DAERAH
Doni Monardo Minta BUMN Tambang Transparan Kelola CSR
TERNATE, FNN – Sultan Tidore Sultan, H. Husain Alting Sjah, SE, MM menyampaikan sikap terbuka di hadapan Komisaris Utama MIND ID, Letjen TNI Purn Dr HC Doni Monardo. “Pak Doni itu sahabat saya. Beliau dulu Pangdam XVI/Pattimura. Programnya Emas Biru, Emas Hijau dirasakan masyarakat. Kami tahu betul beliau jenderal yang peduli lingkungan,” ujarnya, saat berbicara di malam ramah tamah Komut MIND ID dengan Forkopimda Maluku Utara, Sabtu (16/7) di Red Star Resto & Function Hall, Kota Ternate. Karenanya, kehadiran Doni Monardo sebagai Komisaris MIND ID yang merupakan konsorsium BUMN-BUMN Tambang itu, disambut positif. “Saya di sini tidak hanya berbicara sebagai Sultan, tetapi juga sebagai anggota DPD mewakili Maluku Utara dan juga sebagai hamba Allah SWT, yang harus mempertanggungjawabkan amanah di harapan Sang Khalik. Saya tidak mau dihujat anak keturunan, dan dimintai pertanggungjawaban Tuhan manakala mewariskan lingkungan yang rusak,” ujar sultan berusia 58 tahun itu. Karenanya, ia berharap, kehadiran sejumlah perusahaan tambang di wilayah Maluku Utara, membawa dampak positif bagi rakyatnya. Adanya demonstrasi atau penolakan dari masyarakat, pasti bukan tanpa sebab. “Saya harap, pak Doni dengan kredibilitasnya, mampu mengawasi para perusahaan tambang agar benar-benar menjalankan fungsinya dengan tidak meninggalkan kewajibannya yakni mensejahterakan masyarakat,” tambahnya. Info CSR Buka ke Publik Berbicara setelah Sultan Tidore, Doni Monardo langsung tanggap dan menyampaikan respons positif. “Saya minta, semua perusahaan tambang di bawah MIND ID transparan dalam mengelola dana CSR. Khusus perusahaan tambang yang ada di Maluku Utara, juga demikian. Masyarakat harus tahu peruntukan CSR. Buka ke publik kemana saja dan untuk apa saja dana CSR itu. Pengelolaan dana CSR harus benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Pangdam Pattimura 2015 – 2017 itu. Doni menambahkan bahwa ke depan perusahaan tambang wajib memikirkan langkah langkah demi kesejahteraan yang berkelanjutan. \"Mineral, baik itu emas, nikel, dll suatu saat akan habis. Jangan sampai saat habis, tambang selesai, rakyat tidak sejahtera, apalagi meninggalkan kerusakan lingkungan,\" tegas Kepala BNPB 2019-2021 itu. Adanya pemberitaan yang cenderung mewartakan sentiment negative terhadap aspek transparansi CSR di PT Antam baru-baru ini, hendaknya dijadikan pelajaran penting. “Itulah pentingnya transparansi,\" kata Doni. Pernyataan itu Selaras dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Malam itu, hadir jajaran direksi BUMN Tambang di bawah MIND ID, yang memiliki area tambang di wilayah Maluku Utara. Di antaranya Ir Basar Simanjuntak, Direktur SDM PT Antam, Ir Toto Nugroho Pranantyasto, M.Sc, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC), Ananto Hendra Setiawan, ST, Direktur Utama FENI Halmahera Timur. Doni yang didampingi Komisaris MIND ID Irjen Pol Purn Martuani Sormin, minta dana CSR benar-benar diperuntukkan untuk kemakmuran. Sejumlah ide dilontarkan Doni Monardo. Salah satunya, kolaborasi CSR perusahaan-perusahaan tambang tersebut, dengan misalnya membagikan secara gratis 1.000 bibit pohon jabon/samama (Anthocephalus macrophyllus) atau tanaman keras lain kepada setiap kelompok atau keluarga. Pohon jabon adalah bahan baku pabrik plywood. “Saat pohon berusia tujuh tahun, sudah bisa dipanen. Saat itu, satu keluarga bisa mendapatkan penghasilan sekitar satu miliar rupiah kalau ada 1000 pohon (asumsi harga per pohon usia 7 tahun adalah 1 jt rupiah, red). Off takernya pun sudah ada, yakni industri pabrik plywood,” kata Doni, yang juga Ketua PPAD (Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat) itu. Jenis usaha lain yang bisa dikembangkan. Misalnya ayam potong, atau ayam petelur. Sebab selama ini, pasokan telur dan daging ayam di Maluku Utara, banyak dipasok dari daerah lain, bahkan ada yang didatangkan dari Jawa. Juga pengembangan bisnis laundry pakaian para karyawan perusahaan tambang yang jumlahnya puluhan ribu. \"Bikin pelatihan, kasi ke pemuda pemudi, koperasi emak emak, agar bisnis laundry langsung dikelola dan dirasakan masyarakat sekitar tambang,\" kata Doni. Kepada Sultan Tidore maupun Gubernur Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik & Pemerintahan Bapak Ir. Hj. Abukhari Hamzah, Doni Monardo mengatakan, saat ketiga perusahaan BUMN Tambang di wilayah Maluku Utara nanti