DAERAH
Gubernur Jatim Ingatkan Warga Tidak Panik Hadapi Ancaman DBD
Surabaya, FNN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan warganya tidak panik menghadapi ancaman penyakit demam berdarah dengue (DBD), namun tetap harus mewaspadainya.\"Selain COVID-19, warga juga harus berbagi perhatian terhadap ancaman DBD yang di awal tahun 2022 ini melanda dan semakin meningkat,\" katanya di Surabaya, Jumat.Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jatim, kata dia, selama periode 1-27 Januari 2022, penderita DBD di wilayah setempat telah mencapai sebanyak 1.220 orang dan dengan jumlah kematian 21 orang (CFR = 1,7 persen) yang didominasi usia 5-14 tahun.Jumlah penderita tertinggi yakni di Bojonegoro (sebanyak 112 orang), Nganjuk (82 orang), Kabupaten Malang (73 orang), Ponorogo (64 orang), Tuban (61 orang).Kemudian, jumlah kematian DBD tertinggi adalah Pamekasan (sebanyak 3 orang), Bojonegoro (2 orang) serta Nganjuk (2 orang).Angka ini meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yang pada Januari penderita DBD di Jatim tercatat sebanyak 668 orang dengan jumlah kematian lima orang.Total penderita DBD tahun 2021 di Jawa Timur sebanyak 6.417 orang, dengan jumlah kematian sebanyak 71 orang (CFR = 1,1 persen).Menurut Khofifah, pencegahan kasus DBD bisa dilakukan melalui gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) “3M Plus”, yang meliputi menguras atau membersihkan bak mandi, vas bunga, tempat minum binatang peliharaan hingga tatakan dispenser.Kedua, menutup rapat tempat penampungan air, serta ketiga menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas seperti botol plastik, kaleng bekas dan lainnya.\"Program ‘3M Plus’ ditambah dengan upaya memberantas larva melalui pemberian Larvasida, memelihara ikan pemakan jentik, memasang ovitrap. Serta, menghindari gigitan nyamuk dengan menanam pohon pengusir nyamuk, memakai kelambu, antinyamuk dan sejenisnya,\" ucap dia.Tidak itu saja, orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut juga menyarankan sekali setiap pekan melalui kegiatan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik.\"Jadi kami minta peran serta dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan setiap keluarga untuk pemeriksaan, pemantauan, pemberantasan jentik nyamuk untuk pengendalian penyakit,\" demikian Khofifah Indar Parawansa. (mth)
Sulbar Fokus Pembangunan SDM Sambut IKN
Mamuju, FNN - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) akan fokus melaksanakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menyambut ibukota negara baru (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.\"Pemerintah Sulbar akan mendorong fokus pembangunan nasional dengan meningkatkan SDM menyambut IKN,\" kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Sulbar, Junda Maulana, di Mamuju, Jumat.Ia mengatakan, pembangunan SDM, untuk mendukung pembangunan nasional, juga akan dilaksanakan sejumlah program, diantaranya menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan.Kemudian pemenuhan standar pelayanan minimal, melaksanakan pembangunan demografi, dan menciptakan pembangunan inklusif, penurunan transfer fiskal.Selain itu melaksanakan program regional dengan fokus pada pembangunan konektivitas wilayah regional, menyelesaikan konflik perbatasan, membantu penanganan bencana alam dan membangun kerjasama di wilayah sulawesi, melalui kerjasama antar daerah.Ia menyampaikan, program pembangunan Pemerintah Sulbar itu akan dituangkan dalam rencana pembangunan daerah (RPD) 2023.Ia juga mengatakan, Pemerintah Sulbar juga akan mendorong pembangunan strategis dan pembangunan berkelanjutan, diantaranya menyukseskan program Sustainable Development Goal, dan penanganan pandemi COVID-19, serta mendorong pengarusutamaan gender, dan mendorong, revolusi industri 4.0.Ia juga menyampaikan jika pembangunan di Sulbar masih menghadapi sejumlah masalah diantaranya, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, melambatnya kinerja ekonomi.Selain itu lanjutnya, rendahnya standar hidup dan daya beli masyarakat miskin, minimnya aksesibilitas Infrastruktur yang berkelanjutan dan masih rendahnya tata kelola pemerintahan yang harus diselesaikan. (mth)
BPJAMSOSTEK Banjarmasin Kunjungi Desa-desa Nelayan
