DAERAH
Polisi Surabaya Siagakan 2.400 Personel untuk Pengamanan Perbatasan
Surabaya, FNN- Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya menyiagakan sebanyak 2.400 personel untuk pengamanan perbatasan, tujuannya mencegah perayaan malam Tahun Baru di tengah pandemi COVID-19.Kapolrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Akhmad Yusep Gunawan di Surabaya, Kamis, mengatakan petugas itu menjaga mobilitas di seluruh wilayah perbatasan, dan menghalau kendaraan mulai pukul 17.00 WIB pada 31 Desember 2021.\"Juga ada bantuan atau BKO dari Kepolisian Daerah Jawa Timur, Tentara Nasional Indonesia dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surabaya,\" katanya saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis.Kombes Pol Yusep menjelaskan pola pengamanan malam tahun baru di Kota Surabaya terbagi dalam tiga \"ring\".Dia memaparkan personel yang ditempatkan di ring 3 fokus melakukan pembatasan mobilisasi di seluruh perbatasan wilayah Kota Surabaya, mulai pukul 17.00 WIB.\"Personel di ring 2 menghalau mobilitas agar tidak masuk ke pusat Kota Surabaya. Selain itu, di ring 1 menjaga tempat-tempat yang berpotensi menjadi pusat keramaian, seperti di Jalan Raya Darmo, Kertajaya, Tunjungan dan Pemuda,\" ujarnya.Yusep menegaskan tidak memberi izin keramaian untuk perayaan malam Tahun Baru. Dasarnya, adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021, yang telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Wali Kota Surabaya.Menurut Inmendagri Nomor 66 Tahun 2021, seluruh aktivitas di berbagai tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian di malam tahun baru harus berhenti beroperasi pada pukul 22.00 WIB.Yusep mengimbau agar masyarakat patuh pada aturan tersebut demi Kota Surabaya yang kondusif, aman dari kriminalitas, serta terbebas dari transmisi COVID-19.\"Saya sangat berharap agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga kami tidak perlu melakukan penertiban dan tindakan tegas yang justru membuat tidak nyaman aktivitas di Kota Surabaya,\" tuturnya. (mth)
Ombudsman Dorong Pemda di NTT Benahi Lima Aspek Pelayanan Publik
Kupang, FNN - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Darius Beda Daton mendorong pemerintah provinsi dan 22 kabupaten/kota di NTT agar membenahi lima aspek dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik di provinsi itu.\"Pertama, kami mendorong pimpinan penyelenggara pelayanan/perangkat daerah agar memiliki sistem informasi pelayanan publik secara elektronik (website),\" katanya ketika dihubungi di Kupang, Kamis.Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan pembenahan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah di NTT yang pada 2021 tidak mendapat predikat tertinggi atau zona hijau berdasarkan survei penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 oleh Ombudsman RI.Beda Daton menyebutkan aspek kedua, yaitu mendorong pimpinan penyelenggara pelayanan/perangkat daerah agar menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.Ketiga, mendorong pimpinan penyelenggara pelayanan/perangkat daerah agar menyediakan sarana dan sistem pelayanan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus.Keempat; penyediaan sistem pengelolaan pengaduan berupa sarana/saluran, mekanisme prosedur, dan menunjuk pejabat pengelola pengaduan masyarakat.Kelima, mendorong penyediaan sarana pengukuran kepuasan masyarakat dan rutin melakukan survei untuk mendapatkan masukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.Ia menambahkan berdasarkan hasil survei penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021, tidak ada satu pemerintah daerah di NTT yang mendapatkan predikat kepatuhan tinggi.Kepatuhan tinggi diberikan kepada 17 kementerian, 12 lembaga, 13 provinsi, 34 kota, dan 103 kabupaten. Sementara Provinsi NTT menempati urutan ke-28 dari 34 provinsi se-Indonesia dan berada pada tingkat kepatuhan sedang (zona kuning).\"Khusus di NTT kami melakukan survei dan menilai sebanyak 207 unit penyelenggara layanan yang tersebar di 22 kabupaten/kota dan pemerintah provinsi,\" katanya. (mth)
