DAERAH
Mengenal NTT yang Terus Bergerak Wujudkan Energi Hijau Berkelanjutan
Kupang, FNN - Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami musim kemarau yang berlangsung sekitar 8-9 bulan dalam setahun, sedangkan musim hujan berlangsung 3-4 bulan.Saban tahun, masyarakat di provinsi bercirikan kepulauan itu pun kerap menghadapi ancaman kekeringan ekstrem yang mengakibatkan rawan pangan, gagal tanam, krisis air, hingga peristiwa kebakaran lahan atau hutan.Dengan karakteristik musim itu maka tak heran jika provinsi yang terdiri dari 22 kabupaten/kota dikenal sebagai daerah kering atau gersang oleh karena terpapar sinar matahari yang lama dalam setahun.Namun, ciri khas musim ini di sisi lain menjadikan NTT sebagai daerah dengan potensi kekayaan Energi Baru Terbarukan (EBT) melimpah yang bersumber dari sinar matahari atau energi surya.Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menganggap kemarau yang panjang adalah sebuah berkah bagi provinsi yang berada di wilayah selatan Negara Kesatuan Republik Indneonesia (NKRI) itu.\"NTT dikarunia oleh Tuhan dengan potensi energi matahari yang luar biasa hebat,\" ujar Laiskodat.Ia mengklaim berdasarkan riset Bank Dunia, tingkat radiasi matahari tertinggi di Indonesia berada pada dua pulau di NTT yaitu Pulau Timor dan Pulau Sumba.Potensi energi ini, menurut dia, tidak boleh didiamkan begitu saja, namun harus dikembangkan secara optimal untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.Pengembangan energi surya di NTT sejatinya sudah berjalan melalui proyek-proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dari PT PLN (Persero) maupun yang dibangun pihak swasta.Sebuah mega proyek juga tengah dipersiapkan di Pulau Sumba yaitu pembangunan PLTS 2 Giga Watt (GW) yang sudah dibahas Pemerintah Provinsi NTT bersama PT GSE dan Sungrow.Proyek ini digadang akan menjadi pionir pengembangan ekonomi hijau di Tanah Air. Per Oktober 2021 lalu, rencana pembangunan tersebut sudah berada dalam tahap studi kelayakan.Jika terealisasi, maka diharapkan proyek ini dapat mendukung pencapaian target bauran EBT Indonesia sesuai dengan Perjanjian Paris 2015 yang ikut ditandatangani Presiden Joko Widodo.Di sisi lain, proyek energi listrik yang hasilnya diperkirakan dapat dipasok untuk NTT hingga Nusa Tenggara Barat dan Bali ini akan meringankan tarif listrik dan beban subsidi negara ke PLN.Gubernur Laiskodat pun mengajak berbagai pihak untuk mengambil peran membangun NTT melalui investasi EBT.Selain energi surya, NTT juga memiliki beragam potensi energi hijau lain seperti angin, panas bumi, biomassa, hingga arus laut sehingga peluang investasi sangat potensial.Pengembangan PLTSUpaya pemanfaatan potensi energi surya di NTT terus berkembang dari waktu ke waktu melalui proyek PLTS terpusat (komunal) yang dibangun PT PLN (Persero).Hingga Februari 2022, tercatat sebanyak 28 titik PLTS yang sudah dibangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang tersebar di Pulau Flores yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ende, Sikka.Selain itu di Kabupaten Alor, Kabupaten Rote Ndao, serta Pulau Sumba yakni di Sumba Timur dan Sumba Tengah dengan jumlah keseluruhan energi listrik yang dihasilkan sebesar 6.890 killoWatt peak (kWp).Pengembangan PLTS di NTT tidak hanya sebagai komitmen mewujudkan bauran EBT, namun juga merupakan pilihan terbaik untuk menjawab kebutuhan listrik bagi masyarakat di wilayah dengan kondisi geografis yang masih sulit dijangkau.General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jatmiko menuturkan pengembangan PLTS menyasar desa-desa di wilayah pelosok atau pulau-pulau kecil yang tidak bisa terhubung dengan jaringan listrik PLN yang eksisting.\"PLTS adalah pilihan terbaik karena potensinya tersedia cukup merata di berbagai daerah,\" katanya.Ia menyebutkan salah satu contoh seperti pemanfaatan PLTS untuk menjawab kebutuhan listrik bagi 106 kepala keluarga di Pulau Salura, Kabupaten Sumba Timur.Pulau Salura merupakan pulau terpencil yang berada di selatan Pulau Sumba dengan jarak tempuh sekitar delapan jam menggunakan perahu motor dari ibu kota kabupaten.Agustinus mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung optimalisasi energi hijau di NTT menuju terwujudnya target pemerintah akan bauran EBT di Tanah Air sebesar 23 persen pada 2025.Di sisi lain, pengembangan EBT juga menjadi langkah strategis untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen di NTT dari posisi saat ini sekitar 88 persen.PemanfaatanProyek PLTS yang sudah dibangun di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal) di NTT merupakan jawaban atas kerinduan masyarakat menikmati penerangan listrik. Salah satunya yang dialami masyarakat di Desa Kakabanda, Kabupaten Sumba Timur.Sebelum kehadiran PLTS, masyarakat setempat Desa Kakabanda mengandalkan lampu pelita sebagai sumber penerangan.Pemanfaatan lampu pelita memang tidak efektif karena selain tidak menghasilkan terang yang tidak optimal serta menghasilkan asap dari pembakaran tali sumbu.