DAERAH
Jabar Berikan Bantuan Rp450 Miliar untuk Kabupaten Garut
Garut, FNN - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) memberikan bantuan sebesar Rp450 miliar tahun 2022 untuk membangun Kabupaten Garut, salah satunya memperbaiki Jalan Lingkar Luar Kadungora yang saat ini kondisinya masih rusak.\"Tahun anggaran 2022 Pak Gubernur memberikan kepada Kabupaten Garut banyak hadiah yaitu bantuan keuangan provinsi lebih daripada Rp450 miliar,\" kata Bupati Garut Rudy Gunawan saat peresmian Alun-Alun Garut, Minggu (23/1)..Ia menuturkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil telah memberikan perhatiannya kepada Garut, salah satu program yang baru direalisasikan yaitu merevitalisasi Alun-Alun Garut menjadi lebih menarik dan nyaman.\"Ini (Alun-Alun Garut) desainnya langsung dari Provinsi Jawa Barat, anggarannya pun dari Provinsi Jawa Barat,\" kata Rudy.Ia menyebutkan bantuan lainnya yang diberikan Pemerintah Provinsi Jabar yaitu perbaikan jalan untuk Lingkar Luar Kadungora sebagai jalan utama Bandung-Garut sebesar Rp26 miliar.\"Bapak Gubernur memberikan ke Pemda Garut perbaiki (jalan), diberikanlah oleh Pak Gubernur Rp26 miliar untuk Lingkar Luar Kadungora,\" katanya.Ia menambahkan perhatian lain yang diberikan Provinsi Jabar yaitu akses ke objek wisata Situ Bagendit di Kecamatan Banyuresmi yang saat ini sedang proses pembangunan untuk menjadi wisata kelas dunia.\"Banyak hadiah untuk akses ke Situ Bagendit dan banyak lagi jalan-jalan sekarang, alhamdulillah semuanya dalam konteks lebih besar,\" katanya.Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang hadir dalam peresmian Alun-Alun Garut menyampaikan Pemerintah Provinsi Jabar akan terus berupaya melakukan pembangunan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.Ia berharap setelah fokus penanganan pandemi COVID-19, selanjutnya menuju kebangkitan ekonomi, pariwisata, dan perbaikan jalan di berbagai lokasi yang anggarannya didukung oleh Provinsi Jabar.\"Nanti dari Garut kebangkitan ekonomi, pariwisata, dan hal yang sifatnya menyemangati perjalanan Garut, termasuk rencana perbaikan jalan di berbagai lokasi dari anggaran bantuan Provinsi Jawa Barat,\" kata Ridwan Kamil. (sws)
Wagub Bali Ingatkan Pelaksanaan PTM Secara Penuh Tetap Taat Prokes
Denpasar, FNN - Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengingatkan para guru dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) secara penuh agar tetap taat dan disiplin protokol kesehatan, sehingga siswa merasa aman dalam mengikuti pelajaran.\"Walaupun para pelajar sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Taat prokes tetap menjadi kunci dan harus diperhatikan,\" kata Wagub yang biasa disapa Cok Ace itu di Denpasar, Minggu.Oleh karena itu, Cok Ace meminta para guru dan petugas di lapangan tetap memperhatikan jaga jarak antarsiswa ketika belajar di kelas maupun ketika berada di luar ruangan. \"Selanjutnya belajar dengan pola bergilir dan semua memakai masker maupun hand sanitizer,\" ucap pria yang juga Ketua PHRI Provinsi Bali itu.Menurut Cok Ace, perilaku taat protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan dari awal masa pandemi COVID-19 hingga saat ini jangan sampai dilupakan.Ia juga mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di Provinsi Bali yang dimulai sejak 15 Desember 2021 itu berjalan dengan lancar dan cepat.\"Belum sampai satu bulan, kita sudah mencapai 100 persen untuk suntikan dosis satu,\" ujar pria yang juga Guru Besar Institut Seni Indonesia Denpasar itu.Vaksinasi anak usia 6-11 tahun di Provinsi Bali ditargetkan dapat menyasar sebanyak 369.044 anak yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sementara itu, cakupan vaksinasi COVID-19 untuk masyarakat di Provinsi Bali hingga Sabtu (22/1) untuk suntikan dosis satu tercatat sebanyak 3.505.622 orang (102,95 persen) dan dosis kedua sebanyak 3.139.680 orang (92,20 persen).\"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Bali telah menunjukkan hasil. Kita sudah lihat sendiri, di Bali angka kematian nol setiap hari. Ini tidak lepas dari ketertarikan masyarakat Bali untuk mengikuti vaksinasi,\" kata Cok Ace. (mth)
