DAERAH
Pemprov Kepri Berpotensi Dapat Kembali Tarik Retribusi Labuh Jangkar
Tanjungpinang, FNN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berpotensi dapat kembali menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal setelah mendapat sinyak positif Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menjelang akhir tahun 2021 memberi kado istimewa berupa surat yang menetapkan Pemprov Kepri sebagai pemerintah daerah yang berhak menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal di perairan berjarak 0-12 mil.\"Ini tentu kabar baik untuk Pemprov Kepri yang sejak beberapa tahun lalu berjuang untuk menggarap pendapatan dari sektor labuh jangkar,\" kata Jumaga, yang diusung PDIP.Menurut dia, Pemprov Kepri sudah melengkapi formil dan materiil sebagai pemda yang berhak menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal. Karena itu, Pemprov Kepri pada tahun 2021 pernah menarik retribusi jasa labuh jangkar.Pendapatan dari jasa labuh jangkar yang ditarik dari perusahaan perkapalan baru sekitar Rp300 juta, kemudian terhenti setelah Kementerian Perhubungan bersikeras tetap menarik retribusi jasa labuh jangkar tersebut.\"Saya rasa alasan yuridis Pemprov Kepri menarik retribusi labuh jangkar semakin kuat setelah Menkopolhukam mengeluarkan surat. Saya minta Pemprov Kepri segera menindaklanjutinya,\" ucap mantan pengacara itu.Jumaga menuturkan Kepri membutuhkan sumber pendapatan baru, terutama dalam dari sektor kemaritiman. Pendapatan asli daerah Kepri yang terbesar selama ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor sekitar Rp1 triliun dari Rp3,8 triliun. Padahal Kepri memiliki 96 persen lautan dan 4 persen daratan.Penarikan retribusi jasa labuh jangkar diharapkan mampu menambah pendapatan daerah secara signifikan.\"Pemprov Kepri menargetkan pendapatan dari retribusi labuh jangkar sebesar Rp200 miliar per tahun. Kemungkinan target tersebut dapat ditingkatkan jika berjalan optimal,\" katanya. (mth)
PTM 100 Persen di Surabaya Belum Bisa Dilaksanakan Secara Penuh
Surabaya, FNN - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di Kota Surabaya, Jatim, belum bisa dilaksanakan secara penuh karena masih ada sebagian siswa usia 6-11 tahun yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19.Kepela Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh di Surabaya, Kamis, mengatakan PTM 100 persen di Surabaya diikuti 661 sekolah dasar (SD) dengan perincian 285 SD Negeri dan 376 SD Swasta, serta 331 sekolah menengah pertama (SMP) meliputi 63 SMP Negeri dan 268 SMP Swasta.\"PTM 100 persen juga telah mendapat persetujuan dari wali murid atau orang tua siswa,\" katanya.Meski demikian, lanjut dia, pelaksanaan PTM 100 persen untuk tingkat SD belum bisa dilaksanakan secara penuh, karena masih ada sebagian siswa usia 6-11 tahun yang belum mengikuti vaksinasi COVID-19, serta adanya penyesuaian terhadap siswa yang memiliki penyakit penyerta (komorbid).\"Sedangkan untuk tes usap secara acak atau sampling itu mengikuti kondisi dan akan didampingi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes). Minimal nanti dilakukan per wilayah, untuk pelaksanaannya akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Dinkes,\" ujarnya.Pada pelaksanaan PTM 100 persen di Surabaya, Yusuf mengaku akan tetap melakukan pengawasan dan antisipasi di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah meminta peran dari para tenaga pengajar, untuk memperhatikan dan memahami kondisi setiap siswanya.\"Anak itu terlihat dari perilakunya setiap hari, contohnya biasanya lincah tapi kok tidak lincah. Jadi terlihat dari kondisi fisik tersebut, maka guru harus mengetahui hal itu,\" kata dia.Oleh karena itu, Yusuf meminta kepada setiap sekolah untuk membuat suasana proses belajar mengajar menjadi menyenangkan, seperti dengan memberikan relaksasi kepada para siswa.\"Untuk SD/SMP bisa melakukan relaksasi dalam bentuk yang lainnya, misalnya senam. Karena relaksasi itu harus menyenangkan,\" ujarnya.Selanjutnya, terkait evaluasi pelaksanaan PTM 100 persen di Surabaya, Yusuf mengaku bahwa pihaknya akan segera melakukan rapat koordinasi dengan Dinkes dan Pakar Epidemiologi, terkait perkembangan PTM 100 persen.\"Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk anak-anak di Kota Surabaya,\" ujarnya. (mth)
