Banda Aceh, FNN - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebutkan pemerintah terus mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas BUMDes menjadi salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa,” kata Plt Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Selasa.

Aceh memiliki 6.497 desa. Untuk 2022, kata dia, Aceh mendapat alokasi dana desa sebesar Rp4,6 triliun dengan sektor prioritas penggunaan 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) terdampak COVID-19, sektor ketahanan pangan 20 persen, dan 8 persen untuk penanggulangan COVID-19.

Tersisa 32 persen, lanjut dia, pemerintahan desa dapat menggunakan secara leluasa untuk program lain mulai pengentasan kemiskinan, pemberdayaan usaha ekonomi kreatif, termasuk pemberdayaan BUMDes di setiap daerah.

“Dari total desa di Aceh, yang sudah memiliki BUMDes sebanyak 6.247 desa, jadi masih ada sekitar 200 lebih desa yang belum memiliki BUMDes,” kata Zulkifli.

Zulkifli mengatakan tidak semua BUMDes di Tanah Rencong itu berkembang dan maju. Hanya sebagian BUMDes yang telah memiliki unit usaha sesuai dengan potensi dan sumber daya alam masing-masing desa.

Ada desa yang memiliki unit usaha BUMDes seperti isi ulang air minum, Pertashop, pengolahan sampah, pengembangan sektor pertanian, peternakan dan beberapa sektor lain.

“Kalau Pertashop, ini membutuhkan banyak modal, maka kita sarankan BUMDes bersama, tergabung beberapa desa membuat satu BUMDes. Jadi usaha dari BUMDes ini tidak kita batasi, sesuai dengan potensi lokal dan fleksibel, artinya jangan ikut-ikutan,” katanya.

Menurut dia, ada sekitar 2.000 BUMDes di Aceh yang masih rintisan. Artinya BUMDes baru terbentuk namun belum memilik unit usaha. Kemudian lebih 3.000 BUMDes tumbuh, yaitu memilik unit usaha tapi baru mampu memenuhi untuk kebutuhan operasional, namun belum berkontribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Jadi lebih dari 3.000 BUMDes ini sudah hidup, sudah aktif, tapi cukup untuk operasionalnya saja belum memberi PADes, misalnya seperti usaha sewa teratak dan segala macam,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, terdapat 456 BUMDes kategori berkembang, yaitu telah memiliki unit usaha, tumbuh dan menghasilkan PADes, tetapi pendapatan yang dihasilkan belum sesuai dengan potensi jauh lebih besar yang ada di desa.

“Sedangkan yang kita harapkan ialah BUMDes yang maju. Ini sudah benar-benar bisa berdiri, mandiri, menghasilkan PADes, juga yang dihasilkan sudah sesuai dengan potensi, tapi BUMDes yang ini belum ada di Aceh,” katanya.

Oleh karena itu, kata Zulkifli, pemerintah provinsi fokus meningkatkan keterampilan bagi 456 BUMDes berkembang agar bisa maju, sehingga memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi desa secara mandiri.

Sedangkan untuk level BUMDes rintisan dan tumbuh tersebut akan ditangani secara bertahap oleh pemerintah di 23 kabupaten/kota seluruh Aceh.

“Tidak mungkin kita di provinsi tangani semua BUMDes secara bersamaan, kita fokus ke yang berkembang, skill up untuk memajukan BUMDes, sehingga kita kerjasama dengan berbagai sumber untuk ini,” katanya. (mth)