DAERAH
BMKG Catat 67 Kali Kejadian Gempa Bumi Guncang Manggarai Barat
Labuan Bajo, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kupang mencatat 65 kali kejadian gempa bumi mengguncang Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode Oktober-November 2021. "Terjadi 67 kejadian gempa bumi yang mana 65 kejadian dengan magnitudo kurang dari empat dan gempa bumi magnitudo kurang dari 4 dan lebih dari 5 sebanyak 2 kejadian," kata Kepala Stasiun Geofisika Kupang Margiono ketika dihubungi dari Labuan Bajo, Sabtu. Ia menjelaskan berdasarkan kedalaman, gempa bumi dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km terjadi sebanyak 33 kejadian, gempa bumi menengah (60-300 km) sebanyak 33 kejadian, dan gempa bumi dalam atau lebih dari 300 km sebanyak 1 kejadian. Sedangkan berdasarkan lokasi kejadian, katanya, sebanyak 53 kali gempa bumi terjadi di laut dan 14 kali gempa bumi di darat. Margiono menjelaskan wilayah Manggarai Barat merupakan daerah dengan tingkat kegempaan yang cukup tinggi. Sehingga, perlu edukasi mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dia meminta masyarakat tidak perlu panik dengan kondisi tersebut. Melalui mitigasi bencana yang baik, maka ada minimalisasi korban jiwa saat terjadinya bencana gempa dan tsunami. Selain itu, BMKG pun selalu mengamati dan memonitor kejadian gempa 24 jam per 7 hari. Sehingga, segala informasi terkait kebencanaan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Berdasarkan data BMKG, Labuan Bajo merupakan daerah rawan gempa dan tsunami baik berdasarkan aspek sumber gempa maupun aspek sejarah. Jika merunut aspek sumber gempa, letak Labuan Bajo, Manggarai Barat berdekatan dengan sumber gempa Sesar Naik Flores/Patahan Naik Flores dengan magnitudo tertarget M 7,5. Selanjutnya, Manggarai Barat berdekatan dengan sumber gempa Zona Megathrust Segmen Sumba yang memiliki magnitudo tertarget M8,3. Sedangkan berdasarkan sejarah, perairan Labuan Bajo di Manggarai Barat dan Komodo pernah mengalami dua kali tsunami, yaitu pada 28 November 1836 dan 14 April 1855. Sebagai kawasan seismik aktif, hasil monitoring BMKG menunjukkan wilayah Manggarai Barat yakni Labuan Bajo dan sekitarnya memiliki aktivitas kegempaan yang cukup tinggi yang tampak dari peta seismisitas. Gempa bumi sendiri akan mengalami periode berulang. Jika terjadi gempa akibat Sesar Naik Flores dengan kekuatan M7,4 maka status ancaman tsunami di Labuan Bajo berdasarkan skenario model tsunami ialah Siaga dengan tinggi antara 0,5 hingga tiga meter. Namun jika terjadi gempa di zona megathrust Sumba dengan kekuatan M8,3, maka status ancaman tsunami di Labuan Bajo yakni Awas dengan ketinggian di atas tiga meter. Berdasarkan fakta tersebut, maka wilayah Labuan Bajo yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas membutuhkan pengawalan dalam bentuk mitigasi bencana, demikian Margiono. (mth)
Sebanyak 15 Anggota Pemuda Pancasila Jadi Tersangka Demonstrasi Anarkis
