DAERAH
Cianjur Prioritaskan Pembangunan Jalan ke Tempat Wisata
Cianjur, FNN - Pemkab Cianjur, Jawa Barat, memprioritaskan pembangunan jalan menuju tempat wisata di wilayah selatan Cianjur dengan anggaran Rp 87 miliar, termasuk pembangunan jalan penghubung antar desa di beberapa kecamatan di wilayah selatan yang kondisinya rusak berat.Bupati Cianjur Herman Suherman di Cianjur Selasa, mengatakan akan memprioritaskan pembangunan jalan kabupaten yang kondisinya rusak penghubung antar desa, kecamatan dan menuju tempat wisata seperti di Kecamatan Pagelaran yang merupakan akses menuju Curug Ngebul.\"Kita prioritaskan penghubung antar desa dan kecamatan yang terkoneksi ke obyek wisata yang ada, sehingga dapat meningkatkan roda ekonomi warga sekitar. Pertumbuhan ekonomi tentunya dapat berjalan kalau infrastruktur sudah baik di masing-masing kecamatan,\" katanya.Sehingga prioritas perbaikan dan pembangunan jalan penghubung milik kabupaten dapat tuntas hingga tahun 2023, sehingga program 1.000 kilometer jalan baik di Cianjur, dapat tercapai dan akan dimulai dari Kecamatan Cidaun sepanjang 38 kilometer penghubung enam desa.Herman berharap ketika jalan kabupaten sudah diperbaiki harus didukung dengan perbaikan jalan provinsi menuju Cianjur selatan yang juga rusak, agar dapat terhubung dengan mulus ketika warga atau wisatawan yang hendak melintas dari jalan provinsi ke jalan kabupaten.\"Kalau bisa berjalan bersamaan, ketika jalan kabupaten diperbaiki, diikuti dengan jalan provinsi yang juga diperbaiki, sehingga target 1.000 kilometer jalan mulus di Cianjur dapat tercapai dan angka kunjungan wisatawan dapat meningkat,\" katanya. Sementara warga di sejumlah kecamatan di wilayah selatan Cianjur, berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jalan agar warga tidak kesulitan untuk melakukan aktifitas terutama perekonomian yang mahal di ongkos karena rusak-nya jalan penghubung antar desa di Kecamatan Pagelaran.\"Kami berharap pemerataan pembangunan sampai ke pelosok Cianjur, sejak jalan rusak biaya transportasi dari Pagelaran ke Cianjur atau sebaliknya menjadi mahal. Kami berharap perbaikan jalan kabupaten di Pagelaran menjadi prioritas karena termasuk jalur utama menuju tempat wisata,\" kata tokoh pemuda Pagelaran Gofur. (mth/Antara)
Ribuan UMKM Kota Jambi Berjualan di Pasar Bedug
Jambi, FNN - Pemerintah Kota Jambi kembali membuka kegiatan pasar bedug pada ramadhan tahun ini yang diresmikan langsung oleh Wali Kota Jambi, Dr. Syarif Fasha, di Jalan Mr As\'ad, dan Jalan WR. Supratman, Pasar Kota Jambi, Ahad (3/4).Wali Kota Jambi Syarif Fasha menegaskan, pasar bedug ini diisi oleh ribuan UMKM kota Jambi. Sebab selain dua pasar bedug ini juga terdapat pasar bedug lainnya di kecamatan-kecamatan yang dikelola oleh komunitas dan masyarakat yang dikoordinir oleh Camat dan atas izin Disperindag Kota Jambi\"Pasar bedug perorangan boleh, apakah itu di pinggir jalan dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas,\"ujar Wali Kota.Syarif Fasha menegaskan kepada para pedagang untuk menjual makanan dan produk yang bersih dan sehat. Nantinya Badan Pengolah Obat dan Makanan (BPOM) juga akan keliling untuk mengecek semua sampel-sampel makanan yang dijual.Fasha juga mengatakan bahwa para pedagang yang menjual aneka kuliner adalah para UMKM Kota Jambi yang mana ribuan UMKM akan menjajakan kuliner dan juga hasil-hasil produk mereka pada saat bulan Ramadhan ini sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi dimasa pandemi.Dirinya juga mengingatkan kepada pedagang untuk tetap menjalankan protokol kesehatan selama berjualan.\"Ada ribuan UMKM yang jualan di pasar bedug ini,\"ujarnya.Sementara itu, untuk petugas keamanan pasar bedug yang dikelola Pemkot Jambi yakni petugas dari Disperindag dan Satpol PP, kemudian pasar bedug di kecamatan-kecamatan akan dibantu oleh aparat Trantib Kecamatan. Fasha menghimbau masyarakat atau komunitas yang melaksanakan pasar bedug untuk membentuk tim-tim baik itu tim parkir maupun tim pengamanan. \"Pembentukan tim guna mengatur area agar sampah tidak berserakan kemana-mana, tidak membuat macet lalu lintas dan juga membuat tertib pasar tersebut,\" himbaunya. Ia juga berharap yang mana saat pandemi COVID-19, kondisi perekonomian Kota Jambi di tahun 2021 pertumbuhan di angka 3,78persen dan ditargetkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mencapai 5 persen. (mth/Antara)
