DAERAH
Lima Kecamatan di Pidie Jaya Aceh Terendam Banjir
Banda Aceh, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya menyatakan tingginya curah hujan di daerah setempat mengakibatkan lima kecamatan di kabupaten itu terendam banjir. \"Saat ini banjir masih merendam Kecamatan Banda Dua (Uleglee), Jangka Buya, Panteraja, Keamatan Ulim dan Bandar Baru (Luengputu),\" kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Pidie Jaya Muhammad Nur di Pidie Jaya, Kamis. Muhammad Nur menjelaskan banjir yang melanda kawasan tersebut juga merusak infrastruktur dan kerugian harta benda.\"Saat ini kami di lapangan sedang melakukan pendataan lebih lanjut terhadap kerugian tersebut,\" katanya. Menurut dia, beberapa warga di wilayah Ulim harus mengungsi sementara ke meunasah terdekat dari Rabu (12/1) malam, agar terhindar dari banjir. Namun sekarang sudah reda yang mengungsi, banyak warga yang pulang ke rumah masing-masing. Ia mengatakan banjir mulai melanda sekitar pukul 22.00 WIB karena derasnya hujan di wilayah Pidie Jaya secara menyeluruh. \"Hingga sekarang banjir di Pidie Jaya belum surut, masih merendam beberapa titik lokasi yang terendah,\" katanya. Ia menambahkan ketinggian air bervariasi di tiap-tiap wilayah hingga dua meter di perkampungan warga. \"Kami berharap warga Pidie Jaya selalu waspada ketika curah hujan tinggi, terhadap bencana banjir,\" demikian Muhammad Nur. (mth)
Lurah Pulau Kelapa Upayakan Bedah Rumah Warga Ambruk Diterjang Angin
Jakarta, FNN - Lurah Pulau Kelapa Irfan Damanhuri berupaya memperbaiki rumah warga Pulau Kelapa Dua RT02/RW05, Kepulauan Seribu Utara agar lebih layak huni usai ambruk diterjang angin kencang pada Rabu.\"Kami akan berkoordinasi dengan Baznas agar secepatnya mendapatkan rumah tinggal layak huni,\" kata Irfan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Kondisi rumah warga yang ambruk cukup memprihatinkan dengan kondisi atap dan dinding roboh sehingga perlu mendapat perhatian untuk pembangunan kembali.\"Minimal ada bahan bangunan yang saat ini sangat dibutuhkan untuk membangun kembali,\" ujar Ketua RW05 Pulau Kelapa Musliadi.Musliadi mengatakan sejumlah bagian rumah warga yang memiliki desain panggung itu roboh karena termakan usia. Untungnya, penghuni rumah sedang tidak berada di rumah saat kejadian angin kencang tersebut, karena tinggal sementara di rumah kerabatnya.Saat ini warga yang terdampak harus berpindah mukim ke tempat tinggal sementara tersebut sambil menunggu kolaborasi Kelurahan, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Ketua RT/RW setempat untuk menyediakan bantuan tempat tinggal.Kelurahan Pulau Kelapa juga sudah menyerahkan bantuan sembako secara langsung kepada warga Pulau Kelapa Dua yang rumahnya rusak.Penyerahan bantuan tersebut disaksikan jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Kepulauan Seribu Utara, Ketua RW05 Kelurahan Pulau Kelapa serta warga setempat. (mth)
Pemkot Malang Siapkan Sejumlah Skema Atasi Kemacetan
Malang, FNN - Pemerintah Kota Malang menyatakan tengah menyiapkan sejumlah skema untuk mengatasi permasalahan kemacetan akibat tingginya arus kendaraan, yang terjadi di wilayah tersebut pada waktu-waktu tertentu.Wali Kota Malang Sutiaji di Kota Malang, Kamis mengatakan bahwa ada sejumlah skema yang saat ini disiapkan termasuk sedang dibahas untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi di kota terbesar kedua di Jawa Timur itu.\"(Ada sejumlah skema) salah satunya adalah terkait manajemen waktu. Bisa jadi nantinya ada pengaturan jam masuk sekolah. Itu salah satu diantaranya,\" kata Sutiaji.Sutiaji menjelaskan, Pemerintah Kota Malang juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah perguruan tinggi yang ada di wilayah tersebut. Salah satunya adalah melakukan pertemuan dengan Universitas Negeri Malang.Ia menambahkan, dalam pertemuan dengan Universitas Negeri Malang (UM) tersebut, Pemerintah Kota Malang meminta perguruan tinggi itu untuk membuat Detail Engineering Design (DED) pembangunan underpass. Sutiaji belum merinci terkait rencana pembangunan itu.Selain itu, ia juga meminta kepada Dinas Perhubungan Kota Malang untuk selalu berkomunikasi dengan Forum Lalu Lintas, berkaitan manajemen serta analisa untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas.Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Kota Malang masih melakukan penelitian lebih dalam untuk pemetaan daerah-daerah rawan macet. Selain itu, pihaknya juga melakukan sejumlah pembangunan jalan tembusan untuk mengurai kemacetan.\"Kami lagi membedah untuk daerah yang rawan kemacetan. Selain itu, kami juga memang terus berupaya untuk mencari (membangun) jalan tembus,\" ujarnya.Pemerintah Kota Malang telah memulai proyek pembangunan jalan baru via Jalan Danau Jonggge, Kelurahan Madyopuro, yang menghubungkan exit tol Madyopuro dengan Jalan Sulfat. Namun, jalan tersebut belum bisa tersambung karena melintasi area Kabupaten Malang.\"Salah satu diantaranya, pada tahun 2021 ada (pembangunan di) Jalan Jonge itu, nanti biar diteruskan oleh Pak Bupati (Malang),\" ujarnya.Sebagai informasi, wilayah Kota Malang pada saat akhir pekan banyak dipadati kendaraan dari luar wilayah dan menyebabkan kemacetan. Sementara pada hari-hari biasa, kemacetan terjadi pada saat masyarakat berangkat atau pulang dari kantor mereka masing-masing.Ada sejumlah wacana yang dikeluarkan dalam upaya untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Malang tersebut. Salah satunya adalah penerapan ganjil genap kendaraan bermotor. Namun, rencana itu masih belum bisa dilakukan.\"(Ganjil genap) masih dalam kajian. Forum Lalu Lintas masih belum merekomendasikan,\" katanya.Perusahaan analisis data lalu lintas Inrix merilis daftar kota termacet 2021 dalam Global Traffic Scorecard 2021. Lima kota besar dengan kemacetan paling parah di Indonesia adalah Surabaya, Jakarta, Denpasar, Malang dan Bogor.Perhitungan dan analisa yang dilakukan Inrix tersebut, tingkat keparahan dilihat dari jam yang terbuang selama terjadi kemacetan. Total waktu yang terbuang dalam kemacetan selama periode jam sibuk di Surabaya disebutkan mencapai 62 jam per tahun.Sementara di Jakarta, total waktu yang terbuang selama kemacetan tercatat 28 jam per tahun, Denpasar 31 jam per tahun, Malang 29 jam per tahun dan Bogor tujuh jam per tahun. (mth)
Wawali: Saluran Air di Perkampungan Surabaya Perlu Pengawasan Mandiri
Surabaya, FNN - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyampaikan bahwa saluran air yang ada di perkampungan padat penduduk perlu mendapat pengawasan mandiri secara gotong royong oleh masyarakat setempat.\"Pemkot Surabaya tentu tidak bisa sendiri. Ini harus kolaborasi dan gotong royong. Jangan sampai banjir yang disalahkan,\" kata Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Armuji saat menyusuri saluran ari di sepanjang Jalan tambak Gringsing, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Kamis.Menurut dia, beberapa kali Pemkot Surabaya melakukan upaya pengerukan, namun tidak optimal karena terhalang akses, sehingga alat berat tidak bisa masuk untuk mengangkat sedimen saluran.Ia mengatakan pada saat menyusuri saluran air di sepanjang jalan tambak Gringsing, pihaknya melihat kondisi saluran air yang endapannya sudah menumpuk.Mendapati hal itu, ia kemudian meminta Satgas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Surabaya untuk melakukan pengerukan manual yang dimulai dari rumah pompa di kasawan Pesapen.Namun, lanjut dia, yang menjadi kendala karena ada 40 rumah yang pembuangan limbah MCK langsung dibuang ke saluran air. Bahkan ditemui juga ada rumah maupun bangunan yang berdiri di atas saluran air.\"Bagaimana tidak banjir saat hujan kalau kondisinya seperti ini. Tolong kelurahan dan kecamatan warganya didata nanti diajak rembuk bersama kalau mau dibersihkan harus menemukan kesepakatan,\" kata Armuji.Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, sejak Senin (10/1) lalu, pihaknya telah kerahkan satgas yang berjumlah 50-60 orang di tiga sampai empat titik untuk menelusuri dari hulu ke hilirnya pusat kota.\"Satgas dari DSDABM tersebut menyusuri dan membersihkan sampah pada setiap saluran yang ada di pusat kota,\" katanya.Tidak hanya itu, pengerukan lumpur juga dilakukan mulai dari hulu ke hilir hingga menuju ke sungai, demikian Lilik Arijanto. (mth)
