DAERAH
Pemkot Yogyakarta Minta Otoped di Malioboro Libur Selama Relokasi PKL
Yogyakarta, FNN - Pemerintah Kota Yogyakarta meminta pengelola usaha otoped atau skuter listrik di kawasan Malioboro untuk meliburkan aktivitas selama sekitar satu pekan atau selama proses relokasi pedagang kaki lima ke lokasi baru berlangsung.\"Selama sekitar sepekan, kami minta usaha tersebut libur dulu,\" kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di Yogyakarta, Kamis.Selama diliburkan, pemerintah daerah akan melakukan pembenahan termasuk menyusun aturan terkait operasional dan jalur yang bisa dilalui kendaraan tersebut.Pengaturan operasional termasuk jalur tersebut, lanjut Heroe, ditujukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang menyewa otoped listrik dan juga keamanan pengguna jalan lain termasuk wisatawan yang berjalan di sepanjang pedestrian Malioboro.Imbauan untuk meliburkan penyewaan atau operasional otoped listrik tersebut juga disebabkan pencabutan sementara aturan jam bebas kendaraan bermotor di kawasan Malioboro yang biasanya diberlakukan pada pukul 18.00-21.00 WIB setiap hari.Pencabutan sementara aturan jam bebas kendaraan bermotor tersebut juga akan diberlakukan selama sekitar satu pekan atau selama proses relokasi PKL ke lokasi penempatan yang baru.Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Agus Arif menegaskan bahwa kendaraan otoped listrik tidak boleh digunakan di jalan raya.\"Jika ada aturan car free day, maka masih diperbolehkan. Tetapi jika digunakan di jalan raya bercampur dengan kendaraan lain, maka tidak boleh,\" katanya.Meskipun demikian, Agus menyebut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau melarang aktivitas usaha penyewaan otoped listrik.\"Yang kami soroti adalah otoped sebagai alat transportasi atau kendaraan. Itu yang menjadi kewenangan kami. Tetapi apakah otoped tersebut bisa digunakan di pedestrian Malioboro atau tidak, saya tidak komentar dulu,\" katanya.Ia pun memastikan akan memberikan peringatan atau menindak jika ada masyarakat atau wisatawan yang menggunakan otoped listrik tersebut melaju di jalan raya.\"Misalnya di Malioboro. Petugas kami dan kepolisian selalu mengingatkan jika masih ada wisatawan yang menggunakan otoped di jalan raya,\" katanya. (mth)
Ratusan Tokoh Minta Provinsi Jawa Barat Diganti Jadi Provinsi Sunda
Subang, FNN - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti diberi amanat oleh ratusan tokoh Tatar Sunda supaya memperjuangkan Maklumat Sunda. Amanat itu diberikan oleh Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan, di Subang, Jawa Barat, Rabu, 2 Februari 2022. \"Memperjuangkan aspirasi daerah adalah salah satu tugas utama DPD RI, sebagai wakil daerah. Saya pribadi menyampaikan terima kasih atas amanat yang diberikan,\" ujar LaNyalla, dalam siaran pers DPD yang diterima FNN.co.id, Rabu malam. Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI hadir bersama dua Senator asal Jawa Barat, Eni Sumarni dan Asep Hidayat, Dharma Setiawan (Kepri); Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi; Deputi Administrasi DPD RI; Lalu Niqman Zahir dan Staf Khusus Ketua DPD RI; Sefdin Syaifudin dan Togar M Nero. Turut hadir mantan anggota DPR RI Jabar, Ceu Popong Otje Djunjunan; Tokoh Papua Kenius Kogoya; Ketua Forum Koordinasi Penataan Daerah Jabar, Rd. Holil Aksan Umarzein; Bah Firman Guru Besar Sinar Banten, Avi Taufik Hidayat (Ketua Kongres Sunda 2022); Mayjen (Purn) Tatang Zaenudin (Presiden Tani Indonesia), Mayjen (Purn) Iwan Sulandjana (Mantan Pangdam Siliwangi). Ketua Gerakan Pilihan Sunda, Andri Perkasa Kantaprawira menjelaskan, Maklumat Sunda merupakan pernyataan sikap dari orang-orang Sunda terhadap hal-hal strategis yang