Gubernur Sulawesi Tenggara Apresiasi KNPI Gagas Pembuatan Minyak Goreng
Kendari, FNN - Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengapresiasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra karena telah menggagas pembuatan minyak goreng massal yang melibatkan siswa SMA/SMK di 17 kabupaten/kota.\"Ini merupakan kegiatan sangat luar biasa, seharusnya kalau ada (rekor) MURI bisa masuk MURI karena apa? karena kita menggerakkan anak-anak siswa SMA/SMK di 17 kabupaten/kota se-Sultra,\" kata Ali Mazi usai mengunjungi pembuatan minyak goreng kelapa oleh siswa SMA/SMK di Kendari, Sabtu.Menurut Ali Mazi, gerakan yang digagas KNPI bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat harus didukung karena mengatasi kelangkaan dan harga minyak yang saat ini terbilang tinggi.Gubernur menyebut sebanyak 3.000 tungku digunakan untuk gerakan massal pembuatan minyak goreng tradisional yang digagas KNPI Sultra bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melibatkan siswa SMA/SMK.Dia meyakini jika masyarakat, pemerintah, dan organisasi bisa bergerak bersama dalam mengatasi situasi saat ini, khususnya di Sulawesi Tenggara, bangsa, dan negara maka tidak akan terjadi kelangkaan minyak goreng.\"Mudah-mudahan ini bisa dijadikan contoh untuk Indonesia secara umum sehingga diharapkan tidak ada lagi berita-berita terkait kelangkaan minyak goreng,\" ujar Ali Mazi.Gubernur menilai DPD KNPI Sulawesi Tenggara telah mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda dan pelajar sebagai elemen bagian pemuda serta menunjukkan salah satu perannya menjadikan KNPI sebagai wadah pembina generasi muda dan agen pembangunan.Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra Alvin Akawijaya Putra mengatakan aksi gerakan membuat minyak goreng tradisional serentak dilakukan dengan menggandeng Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra.\"Ini gerakan darurat karena sebentar lagi mau puasa takutnya nanti minyak goreng tidak bisa menyokong kebutuhan ibu-ibu di rumah,\" katanya ditemui di sela aksi membuat minyak goreng yang dipusatkan di SMKN 1 Kendari.Dia menyampaikan aksi gerakan massal membuat minyak goreng berbahan baku kelapa secara tradisional yang dilakukan pelajar SMA/SMK di 17 kabupaten/kota merupakan sebagai langkah alternatif mengatasi harga minyak yang masih tinggi apalagi menghadapi Ramadhan.\"Ini bukan solusi tetapi alternatif karena kalau solusi tentu dengan menurunkan harga minyak goreng,\" ujar dia.Dia menjelaskan pihaknya menggagas pembuatan minyak goreng secara tradisional oleh siswa SMA/SMK se-Sultra sebagai bentuk pendidikan historis praktis kepada mereka. (mth/Antara)
Gubernur Sulteng: Kelola Sumber Daya Tambang untuk Pembangunan Daerah
Parigi Moutong, FNN - Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura mengatakan pengelolaan sumber daya tambang yang baik akan berdampak pada pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat.\"Sumber daya tambang harus dikembangkan semaksimal dan inovatif mungkin supaya dapat memenuhi target pembangunan,\" kata Rusdy dalam pembukaan Forum Grup Discussion (FGD) terkait tambang rakyat tingkat provinsi Sulawesi Tengah, di Kabupaten Parigi Moutong, Rabu.Menurut Rusdy, masyarakat bisa memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup dan peningkatan ekonomi desa. Namun, perlu juga diperhatikan dampak lingkungannya.