Kelompok Tani di Jakarta Utara Panen Padi di dekat TPU Rorotan
Jakarta, FNN - Kelompok tani (Poktan) di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, memanen padi varietas unggul Inpari 32 dan Situ Bagendit di lahan seluas 10 hektare dari total 344 hektare sawah di dekat areal Taman Pemakaman Umum (TPU) khusus korban COVID-19.Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim memuji upaya para petani karena berhasil memanfaatkan lahan yang sebelumnya belum terpakai untuk menghasilkan pendapatan.\"Dari segi ekonomi, apa yang diupayakan dalam poktan bisa menjadi andalan untuk menghidupi ekonomi keluarga,\" kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Utara, Kamis.Luas lahan pertanian di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, saat ini seluas kurang lebih 319 hektare ditanami varietas padi unggulan antara lain Ciherang, Inpari 30 dan Situ Bagendit. Produktivitas lahan tersebut sangat bergantung pada debit air dan kontur tanah karena sistem yang digunakan oleh para petani binaan Pemerintah Kota Jakarta Utara masih bergantung pada sistem tani tadah hujan.Kendati demikian, dari satu hektare lahan yang panen, sudah bisa menghasilkan kurang lebih 6,5 ton gabah siap giling.Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rorotan, Sirojudin Abas mengatakan, pihaknya berterima kasih karena Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim serta jajaran Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara memperhatikan keberlangsungan pasokan benih padi untuk poktan.Penggarap lahan produktif itu dilakukan jauh sebelum TPU Rorotan dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. \"Mudah-mudahan dari benih padi ini akan menjadi jutaan beras dan ton yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta,\" ujar Abas.Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim serta Pelaksana tugas Sekretaris Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Mujiati, Kepala UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Provinsi DKI Jakarta Al Nurdin dan jajaran terkait menghadiri panen padi sekaligus penyerahan bantuan enam ton benih padi varietas Ciherang untuk sembilan poktan di wilayah Jakarta Utara. Bantuan enam ton benih padi bagi sembilan poktan akan diberikan secara bertahap. Sedangkan sembilan poktan itu, yakni Poktan Maju, Makmur Jaya, Subur Abadi, Maju Bersama, Karang Tengah, Bangkit Bersama, Karya Usaha, Karya Siaga dan Marunda Jaya.Ke depan, menurut Ali, penanaman benih padi di lahan ini perlu dilakukan secara serentak. \"Agar upaya para petani menggarap lahan di dekat TPU Rorotan yang dulunya kosong tersebut bisa maksimal,\" katanya Untuk itu, Ali ingin kegiatan para petani tersebut mendapat dukungan pembinaan dan bantuan dari pemerintah setempat agar target produksi padi yang dihasilkan untuk warga Ibu Kota bisa tercapai.\"Jangan pernah merasa sungkan, silakan sampaikan saja apa yang menjadi keluhannya selama ini. Dengan begitu akan cepat mendapatkan solusi yang terbaik,\" kata Ali. (mth)
Pemprov Kepri Berpotensi Dapat Kembali Tarik Retribusi Labuh Jangkar
Tanjungpinang, FNN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berpotensi dapat kembali menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal setelah mendapat sinyak positif Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menjelang akhir tahun 2021 memberi kado istimewa berupa surat yang menetapkan Pemprov Kepri sebagai pemerintah daerah yang berhak menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal di perairan berjarak 0-12 mil.\"Ini tentu kabar baik untuk Pemprov Kepri yang sejak beberapa tahun lalu berjuang untuk menggarap pendapatan dari sektor labuh jangkar,\" kata Jumaga, yang diusung PDIP.Menurut dia, Pemprov Kepri sudah melengkapi formil dan materiil sebagai pemda yang berhak menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal. Karena itu, Pemprov Kepri pada tahun 2021 pernah menarik retribusi jasa labuh jangkar.Pendapatan dari jasa labuh jangkar yang ditarik dari perusahaan perkapalan baru sekitar Rp300 juta, kemudian terhenti setelah Kementerian Perhubungan bersikeras tetap menarik retribusi jasa labuh jangkar tersebut.