\"Kini masyarakat kami lagi bergumul dengan lampu pelita tetapi sudah ada lampu dari PLTS,\" kata Kepala Desa Kakabanda Umbu Ndamung Kilimandu.Ia mengatakan pemanfaatan listrik PLTS adalah sebuah loncatan besar yang diharapkan dapat menggerakkan sektor pembangunan seperti perekonomian, pendidikan, menuju kesejahteraan masyarakat desa.Pemanfaatan potensi energi surya di NTT kini terus berkembang seiring dengan tuntutan global terkait penggunaan energi hijau berkelanjutan yang juga menjadi topik utama KTT G20 2022 di Indonesia.NTT saat ini sedang bergerak ke arah itu dan ketika berbagai potensi kekayaan EBT dapat dikembangkan secara optimal maka niscaya NTT akan menjadi daerah penghasil EBT terbesar di Tanah Air. (mth)
Ganjar Bablas di Wadas
SIAPA yang tak terpesona menyaksikan cara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertutur? Bahasanya santun, kalimatnya runtut, dan intonasinya pas. Setiap orang pasti suka menyimak, bahkan sampai akhir pembicaraan. Ganjar telah menemukan cara berkomunikasi yang baik dan membius. Maka ketika April 2021 warga desa Wadas pun terkagum-kagum pasca bertemu dengan Ganjar Pranowo. Apalagi Ganjar berjanji dalam seminggu atau dua minggu siap dialog kembali dengan warga Wadas. Ketika itu aparat yang dikerahkan ke Wadas hanya sekitar 500-an personil. Warga punya harapan besar terhadap janji Ganjar. Warga yakin Ganjar bisa menyelesaikan masalah. Namun Ganjar baru bisa datang kembali ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, setelah 10 bulan kemudian. Itu pun setelah Wadas porak poranda digeruduk ribuan polisi dan viral mengguncang dunia. Inilah tragedi paling memilukan sepanjang peradaban Indonesia, sebuah desa kecil yang tak dikenal, bahkan oleh orang Purworejo sendiri, dijadikan obyek perebutan ambisi. Orang desa yang sudah nyaman dengan budaya dan pola hidupnya yang bersahaja harus menyingkir oleh beberapa lembar kertas Surat Keputusan Gubernur Nomor 509/41 Tahun 2018 pada tanggal 7 Juni 2018 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Ganjar bukan menyelesaikan masalah tetapi justru bagian dari masalah. Atas nama pembangunan masyarakat pedesaan yang hidup dengan damai, aman, dan tenteram harus minggir untuk masa depan yang tak jelas. Mereka pasrah diinjak sepatu dan disergap senapan kekuasaan. Wadas bakal meranggas. Sejak tragedi Wadas, warga punya penilian sendiri tentang Ganjar. Tak pernah disangka di balik bahasa yang santun, runtut dan halus, ternyata tersimpan pesan menipu. Orang takjub pada artikulasi bahasa Ganjar yang enak didengar dan gerakan bibir yang indah, namun mereka lupa menyimak makna yang tersirat di dalamnya. Ada kekejaman dibalik kehalusan. Hari ini, masyarakat mafhum siapa Ganjar. Kalimatnya bersayap dan penuh pesan tersembunyi. Lihat saja, dalam menghadapi kemarahan warga desa Wadas yang kampungnya dikepung ribuan polisi, Ganjar selalu menyebut pentingnya Bendungan Bener bagi kelangsungan pertanian. Menolak proyek pembangunan yang merupakan Proyek Strategis Nasional sama saja menolak program pemerintah. Narasi Ganjar selalu membenturkan warga Wadas dengan Proyek Pembangunan Bendungan Bener. Ia ingin menciptakan kesan bahwa warga Wadas menolak Bendungan Bener. Dalam konferensi pers yang digelar di Polres Purworejo, pasca penyerbuan polisi, Ganjar lagi-lagi menyebut bahwa Bendungan Bener adalah Program Strategis Nasional. Penggiringan opini didukung oleh sebuah media dengan menuliskan judul “Ganjar Hormati Warga Yang Tolak Pembangunan Bendungan Wadas”. Padahal yang ditolak warga Wadas adalah penambangan batu andesit di desanya. Warga Wadas sebagaimana pernyataan Kepala Desa Fahri Setyanto setuju dengan adanya Bendungan Bener. Warga Wadas tahu aktivitas penambangan tidak ada hubungannya dengan Bendungan Bener, sebagaimana yang diungkap oleh anggota DPRRI Desmon J. Mahesa yang menyatakan bahwa diduga telah terjadi penyelundupan hukum yang memberi kesan bahwa proyek penambangan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener. Akan tetapi oleh Ganjar selalu dikait-kaitkan. Ganjar terus saja memframing bahwa penolakan penambangan andesit sama saja penolakan bendungan. Narasi Ganjar selalu mengarah pada kesan warga Wadas menolak Bendungan Bener. Tidak. Warga Wadas setuju pembangunan Bendungan