Pemkot Depok Kantongi Izin Bang Smpah ke TPPAS Lulut-Nambo Bogor
Depok, FNN - Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono memastikan pihaknya telah mengantongi izin membuang sampah ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lulut-Nambo Kabupaten Bogor, Jawa Barat.\"Seluruh perizinan sudah selesai diurus sehingga Kota Depok bisa membuang sampah ke TPPAS Lulut Nambo mulai pertengahan Februari 2022,\" kata Imam di Depok, Minggu.Imam menjelaskan TPPAS Regional Lulut-Nambo baru tahap pertama karena baru bisa dikelola sebanyak 1.000 ton. Kota Depok dapat jatah 350 ton per hari. Selain Kota Depok, wilayah yang turut membuang sampah ke TPPAS Lulut Nambo yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kabupaten Tangerang Selatan (Tangsel).Menurut Imam, Kota Depok sendiri perlu menggelontorkan dana sekitar Rp125.000 per ton ditambah Rp12.000 untuk warga terdampak dari pembuangan sampah di TPPAS Lulut Nambo.\"Kalau kita buang sampah ke Nambo akan mengeluarkan anggaran sebesar 40 sampai 48 miliaran rupiah per tahun. Tapi karena baru 350 ton per hari, maka kami baru mengeluarkan 12 miliar per tahunnya,\" jelasnya. Untuk itu Imam mengajak masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Dengan begitu, dapat mengurangi volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA).\"Karena TPA Cipayung mau ditutup, mau dibuang ke mana sampahnya, kalau tidak kita olah dan pilah. Sampah plastiknya bisa kita jual, organiknya kita olah jadi eco enzyme atau jadi maggot, semuanya jadi uang,\" ujarnya. (mth)
Polres Bekasi Gelar Balap Liar Resmi Februari 2022
Bekasi, FNN - Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi berencana menggelar balap liar resmi pada Februari 2022 mendatang setelah mendapatkan kepastian lokasi penyelenggaraan ajang di bawah naungan kepolisian itu.\"Kemarin kami sudah melakukan pengecekan sirkuit street race ini bersama Ditlantas Polda Metro Jaya,\" kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Gidion Arif Setyawan di Cikarang, Minggu.Gidion mengatakan balap liar resmi di wilayah hukumnya itu akan digelar setelah ajang serupa selesai dilaksanakan di dua daerah penyangga ibu kota lainnya, yakni Kota Bekasi dan Tangerang. \"Mudah-mudahan Februari akhir sudah bisa digelar di wilayah kita, kalau tidak ada halangan bisa jadi di pertengahan Februari. Karena sepertinya kita menunggu gelaran di dua kota lain dulu,\" katanya.Dirinya berharap ajang ini mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas, terutama saat ada aksi balap liar jalanan yang dilakukan sekelompok pemuda tanpa mengantongi izin resmi kepolisian.\"Saya juga berharap ajang ini jadi seperti safari. Pertama kan sudah di Ancol, kemudian di Kota Bekasi, lalu Tangerang, terakhir di Kabupaten Bekasi,\" katanya. Gidion mengungkapkan penyelenggaraan ajang ini dilakukan secara terpisah dengan Polres Metro Bekasi Kota berdasarkan hasil koordinasi kedua pihak serta keputusan Polda Metro Jaya.\"Tadinya mau dijadikan satu sesuai Instruksi Pak Kapolda dengan mengambil spot yang merepresentasikan Kota dan Kabupaten Bekasi,\" ucapnya.Keputusan tersebut, kata dia, diambil setelah Ditlantas Polda Metro Jaya merestui area Central Park Meikarta di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan untuk digunakan sebagai lintasan sirkuit balapan resmi itu.\"Lintasannya sudah dipilih yaitu Meikarta. Setelah meninjau langsung dengan Dirlantas kemudian diputuskan bahwa tempat itu layak,\" kata dia. (mth)