beroperasi penuh, maka tak kurang dari 70.000 tenaga kerja akan terserap. Seperti yang sebelumnya diuraikan Ir Toto Nugroho Pranantyasto, M.Sc, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC). IBC lahir atas keprihatinan Presiden Joko Widodo tentang adanya ancaman krisis energi. Karena itu, proses alih teknologi dari bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan, harus dilakukan. Ke depan, industri otomotif akan beralih ke teknologi battery. Baru-baru ini, perusahaan otomotif berbasis tenaga battery seperti Tesla, BMW, dan yang lain-lain, telah datang ke Indonesia untuk melihat dari dekat potensi bahan nikel. “Tapi yang mereka utamakan bukan seberapa besar cadangan nikel yang kita punya, melainkan seberapa baik proses penambangan nikel yang diukur dari seberapa baik perusahaan dalam mengelola lingkungan. Alam harus dijaga. Ini sejalan dengan fenomena eco-green yang sudah mendunia,” tegas Toto. Karena itu, arahan Komut MIND ID, Doni Monardo menjadi sangat relevan. “PT IBC ke depan, akan memperhatikan ekosistem. Tentu saja, akan banyak tenaga kerja yang bisa terserap. Di perusahaan kami saja, paling tidak bisa menyerap antara 10.000 sampai 20.000 tenaga kerja. Sebagian besar kami utamakan dari Maluku Utara,” kata Toto. (TG)
Mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta Usung Pemilu Sehat 2024
Yogyakarta FNN - Tim Program Kreativitas Mahasiswa Bidang Riset Sosial Humaniora (PKM RSH) Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menggandeng Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabuten Gunung Kidul Yogyakarta mengusung tagline “Pemilu Sehat dan Bermartabat”. Pemilu yang menjadi tegaknya demokrasi untuk seluruh rakyat Kabupaten Guinung Kidul. Pemilu yang menjamin rakyat bebas dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Tidak ada hambatan dan gangguan dari pihak manapun. Kegiatan yang dikordinir oleh dosen UMY, Sakir Ridho Wijaya, S.IP., M.IP. melibatkan Senat Mahasiswa. Para mahasiswa melakukan kunjungan penelitian ke Bawaslu Gunung Kidul pada Jum’at (24/06) lalu. Rombongan mahasiswa dipimpin oleh Ketua Senat UMY Dinul Qoyimah, dengan para inggota Maulana Rifki Wardana, M. Daniel Haqie, Alifya NoorEsa, dan Neng Susi. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020 lalu yang dilaksanakan secara serentak pada masa pandemi Covid-19 berlangsung di 270 wilayah. Ketika itu, Pilkada di Kabupaten Gunungkidul diikuti oleh empat pasangan calon Kepala Daerah. Dalam proses pelaksanaan Kabupaten Pilkada di Gunungkidul tersebut, terdapat temuan-temuan kasus kecurangan atau tindak pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Kepala Daerah Gunungkidul. Melihat hal tersebut, para mahasiswa UMY yang sedang melaksanakan PKM dari Kemendikbudristek, kemudian menjadikan lokasi Gunungkidul sebagai tempat penelitian. Dalam wawancara yang dilakukan mahasiswa UMY kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gunungkidul, menjelaskan bahwa sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan Alat Peraga Kampanye. “Telah terjadi tindak pelanggaran Pilkada pada tahun 2020 lalu. Sebagian besar berasal dari pelanggaran alat peraga kampanye yang seharusnya sudah tidak ada di masa tenang Pilkada 2020 lalu”, ujar Rini salah satu anggota Komisioner Bawaslu Kabupaten Gunungkidul. Berkaitan dengan kejadian-kejadian pelanggaran Pilkada tersebut, Bawaslu Kebupaten Gunungkidul terus berupaya mencari solusi dalam menekan angka kecurangan yang ada.“Kami hingga saat ini terus mencari solusi guna mengurangi tingkat tindak pelanggaran Pilkada 2024 yang akan datang”, ujar Rosita salah satu Komisioner Bawaslu Gunungkidul yang lain. Tingginya angka pelanggaran saat pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunungkidul, menjadi perhatian khusus Bawaslu Gunungkidul. Untuk itu, akan dilakukan upaya-upaya peningkatan performa pengawasan Pilkada. Sangat bibutuhkan partisipasi masyarakat mengawasi Pilkada tahun 2024 mendatang. Pelru kolaborasi berbentuk Collaborative Governance dalam pengawasan kontestasi Pilkada di Gunungkidul. Diharapkan dengan adanya model Collaborative Governance dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan angka tindak pelanggaran Pilkada di Gunungkidul nantinya. Dengan adanya permasalah tersebut, Tim PKM UMY melakukan penelitian dengan tema “adanya permasalah di atas membuat mahasiswa UMY lalu melakukan riset tentang Collaborative Governance dalam pengawasan partispatif.