Bener. Warga Wadas menolak desanya dikeruk untuk bendungan yang jaraknya 10 km itu. Sumpah serapah terhadap Ganjar di berbagai tempat dan desa Wadas tak terhitung jumlahnya. “Ganjar Ojo Lamis Stop Tambang, Kami Tetap Menolak Perpanjangan SK IPL, Tolak Pertambangan di Bumi Wadas, Cabut IPL Quary Wadas, Kami Bukan Anarko, Petani Adalah Penolong Negeri, Wadas Melawan, Orang Yang Tidak Pernah Mencangkul Tanah Justru Paling Rakus Menjarah Tanah dan Merampas Hak Orang Lain”. Warga meluapkan kekesalan dan kekecewaan terhadap Ganjar karena menertibkan SK Gubernur perihal penambangan di desa Wadas. Warga heran mengapa hak warga desa untuk hidup nyaman tanpa aktivitas tambang diabaikan. Warga menolak karena mereka sudah lama hidup nyaman, kebutuhan hidup sudah terpenuhi dengan memanfaatkan alam secara turun temurun. Mereka khawatir 7 mata air yang menghidupi 1.400-an warga Wadas bakal lenyap jika desanya ditambang. Mereka juga bakal kehilangan sumber kehidupan dari hewan dan tumbuhan serta alam. Kerusakan lingkungan sudah pasti bakal terjadi. Ini yang ditolak warga. Ganjar memang pintar bersilat lidah. Bibirnya yang tipis, mampu membius perhatian orang. Lugas dan apa adanya. Ia pun tak sungkan mengaku di ruang publik bahwa ia menggemari film porno. Ia juga tak malu pakai kaos dengan sablonan \"Uaasu Kabeh\" (Anjing Semua). Dulu saat nyagub Ganjar gemar blusukan. Di Karanganyar Ganjar mengaku sebagai orang Karanganyar, di Purworejo Ganjar mengaku sebagai orang Purworejo, di Banyumas demikian juga, ia mengaku sebagai orang ngapak. Ganjar pintar mengambil hati orang, tapi Ganjar lupa banyak orang yang menyimak ucapan dan tindakannya. Tak sejalan. Sebelum ini Ganjar juga pandai bersandiwara. Di persidangan kasus korupsi EKTP, Ganjar tampil dengan \"tegas dan ksatria\". Dengan penuh percaya diri dan mayakinkan di ruang sidang, Ganjar bersaksi bahwa ia menolak sogokan duit USD 250 ribu. Pemuja Ganjar sontak guling-guling dan mewek penuh haru, ada seorang pejabat yang begitu teguh imannya, tak tergoda sedikit pun ajakan berkolusi, bahkan dengan imbalan USD 250 ribu. Inilah sosok pemimpin masa depan, jujur, tegas, dan antikorupsi. Naman sial, di persidangan berikutnya, pengadilan menghadirkan saksi lain bernama Andi Narogong yang menyatakan Ganjar menerima duit EKTP. Bahkan Setya Novanto sendiri yang kini masih mendekam di LP Sukamiskin bersaksi bahwa Ganjar menerima USD 500 ribu. Dalam kesaksiannya, Andi menyatakan bahwa Ganjar menolak pemberian uang sebesar USD 250 ribu. Penolakannya bukan karena takut korupsi tetapi karena kurang banyak. Ganjar ingin nominalnya sama dengan ketua DPR RI Serta Novanto yang menerima USD 500 ribu. Setelah jumlahnya disamakan dengan sang Ketua, Ganjar pun ho oh saja. Ganjar pandai bermain peran. Ganjar pintar mengolah kata-kata. Tapi Ganjar tak bisa coba-coba membenturkan rakyat Wadas dengan Proyek Strategis Nasional. Ganjar tak bakal bisa berdusta lagi. Ganjar Insya Allah bablas di Wadas. (*)
.jpeg)
Hamdani Laturua Seperti Anak TK, Nasdem Maluku Dapat Komut PT Dok Mayame
Oleh Rimbo Bugis Ambon FNN – Prilaku Politik Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Maluku Hamdani Laturua belakangan ini terlihat seperti Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak. Sama sekali tidak memperlihatkan kematangan sebagai politisi senior untuk ukuran Maluku. Padahal Hamdani ini sudah lebih dari sepuluh tahun menjabat sebagai Ketua DPD Nasdem Maluku. Untuk kurun waktu yang begitu lama, harusnya Hamdani Laturua tampil sebagai politisi yang matang. Tampil dengan narasi dan literasi segar, bagaimana membangun Maluku yang kaya dengan sumberdaya alam ini, supaya tidak masuk katagori provinsi termiskin nomor empat di Indonesia. Tidak lagi bersikap kekanak-kanakan seperti anak TK. Kebiasaan yang menonjol dari prilaku anak TK adalah kalau menginginkan sesuatu kepada kedua orang tuanya, maka itu harus bisa dipenuhi. Kalau keinginan tersebut tidak dipenuhi, maka biasanya anak TKI bersikap ngambek. Misalnya, tidak mau makan, tidak mau pergi sekolah, tidak mau pergi mengaji, atau tidak mau ikut sekolah minggu. Kamis kemarin (09/02/2022), beredar beberapa media Online di Maluku pernyataan Ketua DPW Nasdem Maluku Hamdani Laturua bahwa “Nasdem menang dalam di berbagai Pilkada di Maluku. Kami menang di pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota, tetapi rasa kalah. Kami menang, tetapi kami marasa kalah. Itu kenyataan yang terjadi hari kepada Partai Nasdem di Maluku. Ya sudah, semua itu kami evaluasi untuk sikap kami ke depan”. Pernyataan tersebut disampaikan Hamdani Laturua ketika meresmikan kantor DPD Partai Nasdem Maluku