\"Saya rasa alasan yuridis Pemprov Kepri menarik retribusi labuh jangkar semakin kuat setelah Menkopolhukam mengeluarkan surat. Saya minta Pemprov Kepri segera menindaklanjutinya,\" ucap mantan pengacara itu.Jumaga menuturkan Kepri membutuhkan sumber pendapatan baru, terutama dalam dari sektor kemaritiman. Pendapatan asli daerah Kepri yang terbesar selama ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor sekitar Rp1 triliun dari Rp3,8 triliun. Padahal Kepri memiliki 96 persen lautan dan 4 persen daratan.Penarikan retribusi jasa labuh jangkar diharapkan mampu menambah pendapatan daerah secara signifikan.\"Pemprov Kepri menargetkan pendapatan dari retribusi labuh jangkar sebesar Rp200 miliar per tahun. Kemungkinan target tersebut dapat ditingkatkan jika berjalan optimal,\" katanya. (mth)
PTM 100 Persen di Surabaya Belum Bisa Dilaksanakan Secara Penuh
Surabaya, FNN - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Kota Surabaya, Jatim, belum bisa dilaksanakan secara penuh karena masih ada sebagian siswa usia 6-11 tahun yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19.Kepela Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh di Surabaya, Kamis, mengatakan PTM 100 persen di Surabaya diikuti 661 sekolah dasar (SD) dengan perincian 285 SD Negeri dan 376 SD Swasta, serta 331 sekolah menengah pertama (SMP) meliputi 63 SMP Negeri dan 268 SMP Swasta.\"PTM 100 persen juga telah mendapat persetujuan dari wali murid atau orang tua siswa,\" katanya.Meski demikian, lanjut dia, pelaksanaan PTM 100 persen untuk tingkat SD belum bisa dilaksanakan secara penuh, karena masih ada sebagian siswa usia 6-11 tahun yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19, serta adanya penyesuaian terhadap siswa yang memiliki penyakit penyerta (komorbid).\"Sedangkan untuk tes usap secara acak atau sampling itu mengikuti kondisi dan akan didampingi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes). Minimal nanti dilakukan per wilayah, untuk pelaksanaannya akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Dinkes,\" ujarnya.Pada pelaksanaan PTM 100 persen di Surabaya, Yusuf mengaku akan tetap melakukan pengawasan dan antisipasi di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah meminta peran dari para tenaga pengajar, untuk memperhatikan dan memahami kondisi setiap siswanya.\"Anak itu terlihat dari perilakunya setiap hari, contohnya biasanya lincah tapi kok tidak lincah. Jadi terlihat dari kondisi fisik tersebut, maka guru harus mengetahui hal itu,\" kata dia.Oleh karena itu, Yusuf meminta kepada setiap sekolah untuk membuat suasana proses belajar mengajar menjadi menyenangkan, seperti dengan memberikan relaksasi kepada para siswa.\"Untuk SD/SMP bisa melakukan relaksasi dalam bentuk yang lainnya, misalnya senam. Karena relaksasi itu harus menyenangkan,\" ujarnya.Selanjutnya, terkait evaluasi pelaksanaan PTM 100 persen di Surabaya, Yusuf mengaku bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Dinkes dan Pakar Epidemiologi, terkait perkembangan PTM 100 persen.\"Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk anak-anak di Kota Surabaya,\" ujarnya. (mth)
BSI Bertekad Salurkan Bansos Tepat Waktu
Banda Aceh, FNN - Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh menyatakan akan menyalurkan bantuan sosial berupa dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara tepat waktu. “Perseroan berkomitmen selalu menjunjung tinggi peraturan dan amanah yang diberikan di semua kantor BSI yang beroperasi,” kata CEO BSI Region I Aceh Wisnu Sunandar di Banda Aceh, Rabu. Wisnu Sunandar menjelaskan komitmen tersebut disampaikan dirinya saat kunjungan kerja Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kabupaten Aceh Utara pada Selasa. Ia menjelaskan tidak ada keterlambatan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pihaknya dan untuk batas waktu penyaluran bantuan sosial adalah Jumat, (14/1). “Persentase penyaluran Bansos (melalui BSI) sudah memenuhi ketentuan yang ditargetkan dan Alhamdulillah tidak ada kendala, semua tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Wisnu. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. akan terus memastikan seluruh operasionalnya di seluruh wilayah, sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan, serta hukum yang berlaku. Menurut dia penyaluran bantuan sosial khususnya di Aceh Utara mendapatkan apresiasi positif dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Dalam kesempatan itu, Mensos Risma menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menyelesaikan penyaluran bantuan sosial hingga tahap akhir kepada masyarakat, dan berkoordinasi dengan pihak BSI sebagai bank yang ditunjuk membantu penyaluran dana. (mth)