harus direspon oleh negara. \"Kami menilai LaNyalla adalah sosok yang tepat menyampaikan aspirasi kami, karena sangat konsen pada persoalan daerah, konsen menjaga adat, budaya dan kearifan lokal,\" kata Andri Perkasa Kantaprawira. Pupuhu Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati Evi Silviadi Sanggabuana mengatakan, Maklumat Sunda merupakan sebuah permohonan masyarakat Sunda terhadap Presiden Republik Indonesia melalui Ketua DPD RI di mana di dalamnya ada beberapa harapan dan aspirasi. \"Pak LaNyalla dipilih karena selalu konsisten dan all out dalam perjuangan. Kami semua masyarakat Sunda sudah melihat track record yang luar biasa dari Pak LaNyalla. Kami yakin dengan kapasitas dan kapabilitasnya, mampu memperjuangkan keinginan kami,\" ucap Evi. Ada empat isi Maklumat Sunda 2022 yang disampaikan kepada LaNgalla. Pertama, menuntut Kabuyutan Sunda yang terdiri dari tanah, air dan udara serta gunung, pantai, sungai dan lainnya dikelola dengan pendekatan kearifan lokal yang memadukan pengetahuan lokal dan modern. \"Masyarakat adat harus dilibatkan sehingga dapat dipastikan menjamin kehidupan yang sejahtera bagi generasi mendatang,\" kata Andri. Kedua, menuntut agar pelabuhan internasional Patimban menjadi pelabuhan agraria dan industri. Meminta agar program serta proyek dan investasi strategis nasional di Tatar Sunda harus dipastikan diputuskan dengan kebijakan yang berwawasan lingkungan afirmatif dan protektif bagi Rakyat Sunda. \"Sehingga sawah dan lahan-lahan perkebunan tidak habis. Tentu dengan mengedepankan tata ruang yang berpedoman pada kelestarian lingkungan,\" ucapnya. \"Artinya, Subang yang dikenal sebagai gudang pangan, harus tetap dipertahankan. Demi ketahanan pangan nasional,\" ujarnya. Ketiga, Maklumat Sunda adalah menuntut Presiden RI melalui DPD RI supaya mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Keempat, meminta pemerintah daerah di Tatar Sunda agar membuat kebijakan dan peraturan daerah yang mendukung semua upaya untuk menjaga kearifan lokal dan pembangunan yang berpihak kepada alam dan rakyat Sunda,\" katanya. Dalam kesempatan itu, Gerakan Pilihan Sunda dan Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan juga menyampaikan keinginan masyarakat Sunda membangun sebuah konsep otonomi khusus Sunda Raya. \"Otonomi khusus Sunda Raya ini meliputi wilayah Jawa Barat (Sunda), Jakarta (Sunda Kelapa) dan Banten (Selat Sunda). Kalau Aceh, Papua, Jogja bisa, kenapa Sunda tidak bisa otonomi khusus. Makanya kami minta otonomi khusus, sebagai bukti kecintaan untuk Indonesia,\" papar Evi lagi. (MD).
Bupati: Potensi Ekspor Jeruk Nipis Asal Gresik Cukup Besar
Gresik, FNN - Bupati Gresik, Jawa Timur, Fandi Akhmad Yani menyebut potensi ekspor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) jeruk nipis asal Kebonagung, Kecamatan Ujung Pangkah wilayah setempat cukup besar, karena mampu menghasilkan 2 - 3 ton buah setiap bulan.\"Desa Kebon Agung Kecamatan Ujung Pangkah terdapat potensi jeruk nipis sangat luar biasa. Lahan kebun jeruk nipis seluas 450 hektare mampu menghasilkan rata-rata per hektare sebanyak 2 sampai 3 ton buah jeruk nipis per bulan, dan siap dipanen setiap bulan,\" kata Gus Yani, panggilan akrab Fandi Akhmad Yani di Gresik, Rabu.Ia mengatakan, beberapa pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura telah tertarik membeli jeruk asal Gresik, dan terealisasi beberapa ton untuk dikirim perdana ke kedua negara tersebut.