Tenggara. Sikap Ketua DPD Nasdem Maluku itu terkesan seperti anak TK yang sedang ngambek kepada orang tuanya. Sikap tersebut bisa saja menimbulkan dugaan dan tasiran di masyarakat Maluku kalau Partai Nasdem mungkin saja menginginkan sesuatu dari Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung Partai Nasdem. Namun keinginan Partai Nasdem itu tidak mendapat respon poasitif dari Gubernur para Bupati dan Walikota. Tidak bersikap seperti anak TK kala saja Hamdani dan Nasdem Maluku ingat-ingat lagi kepada keputusan politik yang dibuat sendiri menjelas Pilkada 2019 lalu, yaitu “Politik Tanpa Mahar”. Artinya, Nasdem tidak menginginkan imbalan apa-apa, kecuali calon yang diusung menang di pilkada untuk memastikan tata kelola pemerintahan di Maluku umumnya dapat berjalan dengan baik dan benar. Pemerintahan yang bermanfaat untuk masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang mengutamakan peningkatan pelayanan kepada rakyat maluku, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, makan, perumahan dan pemukiman yang layak. Kerana seperti itu tujuan kita berebangsa dan bernegara. Bitulah perintah dari konstitusi UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia. Dengan mengusung tagline “Politik Tanpa Mahar”, maka Partai Nasdem telah berhasil mengais keuntungan di masyarakat berlipat-lipat. Sebab hanya Partai Nasdem sebagai satu-satu partai politik yang mengusung tagline “Politik Tanpa Mahar”. Kalau sudah menyatakan tanpa mahar, maka tidak embel-embal “menang pilkada, tetapi merasa kalah”. Karena sikap itu mainannya anak-anak yang masih duduk di bangku TK. Sebagai partai politik yang merasa diri paling restorasi di Indonesia (restorasi lainnya di dunia hanya ada pada restorasi meji di Jepang, eranya Kaisar Meji), harusnya Partai Nasdem bertugas di garda terdepan mengawal pemerintahan di Maluku bekerja sesuai mekanisme yang berlaku. Semangat pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clin and goverment). Restorasi itu ada untuk memastikan kalau pemerintahan yang hanya berpihak kepada kepentingan rakyat. Bukan pemerintahan yang berpihak kepada partai politik. Lain halnya kalau Ketua DPD Nasdem Maluku Hamdani Laturua tidak atau belum membaca atau belum memahami itu menifesto dan buku putih restorasi Nasdem, sejak masih menjadi Ormas Nasdem sampai dengan Partai Nasdem. Kalau Hamdani sudah membaca manifesto dan buku putih Nasdem, maka tidak perlu bersikap ngambek seperti anak TK. Sebaliknya, Nasdem Maluku harusnya tampil berdiri paling depan dengan membabawa narasi dan literasi segar bagaimana caranya mengaluarkan maluku dari peringkat empat termiskin di Indonesia? Karena kemiskinan yang terjadi Maluku itu, bukan disebabkan kemiskinan kultural, tetapi kemiskinan struktural. Kemiskinan yang terstruktur akibat dari kebijakan pemerintah pusat yang tidak berpihak kepada Maluku untuk maju dan berkembang. Apa saja gagasan yang ditawarkan Nasdem Maluku untuk mempercepat dan merealisasikan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) di Maluku? Apa dan bagaimana kalau Blok Gas Abadi Basela beroperasi manfaat ekonominya dapat dinikmati sebesarnya-besarnya di Maluku? Misalnya, dari total biaya pengerjaan fisik Blok Masela senilai Rp U$ 20 miliar dollar, setara dengan Rp 290 triliun itu, bagaimana agar dua pertiga atau separuh dari nilai uang tersebut berputar di Maluku, sehingga meningkatkan ekonomi rakyat Maluku? Sebagai catatan bahwa sudah ada kader Partai Nasdem Aziz Latar yang diangkat Gubernur Maluku menjadi Komisaris itu perusahaan patungan antara PT Dok Perkakapalan Waiyame dengan perusahaan perkapalan di Surabaya. Posisi Aziz Latar di perusahaan petungan tersebut sebagai Komisaris Utama. Tidak semua partai politik yang mengusung Pak Murad Ismail di Pilkada Gubernur 2019 lalu dikasih jabatan seperti Partai Nasdem. Kalau Ketua Nasdem Maluku tidak bersyukur dapat Komut PT Dok Maiyame, sehingga ngambek seperti anak TK, maka dikhawartirkan bisa menyulitkan posisi Nasdem di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 nanti. Perlu diingat, kalau Ketua Hamdani Laturua itu sudah tiga kali calon sebagai anggota DPRD Provinsi. Namun masih gagal untuk lolos ke karang panjang. Dua kali calon dari Nasdem, dan satu kali dari Partai Bulan Bintang (PBB). Kalau masih tetap juga ngambek seperti anak TK, maka bisa-bisa nanti tidak bakal lolos lagi ke karang panjang. Sangat disayangkan, apalagi kalau sampai berdampak juga kepada kader-kader Nasdem yang lain di DPRD Kabupaten dan Kota. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi agar tidak lagi self and the ton. Penulis adalah Ketua DPP Ikatan Pemuda Muhammadiyah.