Gubernur Minta DLHK Teliti Air Sungai Bengkulu Terindikasi Tercemar
Kota Bengkulu, FNN - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu memeriksa, meneliti serta mengkaji kondisi air Sungai Bengkulu yang terindikasi tercemar. Menurut Rohidin Mersyah di Bengkulu, Minggu, dirinya dapat melakukan langkah konkret untuk menangani permasalahan tersebut setelah ada kajian dari DLHK. \"Saya minta DLHK segera turun untuk melakukan pengecekan seperti parameter kandungan zat, PH atau tingkat keasaman dan lainnya,\" kata Rohidin.Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengkajian lebih lanjut, dapat diketahui tercemar atau tidak dan apabila tercemar maka pihaknya akan mencari tahu penyebabnya. Sungai Bengkulu tidak hanya mengalami penurunan kualitas air, tapi juga selama dua tahun tidak mencapai target Indeks Kualitas Udara (IKU). Untuk target 2021 sebesar 91,59 persen sedangkan target yang tercapai hanya 90,52 persen pada 2020 dan 90,81 persen pada 2021.Sedangkan untuk Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Bengkulu pada 2021 untuk kabupaten dan kota sekitar 50,24 persen sedangkan yang tercapai hanya 49,81 persen dari total 114 data yang masuk. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu Abdulah Ibrahim Ritonga menyebutkan bahwa Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) merupakan indikator nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan suatu wilayah yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, udara, lahan dan air laut. Seperti penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ada empat indikator yaitu, IKA (Indeks Kualitas Air). Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).Menurut dia, dengan rendahnya IKA Bengkulu seharusnya menjadi perhatian serius pertanda bahwa kondisi sungai-sungai besar di Bengkulu mengalami pencemaran dan penurunan kualitas. Tidak hanya karena limbah rumah tangga, tetapi juga karena limbah perusahaan baik pertambangan dan perkebunan skala besar di sekitar daerah aliran sungai (DAS) seperti yang terjadi di DAS Bengkulu, DAS Lemau, DAS Sekalak, DAS Rindu Hati dan DAS yang lainnya. Berdasarkan analisis spasial Walhi Bengkulu, saat ini tutupan hutan Provinsi Bengkulu kurang lebih 600 ribuan hektare dan selama 30 tahun terjadi penurunan tutupan hutan seluas kurang lebih 300 ribuan hektare. \"Kita berdoa semoga semua yang terjadi dalam keadaan, baik-baik saja,\" terangnya. (mth)
BPTJ Pastikan Biskita Trans Pakuan Operasi Kembali
Kota Bogor, FNN - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa BISKITA Trans Pakuan di Kota Bogor kembali beroperasi seperti semula mulai, Senin (24/1). \"Kepastian tersebut diperoleh setelah hasil evaluasi selesai dilakukan sehingga program subsidi dengan skema Buy The Service (BTS) yang mendukung pelaksanaan operasional BISKITA Trans Pakuan dapat kembali digulirkan,\" kata Humas BPTJ Budi Rahardjo dalam keterangan yang diterima ANTARA di Bogor, Minggu. Budi menyampaikan BPTJ atas nama pemerintah pusat, dalam hal ini sebagai perwakilan dari Kementerian Perhubungan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada masyarakat dan juga kepada seluruh pihak yang terkait atas penghentian sementara layanan BISKITA Trans Pakuan pada awal Januari tahun 2022 ini. Keputusan tersebut dilakukan justru demi keberlangsungan kembali operasional BISKITA Trans Pakuan. Selama penghentian sementara layanan BISKITA Trans Pakuan, BPTJ terus berupaya mempercepat proses evaluasi supaya BISKITA Trans Pakuan dapat segera kembali beroperasi untuk melayani