DAERAH
Kunjungi Pati, Anis Matta dan Fahri Hamzah Terima Aspirasi dari Nelayan Juwana Seperti Ini
Jakarta, FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah mengunjungi para nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Unit II Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (11/11/2021) petang. Mereka melihat langsung proses pembongkaran ikan dari kapal nelayan, serta berdialog dengan para nelayan dan ketua asosiasi nelayan. Anis Matta dan Fahri Hamzah menerima permasalahan nelayan seperi birokasi perijinan yang berbelit-belit hingga 29 perijinan, pungutan dari pusat dan daerah, serta mahalnya harga BBM untuk melaut. Anis Matta mengatakan, nasib para nelayan saat ini sudah sangat menghawatirkan, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apalagi, lanjutnya, nelayan ini bisa menjadi korban akibat adanya perubahan iklim dan punya potensi berdampak besar. "Saya sengaja berkunjung ke Juwana ini ingin ngobrol dengan nelayan. Mereka bisa menjadi korban dari perubahan iklim, karena itu regulasi kita harus memperhatikan sisi kesulitan dari nelayan," kata Anis Matta. Menurut dia, regulasi yang dibuat pemerintah saat ini memberatkan nelayan, belum lagi pungutan yang ditarik pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, harga BBM untuk nelayan juga masih tinggi, yang semestinya mendapatkan subsidi dari pemerintah, sebab penghasilan mereka dari melaut menurun drastis. saat ini, karena berbagai faktor. "Kita sudah catat ada tiga permasalahan, yaitu birokrasi berbelit-belit, adanya pungutan, dan BBM mahal. Insya Allah akan kita sampaikan ke pemerintah. Semua regulasi yang memberatkan mereka, sebaiknya dipikirkan kembali oleh pemerintah," ujarnya. Fahri Hamzah menilai, nasib para nelayan di Jawa saat ini sangat memprihatinkan, karena mereka tidak punya pekerjaan lain, apalagi tanah yang berbeda dengan nelayan di wilayah lain. Mestinya, mereka dibebaskan dari segala perijinan dan pungutan pajak, bukannya dipersulit seperti sekarang. Pemerintah juga kurang memberikan faslitas pelelangan dan pengolahan ikan, di laut maupun di darat. "Pemerintahan ini lagi nyari duit, tapi nyali fulusnya jangan dari rakyat terus. Laut dipersusah, tapi tambang dipermudah. Ini tidak adil buat rakyat. Kita akan bombardir, kita akan demo, teriakan kekuasan itu harus melayani rakyat, jangan dibalik," kata Fahri. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan mengungkapkan, nasib nelayan mulai terpuruk sejak Menteri Kelautan dan Perikanan (Men-KP) dijabat oleh Susi Pudjiastuti Ketika dijabat Edhy Prabowo selaku Men-KP, nasib nelayan sudah mulai ada perbaikan, namun sayang terjerat kasus korupsi di KPK yang dinilai para nelayan berunsur 'politis'. Penggantinya, Wahyu Sakti Trenggono, bukannya melanjutkan perbaikan nasib nelayan yang telah dilakukan Men-KP sebelumnya, justru semakin memberatkan nasib nelayan. "Pungutan pajak dinaikkan jadi 10 persen, ditambah pungutan daerah juga naik. Lalu, surat perijinan harus dilengkapi semua ada 29 surat, masa berlakunya berbeda-beda. Belum lagi yang operasi di laut ada 5 institusi, kalau di darat kan jelas ada satu polisi, kalau di laut ada 5 yang bisa menangkap," kata Rasmijan. Rasmijan mengaku sudah bertemu Men-KP Wahyu Sakti Trenggono sebanyak dua kali dan dengan Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan sebanyak tiga kali tidak membuahkan hasil. "Kita sudah mengajukan audiensi dengan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo, red) belum direspon. Penghasilan nelayan bukan dari gaji, tetapi bagi hasil. Kalau perijinan dipersulit, pungutan pajak dinaikan, BBM juga naik, kita penghasilannya dari mana," kata Ketua HNSI Kabupaten Pati ini. Anis Matta berharap para nelayan mulai terjun ke politik agar memberikan dapat memberikan kesejahteran dan kemakmuran bagi nelayan sendiri. Nelayan bisa mengutus perwakilannya untuk duduk di kursi legislatif di pusat dan daerah. "Kalau nelayan jadi Anggota DPR, DPRD maka nelayan sendiri yang bikin aturan, karena mereka yang lebih tahu nasib nelayan. Kita ingin nelayan mengutus perwakilannya di DPR, kita tidak ingin hanya dapat suara saja, tapi kita ingin ada perwakilan nelayan secara langsung," ujar Anis Matta. Dalam kunjungan ke Juwana ini, Anis Matta dan Fahri Hamzah juga didampingi Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik, Bendahara Umum Achmad Rilyadi, Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan Sutriyono serta beberapa pengurus DPN lainnya, Ketua DPW Jateng Ahmadi dan Wakil Ketua DPW Purwadi. (sah)