\"Dengan kapasitas yang besar ini, perlu adanya strategi pengembangan salah satunya adalah jangkauan pasar yang tidak hanya di lokal, tetapi hingga ke pasar luar negeri dengan pendampingan terus menerus dan berkelanjutan serta selalu aktif berkomunikasi dengan para Atase untuk diberikan kesempatan promosi dan berlanjut sampai mendapatkan buyer di Singapura dan Malaysia,\" kata Gus Yani.Ia mengatakan, dengan mendorong sektor ekspor jeruk nipis asal Gresik diharapkan bisa memacu percepatan pemulihan ekonomi daerah, sekaligus merealisasi dan mewujudkan Program Nawa Karsa Gresik Baru.Selain dari sisi pemasaran, Gus Yani juga akan mendorong pengolahan jeruk nipis menjadi produk olahan yang bernilai ekonomis lebih tinggi, misalnya menjadi produk minuman cair, ekstrak, serbuk instans atau diolah menjadi produk sabuk, dan kosmetik.\"Pengolahan ini sebagai solusi melimpahnya produk jeruk nipis, sehingga bisa berkontribusi mengurangi pengangguran, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga desa khususnya warga masyarakat Gresik,\" katanya.Oleh karena itu, Gus Yani mengajak UMKM Gresik untuk terus semangat menembus pasar luar negeri, dan menjadikan Kebonagung menjadi desa devisa atas produk perkebunan.Kepala Desa Kebonagung, Lubis Farisman mencatat, pada awal pandemi tahun 2020 kondisi pertanian di Kebonagung sangat memprihatinkan, sebab harga jeruk nipis terendah Rp700 rupiah per kilogram.\"Namun, kini dengan dengan dukungan Pemkab Gresik, Desa Kebonagung dapat membentuk Koperasi Super Lime yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan Alhamdulillah saat ini bisa mengirimkan jeruk nipis ke luar negeri,\" katanya. (mth)
BMKG Imbau Nelayan NTT Waspadai Gelombang 2,5 Meter
Kupang, FNN - Stasiun Meteorologi Maritim Tenau-Kupang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau para nelayan di Nusa Tenggara Timur mewaspadai gelombang laut dengan ketinggian hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di beberapa perairan di daerah itu.\"Gelombang laut dengan ketinggian hingga 2,5 meter berpotensi terjadi pada 3-5 Februari 2022 sehingga perlu diwaspadai perahu-perahu nelayan,\" kata Kepala Stasiun Meteorologi Matirim Tenau-Kupang BMKG Syaeful Hadi di Kupang, Rabu.Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan kondisi cuaca di wilayah perairan NTT dan sekitarnya beserta ancamannya terhadap aktivitas para nelayan.Ia menyebutkan potensi gelombang tinggi terjadi di beberapa perairan di antaranya utara Flores, Selat Sumba, Laut Sawu, Selat Alor-Pantar, Selat Ombai, Kupang-Rote, Samudera Hindia selatan Kupang-Rote, dan Selat Wetar.Ia menjelaskan gelombang dengan kategori sedang (1,25-2,5 meter) ini perlu diwaspadai karena berisiko tinggi terhadap perahu-perahu nelayan maupun kapal tongkang.Potensi gelombang maksimum, kata dia, bahkan bisa mencapai dua kali tinggi gelombang tersebut.Syaeful menjelaskan umumnya wilayah perairan NTT berpotensi gelombang sedang. Gelombang kategori tinggi (2,5-4 meter) berpotensi terjadi di Samudera Hindia selatan Sumba-Sabu.Berdasarkan analisis sinoptik menunjukkan bahwa umumnya angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan 2-6 Skala Beaufort. (mth)
Pemkab Garut Tambah Anggaran Rp16,8 Miliar untuk Pembangunan Stadion
Garut, FNN - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menambah anggaran sebesar Rp16,8 miliar dari APBD 2022 untuk pembangunan bagian tribun Stadion RAA Adiwijaya yang berkapasitas 12.000 penonton.\"Untuk yang 2022 itu kita dengan anggaran lebih kurang Rp16,8 miliar, itu rencananya kita akan membangun tribunnya, melengkapi pembangunan sekarang dengan kapasitas, yang Insya Allah direncanakan 12.000 (penonton),\" kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Garut Luna Avriantini di Garut, Rabu.Ia menuturkan Pemkab Garut saat ini sedang membangun kawasan olahraga, termasuk stadion sepak bola yang dilengkapi sarana lintasan atletik, di Jalan Proklamasi, Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul.Proses pembangunan tahap pertama Stadion RAA Adiwijaya, kata dia, sudah hampir selesai dengan besaran anggaran sesuai kontrak, yakni Rp17,5 miliar, dan pengerjaannya dilakukan oleh PT Murti Cahaya Wirasaba.