\"Perlu dipertimbangkan proses perencanaannya tambang dan dievaluasi secara rutin agar fatalitas akibat eksploitasinya dapat dihindari,\" ujarnya.Menurut Rusdy, Sulawesi Tengah adalah daerah yang memiliki potensi minerba dan non minerba sehingga wilayah ini diminati para investor.\"Pertambangan Sulawesi Tengah selalu jadi isu krusial selain karena sektor ini dapat mendongkrak ekonomi dan pembangunan daerah secara masif, ternyata juga berdampak pada sosial jika dibandingkan dengan komoditi non tambang,\" jelasnya.Oleh karena itu, Gubernur berharap FGD ini jadi sarana strategis untuk menyerap ide antar stakeholder tambang yang ada di Sulawesi Tengah.“Saya apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini karena kita bisa saling tukar pikiran untuk meningkatkan pembangunan daerah,” tuturnya.FGD bertema membangun sinergi antara penambang rakyat, BUMN, BUMD dan swasta untuk mendukung pembangunan daerah Kabupaten Parigi Moutong itu diikuti Bupati Parigi Samsurizal Tombolotutu, Wakil Bupati Poso Yasin Mangun dan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra Rohani Mastura. (mth/Antara)
Segelintir Orang Maluku Yang Bekepentingan Proyek LIN & ANP Batal
Oleh Abdullah Nadjar Ambon FNN – Dua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku seperti Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) terancam batal. Proyek yang diperjuangkan Gubernur Maluku Murad Ismail hanya dalam kurun waktu tujuh bulan itu dalam ketidakpastian. Sampai sekarang tidak jelas, apakah kedua proyek tersebut masih berlanjut atau tidak? Pemerintah Daerah (Pemda) melalui kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Abdul Haris memastikan LIN tetap masih jalan. Alasannya, sampai sekarang tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat kalau proyek LIN dipending atau dihentikan. “Selama tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah pusat, maka LIN tetap jalan sesuai rencana, “ujar Abdul Haris Senin minggu lalu (21/03) pada Diskusi Publik yang dilaksanakan oleh Majelis Sinergi Kalam (MASIKA) ICMI. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Malawat tanggal 17 Maret lalu masih menghadiri rapat di Bogor Jawa Barat. Rapat yang materinya membahas kelanjutan pelaksanaan pembangunan ANP. Rapat tim gabungan tersebut dihadiri oleh wakil dari PT. Pelabuhan Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Maritim dan Investasi dan Kementerian Keuangan. Dari penjelasan Kepala Dinas KKP dan Kepala Dinas Perhubungan tersebut, sebagai gambaran bahwa proyek LIN dan ANP masih tetap jalan. “Sekarang dalam proses perbaikan feasibility study, karena data-datanya sudah teralu lama. Sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk menyesuaikan angka-angkanya perkembangan kekinian, tertutama setelah adanya pandemi covid-19, “ujar Abdul Haris. Tragisnya, ada sekelompok kecil orang Maluku yang berkeinginan agar proyek LIN dan ANP tidak bisa berjalan di eranya Gubernur Maluku dijabat Murad Ismail. Kalau proyek LIN dan ANP berjalan, maka bisa menjadi value yang menaikan popularitas dan elektabilitas Gubernur Murad Ismail di mata masyarakat Maluku. Kenyataan ini semakin menyulitkan siapapun yang bakal menjadi pesaing Murad Ismail nanti di Pilkada Gubernur Maluku tahun 2024. Bisa berakibat Murad Ismail menang Pilkada dengan mudah. Kelompok kecil orang Maluku yang tidak menghendaki terealisasinya LIN dan ANP ini, bekerja keras melobi dan mendekati kader Golkar yang menjadi Menteri Kordinator Maritim dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan. Targetnya Luhut memainkan peran dan kebesarannya sebagai menteri segala urusan untuk menunda atau batalkan LIN dan ANP setelah tahun 2024. Kalau proyek LIN dan ANP tetap berlanjut, maka bisa menyulitkan tokoh-tokoh tertentu yang sekarang mulai nampak berkeinginan untuk maju sebagai calon Gubernur Maluku. Gayung pun bersambut. Belum lama ini publik