Banjarmasin, FNN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengunjungi desa-desa nelayan dalam rangka sosialisasi pentingnya jaminan sosial dari risiko yang berdampak pada ekonomi keluarga. \"Kami melakukan sosialisasi tentang program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada saudara-saudara kita para nelayan,\" ujar Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Banjarmasin, Tito Hartono di Banjarmasin, Kamis.Beberapa desa nelayan yang jadi tujuan pihaknya dari Senin hingga Rabu kemarin, yakni, Desa Takisung dan Desa Penjaratan di Kabupaten Tanah Laut. Tito menyampaikan setiap kegiatan sosialisasi itu dihadiri para nelayan, perwakilan pemerintah desa dan koordinator masyarakat nelayan. \"Resiko dalam bekerja bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tidak terkecuali, termasuk atas nelayan yang juga merupakan masyarakat pekerja,\" ucap TitoNelayan juga harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar memberikan rasa aman dalam bekerja bagi diri sendiri dan keluarga. \"Minimal ikut dua program, yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran bulanan sebesar Rp16.800,\" ungkapnya. \"Bisa juga ditambahkan dengan program Jaminan Hari Tua (JHT) dengan besaram iuran menyesuaikan,\" ucap Tito. Dia pun menjelaskan, manfaat yang diperoleh para nelayan yaitu perlindungan saat bekerja, jika risiko terjadi, para nelayan yang terdaftar dan dilindungi program BPJAMSOSTEK ditanggung sampai sembuh tanpa batas (unlimited) jika terjadi kecelakaan kerja. \"Sedangkan jika musibah menimpa yang menyebabkan kematian saat bekerja, ahli waris nelayan (anak) mendapat beasiswa untuk 2 anak hingga jenjang kuliah S1,\" tuturnya. (mth)
Bupati Mamuju Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada Ahli Waris
Mamuju, FNN - Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Sutinah Suhardi menyerahkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris pada rapat kerja sama dan sosialisasi bersama BPJS ketenagakerjaan di Mamuju, Kamis.Para ahli waris tersebut di antaranya Nurul Anisa Lindan, menerima santunan jaminan kecelakaan kerja meninggal dunia sebesar Rp103 jutaKemudian, kemudian Sri Wahyuni menerima santunan Jaminan Kecelakaan Kerja meninggal dunia sebesar Rp130 juta.Kemudian Munira dan Samrah menerima santunan Jaminan Kematian sebesar Rp42 juta.Bupati Mamuju menyatakan Pemda telah melakukan perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang diperuntukkan bagi tenaga kerja non aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintahan Kabupaten Mamuju.Ia mengatakan pegawai non ASN l yang tersebar di 33 organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Mamuju diikutkan dalam dua program, yakni JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) serta JKm (Jaminan Kematian).\"BPJAMSOSTEK hadir sebagai penyempurna program pemerintah Kabupaten Mamuju, mewujudkan pelayanan maksimal pemerintah kepada masyarakat, Mamuju di bidang ketenagakerjaan,\" katanya.Kerja sama pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan di Mamuju untuk menciptakan perlindungan untuk semua, khususnya perlindungan risiko kerja yang berpengaruh pada sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Mamuju.\"Komitmen yang kuat, meskipun di tengah keterbatasan anggaran dan sumber daya lainnya, pemerintah akan selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat demi mewujudkan pembangunan Mamuju,\" ujarnya. (mth)
Menteri Kelautan dan Perikanan Kunjungi Kampung Lele Boyolali Jateng
Boyolali, FNN - Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan kunjungan kerja budidaya ikan air tawar di Kampung Lele Desa Tegalrejo, Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis.MKP Sakti Wahyu Trenggono dalam kunjungan kerja di Kampung Lele Desa Tegalrejo Boyolali dengan tujuan untuk melihat langsung budidaya perikanan air tawar yang dilakukan dengan baik dan mampu menghasilkan produksi rata-rata 600 ton ikan lele per bulan yang tersebar pada 2.000 kolam.