RSUDAM Lampung Mulai Bersiap Penuhi Standar KRIS
Bandarlampung, FNN - Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung mulai menyiapkan dua belas kriteria guna memenuhi standar penerapan peralihan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).\"RSUDAM sebagai rumah sakit umum daerah dan juga sebagai rumah sakit rujukan utama saat ini tengah mempersiapkan beragam perbaikan pelayanan bagi pasien,\" ujar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) dr Lukman Pura, di Bandarlampung, Rabu.Ia mengatakan, adanya rencana pemerintah untuk menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang dinilai dapat memberikan hak yang sama dalam pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, menjadi hal positif bagi perkembangan pelayanan rumah sakit, dan telah dilakukan sejumlah persiapan.\"Persiapan mulai dilakukan untuk memenuhi dua belas kriteria yang harus dipenuhi, akan tetapi ini dilakukan dengan perlahan serta tidak tergesa-gesa,\" katanya.Ia mengatakan, ada sejumlah parameter dan indikator yang terus diperbaiki, salah satunya ada kewajiban untuk memperbaiki ketersediaan tempat tidur.\"Semua harus mengikuti aturan itu, kesiapan ini sudah cukup lama tapi bertahap ada 12 kriteria yang harus dipenuhi. Dari ruangan secara fisik, contohnya satu ruangan standar hanya di isi empat tempa tidur dan masing-masing harus berjarak,\" katanya.Dia melanjutkan, dari dua belas kriteria RSUDAM telah memenuhi sembilan kriteria, dan akan terus dipersiapkan dengan perlahan serta detail.\"Program ini sebenarnya menghilangkan kelas 1,2,3 dan memberi kesetaraan pelayanan kesehatan bagi pasien. Oleh karena itu kita tertantang saat ini untuk membuat kelas tiga tetapi pelayanan menjadi seperti kelas satu,\" ucap dia.Menurut dia, adanya program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), dinilai telah memberi kesempatan bagi rumah sakit untuk melakukan pengembangan pelayanan menjadi lebih baik dari biasanya.\"Ini kesempatan rumah sakit untuk mengembangkan pelayanan jadi lebih baik, profesional, meski penerapan ini masih di tahun 2023 persiapan mulai dilakukan secara bertahap karena membutuhkan waktu dan biaya pula dalam memperbaiki ini,\" ujar dia lagi.Penerapan program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tersebut direncanakan akan diuji coba di 50 persen rumah sakit khusus vertikal milik Kementerian Kesehatan, dengan menetapkan sembilan kriteria wajib dari 12 kriteria yang disepakati.Dan dua belas kriteria tersebut dititik beratkan pada kondisi sarana dan prasarana non medis yakni ruang rawat inap, seperti kondisi ventilasi, suhu ruangan, dan kepadatan ruang rawat inap.Empat kriteria wajib pertama mensyaratkan bahan bangunan RS tidak memiliki porositas yang tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur dengan minimal 2 setop kontak, serta \"nurse call\" yang terhubung dengan ruang jaga perawat.Lima kriteria sisanya mewajibkan tersedia meja nakes, stabilnya suhu ruangan 20-26 derajat celsius, ruangan terbagi jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit (infeksi, non infeksi, dan bersalin), pengaturan kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, serta tirai atau partisi rel dibenamkan atau menempel plafon dan bahan tidak berpori. (mth/Antara)
DKI Jakarta Terima Dua Penghargaan Lagi
Jakarta, FNN - Siang tadi menerima kunjungan Dirut Jaklingko Muhammad Kamaluddin dan Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo. “Kami membahas keberlangsungan sistem transportasi yang terintegrasi di Jakarta, serta situasi lalu lintas yang memasuki masa pasca pandemi setelah 2 tahun berlangsung,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.Banyak agenda yang harus diselesaikan terutama dalam menjaga ritme kerja seluruh pihak terkait di bidang transportasi, khususnya Jaklingko dengan Dinas Perhubungan. “Sehingga dinamika mobilisasi warga yang beraktivitas di Jakarta terus dalam pantauan kami,” lanjutnya.