DAERAH

Dinkes: Provinsi Bengkulu Sudah Nihil Kasus Positif COVID-19

Kota Bengkulu, FNN - Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa pada awal 2022 ini kasus positif COVID-19 sudah nihil setelah satu pasien dari Kabupaten Bengkulu Tengah dinyatakan sembuh. Kepala Dinkes Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni di Kota Bengkulu, Minggu, mengatakan dari pemeriksaan sebanyak 678 sampel, tidak ada yang dinyatakan positif COVID-19. Herwan Antoni mengatakan meskipun saat ini kasus positif COVID-19 di Bengkulu nihil namun pihaknya terus melakukan upaya pencegahan. \"Kami tetap waspada dan mengantisipasi kasus COVID-19,\" kata Herwan. Selain itu, dinas kesehatan kota/kabupaten diminta terus waspada dan melakukan deteksi dini melalui pemeriksaan secara berkala kepada masyarakat khususnya kategori suspek.   Serta memperketat penerapan protokol kesehatan (prokes) seperti mencuci tangan, menjaga jarak serta selalu menggunakan masker.Menurut dia, saat ini vaksinasi di Provinsi Bengkulu mencapai 75,54 persen atau 1.173.665 orang dari target 1.553.792 orang. Capaian vaksinasi di kabupaten/kota di Bengkulu, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah 83,50 persen untuk dosis pertama dan dosis kedua 54,14 persen. Kota Bengkulu untuk dosis pertama 79,38 persen dan dosis kedua 59,70 persen, Kabupaten Seluma dosis pertama 76,44 persen dan dosis kedua 40,01 persen.Kabupaten Bengkulu Selatan dosis pertama 75,86 persen dan dosis kedua 52,13 persen, Kabupaten Bengkulu Utara dosis pertama 75,69 persen dan dosis kedua 56,04 persen. Kabupaten Kaur dosis pertama 74,23 persen dan dosis kedua 48,40 persen, Kabupaten Lebong dosis pertama yaitu 74,00 persen dan dosis kedua 49,05 persen.   Kabupaten Mukomuko dosis pertama yaitu 72,31 persen dan dosis kedua 34,42 persen, Kabupaten Kepahiang untuk dosis pertama yaitu 72,10 persen dan dosis kedua 45,03 persen.    Terakhir Kabupaten Rejang Lebong dengan dosis pertama yaitu 71,33 persen dan dosis kedua yaitu 43,17 persen.  (mth)     

Warga Palembang Gelar Pawai Kebangsaan Peringati Pertempuran 5H5M

Palembang, FNN - Warga Kota Palembang, Sumatera Selatan menggelar pawai kebangsaan untuk memperingati pertempuran lima hari lima malam (5H5M) antara tentara Republik Indonesia dengan Belanda pada 1-5 Januari 1947.Pawai kebangsaan yang melibatkan komunitas sepeda onthel dan penggemar jip tua dipusatkan di bundaran air mancur Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo Palembang, Sabtu pagi.Salah seorang peserta pawai kebangsaan Yanti Gani mengatakan dia bersama keluarga pejuang dan sejumlah komunitas memanfaatkan momentum Tahun Baru memperingati perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia.Pertempuran 5H5M di Palembang merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia (TRI) terhadap serangan pasukan tentara Belanda (NICA) yang terjadi selama lima hari berturut-turut sejak tanggal 1 hingga 5 Januari 1947.Kota Palembang merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia yang menjadi tujuan Belanda untuk kembali menguasai karena kekayaan alamnya serta potensi sebagai pusat pemerintahan, kekuatan militer, dan kegiatan politik maupun ekonomi di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu.\"Bagi masyarakat Palembang, pertempuran itu menjadi momentum perjuangan mereka untuk mempertahankan tanahnya agar tindakan penjajahan tidak terulang kembali setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia,\" kata putri pahlawan nasional A.K Gani itu.Selain pawai kebangsaan, sebelumnya Komunitas Sahabat Cagar Budaya (SCB) dan Palembang Good Guide menggelar kegiatan ziarah bertajuk “Meet The Heroes” di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kesatria Ksetra Siguntang, Palembang, Jumat (31/12) malam.Panitia pelaksana kegiatan tersebut Zaim menjelaskan bahwa acara diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, doa bersama dan tabur bunga di makam Mayjen TNI dr. A.K Gani, Kapten A. Rivai dan Nurlaela (wanita PMI yang gugur dalam pertemppuran lima hari lima malam).Kemudian dilanjutkan dengan renungan sejarah yang disampaikan oleh sejarawan Sumsel Farida R Wargadalem dan Syafruddin Yusuf. (mth)   

