DAERAH
Pemkab Lombok Tengah Penuhi Tuntutan Nakes Non ASN
Lombok Tengah, FNN - Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat memutuskan untuk mengeluarkan surat keputusan (SK) Bupati tentang penugasan tenaga kesehatan non Aparatur Sipil Negara di daerah setempat sebagaimana yang dituntut para nakes. \"Bupati akan mengeluarkan SK penugasan kepada tenaga kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan di puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya,\" kata Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya di Praya, Senin.Ia mengatakan, SK penugasan tenaga kesehatan tersebut akan dikeluarkan setelah dilakukan verifikasi dan validasi data sesuai ketentuan yang berlaku.\"Setelah selesai di verifikasi baru akan dikeluarkan SK, berapa tenaga kesehatan yang diberikan SK tergantung hasil validasi,\" katanya.Ia mengatakan, pengeluaran SK penugasan tersebut dilakukan setelah dilakukan kajian dan hal itu menjadi solusi yang terbaik bagi pelayanan di Lombok Tengah.\"Kami berharap petikan itu bisa bermanfaat bagi para Nakes dan ini untuk keamanan di Lombok Timur,\" katanya.SK penugasan Bupati Lombok Tengah tersebut akan dievaluasi dan diperpanjang setiap tahunnya. Sehingga pihaknya berharap kepada tenaga kesehatan untuk tetap bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat.Sebelumnya, ribuan pegawai tidak tetap (PTT) yang terdiri dari tenaga kesehatan bertemu langsung dengan Bupati Lombok Tengah untuk meminta supaya diterbitkan surat keputusan (SK) Bupati.\"Kami datang tidak lain hanya untuk meminta supaya diterbitkan SK Bupati, supaya kami memiliki legalitas dalam bekerja,\" kata Sumarni perwakilan PTT tenaga kesehatan Lombok Tengah di Praya.Ia mengatakan, dirinya dan PTT lainnya telah bekerja cukup lama, namun perpanjangan SK Bupati Lombok Tengah sampai saat ini belum juga diterbitkan.\"Kami minta supaya ada solusi terkait dengan perjuangan kami ini. Kami bekerja hampir empat tahun lebih tanpa SK Bupati,\" katanya.\"Jumlah PTT di Lombok Tengah saat ini sesuai data yang ada sebanyak 2031 orang,\" katanya. (mth)
Kantor Imigrasi Sebut Permohonan Paspor di Bengkulu Meningkat
Kota Bengkulu, FNN - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu menyebutkan permohonan pembuatan paspor di Provinsi Bengkulu sejak awal Januari 2022 hingga Sabtu ini untuk calon jamaah umrah di Bengkulu mencapai 216 pemohon.Meningkatnya permohonan tersebut, kata Kepala Imigrasi Bengkulu, Murdo Danang Laksono di Kota Bengkulu, Sabtu, karena calon jamaah umrah Indonesia diperbolehkan melakukan ibadah umrah di Arab Saudi.\"Setelah Pemerintah Saudi Arabia membuka kembali ibadah umrah untuk Indonesia sehingga pembuatan paspor di Bengkulu meningkat secara signifikan,\" kata Danang.Pada Januari 2021 permohonan pembuatan paspor hanya 133 pemohon sedangkan pada Januari 2022 hingga minggu kedua mencapai 216 pemohon.Kata Danang, jumlah permohonan paspor untuk umrah saat ini meningkat sehingga pihaknya terpaksa membatasi dengan melayani 30 pemohon per hari di kantor.Pembatasan pelayanan di kantor tersebut karena Indonesia masih menghadapi pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.Sedangkan pada 2021 pemohonan pelayanan paspor di Kantor Imigrasi Bengkulu dalam sehari tidak mencapai 10 pemohon.Oleh karena itu pihaknya menerapkan pelayanan jemput bola atau Eazy Passport sehingga mempermudah masyarakat Provinsi Bengkulu dalam mengurus permohonan paspor.\"Dengan adanya layanan tersebut masyarakat tidak perlu repot-repot untuk datang ke kantor Imigrasi dalam mengurus permohonan paspor,\" ujarnya.Sebab pihaknya yang akan mendatangi masyarakat untuk mengambil data yang diperlukan dalam mengurus permohonan paspor dengan syarat minimal 20 orang. (mth)
