DAERAH
Polres Bekasi Gelar Balap Liar Resmi Februari 2022
Bekasi, FNN - Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi berencana menggelar balap liar resmi pada Februari 2022 mendatang setelah mendapatkan kepastian lokasi penyelenggaraan ajang di bawah naungan kepolisian itu.\"Kemarin kami sudah melakukan pengecekan sirkuit street race ini bersama Ditlantas Polda Metro Jaya,\" kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Gidion Arif Setyawan di Cikarang, Minggu.Gidion mengatakan balap liar resmi di wilayah hukumnya itu akan digelar setelah ajang serupa selesai dilaksanakan di dua daerah penyangga ibu kota lainnya, yakni Kota Bekasi dan Tangerang. \"Mudah-mudahan Februari akhir sudah bisa digelar di wilayah kita, kalau tidak ada halangan bisa jadi di pertengahan Februari. Karena sepertinya kita menunggu gelaran di dua kota lain dulu,\" katanya.Dirinya berharap ajang ini mampu menekan angka pelanggaran lalu lintas, terutama saat ada aksi balap liar jalanan yang dilakukan sekelompok pemuda tanpa mengantongi izin resmi kepolisian.\"Saya juga berharap ajang ini jadi seperti safari. Pertama kan sudah di Ancol, kemudian di Kota Bekasi, lalu Tangerang, terakhir di Kabupaten Bekasi,\" katanya. Gidion mengungkapkan penyelenggaraan ajang ini dilakukan secara terpisah dengan Polres Metro Bekasi Kota berdasarkan hasil koordinasi kedua pihak serta keputusan Polda Metro Jaya.\"Tadinya mau dijadikan satu sesuai Instruksi Pak Kapolda dengan mengambil spot yang merepresentasikan Kota dan Kabupaten Bekasi,\" ucapnya.Keputusan tersebut, kata dia, diambil setelah Ditlantas Polda Metro Jaya merestui area Central Park Meikarta di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan untuk digunakan sebagai lintasan sirkuit balapan resmi itu.\"Lintasannya sudah dipilih yaitu Meikarta. Setelah meninjau langsung dengan Dirlantas kemudian diputuskan bahwa tempat itu layak,\" kata dia. (mth)
Gubernur Minta DLHK Teliti Air Sungai Bengkulu Terindikasi Tercemar
Kota Bengkulu, FNN - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu memeriksa, meneliti serta mengkaji kondisi air Sungai Bengkulu yang terindikasi tercemar. Menurut Rohidin Mersyah di Bengkulu, Minggu, dirinya dapat melakukan langkah konkret untuk menangani permasalahan tersebut setelah ada kajian dari DLHK. \"Saya minta DLHK segera turun untuk melakukan pengecekan seperti parameter kandungan zat, PH atau tingkat keasaman dan lainnya,\" kata Rohidin.Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengkajian lebih lanjut, dapat diketahui tercemar atau tidak dan apabila tercemar maka pihaknya akan mencari tahu penyebabnya. Sungai Bengkulu tidak hanya mengalami penurunan kualitas air, tapi juga selama dua tahun tidak mencapai target Indeks Kualitas Udara (IKU). Untuk target 2021 sebesar 91,59 persen sedangkan target yang tercapai hanya 90,52 persen pada 2020 dan 90,81 persen pada 2021.Sedangkan untuk Indeks Kualitas Air (IKA) Provinsi Bengkulu pada 2021 untuk kabupaten dan kota sekitar 50,24 persen sedangkan yang tercapai hanya 49,81 persen dari total 114 data yang masuk. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu Abdulah Ibrahim Ritonga menyebutkan bahwa Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) merupakan indikator nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan suatu wilayah yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, udara, lahan dan air laut. Seperti penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ada empat indikator yaitu, IKA (Indeks Kualitas Air). Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).Menurut dia, dengan rendahnya IKA Bengkulu seharusnya menjadi perhatian serius pertanda bahwa kondisi sungai-sungai besar di Bengkulu mengalami pencemaran dan penurunan kualitas. Tidak hanya karena limbah rumah tangga, tetapi juga karena limbah perusahaan baik pertambangan dan perkebunan skala besar di sekitar daerah aliran sungai (DAS) seperti yang terjadi di DAS Bengkulu, DAS Lemau, DAS Sekalak, DAS Rindu Hati dan DAS yang lainnya. Berdasarkan analisis spasial Walhi Bengkulu, saat ini tutupan hutan Provinsi Bengkulu kurang lebih 600 ribuan hektare dan selama 30 tahun terjadi penurunan tutupan hutan seluas kurang lebih 300 ribuan hektare. \"Kita berdoa semoga semua yang terjadi dalam keadaan, baik-baik saja,\" terangnya. (mth)