\"Pekerjaan-pekerjaan itu adalah pembangunan lapangan sepak bola, berikut dengan rumput, lintasan atletik, pemagaran sekeliling stadion dan juga pembangunan saluran,\" ujar Luna.Ia menyampaikan saat ini, pada tahap dua Tahun Anggaran 2022, dilakukan pembangunan tribun stadion dengan anggaran sebesar Rp16,8 miliar, yang nantinya mampu menampung sekitar 12.000 orang. Tahap selanjutnya, sambung dia, yaitu penambahan fasilitas serta mempercantik kawasan Sarana Olahraga (SOR) Ciateul sehingga pada 2024 bisa lebih indah dan dibanggakan oleh warga Garut.Menurut dia, kawasan SOR Ciateul itu masih banyak yang perlu dilengkapi sarana dan prasarananya, yakni area parkir kendaraan, akses jalan antar arena, lampu penerangan dan taman.\"Kita masih ada PR (pekerjaan rumah) juga, yaitu penataan kawasan di lingkungan SOR, lapangan parkirnya, akses-akses ke beberapa \'venue\' itu, lampu-lampu penerangannya, taman-tamannya,\" tutur Luna.Ia mengungkapkan pembangunan Stadion RAA Adiwijaya terus mendapatkan perhatian khusus dan arahan langsung dari Bupati Garut Rudy Gunawan, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman dan Sekretaris Daerah Garut Nurdin Yana agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan dan harapan bersama. \"Tentunya, harapan kami stadion ini, yang diberi nama oleh Pak Bupati Stadion RAA Adiwijaya, ketika selesai pembangunnya bisa menjadi kebanggaan masyarakat Garut,\" ungkap Luna. (mth)
Pemkab Manggarai Barat Jelaskan Proyek Geothermal Wae Sano ke Warga
Labuan Bajo, FNN - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjelaskan beberapa fakta terkait dengan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang kepada perwakilan warga setempat.\"Fakta di lapangan bahwa penggunaan energi panas bumi merupakan sumber energi yang paling ramah lingkungan, di mana pengeboran panas bumi dilakukan pada kedalaman 1.500-2.500 meter dan akan terbarukan secara alami,\" kata Wakil Bupati Manggarai Yulianus Weng saat menerima perwakilan warga Wae Sano dan anggota PMKRI Cabang Ruteng di Ruang Rapat Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo, Rabu.Ia menyampaikan hal itu setelah unjuk rasa warga Wae Sano dan PMKRI Cabang Ruteng menolak proyek pembangunan geothermal di daerah tersebut.Beberapa hal dia jelaskan, di antaranya sumber daya panas bumi itu merupakan cadangan air yang cukup tinggi untuk menjaga kestabilan air untuk pembangkit listrik. Oleh karena itu, hutan sebagai resapan akan menjadi hal utama yang pasti dijaga kelestariannya, termasuk menjaga kandungan air tanah.Saat pembersihan dan penyiapan lahan, akan diambil langkah-langkah untuk mencegah erosi dan tanah longsor. Pada daerah curam akan dibangun pula dinding penahan tanah (beronjong) yang bisa ditanami tanaman penahan erosi. Jika kegiatan telah selesai, dilakukan rehabilitasi atau penanaman kembali tanaman vegetasi lokal.Sekretaris Daerah Manggarai Barat Fransiskus Sales Sodo menjelaskan tentang beberapa pertimbangan substansi dari Kementerian Keuangan yang merupakan lembaga khusus membawahi PT Geo Dipa Energi.Ia menyebut seluruh rangkaian prosedur dilakukan dengan cermat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.Dia mengaku memimpin tim konsultasi publik di empat dusun di lokasi proyek tersebut.Dia mengakui ada perbedaan pendapat terkait dengan proyek tersebut.Namun, dia menegaskan pemerintah daerah tentunya mendukung sikap pemerintah pusat karena proyek pembangunan geothermal tersebut upaya menyejahterakan masyarakat dan mempertimbangkan secara rasional ruang hidup masyarakat.Sebagai arahan ke depan, PT Geo Dipa Energi telah melaporkan seluruh kegiatan konsultasi publik ke pemerintah pusat agar sesuai mekanisme yang akan dinilai Bank Dunia.