Pemprov Jatim Gelar Lomba Masak Khusus Ibu-ibu Pengungsi Semeru
Surabaya, FNN - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar lomba memasak khusus untuk ibu-ibu pengungsi terdampak bencana awan panas guguran Gunung Semeru untuk memotivasi mereka agar segera bangkit dari kesedihan.\"Lomba ini juga untuk menyalurkan bakat dan kreativitas kaum perempuan. Melalui momen ini kami ingin memotivasi para pengungsi sekaligus sebagai bagian memperingati Hari Ibu,\" ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Rabu.Lomba diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di area pengungsian Pronojiwo Lumajang pada 27 dan 28 Desember 2021.Lomba diikuti sekitar 50-an orang pengungsi perempuan, baik remaja putri maupun ibu-ibu.Semua peserta diminta menyajikan kreasi makanan berbahan dasar mi, lalu diwajibkan memberi nama hasil kreasi makanannya tersebut.Menurut Khofifah, kegiatan ini juga sebagai bentuk pemulihan trauma bagi para pengungsi, terlebih kaum perempuan merupakan kelompok yang berpotensi mengalami kerentanan, trauma serta depresi di lokasi pengungsian.\"Kondisi posko pengungsian yang minim fasilitas dan tidak ada hiburan cenderung membuat perempuan dan anak berada dalam keadaan depresi dan stres. Lewat ini diharapkan kondisi mereka bisa kembali pulih, selain tentunya dengan konseling,\" ucapnya.Selain perlombaan, kata Khofifah, juga turut digelar hipnoterapi agar para pengungsi siap untuk memasuki fase baru, yaitu tinggal di Hunian Sementara (Huntara) yang saat ini sedang dalam proses persiapan oleh pemerintah.Sementara itu, dalam acara lomba memasak tersebut para peserta menyajikan berbagai kreasi makanan lengkap dengan nama yang bersinggungan dengan awan panas guguran Gunung Semeru.Di antaranya, \"Spaghetti Semeru\", \"Mi Nyemek Semeru\", \"Mi Ayam Semeru\", \"Mi Erupsi Semeru\", \"Mi Setan Semeru\", dan \"Mi Mawut Semeru\".Para pemenang berhak mendapatkan uang senilai Rp500 ribu, pakaian berupa daster dan pakaian dalam, tumbler, minyak goreng serta makanan ringan.\"Bukan soal hadiahnya, tapi suasananya yang bikin semua terhibur. Alhamdulillah semua senang dan gembira,\" kata orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut. (mth)
Pemkab Kudus Tingkatkan Pengawasan Penyaluran Elpiji Bersubsidi
Kudus, FNN - Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bakal meningkatkan pengawasan penyaluran elpiji ukuran 3 kilogram untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan, menyusul adanya kenaikan harga jual elpiji nonsubsidi.\"Pengawasan yang akan kami lakukan, baik pemantauan langsung di lapangan maupun melihat buku catatan dari masing-masing pangkalan elpiji 3 kg. Kami hanya sekadar antisipasi saja, mudah-mudahan tidak ada permasalahan di lapangan dan penyaluran elpiji 3 kg juga lancar dan masyarakat tidak ada yang mengeluh langka,\" kata Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Imam Prayitno di Kudus, Rabu.Menurut dia kenaikan elpiji nonsubsidi yang selama ini dijual dengan ukuran 5,5 kg dan 12 kg tidak serta merta membuat penggunanya beralih ke elpiji 3 kg, karena mayoritas merupakan kelas menengah atas.Selain itu, imbuh dia, banyak pula pelaku usaha yang memang lebih menguntungkan menggunakan elpiji 12 kg, dibandingkan elpiji 3 kg, sehingga ketika terjadi kenaikan harga jual di pasaran juga tidak akan beralih ke elpiji bersubsidi karena banyak hal yang harus dipertimbangkan.Untuk itulah, langkah antisipasinya jangan sampai ada penyalahgunaan elpiji bersubsidi dijual menjadi elpiji nonsubsidi.