BPTJ Pastikan Biskita Trans Pakuan Operasi Kembali
Kota Bogor, FNN - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa BISKITA Trans Pakuan di Kota Bogor kembali beroperasi seperti semula mulai, Senin (24/1). \"Kepastian tersebut diperoleh setelah hasil evaluasi selesai dilakukan sehingga program subsidi dengan skema Buy The Service (BTS) yang mendukung pelaksanaan operasional BISKITA Trans Pakuan dapat kembali digulirkan,\" kata Humas BPTJ Budi Rahardjo dalam keterangan yang diterima ANTARA di Bogor, Minggu. Budi menyampaikan BPTJ atas nama pemerintah pusat, dalam hal ini sebagai perwakilan dari Kementerian Perhubungan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada masyarakat dan juga kepada seluruh pihak yang terkait atas penghentian sementara layanan BISKITA Trans Pakuan pada awal Januari tahun 2022 ini. Keputusan tersebut dilakukan justru demi keberlangsungan kembali operasional BISKITA Trans Pakuan. Selama penghentian sementara layanan BISKITA Trans Pakuan, BPTJ terus berupaya mempercepat proses evaluasi supaya BISKITA Trans Pakuan dapat segera kembali beroperasi untuk melayani masyarakat. Proses evaluasi pada awalnya diperkirakan akan membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan, namun ternyata prosesnya dapat berjalan lebih cepat. Budi mengungkapkan semangat mempercepat evaluasi untuk dapat segera mengoperasikan kembali layanan Biskita Trans Pakuan Bogor tidak terlepas dari tingginya antusiasme masyarakat Kota Bogor dalam memanfaatkan layanan angkutan umum massal melalui skema BTS untuk yang pertama kalinya di Bodetabek ini. Skema BTS itu merupakan mekanisme subsidi yang relatif baru sehingga dalam pelaksanaannya masih membutuhkan berbagai penyempurnaan. Faktor muat penumpang (Load Factor) Tahun 2021 cukup tinggi sehingga layanan BISKITA Trans Pakuan di Kota Bogor merupakan bagian dari program subsidi pengembangan angkutan umum massal perkotaan dari Pemerintah Pusat untuk wilayah Bodetabek. Subsidi diberikan dalam bentuk skema Buy The Service (BTS) agar penyelenggaraan layanan angkutan umum massal perkotaan berbasis bus (Bus Rapid Transit/BRT) menggantikan angkutan umum perkotaan konvensional. Kota Bogor terpilih sebagai proyek percontohan BTS di Bodetabek yang telah diluncurkan sejak 2 November 2021. Hingga kini telah terdapat empat koridor layanan BISKITA Trans Pakuan dengan jumlah armada bus sebanyak 49 unit yang beroperasi. Sebelumnya, BPTJ Kemenhub mengumumkan adanya jeda operasional pada layanan Biskita Trans Pakuan per 1 Januari 2022. Penghentian sementara operasional ini tidak hanya terjadi di Kota Bogor, tapi juga di lebih dari 30 daerah yang mengoperasikan layanan sejenis dari Kemenhub. Alasannya, lantaran adanya penyesuaian mekanisme pengadaan barang/jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog. Selain itu, BPTJ mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang. Selain itu, BPTJ mengaku sedang mengusulkan kontrak tahun jamak kepada Kementerian Keuangan untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus memberikan jaminan layanan jangka panjang. (mth)
DPRD Minta BPAD Lebih Serius Amankan Aset Milik DKI Jakarta