masyarakat. Proses evaluasi pada awalnya diperkirakan akan membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan, namun ternyata prosesnya dapat berjalan lebih cepat. Budi mengungkapkan semangat mempercepat evaluasi untuk dapat segera mengoperasikan kembali layanan Biskita Trans Pakuan Bogor tidak terlepas dari tingginya antusiasme masyarakat Kota Bogor dalam memanfaatkan layanan angkutan umum massal melalui skema BTS untuk yang pertama kalinya di Bodetabek ini. Skema BTS itu merupakan mekanisme subsidi yang relatif baru sehingga dalam pelaksanaannya masih membutuhkan berbagai penyempurnaan. Faktor muat penumpang (Load Factor) Tahun 2021 cukup tinggi sehingga layanan BISKITA Trans Pakuan di Kota Bogor merupakan bagian dari program subsidi pengembangan angkutan umum massal perkotaan dari Pemerintah Pusat untuk wilayah Bodetabek. Subsidi diberikan dalam bentuk skema Buy The Service (BTS) agar penyelenggaraan layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis bus (Bus Rapid Transit/BRT) menggantikan angkutan umum perkotaan konvensional. Kota Bogor terpilih sebagai proyek percontohan BTS di Bodetabek yang telah diluncurkan sejak 2 November 2021. Hingga kini telah terdapat empat koridor layanan BISKITA Trans Pakuan dengan jumlah armada bus sebanyak 49 unit yang beroperasi. Sebelumnya, BPTJ Kemenhub mengumumkan adanya jeda operasional pada layanan Biskita Trans Pakuan per 1 Januari 2022. Penghentian sementara operasional ini tidak hanya terjadi di Kota Bogor, tapi juga di lebih dari 30 daerah yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kemenhub. Alasannya, lantaran adanya penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog. Selain itu, BPTJ mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang. Selain itu, BPTJ mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang. (mth)
DPRD Minta BPAD Lebih Serius Amankan Aset Milik DKI Jakarta
Jakarta, FNN - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) lebih serius mengamankan aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara menginventarisasikan dan melakukan legalisasi.Hingga saat ini, Komisi C menilai pengamanan aset yang dilakukan BPAD masih lemah mengingat masih ditemukan sejumlah aset milik Pemprov yang digugat pihak lain, salah satunya lahan bekas kantor Walikota Jakarta Barat di Jalan Letjen S Parman.\"Kami minta difokuskan asal-usul surat karena berapa banyak aset pemprov yang digugat. Tolong saat kita terima aset apapun dari pihak pengembang, saya minta jangan hanya berita acara karena itu bukan bukti kepemilikan. Harus sertifikat dan akta,\" ujar Ketua Komisi C Habib Muhammad bin Salim Alatas, di Jakarta, Sabtu.Lebih lanjut, Muhammad juga menyayangkan Pemprov DKI selama ini hanya membuat berita acara ketika menerima aset, sehingga riskan terkena gugatan dari pihak lain.\"Harus ada akta, hilangpun bisa kita minta salinannya. Tapi kalau berita acara saja, hilang bisa dijual. Kita mau Pemprov bisa terima sertifikat sehingga clean and clear agar tidak ada permasalahan di kemudian hari,\" ucapnya.Muhammad juga meminta BPAD DKI untuk segera menyelesaikan inventarisasi aset-aset milik Pemprov DKI dan mencatatnya ke dalam dokumen daring untuk meminimalkan terjadinya gugatan atau pengakuan hak milik dari sejumlah oknum.\"Makanya saya minta seluruh aset diinventarisir semua. Kalau semua sudah diinventarisir, kita buat online. Jadi kita tau mana aset kita yang sudah mati atau masih hidup. Mana yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, mana yang belum. Karena kalau tidak, tanah yang terlantar bisa diambil atau dimainkan oknum tertentu,\" ucapnya.Sementara itu, pelaksana tugas (plt) Kepala BPAD DKI Jakarta Reza Pahlevi menyanggupi tahun 2022 ini untuk segera melakukan digitalisasi inventarisir aset.