\"Masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan pasokan elpiji bersubsidi karena hingga akhir Desember 2021 stoknya cukup, termasuk ketika ada lonjakan permintaan,\" ujarnya.Kebutuhan rata-rata per bulan, kata dia, berkisar 770.000 tabung, sedangkan alokasi untuk bulan ini mencapai 789.000 tabung, sehingga tersedia aman.Heru, salah satu penjual elpiji nonsubsidi mengakui kenaikan harga elpiji 5,5 kg dan 12 kg terjadi sejak Sabtu (25/12) dan sudah diinformasikan kepada pelanggannya.Harga elpiji 5,5 kg sebelum kenaikan Rp71.000, sekarang naik menjadi Rp83.000, sedangkan elpiji 12 kg sebelumnya Rp146.000, kini naik menjadi Rp174.700/kg. (mth)
Pemkot Banjarmasin Salurkan 338 Santunan Kematian bagi Warga Miskin
Banjarmasin, FNN - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyalurkan 338 santunan kematian untuk warga miskin yang meninggal dunia sepanjang tahun 2021.Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina di Banjarmasin, Rabu, mengatakan setiap warga miskin yang meninggal dunia mendapat santunan sebesar Rp1 juta dari pemerintah kota setempat.\"Sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang divalidasi Dinas Sosial Kota Banjarmasin, ada 338 orang warga kita yang meninggal dunia berhak mendapatkan santunan kematian,\" ujarnya.Dari data tersebut, kata Ibnu Sina, santunan kematian yang terbanyak bagi warga di wilayah Banjarmasin Barat lebih dari seratus jiwa. \"Yang sedikit itu di Banjarmasin Timur sekitar 37 jiwa saja,\" katanya.Dia menyampaikan ini merupakan bantuan belanja sosial yang tidak direncanakan dari pemerintah kota. \"Karena kematian kan tidak direncanakan, namun pemerintah kota menyiapkan dana bantuan ini dan baru sekarang diserahkan,\" ujarnya.Dia berharap bantuan ini bisa meringankan beban keluarga yang ditinggal, meskipun tidak terlalu besar, harapannya bisa bermanfaat.\"Pemkot memiliki program ini sudah beberapa tahun lalu, bahkan untuk pengurusan jenazah hingga penguburan juga dibantu,\" ujarnya.Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Iwan Ristianto menjelaskan anggaran untuk santunan kematian bagi warga tidak mampu tersebut diprioritaskan pemerintah kota.Iwan mengatakan penyaluran bantuan santunan kematian bagi warga tidak mampu ini ada mekanismenya, yakni dari adanya laporan kematian dari RT hingga berjenjang.\"Tambah akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan terdaftar di Basis Data Terpadu orang miskin,\" papar Iwan.Ia menjelaskan program ini sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 28 tahun 2019 tentang pemberian santunan kematian bagi warga miskin Kota Banjarmasin.\"Biasanya bantuan santunan kematian bagi warga miskin tersebut diserahkan secara kolektif pertengahan tahun dan akhir tahun. Kenapa tidak langsung pada saat hari berbelasungkawa tersebut, kerana proses keuangan ada mekanismenya. Jadi, bantuan masuk ke rekening keluarga yang meninggal,\" tuturnya. (mth)
Bukittinggi Raih Penghargaan Kota Cerdas-Digital Terbaik Nasional