BPBD Lebak Imbau Pengemudi Waspadai Ruas Jalan Rawan Longsor

Lebak, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengimbau pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat mewaspadai ancaman longsoran tanah dan pohon tumbang di sejumlah ruas jalan di daerah itu karena diperkirakan curah hujan akan meningkat pada awal tahun 2022. \"Peringatan imbauan kewaspadaan itu untuk mengurangi risiko kebencanaan, \" kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama di Lebak, Sabtu. Cuaca buruk pada pergantian Tahun Baru 2022 sangat berpotensi menimbulkan bencana alam, sebab wilayah Kabupaten Lebak terdapat pegunungan, perbukitan dan aliran sungai. Peluang hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran kilat berpotensi terjadi siang, sore hingga malam hari. Kondisi demikian, potensi bencana alam longsoran tanah, pohon tumbang dan banjir sangat berpeluang menimpa pengemudi kendaraan.    Karena itu, BPBD Lebak minta pengendara agar menghindari ruas jalan yang melintasi pegunungan dan perbukitan. Saat ini, kata dia, ruas jalan yang menghubungkan antarkecamatan di Kabupaten Lebak rawan bencana alam. Di antaranya ruas jalan Rangkasbitung-Malingping, Rangkasbitung-Muncang dan Cipanas - Warung Banten. Ruas jalan Cimarga - Leuwidamar - Bojongmanik - Cirinten - Gunung Kencana - Muncang - Sobang. \"Kami minta pengendara sepeda motor maupun mobil pribadi jika hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran kilat lebih baik menghentikan perjalanan untuk menghindari bencana alam itu,\" katanya. (mth)     

Petani Jatim Minta Pemerintah Tetapkan Jumlah Alokasi Pupuk Bersubsidi

Surabaya, FNN - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur meminta pemerintah untuk segera menetapkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi, supaya para petani bisa menebus pada awal Januari 2022, dan melakukan pemupukan dengan tepat waktu.Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, Suharno, Jumat mengakui bahwa cukup banyak petani yang belum melakukan pemupukan pada Desember 2021, karena alokasi pupuk bersubsidi saat ini sudah habis.“Kami berharap saat memasuki Januari 2022, petani dapat segera menebus pupuk bersubsidi agar dapat segera melakukan pemupukan,” ujar Suharno, ketika dikonfirmasi.Suharno mengakui, surat alokasi pupuk subsidi untuk setiap provinsi telah diterbitkan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 17 Desember 2021 melalui surat kepada seluruh gubernur dengan Nomor 200/SR.220/M/12/2021.Namun, pihaknya belum mendapat informasi terkait tindak lanjut surat tersebut, dan sejumlah petani sangat berharap agar birokrasi administrasi pupuk bersubsidi ini dapat dipermudah dan dipercepat. Karena tanaman membutuhkan pupuk secara tepat waktu dan tidak bisa menunggu.  Direktur CV Bumi Rosan, Andri Fitrananda selaku distributor pupuk bersubsidi di Kabupaten Mojokerto mengakui alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 di wilayahnya telah habis pada pertengahan Desember 2021.Sehingga, juga sangat berharap dapat segera menyalurkan pupuk bersubsidi di awal Januari 2022 agar kebutuhan petani di wilayah kerjanya dapat terpenuhi.“Kami memiliki stok di gudang distributor dan siap menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani melalui kios/pengecer kami setelah adanya Surat/SK alokasi tingkat Kecamatan,” ujar Andri. Dikonfirmasi secara terpisah, Vice President Penjualan Wilayah 4A (Jawa Timur) PT Pupuk Indonesia (Persero), Iyan Fajri, membenarkan bahwa surat dari Menteri Pertanian untuk alokasi pupuk bersubsidi di tingkat provinsi sudah terbit pada tanggal 17 Desember 2021.“Sebagai produsen kami menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan penugasan pemerintah. Dalam hal ini, untuk provinsi Jawa Timur kami akan mengacu pada regulasi yang berlaku di Provinsi Jawa Timur,” kata Iyan.Iyan juga menyebutkan bahwa secara stok, Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi pada jaringan distribusinya untuk alokasi tahun 2022. Sedangkan dalam penyalurannya, pihaknya berpedoman pada regulasi yang berlaku, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.“Stok kami tersedia di gudang penyangga di tingkat kabupaten, gudang distributor, hingga kios/pengecer di seluruh Jawa Timur ,\" kata Iyan. (mth)   

