Bandarlampung, FNN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) di provinsi tersebut pada 2021 mencapai Rp8,46 triliun.

"Dalam memperkuat fondasi ekonomi melalui UMKM terutama di Lampung, pemerintah telah memfasilitasi dari segi permodalan yakni dengan adanya penyaluran KUR," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Mohammad Dody Fachrudin, saat dihubungi di Bandarlampung, Sabtu.

Menurutnya, dalam realisasi KUR tersebut pada tahun 2021 tercatat sebanyak Rp8,46 triliun telah tersalurkan.

"Pada 2021 kemari telah tersalurkan Rp8,46 triliun bagi 12 sektor dengan jumlah debitur mencapai 242.806 orang," katanya.

Ia mengatakan, jumlah tersebut naik sebanyak 48,38 persen dibanding tahun 2020 dengan jumlah penyaluran Rp5,7 triliun dengan debitur 203.493 orang.

"Untuk penyaluran tertinggi KUR pada 2021 berasal dari sektor pertanian sebesar 53,50 persen dari total KUR yang ada. Karena memang disini banyak masyarakat yang mata pencariannya bergantung di sektor ini," ucapnya.

Ia melanjutkan sedangkan untuk daerah penyalur KUR tertinggi ada di Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah penyaluran mencapai Rp1,67 triliun dan 50.508 debitur.

"Kalau dilihat secara nasional tahun 2021 penyaluran KUR Lampung peringkat 8 nasional dan peringkat 3 secara regional Sumatera," ujarnya lagi.

Dia menjelaskan, untuk skema terbanyak yang digunakan oleh debitur dalam mengajukan KUR adalah skema mikro yakni sebesar 83,2 persen atau bila dikonversikan Rp5 triliun dengan 202.107 debitur.

"Dengan tingginya penyaluran KUR pada 2021 diharapkan pada tahun 2022 penyaluran menjadi lebih banyak dan masyarakat makin memanfaatkan KUR," katanya.

Terinci realisasi penyaluran KUR di 11 sektor lainnya yakni bagi sektor perdagangan besar dan eceran tersalur Rp2,6 triliun dengan 54.283 debitur, industri pengolahan Rp454 miliar dengan debitur 11.136 orang.

Lalu jasa kemasyarakatan, hiburan kebudayaan tersalur Rp301 miliar dengan 7.760 debitur, perikanan Rp189 miliar dengan 4.557 debitur, penyedia akomodasi makan dan minum Rp115 miliar dengan 1.810 debitur, transportasi, pergudangan dan komunikasi Rp105 miliar dengan 1.489 debitur.

Selanjutnya real estate, usaha sewa jasa perusahaan Rp35 miliar dengan 500 debitur, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial Rp24 miliar dengan 254 debitur, konstruksi Rp5 miliar dengan 56 debitur, jasa pendidikan Rp4 miliar dengan debitur sebanyak 38 orang, dan yang terakhir yakni pertambangan dan penggalian Rp155 juta dengan 2 debitur. (mth)