Bukittinggi, FNN - Kota Bukittinggi kembali meraih penghargaan tingkat nasional di penghujung 2021 ini, menjadi salah satu pemenang pada tujuh kategori dari 10 nominasi penerapan kota cerdas dan digital terbaik di seluruh Indonesia.Penghargaan yang diselenggarakan oleh Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas (PIKKC) Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai seluruh daerah yang memiliki Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) dan Rating Transformasi Digital Indonesia (RTDI).Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bukittinggi Novri, di Bukittinggi, Selasa, menjelaskan RKCI dan RTDI 2021 merupakan kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap implementasi konsep kota cerdas di Indonesia.\"Cakupannya juga memotret kesiapan digital kota dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan permasalahan kota, sehingga dapat dijadikan acuan bagi tata kelola kota di Indonesia,\" kata dia.Ia mengatakan, rangkaian kegiatan RKCI tahun 2021 dan RTDI ini telah berlangsung melalui beberapa tahapan sejak 2 Agustus hingga 27 Desember 2021.Wali Kota Bukittinggi Erman Safar mengaku senang dan bangga atas pencapaian prestasi daerah yang dipimpinnya tersebut pada skala nasional\"Alhamdulillah, satu lagi pengakuan nasional didapat Kota Bukittinggi sebagai salah satu yang terbaik dalam penyelenggaraan tata kelola dan implementasi Kota Cerdas dan Transformasi Digital,\" kata Wali Kota.Erman menyampaikan arahan agar tata kelola kota cerdas dan transformasi digital diterapkan dalam penyelesaian masalah vital yang ditemui di tengah masyarakat.\"Kita harus berkomitmen untuk menggunakan prinsip tata kelola Kota Cerdas dan Transformasi Digital ini untuk peningkatan kualitas dan percepatan layanan kepada masyarakat,\" katanya pula.Kota Bukittinggi mendapatkan predikat pada tujuh kategori meliputi Kota Menuju Cerdas, Kota dengan Ekonomi Cerdas, Kota dengan Masyarakat Cerdas, Kota dengan Kota Tangguh (Risilience City), Kota dengan Mobilitas Cerdas, Kota dengan Perhatian terhadap Perubahan Iklim serta Kota dengan Kesiapan Digital Terbaik.Sebelumnya, Kota Bukittinggi juga telah meraih prestasi prestisius antara lain terpilihnya Wali Kota Erman Safar mendapatkan Anugerah Achievement Motivation Person dari Komisi Informasi Sumatera Barat, seiring dengan diraihnya predikat Badan Publik yang Informatif dari Komisi Informasi. (mth)
Bupati Buol: Pemerintah desa Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan
Buol, FNN - Bupati Buol, Sulawesi Tengah, Amirudin Rauf menekankan kepada pemerintah desa di kabupaten tersebut untuk memprioritaskan pengentasan kemiskinan dalam penyusunan kegiatan anggaran yang pembiayaannya bersumber dari APBDes.\"Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang dikelola oleh pemerintah desa, harus difungsikan untuk menopang kesuksesan pembangunan daerah. Salah satunya fokus pada pengentasan kemiskinan,\" kata Amirudin Rauf, di Buol, Selasa.Ia mengemukakan aparatur desa meliputi kepala desa, sekretaris dan seluruh KAUR, harus menyusun program kegiatan yang disinergikan dengan program-program prioritas pembangunan daerah.Salah satu program prioritas daerah adalah pengurangan kemiskinan daerah, melalui skema pemberdayaan, yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dengan mengoptimalkan padat karya atau program pemberdayaan lainnya.\"Keberhasilan pemerintah daerah kabupaten, sangat ditentukan oleh keberhasilan desa,\" katanya.\"Masih banyak tanggung jawab kita, utamanya terhadap rakyat kita yang belum dapat menikmati hidup layak, meskipun kita sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Buol dari 20 persen ke 13 persen pada Tahun 2021. Tetapi hal ini masih harus terus digencarkan,\" ujarnya.Amirudin Rauf berharap aparatur desa memahami dengan betul visi-misi Pemkab Buol, RPJMD, dan program strategis daerah yang menjadi prioritas.Ia mengatakan camat di semua wilayah kecamatan harus turut membantu dan memastikan bahwa program pemerintah desa, sejalan dengan program pemerintah daerah tingkat kabupaten.