BULD DPD RI dan Pemkab Manggarai Barat Bahas Produk Legislasi Daerah
Labuan Bajo, FNN - Badan Urusan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BULD DPD RI) dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membahas produk legislasi daerah yang aspiratif dalam Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.\"Hasil dari Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah ini akan diolah dan dianalisis oleh BULD dengan target bisa membawa solusi bagi pembentukan produk legislasi daerah yang aspiratif dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada,\" kata anggota DPD RI asal Provinsi NTT Abraham Liyanto di Labuan Bajo, Kamis.DPD merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan peraturan daerah (Perda). Untuk melaksanakan hal tersebut,DPD membentuk alat kelengkapan, yakni BULD DPD. Nantinya BULD dapat memberikan pendapat dan pertimbangan atas permintaan daerah tentang berbagai kebijakan dan masalah hukum khususnya terkait ranperda dan perda. Menurut Abraham, Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah itu tentunya dilakukan untuk menghimpun masukan dan aspirasi daerah atas berbagai permasalahan yang dihadapi daerah, terutama yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan daerah dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan urusan-urusan konkuren di daerah, administrasi pertanahan, pengelolaan wilayah kepulauan, pengelolaan pariwisata, dan penyusunan RDTR.Keberadaan DPD dalam konteks pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda, ungkap dia, akan memberikan hasil berupa rekomendasi holistik yang berkaitan dengan harmonisasi legislasi pusat-daerah bukan rekomendasi perda per perda.Sementara itu Wakil Ketua BULD Amang Syafrudin menjelaskan bahwa tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap Ranperda dan Perda ialah upaya DPD dalam rangka melakukan harmonisasi legislasi pusat dan daerah; bukan hanya menganalisis secara parsial, melainkan mendalami secara komprehensif dengan lebih lanjut mencermati kedudukan Ranperda atau Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan.DPD sesuai kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah ingin memfasilitasi dan mempercepat proses pembentukan perda di daerah. Menurutnya, DPD justru mengadvokasi daerah untuk menjembatani persoalan pembentukan produk legislasi daerah, sehingga daerah segera mempunyai payung hukum bagi penyelenggaraan tata pemerintahan di daerah. Dalam menjalankan peran dan kewenangannya itu, DPD berharap menjadi kekuatan baru bagi daerah guna menghasilkan produk legislasi daerah yang aspiratif dan responsif. DPD mengupayakan untuk mampu menjamin kesinambungan alur kebijakan dari pusat ke daerah, termasuk dalam proses pembentukan produk hukum daerah.Amang berharap rekomendasi yang disampaikan oleh DPD mampu memberi perspektif baru terkait hubungan pusat-daerah yang mempertimbangkan aspek keberlakuan, dampak, dan kesesuaiannya.Pada kesempatan itu, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi berharap Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah dapat memberikan banyak masukan bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang ada.Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pun terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan agar terciptanya tata pemerintahan yang baik di daerah pariwisata super prioritas tersebut.\"Kami yakin permasalahan yang tadi didiskusikan akan terselesaikan dalam waktu cepat,\" tegasnya. (mth)
DPRD Penajam Paser Utara Berharap Pemerintah Pusat Perhatikan Penyangga IKN
Penajam, FNN - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Jon Kenedi mengharapkan pemerintah pusat memperhatikan pembangunan daerah penyangga ibu kota negara (IKN) seiring rencana bakal dipindahkan di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.\"Kami minta pemerintah pusat memberikan anggaran untuk menunjang pembangunan daerah penyangga ibu kota negara,\" ujar Jon Kenedi di Penajam, Kamis.\"Khususnya bagi Kabupaten Penajam Paser Utara maupun daerah penyangga lainnya di Kalimantan Timur,\" tambah politisi Partai Demokrat tersebut.Kabupaten Penajam Paser Utara mengharapkan pemerintah pusat memberikan anggaran lebih agar ada keseimbangan antara pembangunan ibu kota negara dengan pembangunan daerah penyangga.Legislatif bersama eksekutif telah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menurut dia, menyangkut pemindahan ibu kota negara.Dalam pertemuan tersebut disampaikan beberapa aspirasi mengenai hak masyarakat adat dan anggaran untuk penunjang pembangunan daerah penyangga ibu kota negara.