Wali Kota Samarinda Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Pegawai Non-ASN
Samarinda, FNN - Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Andi Harun, berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para pegawai non aparatur sipil negara ( ASN) secara bertahap jika keuangan daerah mengalami peningkatan.Komitmen ini disampaikan Andi Harin dalam rangka mendorong kinerja pegawai non ASN untuk lebih baik dalam menjalankan tugas-tugasnya.\"Semakin bagus keuangan kita secara bertahap kita akan memberikan apresiasi kepada para pegawai non ASN,\" kata Andi Harun dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Sabtu.Selain mendorong kinerja pegawai non ASN di lingkungan Pemkot Samarinda, Andi Harun juga meminta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kota Samarinda untuk meningkatkan disiplin ASN melalui sistem absen deteksi wajah.Menurut Andi Harun, absensi dengan metode deteksi wajah akan resmi diberlakukan pada awal Februari 2022.\"Saya sudah minta BKP2D, mulai 1 Februari 2022 ini sudah kita berlakukan,\" ucapnya.Orang nomor satu Kota Samarinda itu pun mengingatkan seluruh pegawai untuk disiplin datang bekerja dan pulang bekerja.\"Semua pegawai ke depan harus disiplin turun kerja dan pulang kerja. Karena semua akan tercatat dalam sistem. Nanti akan kita evaluasi,\" pungkasnya.Berdasarkan data tahun 2021 Jumlah pegawai non-ASN di Pemkot Samarinda sekitar 6.500 orang, terdiri pegawai tidak tetap bulanan (PTTB) sekitar 1.186 orang, dan selebihnya pegawai tidak tetap harian (PTTH).Pada awal tahun 2022 ini, Pemkot Samarinda melakukan uji kopetensi kepada 4.910 pegawai non ASN dalam rangka rasionalisasi para pegawai non ASN sesuai dengan kebutuhan. (mth)
Pemkab Tanah Datar Siapkan 70 Agenda Pariwisata Sepanjang 2022
Tanah Datar, FNN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar, Sumatera Barat, menyiapkan 70 agenda pariwisata yang tergabung ke dalam Kalender Agenda 2022.\"Direncanakan Kalender Agenda 2022 Tanah Datar itu secara resmi diluncurkan pada akhir bulan ini,\" kata Kepala Bidang (Kabid) Pariwisata Tanah Datar Efrison di Batusangkar, Tanah Datar, Sabtu.Ia mengatakan Kalender Agenda 2022 Tanah Datar nantinya dilaksanakan di 14 nagari di daerah itu dan diharapkan bisa menjadi motivasi bagi pelaku pariwisata di nagari lain dalam mengembangkan destinasi unggulan.Mengembangkan destinasi unggulan di setiap nagari juga salah satu program unggulan Tanah Datar di bawah kepemimpinan Bupati Eka Putra dan Wakil Bupati Richi Aprian.\"Calendar of event 2022 ini sebagai bentuk motivasi dan dukungan dalam menyukseskan program unggulan Tanah Datar yakni, satu nagari satu event. Oleh karena itu event ini akan dilaksanakan di 14 nagari di Tanah Datar,\" katanya.Ia mengatakan saat ini Kabupaten Tanah Datar sudah memiliki 190 destinasi wisata yang tersebar di 14 kecamatan, potensi itu terus dimaksimalkan hingga bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat.\"Destinasi wisata itu harus dimaksimalkan sehingga mampu memberi banyak dampak terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,\" katanya.Ia mengatakan Kelender Agenda 2022 tersebut akan dilaksanakan mulai Februari hingga Desember 2022 diawali oleh kegiatan pacu jawi dan diakhiri Festival Pesona Minangkabau.