“Alhamdulillah atas nama Pemprov DKI Jakarta, kami baru saja menerima beberapa piagam yang menggambarkan hasil dari kinerja kolektif seluruh pihak di bidang Transportasi serta Lalu Lintas.Pertama dari Jaklingko menyerahkan piagam Transport Ticketing Award untuk kategori Best Smart Ticketing Programme (200k+ Daily Journeys). Jaklingko mampu melahirkan inovasi yang bisa menciptakan efisiensi sistem ticketing dalam mengintegrasikan moda transportasi di Jakarta.Selanjutnya, piagam yang diterima adalah dari Tom Tom Traffic Index, sebuah lembaga yang menghitung secara kolektif terkait evaluasi tingkat kemacetan suatu Kota.Dalam hal ini Dinas Perhubungan mampu membawa Jakarta mendapatkan pengakuan dunia internasional, di mana bisa keluar dari 10 besar, bahkan menduduki posisi ke 46 untuk tingkat lalu lintas yang padat di dunia pada 2021. “Sebuah prestasi yang hanya mungkin tercapai berkat kolaborasi seluruh elemen masyarakat, terima kasih!” tutur Gubernur Anies.“Kita berharap ke depannya mampu meningkatkan kinerja bersama, dan dengan semangat kolaborasi ini semoga cita-cita kita menjadikan Jakarta menjadi kawasan rendah emisi pada 2030 tercapai,” lanjutnya. (mth)
Geliat (Lagi) Prostitusi Dolly dan Morsen
Surabaya, FNN – Eks Lokalisasi Dolly dan Morsen (Moroseneng) buka lagi? Pertanyaan ini diterima oleh anggota DPRD Kota Surabaya Imam Syafii dari beberapa teman setelah mereka mendapat informasi dari mulut ke mulut secara terbatas. “Saya pun eager (amat ingin tahu) untuk turun langsung ke bekas tempat lokasi pelacuran terkenal di Surabaya tersebut,” kata Imam Syafii.Ia berharap kabar bukanya Dolly dan Morsen tidak benar alias hoax. Maklum Pemkot Surabaya sudah menggelontorkan dana sangat besar. Pemkot membeli belasan, bahkan puluhan rumah yang sebelumnya dijadikan bisnis “esek-esek”.Lalu rumah-rumah maksiat itu disulap menjadi taman, rumah baca, tempat budidaya anggrek, hingga sentra produk UMKM. Bahkan, yang paling gress di Sememi Jaya, sangat dekat Morsen, juga didirikan rumah padat karya untuk warga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Yaitu tempat cuci motor dan mobil.Setelah melakukan investigasi ke lapangan, ternyata kabar bukanya lagi Dolly dan Morsen bukan isapan jempol. “Di Dolly temukan 10 wisma beroperasi lagi. Modusnya wisma digembok dari luar. Gembok dibuka jika makelar di depan rumah membawa masuk laki-laki hidung belang yang ingin jajan kue cinta instan di dalamnya. Tamu wisma bisa pilih cewek-cewek yang display di showroom. Harganya Rp 180 ribu dan Rp 200 ribu,” ungkap Imam Syafii.Di Dolly agak beda. Imam memergoki cafe dipakai untuk prosititusi. Tidak jauh dari mulut gang Dolly. Di pinggir jalan utama. Tidak ada ruang pamer gadis-gadis penjaja cinta duduk berderet di sofa seperti di Morsen.Sebagai gantinya, agar bisnis haram ini tidak terendus petugas keamanan, makelar menunjukkan foto sejumlah gadis di handphone. Terlihat masih muda dan cantik-cantik. Jika deal, gadis-gadis tersebut dijemput dari tempat kos mereka. Tidak jauh dari cafe yang buka hingga jam 4 subuh itu.“Lho kok gak sama dengan yang di foto. Wajahnya lebih tua dan badannya agak gemuk,” protes laki-laki setelah si makelar membawa masuk dua gadis ke cafe. Sebelum naik ke loteng dengan tarif Rp 300 ribu.“Saya sudah menyampaikan temuan ini. Yaitu saat rapat Komisi A (Hukum dan Pemerintahan) DPRD Surabaya dengan 31 Camat. Lalu beberapa hari kemudian dengan 154 lurah se-Surabaya,” lanjut Imam.Semoga ada upaya dari pemkot mengatasi persoalan sosial dan dosa besar. Tidak hanya melarang gadis-gadis itu bermaksiat. Tapi juga dicarikan solusi yang manusiawi. Agar mereka tidak terus menerus ke jalan sesat dan juga menyesatkan itu. (mth/*)
PT THS Siap Berinvestasi pada PLTA Kapasitas 12 MW di Banggai
Kota Palu, FNN - PT Tinfos Hydropower Solution (THS) berencana akan berinvestasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan menggunakan teknologi run-off river berkapasitas 12 MW di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.Terkait dengan rencana ini, Wakil Gubernur Sulteng Mamun Amir meminta kepada PT Tinfos agar melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) untuk mengelola investasi yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah.\"Kalau BUMD maju dapat meningkatkan fiskal daerah yang akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan. Hal ini akan didiskusikan lebih lanjut setelah mendapatkan arahan lanjut dari bapak gubernur,\" kata Ma\'mun dalam pertemuan dengan PT THS di ruang kerjanya, Rabu.Wagub menegaskan PT Tinfos harus mengurus dan memenuhi perizinan yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan harapan investasi yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang baik.