\"Kami cukup terbuka. Bahkan sebelum sosialisasi di Wae Sano, seluruh masyarakat diundang hadir, tujuh hari sebelum kegiatan dengan membagi semua dokumen konsultasi publik untuk dibacakan. Ini bagian dari keterbukaan pemerintah untuk sama-sama berdiskusi mencari jalan keluar terbaik,\" katanya.Warga Wae Sano dan anggota PMKRI Cabang Ruteng unjuk rasa di depan Kantor Bupati Manggarai Barat meminta penghentian proses proyek tambang panas bumi Wae Sano.Ketua PMKRI Ruteng Nardi Nandeng menegaskan penolakan PMKRI Cabang Ruteng karena proyek tersebut dinilai mengganggu ruang lingkup hidup masyarakat, di antaranya titik pengeboran berada dekat rumah warga, kuburan, sarana pendidikan, bahkan mata air.Bersama warga Wae Sano, PMKRI mendesak Menteri ESDM melalui Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menghentikan seluruh proses ekstraksi panas bumi Wae Sano, juga WKP lain di Flores, dan mencabut seluruh izin panas bumi yang telah dikeluarkan.Mereka juga mendesak Bank Dunia membatalkan kerja sama dan pemberian hibah kepada PT SMI (juga PT GeoDipa Energi), termasuk menghentikan seluruh proses di lapangan dalam memuluskan rencana penambangan panas bumi di Wae Sano.Mereka juga mendesak Kantor Staf Presiden berhenti terlibat dalam urusan panas bumi di Wae Sano. (mth)
Geobag Penahan Banjir di Kampung Ladang Sintang Kalbar Jebol
Sintang, FNN - Tanggul penahan banjir (geobag) di bantaran Sungai Melawi yang dibangun Kementerian PUPR di Kelurahan Ladang Sintang wilayah Kalimantan Barat, jebol akibat hujan deras di daerah tersebut.\"Dari 5,3 kilometer tanggul penahan banjir ada penurunan area sekitar 200 meter atau sekitar 4 persen, jadi butuh penanganan khusus,\" kata Koordinator tanggap darurat PT Wika Daniel, di lokasi Geobag Kelurahan Ladang Sintang, Rabu.Disampaikan Daniel, pihaknya akan bertanggung jawab terhadap tiga titik tanggul yang jebol di kawasan Kampung Ladang.Menurut dia, adanya penurunan geobag itu hal yang wajar, akan segera diperbaiki. Namun, pengerjaan itu akan menjadi masukan di tahap lanjutan sehingga ke depannya bisa fokus dan tepat sasaran. Dikatakan Daniel, penahan banjir tanggap darurat (geobag) di Kabupaten Sintang sudah mencapai 100 persen.\"Untuk pengerjaan sudah finishing, jadi mana yang kurang akan kita perbaiki. Kita juga ada program pemadatan pasir batu untuk area bahu jalan sehingga jalan yang sempit bisa bermanfaat untuk masyarakat,\" jelasnya.Sementara itu, tokoh pemuda Kampung Ladang Syahroni mengharapkan pihak kontraktor dapat segera memperbaiki dengan serius agar program pemerintah tersebut bisa berdampak baik terhadap banjir di Sintang.\"Harapan kita pemerintah bisa mengevaluasi program yang tepat untuk penangan banjir di Sintang,\" pinta Syahroni.Pembangunan geobag di Kelurahan Ladang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, sempat ditinjau langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 8 Desember 2021. (mth)
Pemindahan Dagangan PKL Malioboro Diharapkan Rampung Sepekan
