DAERAH
Aceh Kembangkan BUMDes Dorong Kemandirian Ekonomi Desa
Banda Aceh, FNN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebutkan pemerintah terus mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.“Pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas BUMDes menjadi salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa,” kata Plt Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Selasa.Aceh memiliki 6.497 desa. Untuk 2022, kata dia, Aceh mendapat alokasi dana desa sebesar Rp4,6 triliun dengan sektor prioritas penggunaan 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak COVID-19, sektor ketahanan pangan 20 persen, dan 8 persen untuk penanggulangan COVID-19.Tersisa 32 persen, lanjut dia, pemerintahan desa dapat menggunakan secara leluasa untuk program lain mulai pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha ekonomi kreatif, termasuk pemberdayaan BUMDes di setiap daerah.“Dari total desa di Aceh, yang sudah memiliki BUMDes sebanyak 6.247 desa, jadi masih ada sekitar 200 lebih desa yang belum memiliki BUMDes,” kata Zulkifli.Zulkifli mengatakan tidak semua BUMDes di Tanah Rencong itu berkembang dan maju. Hanya sebagian BUMDes yang telah memiliki unit usaha sesuai dengan potensi dan sumber daya alam masing-masing desa.Ada desa yang memiliki unit usaha BUMDes seperti isi ulang air minum, Pertashop, pengolahan sampah, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan beberapa sektor lain.“Kalau Pertashop, ini membutuhkan banyak modal, maka kita sarankan BUMDes bersama, tergabung beberapa desa membuat satu BUMDes. Jadi usaha dari BUMDes ini tidak kita batasi, sesuai dengan potensi lokal dan fleksibel, artinya jangan ikut-ikutan,” katanya.Menurut dia, ada sekitar 2.000 BUMDes di Aceh yang masih rintisan. Artinya BUMDes baru terbentuk namun belum memilik unit usaha. Kemudian lebih 3.000 BUMDes tumbuh, yaitu memilik unit usaha tapi baru mampu memenuhi untuk kebutuhan operasional, namun belum berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).“Jadi lebih dari 3.000 BUMDes ini sudah hidup, sudah aktif, tapi cukup untuk operasionalnya saja belum memberi PADes, misalnya seperti usaha sewa teratak dan segala macam,” katanya.Kemudian, lanjut dia, terdapat 456 BUMDes kategori berkembang, yaitu telah memiliki unit usaha, tumbuh dan menghasilkan PADes, tetapi pendapatan yang dihasilkan belum sesuai dengan potensi jauh lebih besar yang ada di desa.“Sedangkan yang kita harapkan ialah BUMDes yang maju. Ini sudah benar-benar bisa berdiri, mandiri, menghasilkan PADes, juga yang dihasilkan sudah sesuai dengan potensi, tapi BUMDes yang ini belum ada di Aceh,” katanya.Oleh karena itu, kata Zulkifli, pemerintah provinsi fokus meningkatkan keterampilan bagi 456 BUMDes berkembang agar bisa maju, sehingga memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa secara mandiri.Sedangkan untuk level BUMDes rintisan dan tumbuh tersebut akan ditangani secara bertahap oleh pemerintah di 23 kabupaten/kota seluruh Aceh.“Tidak mungkin kita di provinsi tangani semua BUMDes secara bersamaan, kita fokus ke yang berkembang, skill up untuk memajukan BUMDes, sehingga kita kerjasama dengan berbagai sumber untuk ini,” katanya. (mth)
Stok Minyak Goreng di Bulog Putussibau Kosong Sejak Akhir 2021
