DAERAH
Sebanyak 61 UMKM Maluku Ikuti Expo di Makassar
Ambon, FNN - Sebanyak 61 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Maluku akan mengikuti expo bertema \"Maluku Baileo Exhibition\" di Makassar, Sulawesi Selatan pada 4-6 Februari 2022.\"Sudah terkonfirmasi sebanyak 61 UMKM yang akan diberangkatkan untuk mengikuti Maluku Baileo Exhibition di Makassar, pada 4-6 Februari,\" kata Ketua Panitia penyelenggara, Azis Tuny, di Ambon, Sabtu.Azis yang juga Ketua HIPMI Maluku itu menyatakan selain pameran UMKM yang berlangsung salah satu maal di Kota Makassar, juga akan diadakan forum bisnis dan investasi pada 5 Februari, diikuti 300 peserta baik dari kota Makassar, pelaku usaha di Jakarta dan Indonesia Timur.\"Forum bisnis yang bertujuan mempublikasikan peluang dan potensi investasi di Maluku ini akan dihadiri pimpinan asosiasi pengusaha di antaranya Ketua Hipmi Pusat Mardani H. Maming, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, serta dua hingga tiga orang menteri,\" katanya.Dia berharap setelah expo tersebut akan ada Kerjasama lebih konkrit berdasarkan kluster bidang investasi seperti sektor perikanan dan kelautan, pertambangan, pertanian dan pariwisata.Sedangkan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Maluku Widya Pratiwi Murad Ismail menilai Maluku Baileo Exhibition merupakan komitmen dan kolaborasi berbagai pihak untuk mengenalkan Maluku ke tingkat Nasional.\"Suksesnya kegiatan ini tergantung dari kita sendiri, harus ada komitmen bersama untuk maju. Ini kesempatan pertama yang harus kita tunjukkan ke tingkat nasional bahwa Maluku juga mampu,\" ujarnya.Dia juga menyatakan keinginannya untuk terus mendorong dan memajukan perkembangan UMKM yang ada di Maluku, sekaligus dapat meningkatkan ekonomi nasional.\"Kemajuan UMKM di Maluku menjadi tanggung jawab kita semua, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi,\" katanya.Maluku Baileo Exhibition diinisiasi oleh Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) sebagai bentuk percepatan pembangunan ekonomi karena terdampak pandemi COVID-19.\"Kegiatan ini merupakan inovasi dan inisiasi pemprov Maluku bersama BUMN dan perbankan untuk pengembangan pasar khususnya produk UMKM, perikanan dan sektor potensial lainnya di tingkat nasional,\" kata Ketua TGPP Hadi Bassalamah. (mth)
Walhi: Belum ada langkah serius Bandarlampung atasi krisis lingkungan
Bandarlampung, FNN - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung menganggap belum ada langkah serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dalam mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah mulai kritis.\"Pembentukan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandarlampung 2021-2040 kami nilai belum menjamin keselamatan lingkungan dan keadilan ekologis,\" kata Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Lampung, Edi Santoso, di Bandarlampung, Sabtu.Ia mengatakan bahwa rancangan perda RTRW Kota Bandarlampung yang direvisi tidak menjadi solusi atas krisis lingkungan yang terjadi, hal tersebut bisa dilihat total luas kawasan lindung saat ini hanya 22,69 persen dari total luas daerah ini yang seharusnya 30 persen. Belum lagi, lanjut dia, pada Ranperda RTRW Kota Bandarlampung dalam pasal 22 huruf (b) yaitu kawasan hutan lindung Batu Srampog Register 17 di Kecamatan Panjang direncanakan ditetapkan sebagai kawasan perumahan.\"Hal ini merupakan sebuah kemunduran, alih-alih menambah luasan RTH yang seharusnya berada di angka 20 persen, namun pemerintah justru semakin meminimalisir RTH,\" ujarnya.Sementara itu, Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat (Disperkim) Kota Bandarlampung, Yustam Effendi, mengatakan proses revisi Raperda RTRW ini melibatkan lembaga dan kementerian terkait.