\"Untuk konsep sementara calendar of event 2022 diawali event pacu jawi dan diakhiri event Festival Pesona Minangkabau 1 sapai 4 Desember 2022,\" katanya.Ia mengimbau meski kondisi pandemi COVID-19 sudah berangsur menurun dan angka capaan vaksinasi meningkat dalam pelaksanaan event tetap terus mematuhi protokol kesehatan.Bupati Tanah Datar Eka Putra mengatakan dalam meningkatkan sumber saya pariwisata Pemerintah Tanah Datar tandatangani nota kesepakatan kerjasama terkait dengan percepatan pengembangan destinasi wisata bersama Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung. (mth)
Kerugian Sektor Perikanan Akibat Banjir di Aceh Timur Rp12 Miliar
Banda Aceh, FNN - Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Aceh Timur mencatat kerugian sektor perikanan budi daya akibat banjir di daerah itu mencapai Rp12 miliar. \"Kerugian banjir sektor perikanan selama sepekan mencapai Rp12 miliar. Ini data kami laporkan ke BPBD Aceh Timur untuk diteruskan ke BNPB di Jakarta,\" kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Timur Cut Ida Mariya di Aceh Timur, Sabtu.Cut Ida Mariya mengatakan Kabupaten Aceh Timur memiliki luas tambak perikanan budi daya mencapai 18.791 hektare. Dari jumlah tersebut, yang terdampak banjir dengan luas 1.954,70 hektare. Cut Ida Mariya mengatakan tambak terdampak banjir tersebut tersebar di lima kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Untuk komoditas perikanan yang terdampak banjir terdiri udang vaname, bandeng, nila, salin dan kakap.Kelima kecamatan tersebut yakni Kecamatan Julok, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Rantau Seulamat, Kecamatan Pereulak Barat, dan Kecamatan Pereulak.\"Dampak bencana banjir akhir tahun ini telah mengakibatkan banyak tambak masyarakat, terutama budi daya perikanan mengalami kerusakan, sehingga gagal panen,\" kata Cut Ida Mariya. Sementara itu, Bupati Aceh Timur Hasballah meminta instansi terkait melaporkan data kerusakan akibat banjir, termasuk sektor perikanan. Hal ini penting untuk upaya membantu masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut\"Kepala OPD segera update data terbaru apapun bentuk kerusakan infrastruktur yang rusak. Ini harus segera dilaksanakan agar pemerintah pusat dapat mengetahui apa kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana,\" kata Hasballah. (mth)
Wali Kota Banjarmasin Apresiasi Pameran Tunggal Lukisan Nanang M Yus
Banjarmasin, FNN - Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, H Ibnu Sina mengapresiasi pameran tunggal pelukis senior Kota Banjarmasin, Nanang M Yus.\"Puluhan tahun beliau (Nanang M Yus) berkarya, saat ini pameran tunggal, ini bisa jadi referensi dan semangat bagi pelukia di kota ini dan Kalsel pada umumnya,\" ujarnya.Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina menyampaikan itu saat mengunjungi pameran tunggu lukisan Nanang M Yus dan sekalian menjadi narasumber pada kegiatan Art Tark Show dan Dialog Seni Rupa di Taman Budaya Kalsel di Banjarmasin, Sabtu.Bagi Ibnu Sina, pameran tunggal sebanyak 26 lukisan karya Nanang M Yus dari tahun ke tahun ini menjadi semangat bahwa seni lukis di Kota Banjarmasin masih cukup eksis.\"Ini membuktikan bahwa daerah kita tidak kekurangan pelukis handal,\" ujarnya.Dia pun berharap generasi muda bisa menyaksikan pameran tunggal yang sudah dilaksanakan dari 9--19 Januari 2022 ini, agar minat melukis makin banyak, hingga tercipta generasi penerus.