\"PT Tinfos menyampaikan bahwa telah mengantongi ijin lokasi dan saat ini sedang menunggu proses pemanggilan tender dari PLN,\" sebutnya.Sementara itu, Direktur Utama dari PT Tinfos Hydropower Solution Fred Kanton menjelaskan pihaknya telah melewati proses penyaringan dari PT PLN yaitu daftar penyedia terseleksi dan terdaftar sebagai salah satu IPP untuk calon peserta tender di PLN wilayah Sulteng Raya sebagai PT Lobu Dolom Hydropower (LDH).Saat ini, PT LDH sebagai SPV dari Tinfos AS sedang melakukan proses yang wajib dipenuhi dan melibatkan konsultan ternama dari Bandung PT Kwarsa Hexagon.\"Diharapkan proses pekerjaan tersebut akan selesai pada bulan September 2022, paralel menunggu proses tender untuk pembangunan PLTA di wilayah Sulawesi Tengah oleh PLN,\" katanya.PT Tinfos dalam menjalankan proyek di Indonesia juga didukung beberapa institusi pembiayaan dari negara Norwegia yaitu Norad dan Norfund.\"Institusi pembiayaan tersebut, terutama Norad dapat memberikan pembiayaan kepada negara berkembang, terutama infrastruktur pada daerah yang terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air,\" katanya. (mth/Antara)
Kemenperin Gerakkan Wirausaha Baru di Lampung Lewat Lagawi Fest
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya menggerakkan wirausaha baru di Lampung melalui kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Lagawi Fest, di mana acara puncaknya akan digelar pada Juni 2022.\"Jadi kami, melalui Gernas BBI Lagawi Fest ini mencoba menggerakkan wirausaha baru di Lampung untuk mengembangkan inovasi terhadap produk yang dihasilkan untuk lebih mengenalkan dengan masuk di berbagai marketplace,\" kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita pada FMB9 yang dipantau di Jakarta, Senin.Di kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian & Pembangunan Pemprov Lampung Kusnadi mengatakan, pihaknya telah melakukan setidaknya sembilan bentuk kegiatan dalam mengimplementasikan arahan Presiden mendukung pertumbuhan IKM di daerah Lampung.\"Jadi sesuai arahan Presiden, kita diwajibkan untuk mendukung pertumbuhan IKM di Provinsi Lampung, kita terus melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan sampai pembinaan dan implementasinya,\" kata Kusnadi.Adapun kegiatan-kegiatan itu, Kusnadi menyebutkan, mulai dari perencanaan, pembinaan hingga implementasinya. Dari segi perencanaan, Pemda Lampung membuat regulasi dan aturan terkait pengelolaan sumber daya alam.\"Kita juga membimbing, menginformasikan kepada kawan-kawan IKM untuk berproduksi secara ramah lingkungan dengan prinsip Industri hijau,\" katanya.Selain itu, Pemprov Lampung juga memperluas pasar bagi IKM untuk memasarkan produknya, baik secara offline maupun online.Pemprov Lampung juga mendirikan galeri Sikam untuk memamerkan produk-produk IKM kepada khalayak ramai dengan menyasar para aktivis internet.\"Kemudian juga, kita menggelar festival dan lomba untuk memancing kreativitas pelaku IKM menciptakan produk yang lebih menarik,\" ungkapnya. Terkait penyelenggaran Gernas BBI Lagawi Fest di Provinsi Lampung, Kusnadi menyampaikan apresiasi kepada Kemenperin yang telah serius mendukung perkembangan IKM di Provinsi Lampung.Menurut dia, kegiatan ini membuka wawasan bagi IKM bahwa produk yang diolah dengan kaidah-kaidah yang baik akan menghasilkan produk berkualitas. Sehingga bisa bersaing dengan produk dari perusahaan-perusahaan besar dan brand yang sudah mapan.Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini menyadarkan pelaku IKM di wilayah itu bahwa produk menarik dan dicari oleh konsumen tidak hanya dinilai dari isinya saja, namun juga kemasannya, standarisasi dan promosi yang dilakukan.\"Selain itu, juga bahwa selera itu beda-beda setiap wilayah. Kita juga harus pintar melihat konsumen kita siapa,\" katanya.Sementara itu, Pemilik Rafin’s Snack yang lolos kurasi Gernas BBI Lagawi Fest M Ravie Cahya Ansor mengungkapkan Gernas BBI memberikan banyak manfaat bagi pelaku IKM. Pertama adalah percepatan bagi IKM, dimana melalui Gernas BBI ini pelaku IKM difasilitasi.\"Misalnya kita mau bikin foto untuk instagram. Di Gernas BBI itu difasilitasi dapat foto gratis dengan kualitas bagus,\" ungkapnya.Menurut dia, melalui Gernas BBI, IKM merasakan percepatan dalam mengakselerasi usahanya dalam waktu satu atau dua bulan. Biasanya, mereka membutuhkan waktu satu hingga dua tahun.\"Percepatan selama dua bulan ini dari Mei yang lalu, itu kita sangat merasakannya. Biasanya yang kita butuhkan itu taking time satu atau dua tahun untuk mendapatkannya, di Gernas BBI ini cepat sekali,\" katanya.\"Dengan adanya BBI ini, pihaknya diberikan akses terhadap digitalisasi, juga dikasih tempat seperti di kota Kasablanka, kita memperluas promosi dan memperbanyak promosi produk sehingga semakin dikenal masyarakat,\" katanya. (mth/Antara)