\"Prosesnya cukup panjang dari 2018, melibatkan seluruh sektor bahkan akademika, pengusaha dan Walhi serta LSM lainnya kami untuk berkonsultasi dengan harapan 2041 RTH 20 persen bisa terpenuhi yang saat ini baru 4,7 persen,\" ujarnya.Ia mengatakan Pemkot Bandarlampung terus melakukan terobosan guna menambah RTH, seperti meminta kepada pengembang perumahan agar menyediakan 10 persen untuk RTH.\"Untuk masalah hutan lindung batu srampog Register 17 di Kecamatan Panjang, kita dengan kementerian kehutanan memintanya karena wilayah tersebut sudah menjadi pemukiman,\" kata dia.Ia menjelaskan bahwa daerah tersebut memang telah digarap secara tradisional oleh masyarakat sekitar 2-3 hektare menjadi pemukiman penduduk, sehingga pemkot pun memberikan surat kepada Kementerian Hutan.\"Itu masuk ke dalam rencana untuk dijadikan pemukiman, tapi kembali lagi keputusannya bukan dari pemerintah daerah, namun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sampai saat ini kami pun belum mendapatkan persetujuan itu, jadi itu hanya di plot saja, dan masih masuk wilayah hutan lindung,\" kata dia. (mth)
Kendaraan Wisata Listrik Surakarta Banyak Diminati Wisatawan
Solo, FNN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surakarta menyebutkan kendaraan wisata berbahan bakar listrik banjir diminati masyarakat dan wisatawan sejak beroperasi pada awal tahun ini.\"Permintaan banyak sekali, yang inden luar biasa,\" kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta Hari Prihatno di Solo, Jawa Tengah, Sabtu.Ia mengatakan untuk saat ini kendaraan yang dikhususkan bagi wisatawan tersebut hanya beroperasi di hari-hari tertentu yakni hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lain.Dalam satu hari, lanjut dia, kendaraan dengan kapasitas tujuh penumpang tersebut beroperasi sebanyak tiga kali dengan tiga rute wisata yang sudah disediakan oleh Pemkot Surakarta.\"Ada empat unit yang kami operasikan, dua yang lain untuk cadangan. Sejauh ini permintaan yang paling banyak rute Manahan,\" katanya.Terkait tingginya permintaan masyarakat tersebut, ia berharap agar instansi terkait yakni Dinas Pariwisata bisa menambah objek wisata yang bisa dikunjungi wisatawan.\"Harapannya Dinas Pariwisata menyediakan tempat-tempat itu, kami menyediakan transportasinya. Kalau perlu membuat space baru, misalnya di Plaza Manahan ada foto booth-nya,\" kata Hari.Pada kesempatan yang sama Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa mengatakan perlu kesadaran dari pengguna jalan yang lain untuk menyukseskan operasional kendaraan wisata tersebut.\"Kalau kita tidak bisa memberi pelayanan kepada wisatawan, sebagai tuan rumah yang baik, kendaraan mbleyer (memainkan gas) ketika diminta memberikan jalan untuk kendaraan wisatawan maka kita dianggap tidak ramah,\" katanya.Ia mengatakan pemerintah juga butuh dukungan masyarakat untuk menyukseskan sektor pariwisata.\"Agar kita bisa mendatangkan wisatawan maka lebih ramah. Dampaknya juga ke sektor lain, pernak-pernik lain, ini akan menumbuhkan ekonomi Surakarta,\" kata. (mth)
Gubernur Sugianto Sabran Minta Bank Kalteng Perkuat Ekonomi Lokal
Palangka Raya, FNN - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran melalui Wakil Gubernur Edy Pratowo meminta Bank Kalimantan Tengah (Kalteng) selaku bank pembangunan daerah terus memperkuat ekonomi masyarakat lokal.\" Arahan dari Gubernur Kalteng kepada Komisaris Utama PT Bank Kalteng Fitriyadi, melakukan pengawasan dengan cara yang lebih efektif, sehingga bank kebanggaan masyarakat Kalteng dalam proses bisnis nya dapat mendukung ekonomi daerah,\" katanya di Palangka Raya, Jumat.Kemudian, lanjut Edy, memperhatikan langkah dan strategi untuk mendukung penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), melakukan tata kelola internal yang lebih baik, termasuk pengelolaan SDM, dan penerapan reward and punishment.