\"Pemerintah kota menyampaikan terimakasih kepada semua yang terlibat dalam pameran seni lukis ini, termasuk juga dewan kesenian kota,\" paparnya.Ibnu Sina pun memberikan apresiasi dengan membeli salah satu lukisan Nanang M Yus tersebut.\"Beliau (Wali Kota Banjarmasin) membeli satu lukisan pasar terapung,\" ujar Ketua Dewan Kesenian Kota Banjarmasin Hajriansyah.Menurut dia, pameran seni lukis ini sebagai apresiasi bagi Nanang M Yus yang hampir perjalanan hidupnya menggeluti seni lukis, hingga seni lukis daerah terus bisa eksis.Pameran lukisan bertema \"titik nadir\" karya pelukis Nanang M Yus yang sudah berusia 76 tahun ini bertempat di Sanggar Seni Rupa Sholihin Taman Budaya Pemprov Kalsel di Kota Banjarmasin.\"Ada karya saya tahun 1977 hingga 2021 ini dipamerkan,\" ujar Nanang M Yus.Tentunya ini hanya sebagian kecil karyanya yang tampil, karena pria kelahiran 19 September 1945 ini sudah mulai menggeluti seni lukis sejak 1967.\"Sudah 55 tahun saya menggeluti seni lukis ini,\" ujarnya.Dia mengungkapkan tema pada kegiatan pameran ini \"titik nadir\" digambarkannya puncak seperti matahari yang berada tepat di atas kepala.\"Bahwa manusia kemampuannya terbatas, di mana pada satu titik itu akan berakhir,\" tutur Nanang M Yus.Seniman yang sudah mengikuti berbagai event pameran lukis dari berskala kota/kabupaten hingga nasional ini berharap pemerintah memberikan perhatian lebih bagi eksistensi seni rupa. \"Harapan kita ada dibangunkan galeri seni, sebab seni rupa di daerah kita cukup diminati, banyak generasinya,\" tuturnya. (mth)
Penerbangan Perintis Layani 16 Rute di Kaltara
Tarakan, FNN - Penerbangan perintis yang disubsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 akan melayani 16 rute di Kalimantan Utara.\"Untuk tahun 2022 ini kita mendapat amanah untuk melayani penerbangan perintis dengan 16 rute,\" kata Kepala Bandara Internasional Juwata Tarakan Agus Priyanto sekaligus sebagai koordinator wilayah Kaltara di Tarakan, Jumat saat meresmikan penerbangan perintis di Kaltara.Penerbangan perintis penumpang melayani rute antara lain :1. Rute Tarakan : Tarakan – Long Bawan PP dan Tarakan – Maratua PP;2. Rute Malinau : Malinau – Long Bawan PP,Malinau – Long Pujungan PP, Malinau – MahakBaru PP, Malinau – Data Dian PP dan sebagainya.3. Rute Nunukan : Nunukan – Long Bawan PP, Nunukan – Binuang PP, Nunukan – Long Layu PP.Demikian juga untuk perintis kargo kami akan melayani lima rute yakni :1. Tarakan – Long Bawan2. Tarakan – Long Ampung3. Tarakan – Binuang4. Tarakan - Long Sule5. Tarakan – Long Layu\"Sementara itu, untuk rute perintis kargo Tarakan – Long Layu merupakan rute baru pada tahun ini yang Alhamdulillah usulan kami dari korwil Tarakan mendapat persetujuan dari kementerian pusat,\" kata Agus.Hal ini merupakan bentuk keberhasilan bersama dan fungsi koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pemenuhan pelayanan bagi masyarakat di Kalimantan.Dia mengajak untuk bersinergi, saling bahu membahu untuk bisa mensukseskan kegiatan penerbangan perintis di tahun 2022 ini supaya masyarakat bisa dilayani dengan optimal.Serta bisa memperoleh nilai positif dalam pembangunan dan pengembangan provinsi Kaltara dan masyarakat Kalimantan pada umumnya.\"Penerbangan perintis ini supaya bisa menggiatkan pergerakan masyarakat dan membantu upaya kesejahteraan masyarakat,\" kata Agus.Harga tiket penerbangan perintis yang relatif terjangkau, antara Rp300.000,- sampai dengan Rp450.000,-.Harapannya harga tarif tiket yang murah ini bisa di manfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat. (mth)
HIPMI Tulungagung Janji Gerakkan Perekonomian Melalui 100 IKM-UMKM