Pemprov Kaltara Raih Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021
Tarakan, FNN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) meraih Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 dengan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (Sipelandukilat) Smart dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Wilayah Kaltara yang luas dan juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia ini memiliki masyarakat yang berdomisili di daerah pedalaman, sehingga butuh program untuk menjangkau wilayah blank spot tersebut," kata Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, di Tanjung Selor, Bulungan, Selasa. Khususnya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Sipelandukilat Smart ini yang kemudian menjadi solusinya, ujar Yansen saat menghadiri pemberian penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenpan-RB secara virtual, di ruang rapat lantai satu Kantor Gubernur Kaltara. Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menyampaikan penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021. Penyerahan itu diberikan kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN yang telah ditetapkan sebagai Top Inovasi Terpuji pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pemprov Kaltara dengan program Sipelandukilat Smart meraih prestasi di Klaster Top 5 Outstanding Achievement, dan kedua kalinya program ini meraih penghargaan di tingkat nasional. “Untuk menjawab tantangan global ini memang inovasi menjadi sebuah keharusan. Untuk mewujudkan inovasi itu kita harus memiliki kreativitas,” kata Yansen. Wagub pun mengingatkan bahwa tujuan utama dari mewujudkan inovasi itu bukan sekadar penghargaan, tetapi bagaimana memaksimalkan pelayanan publik. “Tentunya untuk mempercepat pembangunan ibu kota (Tanjung Selor, Red). Semoga ke depannya tidak hanya Sipelandukilat ini saja, tapi di sektor lain juga,” katanya pula. Kepala Disdukcapil Kaltara Sanusi mengungkapkan meskipun inovasi yang dilakukan sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar kepada masyarakat luas. Seperti masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. “Ini juga saya kira adalah merupakan bukan hak dasar, tetapi merupakan pelayanan dasar,” kata Sanusi. Dia pun sadar bahwa inovasi ini terwujud, karena keinginan memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat Bumi Benuanta. (mth)
Sulteng Segera Hadirkan Layanan Elektronik untuk Mudahkan Warga
Palu, FNN - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) segera menghadirkan layanan berbasis elektronik untuk memudahkan warga mengurus berbagai keperluan terkait kependudukan. "Gubernur kita Rusdy Mastura ingin meningkatkan layanan pemerintahan berbasis digital sehingga menjadi sebuah loncatan untuk memudahkan dan mengefisienkan masyarakat mengurus berbagai keperluannya," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh di Palu, Selasa. Pemprov Sulteng, sebut Ridha Saleh terus berupaya mengoptimalkan program desa pintar (smart village) yang salah satu tujuannya untuk memudahkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informatika. Karena itu, Ridha Saleh mengemukakan akan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-goverment) yang terkoneksi dengan "Sistem Semua Bisa Kerja". "Dengan sistem ini akan memberikan dampak besar untuk peningkatan layanan kepada masyarakat, ke depan masyarakat yang dari kabupaten bisa langsung menyampaikan permintaan sesuai kebutuhan, melalui sistem tersebut," kata Ridha Saleh. "Smart village harus berdampak terhadap kemajuan pembangunan daerah dan percepatan pelayanan terhadap masyarakat," kata Ridha Saleh yang juga Mantan Komisioner Komnas-HAM RI. Ia menjelaskan Pemprov Sulteng sebelumnya telah meluncurkan program "smart village" di Desa Pakuli, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, yang dihadiri Gubernur Rusdy Mastura bersama pejabat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Kamis (4/11). "Smart village" yang diikutkan dengan adanya sarana penunjang teknologi informasi, diharapkan menjadi satu loncatan untuk mempercepat pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat. "Dengan program ini masyarakat dapat memanfaatkan sistem teknologi informasi atau layanan digital, untuk menopang kegiatan perekonomian," kata Ridha Saleh. Olehnya, Ridha Saleh menyebut, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura sangat berharap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait segera mewujudkan "smart village" yang diawali dengan penyediaan layanan berbasis teknologi informasi kepada masyarakat. (mth)