\"Dijelaskan pemerintah pusat tidak hanya membangun ibu kota negara, tapi juga membangun daerah penyangga dan pemerintah daerah diminta siapkan perencanaan pembangunan agar anggaran diakomodir pemerintah pusat,\" ucapnya.DPRD bersama pemerintah kabupaten juga akan mengawal penyusunan PP (peraturan pemerintah) dan Perpres (peraturan presiden) sebagai payung hukum turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN.\"Kami akan kawal penerbitan PP dan Perpres agar hak-hak masyarakat daerah terakomodir, dan daerah penyangga IKN dapat porsi anggaran yang lebih,\" tegas Jon Kenedi.Setelah UU IKN disahkan DPR RI pada 18 Januari 2021, pemerintah pusat sedang menggodok sejumlah peraturan turunan dari undang-undang tersebut berupa PP dan Pepres.Salah satunya Pepres Otorita ibu kota negara Nusantara atau pemerintahan daerah khusus ibu kota negara dan Perpres tata ruang kawasan strategis nasional ibu kota negara Nusantara. (mth)
Wali Kota Bandarlampung Jamin Sistem Pembelajaran Tidak Menghambat
Bandarlampung, FNN - Wali Kota Bandarlampung, Eva Dwiana menjamin perubahan sistem pembelajaran selama pandemi COVID-19 tidak akan menghambat atau merugikan dan siswa dipastikan tetap lulus atau naik kelas. \"Karena bentar lagi ada ujian sekolah, siswa-siswi kami jamin naik kelas semua dan lulus,\" kata Eva Dwiana, di Bandarlampung, Kamis.Menurut dia, kebijakan tersebut diambil mengingat Pembelajaran tatap muka (PTM) yang rencananya dibuka pekan depan kembali ditunda karena kasus COVID-19 di Bandarlampung sedang meningkat.\"Saya juga berharap kepada wali murid dapat bekerja sama dengan baik atas kebijakan yang diambil ini karena lebih baik sehat semuanya, saya juga minta agar prokes diperketat,\" kata dia.Eva meminta kepada sekolah-sekolah termasuk swasta untuk mengikuti kebijakan pemerintah kota (pemkot) untuk sementara waktu agar pelaksanaan PTM tetap melalui dalam jaringan (daring).\"Sekolah swasta tolong ikuti pemda sementara ini, kalau dalam dua pekan kondisinya membaik kita akan buka PTM secepatnya,\" kata dia.Terkait vaksinasi kepada pelajar, Wali Kota mengatakan bahwa siswa-siswi di Bandarlampung sudah hampir seluruhnya tervaksinasi.\"Pelajar sudah hampir semua kita vaksinasi, meski begitu kami meminta maaf karena harus menunda PTM di Bandarlampung,\" kata dia.Berdasarkan data yang unggah dari laman vaksin.kemkes.go.id capaian vaksinasi kepada anak di Kota Bandarlampung mencapai 77.874 orang dari target Provinsi Lampung ynag berjumlah 565.672. (mth)
Pemkot Yogyakarta Minta Otoped di Malioboro Libur Selama Relokasi PKL
Yogyakarta, FNN - Pemerintah Kota Yogyakarta meminta pengelola usaha otoped atau skuter listrik di kawasan Malioboro untuk meliburkan aktivitas selama sekitar satu pekan atau selama proses relokasi pedagang kaki lima ke lokasi baru berlangsung.\"Selama sekitar sepekan, kami minta usaha tersebut libur dulu,\" kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Kamis.Selama diliburkan, pemerintah daerah akan melakukan pembenahan termasuk menyusun aturan terkait operasional dan jalur yang bisa dilalui kendaraan tersebut.Pengaturan operasional termasuk jalur tersebut, lanjut Heroe, ditujukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang menyewa otoped listrik dan juga keamanan pengguna jalan lain termasuk wisatawan yang berjalan di sepanjang pedestrian Malioboro.Imbauan untuk meliburkan penyewaan atau operasional otoped listrik tersebut juga disebabkan pencabutan sementara aturan jam bebas kendaraan bermotor di kawasan Malioboro yang biasanya diberlakukan pada pukul 18.00-21.00 WIB setiap hari.Pencabutan sementara aturan jam bebas kendaraan bermotor tersebut juga akan diberlakukan selama sekitar satu pekan atau selama proses relokasi PKL ke lokasi penempatan yang baru.Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif menegaskan bahwa kendaraan otoped listrik tidak boleh digunakan di jalan raya.\"Jika ada aturan car free day, maka masih diperbolehkan. Tetapi jika digunakan di jalan raya bercampur dengan kendaraan lain, maka tidak boleh,\" katanya.Meskipun demikian, Agus menyebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau melarang aktivitas usaha penyewaan otoped listrik.\"Yang kami soroti adalah otoped sebagai alat transportasi atau kendaraan. Itu yang menjadi kewenangan kami. Tetapi apakah otoped tersebut bisa digunakan di pedestrian Malioboro atau tidak, saya tidak komentar dulu,\" katanya.Ia pun memastikan akan memberikan peringatan atau menindak jika ada masyarakat atau wisatawan yang menggunakan otoped listrik tersebut melaju di jalan raya.\"Misalnya di Malioboro. Petugas kami dan kepolisian selalu mengingatkan jika masih ada wisatawan yang menggunakan otoped di jalan raya,\" katanya. (mth)