\"Saya melihat budidaya ikan lele ini, cukup bagus karena setiap satu kilogram bisa Rp3.700 net profit. Kalau ini skalanya dinaikkan maka seluruh pembudidayaan nilai tukar kesejahteraan petani akan meningkat,\" kata Sakti Wahyu Trenggono.Menurut MKP, Kampung Lele tersebut telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Boyolali. Hal tersebut karena kegiatan di Kampung Lele didasarkan atas usaha agribisnis lele yang terpadu, dijalankan mulai dari hulu hingga hilir secara sistematis dan dinamis.Sementara itu, soal produksi ikan lele untuk pemasaran, Kampung Lele Boyolali sudah menjangkau hingga ke daerah Yogyakarta, Solo, Klaten, Boyolali, dan Salatiga. \"Kalau pemasaran tidak usah khawatir, berapapun produksi langsung dapat diserap oleh pasar,\" kata Trenggono. Selain berdialog dengan peternak ikan air tawar di Kampung Lele Boyolali, MKP juga menyerahkan sejumlah bantuan.Bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara lain berupa dua unit sepeda motor roda tiga senilai Rp60 juta, 2.000 kilogram pakan mandiri senilai Rp15,6 juta, 10 paket calon induk ikan lele senilai Rp5,2 juta, dan 100 ribu ekor benih ikan lele senilai Rp19,5 juta.Selain itu, Trenggono juga menyerahkan bantuan berupa satu unit \"excavator\" senilai Rp1,150 miliar, satu paket budidaya ikan sistem \"bioflok\" senilai Rp190 juta, dua paket alat kualitas air senilai Rp7 juta, dua unit pompa air senilai Rp6 juta, dan 25 paket \"smartkit\" pengujian kualitas air senilai Rp75 juta. MKP yang didampingi Bupati Boyolali M Said Hidayat dalam kunjungan kerja tersebut juga menaburkan ribuan ekor benih ikan lele ke dalam kolam ikan air tawar di Kampung Lele itu.Bupati Boyolali M. Said Hidayat dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih atas kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan serta dukungan kepada para peternak ikan air tawar di Kampung Lele.“Selamat datang dan terima kasih atas perhatian, saran, arahan untuk upaya langkah pengembangan ke depan demi untuk membangun Kabupaten Boyolali yang lebih baik,\" kata Bupati. (mth)
BPJAMSOSTEK NTB Berikan Fasilitas Kemudahan Miliki Rumah bagi Peserta
Lombok Barat, FNN - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara memberikan fasilitas kemudahan bagi peserta untuk memiliki rumah, melalui manfaat layanan tambahan.Kepala BPJAMSOSTEK Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat, di Mataram, Kamis mengatakan manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan merupakan salah satu program yang bertujuan memberikan manfaat berupa perumahan kepada pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.\"Ada 61.000 peserta BPJAMSOSTEK di 10 kabupaten/kota di NTB yang lolos verifikasi program MLT perumahan pekerja,\" katanya, dalam sosialisasi MLT perumahan pekerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, di kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Kamis.Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan MLT perumahan pekerja bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk inovasi pelayanan yang disediakan untuk mewujudkan impian pekerja yang ingin memiliki rumah atau merenovasi rumahnya.Menurut dia, dalam mewujudkan masyarakat NTB yang sejahtera dan mandiri sesuai dengan visi misi Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah terus berupaya melakukan program yang bernilai positif, salah satunya melalui program MLT perumahan pekerja.\"Salah satu tolak ukur masyarakat yang sejahtera adalah memiliki rumah. Sungguh sengsara memiliki keluarga, tetapi tidak memiliki rumah,\" ujarnya.Hasil survei Badan Pusat Statistik, kata dia, menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan di NTB masih rendah. Bisa jadi salah satu indikatornya adalah banyak pekerja yang belum memiliki rumah.Untuk itu, katanya, dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, pekerja tidak hanya mendapat jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kesehatan, tetapi juga bisa memiliki rumah yang layak dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.\"Mudah-mudahan program tersebut dapat berjalan, sehingga NTB Gemilang sesuai visi misi pemerintah dapat segera terwujud,\" katanya.Sementara itu, Kepala Bank BTN Cabang Mataram Yusuf Sadeli mengatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK sejak 2017, terkait dengan implementasi MLT perumahan pekerja.\"Program memiliki rumah tersebut sebagai wujud pencapaian satu juta rumah bagi masyarakat Indonesia,\" ujarnya. (mth)
Khofifah Sebut Universitas Jambi Bisa Jadi Pelopor Kemajuan Daerah