Yogyakarta, FNN - Pedagang kaki lima Malioboro ditargetkan dapat memindahkan seluruh barang dagangan mereka dari pedestrian ke lokasi penempatan di Teras Malioboro 1 dan 2 dalam waktu satu pekan, terhitung sejak Selasa (1/2) hingga Senin (7/2). “Kami berharap, dalam waktu satu pekan ini pedestrian Malioboro sudah bersih. Sudah ‘clear’. Karena sebenarnya sejak hari ini pun PKL tidak lagi diperkenankan berjualan di pedestrian,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Martanti di Yogyakarta, Selasa. Pemerintah daerah akan memaklumi jika masih ada barang dagangan yang tertinggal di pedestrian selama satu pekan ini. Namun, seluruh barang dagangan sudah harus dipindah ke lokasi penempatan maksimal pada Senin (7/2). “Kalau masih ada barang dagangan yang tertinggal di pedestrian, ya tidak apa-apa. Tetapi, per Selasa (8/2), semuanya sudah harus bersih,” katanya. Sekitar 1.800 pedagang kaki lima di sepanjang Malioboro ditempatkan di dua lokasi yaitu di Teras Malioboro 1 berjumlah sekitar 800 pedagang dan sekitar 1.040 pedagang menempati lapak di Teras Malioboro 2. Sebelumnya, sudah dilakukan undian secara terbuka yang diikuti pedagang kaki lima untuk menentukan lapak yang akan ditempati. Yetti memastikan, seluruh lapak di lokasi penempatan memiliki luasan yang sama meskipun ada perbedaan ukuran panjang dan lebar di masing-masing lapak. Setiap pedagang juga diminta menandatangani perjanjian kerja sama terkait penempatan dan pemanfaatan lapak sebagai salah satu upaya agar lapak tidak diperjualbelikan ke pihak lain. “Lapak tidak boleh dipindahtangankan. Harus sesuai dengan nama pedagang yang menandatangani kontrak,” katanya. Teras Malioboro 1 dan 2 tetap berada di kawasan utama tujuan wisata di Kota Yogyakarta. “Jadi tidak dipindah keluar kawasan Malioboro. Tetap di Malioboro hanya dikumpulkan di dua tempat, tidak lagi menyebar sepanjang pedestrian,” katanya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan, proses pemindahan pedagang ke lokasi baru dilakukan secara bertahap selama sepekan. “Selama sepekan ini, kami juga akan menghapus sementara kebijakan bebas kendaraan umum yang berlaku pukul 18.00-21.00 WIB di Malioboro. Skuter di Malioboro juga akan menjadi bagian untuk sekaligus ditata,” katanya. Tim gabungan dari Satpol PP Kota Yogyakarta, DIY, TNI dan kepolisian serta Dinas Perhubungan akan diturunkan untuk membantu mengamankan proses penataan PKL di lokasi baru. Pemerintah Kota Yogyakarta kemudian akan melakukan perbaikan terhadap fasilitas di sepanjang pedestrian saat seluruh pedagang sudah menempati lokasi baru. (mth)
KAI Purwokerto Hijaukan Empat Stasiun Melalui Penanaman Bibit Pohon
Purwokerto, FNN - PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto menghijaukan empat stasiun di Jawa Tengah melalui kegiatan penanaman bibit pohon tabebuya dan ketapang kencana.Kegiatan penanaman bibit pohon yang dilaksanakan PT KAI Daop 5 Purwokerto dalam rangka menyukseskan Gerakan BUMN Hijaukan Indonesia itu dipusatkan di Stasiun Kebumen, Selasa.Selain di Stasiun Kebumen, kegiatan penanaman bibit pohon tersebut juga dilaksanakan di Stasiun Kutoarjo, Stasiun Slawi, dan Stasiun Prupuk dengan total bibit yang ditanam sebanyak 100 batang dan masing-masing stasiun mendapat alokasi 25 batang.Saat melaksanakan kegiatan di Stasiun Kebumen, Kepala PT KAI Daop 5 Purwokerto Daniel Johannes Hutabarat mengatakan program penanaman bibit pohon yang ditujukan untuk mewujudkan lingkungan bersih dan dapat menangkal polusi udara khususnya di area stasiun itu diluncurkan oleh Direktur Utama PT KAI (Persero) pada 7 Desember 2021.Selanjutnya, kata dia, Gerakan BUMN Hijaukan Indonesia itu terus disosialisasikan pada seluruh insan KAI agar tidak berhenti sebagai satu simbol tetapi sekaligus membangun kesadaran mengenai lingkungan.\"Hal ini juga seiring dengan Program Direktorat Operasi KAI berupa \'Green Operation\', yaitu menghijaukan lingkungan kerja dengan adanya tanaman-tanaman bunga serta lingkungan stasiun dengan penanaman pohon,\" katanya.Lebih lanjut, dia mengatakan PT KAI Daop 5 Purwokerto telah mengawali program penghijauan tersebut dengan menanam 50 bibit pohon tabebuya dan ketapang kencana di Stasiun Purwokerto.Selain itu, kata dia, Direktorat Operasi KAI juga menanam 30 bibit pohon trembesi di sejumlah stasiun wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto.\"Ke depan, Daop 5 Purwokerto akan terus melakukan penghijauan di seluruh stasiun agar kualitas udara akan semakin baik,\" katanya.Daniel mengatakan langkah penghijauan di stasiun juga dilakukan dengan pembuatan taman-taman di area stasiun yang merupakan bagian dari peningkatan pelayanan kepada para pelanggan.Dengan semakin banyak stasiun yang indah, kata dia, pelanggan merasa nyaman ketika akan menggunakan layanan kereta api.Menurut dia, lingkungan yang asri juga akan menyejukkan dan indah dari sudut estetika.\"Di masa pandemi seperti sekarang ini, KAI selalu melakukan langkah langkah inovasi terobosan, baik yang langsung berpengaruh pada kinerja perusahaan maupun secara tidak langsung. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari Dinas Kelautan Kabupaten Kebumen yang telah membantu dengan memberikan 35 bibit pohon jenis ketapang kencana, glodogan pecut, tabebuya, dan beringin,\" katanya.Ia mengatakan hal itu merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan.Menurut dia, dukungan KAI dalam Gerakan BUMN Hijaukan Indonesia sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada konferensi G20 di mana Indonesia berkontribusi dalam menangani perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan.\"Gerakan KAI dalam BUMN Hijaukan Indonesia ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi pemanasan global sekaligus membantu pencapaian target pemerintah berupa net zero emission (nol emisi karbon) pada tahun 2060,\" kata Daniel. (mth)
Pemkab Batang Ajak SPN Sambut Positif Kehadiran Investor
Batang, FNN - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, mengajak Serikat Pekerja Nasional (SPN) di daerah itu untuk menyambut positif kehadiran investor karena keduanya mempunyai tujuan saling menguntungkan.\"Ketika perusahaan berkembang pesat, otomatis akan diikuti kesejahteraan para pekerja yang meningkat pula,\" kata Wakil Bupati Batang Suyono di Batang, Selasa.Menurut dia, seyogyanya para pekerja bersikap santun dalam menyampaikan aspirasinya pada perusahaan pada saat ada persoalan.\"Jangan pakai demonstrasi namun gunakan cara-cara yang lebih sopan, misalnya dengan menggelar diskusi atau dialog,\" kata Suyono.Ia mengatakan SPN dapat berkolaborasi dengan pimpinan perusahaan untuk menyelesaikan persoalan maupun memajukan perusahaan.Jika kolaborasi SPN dengan perusahaan itu terjalin kuat, kata dia, para buruh pun akan ikut menikmati kesejahteraan.\"Kami berpesan pada para pekerja jangan sampai hanya memikirkan haknya saja namun kewajibannya pun harus dijalankan sepenuhnya sehingga keduanya bisa seimbang,\" katanya.Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Batang Edi Susilo mengatakan bahwa hadirnya investor ke daerah itu tentu akan mendapat dukungan dari para buruh.Kendati demikian, kata dia, untuk mencapai kesejahteraan bersama harus ada sinergi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat agar tujuan tersebut dapat terwujud.\"Kami berharap pemerintah bisa melindungi para buruh. Namun untuk mewujudkan penciptaan lapangan kerja harus dilakukan pengawasan ketenagakerjaan,\" katanya.Ia berharap pemkab juga harus memfasilitasi para buruh agar kompetensinya mumpuni sebagai upaya untuk mendukung Kabupaten Batang menjadi kota industri.\"Balai latihan kerja harus disiapkan untuk menyiapkan tenaga kerja yang ahli dan tersertifikasi sesuai keinginan perusahaan. Jadi masyarakat yang berkompeten itu yang bekerja di perusahaan akan bermunculan, bukan memanggil tenaga asing,\" kata Edi Susilo. (mth)
POPULER