Ratusan Tokoh Minta Provinsi Jawa Barat Diganti Jadi Provinsi Sunda
Subang, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti diberi amanat oleh ratusan tokoh Tatar Sunda supaya memperjuangkan Maklumat Sunda. Amanat itu diberikan oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan, di Subang, Jawa Barat, Rabu, 2 Februari 2022. \"Memperjuangkan aspirasi daerah adalah salah satu tugas utama DPD RI, sebagai wakil daerah. Saya pribadi menyampaikan terima kasih atas amanat yang diberikan,\" ujar LaNyalla, dalam siaran pers DPD yang diterima FNN.co.id, Rabu malam. Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI hadir bersama dua Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni dan Asep Hidayat, Dharma Setiawan (Kepri); Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi; Deputi Administrasi DPD RI; Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD RI; Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Turut hadir mantan anggota DPR RI Jabar, Ceu Popong Otje Djunjunan; Tokoh Papua Kenius Kogoya; Ketua Forum Koordinasi Penataan Daerah Jabar, Rd. Holil Aksan Umarzein; Bah Firman Guru Besar Sinar Banten, Avi Taufik Hidayat (Ketua Kongres Sunda 2022); Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin (Presiden Tani Indonesia), Mayjen (Purn) Iwan Sulandjana (Mantan Pangdam Siliwangi). Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira menjelaskan, Maklumat Sunda merupakan pernyataan sikap dari orang-orang Sunda terhadap hal-hal strategis yang harus direspon oleh negara. \"Kami menilai LaNyalla adalah sosok yang tepat menyampaikan aspirasi kami, karena sangat konsen pada persoalan daerah, konsen menjaga adat, budaya dan kearifan lokal,\" kata Andri Perkasa Kantaprawira. Pupuhu Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana mengatakan, Maklumat Sunda merupakan sebuah permohonan masyarakat Sunda terhadap Presiden Republik Indonesia melalui Ketua DPD RI di mana di dalamnya ada beberapa harapan dan aspirasi. \"Pak LaNyalla dipilih karena selalu konsisten dan all out dalam perjuangan. Kami semua masyarakat Sunda sudah melihat track record yang luar biasa dari Pak LaNyalla. Kami yakin dengan kapasitas dan kapabilitasnya, mampu memperjuangkan keinginan kami,\" ucap Evi. Ada empat isi Maklumat Sunda 2022 yang disampaikan kepada LaNgalla. Pertama, menuntut Kabuyutan Sunda yang terdiri dari tanah, air dan udara serta gunung, pantai, sungai dan lainnya dikelola dengan pendekatan kearifan lokal yang memadukan pengetahuan lokal dan modern. \"Masyarakat adat harus dilibatkan sehingga dapat dipastikan menjamin kehidupan yang sejahtera bagi generasi mendatang,\" kata Andri. Kedua, menuntut agar pelabuhan internasional Patimban menjadi pelabuhan agraria dan industri. Meminta agar program serta proyek dan investasi strategis nasional di Tatar Sunda harus dipastikan diputuskan dengan kebijakan yang berwawasan lingkungan afirmatif dan protektif bagi Rakyat Sunda. \"Sehingga sawah dan lahan-lahan perkebunan tidak habis. Tentu dengan mengedepankan tata ruang yang berpedoman pada kelestarian lingkungan,\" ucapnya. \"Artinya, Subang yang dikenal sebagai gudang pangan, harus tetap dipertahankan. Demi ketahanan pangan nasional,\" ujarnya. Ketiga, Maklumat Sunda adalah menuntut Presiden RI melalui DPD RI supaya mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Keempat, meminta pemerintah daerah di Tatar Sunda agar membuat kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung semua upaya untuk menjaga kearifan lokal dan pembangunan yang berpihak kepada alam dan rakyat Sunda,\" katanya. Dalam kesempatan itu, Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan juga menyampaikan keinginan masyarakat Sunda membangun sebuah konsep otonomi khusus Sunda Raya. \"Otonomi khusus Sunda Raya ini meliputi wilayah Jawa Barat (Sunda), Jakarta (Sunda Kelapa) dan Banten (Selat Sunda). Kalau Aceh, Papua, Jogja bisa, kenapa Sunda tidak bisa otonomi khusus. Makanya kami minta otonomi khusus, sebagai bukti kecintaan untuk Indonesia,\" papar Evi lagi. (MD).