Kapuas Hulu, FNN - Pimpinan Cabang Pembantu Bulog Putussibau Pramudya Wardana mengatakan hingga saat ini ketersediaan minyak goreng di gudang Bulog Putussibau masih kosong.Bahkan kekosongan stok minyak goreng tersebut terjadi sejak akhir Tahun 2021 hingga Februari 2022 saat ini.\"Kami sudah mengusulkan minyak goreng sebanyak lima ton ke Bulog Pontianak, tetapi saya tidak bisa memastikan kapan minyak goreng itu datang,\" kata Pramudya Wardana, kepada ANTARA, di Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Selasa.Disampaikan Pramudya, selain mengusulkan minyak goreng, Bulog Putussibau juga mengusulkan gula sebanyak delapan ton, serta sejumlah komoditi lainnya seperti daging beku.Menurut dia, saat ini di gudang Bulog Putussibau hanya ada beras jenis medium sebanyak sebanyak 305 ton dan beras premium satu ton.\"Terkait kekosongan minyak goreng, kami akan lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama dinas perdagangan,\" ucap Pramudya.Ia berharap minyak goreng, gula dan komoditi lainnya, bisa datang ke Bulog Putussibau sebelum bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kapuas Hulu Kasianus Kintoi mengakui hingga saat ini harga minyak goreng di Kapuas Hulu masih mahal.\"Untuk minyak goreng memang harganya masih tinggi, dikarenakan pedagang masih punya stok lama yang harga belinya juga cukup tinggi, jadi pedagang tidak mau menurunkan harga yang disamaratakan Rp14 ribu/liter seperti yang dianjurkan oleh pemerintah,\" kata Kintoi.Dikatakan Kintoi, Dinas Perdagangan Kapuas Hulu pernah melakukan pengecekan ke beberapa Alfamart yang ada bahwa mereka pernah menjual minyak goreng sawit premium dalam kemasan seharga Rp14 ribu/liter, tetapi persediaan terbatas dan dalam satu hari bisa habis terjual.\"Untuk langkah selanjutnya terkait masalah minyak goreng itu, kami masih menunggu regulasi yang jelas dari pusat,\" kata Kintoi. (mth)
Jambi Kembangkan Potensi Sumber Daya Perikanan Jadi Komoditi Unggulan
Jambi, FNN - Pemerintah Provinsi Jambi mengembangkan potensi sumber daya perikanan untuk menjadi komoditi unggulan karena Jambi memiliki sumber daya perikanan yang cukup besar, baik di sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. \"Sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan peranan dan dukungan yang sangat penting, dengan mengembangkan potensi dan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada dapat menjadi salah satu unggulan daerah,\" kata Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman di Jambi, Senin. Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, baik untuk pengembangan perikanan tangkap di laut dan di perairan umum. Jambi memiliki wilayah sungai dengan panjang 1.740 kilometer untuk pengembangan budidaya ikan keramba. Dan potensi lahan tambak di Jambi mencapai 18.000 hektar dan potensi lahan marginal 100.700 hektar. Kemudian luas laut di Jambi mencapai 3.879,67 hektar dan luas perairan umum 115.000 hektare. Serta potensi kawasan pesisir Provinsi Jambi sekitar 261,80 kilometer. Kawasan tersebut selain dapat dikembangkan untuk budidaya ikan, namun juga dapat di kembangkan menjadi kawasan wisata bahari. Sudirman menjelaskan, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi penggerak ekonomi kerakyatan karena dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Seperti nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut dan perairan umum dengan jumlah mencapai ribuan orang.Kemudian pelaku budidaya ikan dan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan maupun pelaku usaha yang bergerak pada bidang usaha ikan hias. \"Harmonisasi, sinergi program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi harus di jaga dengan tujuan agar hasil perikanan terus meningkat dan masyarakat lebih sejahtera,\" kata Sudirman. Untuk mengoptimalkan potensi perikanan dan kelautan di Provinsi Jambi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melaksanakan rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota. Rapat koordinasi tersebut juga bertujuan untuk menyelaraskan program pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jambi. Rapat koordinasi kerja dilaksanakan agar setiap pelaksanaan program dan kegiatan dapat terkoordinasi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan kegiatan yang dilaksanakan lebih efektif dan efisien,\" kata Kepala Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tema Wisman. (mth)