seanteru Maluku dikagetkan dengan pernyataan Menko Marinves Luhut Panjaitan bahwa proyek LIN dan ANP di Maluku besar kemungkinan lokasinya dipindahkan dari Maluku. Alasan yang disampaikan Luhut, laut yang dijadikan lokasi LIN dan ANP terdapat gunung api bawah laut. Selain itu, banyak ranjau peninggalan perang dunia kedua. Pernyataan Luhut tersebut tanpa disertai hasil peneliatan dari lembaga mana? Luhut asal bacot saja. Pernyataan Luhut menimbulkan kemarahan yang luar biasa di masyarakat Maluku. Kecuali mereka yang berkeinginan dan berkepentingan agar LIN dan ANP tidak dilanjutkan setelah 2024. Cacian, makian dan hujatan datang berbagai kalangan elemen masyarakat Maluku kepada Menteri Luhut seperti saling bersahutan di media sosial. Sebab Luhut dianggap telah menghina dan menganggap remeh bangsa Maluku. Luhut juga telah membuat keresahan dan ketakutan kepada masyarakat yang tinggal dan melaut di sekitaran perairan laut Negeri Tulehu, Wai dan Liang. Pertanyaannya, mengapa selama ini pemerintah tidak menyampaikan adanya gunung api bawah laut di sekitaran Negeri Tulehu, Wai dan Liang? Hanya karena bernafsu membatalkan proyek LIN dan ANP di Maluku, barulah Menteri Luhut mencari-cari alasan sana-sini. Alasan yang tanpa didasarkan pada hasil penelitian ilmiah dari lembaga-lembaga yang berkompeten seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau Badan Meterologi Klimatologi dan Geofikisi (BMKG). Pernyataan Luhut tentang LIN dan ANP ini juga melengkapi kezoliman dan ketidakadilan pemerintah pusat kepada Maluku yang sudah terjadi puluhan tahun silam. Paling kurang sejak Orde Baru berkuasa pusat sangat tidak awareness kepada Maluku. Sikap itu terus terjadi sampai sekarang. Entah kapan akan berakhir. Rupa-rupanya pemerintah pusat belum juga puas-puasya untuk bersikap zolim dan tidak adil kepada rakyat Maluku. Tentu saja kesabaran itu ada batasnya Om Luhut. Proyek LIN adalah proyek pemerintah pusat. Dicanangkan pemerintah SBY sejak Sail Banda tahun 2011. Namun kelanjutannya tidak pernah berwujud. Baru setelah Murad Ismail menjadi Gubernur Maluku dan Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, barulah LIN menjadi PSN. Hanya dalam waktu tujuh bulan, Gubernur Murad Ismail berhasil mewujudkan LIN menjadi PSN di Maluku. Luar biasa Gubernur Murad Ismail. LIN yang telah dicanangkan sejak pemerintahan SBY tahun 2011 lalu, sembilan tahun kemudian 2020 barulah berwujud PSN setelah Murad Ismail menjadi Gubernur. Namun yang lebih aneh lagi, adanya segelintir kecil orang Maluku yang berfikir picik, licik, dan kerdil. Mereka melalui Menteri Luhut Panjaitan berusaha membatalkan atau menunda proyek LIN dan ANP. Sangat keterlaluan prilaku dari segelintir kecil orang-orang Maluku ini. Konstruksi berfikirnya hanya untuk kepentingan jangka pendek. Hanya untuk memuaskan dan mewujudkan syahwat kelompoknya, mencalonkan diri sebagai Gubernur Maluku. Meskipun untuk itu harus mengorbankan kepentingan besar rakyat Maluku. Lagi-lagi rakyat Maluku mau dikorbankan oleh orang-orang Maluku sendiri. Meskipun masih perlu dikonfirmasi, namun Informasi yang beradar di kalangan menteri dan politisi papan atas bahwa Luhut mendukung tokoh tertentu sebagai calon Gubernur Maluku 2024. Sementara nama-nama yang beredar di masyarakat Maluku sebagai kandidat calon Gubernur Maluku 2024 adalah Letnan Jendral (Purn.) Jefry Apoli Rahawarin (JAR), Abdullah Tuasikal, Hamzah Sangadji, Ramly Umasugi dan Richard Louhenapessy. Mengakhiri tulisan ini saya pengutip pesan moral yang disampaikan Gubernur Murad Ismail ketika menyampaikan sambutan sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Maluku bahwa “jangan pernah menggadaikan idealismemu, karena hanya itulah kekayaan terakhir yang kau miliki. Jika idealimemu digadaikan, maka hilangnya harkat, martabat dan jati dirimu”. Penulis adalah Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku.