\"Camat adalah bupatinya kecamatan, oleh sebab itu sebisa mungkin memahami dengan betul apa program strategis daerah. Camat juga harus mampu mengintervensi penyusunan RKPDes dan APBDes agar sinergis dengan beberapa program prioritas pemda seperti gertakbos, budidaya udang vaname, dan satu orang satu sapi,\" ujarnya.Selain itu, Amirudin menyebut untuk mewujudkan visi-misi mensejahterakan rakyat yang bertumpu pada kemandirian dan kedaulatan membutuhkan kesungguhan dan tanggung jawab atas amanah yang diemban.\"Saya harap seluruh camat juga merasa memiliki dan bertanggung jawab atas sukses program ini. Sebab, program ini punya landasan filosofisnya, ilmiah dan berlaku, sudah dikaji dan dapat dipertanggungjawabkan,\" katanya.\"Sebisa mungkin APBdes di fokuskan pada program pemberdayaan ekonomi rakyat, Untuk tahap awal semua program butuh afirmasi pemerintah, semisal biaya produksi, bibit, dan sebagainya. Setelah mereka mampu dan berdaya, baru kita biarkan mengelola secara mandiri, seperti praktek P3K di Kecamatan Paleleh,\" ucapnya lagi. (mth)
Gubernur Kalbar Resmikan KCP Bank Kalbar di Daerah Perbatasan
Pontianak, FNN - Gubernur Kalbar, Sutarmidji meresmikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Kalbar di daerah perbatasan tepatnya di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas sebagai upaya memberikan akses dan kemudahan layanan bank daerah tersebut.\"Masyarakat harus memilih Bank Kalbar karena jika Bank Kalbar banyak maka untungnya nantinya akan dibagi untuk pemegang saham yang mana sahamnya milik pemerintah Kabupaten dan Kota se-Kalbar,\" ujarnya saat dihubungi di Sambas, Selasa.Ia menjelaskan bahwa pada tahun lalu Bank Kalbar memberikan kontribusi deviden atau keuntungan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar sebesar Rp98 miliar.\"Jika kita mendapatkan dividen besar maka kita bisa gunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana di daerah, tahun lalu Bank Kalbar setorkan deviden untuk Pemerintah Provinsi Kalbar sebesar Rp98 miliar. Mari gunakan fasilitas Bank Kalbar karena Bank Kalbar milik masyarakat Kalbar,\"serunya.Sementara itu, Bupati Sambas, Satono mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Bank Kalbar atas peresmian KCP Paloh tersebut. Ia berharap KCP Bank Kalbar Paloh bisa membantu mempercepat roda perekonomian masyarakat di Kecamatan Paloh.\"Ada tiga potensi yang ada di Kecamatan Paloh yang belum tentu ada di kecamatan lainnya seperti di sektor perikanan, pariwisata dan pertanian,\"ucapnya.Direktur Utama Bank Kalbar, Rokidi mengatakan dengan hadirnya KCP Bank Kalbar di Kecamatan Paloh diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk dapat memanfaatkan produk dan jasa keuangan.\"Dengan fasilitas yang ada sekarang ini agar warga bisa melakukan transaksi keuangan di Bank Kalbar dengan kondisi yang nyaman dan aman, baik untuk menyimpan uang maupun mendapatkan pinjaman atau pembiayaan\"katanya.Ia berharap perekonomian masyarakat di Kecamatan Paloh ini dapat semakin meningkat.\"Dengan meningkatnya perekonomian di Paloh ini secara otomatis akan meningkatkan keuntungan Bank Kalbar dengan begitu otomatis dividen yang akan diterima pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota akan semakin meningkat,\" harap dia. (mth)
Dinas Pertanian Kupang Optimalisasi Lahan Tingkatkan Produksi Petani