BMKG: Waspadai Cuaca Ekstrem Akibat Gelombang Rossby di NTT
Kupang, FNN - Stasiun Meteorologi El Tari Kupang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau warga agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat adanya gelombang equatorial Rossby dan sirkulasi siklonik.\"Gelombang Rossby dan sirkulasi siklonik yang ada di Laut Arafuru menyebabkan terbentuknya daerah pertemuan dan belokan angin di wilayah NTT,\" kata Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang Agung Sudiono Abadi di Kupang, Senin, berkaitan dengan peringatan dini cuaca di wilayah NTT selama 21-23 Februari 2022.Ia menjelaskan kondisi cuaca yang terjadi dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan (konvektif) yang menyebabkan hujan lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah NTT.Pihaknya mengimbau warga agar mewaspadai potensi cuaca tersebut karena dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, maupun pohon tumbang serta sambaran petir.Masyarakat, kata dia harus tetap waspada terhadap ancaman bencana terlebih yang bermukim di daerah yang curam, perbukitan, ataupun sekitar daerah aliran sungai.\"Selalu siaga untuk mengamankan diri dan barang-barang penting ketika di daerah setempat terjadi hujan dalam waktu yang lama dengan intensitas sedang hingga lebat,\" katanya.Pihaknya mempersilakan masyarakat di NTT terus memantau perkembangan informasi cuaca dengan mengakses layanan informasi selama 24 jam melalui kanal komunikasi yang disiapkan yaitu nomor kontak (0380)881613 atau whatsapp 081139404264.Selain itu juga bisa melalui website: meteoeltari.com; email: met_kupang@yahoo.com, maupun aplikasi mobile INFO BMKG, demikian Agung Sudiono Abadi. (mth)
Aktivitas Pelayaran di Ternate Tetap Dibuka Meski Cuaca Buruk
Ternate, FNN - Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) menyatakan aktivitas pelayaran dari dan berbagai daerah antar-pulau di Malut tetap dibuka, meski dalam dua hari terakhir terjadi cuaca buruk disertai angin kencang.\"Kami belum bisa melakukan penundaan setiap keberangkatan kapal maupun speedboat,\" kata Plh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli (KBPP) KSOP Kelas II Ternate, Ibrahim Kaufa di Ternate, Senin.Namun, ia memastikan KSOP akan terus memantau kondisi cuaca hingga Selasa (22/2), jika masih terjadi cuaca ekstrim dan ada peringatan dari BMKG Sultan Babullah Ternate, maka dilakukan penundaan keberangkatan kapal.Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah Ternate telah mengeluarkan surat peringatan dini gelombang tinggi pada Minggu (20/2).Surat dengan Nomor ME.401/PD/01/II/KTTE/2022 tersebut berlaku dari tanggal 20 hingga 22 Februari 2022 dan dalam surat tersebut tinggi gelombang dari 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara, diantaranya Morotai, Halmahera Bagian Timur, Halmahera Barat Bagian Utara, Ternate Batang Dua, Bacan, Obi dan Kepulauan Sula.Menurut dia, jika sudah adanya peringatan dari stasiun BMKG Sultan Babullah Ternate, maka itu sudah ada larangan berlayar baik kapal penumpang maupun kapal berukuran kecil maupun sedang serta speedboat.Sementara itu, Prakirawan Cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Baabullah Ternate, Satria Kridha Nugraha menyatakan, untuk cuaca Senin (21/2) hari ini, wilayah Malut umumnya berawan dengan potensi hujan sedang-lebat di wilayah Taliabu, Mangole, Sula, Obi, Morotai, Tobelo, Galela, Wasile, Gane Barat dan sekitarnya.Sedangkan, untuk Siang/Sore hari umumnya umumnya diprediksi berawan dengan potensi hujan ringan - sedang di wilayah Ibu, Jailolo, Patani, Gebe, Maba, Wasile, Morotai, Galela, Tobelo, Mangole, Sula, Taliabu, Sofifi dan sekitarnya dengan kecepatan angin dari arah barat – utara 05 – 50 km/jam.