Pemkot Jaktim Siap Relokasi PKL di Depan RS UKI ke Lokasi Binaan
Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Timur siap menata dan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang berada di depan Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia (RS UKI) di Jalan Mayjen Sutoyo Cawang, ke lokasi binaan (lokbin) yang telah disediakan.\"Penataan dilakukan agar PKL tidak menggunakan trotoar jalan sebagai tempat berjualan yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas,\" kata Lurah Cawang, Didik Diarjo, di Jakarta, Selasa,Menurut Didik, pihaknya juga telah menggelar rapat yang dihadiri sebanyak 21 PKL. Dia telah menyampaikan bahwa para PKL depan RS UKI akan dipindahkan ke lokasi binaan (lokbin) di Cililitan, Kramat Jati dan Lokbin Susukan, Pasar Rebo.Dia mengatakan, penataan PKL sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sudah disampaikan dalam sosialisasi penataan PKL yang hari ini digelar di aula kantor Kelurahan Cililitan.\"Hari ini hingga pekan depan dilakukan pendaftaran calon pedagang yang dipindahkan ke Lokbin,\" ujar Didik.Didik berharap, para pedagang menyambut rencana penataan tersebut untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki, serta agar tidak terjadi kemacetan di sekitar lokasi.Dia juga menuturkan, nantinya Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPUKM) Jakarta Timur juga akan membantu promosi pedagang yang direlokasi.\"Sehingga mereka tetap mendapatkan keuntungan ekonomi di tempat yang baru, serta dilakukan juga pembinaan terkait pengembangan usahanya,\" tutur Didik. (mth)
Ribuan Karyawan PT KSI di Solok Selatan Mogok Kerja
Padang Aro, FNN - Sekitar 1.600 karyawan PT Kencana Sawit Indonesia (PT KSI) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) menggelar mogok kerja selama tiga hari mulai Selasa ini.Ribuan buruh itu menolak pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta PHK.\"Kami melakukan mogok kerja selama tiga hari dan ingin bertemu langsung dengan pimpinan PT KSI. Apabila tidak juga ditemukan kesepakatan, maka kami akan memperpanjang aksi mogok kerja ini,\" kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT KSI Bustami, di Padang Aro, Selasa.Mogok kerja dilakukan oleh karyawan PT KSI mulai hari ini hingga Kamis (13/1) dan bisa diperpanjang sampai ada kesepakatan.Aksi mogok kerja ini, katanya pula, sudah keinginan seluruh pekerja di PT KSI.Dia mengatakan, manajemen PT KSI dinilai melanggar tata tertib perundingan perjanjian kerja bersama dan hal yang sudah disepakati dipungkiri oleh oknum manajemen.Menurut dia, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya memihak perusahaan, dan di PT KSI sudah ada dua orang pekerja yang pensiun tetapi pesangonnya hilang 50 persen.\"Dalam perjanjian kerja bersama (PKB) antara buruh dan perusahaan tidak seperti itu, karena sesuai undang-undang sebelum PKB ditandatangani maka mengacu ke PKB sebelumnya,\" ujarnya lagi.Mogok kerja, katanya lagi, dilakukan di depan Kantor PT KSI, dan seluruh karyawan dari semua divisi ikut mogok kerja termasuk pekerja pabrik.Dia menegaskan, aksi ini berlangsung damai dan tidak ada yang boleh berorasi. Pihaknya juga sudah menyampaikan surat ke pemerintah daerah setempat.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Solok Selatan Basrial mengatakan, pihaknya sudah mendapat pemberitahuan mogok kerja karyawan PT KSI. \"Sekarang saya sedang perjalanan menuju PT KSI,\" ujarnya lagi.Humas PT KSI Arfa saat dihubungi melalui telepon seluler tidak terhubung karena nomornya tidak aktif. (mth)
POPULER