Bupati Badung Minta FKUB Terus Ciptakan Kerukunan Umat Beragama
Badung, FNN - Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta meminta jajaran Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Badung untuk dapat terus melakukan berbagai program guna menciptakan sinergitas dan kerukunan antar umat beragama. "FKUB harus cerdas melayani masyarakat Badung serta mampu membuat program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Bupati Giri Prasta dalam keterangan yang diterima di Manguura, Selasa. Menurut dia keberadaan FKUB sangat penting dan ikut berkontribusi dalam pembangunan di Badung karena terciptanya situasi aman dan nyaman tidak terlepas dari tetap terjaganya kerukunan umat beragama. "Kami berharap, kerukunan umat beragama di Badung ini dapat menjadi role model bagi daerah lainnya di Indonesia. Mungkin saja di daerah lain itu ada persoalan antar etnis, tetapi kami tunjukkan di Badung kami solid bergerak dan bersatu membangun Badung," katanya. Pihaknya juga telah mengukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Badung periode tahun 2020-2025 yang diketuai I Wayan Adi Arnawa yang juga merupakan Sekretaris Daerah Badung. Bupati Giri Prasta mengatakan, pengurus FKUB yang dikukuhkan nantinya harus mampu dan berkomitmen untuk memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang dihadapi umat beragama di Badung, sehingga Badung dapat berkembang menjadi kabupaten yang cerdas. Selain itu, FKUB juga diminta agar mampu menggerakkan seluruh komponen umat beragama dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki. "Ini semua dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan umat beragama agar keharmonisan masyarakat semakin maju, lebih baik dan mandiri serta bisa mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Badung," ungkap Bupati. Pihaknya juga menyambut baik dikukuhkannya pengurus FKUB Badung periode 2020-2025 karena hal itu menurutny merupakan bentuk kepercayaan masyarakat dan amanat umat beragama kepada FKUB untuk melaksanakan tugas yang sangat penting agar menjadi lebih baik lagi. "Pada masa pandemi COVID-19, hendaknya momentum pengukuhan ini dimaknai sebagai titik awal yang baik dalam mengemban tugas-tugas FKUB dalam upaya meningkatkan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan umat beragama," ujar Giri Prasta. (mth)
Satpol PP Benarkan Pernyataan Luhut Soal Bar Langgar PPKM di Bandung
Bandung, FNN - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Rasdian Setiadi membenarkan pernyataan dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal adanya bar dan klab malam yang melanggar aturan PPKM di Bandung. Menurut Rasdian, di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diperlonggar ini ada beberapa bar yang seperti bermain kucing-kucingan dengan petugas Satpol PP, sehingga ketertiban itu hanya dilakukan saat ada petugas yang mengawasi. "Kami juga tidak bisa mengawasi selama 24 jam, tapi kita akali dengan pengawasan di jam-jam tertentu seperti di jam 23.00 hingga jam 00.00 WIB," kata Rasdian di Bandung, Jawa Barat, Selasa. Rasdian mengatakan pihaknya pun berupaya sedemikian rupa agar pengawasan itu dapat secara mendadak dilakukan. Sejauh ini, kata dia, aparat gabungan baik dari unsur TNI maupun Polri juga kerap turut terlibat dalam pengawasan tersebut. "Ada kita gabungan memang seperti itu, kita bergeraknya juga langsung, kita apel dan langsung berangkat," kata dia. Sejauh ini, menurutnya ada sebanyak empat bar yang telah disegel oleh pihaknya karena melanggar aturan PPKM atau Peraturan Wali Kota (Perwal). "Kita baru menemukan empat pelanggaran, kalau yang lainnya baru peringatan secara lisan," kata dia. Sejumlah bar tersebut, kata dia, melakukan pelanggaran karena beroperasi melebih pukul 00.00 WIB. Sehingga mereka diberi sanksi penyegelan selama 14 hari dan harus membayar denda. Terkait pernyataan Luhut soal oknum yang mengabaikan aturan PeduliLindungi, Rasdian mengatakan nantinya baik pengunjung maupun pengujinya bakal dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan. "Jadi nanti juga dikenakan denda perorangan, pengelolanya dan pengunjungnya," katanya. Untuk itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Di masa kasus COVID-19 yang lebih rendah dari sebelumnya ini, menurutnya masyarakat tidak boleh lengah. "Apa yang ada di Inmendagri (Intruksi Menteri Dalam Negeri) dan