Jakarta, FNN - Komisi C DPRD DKI Jakarta meminta Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) lebih serius mengamankan aset-aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cara menginventarisasikan dan melakukan legalisasi.Hingga saat ini, Komisi C menilai pengamanan aset yang dilakukan BPAD masih lemah mengingat masih ditemukan sejumlah aset milik Pemprov yang digugat pihak lain, salah satunya lahan bekas kantor Walikota Jakarta Barat di Jalan Letjen S Parman.\"Kami minta difokuskan asal-usul surat karena berapa banyak aset pemprov yang digugat. Tolong saat kita terima aset apapun dari pihak pengembang, saya minta jangan hanya berita acara karena itu bukan bukti kepemilikan. Harus sertifikat dan akta,\" ujar Ketua Komisi C Habib Muhammad bin Salim Alatas, di Jakarta, Sabtu.Lebih lanjut, Muhammad juga menyayangkan Pemprov DKI selama ini hanya membuat berita acara ketika menerima aset, sehingga riskan terkena gugatan dari pihak lain.\"Harus ada akta, hilangpun bisa kita minta salinannya. Tapi kalau berita acara saja, hilang bisa dijual. Kita mau Pemprov bisa terima sertifikat sehingga clean and clear agar tidak ada permasalahan di kemudian hari,\" ucapnya.Muhammad juga meminta BPAD DKI untuk segera menyelesaikan inventarisasi aset-aset milik Pemprov DKI dan mencatatnya ke dalam dokumen daring untuk meminimalkan terjadinya gugatan atau pengakuan hak milik dari sejumlah oknum.\"Makanya saya minta seluruh aset diinventarisir semua. Kalau semua sudah diinventarisir, kita buat online. Jadi kita tau mana aset kita yang sudah mati atau masih hidup. Mana yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, mana yang belum. Karena kalau tidak, tanah yang terlantar bisa diambil atau dimainkan oknum tertentu,\" ucapnya.Sementara itu, pelaksana tugas (plt) Kepala BPAD DKI Jakarta Reza Pahlevi menyanggupi tahun 2022 ini untuk segera melakukan digitalisasi inventarisir aset.\"Kami akan melakukan pensertifikatan massal, dengan anggaran Rp10 miliar dan menjadikan sertifikat sebagai ujung tombak badan pengelola aset daerah,\" katanya.Reza juga menegaskan bahwa penerbitan sertifikat harus diketahui dan diizinkan terlebih dahulu oleh kepala badan, serta apabila diketahui ada pelanggaran, maka akan diberikan sanksi tegas.\"Hari ini dokumen aset sertifikat hanya boleh keluar atas perintah plt Kepala Badan, haram hukumnya Kepala Bidang bisa mengeluarkan itu. Kalau ketahuan tanpa seizin saya, akan diberikan sanksi dua tahun tidak diberikan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah),\" tuturnya. (mth)
DJPB Catat Realisasi KUR Lampung 2021 Capai Rp8,46 Triliun
Bandarlampung, FNN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di provinsi tersebut pada 2021 mencapai Rp8,46 triliun.\"Dalam memperkuat fondasi ekonomi melalui UMKM terutama di Lampung, pemerintah telah memfasilitasi dari segi permodalan yakni dengan adanya penyaluran KUR,\" ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin, saat dihubungi di Bandarlampung, Sabtu.Menurutnya, dalam realisasi KUR tersebut pada tahun 2021 tercatat sebanyak Rp8,46 triliun telah tersalurkan.\"Pada 2021 kemari telah tersalurkan Rp8,46 triliun bagi 12 sektor dengan jumlah debitur mencapai 242.806 orang,\" katanya.Ia mengatakan, jumlah tersebut naik sebanyak 48,38 persen dibanding tahun 2020 dengan jumlah penyaluran Rp5,7 triliun dengan debitur 203.493 orang.\"Untuk penyaluran tertinggi KUR pada 2021 berasal dari sektor pertanian sebesar 53,50 persen dari total KUR yang ada. Karena memang disini banyak masyarakat yang mata pencariannya bergantung di sektor ini,\" ucapnya.Ia melanjutkan sedangkan untuk daerah penyalur KUR tertinggi ada di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penyaluran mencapai Rp1,67 triliun dan 50.508 debitur.