Pemkab Sergai Apresiasi Program Gerakan Seratus Mushala Sekolah

Seirampah, FNN - Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) memberikan apresiasi terhadap program Gerakan Seratus Mushala Sekolah (Geser Muse) yang digagas oleh Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII).Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Darma Wijaya di Seirampah, Jumat, mengucapkan terimakasih kepada AGPAII Sergai yang telah membantu pemerintah daerah dalam menjadikan Sergai sebagai kabupaten maju, mandiri, sejahtera, dan religius.\"Dimana program pembangunan 100 Musala ini masuk dalam sisi religius yang tertuang dalam Sapta Dambaan,\" katanya.Bupati menyatakan pembangunan akan lebih ringan jika dilakukan dengan gotong royong. Menurutnya, program Geser Muse ini sudah bagus dan jadi wujud gotong royong yang perlu kita pertahankan bahkan ditingkatkan.\"Ini sudah bagus. Harapannya satu bulan bisa satu Mushala dibangun, sehingga targetnya cepat selesai,” katanya lagi.Sementara Ketua Program Geser Muse, Muhammad Ramli, mengatakan program tersebut berangkat dari keprihatinannya dengan tidak adanya Mushala di sekolah negeri.\"Pembelajaran agama ini haruslah didukung. Harapannya praktik yang dilakukan di kelas, bisa didukung dengan kehadiran Mushala ini,\" katanya.Sampai saat ini, katanya lagi, Geser Muse sudah membangun satu Mushala dengan nama Fathul Ilmi 1 di Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan. Mushala pertama ini dibangun di SDN 107826 Pematang Sijonam pada 7 Oktober lalu sekaligus pencanangan Geser Muse, katanya.Adapun target yang ditetapkan untuk menuntasnya hingga sampai 10 tahun. Namun, dirinya berharap bisa selesai sebelum target tersebut. Ia juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan.\"Bukan hanya program Musala, kami juga berharap di sekolah-sekolah juga bisa diterapkan infaq setiap Jumat,\" katanya. (mth)

Polisi Surabaya Siagakan 2.400 Personel untuk Pengamanan Perbatasan

Surabaya, FNN- Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menyiagakan sebanyak 2.400 personel untuk pengamanan perbatasan, tujuannya mencegah perayaan malam Tahun Baru di tengah pandemi COVID-19.Kapolrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Akhmad Yusep Gunawan di Surabaya, Kamis, mengatakan petugas itu menjaga mobilitas di seluruh wilayah perbatasan, dan menghalau kendaraan mulai pukul 17.00 WIB pada 31 Desember 2021.\"Juga ada bantuan atau BKO dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, Tentara Nasional Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya,\" katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis.Kombes Pol Yusep menjelaskan pola pengamanan malam tahun baru di Kota Surabaya terbagi dalam tiga \"ring\".Dia memaparkan personel yang ditempatkan di ring 3 fokus melakukan pembatasan mobilisasi di seluruh perbatasan wilayah Kota Surabaya, mulai pukul 17.00 WIB.\"Personel di ring 2 menghalau mobilitas agar tidak masuk ke pusat Kota Surabaya. Selain itu, di ring 1 menjaga tempat-tempat yang berpotensi menjadi pusat keramaian, seperti di Jalan Raya Darmo, Kertajaya, Tunjungan dan Pemuda,\" ujarnya.Yusep menegaskan tidak memberi izin keramaian untuk perayaan malam Tahun Baru. Dasarnya, adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021, yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Wali Kota Surabaya.Menurut Inmendagri Nomor 66 Tahun 2021, seluruh aktivitas di berbagai tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian di malam tahun baru harus berhenti beroperasi pada pukul 22.00 WIB.Yusep mengimbau agar masyarakat patuh pada aturan tersebut demi Kota Surabaya yang kondusif, aman dari kriminalitas, serta terbebas dari transmisi COVID-19.\"Saya sangat berharap agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga kami tidak perlu melakukan penertiban dan tindakan tegas yang justru membuat tidak nyaman aktivitas di Kota Surabaya,\" tuturnya. (mth)