Dekan FEBIS Universitas Pattimura : Julius Latumeirissa Soal Kinerja Pemda Maluku “Menyesatkan”
Ambon FNN - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBIS) Universitas Pattimura (Unpatti) Dr. Erly Leiwakabessy M.Si berharap, setiap akademisi yang menilai kinerja pemerintahan mestinya harus bersikap jujur dalam menyampaikan fakta dan data yang benar. Harapan ini disampaikan berkaitan dengan evaluasi tiga tahun kinerja pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail-Barnabas Orno yang disampaikan akademisi Julius Latumeirissa. “Menyimak wawancara di sebuah chanel youtube tentang evaluasi tiga tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang masih terus beredar di media sosial hingga saat ini, membuat nurani akademik saya terusik, ”kata Erly Leiwakabessy melalui rilis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Senin (20/6/2022). Erly Leiwakabessy menilai, wawancara oleh akademisi, Julius R. Latumeirissa, yang juga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura tersebut, secara akademik sangat tidak mendidik dan cenderung menyesatkan. “Apalagi dibumbui dengan ujaran-ujaran sarkasme yang tidak etis dan bersifat destruktif, dimana hal tersebut telah memicu polemik dan interpretasi yang berkembang liar di masyarakat sampai dengan hari ini, ”ujarnya. Berkaitan dengan pernyataan Julius itu, Dekan FEBIS Univesditas Pattimura ini merasa perlu untuk melakukan klarifikasi secara akademik. Tujuannya untuk memberi pemahaman yang baik dan berimbang, agar masyarakat bisa tercerahkan. Selain itu, diharapkan mampu menerjemahkan isu tersebut dengan lebih objektif dan proporsional. Pertama, terkait evaluasi kinerja makroekonomi yang menyimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir Maluku tidak mengalami kemajuan sedikitpun, bahkan ada tendensi kemunduran. “Menurut Erly Leiwakabessy, kesimpulan tersebut tidak proporsional. Juga berbasis pada data yang benar. Kita tahu bahwa tiga tahun terakhir ini bukanlah tahun-tahun yang mudah bagi Maluku. Dimulai dari musibah gempa pada paruh terakhir 2019 hingga bencana Covid-19 yang melanda dunia, tak terkecuali Maluku di sepanjang tahun 2020-2021. Bencana covid itu belum berakhir hingga hari ini, ”tegasnya. Menurut Erly Leiwakabessy, kejadian-kejadian yang bersifat force majeur tersebut tentu saja menghasilkan shock (guncangan eksogen) yang sangat berdampak luas terhadap siatusi perekonomian. “Oleh karena itu dalam mengevaluasinya perlu mengedepankan cara pandang yang proporsional, sehingga hasilnya menjadi lebih jujur dan objektif, ”tandasnya. Padahal setelah dirinya mengkaji perkembangan data-data statistik yang ada, ternyata harus diakui bahwa terdapat perbaikan-perbaikan yang cukup berarti pada hampir semua indikator makroekonomi Maluku saat ini. “Sebut saja pertumbuhan ekonomi yang walaupun sempat terkontraksi sebesar -0,92 persen akibat Covid-19, namun kembali meningkat menjadi 3,04 persen di tahun 2021, ”jelasnya. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan yang turun 1,69 poin dari posisi September 2020. Angka kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) yang juga menurun secara proporsional di tahun 2021, menjadi masing-masing sebesar 3,49 persen dan 1,06 persen. “Selain itu, tingkat pengangguran juga tarcartat menurun dari 7,57 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,93 persen di Agustus 2021,”papar Erly Leiwakabessy. Perbaikan juga ditunjukkan oleh angka ketimpangan gini rasio, yang menurun dari 0,326 pada tahun 2020 menjadi 0,316 pada tahun 2021. Selanjutnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga Nilai Tukar Petani (NTP) yang semuanya menunjukkan tren kinerja yang semakin membaik. Perbaikan itu pada seluruh dimensi pembangunan manusia, dan hampir semua sub-sektor pertanian. Semua capaian tersebut bagaimanapun merupakan prestasi menggembirakan di tengah sejumlah keterbatasan dan tantangan pembangunan Maluku yang memang tidak semakin mudah. Kedua, Erly Leiwakabessy juga perlu meluruskan pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi Maluku, yang katanya bukan karena peningkatan produksi, namun semata-mata merupakan faktor perubahan harga/inflasi. “Pernyataan ini sangat keliru dan bias secara akademik. Siapapun yang mengerti ilmu ekonomi mestinya tahu bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi itu jelas telah menghilangkan pengaruh inflasi, karena dihitung menggunakan PDRB harga konstan. Bukan PDRB Harga Berlaku, ”ujarnya. Oleh karena itu, lanjut Erly Liewakabessy, pertumbuhan ekonomi Maluku telah mencerminkan adanya peningkatan produksi masyarakat. Bukan karena faktor kenaikan harga sebagaimana yang dikatakan Julius Letumeirissa. Masalah lain yang perlu untuk diklarifkasi dari sisi akademik adalah terkait dengan metodologi. Dikatakan Julius Latumeirissa bahwa hasil publikasi bulan Maret tidak bisa dibandingkan dengan publikasi bulan September, karena keduanya memiliki ukuran sampel yang berbeda. Ini juga pemahaman keliru, karena bagaimanapun penentuan ukuran sampel oleh BPS telah melalui metodologi yang sahih. Dipastikan BPS telah memenuhi kaidah dan prosedur ilmiah, sehingga BPS mampu merepresentasikan populasi yang ada. “Kita tahu bahwa survei bulan Maret itu untuk publikasi kabupaten/kota, sehingga tentu saja secara total ukuran sampelnya lebih besar dari bulan September yang jangkauan sampelnya Provinsi. Yang jelas keduanya sama-sama valid sehingga dapat digunakan, dan dalam tataran tertentu bisa dibandingkan untuk mengukur progres, karena provinsi merupakan penjumlahan dari kabupaten/kota, ”kata Erly Leiwakabessy. Singkatnya, tambah Erly Leiwakabessy, disesuaikan semua data BPS tersebut telah shahih, baik untuk sampel besar maupun sampel kecil. Implikasi dan penggunaan semua data BPS tersebut masing-masing juga sudah inline sesuai konteksnya. Hal ini penting untuk diluruskan karena pernyataan Julis Latumeirissa tersebut seakan-akan meragukan akurasi dari metodologi survei yang dilakukan BPS sebagai institusi resmi yang dipercaya negara untuk mempublikasikan data-data statistic. Ketiga, ini yang paling penting, kata Erly Leiwakabessy, perlu untuk ditegaskan bahwa sebagai salah satu pilar social control, akademisi memang dituntut harus selalu tanggap dan kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Tujuannya agar pemerintah terhindar dari praktik-praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun apapun materinya, hendaknya harus didasarkan pada fakta, data, dan kaidah yang terverifikasi secara ilmiah. “Seorang akademisi harus jujur, bebas nilai, dan mengedepankan logika-logika akademik yang benar. Dengan begitu hasil kajiannya bisa lebih objektif, mencerahkan, serta menjadi kontribusi fikir yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa, daerah dan masyarakat, ”himbau Erly Leiwakabessy. Dikutip dari DINAMIKAMALUKU.COM, edisi Senin (20/6/2022).
Wakil Gubernur Pimpin Sementara Pemprov Jawa Barat Hingga 4 Juni
Bandung, FNN - Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menuturkan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menjadi pemimpin sementara pemerintahan di Pemprov Jabar hingga 4 Juni 2022, atau selama Gubernur Ridwan Kamil sedang menjalankan cuti atau izin khusus. \"Di dalam surat dari Mendagri disebutkan bahwa yang pertama pemerintahan di Jawa Barat harus terus berjalan. Yang kedua yang menjadi pimpinan selama Pak Gubernur melakukan izin dari 29 Mei sampai 4 Juni 2022 adalah dipimpin oleh Wakil Gubernur (Jabar),\" kata Setiawan Wangsaatmaja dalam jumpa persnya di Gedung Sate Bandung, Senin.Ridwan Kamil, yang menurut Setiawan sampai 28 Mei 2022 bertugas dinas di luar negeri, sedang berada di Swiss guna memantau langsung upaya untuk menemukan anak sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, yang terseret arus Sungai Aare di Kota Bern pada tanggal 26 Mei 2022. Selama menjadi pemimpin sementara, kata Sekda Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat wajib berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat. \"Otomatis jalannya pemerintahan ini (Pemprov Jabar) dalam kurun waktu sampai 4 Juni 2022 dipimpin oleh Pak Wakil Gubernur Jabar. Akan tetapi, tetap harus berkoordinasi, khususnya bertanggung jawab kepada Bapak Gubernur Jabar,\" kata dia. Sekda mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengizinkan Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil berada di