\"Kami telah keluarkan peringatan dini potensi hujan lebat di wilayah Mangole, Sula, Taliabu pada pagi hari serta potensi angin kencang sekitar 50 km/jam di seluruh wilayah Malut yang berdampak pada pohon tumbang,\" katanya.Kendati demikian, pihaknya mengimbau untuk waspada Berpotensi terjadi gelombang tinggi signifikan mencapai 2.5 meter di wilayah perairan Samudera Pasifik Utara Halmahera, Perairan Morotai, Perairan Ternate Batang Dua, Perairan Bacan-Obi-Bobong, Laut Halmahera, Perairan Loloda. (mth)
DPRA Soroti Mahalnya Harga Jual Pupuk Non Subsidi di Nagan Raya Aceh
Meulaboh, FNN - Anggota DPRA Teuku Raja Keumangan menyoroti mahalnya harga jual pupuk non subsidi yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sehingga menyebabkan kalangan petani di daerah tersebut mengeluh.\"Hasil pemantauan kami di lapangan, kenaikan pupuk non subsidi di Nagan Raya sudah mencapai di atas 100 persen,” kata Teuku Raja Keumangan kepada ANTARA di Meulaboh, Ahad.Ia menjelaskan, selama ini harga pupuk non subsidi seperti KCL dijual seharga Rp290 ribu per sak, pupuk urea sebesar Rp290 ribu per sak, serta NPK dijual Rp250 ribu per sak isi 50 kilogram.Namun saat ini, pupuk non subsidi tersebut merangkak naik diantaranya seperti pupul KCL dijual seharga Rp600 ribu per sak, pupuk urea non subsidi dijual seharga Rp550 ribu hingga Rp800 ribu per sak, serta NPK dijual seharga Rp275 ribu hingga Rp300 ribuan per sak.Akibat tingginya harga jual pupuk non subsidi di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, menyebabkan petani mengeluh karena tidak mampu membeli unsur hara untuk kebutuhan tanaman.Kami meminta kepada pihak terkait dan kepolisian agar segera mengatasi persoalan tingginya harga jual pupuk non subsidi di Nagan Raya, sehingga petani tidak semakin terjepit, kata Teuku Raja Keumangan mengharapkan. (mth)
Menjaga Asa Pelabuhan Tanjung Carat
Palembang, FNN - Daya dukung pelabuhan sungai, Pelabuhan Boom Baru di Palembang dianggap sudah tak mampu untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Sumatera Selatan, terutama untuk kegiatan ekspor.Kehadiran pelabuhan laut dalam dinilai mendesak bagi daerah penghasil komoditas ekspor batu bara, minyak sawit, dan karet itu.Namun untuk mewujudkannya bukan perkara mudah walau cita-cita ini sudah didengungkan sejak era tahun 90-an. Bermula dengan menempatkan lokasinya di Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin.Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan dirinya tetap bersemangat untuk mewujudkan pelabuhan laut tersebut, karena ini menjadi jalan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.Hadirnya pelabuhan laut ini dianggap menjadi pemecah persoalan yang selama ini dihadapi Sumsel, yakni selalu berkutat pada pertumbuhan ekonomi di angka 5,0 persen walau memiliki kandungan Sumber Daya Alam berlimpah.