\"Peningkatan kualitas budaya kerja dan digitalisasi juga menempatkan Bank Kalteng sebagai pendukung utama dan terdepan dalam mendorong pengembangan berbagai sektor ekonomi unggulan di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila,\" kata dia.Bank Kalteng juga diminta untuk melakukan pemberian kredit yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalteng, misal memberi modal kerja, investasi, dan UMKM, serta pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani.\"Terpenting juga, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional Food Estate dan Program Shrimp Estate, untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta sektor-sektor produktif lainnya,\" kata Edy.Pernyataan itu diungkapkan Edy terkait pelaksanaan saat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Bank Kalteng yang juga melantik Fitriyadi sebagai Komisaris Utama bank tersebut.Direktur Utama Bank Kalteng Yayah Diasmono mengatakan penyelenggaraan RUPS-LB tersebut dilaksanakan dengan agenda pembacaan salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP.71/PB.1/2021. Keputusan itu tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Fitriyadi selaku calon Komisaris Utama Independen PT Bank Kalteng dan Penetapan Komisaris Utama PT Bank Kalteng periode 2018-2022.\"Rapat RUPS-LB dan pelantikan tersebut sudah sesuai dengan salinan Keputusan Deputi Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan,\" katanya.Komisaris Utama yang baru dilantik pun diharapkan lebih meningkatkan fungsi dan peran pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga pelaksanaan operasional PT Bank Kalteng dapat selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. (mth)
Lima Kecamatan di Pidie Jaya Aceh Terendam Banjir
Banda Aceh, FNN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya menyatakan tingginya curah hujan di daerah setempat mengakibatkan lima kecamatan di kabupaten itu terendam banjir. \"Saat ini banjir masih merendam Kecamatan Banda Dua (Uleglee), Jangka Buya, Panteraja, Keamatan Ulim dan Bandar Baru (Luengputu),\" kata Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Pidie Jaya Muhammad Nur di Pidie Jaya, Kamis. Muhammad Nur menjelaskan banjir yang melanda kawasan tersebut juga merusak infrastruktur dan kerugian harta benda.\"Saat ini kami di lapangan sedang melakukan pendataan lebih lanjut terhadap kerugian tersebut,\" katanya. Menurut dia, beberapa warga di wilayah Ulim harus mengungsi sementara ke meunasah terdekat dari Rabu (12/1) malam, agar terhindar dari banjir. Namun sekarang sudah reda yang mengungsi, banyak warga yang pulang ke rumah masing-masing. Ia mengatakan banjir mulai melanda sekitar pukul 22.00 WIB karena derasnya hujan di wilayah Pidie Jaya secara menyeluruh. \"Hingga sekarang banjir di Pidie Jaya belum surut, masih merendam beberapa titik lokasi yang terendah,\" katanya. Ia menambahkan ketinggian air bervariasi di tiap-tiap wilayah hingga dua meter di perkampungan warga. \"Kami berharap warga Pidie Jaya selalu waspada ketika curah hujan tinggi, terhadap bencana banjir,\" demikian Muhammad Nur. (mth)
Lurah Pulau Kelapa Upayakan Bedah Rumah Warga Ambruk Diterjang Angin