Perwal, itu yang harus diterapkan ketat, termasuk aplikasi PeduliLindungi," kata Rasdian. Sebelumnya, Luhut yang juga sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali mengungkapkan timnya menemukan beberapa bar dan kelab malam di Bandung yang beroperasi di luar ketentuan. Bar-bar tersebut melakukan pelanggaran mulai dari melebihi ketentuan jam operasional, menerima pengunjung melebihi batas, dan mengabaikan penggunaan PeduliLindungi. "Mereka juga melakukan berbagai cara untuk mengelabui petugas di antaranya mematikan lampu depan, memisahkan tempat parkir mobil dari lokasi hingga tidak memperbolehkan pengunjung untuk mengambil gambar," kata Luhut, Senin. (mth)
Gubernur Sebut Koperasi dan UMKM Bagian Ketahanan Ekonomi di Kalteng
Palangka Raya, FNN - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran tak hanya fokus memperkuat sektor kesehatan maupun pangan di masa pandemi COVID-19, namun juga memulihkan ekonomi melalui penguatan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. "Koperasi dan UMKM harus dikembangkan dengan baik, sebab koperasi maupun UMKM ini merupakan bagian dari ketahanan ekonomi yang sangat mendasar," katanya dalam keterangan pers yang diterima di Palangka Raya, Senin. Sektor Koperasi dan UMKM yang merupakan gerakan ekonomi kerakyatan, harus mampu bertahan bahkan dikembangkan di tengah pandemi, sebab sesungguhnya koperasi merupakan sokuguru atau perekonomian rakyat. Saat ini Kalteng memiliki 3.410 unit koperasi dengan jumlah anggota 433.968 orang. Jumlah tersebut meningkat dari semula sebanyak 3.328 unit koperasi pada 2020 lalu. Pentingnya keberadaan koperasi, salah satunya sebagai badan usaha yang dapat menaungi para pelaku UMKM. "Keduanya saling berkaitan menjadi pemacu yang dapat mendorong peningkatan perekonomian," terangnya. Pengembangan koperasi maupun UMKM menjadi perhatian khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam misi ke satu Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 2021-2026, yakni mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif dan berwawasan lingkungan. Kemudian gubernur dua periode ini menjelaskan, Kalteng memiliki sumber daya alam luar biasa, hanya saja belum berbanding lurus dengan pengelolaan yang optimal dan membuat hasilnya belum maksimal. Menurutnya salah satu kendalanya selama ini yang membuat hasil produksi UMKM belum optimal dalam menembus pasar ekspor, diantaranya karena kemampuan dan keterampilan SDM yang belum memadai. “Koperasi maupun UMKM harus mampu bersaing dan produk UMKM harus mampu menembus pasar ekspor, tapi kita harus ciptakan SDM yang handal, SDM yang benar-benar menguasai pengolahan dan produksi, hingga memahami seluk beluk pemasaran," tegasnya. Sugianto pun telah meminta dinas teknis terkait berkoordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat penyelenggaraan pelatihan-pelatihan teknis yang selama ini sudah berjalan dengan baik, namun diharapkan bisa terus ditingkatkan. (mth)
Rachel Vennya Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Tersangka
Jakarta, FNN- Selebgram Rachel Vennya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan melarikan diri saat menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet Pademangan usai berlibur dari luar negeri. Rachel datang di Polda Metro Jaya, Senin, 8 November 2021, menggunakan baju hitam dan memakai kaca mata. Rachel hadir bersama pacarnya Salim Nauderer dan manajernya, Maulida Khairunia. Meski demikian, Rachel memilih bungkam dan langsung masuk ke Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk diperiksa oleh penyidik. Penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan Rachel Vennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan melarikan diri saat menjalani karantina dari Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet Pademangan usai berlibur dari luar negeri. "Karena memenuhi unsur, hasil gelar perkara menentukan empat orang tersangka," kata Kapala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu pekan lalu. Yusri mengatakan, selain Rachel Vennya, polisi juga menetapkan manajer Rachel, Maulida Khairunnia dan kekasih Rachel, Salim Nauderer, sebagai tersangka. "RV, pacarnya sama manajernya, sama satu lagi yang membantu ada orang sipil yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya, sebagaimana dikutip dari Antara. Rachel dan ketiga orang lainnya yang kini telah menyandang status tersangka Undang Undang Kekarantinaan dan Wabah Penyakit dengan ancaman hukuman satu tahun penjara. (MD).