Bupati: Potensi Ekspor Jeruk Nipis Asal Gresik Cukup Besar
Gresik, FNN - Bupati Gresik, Jawa Timur, Fandi Akhmad Yani menyebut potensi ekspor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) jeruk nipis asal Kebonagung, Kecamatan Ujung Pangkah wilayah setempat cukup besar, karena mampu menghasilkan 2 - 3 ton buah setiap bulan.\"Desa Kebon Agung Kecamatan Ujung Pangkah terdapat potensi jeruk nipis sangat luar biasa. Lahan kebun jeruk nipis seluas 450 hektare mampu menghasilkan rata-rata per hektare sebanyak 2 sampai 3 ton buah jeruk nipis per bulan, dan siap dipanen setiap bulan,\" kata Gus Yani, panggilan akrab Fandi Akhmad Yani di Gresik, Rabu.Ia mengatakan, beberapa pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura telah tertarik membeli jeruk asal Gresik, dan terealisasi beberapa ton untuk dikirim perdana ke kedua negara tersebut.\"Dengan kapasitas yang besar ini, perlu adanya strategi pengembangan salah satunya adalah jangkauan pasar yang tidak hanya di lokal, tetapi hingga ke pasar luar negeri dengan pendampingan terus menerus dan berkelanjutan serta selalu aktif berkomunikasi dengan para Atase untuk diberikan kesempatan promosi dan berlanjut sampai mendapatkan buyer di Singapura dan Malaysia,\" kata Gus Yani.Ia mengatakan, dengan mendorong sektor ekspor jeruk nipis asal Gresik diharapkan bisa memacu percepatan pemulihan ekonomi daerah, sekaligus merealisasi dan mewujudkan Program Nawa Karsa Gresik Baru.Selain dari sisi pemasaran, Gus Yani juga akan mendorong pengolahan jeruk nipis menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis lebih tinggi, misalnya menjadi produk minuman cair, ekstrak, serbuk instans atau diolah menjadi produk sabuk, dan kosmetik.\"Pengolahan ini sebagai solusi melimpahnya produk jeruk nipis, sehingga bisa berkontribusi mengurangi pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa khususnya warga masyarakat Gresik,\" katanya.Oleh karena itu, Gus Yani mengajak UMKM Gresik untuk terus semangat menembus pasar luar negeri, dan menjadikan Kebonagung menjadi desa devisa atas produk perkebunan.Kepala Desa Kebonagung, Lubis Farisman mencatat, pada awal pandemi tahun 2020 kondisi pertanian di Kebonagung sangat memprihatinkan, sebab harga jeruk nipis terendah Rp700 rupiah per kilogram.\"Namun, kini dengan dengan dukungan Pemkab Gresik, Desa Kebonagung dapat membentuk Koperasi Super Lime yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan Alhamdulillah saat ini bisa mengirimkan jeruk nipis ke luar negeri,\" katanya. (mth)
BMKG Imbau Nelayan NTT Waspadai Gelombang 2,5 Meter
Kupang, FNN - Stasiun Meteorologi Maritim Tenau-Kupang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau para nelayan di Nusa Tenggara Timur mewaspadai gelombang laut dengan ketinggian hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di beberapa perairan di daerah itu.\"Gelombang laut dengan ketinggian hingga 2,5 meter berpotensi terjadi pada 3-5 Februari 2022 sehingga perlu diwaspadai perahu-perahu nelayan,\" kata Kepala Stasiun Meteorologi Matirim Tenau-Kupang BMKG Syaeful Hadi di Kupang, Rabu.Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan kondisi cuaca di wilayah perairan NTT dan sekitarnya beserta ancamannya terhadap aktivitas para nelayan.Ia menyebutkan potensi gelombang tinggi terjadi di beberapa perairan di antaranya utara Flores, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Alor-Pantar, Selat Ombai, Kupang-Rote, Samudera Hindia selatan Kupang-Rote, dan Selat Wetar.Ia menjelaskan gelombang dengan kategori sedang (1,25-2,5 meter) ini perlu diwaspadai karena berisiko tinggi terhadap perahu-perahu nelayan maupun kapal tongkang.Potensi gelombang maksimum, kata dia, bahkan bisa mencapai dua kali tinggi gelombang tersebut.Syaeful menjelaskan umumnya wilayah perairan NTT berpotensi gelombang sedang. Gelombang kategori tinggi (2,5-4 meter) berpotensi terjadi di Samudera Hindia selatan Sumba-Sabu.Berdasarkan analisis sinoptik menunjukkan bahwa umumnya angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan 2-6 Skala Beaufort. (mth)
POPULER