\"Kalau dilihat secara nasional tahun 2021 penyaluran KUR Lampung peringkat 8 nasional dan peringkat 3 secara regional Sumatera,\" ujarnya lagi.Dia menjelaskan, untuk skema terbanyak yang digunakan oleh debitur dalam mengajukan KUR adalah skema mikro yakni sebesar 83,2 persen atau bila dikonversikan Rp5 triliun dengan 202.107 debitur.\"Dengan tingginya penyaluran KUR pada 2021 diharapkan pada tahun 2022 penyaluran menjadi lebih banyak dan masyarakat makin memanfaatkan KUR,\" katanya.Terinci realisasi penyaluran KUR di 11 sektor lainnya yakni bagi sektor perdagangan besar dan eceran tersalur Rp2,6 triliun dengan 54.283 debitur, industri pengolahan Rp454 miliar dengan debitur 11.136 orang.Lalu jasa kemasyarakatan, hiburan kebudayaan tersalur Rp301 miliar dengan 7.760 debitur, perikanan Rp189 miliar dengan 4.557 debitur, penyedia akomodasi makan dan minum Rp115 miliar dengan 1.810 debitur, transportasi, pergudangan dan komunikasi Rp105 miliar dengan 1.489 debitur.Selanjutnya real estate, usaha sewa jasa perusahaan Rp35 miliar dengan 500 debitur, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial Rp24 miliar dengan 254 debitur, konstruksi Rp5 miliar dengan 56 debitur, jasa pendidikan Rp4 miliar dengan debitur sebanyak 38 orang, dan yang terakhir yakni pertambangan dan penggalian Rp155 juta dengan 2 debitur. (mth)
Harga Minyak Goreng Murah Buat Pedagang Tradisional Rugi
Kota Bengkulu, FNN - Pedagang pasar tradisional di Kota Bengkulu mengalami kerugian usai pemerintah pusat menetapkan harga minyak goreng sebesar Rp14 ribu per liter.Sebab, kata salah satu pedagang di Pasar Tradisional Modern (PTM), Yetti di Bengkulu, Sabtu, pihaknya tidak dapat menurunkan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah.Mengingat modal minyak goreng kemasan yang diambil dari distributor sekitar Rp18 ribu hingga Rp19 ribu per liter sehingga para pedagang menjual dengan harga Rp20 ribu perliter.\"Kami bingung mau jual harga minyak berapa, jika mengikuti himbauan pemerintah kami rugi,\" kata Yetti.Selain itu, sejak turunnya harga minyak membuat masyarakat tidak membeli minyak goreng di pasar tradisional.Hal senada juga disampaikan oleh Yarnis, jika saat ini pembeli minyak goreng di pasar tradisional menurun drastis bahkan tidak ada yang membeli.Bahkan pembeli ada yang marah dengan harga jual minyak goreng di pasar tradisional dengan membandingkan harga minyak goreng yang dijual di ritel modern.\"Banyak pembeli yang marah kenapa harga minyak gorengnya tidak sama dengan yang dijual di ritel modern,\" ujarnya. Sebelumnya, Pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng sebesar Rp14 per liter yang dimulai sejak Rabu, 19 Januari lalu. (mth)
Bupati Klungkung Kembangkan Rest Area di Empat Wisata Goa Jepang
Klungkung, FNN - Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, mengembangkan \"rest area\" di tempat wisata Goa Jepang di Desa Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, agar konsep pariwisata yang ada lebih lengkap dan menyenangkan wisatawan.\"Rest area yang ada di Goa Jepang ini sudah ditata dengan baik yang nantinya bisa dipakai tempat untuk beristirahat dan bisa dimanfatkan sebagai tempat rekreasi atau tempat pementasan disini juga sudah dilengkapi dengan permainan anak-anak,\" ujar Bupati Suwirta saat meninjau \'rest area\' Goa Jepang, Sabtu.Didampingi Kepala Batperlitbang Kabupaten Klungkung, Anak Agung Lesmana, Kadis Pariwisata Kabupaten Klungkung Anak Agung Gde Putra Wedana dan Kadis LHP Klungkung I Ketut Suadnyana, Bupati Suwirta menambahkan di Rest Area Goa Jepang juga dilengkapi dengan toilet, listrik dan tempat jualan semacam gazebo.Gazebo itu nantinya bisa dikembangkan untuk tempat coffe shop atau yang lainnya. \"Jadi mari kita bergerak bersama-sama dari pihak desa maupun kabupaten untuk mendukung pematangan konsep wisata ini agar nantinya bisa berjalan dengan sebaiknya-baiknya,\" katanya.Ke depan, tempat rest area