Polisi Selidiki Ledakan di Rumah Orang Tua Veronica Koman
Jakarta, FNN - Anggota Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat menyelidiki suara yang diduga ledakan yang terdengar di sekitar kediaman orang tua aktivis Papua, Veronica Koman. Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Joko Dwi Harsono membenarkan soal adanya suara yang diduga ledakan tersebut, namun belum dapat memastikan lokasi sumber suara tersebut. "Benar, kita sudah melakukan olah TKP, dan sudah berkoordinasi dengan Lab Forensik untuk mengetahui benda apa yang meledak," kata Kompol Dwi saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad, 7 November 2021. Menurut informasi suara yang diduga ledakan tersebut terjadi di Jalan U Jelambar Baru Jakarta Barat pada Ahad sekira pukul 10.45 WIB. Dwi mengungkapkan menurut keterangan awal, suara yang diduga ledakan tersebut terjadi di dekat kediaman orang tua Veronica Koman. "Menurut informasi rumah orang tuanya," ujarnya. (MD).
Basarnas Banten Evakuasi Wisatawan Terseret Ombak Kawasan Sawarna
Lebak, FNN - Badan SAR Nasional (Basarnas) Banten melakukan operasi pencarian dan evakuasi wisatawan dari Bekasi, Jawa Barat yang terseret ombak dan menghilang di pesisir kawasan Sawarna, Bayah, Kabupaten Lebak. "Kami sejak pagi hingga siang masih melakukan evakuasi dan belum menemukan wisatawan itu," kata Humas Basarnas Banten, Wahyu, di Lebak, Ahad, 7 November 2021. Peristiwa kecelakaan laut itu terjadi ketika dua wisatawan dari Bekasi Jawa Barat, Ahad, 7 November 2021 pagi sekitar pukul 06.30 WIB berenang di Pantai Ciantir, kawasan Sawarna, Bayah, Kabupaten Lebak. Satu dari wisatawan tersebut dapat diselamatkan. Sedangkan satu orang lagi menghilang terseret ombak ke tengah laut Pantai Ciantir Kawasan Sawarna. Saat ini Basarnas Banten bersama relawan penyelamat pantai juga TNI, Polri, BPBD setempat hingga nelayan melakukan pencarian dan pertolongan kepada wisatawan yang hilang itu. Wisatawan yang terseret bernama Dzikri (21) alamat Jalan Sapiul Kelurahan Jati Cempaka Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. "Kami berharap wisatawan yang menghilang terseret ombak itu ditargetkan hari ini bisa ditemukan jika gelombang normal," kata Wahyu, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut dia, Basarnas Banten menggunakan alat yang digunakan untuk melakukan evakuasi Rescue Car, Palsar Air, Palsar Komunikasi, Palsar Medis dan APD Hazmat. Selama ini, cuaca di selatan Lebak berawan dengan arah angin barat laut dengan ketinggian gelombang 2.5 sampai 4 meter. "Kami bekerja keras agar wisatawan yang menjadi korban kecelakaan laut dapat ditemukan," katanya menjelaskan. (MD).
JBI Tanam Bibit Pohon Bambu di Bantaran Sungai Ogan
Baturaja, FNN - Lembaga lingkungan hidup Jejak Bumi Indonesia (JBI) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, mengadakan kegiatan penanaman bibit pohon bambu di daerah bantaran Sungai Ogan. JBI menyiapkan 2.000 bibit pohon bambu untuk ditanam di 30 titik di bantaran Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). "Gerakan tanam pohon bambu ini dilakukan serentak di Kabupaten OKU," kata Pendiri JBI OKU Hendra Setyawan di Baturaja, Minggu. "Titik penanamannya di bantaran daerah hulu sungai," katanya. Bibit pohon bambu antara lain ditanam di wilayah Kecamatan Muara Jaya, Pengandonan, Lubuk Batang, Sosoh Buay Rayap, Ulu Ogan, dan Semidang Aji. Dia menjelaskan, penanaman bibit pohon bambu di daerah bantaran sungai merupakan bagian dari upaya untuk menghijaukan daerah aliran sungai (DAS). "Jenis tanaman ini memiliki daya serap air yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencegah bencana banjir dan tanah longsor akibat luapan Sungai Ogan," katanya. Ia menambahkan, penanaman pohon bambu di daerah bantaran sungai juga diharapkan bisa mendatangkan manfaat bagi warga sekitar. (mth)