“Kami sangat serius untuk merealisasikannya walau banyak rintangan. Kami terus mempelajari kegagalan-kegagalan terdahulu, agar tidak terulang lagi,” kata Herman Deru di Palembang, Jumat (18/2).Dukungan untuk memiliki pelabuhan laut dalam ini sebenarnya sudah disampaikan Presiden Joko Widodo yang memberikan target agar proyek tersebut bisa melakukan groud breaking pada akhir tahun 2021.Namun, lantaran belum menuntaskan persoalan legalitas lahan membuat rencana tersebut terpaksa ditunda.Walau demikian, Sumsel sedikit tersenyum lebar lantaran proyek tersebut sudah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah pusat.Sejauh ini, Pemprov Sumsel sudah menuntaskan beragam persoalan prinsip untuk pembangunan pelabuhan laut internasional itu, seperti ketersediaan lahan, akses jalan, kedalaman laut hingga lokasi dermaga.Ke depan, yang menjadi perhatian dari pemerintah yakni mengenai ketersediaan dana pembangunannya.“Bisa konsorsium dari dalam negeri dan investor dari luar negeri. Ini akan dikaji,” kata gubernur.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada awal tahun 2022 saat berkunjung ke Palembang mengatakan pemerintah pusat sudah memberikan arahan terkait pendanaan proyek pelabuhan internasional tersebut.Pembangunan pelabuhan itu akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang melibatkan investor swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.Pemerintah pusat terus mendorong agar pelabuhan samudera ini terwujud yang nantinya diharapkan menjadi gerbang ekspor Sumsel.Sejauh ini Investor asal China Shanxi International Economic & Technical Cooperative Co Ltd tertarik untuk menanamkan modal pada pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel).General Manager of Shanxi InternationalEconomic & Technical Co Ltd Indonesia Jason Hang setelah mengunjungi kawasan Tanjung Carat, mengatakan pelabuhan ini memiliki lokasi yang sangat strategis sehingga perusahaan menilai layak masuk dalam rencana ekspansi bisnis.Jason mengaku ketertarikan perusahaannya untuk berinvestasi di Pelabuhan Tanjung Carat juga didorong adanya sumber daya alam (SDA) yang berlimpah di Sumsel, di antaranya getah karet, kelapa sawit, batu bara, minyak bumi dan gas.Lokasi pelabuhan laut dalam sebelumnya bukan diproyeksi di Tanjung Carat tapi di Tanjung Api-Api, yang areanya relatif berdampingan.Pemindahan ini terkait dengan studi kedalaman laut, yang membuat kesimpulan bahwa Tanjung Carat itu lebih representatif bagi kapal-kapal berukuran besar.Karena adanya perubahan, maka KEK TAA dipindahkan ke KEK Tanjung Carat agar berdampingan dengan Pelabuhan Laut Tanjung Carat.Terkait ini Presiden Jokowi sudah mencabut status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api.Pendangkalan SungaiKepala Samudera Indonesia Cabang Palembang Iwan Simangunsong mengatakan permintaan ekspor terhadap komoditas asal Sumsel terutama chrome rubber (karet) terbilang tinggi. Bahkan pihaknya kini menjajaki kerja sama untuk pengiriman ekspor arang dan batok kelapa.Hingga kini, walau di tengah pandemi, perusahaan melayani pengiriman chrome rubber (karet) ke Singapura menggunakan satu unit kapal berkapasitas 6.000 ton atau rata-rata membawa 250 TEUs.Samudera Indonesia Cabang Palembang sejauh ini menggunakan satu unit kapal kontainer untuk mendukung kegiatan ekspor karet di Sumsel. Bahan setengah jadi berupa karet dalam bentuk lembaran itu dikirimkan ke Singapura untuk kemudian dikirim ke Amerika Serikat hingga ke sejumlah negara di Eropa oleh perusahaan lain.Dalam satu bulan, perusahaan tersebut melakukan kegiatan ekspedisi ke Singapura sebanyak lima kali, dan proses bongkar muat dilakukan di Pelabuhan Boom Baru Palembang.Indonesian National Shipowners\' Association (INSA) atau Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia Provinsi Sumatera Selatan berharap Pelabuhan Tanjung Carat itu segera terealisasi.