Jakarta, FNN - Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh anggota Pemuda Pancasila (PP) di Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 November 2021 berakhir ricuh. Kericuhan menyebabkan satu anggota polisi, Ajun Komisaris Besar Dermawan Karosekali dikeroyok pendemo. Peristiwa tersebut menyebabkan polisi bertindak tegas membubarkan mereka. Bahkan Kapolres Jakarta Pusat Komisaris Besar Hengki Haryadi naik ke mobil komando meminta pelaku pengeroyokan anggota polisi menyerahkan diri. Selain itu dia meminta aksi demo segera bubar. Tidak lama setelah itu polisi lansung bergerak membubarkan massa. Menurut pengamatan wartawan FNN di lokasi lansung kocar-kacir dikejar polisi. Akibat peristiwa pemukulan terhadap polisi dan aksi anarkis lainnya, 15 anggota PP dijadikan tersangka. Penetapan tersangka itu juga karena polisi menemukan senjata tajam yang dibawa anggota pendemo. "Dalam kegiatan demo tadi kami amankan 15 tersangka. Sudah ditetapkan tersangka, sudah diperiksa tadi di awal," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan. Zulpan mengatakan, total ada 21 orang yang ditangkap terkait unjuk rasa tersebut. Tetapi, hanya 15 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Semua membawa senjata tajam. Ini senjata tajam yang sebenarnya tidak perlu dibawa karena dapat membahayakan orang lain," ujar Zulpan. Dia menuturkan, , lima orang masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Satu orang lainnya masih diperiksa secara terpisah atas dugaan pengeroyokan terhadap Kapala Bagian Operasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar, Dermawan Karosekali. Ke-15 tersangka itu langsung ditahan oleh pihak Kepolisian guna pemeriksaan intensif. "Nanti kami (polisi) periksa lanjutan dan dilakukan penahanan," kata Endra Zulpan. Adapun pasal yang dipersangkakan kepada 15 tersangka tersebut, yakni Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. (Muhammad Anwar Ibrahim/FNN/Antara).
Mahasiswa dan Pemuda Pancasila Demo di DPR
Jakarta, FNN - Dua kelompok massa mengadakan demonstrasi di sekitar gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 25 November 2021 siang ini. Kedua kelompok mendatangi gedung dewan dengan tuntutan yang berdeda. Berdasarkan pantauan wartawan FNN.co.id, massa Pemuda Pancasila (PP) datang lebih duluan sekitar pukul 13.00. Kemudian, sekitar pukul 14.00 tiba massa mahasiswa yang bergabung dalam Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Kedatangan massa PP bermaksud meminta anggota DPR, Junimart Girsang meminta maaf karena mengeluarkan pernyataan agar organisasi berseragam loreng merah itu dibubarkan. Padahal, anggota DPR dari PDIP itu sudah menyampaikan permohonan maaf. Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam FSLDK sempat khawatir ketika mendapat informasi ada massa PP yang demo, dan berada di gerbang utama gedung parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto. Para mahasiswa khawatir terjadi bentrok. Tuntutan mereka agar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek)Nomor 30 Tahun 2021 segera dicabut. Dalam pandangan dan pendapat mereka, peraturan tersebut dapat menjadi pintu masuk kebebasan seks di kalangan mahasiswa atau kampus. Mereka juga menuntut agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibatalkan. Sebab, dalam kajian mereka, RUU tersebut juga mengandung unsur-unsur kebebasan seks. Selain itu juga bisa menjadi pintu masuk LGBT (Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender), serta pernikahan sesama jenis. (Muhammad Anwar Ibrahim/FNN).