Jambi, FNN - Gubernur Jawa Timur Hj Khofifah Indar Parawansa menyebutkan Universitas Jambi (Unja) bisa menjadi pelopor kemajuan bagi Provinsi Jambi.Khofifah saat menjadi pembicara pada kuliah umum di Kampus Unja di Mendalo Kabupaten Muarojambi Provinsi Jambi, Kamis, mengatakan ada kekuatan dan potensi yang kalau didorong bersama akan menjadi kekuatan yang luar biasa di Provinsi Jambi.\"Jadi kekuatan akademik di Unja bisa menjadi pionir dan banyak kemajuan yang bisa dicapai Jambi ini,\" kata Khofifah. Kegiatan kuliah umum itu merupakan salah satu agenda dalam kunjungan Khofifah di Provinsi Jambi. Gubernur yang juga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyampaikan materi bertema `\'Ekonomi Islam dan Kemandirian Umat menuju Arus Baru Ekonomi Indonesia\".Ia memberikan semangat kepada para mahasiswa untuk muncul dan berani melakukan terobosan serta inovasi untuk memiliki daya saing.Kegiatan kunjungan Gubernur Khofifah disambut oleh Rektor Universitas Jambi Prof Drs H Sutrisno dan jajaran teras Kampus Pinang Masak itu. Dengan gayanya yang khas, Khofifah terlibat dialog dengan civitas akademika Unja serta para mahasiswa yang hadir pada acara yang digelar di Gedung Rektorat lantai III Unja itu.Rektor Universitas Jambi Prof Sutrisno dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Jatim untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman.Selain itu Rektor menjelaskan tentang profil Unja kepada rombongan Pemprov Jatim yang terdiri dari pejabat, pengusaha dan pihak terkait keuangan daerah itu.Hadir pula para wakil rektor Unja, dekan, ketua lembaga dan unit di lingkungan Universitas Jambi.Kegiatan dihadiri oleh Wakil Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Jambi, Jajaran Kepala Dinas Pemerintah Jawa Timur dan mahasiswa. (mth)
DPRD Medan Dorong Revisi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Medan, FNN - DPRD Kota Medan mendorong revisi Peraturan Walikota Kota Medan No.11/2018 tentang Pengeloaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat.\"Agar dana sebesar Rp45 miliar di APBD Kota Medan tahun ini untuk JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) bisa digunakan maksimal,\" ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Kota Medan, Dhiyaul Hayati di Medan, Rabu.Revisi Peraturan Wali Kota ini, terkait warga Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan sesuai hasil rekomendasi dari rapat gabungan komisi I, II dan pemangku kepentingan program JKN Kota Medan awal pekan ini.Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.Dhiyaul menuturkan ada tiga rekomendasi DPRD kepada Pemkot Medan, seperti register pasien akibat dana register selama ini cuma bagi warga yang tidak terdaftar BPJS dan hanya untuk rawat inap.\"Jadi nanti kita rekomendasikan agar peserta BPJS Kesehatan mandiri Kelas III juga bisa mendapatkan dana register itu,\" ucapnya.Pihaknya juga merekomendasikan sinkronisasi koordinasi antara rumah sakit dan Disdukcapil Kota Medan bagi warga yang meninggal dunia, terutama peserta PBI BPJS Kesehatan.\"Ketika ada warga PBI BPJS meninggal, rumah sakit atau Dinas Kesehatan harus koordinasi dengan Dinas Kependudukan. Jika sudah meninggal, maka dananya bisa dialihkan ke orang lain,\" tutur dia.Rekomendasi terakhir yakni peningkatan mutu manajemen RSUD dr Pirngadi Medan. \"Makanya kita minta data anggaran RSUD Pirngadi, sehingga kita bisa merekomendasi layanan untuk menambah ketertarikan warga berobat di rumah sakit ini,\" ujar Dhiyaul. (mth)
Teten: Kopi robusta di Lombok Berpotensi Laris Manis Berkat MotoGP
Jakarta, FNN - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mendorong varian kopi robusta asal Lombok, Nusa Tenggara Barat, menjadi produk unggulan terlebih dengan adanya ajang MotoGP 2022 di daerah tersebut yang berpotensi membuat komoditas tersebut laris manis. \"Para pengrajin kopi robusta dan kopi jenis lainnya di Lombok perlu menyajikan dengan cara-cara yang lebih modern dan elegan selama pelaksanaan MotoGP yang akan digelar Maret 2022 mendatang,\" ucapnya saat melakukan dialog dengan Asosiasi Kopi di Pendopo Bupati Lombok Barat sebagaimana dalam keterangan pers, Jakarta, Kamis. Lebih lanjut, para pelaku usaha di industri kopi disebut dapat memaksimalkan peluang bisnis dengan lebih banyak membuka kedai kopi di wilayah Lombok selama acara berlangsung. Menurut dia, sajian kopi harus dipersiapkan secara khusus di setiap tempat menimbang wisatawan yang akan datang diperkirakan 100 ribu orang. \"Kalau (wisatawan) seminggu di sini dan minum kopi dua kali sehari, bisa untung. Tetapi tempat minum kopi itu harus dengan penyajian yang modern,\" kata