“Tak henti-henti kami berharap agar Sumsel ini segera memiliki pelabuhan laut,” kata Sekretaris INSA Sumsel Suandi.Hingga kini pelaku pelayaran masih dihadapkan persoalan pendangkalan sungai di beberapa titik.Sejak 2015 hingga kini pemerintah tak pernah melakukan kegiatan pengerukan sungai karena tidak ada mata anggarannya di APBN.INSA juga sempat menyuarakan ini saat pertemuan dengan anggota DPRD Sumsel beberapa waktu dulu. “Bisa dikatakan tak ada tindak lanjut hingga kini,” kata dia.Lantaran kondisi tersebut, mau tak mau pelaku bisnis pelayaran tetap mengoptimalkan Pelabuhan Boom Baru Palembang.Di saat musim hujan ini relatif tidak ada masalah karena muka air sungai terbilang tinggi, jadi bisa dilalui kapal. Yang jadi masalah nanti saat musim kemarau, kata dia.Dengan begitu, daya saing Sumsel sebagai daerah penghasil komoditas karet, baru bara, minyak sawit, kopi, bungkil, kelapa dan lainnya akan meningkat karena kapal yang bisa sandar merupakan jenis kapal berukuran besar.General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang Imam Rahmiyadi mengatakan hingga kini Pelabuhan Boom Baru yang merupakan pelabuhan sungai masih dihadapkan persoalan pendangkalan alur pelayaran.“Alur sungai hingga masih jadi persoalan di Boom Baru, ini terkait draft (sarat air kapal),” kata Imam.Sejauh ini pihaknya telah berdiskusi dengan beberapa regulator terkait adanya pendangkalan alur Sungai Musi di beberapa titik.Walau alur Sungai Musi hingga kini masih bisa dilalui kapal peti kemas atau kapal non peti kemas dengan syarat dilalui pada jam tertentu (saat air pasang), tapi keberadaan pelabuhan laut sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi Sumsel.Direksi Pelindo sangat mendukung program pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membangun Pelabuhan Tanjung Carat, yang sejauh ini sudah masuk Proyek Strategis Nasional.Infrastruktur ini sangat penting mengingat Sumsel memiliki Sumber Daya Alam berlimpah yang menjadi komoditas ekspor, seperti karet, minyak sawit, bungkil, kelapa, pupuk, kopi dan lainnya.Berkurangnya daya dukung alur Sungai Musi untuk pelayaran kapal juga sebelumnya dikeluhkan oleh PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) dan PT Pertamina.Jika persoalan pendangkalan sungai tersebut tidak ditemukan solusinya, Pusri bakal bermasalah dengan logistik, mengingat sejak beberapa tahun terakhir terjadi penurunan volume ekspor.Ini berkaitan dengan ukuran draf kapal angkut di Sungai Musi yang semakin terbatas. Semula bobot kapal 10.000 DWT, kini hanya 5.000-6.000 DWT untuk sekali perjalanan.Kondisi ini menjadi salah satu perhatian Pusri di tengah rencana pembangunan Pabrik Pusri IIIB pada 2021.Persoalan ini juga menggerogoti Pertamina yang memiliki Kilang RU III Plaju Palembang yang mana kilang ini memanfaatkan alur sungai untuk mendapatkan suplai bahan baku dan mengirimkan BBM ke daerah lain.Bagi Pertamina, kehadiran pelabuhan laut dalam di Sumsel sangat diharapkan karena Kilang RU III dalam pengembangan Green Refinery yang ditargetkan beroperasi pada 2024 dengan kapasitas 20 MBSD (Thousand barel per steam day).Kilang ini diharapkan menghasilkan produk-produk ramah lingkungan, di antaranya Green Diesel, Green Avtur, Green Naphtha, dan Green LPG.Pengamat ekonomi asal Universitas Sriwijaya (Unsri) Didik Susetyo mengatakan kebutuhan pelabuhan ini bukan hanya untuk memudahkan kegiatan ekspor impor bagi Sumsel tapi yang lebih mendasar lagi yakni untuk mewujudkan hilirisasi komoditas.Sejak lama Sumsel menargetkan hilirisasi beragam produk dari batu bara, minyak sawit dan karet sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah demi kesejahteraan masyarakat.