DPU Perbanyak Kolam Retensi pada 2022 Cegah Banjir di Bandung
Bandung, FNN - Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandung menargetkan untuk memperbanyak kolam retensi pada tahun 2022 guna mencegah adanya genangan banjir di pemukiman atau di jalan raya yang kerap terjadi saat musim hujan. Kepala DPU Kota Bandung Didi Riswandi mengatakan kolam retensi yang akan dibuat, salah satunya di kawasan Cisanggarung. Selain itu, saat ini pihak DPU pun tengah merampungkan kolam retensi yang ada di kawasan Bima. "Jadi yang di Cisanggarung itu untuk menangani banjir di Cironggeng, Cikadut, Arcamanik, dan di Cingised," kata Didi di Bandung, Jawa Barat, Kamis. Menurut Didi, sejauh ini Kota Bandung telah memiliki delapan kolam retensi. Adanya sejumlah kolam retensi itu menurutnya dinilai efektif untuk mengurangi banjir. Salah satunya, kata dia, yang dampaknya cukup nampak yakni Kolam Retensi Gedebage. Sejauh ini menurutnya di Jalan Soekarno-Hatta kawasan Gedebage belum terjadi kembali banjir yang menyebabkan kemacetan panjang. "Setelah itu dibangun, jalur cepat (Jalan Soekarno-Hatta) itu belum pernah terendam, jadi belum pernah terdengar lagi antrean panjang, itu sudah setahun lebih" kata dia. Untuk menangani permasalahan banjir, menurutnya ada sejumlah metode yang dapat dilakukan. Mulai dari pembenahan aliran, mengoptimalkan resapan, dan membuat tempat parkir air dengan kolam retensi. Namun, ia menilai saat ini yang paling efektif untuk menangani banjir yakni dengan kolam retensi. Karena, kata dia, kolam retensi memiliki daya tampung air yang cukup besar. "Tapi permasalahannya lahannya susah, jadi sebenarnya kalau sumur imbuhan (resapan) dikerjakan secara masif, itu akan efektif," kata Didi. Maka dari itu, menurutnya masyarakat juga perlu melakukan upaya secara masing-masing dengan membuat sumur resapan meski Pemerintah Kota Bandung terus menambah kolam retensi. "Kalau setiap rumah bikin sumur imbuhan satu rumah satu itu sangat efektif sekali," kata dia. (mth)
PHRI Cianjur Dukung Program Tidak Gelar Pesta Perayaan Tahun Baru
Cianjur, FNN - Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Cianjur, Jawa Barat, mendukung program pemerintah tidak akan menggelar pesta perayaan saat tahun baru dan natal, namun mereka berharap tidak ada pembatasan tingkat hunian dengan tetap memperhatikan prokes ketat. Ketua PHRI Cianjur, Nano Indra Praja saat dihubungi Senin, 22 November 2021, mengatakan selama pandemi, anggotanya sudah menjalankan semua program yang dilakukan pemerintah, termasuk membantu suksesnya vaksinasi di seluruh wilayah Cianjur dengan tema vaksinasi wisata. "Kita sudah menempuh semua aturan yang diberikan pemerintah, termasuk pelayanan bagi tamu yang sudah dapat menunjukkan barcode di situs Pedulilindungi. Kami berharap penerapan level 3 di seluruh wilayah, tidak dibarengi dengan pembatasan lain," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Saat ini, ungkap dia, tingkat okupansi hotel anggota PHRI Cianjur, sudah kembali meningkat seiring penerapan batasan hanya dapat menerima tamu sebanyak 50 persen dari kapasitas dan harus menujukan surat bukti vaksinasi minimal dosis pertama. Bahkan saat awal pandemi, ketika tidak diizinkan beroperasi, seluruh hotel dan restoran di Cianjur, memenuhi aturan yang diterapkan pemerintah, termasuk menjelang natal dan tahu baru kali ini, aturan yang diterakan akan dipenuhi dengan catatan tidak ada pembatasan kunjungan. "Kita berharap tidak ada pembatasan kunjungan ke kawasan Puncak-Cianjur, agar perekonomian tetap berjalan dan sektor penunjang pariwisata tetap diizinkan beroperasi," katanya. Markom Manager Eminance Hotel Puncak-Cianjur, Rizky S, mengatakan menjelang natal dan tahun baru tingkat pemesanan hotel sudah mulai terlihat, namun tidak seperti tahun sebelum pandemi yang sudah mencapai 50 persen pada akhir bulan November. "Untuk saat ini, sudah mulai terlihat meski masih dalam hitungan puluhan pemesan. Kami akan tetap mematuhi larangan pemerintah, tidak ada pesta perayaan saat tahun baru atau natal. Bahkan tamu yang memesan kamar, sudah terdaftar dalam situs Pedulilindungi," katanya. (MD).