\"Kami akan melakukan pensertifikatan massal, dengan anggaran Rp10 miliar dan menjadikan sertifikat sebagai ujung tombak badan pengelola aset daerah,\" katanya.Reza juga menegaskan bahwa penerbitan sertifikat harus diketahui dan diizinkan terlebih dahulu oleh kepala badan, serta apabila diketahui ada pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tegas.\"Hari ini dokumen aset sertifikat hanya boleh keluar atas perintah plt Kepala Badan, haram hukumnya Kepala Bidang bisa mengeluarkan itu. Kalau ketahuan tanpa seizin saya, akan diberikan sanksi dua tahun tidak diberikan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah),\" tuturnya. (mth)
DJPB Catat Realisasi KUR Lampung 2021 Capai Rp8,46 Triliun
Bandarlampung, FNN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di provinsi tersebut pada 2021 mencapai Rp8,46 triliun.\"Dalam memperkuat fondasi ekonomi melalui UMKM terutama di Lampung, pemerintah telah memfasilitasi dari segi permodalan yakni dengan adanya penyaluran KUR,\" ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin, saat dihubungi di Bandarlampung, Sabtu.Menurutnya, dalam realisasi KUR tersebut pada tahun 2021 tercatat sebanyak Rp8,46 triliun telah tersalurkan.\"Pada 2021 kemari telah tersalurkan Rp8,46 triliun bagi 12 sektor dengan jumlah debitur mencapai 242.806 orang,\" katanya.Ia mengatakan, jumlah tersebut naik sebanyak 48,38 persen dibanding tahun 2020 dengan jumlah penyaluran Rp5,7 triliun dengan debitur 203.493 orang.\"Untuk penyaluran tertinggi KUR pada 2021 berasal dari sektor pertanian sebesar 53,50 persen dari total KUR yang ada. Karena memang disini banyak masyarakat yang mata pencariannya bergantung di sektor ini,\" ucapnya.Ia melanjutkan sedangkan untuk daerah penyalur KUR tertinggi ada di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penyaluran mencapai Rp1,67 triliun dan 50.508 debitur.\"Kalau dilihat secara nasional tahun 2021 penyaluran KUR Lampung peringkat 8 nasional dan peringkat 3 secara regional Sumatera,\" ujarnya lagi.Dia menjelaskan, untuk skema terbanyak yang digunakan oleh debitur dalam mengajukan KUR adalah skema mikro yakni sebesar 83,2 persen atau bila dikonversikan Rp5 triliun dengan 202.107 debitur.\"Dengan tingginya penyaluran KUR pada 2021 diharapkan pada tahun 2022 penyaluran menjadi lebih banyak dan masyarakat makin memanfaatkan KUR,\" katanya.Terinci realisasi penyaluran KUR di 11 sektor lainnya yakni bagi sektor perdagangan besar dan eceran tersalur Rp2,6 triliun dengan 54.283 debitur, industri pengolahan Rp454 miliar dengan debitur 11.136 orang.Lalu jasa kemasyarakatan, hiburan kebudayaan tersalur Rp301 miliar dengan 7.760 debitur, perikanan Rp189 miliar dengan 4.557 debitur, penyedia akomodasi makan dan minum Rp115 miliar dengan 1.810 debitur, transportasi, pergudangan dan komunikasi Rp105 miliar dengan 1.489 debitur.Selanjutnya real estate, usaha sewa jasa perusahaan Rp35 miliar dengan 500 debitur, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial Rp24 miliar dengan 254 debitur, konstruksi Rp5 miliar dengan 56 debitur, jasa pendidikan Rp4 miliar dengan debitur sebanyak 38 orang, dan yang terakhir yakni pertambangan dan penggalian Rp155 juta dengan 2 debitur. (mth)
Harga Minyak Goreng Murah Buat Pedagang Tradisional Rugi
