan 500 porsi makan. Sementara mi instan bisa mencukupi hingga 14 hari. Seminggu Sebelumnya BMKG Sudah Mengingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Pontianak, Kalimantan Barat mengeluarkan peringatan dini potensi banjir rob di wilayah tepian Sungai Kapuas, Kota Pontianak dan sekitarnya. “Peringatan itu terutama ditujukan bagi warga yang tinggal di pinggiran Sungai Kapuas dan kawasan rendah lainnya,” kata Prakirawan BMKG Maritim Pontianak Mega Fitriyawati dalam keterangan tertulisnya di Pontianak, Selasa. Ia menjelaskan berdasarkan data yang tercatat air pasang saat ini mencapai ketinggian maksimum, yakni sekitar 1,6 meter dari permukaan laut, ketinggian tersebut terjadi pada pukul 09.00 WIB - 11.00 WIB. "Sehingga, ketinggian air pasang laut maksimum itu dengan waktu pasang puncak sekitar pukul 09.00 WIB - 11.00 WIB, daerah pinggiran sungai dan kawasan rendah akan tergenang dengan ketinggian air bervariasi,” jelasnya. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengaku akan lebih mengoptimalkan fungsi parit di kota itu, hal itu dilakukan agar air cepat turun ke Sungai Kapuas guna mencegah terjadinya genangan air rob. “Parit-parit yang ada di Kota Pontianak akan kami optimalkan lagi dalam mengatasi masalah genangan air ketika musim hujan,” katanya. Menurut Edi, karakteristik Pontianak berbeda dengan daerah Pulau Jawa yang banyak pegunungan. Sungai di Pontianak, jika dikeruk untuk ditambah kedalamannya, tidak cukup efektif, sebab akan ada lagi endapan lumpur, bahkan dari Sungai Kapuas juga masuk ke parit yang ada di Kota Pontianak. (sws, ant)
POPULER