Tulungagung, FNN - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cabang Kabupaten Tulungagung berjanji membantu Pemerintah daerah dengan menggerakkan perekonomian setempat melalui optimalisasi produksi maupun perdagangan di jaringan 100-an IKM dan UMKM anggotanya.\"Masih ada banyak pengusaha yang punya usaha di luar kota. Asal punya KTP Tulungagung, mereka bisa bergabung di HIPMI Tulungagung dan membantu daerah mengungkit perekonomian,” kata Ketua HIPMI Tulungagung Aminudin di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu.Ia tidak menjelaskan detail rencana kerja HIPMI dalam mendorong pertumbuhan ekonommi daerah, baik jangka pendek maupun menengah selama periode kepengurusan yang baru dilantik bersama Aminudin.Ia mengatakan saat inipun jaringan IKM dan UMKM anggota HIPMI Tulungagung sudah menggeliat, menyusul meredanya imbas pandemi hingga Tulungagung masuk kategori level 1.\"Kami sering berkolaborasi untuk bertahan. Sebab yang bisa bertahan akan jadi pemenang saat pascapandemi,” katanya.Selain itu, lanjut Aminudin, pihaknya akan prioaktif bersinergi dengan pemerintah daerah. Terlebih saat ini kondisi yang masih terimbas situasi pandemi sehingga mengharuskan satu sama lain untuk saling bahu-membahu, termasuk dengan pemerintah daerah.\"Tanggung jawab besar ada di depan. Bersama Pemkab melakukan akselerasi, membuka kesempatan kerja untuk menyerap tenaga kerja,” ujar Amin.Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengapresiasi semangat para pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI tersebut.Menurutnya HIPMI bisa menjadi salah satu penggerak perekonomian warga. \"Para pengusaha muda ini adalah penggerak ekonomi di era digitalisasi. Karena mereka menguasai teknologi dibanding para pengusaha yang sudah senior,\" ujar Maryoto.Maryoto juga berharap, pengusaha muda ini bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat.Lapangan kerja yang dibuka bisa meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.Apalagi data dari Badan Pusat Statistik terjadi kenaikan angka kemiskinan selama masa pandemi.\"Para pengusaha muda ini sangat penting untuk membangkitkan kembali ekonomi kita. Mereka bisa membuat terobosan percepatan ekonomi,\" sambung Maryoto. (mth)
Sebanyak 61 UMKM Maluku Ikuti Expo di Makassar
Ambon, FNN - Sebanyak 61 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Maluku akan mengikuti expo bertema \"Maluku Baileo Exhibition\" di Makassar, Sulawesi Selatan pada 4-6 Februari 2022.\"Sudah terkonfirmasi sebanyak 61 UMKM yang akan diberangkatkan untuk mengikuti Maluku Baileo Exhibition di Makassar, pada 4-6 Februari,\" kata Ketua Panitia penyelenggara, Azis Tuny, di Ambon, Sabtu.Azis yang juga Ketua HIPMI Maluku itu menyatakan selain pameran UMKM yang berlangsung salah satu maal di Kota Makassar, juga akan diadakan forum bisnis dan investasi pada 5 Februari, diikuti 300 peserta baik dari kota Makassar, pelaku usaha di Jakarta dan Indonesia Timur.\"Forum bisnis yang bertujuan mempublikasikan peluang dan potensi investasi di Maluku ini akan dihadiri pimpinan asosiasi pengusaha di antaranya Ketua Hipmi Pusat Mardani H. Maming, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, serta dua hingga tiga orang menteri,\" katanya.Dia berharap setelah expo tersebut akan ada Kerjasama lebih konkrit berdasarkan kluster bidang investasi seperti sektor perikanan dan kelautan, pertambangan, pertanian dan pariwisata.Sedangkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Maluku Widya Pratiwi Murad Ismail menilai Maluku Baileo Exhibition merupakan komitmen dan kolaborasi berbagai pihak untuk mengenalkan Maluku ke tingkat Nasional.