BSI Bertekad Salurkan Bansos Tepat Waktu
Banda Aceh, FNN - Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh menyatakan akan menyalurkan bantuan sosial berupa dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara tepat waktu. “Perseroan berkomitmen selalu menjunjung tinggi peraturan dan amanah yang diberikan di semua kantor BSI yang beroperasi,” kata CEO BSI Region I Aceh Wisnu Sunandar di Banda Aceh, Rabu. Wisnu Sunandar menjelaskan komitmen tersebut disampaikan dirinya saat kunjungan kerja Menteri Sosial Tri Rismaharini di Kabupaten Aceh Utara pada Selasa. Ia menjelaskan tidak ada keterlambatan penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pihaknya dan untuk batas waktu penyaluran bantuan sosial adalah Jumat, (14/1). “Persentase penyaluran Bansos (melalui BSI) sudah memenuhi ketentuan yang ditargetkan dan Alhamdulillah tidak ada kendala, semua tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Wisnu. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. akan terus memastikan seluruh operasionalnya di seluruh wilayah, sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundangan, serta hukum yang berlaku. Menurut dia penyaluran bantuan sosial khususnya di Aceh Utara mendapatkan apresiasi positif dari Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Dalam kesempatan itu, Mensos Risma menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menyelesaikan penyaluran bantuan sosial hingga tahap akhir kepada masyarakat, dan berkoordinasi dengan pihak BSI sebagai bank yang ditunjuk membantu penyaluran dana. (mth)
Pemkot Jaktim Siap Relokasi PKL di Depan RS UKI ke Lokasi Binaan
Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Timur siap menata dan merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang berada di depan Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia (RS UKI) di Jalan Mayjen Sutoyo Cawang, ke lokasi binaan (lokbin) yang telah disediakan.\"Penataan dilakukan agar PKL tidak menggunakan trotoar jalan sebagai tempat berjualan yang dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas,\" kata Lurah Cawang, Didik Diarjo, di Jakarta, Selasa,Menurut Didik, pihaknya juga telah menggelar rapat yang dihadiri sebanyak 21 PKL. Dia telah menyampaikan bahwa para PKL depan RS UKI akan dipindahkan ke lokasi binaan (lokbin) di Cililitan, Kramat Jati dan Lokbin Susukan, Pasar Rebo.Dia mengatakan, penataan PKL sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sudah disampaikan dalam sosialisasi penataan PKL yang hari ini digelar di aula kantor Kelurahan Cililitan.\"Hari ini hingga pekan depan dilakukan pendaftaran calon pedagang yang dipindahkan ke Lokbin,\" ujar Didik.Didik berharap, para pedagang menyambut rencana penataan tersebut untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki, serta agar tidak terjadi kemacetan di sekitar lokasi.Dia juga menuturkan, nantinya Sudin Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPUKM) Jakarta Timur juga akan membantu promosi pedagang yang direlokasi.\"Sehingga mereka tetap mendapatkan keuntungan ekonomi di tempat yang baru, serta dilakukan juga pembinaan terkait pengembangan usahanya,\" tutur Didik. (mth)
Ribuan Karyawan PT KSI di Solok Selatan Mogok Kerja