BUMN Ajak Warga Lingkar Mandalika Pilah Sampah Jadi Emas
Lombok Tengah, FNN - Sejumlah perusahaan di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkolaborasi dan mendirikan bank sampah untuk mengajak warga lingkar Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, memilah dan mengumpulkan sampah yang bisa dijadikan emas.\"Warga di enam desa penyangga ini, khususnya, bisa menabung dengan sampah yang telah dipilah ke bank sampah. Setelah itu mereka bisa mengambil emas, setelah tabungan sampah mereka cukup,\" kata Kepala Divisi Corporate Social Responsibility Pegadaian Rully Yusuf di Praya, Lombok Tengah, Sabtu.Kegiatan Bakti BUMN untuk Indonesia di Mandalika itu dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Tohir secara virtual, melalui siaran langsung Instagram.\"Program Bakti BUMN merupakan employee volunteering yang bertujuan untuk meningkatkan jiwa kepedulian pegawai BUMNterhadap masyarakat dan lingkungan melalui keterlibatan aktif sebagai relawan dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di masing-masing BUMN maupun lintas BUMN,\" katanya.Para relawan, ujar dia, dapat membantu meningkatkan pemahaman warga sekitar akan pengelolaan sampah yang baik, sehingga bisa menekan kebiasaan membuang sampah sembarangan serta sekaligus mendapatkan manfaat lebih dari kegiatan memilah sampah di Bank Sampah Putri Nyale.Untuk itulah, katanya,sosialisasi yang dilakukan, dimulai dari penanaman nilai, kebiasaan dan aturan dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan menggunakan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), terutama dalam mengelola sampah rumah tangga.\"Kehadiran bank sampah diharapkan dapat mendukung minat masyarakat dalam memilah sampah di rumah untuk kemudian dikelola di bank,\" katanya.Koordinator Bidang TJSL Kementerian BUMN Teddy Purnama mengatakan bank sampah ini merupakan salah satu tempat pemilihan sampah terpadu, guna menjawab persoalan sampah di objek wisata Mandalika. Selain itu, program ini merupakan bentuk komitmen kepedulian BUMN terhadap lingkungan di Mandalika khususnya, maupun di objek wisata lainnya.\"Ini untuk mengedukasi masyarakat supaya peduli sampah dan mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM, karena sampah juga memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan ketika dikelola dengan maksimal,\" katanya.Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru menyampaikan program Bakti BUMN di Mandalika Lombok selaras dengan komitmen Jasa Marga untuk berkontribusi pada kehidupan masyarakat melalui program Creating Shared Value (CSV), yaitu menciptakan manfaat bersama dan pada saat yang sama juga memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan.“Di tahun ini, manfaat dari program CSV semakin lengkap dengan kehadiran para relawan terpilih dalam program Bakti BUMN. Di sini mereka akan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat dan perangkat desa serta sekaligus menjadi agen perubahan BUMN sehingga dapat mempengaruhi warga sekitar. Ini juga merupakan wujud nyata kami dalam mendukung pelaksanaan program TJSL ke arah yang lebih baik, sesuai panduan ISO 26000 dan tercapainya SDGs,” katanya.Program Bakti BUMN di Mandalika Lombok merupakan program perdana yang membuka rangkaian proyek percontohan Program Bakti BUMN yang diselenggarakan di tiga dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas: Mandalika, Sumba dan Danau Toba.Sepuluh relawan terpilih dalam Program Bakti BUMN di Mandalika Lombok itu, terdiri atas sejumlah karyawan BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Perkebunan Nusantara X, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Angkasa Pura II dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (mth/Antara)
Kadin NTT Sebut e-Katalog Adalah Angin Segar bagi Pelaku UMKM