Jakarta, FNN - Lurah Pulau Kelapa Irfan Damanhuri berupaya memperbaiki rumah warga Pulau Kelapa Dua RT02/RW05, Kepulauan Seribu Utara agar lebih layak huni usai ambruk diterjang angin kencang pada Rabu.\"Kami akan berkoordinasi dengan Baznas agar secepatnya mendapatkan rumah tinggal layak huni,\" kata Irfan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.Kondisi rumah warga yang ambruk cukup memprihatinkan dengan kondisi atap dan dinding roboh sehingga perlu mendapat perhatian untuk pembangunan kembali.\"Minimal ada bahan bangunan yang saat ini sangat dibutuhkan untuk membangun kembali,\" ujar Ketua RW05 Pulau Kelapa Musliadi.Musliadi mengatakan sejumlah bagian rumah warga yang memiliki desain panggung itu roboh karena termakan usia. Untungnya, penghuni rumah sedang tidak berada di rumah saat kejadian angin kencang tersebut, karena tinggal sementara di rumah kerabatnya.Saat ini warga yang terdampak harus berpindah mukim ke tempat tinggal sementara tersebut sambil menunggu kolaborasi Kelurahan, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Ketua RT/RW setempat untuk menyediakan bantuan tempat tinggal.Kelurahan Pulau Kelapa juga sudah menyerahkan bantuan sembako secara langsung kepada warga Pulau Kelapa Dua yang rumahnya rusak.Penyerahan bantuan tersebut disaksikan jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Kepulauan Seribu Utara, Ketua RW05 Kelurahan Pulau Kelapa serta warga setempat. (mth)
Pemkot Malang Siapkan Sejumlah Skema Atasi Kemacetan
Malang, FNN - Pemerintah Kota Malang menyatakan tengah menyiapkan sejumlah skema untuk mengatasi permasalahan kemacetan akibat tingginya arus kendaraan, yang terjadi di wilayah tersebut pada waktu-waktu tertentu.Wali Kota Malang Sutiaji di Kota Malang, Kamis mengatakan bahwa ada sejumlah skema yang saat ini disiapkan termasuk sedang dibahas untuk mengatasi masalah kemacetan yang terjadi di kota terbesar kedua di Jawa Timur itu.\"(Ada sejumlah skema) salah satunya adalah terkait manajemen waktu. Bisa jadi nantinya ada pengaturan jam masuk sekolah. Itu salah satu diantaranya,\" kata Sutiaji.Sutiaji menjelaskan, Pemerintah Kota Malang juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah perguruan tinggi yang ada di wilayah tersebut. Salah satunya adalah melakukan pertemuan dengan Universitas Negeri Malang.Ia menambahkan, dalam pertemuan dengan Universitas Negeri Malang (UM) tersebut, Pemerintah Kota Malang meminta perguruan tinggi itu untuk membuat Detail Engineering Design (DED) pembangunan underpass. Sutiaji belum merinci terkait rencana pembangunan itu.Selain itu, ia juga meminta kepada Dinas Perhubungan Kota Malang untuk selalu berkomunikasi dengan Forum Lalu Lintas, berkaitan manajemen serta analisa untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas.Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Kota Malang masih melakukan penelitian lebih dalam untuk pemetaan daerah-daerah rawan macet. Selain itu, pihaknya juga melakukan sejumlah pembangunan jalan tembusan untuk mengurai kemacetan.\"Kami lagi membedah untuk daerah yang rawan kemacetan. Selain itu, kami juga memang terus berupaya untuk mencari (membangun) jalan tembus,\" ujarnya.Pemerintah Kota Malang telah memulai proyek pembangunan jalan baru via Jalan Danau Jonggge, Kelurahan Madyopuro, yang menghubungkan exit tol Madyopuro dengan Jalan Sulfat. Namun, jalan tersebut belum bisa tersambung karena melintasi area Kabupaten Malang.\"Salah satu diantaranya, pada tahun 2021 ada (pembangunan di) Jalan Jonge itu, nanti biar diteruskan oleh Pak Bupati (Malang),\" ujarnya.Sebagai informasi, wilayah Kota Malang pada saat akhir pekan banyak dipadati kendaraan dari luar wilayah dan menyebabkan kemacetan. Sementara pada hari-hari biasa, kemacetan terjadi pada saat masyarakat berangkat atau pulang dari kantor mereka masing-masing.Ada sejumlah wacana yang dikeluarkan dalam upaya untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Malang tersebut. Salah satunya adalah penerapan ganjil genap kendaraan bermotor. Namun, rencana itu masih belum bisa dilakukan.\"(Ganjil genap) masih dalam kajian. Forum Lalu Lintas masih belum merekomendasikan,\" katanya.Perusahaan analisis data lalu lintas Inrix merilis daftar kota termacet 2021 dalam Global Traffic Scorecard 2021. Lima kota besar dengan kemacetan paling parah di Indonesia adalah Surabaya, Jakarta, Denpasar, Malang dan Bogor.Perhitungan dan analisa yang dilakukan Inrix tersebut, tingkat keparahan dilihat dari jam yang terbuang selama terjadi kemacetan. Total waktu yang terbuang dalam kemacetan selama periode jam sibuk di Surabaya disebutkan mencapai 62 jam per tahun.Sementara di Jakarta, total waktu yang terbuang selama kemacetan tercatat 28 jam per tahun, Denpasar 31 jam per tahun, Malang 29 jam per tahun dan Bogor tujuh jam per tahun. (mth)