Polresta Malang Kota Tangani Kasus Penganiayaan Anak Di Bawah Umur
Malang, Jawa Timur, FNN - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota, Jawa Timur, tengah menangani kasus penganiayaan seorang anak yang dilakukan sejumlah rekannya di daerah ini. Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto di Kota Malang, Senin, 22 November 2021, mengatakan bahwa video penganiayaan dan persekusi berdurasi 2 menit dan 29 detik yang beredar viral di media sosial memang terjadi di wilayah Kota Malang. "Iya (benar). Masih diminta keterangan," kata Budi saat dikonfirmasi ANTARA. Saat ini, kasus tersebut masih ditangani Tim Penyidik Polresta Malang Kota. Berdasarkan informasi yang dihimpun ANTARA, korban penganiayaan dan persekusi yang berjenis kelamin perempuan tersebut dilaporkan masih berusia kurang lebih 13 tahun. Dalam video yang tersebar, korban yang terlihat masih menggunakan baju seragam tersebut dianiaya sejumlah rekannya. Kejadian tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang, pada 18 November 2021. Sementara itu, kuasa hukum korban Leo Angga Permana saat dikonfirmasi menyatakan bahwa ia telah melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polresta Malang Kota pada 19 November 2021 atau satu hari setelah kejadian. Rencananya, ia akan mendampingi pihak keluarga untuk melaporkan kasus pencabulan yang dialami korban. Informasi yang diterima dari kuasa hukum sebelum korban dianiaya, ia diduga mengalami pencabulan di tempat kejadian perkara yang berbeda. "Kejadian pada 18 November 2021, ada dua TKP. Pertama pencabulan kemudian ada persekusi dari teman-temannya. Untuk laporan pertama sudah kami lakukan terkait kekerasan. Rencananya orang tua korban akan melapor terkait pencabulan dan pengeroyokan," ujarnya. Tim kuasa hukum telah menyerahkan barang bukti kepada penyidik Polresta Malang Kota berupa rekaman video kejadian penganiayaan dan persekusi. Korban juga telah menjalani visum yang dilakukan tim dokter. "Barang bukti yang kami serahkan video yang beredar. Visum sudah dilakukan oleh tim dokter, tapi hasilnya masih belum keluar," katanya. (MD).
Pemerintah Kota Jakarta Barat Pantau Perusahaan Untuk Gaji Karyawan Sesuai UMP
Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Barat memastikan memantau perusahaan untuk menggaji karyawan sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 yang sudah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Pelaksanaannya akan diawasi oleh Sudin, untuk memastikan penggajiannya sesuai peraturan," kata Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Barat, Jackson Sitorus, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 22 November 2021. Menurut Jackson, kenaikan UMP 2022 akan menimbulkan reaksi beragam dari kalangan karyawan maupun para pengusaha. "Tidak sedikit pengusaha mengeluhkan kenaikan UMP tersebut," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Di sisi lain, kata dia, banyak juga pengusaha yang tidak keberatan, karena kondisi keuangan perusahaan dinilai masih memadai. Jackson memastikan, seluruh perusahaan di Jakarta Barat, tetap membayarkan upah sesuai aturan. Pihaknya juga siap menangani laporan para karyawan yang merasa tidak dibayar sesuai dengan upah yang sudah ditentukan. "Kita akan turun ke lapangan jika ada pengaduan, kita bisa akomodasi pengaduan itu," kata Jackson. Sebelumnya, Anies Baswedan menetapkan UMP 2022 sebesar Rp 4.453.935,536 ,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi seluruh wilayah Indonesia. "Jadi, sudah ditetapkan besaran UMP DKI Jakarta pada 2022 sebesar Rp 4.453.935,536," kata Anies dikutip dari siaran pers Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi DKI Jakarta, Minggu, 21 November 2021. Anies mengatakan, penetapan UMP DKI Jakarta pada 2022 sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan para pekerja/buruh di Jakarta. Anies menetapkan UMP DKI Jakarta 2022 berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta formula pada Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Berdasarkan penetapan UMP tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan kepada para pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah pada perusahaannya dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas sebagai pedoman upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja setahun atau lebih. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengawasi dan memberikan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak melakukan kewajiban tersebut. (MD).