“Hingga kini, tak satu pun pabrik ban berdiri di Sumsel, padahal daerah ini memproduksi sekitar 1 juta ton karet per tahun,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Unsri ini.Belum adanya pelabuhan laut membuat para investor kemudian mengurungkan niatnya untuk membangun pabrik pengolahan di Sumsel, sehingga lebih memilih daerah-daerah lain di Tanah Air yang menawarkan infrastruktur lebih memadai.Padahal adanya serapan dalam negeri tersebut dapat menjadi solusi atas anjloknya harga karet di tingkat petani. Jika sudah ada pabrik ban sendiri maka petani tidak lagi tergantung dengan pasar ekspor.Tak mempunyai pelabuhan laut itu juga membuat Sumsel kehilangan potensi lain karena komoditas seperti kopi terpaksa diekspor melalui pelabuhan daerah lain, seperti Pelabuhan Panjang, Lampung.Belum lagi, dari sektor batu bara karena kendala infrastruktur ini membuat Sumsel hanya mampu mengekspor sekitar 50 juta ton per tahun dari cadangan sebanyak 22,5 miliar ton.“Pelabuhan tak disangkal menjadi infrastruktur yang paling dibutuhkan saat ini di Sumsel. Jika tidak ada, pertumbuhan ekonomi akan begitu-begitu saja,” kata Didik.Pada 1821, setelah Belanda berhasil menguasai Palembang dibangun pelabuhan di depan Benteng Kuto Besak atau sekarang dikenal Bek Ang Kodam II Sriwijaya atau Boom Jati.Kemudian pada 1941, dilakukan pemindahan letak lebih ke hilir sungai, yaitu kawasan Sungai Rendang, atau masyarakat Sumsel mengenalnya sebagai Gudang Garam. Lalu dipindahkan lagi lokasi pelabuhan tersebut antara Sungai Lawang Kidul dan Sungai Belabak, yang kini disebut Pelabuhan Boom Baru.Dari sejarah tersebut dapat diambil intisari bahwa keberadaan pelabuhan itu sebenarnya menyesuaikan dan mengikuti kebutuhan ekonomi suatu daerah. (mth)
Aceh Barat Catat Realisasi Investasi Rp93,9 Miliar pada 2021
Meulaboh, FNN - Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Aceh Barat mencatat realisasi investasi di daerah itu mencapai Rp93,9 miliar lebih pada 2021.Pada 2020, capaian realisasi investasi di Aceh Barat hanya sebesar Rp667 juta saja akibat terdampak pandemi COVID-19.“Kenaikan angka investasi ini sangat disyukuri oleh pemerintah daerah,” kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Aceh Barat Edy Juanda, di Meulaboh, Minggu.Ia menjelaskan, sektor usaha yang menjadi penyumbang terbesar capaian realisasi investasi pada 2021 di Aceh Barat yaitu di sektor pertambangan sebesar Rp43,1 miliar atau sebesar 45,9 persen.Kemudian sektor perkebunan sebesar 24,1 miliar atau setara dengan 25 persen dari total realisasi, dan di sektor perdagangan menyumbang angka investasi sebesar Rp11,56 miliar atau sebesar 12,2 persen.Sedangkan sektor pariwisata, telekomunikasi dan transportasi menyumbangkan angka investasi sebesar Rp7,6 miliar atau sebesar 8,1 persen, dan sektor konstruksi sebesar Rp5,05 miliar atau sebesar 5,3 persen.“Sektor energi menyumbangkan capaian realisasi investasi sebesar Rp2,4 miliar atau sebesar 2,5 persen dari total realisasi investasi tahun 2021 lalu,” kata Edy Juanda.Ia mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh bisa diketahui bahwa tren investasi pada 2021 masih didominasi oleh sektor pertambangan.Perhitungan capaian realisasi investasi ini didasarkan pada angka realisasi investasi masing-masing perusahaan yang dilaporkan secara berkala pada tiap kuartal melalui website laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara daring.Sehingga data yang disajikan memang betul-betul mewakili perkembangan atau realisasi investasi yang dilakukan para pelaku usaha.“Jumlah dokumen LKPM yang terkumpul selama 2021 adalah sejumlah 151 laporan,\" kata Edy Juanda. (mth)