Goa Jepang ini akan diintegrasikan dengan potensi wisata yang berada di utara jalan yakni di Tukad Bubuh.Bupati Suwirta menugaskan Kadis Pariwisata untuk segera mengkaji pemanfaatan potensi wisata ini. \"Penataan yang sudah ada ini agar dimanfaatkan dengan baik, terutama kebersihan lingkungan disini harus dijaga agar keindahan dan kelestarian selalu tercipta,\" harap Bupati Suwirta.Sebelumnya (17/1), Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menghadiri upacara pengukuhan Awig-Awig Desa Adat Tegalwangi, di Pura Puseh Desa Adat Tegalwangi, Desa Nyalian Kecamatan Banjarangkan.Dalam sambutannya, Bupati Suwirta mengingatkan agar dalam menyusun awig-awig dapat menggunakan konsep Amati Tiru dan Modifikasi (ATM). Awig-awig desa adat yang lain dapat dipakai referensi, namun disesuaikan dengan kebutuhan pengaturan di desa adat setempat.\"Aturan tertulis ini dibuat dengan \'etikad baik\', artinya mengatur masyarakat untuk tujuan baik. Maka dari itu, awig-awig disusun kemudian yang terpenting adalah implementasinya. Aturan akan bermanfaat apabila dilaksanakan dan diselaraskan dengan Peraturan Daerah, seperti KTR, Narkoba, pemilahan sampah, dan peraturan lainnya,\" katanya.Dalam acara pengukuhan tersebut, Bupati Suwirta melakukan penandatanganan Awig-Awig Desa Adat Tegalwangi yang disaksikan oleh masyarakat Desa Adat Tegalwangi dan undangan terkait lainnya, diantaranya Camat Banjarangkan I Dewa Komang Aswin, Bendesa Madya MDA Kabupaten Klungkung, I Dewa Made Tirta, dan Perangkat Desa Dinas dan Desa Adat Desa Nyalian. (mth)
Gubernur: Jawa Barat Kembangkan Wisata Religi Terkonsep
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengungkapkan, saat ini Jabar tengah mematangkan rencana pengembangan wisata religi yang lebih terkonsep.\"Kami pernah menghitung, wisata religi itu nilai ekonominya tinggi sekali,\" kata Ridwan Kamil saat kunjungan kerja ke Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kamis.Ridwan Kamil menuturkan, wisata religi memiliki potensi ekonomi yang tinggi bila ditata dengan baik. Pengembangan wisata religi di Jabar bertujuan agar peziarah lebih nyaman dan pedagang kaki lima tertata. Dampaknya denyut ekonomi akan meningkat.\"Di Jabar sedang dikonsepkan wisata religi dengan penataan serius, sehingga peziarah nyaman, PKL tertata, dan semua dapat barokahnya,\" tutur Ridwan Kamil.Ia mencontohkan sejumlah destinasi wisata religi di Jabar yang saat ini sering dikunjungi peziarah, di antaranya Makam Sunan Gunung Jati di Cirebon, Situ Lengkong Panjalu, dan Pamijahan di Tasikmalaya.Menurut Kang Emil, dari wisata religi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan tumbuh usaha kuliner dan cinderamata.\"Seperti saya tadi beli sate Madura dan oleh-oleh, kalikan saja ribuan orang yang datang, UMKM akan meningkat apalagi penataannya lebih baik,\" katanya. Usai berziarah ke Makam Syekh Syaikhona Kholil di Bangkalan, Kang Emil sempat membeli sate Madura ditemani Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di area ziarah.Menurutnya, sate Madura di tempat aslinya rasa lebih enak dengan kontur yang lebih gemuk.\"Sate Madura di sini lebih gemuk dan rasanya lebih enak. Kalau di Jabar agak tipis satenya, tapi umumnya kecap dan bumbunya sama, lontongnya juga sama,\" ujarnya.lunjungan ke wisata religi biasanya ramai di bulan Maulud. Kang Emil mengatakan, warga Jabar yang berziarah ke Makam Syekh Syaikhona Kholil di bulan Maulud bisa mencapai 10 bus.\"Bulan Maulud bulan yang paling banyak warga Jabar datang ke sini, ada 5 sampai 10 bus,\" katanya. (mth)
Jabar Selesaikan Revitalisasi Alun-Alun Garut Senilai Rp12,7 Miliar