Ombudsman Dorong Pemda di NTT Benahi Lima Aspek Pelayanan Publik

Kupang, FNN - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mendorong pemerintah provinsi dan 22 kabupaten/kota di NTT agar membenahi lima aspek dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik di provinsi itu.\"Pertama, kami mendorong pimpinan penyelenggara pelayanan/perangkat daerah agar memiliki sistem informasi pelayanan publik secara elektronik (website),\" katanya ketika dihubungi di Kupang, Kamis.Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan pembenahan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah di NTT yang pada 2021 tidak mendapat predikat tertinggi atau zona hijau berdasarkan survei penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 oleh Ombudsman RI.Beda Daton menyebutkan aspek kedua, yaitu mendorong pimpinan penyelenggara pelayanan/perangkat daerah agar menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Ketiga, mendorong pimpinan penyelenggara pelayanan/perangkat daerah agar menyediakan sarana dan sistem pelayanan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.Keempat; penyediaan sistem pengelolaan pengaduan berupa sarana/saluran, mekanisme prosedur, dan menunjuk pejabat pengelola pengaduan masyarakat.Kelima, mendorong penyediaan sarana pengukuran kepuasan masyarakat dan rutin melakukan survei untuk mendapatkan masukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.Ia menambahkan berdasarkan hasil survei penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021, tidak ada satu pemerintah daerah di NTT yang mendapatkan predikat kepatuhan tinggi.Kepatuhan tinggi diberikan kepada 17 kementerian, 12 lembaga, 13 provinsi, 34 kota, dan 103 kabupaten. Sementara Provinsi NTT menempati urutan ke-28 dari 34 provinsi se-Indonesia dan berada pada tingkat kepatuhan sedang (zona kuning).\"Khusus di NTT kami melakukan survei dan menilai sebanyak 207 unit penyelenggara layanan yang tersebar di 22 kabupaten/kota dan pemerintah provinsi,\" katanya. (mth)   

Pemprov Jatim Gelar Lomba Masak Khusus Ibu-ibu Pengungsi Semeru

Surabaya, FNN - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar lomba memasak khusus untuk ibu-ibu pengungsi terdampak bencana awan panas guguran Gunung Semeru untuk memotivasi mereka agar segera bangkit dari kesedihan.\"Lomba ini juga untuk menyalurkan bakat dan kreativitas kaum perempuan. Melalui momen ini kami ingin memotivasi para pengungsi sekaligus sebagai bagian memperingati Hari Ibu,\" ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu.Lomba diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di area pengungsian Pronojiwo Lumajang pada 27 dan 28 Desember 2021.Lomba diikuti sekitar 50-an orang pengungsi perempuan, baik remaja putri maupun ibu-ibu.Semua peserta diminta menyajikan kreasi makanan berbahan dasar mi, lalu diwajibkan memberi nama hasil kreasi makanannya tersebut.Menurut Khofifah, kegiatan ini juga sebagai bentuk pemulihan trauma bagi para pengungsi, terlebih kaum perempuan merupakan kelompok yang berpotensi mengalami kerentanan, trauma serta depresi di lokasi pengungsian.\"Kondisi posko pengungsian yang minim fasilitas dan tidak ada hiburan cenderung membuat perempuan dan anak berada dalam keadaan depresi dan stres. Lewat ini diharapkan kondisi mereka bisa kembali pulih, selain tentunya dengan konseling,\" ucapnya.Selain perlombaan, kata Khofifah, juga turut digelar hipnoterapi agar para pengungsi siap untuk memasuki fase baru, yaitu tinggal di Hunian Sementara (Huntara) yang saat ini sedang dalam proses persiapan oleh pemerintah.Sementara itu, dalam acara lomba memasak tersebut para peserta menyajikan berbagai kreasi makanan lengkap dengan nama yang bersinggungan dengan awan panas guguran Gunung Semeru.Di antaranya, \"Spaghetti Semeru\", \"Mi Nyemek Semeru\", \"Mi Ayam Semeru\", \"Mi Erupsi Semeru\", \"Mi Setan Semeru\", dan \"Mi Mawut Semeru\".Para pemenang berhak mendapatkan uang senilai Rp500 ribu, pakaian berupa daster dan pakaian dalam, tumbler, minyak goreng serta makanan ringan.\"Bukan soal hadiahnya, tapi suasananya yang bikin semua terhibur. Alhamdulillah semua senang dan gembira,\" kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut. (mth)