Wawali: Saluran Air di Perkampungan Surabaya Perlu Pengawasan Mandiri
Surabaya, FNN - Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyampaikan bahwa saluran air yang ada di perkampungan padat penduduk perlu mendapat pengawasan mandiri secara gotong royong oleh masyarakat setempat.\"Pemkot Surabaya tentu tidak bisa sendiri. Ini harus kolaborasi dan gotong royong. Jangan sampai banjir yang disalahkan,\" kata Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya Armuji saat menyusuri saluran ari di sepanjang Jalan tambak Gringsing, Kelurahan Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Kamis.Menurut dia, beberapa kali Pemkot Surabaya melakukan upaya pengerukan, namun tidak optimal karena terhalang akses, sehingga alat berat tidak bisa masuk untuk mengangkat sedimen saluran.Ia mengatakan pada saat menyusuri saluran air di sepanjang jalan tambak Gringsing, pihaknya melihat kondisi saluran air yang endapannya sudah menumpuk.Mendapati hal itu, ia kemudian meminta Satgas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Surabaya untuk melakukan pengerukan manual yang dimulai dari rumah pompa di kasawan Pesapen.Namun, lanjut dia, yang menjadi kendala karena ada 40 rumah yang pembuangan limbah MCK langsung dibuang ke saluran air. Bahkan ditemui juga ada rumah maupun bangunan yang berdiri di atas saluran air.\"Bagaimana tidak banjir saat hujan kalau kondisinya seperti ini. Tolong kelurahan dan kecamatan warganya didata nanti diajak rembuk bersama kalau mau dibersihkan harus menemukan kesepakatan,\" kata Armuji.Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Lilik Arijanto mengatakan, sejak Senin (10/1) lalu, pihaknya telah kerahkan satgas yang berjumlah 50-60 orang di tiga sampai empat titik untuk menelusuri dari hulu ke hilirnya pusat kota.\"Satgas dari DSDABM tersebut menyusuri dan membersihkan sampah pada setiap saluran yang ada di pusat kota,\" katanya.Tidak hanya itu, pengerukan lumpur juga dilakukan mulai dari hulu ke hilir hingga menuju ke sungai, demikian Lilik Arijanto. (mth)
Kelompok Tani di Jakarta Utara Panen Padi di dekat TPU Rorotan
Jakarta, FNN - Kelompok tani (Poktan) di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, memanen padi varietas unggul Inpari 32 dan Situ Bagendit di lahan seluas 10 hektare dari total 344 hektare sawah di dekat areal Taman Pemakaman Umum (TPU) khusus korban COVID-19.Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim memuji upaya para petani karena berhasil memanfaatkan lahan yang sebelumnya belum terpakai untuk menghasilkan pendapatan.\"Dari segi ekonomi, apa yang diupayakan dalam poktan bisa menjadi andalan untuk menghidupi ekonomi keluarga,\" kata Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Utara, Kamis.Luas lahan pertanian di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, saat ini seluas kurang lebih 319 hektare ditanami varietas padi unggulan antara lain Ciherang, Inpari 30 dan Situ Bagendit. Produktivitas lahan tersebut sangat bergantung pada debit air dan kontur tanah karena sistem yang digunakan oleh para petani binaan Pemerintah Kota Jakarta Utara masih bergantung pada sistem tani tadah hujan.Kendati demikian, dari satu hektare lahan yang panen, sudah bisa menghasilkan kurang lebih 6,5 