Polres Bukittinggi Ungkap Kasus Perdagangan Anak Di Bawah Umur
Bukittinggi, FNN - Unit III Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bukittinggi, Sumatera Barat, mengungkap kasus perdagangan orang yang melibatkan seorang anak di bawah umur sebagai korban. Dalam pengungkapan kasus ini, seorang yang diduga sebagai pelaku diamankan dalam operasi yang dipimpin Kanit PPA Ipda Tiara Nur Raudah. Kasat Reskrim Polres Bukittinggi AKP Allan Budikusumah di Bukittinggi, Ahad, 21 November 2021, mengatakan penangkapan terduga pelaku tindak pidana perdagangan orang dilakukan di sebuah kamar hotel di Bukittinggi. "Penangkapan diduga pelaku beserta korban dilakukan pada Jumat, 19 November 2021 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di salah satu kamar hotel di Bukittinggi, turut disita barang bukti," kata Allan, sebagaimana dikutip dari Antara. Ia menjelaskan kronologis pengungkapan kasus serta penangkapan pelaku didapat setelah ada informasi dari masyarakat yang dikembangkan dan dilakukan penyelidikan sehingga bisa dilakukan penangkapan. "Mendapati informasi tersebut, personel Unit III PPA bersama Opsnal Sat Reskrim melakukan penyelidikan dan mematangkan informasi tersebut hingga akhirnya menangkap terduga pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang di salah satu kamar hotel," katanya. Ia mengatakan dalam proses penangkapan tersebut ikut diamankan korban dengan barang bukti uang tunai sebesar Rp 800 ribu dari tangan pelaku dan Rp 400 ribu dari tangan korban. "Korban merupakan warga Kabupaten Agam berinisial AA (16), sedangkan pelaku seorang oknum mahasiswa, warga Bukittinggi inisial GA (32), kemudian pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Bukittinggi untuk proses penyidikan lebih lanjut," kata Kasatreskrim. Kasus ini kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan penyelidikan lebih jauh dengan keterlibatan pelaku dan kemungkinan adanya korban lain. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menurut catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meningkat saat pandemi Covid-19 dari 213 kasus (2019) menjadi 400 kasus (2020). Data yang dicatat International Organization for Migration (IOM) di Indonesia juga menyoroti meningkatnya jumlah korban perdagangan anak pada tahun 2020 dengan 80 persen di antaranya dieksploitasi secara seksual. (MD).
Kota Bogor Siap Jadi Tuan Rumah Kongres Ke-V JKPI
Kota Bogor, FNN - Pemerintah Kota Bogor menyatakan siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kongres ke-V Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) sekaligus peluncuran Ibu Kota Kebudayaan pada 2-5 Desember 2021. Dalam rilis yang diterima ANTARA di Kota Bogor, Sabtu, 20 November 2021, para pencetus JKPI pada 2008, antara lain Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno, sejumlah gubernur dan delegasi diundang dalam kongres tersebut. “Untuk persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari sesuai dengan standar baku acara JKPI, baik kongres maupun rakornas dan seminar,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor, Atep Budiman. Atep mengatakan telah berkoordinasi dengan Direktur Eksekutif JKPI untuk acara Pra kongres di Aceh sebagai bagian dari persiapan kongres. Saat ini panitia yang dipimpin Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor, Dody Ahdiat sedang mempersiapkan rangkaian acara, termasuk beberapa venue dan detail acara kongres. “Kemarin di depan Pak Wali, kita sudah mempresentasikan kesiapan menjelang 2 Desember nanti. Alhamdulillah secara umum