Pemkab Kudus Tingkatkan Pengawasan Penyaluran Elpiji Bersubsidi

Kudus, FNN - Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bakal meningkatkan pengawasan penyaluran elpiji ukuran 3 kilogram untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan, menyusul adanya kenaikan harga jual elpiji nonsubsidi.\"Pengawasan yang akan kami lakukan, baik pemantauan langsung di lapangan maupun melihat buku catatan dari masing-masing pangkalan elpiji 3 kg. Kami hanya sekadar antisipasi saja, mudah-mudahan tidak ada permasalahan di lapangan dan penyaluran elpiji 3 kg juga lancar dan masyarakat tidak ada yang mengeluh langka,\" kata Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Imam Prayitno di Kudus, Rabu.Menurut dia kenaikan elpiji nonsubsidi yang selama ini dijual dengan ukuran 5,5 kg dan 12 kg tidak serta merta membuat penggunanya beralih ke elpiji 3 kg, karena mayoritas merupakan kelas menengah atas.Selain itu, imbuh dia, banyak pula pelaku usaha yang memang lebih menguntungkan menggunakan elpiji 12 kg, dibandingkan elpiji 3 kg, sehingga ketika terjadi kenaikan harga jual di pasaran juga tidak akan beralih ke elpiji bersubsidi karena banyak hal yang harus dipertimbangkan.Untuk itulah, langkah antisipasinya jangan sampai ada penyalahgunaan elpiji bersubsidi dijual menjadi elpiji nonsubsidi.\"Masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan pasokan elpiji bersubsidi karena hingga akhir Desember 2021 stoknya cukup, termasuk ketika ada lonjakan permintaan,\" ujarnya.Kebutuhan rata-rata per bulan, kata dia, berkisar 770.000 tabung, sedangkan alokasi untuk bulan ini mencapai 789.000 tabung, sehingga tersedia aman.Heru, salah satu penjual elpiji nonsubsidi mengakui kenaikan harga elpiji 5,5 kg dan 12 kg terjadi sejak Sabtu (25/12) dan sudah diinformasikan kepada pelanggannya.Harga elpiji 5,5 kg sebelum kenaikan Rp71.000, sekarang naik menjadi Rp83.000, sedangkan elpiji 12 kg sebelumnya Rp146.000, kini naik menjadi Rp174.700/kg. (mth)

Pemkot Banjarmasin Salurkan 338 Santunan Kematian bagi Warga Miskin

Banjarmasin, FNN - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyalurkan 338 santunan kematian untuk warga miskin yang meninggal dunia sepanjang tahun 2021.Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina di Banjarmasin, Rabu, mengatakan setiap warga miskin yang meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp1 juta dari pemerintah kota setempat.\"Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang divalidasi Dinas Sosial Kota Banjarmasin, ada 338 orang warga kita yang meninggal dunia berhak mendapatkan santunan kematian,\" ujarnya.Dari data tersebut, kata Ibnu Sina, santunan kematian yang terbanyak bagi warga di wilayah Banjarmasin Barat lebih dari seratus jiwa. \"Yang sedikit itu di Banjarmasin Timur sekitar 37 jiwa saja,\" katanya.Dia menyampaikan ini merupakan bantuan belanja sosial yang tidak direncanakan dari pemerintah kota. \"Karena kematian kan tidak direncanakan, namun pemerintah kota menyiapkan dana bantuan ini dan baru sekarang diserahkan,\" ujarnya.Dia berharap bantuan ini bisa meringankan beban keluarga yang ditinggal, meskipun tidak terlalu besar, harapannya bisa bermanfaat.\"Pemkot memiliki program ini sudah beberapa tahun lalu, bahkan untuk pengurusan jenazah hingga penguburan juga dibantu,\" ujarnya.Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto menjelaskan anggaran untuk santunan kematian bagi warga tidak mampu tersebut diprioritaskan pemerintah kota.Iwan mengatakan penyaluran bantuan santunan kematian bagi warga tidak mampu ini ada mekanismenya, yakni dari adanya laporan kematian dari RT hingga berjenjang.\"Tambah akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan terdaftar di Basis Data Terpadu orang miskin,\" papar Iwan.Ia menjelaskan program ini sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 28 tahun 2019 tentang pemberian santunan kematian bagi warga miskin Kota Banjarmasin.\"Biasanya bantuan santunan kematian bagi warga miskin tersebut diserahkan secara kolektif pertengahan tahun dan akhir tahun. Kenapa tidak langsung pada saat hari berbelasungkawa tersebut, kerana proses keuangan ada mekanismenya. Jadi, bantuan masuk ke rekening keluarga yang meninggal,\" tuturnya. (mth)