Padang Aro, FNN - Sekitar 1.600 karyawan PT Kencana Sawit Indonesia (PT KSI) di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) menggelar mogok kerja selama tiga hari mulai Selasa ini.Ribuan buruh itu menolak pemberlakuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat serta PHK.\"Kami melakukan mogok kerja selama tiga hari dan ingin bertemu langsung dengan pimpinan PT KSI. Apabila tidak juga ditemukan kesepakatan, maka kami akan memperpanjang aksi mogok kerja ini,\" kata Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT KSI Bustami, di Padang Aro, Selasa.Mogok kerja dilakukan oleh karyawan PT KSI mulai hari ini hingga Kamis (13/1) dan bisa diperpanjang sampai ada kesepakatan.Aksi mogok kerja ini, katanya pula, sudah keinginan seluruh pekerja di PT KSI.Dia mengatakan, manajemen PT KSI dinilai melanggar tata tertib perundingan perjanjian kerja bersama dan hal yang sudah disepakati dipungkiri oleh oknum manajemen.Menurut dia, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya memihak perusahaan, dan di PT KSI sudah ada dua orang pekerja yang pensiun tetapi pesangonnya hilang 50 persen.\"Dalam perjanjian kerja bersama (PKB) antara buruh dan perusahaan tidak seperti itu, karena sesuai undang-undang sebelum PKB ditandatangani maka mengacu ke PKB sebelumnya,\" ujarnya lagi.Mogok kerja, katanya lagi, dilakukan di depan Kantor PT KSI, dan seluruh karyawan dari semua divisi ikut mogok kerja termasuk pekerja pabrik.Dia menegaskan, aksi ini berlangsung damai dan tidak ada yang boleh berorasi. Pihaknya juga sudah menyampaikan surat ke pemerintah daerah setempat.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Solok Selatan Basrial mengatakan, pihaknya sudah mendapat pemberitahuan mogok kerja karyawan PT KSI. \"Sekarang saya sedang perjalanan menuju PT KSI,\" ujarnya lagi.Humas PT KSI Arfa saat dihubungi melalui telepon seluler tidak terhubung karena nomornya tidak aktif. (mth)
Petani Berharap Ada Pembagian Sumber Mata Air Pegunungan Muria Kudus
Kudus, FNN - Petani di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berharap ada solusi atas masalah pemanfaatan air dari Pegunungan Muria dengan pembagian secara adil agar petani tetap bisa bercocok tanam.\"Sejak ada eksploitasi air Pegunungan Muria secara besar-besaran, baik untuk masyarakat maupun untuk kepentingan bisnis, sektor pertanian terkena dampaknya karena petani tidak bisa tanam seperti biasanya,\" kata Sutikno, petani asal Desa Kajar saat ditemui seusai beraudiensi dengan Bupati Kudus Hartopo di Pendopo Pringgitan Kabupaten Kudus, Senin.Sebelumnya, kata dia, dirinya bisa menanam hingga tiga kali musim tanam, namun saat ini untuk bisa menanam pada musim tanam ketiga harus mengandalkan air hujan, sedangkan dari air yang bersumber dari pegunungan sudah tidak bisa diharapkan.Beberapa kali menanam tanaman kacang tanah pada musim tanam ketiga, kata dia, gagal terus karena air pegunungan yang biasanya bisa dimanfaatkan untuk pengairan tanaman ternyata tidak bisa, sedangkan air hujan yang diperkirakan bisa untuk mengairi ternyata prediksinya juga meleset.Produktivitas tanaman kacang yang seharusnya bisa mencapai 2 ton, karena kurangnya ketersediaan air irigasi produksinya menurun drastis dengan hanya menghasilkan 1,3 kuintal.Untuk itulah, kata dia, petani berharap ada pembagian dalam pemanfaatan air dari pegunungan, baik untuk petani, rumah tangga maupun untuk kepentingan usaha.\"Jika harus ditertibkan, kenyataan hingga masih saja muncul usaha penjualan air dari Pegunungan Muria, sehingga solusinya lebih baik ada pembagian yang adil agar petani juga tetap bisa memanfaatkan dan masyarakat juga terpenuhi sesuai kebutuhan sehingga kelebihannya tidak terbuang percuma,\" ujarnya.Sementara itu, Bupati Kudus Hartopo mengungkapkan pihaknya bersama Camat Dawe akan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Kajar untuk optimalisasi pengelolaan air Pegunungan Muria, sedangkan pengawasannya akan dilakukan Satpol PP.\"Kalaupun ada yang terbukti melakukan pelanggaran, tentunya perlu ada pemberian sanksi. Kami akan mengawasi penggunaan air dari pegunungan sesuai perundang-undangan yang berlaku,\" tegasnya.Ia mendorong pengembangan BUMDes untuk mengatur instalasi pipa air sehingga pemanfaatan air menjadi lebih terkendali, terutama untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak lagi dikomersialkan. (mth)