Sebanyak 300 Tenaga Kerja Penajam Diterima di Proyek Kilang Minyak Pertamina
Penajam, FNN - Sedikitnya 300 tenaga kerja lokal Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, diterima di proyek pembangunan kilang minyak di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Penajam Paser Utara, Suhardi di Penajam, Sabtu, mengatakan dari sekitar 1.000 yang mendaftar diterima 300 orang.\"Serapan tenaga kerja lokal itu disesuaikan kebutuhan pengerjaan proyek kilang minyak,\" ujarnya.Tenaga kerja lainnya yang dibutuhkan memang harus memiliki keterampilan khusus yang tidak dimiliki SDM (sumber daya manusia) lokal.\"Sudah terpenuhi, sisanya memang keterampilan khusus yang dibutuhkan tidak dimiliki tenaga kerja lokal dan perusahaan mencari SDM dari luar,\" ucapnya.Pembangunan kilang minyak di Lawe-Lawe tersebut dikerjakan secara bertahap karena itu perekrutan tenaga kerja hanya bisa dilakukan ketika proyek akan dikerjakan.Disnakertrans Kabupaten Penajam Paser Utara tidak bisa mengambil semua tenaga kerja lokal karena proyek dikerjakan bertahap dan ada pengerjaan baru dan diadakan rekrutmen kembali.Namun, apabila ada proyek pengerjaan lagi, menurut dia, perusahaan akan segara bersosialisasi dengan kecamatan agar membantu menyiapkan SDM atau tenaga kerja.\"Biasanya perusahaan didampingi Disnakertrans dalam melakukan perekrutan tenaga kerja apabila ada proyek pengerjaan,\" kata Suhardi.\"Kalau ada pengerjaan proyek juga akan segera disosialisasi ke kecamatan dan diminta berpartisipasi dalam perekrutan SDM,\" tambahnya.Perekrutan sumber daya manusia lokal diatur dalam Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tenaga Kerja Lokal. (mth)
Padang Pariaman Akan Bangun Taman Air Senilai Rp10,5 Miliar
Padang Pariaman, FNN - Pemkab Padang Pariaman mengatakan besaran investasi pembangunan taman air atau water park yang akan dibangun oleh investor di Kecamatan Ulakan Tapakih, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat senilai Rp10,5 miliar.\"Pembangunannya terdiri dari dua tahap dengan nilai dana yang fantastis. Tahap pertama Rp7 miliar dan tahap kedua Rp3,5 miliar,\" kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Fakhriati di Parik Malintang, Sabtu.Ia mengatakan saat ini pembangunan taman air masih dalam proses pengurusan izin yang untuk tingkat kabupaten dikeroyok dengan organisasi perangkat daerah terkait agar cepat selesai.Sedangkan izin di tingkat provinsi, pihaknya menyerahkannya kepada investor untuk mengurusnya secara mandiri lalu untuk izin tingkat pemerintah pusat dapat dilakukan dengan cara daring, kata dia.\"Investor water park ini taat regulasi, beliau tidak mau mulai membangun sebelum izinnya selesai,\" katanya.Ia menyampaikan perkiraan pembangunan taman air tersebut dilakukan dalam beberapa bulan ke depan karena izinnya dapat cepat keluar.Ia menjelaskan besarnya potensi dibangunnya taman air yang diberi nama Tapakis Waterpark dan Adventure atau Tawa tersebut yaitu lokasinya dekat pantai dengan cuaca relatif panas.\"Air di water park tersebut tidak terlalu dingin sehingga orang bisa betah berlama-lama di sana,\" ujarnya.Menurutnya investasi yang besar tersebut dapat menguntungkan daerah karena tidak saja dapat membuka lapangan pekerjaan dan usaha untuk warga namun juga menjadi potensi peningkatan pendapatan asli daerah berupa retribusi.Selain itu, lanjutnya investor tersebut merupakan putra daerah Kabupaten Padang Pariaman sehingga dalam pembangunannya dirinya juga memikirkan peningkatan ekonomi warga dengan menyediakan gerai UMKM di Tawa.\"Jadi pariwisata Padang Pariaman maju yang diiringi dengan peningkatan ekonomi pelaku UMKM.\" (mth)
POPULER