dia. Di tingkat domestik maupun internasional, pangsa pasar kopi robusta dinilai sangat tinggi sehingga secara ekonomi, komoditas tersebut lebih unggul dibandingkan varian lainnya. Untuk itu, Teten mengharapkan para petani kopi di Lombok mulai serius untuk menjaga produktivitas dan kualitas kopi robusta untuk disajikan saat gelaran internasional di Mandalika, Lombok Barat, NTB. \"Robusta ini lebih produktif, apalagi nanti dikaitkan dengan climate change (perubahan iklim) sehingga sulit memproduksi kopi Arabica yang butuh daerah dingin ketinggian di atas 1.000 kaki. Karena itu, saya anjurkan dari sekarang kita perkuat produksi Robusta, di Lombok ini sangat bisa dikembangkan,\" sebut dia. Ketua Asosiasi Kopi Lombok (Lombok Speciality Coffee Association) Doddy Adi Wibowo menyatakan siap memasarkan produk kopi terbaiknya terutama varian robusta saat gelaran MotoGP mendatang. \"Sekarang produksi kopi Robusta mulai mengarah ke processing (pengolahan) untuk pasca panennya dengan baik dan benar. Kita sudah mengarah ke sana, tetapi memang untuk kapasitasnya masih dibilang belum maksimal,\" ungkap Doddy. Saat ini, produksi kopi robusta di Lombok mencapai tiga ribu ton panen yang mayoritas diserap oleh pasar di Jawa dan luar negeri. Dia mengharapkan pemerintah beri dukungan seperti penyediaan infrastruktur terpadu di kawasan perkebunan kopi, serta biaya logistik dan pupuk yang murah sehingga dapat mendorong produktivitas petani. Dengan begitu kebutuhan, ujar dia, pasar domestik maupun internasional dapat terpenuhi. (mth)
Kemenkop Luncurkan "New" PLUT untuk Kembangkan UMKM di NTB
Jakarta, FNN - Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan program New Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) untuk mengembangkan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta menciptakan wirausaha produktif di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Redesain PLUT ini disebut sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. “Pembaharuan PLUT ini menjadi tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengevaluasi seluruh kebijakan di Kemenkop-UKM terkait upaya meningkatkan jumlah entrepreneur dan mendorong UMKM naik kelas,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat meluncurkan New PLUT di Lombok, NTB, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Dengan program baru yang sudah didesain, New PLUT diyakini akan mampu mengakselerasi jumlah pelaku usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah dan besar. Menurut dia, New PLUT dapat menjadi solusi bagi penyediaan program unggulan pelaku usaha karena di dalamnya terdapat inkubasi, konsultansi, bussiness matching, hingga showcase bagi produk UMKM atau wirausaha baru. Hal ini mempertimbangkan struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh usaha mikro sebesar 99,6 persen dari total jumlah UMKM.“Pemerintah terus berupaya keras untuk mengurangi jumlah pelaku usaha mikro dari informal menjadi formal. Oleh karenanya, program-program pelatihan yang sifatnya konvensional harus ditinggalkan,” ungkap Menkop. Pendekatan melalui model inkubasi diharapkan mampu melahirkan wirausaha baru yang berkualitas sehingga mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Rasio kewirausahaan di Indonesia disebut masih kalah jauh dibandingkan seperti Singapura yang memiliki 8,5 persen wirausaha dari total penduduk negara tersebut. Saat ini, Indonesia baru mencapai 3,55 persen dan menargetkan 3,95 persen di tahun 2024. Untuk mengejar target, Teten mengakui bahwa keberadaan PLUT menjadi salah satu upaya mendorong penciptaan wirausaha baru dan mengubah struktur ekonomi yang mikro, kecil, dan menengah, menjadi pengusaha besar.“Terbitnya Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 2 tahun 2022 tentang Kewirausahaan akan menjadi terobosan untuk melakukan percepatan pertumbuhan dan rasio kewirausahaan di Indonesia. Perpres ini menjadi rujukan kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk menyusun program strategis terkait enterpreneur,” katanya. Ia juga menekankan agar pelaku UMKM bisa memenangkan persaingan di pasar domestik maupun global melalui digitalisasi menimbang produk lokapasar (e-commerce) hampir 50 persen dikuasai produk impor. Oleh sebab itu, lanjutnya, perlu ada redesain produk UMKM nasional yang bisa dimulai dari PLUT tersebut. (mth)
POPULER