Dinas Pertanian Kulon Progo Diminta Fasilitasi Sumur Bor untuk Petani
Kulon Progo, FNN - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ponimin Budi Hartonomeminta Dinas Pertanian dan Pangan setempat memfasilitasi petani yang kesulitan air karena jauh dari irigasi untuk mendapatkan bantuan sumur bor.Ponimin Budi Hartono di Kulon Progo, Senin, mengatakan berdasarkan hasil kunjungan kerja anggota DPRD Kulon Progo ke Ngawi dan Nganjuk (Jawa Timur), pemerintah setempat membuatkan sumur bor bagi petani yang lahan pertaniannya tidak teraliri air dari jaringan irigasi atau tanah tadah hujan.Di sana, setiap beberapa ribu meter dibuatkan sumur bor dengan memanfaatkan panel listrik untuk mengangkat air supaya dapat dimanfaatkan untuk pengairan.\"Untuk itu, di Kulon Progo harus ada survei dan perencanaan yang matang untuk mendampingi petani yang lahannya tidak tersentuh air dari jaringan irigasi. Sumur bor ini menjadi solusi bagi lahan pertanian yang kesulitan air dan merupakan tanah tadah hujan,\" kata Ponimin.Dalam produk domestik regional bruto (PDRB) Kulon Progo, sektor pertanian tidak terkena dampak COVID-19, bahkan mampu menjadi sektor yang menopang perekonomian masyarakat, khususnya petani bawang merah, dan hortikultura lainnya.Menurut Ponimin, membuat sumur bor ini juga tidak membutuhkan biaya banyak, seperti membangun bendung dan saluran irigasi baru. Sumur bor ini dapat mengefisiensi anggaran, namun dampaknya sangat tinggi dalam ketahanan pangan.\"Kami minta Dinas Pertanian dan Pangan dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) saling bersinergi untuk masalah pengairan ini, khususnya lahan pertanian lahan tadah hujan dan lahan pertanian yang tidak ada jaringan irigasi,\" katanya.Politisi PAN ini mengatakan sumur bor ini akan mampu mendongkrak sektor pertanian, dengan pemanfaatan lahan yang kurang produktif menjadi lahan produktif. Saat ini, alif fungsi lahan pertanian dampak Bandara Internasional Yogyakarta sangat tinggi, sehingga perlu diimbangi dengan inovasi pemanfaatan lahan supaya lebih optimal dalam produksi.\"Kunci sektor pertanian yang tangguh adalah ketersediaan air, sehingga harus mulai direncanakan dari sekarang,\" katanya.Salah satu petani di Desa Tuksono, Sentolo, Sumingan mengatakan saat ini masih musim hujan, tapi sejak akhir Desember tidak ada hujan, sehingga di Bulak Taruban, sawah yang posisinya di atas irigasi sudah kesulitan air, dan tanaman padi berpotensi kekeringan. \"Kami berharap ada bantuan dari dinas untuk pengairan ini,\" katanya. (mth)
Rumah Makan di Pusat Keramaian Kota Sukabumi Terbakar
Sukabumi, Jabar, FNN - Puluhan petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api yang membakar rumah makan di pusat keramaian Kota Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (9/1) malam.\"Api pertama kali muncul dari dapur yang diduga akibat bocornya kompor gas, sehingga api membesar dan menjalar ke seluruh ruangan rumah makan yang menyajikan masakan khas China ini,\" kata Kabid Damkar pada Dinas Pol PP dan Damkar Kota Sukabumi Adjat Sudrajat, Senin dini hari. (sws)
Pemerintah Jayawijaya Fasilitasi Warganya Pendidikan Kedokteran
Wamena, FNN - Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua memfasilitasi warganya untuk mendapatkan akses pendidikan kedokteran di perguruan tinggi di luar kabupaten ini.Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua saat di Wamena, Minggu, mengaku selalu membangun koordinasi dengan pihak Universitas Cenderawasih (Uncen) di Jayapura agar menerima beberapa anak dari Jayawijaya, khusus untuk jurusan kedokteran.\"Saya minta ke Uncen untuk anak Jayawijaya sekolah dokter, saya sudah suruh tes, kasi nama ada sekitar 7 orang tetapi cuma dua saja yang tes,\" katanya.Jhon mengatakan selalu mengupayakan agar putra dan putri asli Jayawijaya bisa mendapatkan pendidikan pada jurusan-jurusan yang sangat dibutuhkan langsung untuk pelayanan kepada masyarakat wilayah ini.