Kupang, FNN - Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berupaya untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian yang belum diolah sebagai strategi meningkatkan produksi hasil pertanian petani di daerah.\"Wilayah Kabupaten Kupang sangat potensial dengan usaha pertanian, namun masih banyak lahan potensial yang belum diolah,\" kata Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Kupang, Amin Juaria di Kupang, Selasa.Amin Juaria menjelaskan Dinas Pertanian telah menyiapkan sejumlah wilayah potensial prioritas dan potensial untuk pengembangan usaha komoditas unggulan sesuai potensi wilayah.\"Pembangunan sektor pertanian dilakukan sesuai potensi wilayah sehingga pengembangan pertanian lebih terfokus pada sebuah kawasan yang tetap,\" kata Amin Juaria.Menurut dia, lahan-lahan potensial yang ada pada kawasan yang potensial akan dioptimalkan dengan mengembangkan komoditas unggulan yang dapat mendongkrak pendapatan petani setempat.Beberapa daerah potensial untuk pengembangan usaha tanaman pangan pertanian seperti di Kecamatan Kupang Tengah, Kupang Timur, Sulamu dan Fatuleu Barat.Selain itu, wilayah Amfoang Tengah memiliki potensi untuk pengembangan usaha tanaman jeruk yang nantinya mendukung pembangunan observatorium Timau sebagai pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan pariwisata.Sementara itu, wilayah Kecamatan Amarasi dan Amabi Oefeto Timur secara keseluruhan mempunyai potensi untuk pengembangan tanaman kelapa.Menurut dia, pembangunan sektor pertanian menjadi berkembang apabila pengembangan tanaman yang terfokus sesuai dengan karakteristik wilayahnya.\"Kami pasti melakukan seperti itu sehingga lahan-lahan potensial pada kawasan-kawasan ini akan dioptimalkan sehingga bisa mendongkrak pendapatan ekonomi petani,\" tegasnya. (mth)
Tugu Pancakarsa, Ikon Baru Kabupaten Bogor
Sentul, FNN - Bupati Bogor Ade Yasin mengaku bangga telah melahirkan ikon baru bagi Kabupaten Bogor, Jawa Barat bernama Tugu Pancakarsa yang bediri di Simpang Sirkuit Sentul, Bogor. \"Tugu ini saya persembahkan masyarakat Kabupaten Bogor khususnya,\" ungkapnya saat sambutan dalam peresmian enam taman secara simbolis di Taman Tugu Pancakarsa, Sentul, Bogor, Senin malam. Menurutnya, secara filosofi tugu tersebut menggambarkan cita-cita luhur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang dikemas dalam program prioritas bernama Pancakarsa. Pancakarsa merupakan lima tekad Bupati Bogor Ade Yasin dalam menjalankan masa pengabdiannya pada 2018-2023, yaitu Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban. Ia meyakini bahwa tugu yang dibangun di Simpang Sirkuit Sentul itu memiliki fungsi ganda, yakni mempercantik wajah ibu kota dan memecah kemacetan lalu lintas di sekelilingnya. \"Setelah adanya tugu ini kan yang pertama untuk mengurangi kemacetan. Jadi kita juga sudah membebaskan tanah di sekitarnya, jadi sistemnya itu flow ya jalannya memutar mengikuti arah jarum jam sehingga kita harapan semoga tidak ada lagi kemacetan yang signifikan,\" kata Ade Yasin. PembangunanTugu Pancakarsa merupakan bagian dari program mempercantik wajah ibu kota atau City Beautification Project di Kawasan Cibinong Raya. Kemudian, ada pula pembangunan pedestrian, peningkatan kualitas jalan, hingga pengadaan tempat sampah. Program yang menghabiskan anggaran senilai Rp356,5 miliar itu pekerjaannya tersebar di empat perangkat daerah, yaitu Rp328 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Rp21 miliar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Rp437 juta pada Dinas Lingkungan Hidup, dan Rp7,3 miliar pada Dinas Perhubungan.(sws,ant)
POPULER