ton gabah siap giling.Pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rorotan, Sirojudin Abas mengatakan, pihaknya berterima kasih karena Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim serta jajaran Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Jakarta Utara memperhatikan keberlangsungan pasokan benih padi untuk poktan.Penggarap lahan produktif itu dilakukan jauh sebelum TPU Rorotan dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. \"Mudah-mudahan dari benih padi ini akan menjadi jutaan beras dan ton yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Jakarta,\" ujar Abas.Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim serta Pelaksana tugas Sekretaris Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Mujiati, Kepala UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Provinsi DKI Jakarta Al Nurdin dan jajaran terkait menghadiri panen padi sekaligus penyerahan bantuan enam ton benih padi varietas Ciherang untuk sembilan poktan di wilayah Jakarta Utara. Bantuan enam ton benih padi bagi sembilan poktan akan diberikan secara bertahap. Sedangkan sembilan poktan itu, yakni Poktan Maju, Makmur Jaya, Subur Abadi, Maju Bersama, Karang Tengah, Bangkit Bersama, Karya Usaha, Karya Siaga dan Marunda Jaya.Ke depan, menurut Ali, penanaman benih padi di lahan ini perlu dilakukan secara serentak. \"Agar upaya para petani menggarap lahan di dekat TPU Rorotan yang dulunya kosong tersebut bisa maksimal,\" katanya Untuk itu, Ali ingin kegiatan para petani tersebut mendapat dukungan pembinaan dan bantuan dari pemerintah setempat agar target produksi padi yang dihasilkan untuk warga Ibu Kota bisa tercapai.\"Jangan pernah merasa sungkan, silakan sampaikan saja apa yang menjadi keluhannya selama ini. Dengan begitu akan cepat mendapatkan solusi yang terbaik,\" kata Ali. (mth)
Pemprov Kepri Berpotensi Dapat Kembali Tarik Retribusi Labuh Jangkar
Tanjungpinang, FNN - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berpotensi dapat kembali menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal setelah mendapat sinyak positif Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menjelang akhir tahun 2021 memberi kado istimewa berupa surat yang menetapkan Pemprov Kepri sebagai pemerintah daerah yang berhak menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal di perairan berjarak 0-12 mil.\"Ini tentu kabar baik untuk Pemprov Kepri yang sejak beberapa tahun lalu berjuang untuk menggarap pendapatan dari sektor labuh jangkar,\" kata Jumaga, yang diusung PDIP.Menurut dia, Pemprov Kepri sudah melengkapi formil dan materiil sebagai pemda yang berhak menarik retribusi jasa labuh jangkar kapal. Karena itu, Pemprov Kepri pada tahun 2021 pernah menarik retribusi jasa labuh jangkar.Pendapatan dari jasa labuh jangkar yang ditarik dari perusahaan perkapalan baru sekitar Rp300 juta, kemudian terhenti setelah Kementerian Perhubungan bersikeras tetap menarik retribusi jasa labuh jangkar tersebut.\"Saya rasa alasan yuridis Pemprov Kepri menarik retribusi labuh jangkar semakin kuat setelah Menkopolhukam mengeluarkan surat. Saya minta Pemprov Kepri segera menindaklanjutinya,\" ucap mantan pengacara itu.Jumaga menuturkan Kepri membutuhkan sumber pendapatan baru, terutama dalam dari sektor kemaritiman. Pendapatan asli daerah Kepri yang terbesar selama ini bersumber dari pajak kendaraan bermotor sekitar Rp1 triliun dari Rp3,8 triliun. Padahal Kepri memiliki 96 persen lautan dan 4 persen daratan.Penarikan retribusi jasa labuh jangkar diharapkan mampu menambah pendapatan daerah secara signifikan.\"Pemprov Kepri menargetkan pendapatan dari retribusi labuh jangkar sebesar Rp200 miliar per tahun. Kemungkinan target tersebut dapat ditingkatkan jika berjalan optimal,\" katanya. (mth)
POPULER