\"Suksesnya kegiatan ini tergantung dari kita sendiri, harus ada komitmen bersama untuk maju. Ini kesempatan pertama yang harus kita tunjukkan ke tingkat nasional bahwa Maluku juga mampu,\" ujarnya.Dia juga menyatakan keinginannya untuk terus mendorong dan memajukan perkembangan UMKM yang ada di Maluku, sekaligus dapat meningkatkan ekonomi nasional.\"Kemajuan UMKM di Maluku menjadi tanggung jawab kita semua, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi,\" katanya.Maluku Baileo Exhibition diinisiasi oleh Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) sebagai bentuk percepatan pembangunan ekonomi karena terdampak pandemi COVID-19.\"Kegiatan ini merupakan inovasi dan inisiasi pemprov Maluku bersama BUMN dan perbankan untuk pengembangan pasar khususnya produk UMKM, perikanan dan sektor potensial lainnya di tingkat nasional,\" kata Ketua TGPP Hadi Bassalamah. (mth)
Walhi: Belum ada langkah serius Bandarlampung atasi krisis lingkungan
Bandarlampung, FNN - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung menganggap belum ada langkah serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah mulai kritis.\"Pembentukan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandarlampung 2021-2040 kami nilai belum menjamin keselamatan lingkungan dan keadilan ekologis,\" kata Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Lampung, Edi Santoso, di Bandarlampung, Sabtu.Ia mengatakan bahwa rancangan perda RTRW Kota Bandarlampung yang direvisi tidak menjadi solusi atas krisis lingkungan yang terjadi, hal tersebut bisa dilihat total luas kawasan lindung saat ini hanya 22,69 persen dari total luas daerah ini yang seharusnya 30 persen. Belum lagi, lanjut dia, pada Ranperda RTRW Kota Bandarlampung dalam pasal 22 huruf (b) yaitu kawasan hutan lindung Batu Srampog Register 17 di Kecamatan Panjang direncanakan ditetapkan sebagai kawasan perumahan.\"Hal ini merupakan sebuah kemunduran, alih-alih menambah luasan RTH yang seharusnya berada di angka 20 persen, namun pemerintah justru semakin meminimalisir RTH,\" ujarnya.Sementara itu, Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat (Disperkim) Kota Bandarlampung, Yustam Effendi, mengatakan proses revisi Raperda RTRW ini melibatkan lembaga dan kementerian terkait.\"Prosesnya cukup panjang dari 2018, melibatkan seluruh sektor bahkan akademika, pengusaha dan Walhi serta LSM lainnya kami untuk berkonsultasi dengan harapan 2041 RTH 20 persen bisa terpenuhi yang saat ini baru 4,7 persen,\" ujarnya.Ia mengatakan Pemkot Bandarlampung terus melakukan terobosan guna menambah RTH, seperti meminta kepada pengembang perumahan agar menyediakan 10 persen untuk RTH.\"Untuk masalah hutan lindung batu srampog Register 17 di Kecamatan Panjang, kita dengan kementerian kehutanan memintanya karena wilayah tersebut sudah menjadi pemukiman,\" kata dia.Ia menjelaskan bahwa daerah tersebut memang telah digarap secara tradisional oleh masyarakat sekitar 2-3 hektare menjadi pemukiman penduduk, sehingga pemkot pun memberikan surat kepada Kementerian Hutan.\"Itu masuk ke dalam rencana untuk dijadikan pemukiman, tapi kembali lagi keputusannya bukan dari pemerintah daerah, namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai saat ini kami pun belum mendapatkan persetujuan itu, jadi itu hanya di plot saja, dan masih masuk wilayah hutan lindung,\" kata dia. (mth)