Kupang, FNN - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nusa Tenggara Timur menilai kebijakan pemerintah pusat meluncurkan e-Katalog menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan industri kecil di NTT.\"Ini merupakan solusi dan juga jawaban yang luar biasa serta menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian kepada UMKM dan industri kecil,\" kata Ketua Kadin NTT Bobby Lianto kepada ANTARA di Kupang, Jumat.Pemerintah pusat pada Kamis (24/3) meluncurkan e-Katalog. Pemerintah mewajibkan pemda untuk berbelanja kebutuhan perkantoran lewat e-Katalog untuk mendukung industri kecil dan UMKM di daerah. Peluncuran e-Katalog itu membuktikan bahwa pemerintah menyadari bahwa sejak pandemi COVID-19 begitu banyak perusahaan menengah ke atas yang terdampak pandemi dan merugi.\"Tetapi UMKM atau industri kecil adalah ujung tombak perekonomian negara, karena selama masa pandemi menjadi tulang punggung pergerakan perekonomian di NTT,\" ujar dia.Karena itulah, ia mengapresiasi pemerintah yang memperkuat UMKM agar terus bertumbuh sehingga mampu mendorong kebangkitan perekonomian Indonesia.\"Momentum seperti ini harus dimanfaatkan secara baik oleh para pelaku UMKM di NTT sebagai penopang usaha bisnis mereka,\" tambah dia. Keputusan pemerintah itu juga diapresiasi oleh Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) NTT M. Ikhsan Darwis.\"Jadi e-Katalog ini merupakan gebrakan pemerintah yang sangat positif untuk mendukung UMKM kita agar bisa berubah haluan dari tradisional ke digitalisasi,\" ujar dia. (mth/Antara)
Pemerintah Kota dan Kabupaten di DKI Diminta Inovatif Atasi Kemiskinan
Jakarta, FNN - Anggota DPRD DKI Jakarta Ahmad Ruslan meminta pemerintah kota administratif dan kabupaten di DKI Jakarta meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai terobosan inovatif membangkitkan perekonomian warga guna mengatasi kemiskinan. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, salah satu cara yang bisa ditempuh adalah membuat bazar untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga dapat menggerakkan perekonomian warga setempat. \"Saya berharap wali kota, camat dan lurah supaya lebih memprioritaskan wilayah-wilayah yang sekiranya kurang berkembang, kurang mendapat fasilitas pembangunan. Sehingga bisa menunjang perekonomian mereka,\" kata Ruslan di Jakarta, Sabtu. Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana mengakui wilayahnya menjadi salah satu yang memiliki indeks kemiskinan tertinggi selama era pandemi COVID-19, yakni mencapai 7,24 persen di tahun 2021. \"Upaya yang kami lakukan ada pemberdayaan masyarakat, program pembangunan masyarakat desa dan kelurahan dengan anggaran Rp64 miliar,\" katanya. Dengan anggaran tersebut, Ali mengatakan, akan mengembangkan keterampilan para pelaku UMKM yang tercakup dalam platform JakPreneur. \"Mudah-mudahan dengan mulai melandai pandemi ini, aktivitas bisa dimulai semua. Sehingga tingkat kemiskinan di Jakarta Utara ini bisa turun lagi,\" tuturnya. Berdasarkan data garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin di daerah menurut kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebutkan, penduduk miskin di Jakarta cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Kepulauan Seribu memiliki persentase penduduk miskin tertinggi yang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2019 sebanyak 12,09 persen (2,93 ribu jiwa), lalu meningkat menjadi 14,87 persen (3,63 ribu jiwa) di 2020 dan menjadi 15,06 persen (3,86 ribu jiwa) di 2021. Baca juga: Kemiskinan DKI meningkat, Wagub: konsekuensi dari COVID-19Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Ahmad Ruslan dalam satu Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta. (ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta)Tingkat kemiskinan tertinggi berikutnya adalah Jakarta Utara sebesar 5,04 persen (91,15 ribu jiwa) di 2019. Lalu meningkat menjadi 6,78 persen (123,59 ribu jiwa) di 2020 dan menjadi 7,24 persen (132,73 ribu jiwa) pada 2021. Kemudian disusul Jakarta Pusat yang mencatat pada 2019 