Kota Bengkulu, FNN - Pedagang pasar tradisional di Kota Bengkulu mengalami kerugian usai pemerintah pusat menetapkan harga minyak goreng sebesar Rp14 ribu per liter.Sebab, kata salah satu pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM), Yetti di Bengkulu, Sabtu, pihaknya tidak dapat menurunkan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah.Mengingat modal minyak goreng kemasan yang diambil dari distributor sekitar Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per liter sehingga para pedagang menjual dengan harga Rp20 ribu perliter.\"Kami bingung mau jual harga minyak berapa, jika mengikuti himbauan pemerintah kami rugi,\" kata Yetti.Selain itu, sejak turunnya harga minyak membuat masyarakat tidak membeli minyak goreng di pasar tradisional.Hal senada juga disampaikan oleh Yarnis, jika saat ini pembeli minyak goreng di pasar tradisional menurun drastis bahkan tidak ada yang membeli.Bahkan pembeli ada yang marah dengan harga jual minyak goreng di pasar tradisional dengan membandingkan harga minyak goreng yang dijual di ritel modern.\"Banyak pembeli yang marah kenapa harga minyak gorengnya tidak sama dengan yang dijual di ritel modern,\" ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng sebesar Rp14 per liter yang dimulai sejak Rabu, 19 Januari lalu. (mth)
Bupati Klungkung Kembangkan Rest Area di Empat Wisata Goa Jepang
Klungkung, FNN - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mengembangkan \"rest area\" di tempat wisata Goa Jepang di Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, agar konsep pariwisata yang ada lebih lengkap dan menyenangkan wisatawan.\"Rest area yang ada di Goa Jepang ini sudah ditata dengan baik yang nantinya bisa dipakai tempat untuk beristirahat dan bisa dimanfatkan sebagai tempat rekreasi atau tempat pementasan disini juga sudah dilengkapi dengan permainan anak-anak,\" ujar Bupati Suwirta saat meninjau \'rest area\' Goa Jepang, Sabtu.Didampingi Kepala Batperlitbang Kabupaten Klungkung, Anak Agung Lesmana, Kadis Pariwisata Kabupaten Klungkung Anak Agung Gde Putra Wedana dan Kadis LHP Klungkung I Ketut Suadnyana, Bupati Suwirta menambahkan di Rest Area Goa Jepang juga dilengkapi dengan toilet, listrik dan tempat jualan semacam gazebo.Gazebo itu nantinya bisa dikembangkan untuk tempat coffe shop atau yang lainnya. \"Jadi mari kita bergerak bersama-sama dari pihak desa maupun kabupaten untuk mendukung pematangan konsep wisata ini agar nantinya bisa berjalan dengan sebaiknya-baiknya,\" katanya.Ke depan, tempat rest area Goa Jepang ini akan diintegrasikan dengan potensi wisata yang berada di utara jalan yakni di Tukad Bubuh.Bupati Suwirta menugaskan Kadis Pariwisata untuk segera mengkaji pemanfaatan potensi wisata ini. \"Penataan yang sudah ada ini agar dimanfaatkan dengan baik, terutama kebersihan lingkungan disini harus dijaga agar keindahan dan kelestarian selalu tercipta,\" harap Bupati Suwirta.Sebelumnya (17/1), Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri upacara pengukuhan Awig-Awig Desa Adat Tegalwangi, di Pura Puseh Desa Adat Tegalwangi, Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan.Dalam sambutannya, Bupati Suwirta mengingatkan agar dalam menyusun awig-awig dapat menggunakan konsep Amati Tiru dan Modifikasi (ATM). Awig-awig desa adat yang lain dapat dipakai referensi, namun disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan di desa adat setempat.\"Aturan tertulis ini dibuat dengan \'etikad baik\', artinya mengatur masyarakat untuk tujuan baik. Maka dari itu, awig-awig disusun kemudian yang terpenting adalah implementasinya. Aturan akan bermanfaat apabila dilaksanakan dan diselaraskan dengan Peraturan Daerah, seperti KTR, Narkoba, pemilahan sampah, dan peraturan lainnya,\" katanya.Dalam acara pengukuhan tersebut, Bupati Suwirta melakukan penandatanganan Awig-Awig Desa Adat Tegalwangi yang disaksikan oleh masyarakat Desa Adat Tegalwangi dan undangan terkait lainnya, diantaranya Camat Banjarangkan I Dewa Komang Aswin, Bendesa Madya MDA Kabupaten Klungkung, I Dewa Made Tirta, dan Perangkat Desa Dinas dan Desa Adat Desa Nyalian. (mth)
POPULER