Garut, FNN - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah menyelesaikan proses revitalisasi Alun-Alun Garut di pusat perkotaan Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang menghabiskan anggaran sebesar Rp12,7 miliar dan siap diresmikan pada Minggu (23/1).\"Alun-Alun Kabupaten Garut dibangun atau diperbaiki menjadi lebih bagus,\" kata Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut Ajid Sayidin saat meninjau Alun-Alun Garut, Kamis.Ia menuturkan revitalisasi Alun-Alun Garut itu selesai selama 150 hari kerja yang pengerjaannya dilakukan penyedia jasa putra daerah yakni PT Tridaya Putra Bungsu.\"Ini melalui lelang, yang mendapatkan lelang proyek ini adalah putra Garut, dari PT Tridaya Putra Bungsu, dilaksanakan sekitar empat bulan yang lalu dan alhamdulillah telah selesai,\" katanya.Ia menyebutkan pembenahan Alun-Alun Garut itu meliputi sejumlah fasilitas yakni tribun, selasar, toilet, perpustakaan, plaza hall alun-alun, gerbang, amphitheater, arena bermain anak, tugu di empat sudut, trotoar, area tempat duduk, dan area babancong.Setelah peresmian Alun-Alun Garut itu, ia mengharapkan masyarakat dapat ikut menjaga dengan baik sehingga keberadaannya membuat nyaman bagi siapa saja yang berkunjung.\"Sarana ini untuk publik dan diharapkan ini mohon untuk dipelihara bersama-sama oleh warga Garut, dan ini diharapkan untuk sampahnya, sarana prasarana yang sudah ada itu dipelihara sama-sama,\" katanya.Alun-Alun Garut berada di kawasan perkotaan atau tidak jauh dari lingkungan Pendopo Garut, dan di samping Masjid Agung Garut yang selama ini menjadi tujuan masyarakat untuk bersantai maupun menikmati suasana.Lapangan terbuka itu biasa juga digunakan untuk berbagai kegiatan atau pameran produk, termasuk upacara hari besar seperti hari jadi Garut, maupun peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. (mth)
Suku Dinas Bina Marga Jaksel Diminta Perketat Pengawasan Aset Daerah
Jakarta, FNN - Pelaksana tugas Sekretaris Kota Jakarta Selatan Mukhlisin meminta Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan memperketat pengawasan aset daerah menyusul adanya upaya pembongkaran trotoar di Jalan Fatmawati Raya, Cipete Selatan, Cilandak.\"Ini kan aset mereka. Kalau dirusak itu juga sudah pelanggaran sebenarnya. Itu seharusnya dipertahankan oleh instansi terkait. Bina Marga yang punya aset. Nanti kita tekankan ke Bina Marga, pengawasannya mesti diperketat,\" kata Mukhlisin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.Mukhlisin mengatakan, dengan adanya upaya pembongkaran ini, pihaknya akan meminta Suku Dinas Bina Marga menginventarisasi apakah ada temuan peristiwa serupa. \"Adanya temuan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan rapat tingkat kota guna mengevaluasi sekaligus menghadirkan solusi pengawasan. Nanti kita undang Sudin Bina Marga,\" ujar dia.Menurut Mukhlisin, temuan upaya pembongkaran ini menunjukkan bahwa pengawasan dari Suku Dinas Bina Marga tidak optimal. \"Ini temuan dari orang lain, bukan dari instansi terkaitnya. Berarti kan pengawasan mereka lemah. Sementara mereka juga punya Kepala Satuan Pelaksana di kecamatan,\" ujarnya.Mukhlisin menegaskan, akan mengevaluasi dan membenahi pola pengawasan dari Sudin Bina Marga yang dinilai lemah. \"Kekurangan saat ini, ke depannya harus lebih baik lagi,\" katanya.Sebelumnya, Lurah Cipete Selatan Fuad Hasan membenarkan adanya upaya pembongkaran trotoar tersebut oleh sejumlah pekerja yang diminta pemilik ruko di seberang trotoar tersebut pada Jumat, (14/1) malam.\"Malam itu juga Satpol PP dan FKDM mendatangi lokasi dan menghentikan rencana pembongkaran serta menyita alat, kemudian koordinasi dengan satgas Bina Marga,\" kata Fuad.Sementara itu Anggota FKDM Cipete Selatan, Rico mengatakan, ada upaya pembongkaran torotar yang diinisiasi oleh oknum PNS di Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan. \"Saat ditanya-tanya, dia merupakan orang Suku Dinas Bina Marga,\" ungkapnya. (mth)
POPULER