luar negeri dari 29 Mei sampai 4 Juni 2022. \"Pemprov Jawa Barat mengambil inisiatif, khususnya mulai 29 Mei hingga 4 Juni 2022 untuk meminta izin kepada Mendagri... dan alhamdulillah pada tanggal 28 Mei lalu Mendagri memberikan surat izin terkait dengan surat izin ke luar negeri dengan alasan penting,\" kata Setiawan. Ia mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil berdinas ke luar negeri dari 21 sampai 28 Mei 2022. Menurut dia, Gubernur Jawa Barat melakukan kunjungan dinas ke Italia pada tanggal 21 hingga 23 Mei 2022, berdinas ke Inggris pada tanggal 24 sampai 26 Mei 2022, dan bertugas ke Swiss pada tanggal 27 sampai 28 Mei 2022. \"Saya akan cerita, kurun waktu 21 Mei 2022 sampai yang saya ceritakan tadi posisinya perjalanan dinas luar negeri. Di Italia ikut The Assisi and Roma Roundtable 2022 di Assisi,\" kata Setiawan. Ia melanjutkan, \"Lalu yang kedua di Inggris. Di sana tentang pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang menjadikan Jabar unggul dalam pengembangan SDM. Selain diskusi-diskusi dengan universitas juga dijalankan oleh gubernur.\"Selanjutnya, kata Sekda, Gubernur Jawa Barat meninjau upaya pengelolaan sampah di Swiss. (mth/Antara)
Negara Butuh Strong Leader, KAHMI Pare-Pare Dukung LaNyalla Jadi Presiden
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dinilai tepat untuk menjadi presiden. Pasalnya, Indonesia membutuhkan sosok strong leader seperti LaNyalla. Penilaian itu disampaikan Pengurus KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Kota Pare-Pare saat beraudiensi dengan LaNyalla, di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (28/5/2022). Hadir dalam pertemuan itu Muh. Salim Sultan (Ketua Harian KAHMI Pare-Pare), HM. Nur Azis T ( Ketua Dewan Penasehat), Ja\'far (Ketum HMI Kota Pare-Pare), Agussalim Alwi (Majelis Nasional KAHMI), Andi Tobo (Ketua Pakar KAHMI Sulsel) dan H.A Rahman Saleh (Presidium KAHMI). Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan staf ahli Ketua DPD RI Baso Juherman. Ditegaskan oleh Muh. Salim Sultan, kondisi bangsa Indonesia yang semakin memprihatinkan saat ini, dibutuhkan pemimpin yang kuat. Hanya dengan itulah bangsa ini bisa keluar dari krisis. \"Bangsa ini butuh strong leader. Sosoknya ada pada diri Pak LaNyalla. Kami melihat Bapak seorang yang punya keberanian, ketegasan dan sangat berpihak pada rakyat. Makanya kami mendukung Bapak sebagai Presiden,\" ujarnya. Realitasnya, lanjut Muh. Salim Sultan, ada aturan yang membungkam upaya tersebut. Yaitu ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Terkait hal itu juga, KAHMI Pare-pare menyampaikan persetujuannya dengan langkah Ketua DPD RI yang mengajukan mengajukan judicial review pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. \"Dalam pandangan kami, Presidential Threshold 20 persen merupakan tirani. Parpol sangat berkuasa. Akhirnya oligarki semakin mencengkeram dan bisa menentukan kebijakan karena mereka masuk di lingkar kekuasaan,\" ucapnya. Dalam kesempatan itu, KAHMI Pare-Pare juga ingin mengundang LaNyalla untuk hadir dalam Musyawarah Daerah yang akan dilaksanakan pada Juni mendatang. Dalam rangkaian acaranya KAHMI akan menyelenggarakan diskusi terkait PT 20 persen tersebut. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan perjuangan DPD RI di Mahkamah Konstitusi. Harapannya MK menyadari bahwa lembaga tersebut didirikan untuk menjaga tegaknya konstitusi. \"Jadi kalau ada Undang-undang yang melanggar Konstitusi seharusnya MK membatalkannya,\" tukas dia. Menurut LaNyalla, UUD 1945 pasal 6A tidak mengatur ambang batas 20 persen pencalonan Presiden. Namun, pemerintah dan DPR yang merupakan representasi partai politik malah membuat adanya ambang batas 20 persen untuk Presiden yang dituangkan di pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. \"Kita masih menunggu MK untuk menghapus pasal yang tidak derivatif dari Konstitusi tersebut. Akan jadi pertanyaan besar jika MK tak mau menghapusnya. Yang menggugat saat ini lembaga DPD RI loh. Tidak main-main,\" ucap LaNyalla. LaNyalla juga berharap Presiden Jokowi menunjukkan sikap pro konstitusi. Menurutnya Presiden dalam hal ini Pemerintah dan DPR adalah pihak yang membuat UU tersebut. \"Maka sudah seharusnya Presiden menunjukkan sikap yang tegas ikut menegakkan Konstitusi dengan meninjau kembali Undang-Undang yang tidak sesuai konstitusi itu,\" tegasnya. (sws)