direspon positif oleh beliaui sesuai apa yang diharapkan sebagai tuan rumah Kongres,” jelasnya. Wali Kota Bogor Bima Arya pun, kata Atep, berpesan agar identitas Kota Bogor sebagai Kota Cerdas (Smart City), Kota Hijau (Green City) dan Kota Pusaka (Heritage City) ditonjolkan. Kadisparbud itu menjelaskan, untuk agenda utama Kongres JKPI adalah akan memilih dewan presidium dan pengurus untuk masa bakti 2022-2024. Pada Kamis, 2 Desember 2021 peserta delegasi akan disambut di Balai Kota Bogor oleh Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor dan sejumlah pejabat Pemkot Bogor. “Malamnya ada welcoming dinner di area Gedung Eks Bakorwil atau di Bogor Creative Center (BCC) dan acara pameran,” katanya. Selanjutnya, pada tanggal 3 dan 4 Desember ada pagelaran seni yang juga digelar di area Gedung Eks Bakorwil atau di Bogor Creative Center. Kemudian 4 Desember ada City Tour mengunjungi ke beberapa tempat di Kota Bogor, seperti ke Batutulis. Setelah itu, pada malam hari gala dinner dan karnaval di area hall basket GOR Pajajaran. Di hari Minggu, 5 Desember acara Kongres ke-V JKPI akan dilaksanakan di Puri Begawan yang rencananya dihadiri Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno. Pihaknya juga berencana akan memberikan penghargaan kepada penggagas JKPI, di antaranya Joko Widodo dan Tri Rismaharini. Setelah kongres Atep menyampaikan akan ada Rakernas JKPI presidium terpilih dengan para anggota, pengurus, dan dewan eksekutif. Rakernas JKPI merumuskan program-program selanjutnya termasuk persiapan rakernas berikutnya di Kota Pelembang. (MD).
Sulsel Ditargetkan Jadi Sentra EBT di Indonesia
Makassar, FNN - Pelaksana tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Sulsel ditargetkan menjadi sentra Energi Baru (EBT) sebagai energi alternatif di Indonesia. "EBT di Sulsel sudah di atas 20 persen, bahkan sekarang 23 persen untuk alternatif energi dan ini terbesar di Indonesia," kata Sudirman di Makassar, Sabtu, menanggapi potensi EBT di Sulsel. Dia mengatakan, sistem kelistrikan Sulsel melalui Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di dua lokasi yakni Kabupaten Sidrap dan Jeneponto memiliki daya mampu sebesar 130 Mega Watt (MW), terdiri dari PLTB Sidrap 70 MW dan PLTB Tolo 60 MW. Dengan potensi EBT tersebut, lanjut dia, bertujuan mendukung Indonesia dalam rangka menekan emisi gas karbon. Apalagi pada 2025 Indonesia ditargetkan mencapai 23 - 25 persen bauran energi. Dengan demikian pada 2025 diharapkan Indonesia sudah menggunakan EBT sekitar 25 persen, sementara energi fosil diturunkan penggunaannya. Potensi kelistrikan selain PLTB Jeneponto dan Sidrap, lanjut Sudirman, pihakya baru-baru ini sudah menandatangani perjanjian nota kesepahaman (MoU) dengan PLN untuk pengadaan daya listrik 200 MW yang sebelumnya sudah ada over suplai sekitar 580 MW. "Juga investor asal Jepang juga sudah menyatakan siap siap memasang solar sistem di kawasan Danau Tempe, Sengkang," katanya sembari mengimbuhkan. Termasuk sudah menandatangani MoU untuk investasi senilai Rp25 triliun untuk mendukung pengadaan EBT di wilayah kepulauan di Sulsel yang terdiri sekitar 300 pulau dan 200 pulau diantaranya berpenghuni. Sementara itu, Kabid Energi Baru Terbarukan dan Kelistrikan, Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel Amrani S Suhaeb mengatakan, bauran energi di Sulsel sudah diatas nasional. Dia mengatakan, bauran energi di daerah ini sejak awal sudah lebih tinggi didukung sumber daya air, ada PLTA Bakaru, dan Larona yang mampu mengalahkan PLTD Tello. (mth)
POPULER