\"Saya selalu minta jatah ke Uncen untuk yang susah. Bapak ibu jangan diam-diam ikut tes, tidak lulus baru kasi tahu. Harus kasi tahu bapak bupati bahwa saya punya anak ada ikut,\" katanya.Bupati mengharapkan pada Tahun 2022 ini lebih banyak perwakilan anak Jayawijaya yang kuliah di jurusan-jurusan yang dibutuhkan dalam peningkatan pelayanan kemasyarakatan.\"Kalau memang besok dari Distrik Napua ada yang mau, sampaikan nanti saya koordinasi dengan pihak Uncen. Saya membantu orang sekolah tidak pernah saya mau ekspos,\" katanya.Selain untuk peningkatan pelayanan kesehatan, Jhon memastikan pihaknya juga memfasilitasi sekolah pilot bagi anak daerah yang mampu dan siap.\"Banyak yang bilang kami tidak lahirkan dokter, pilot, padahal banyak yang sudah kami hasilkan,\" katanya.Salah satu contoh pilot yang sudah dihasilkan adalah seorang perempuan dari distrik pinggiran di pusat kota.\"Kita punya satu itu Nita Yogobi, itu saya ambil, kasi sekolah, sekarang terbang di PT Jayawijaya. Ini salah satu pilot yang kita hasilkan,\" katanya. (mth)
Pemkab Sampang Bantu Pembangunan Rumah Mantan Pengikut Syiah
Sampang, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, Jawa Timur membantu pembangunan rumah bagi mantan pengikut ajaran Islam Syiah yang hendak kembali di kampung halamannya di Desa Karang Gayam dan Desa Karang Penang, Sampang.Menurut Bupati Sampang Slamet Junaidi di Sampang, Sabtu (8/1), itu dilakukan, karena konflik antara Syiah dan Sunni telah berakhir damai, setelah semua pengikut Syiah berbaiat untuk kembali memeluk ajaran sunni pada November 2020.\"Para ulama di Sampang ini sudah bersedia menerima mantan pengikut Syiah tersebut untuk kembali ke kampung halaman mereka, maka kami, selaku pemerintah harus memfasilitasi,\" katanya.Usulan bantuan pembangunan rumah bagi korban konflik sosial itu juga atas usulan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam (NU) Sampang melalui program bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).\"Kami memang menyarankan agar pemkab membantu pembangunan rumah bagi mantan pengikut Syiah yang hendak kembali ke kampung halamannya itu,\" kata Ketua Lakpesdam NU Sampang Faisol Ramdhani. Selain membantu pembangunan rumah, pemerintah juga membantu program sertifikasi tanah para korban konflik itu.Sebanyak 239 warga Sampang yang menjadi korban konflik bernuansa SARA menerima sertifikat tanah yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur bersamaan dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia pada 14 Desember 2020. Sementara itu, mantan pengikut ajaran Islam Syiah yang rencananya akan kembali ke Sampang dalam waktu dekat ini sebanyak 26 orang, bahkan sebanyak 4 kepala keluarga sudah ada yang bangun rumah di Desa Blu’uran, Omben dan di Desa Karanggayam, Kecamatan Karang Penang sebanyak 2 kepala keluarga. Konflik bernuansa SARA antara Syiah dan Sunni di Sampang, Madura, Jawa Timur itu terjadi pada tahun 2012 hingga akhirnya para korban ini diungsikan di Rusunawa, Jemondo, Sidoarjo, Jawa Timur.Komunitas Syiah Sampang ini diusir dari kampung halaman mereka di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Blu`uran, Kecamatan Karang Penang, Sampang oleh sekelompok massa anti-syiah, lantaran berbeda paham dengan mayoritas penganut Islam di wilayah itu.Sebelum diungsikan ke Sidoarja, korban penyerangan kelompok anti-Syiah ini terlebih dahulu diungsikan oleh Pemkab Sampang ke Gedung Olahraga (GOR) Wijaya Kusuma.Atas desakan kelompok mayoritas, maka pada 20 Juni 2013, kelompok Islam Syiah ini akhirnya dipindah ke Rusunawa, Jemondo, Sidoarjo, Jawa Timur.Pemerintah Kabupaten Sampang sebelumnya menyatakan, pengungsian kelompok Islam minoritas di Sampang ke Sidoarjo itu, hanya sementara, namun hingga kini masih tetap tinggal di pengungsian.Kala itu, jumlah total warga Syiah yang diungsikan sebanyak 338 orang, terdiri dari 81 kepala keluarga. (mth)
POPULER