sebesar 3,68 persen penduduk miskin (34,13 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,51 persen (41,92 ribu jiwa) dan menjadi 4,94 persen (45,10 ribu jiwa) di 2021. Jakarta Barat di 2019 memiliki persentase penduduk miskin sebesar 3,25 persen (84,06 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,25 persen (110,90 ribu jiwa) dan menjadi 4,31 persen (113,37 ribu jiwa) di 2021. Di Jakarta Timur, persentase penduduk miskin di 2019 adalah sebesar 3,12 persen (91,51 ribu jiwa). Lalu meningkat di 2020 menjadi 4,16 persen (122,73 ribu jiwa) dan menjadi 4,28 persen (125,37 ribu jiwa) di 2021. Di Jakarta Selatan persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 2,73 persen (61,77 ribu jiwa). Lalu meningkat di tahun 2020 menjadi 3,43 persen (78,09 ribu jiwa) dan menjadi 3,56 persen (81,50 ribu jiwa) di tahun 2021. (mth/Antara)
Harga Minyak Goreng di Pekanbaru Rp20 Ribu/Liter
Pekanbaru, FNN - Harga minyak goreng dijual di warung sembako Kota Pekan Baru, Riau tembus mencapai Rp20 ribu per liter karena tingginya permintaan warga di daerah setempat sejak adanya kelangkaan bahan pokok memasak di sejumlah daerah. Sejumlah warga di Kota Pekanbaru mengeluhkan kenaikan minyak goreng curah sebesar Rp20 ribu/liter karena penjualannya hanya ditemukan pada satu warung sembako saja sedangkan di pasar modern Indomaret dan warung lainnya tidak menyediakan minyak goreng dalam bentuk kemasan. \"Minyak goreng dalam kemasan makin langka saja. Dimana-mana sudah dicari tidak bisa ditemukan itu pun hanya satu pedagang yang menjual minyak goreng curah juga dengan harga mahal pula, \" kata Det, warga Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru di Pekanbaru, Jumat. Kelangkaan minyak goreng di daerah itu juga diakui warga lainnya Yeni (45) dan Bude Yetno mengatakan, minyak goreng sulit diperoleh di warung-warung sudah terlalu lama terjadi sehingga kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah maupun dinas terkait. \"Pandemi COVID-19 belum usai, pendapatan warga melemah. Ini juga kami makin susah menemuka minyak goreng, ya kalau memasak tidak pakai minyak juga tidak enak,\"ungkap warga. Susi warga Kecamatan Marpoyan mengatakan, kalau dirinya terkejut saat membeli minyak goreng di pasar ritel yang tiba-tiba penuh di etalase pajangan minyak goreng. Bahkan minyak goreng yang dipajang telah dicantumkan harga jual Rp24.500 per liter. \"Kami menduga ada penimbunan yang disengaja oleh distributor dan pedagang minyak goreng,”kata Susi. Kalangan warga berharap Pemerintah Provinsi Riau perlu bertindak tegas mengusut penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng di wilayah itu. Padahal kondisinya di Provinsi Riau merupakan daerah terluas di Indonesia sebagai penghasil kebun sawit. Sebelumya, pemerintah sempat mengeluarkan mekanisme Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp 11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000/liter. HET yang diterapkan mulai 1 Februari 2022 itu memang sempat membuat harga minyak goreng di pasaran turun. Namun, keberadaannya menjadi langka di pasaran sejak aturan HET dicabut sehingga terjadi kenaikan signifikan setelah pemerintah menyerahkan harga minyak goreng kemasan kepada mekanisme pasar Di Kota Pekanbaru, harga 1 liter minyak goreng kemasan melonjak naik menjadi Rp25 ribu. Kemudian, untuk harga 2 liter minyak goreng kemasan premium dijual Rp50 ribu. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau SF Hariyanto mengatakan, pemerintah sudah mencabut HET minyak goreng melalui Surat Edaran (SE) Kemendag. Namun, menurut Sekda, pihaknya sebagai satgas pangan daerah akan melakukan peninjauan kepada distributor, ritel modern, dan pasar lainnya di wilayah Pemerintah Provinsi Riau. “Nanti kita bersama tim satgas pangan daerah akan mengecek setiap hari di pasar tradisional, distributor dan pasar modern lainnya. Hasilnya kita laporkan ke satgas pusat karena kebijakannya di pusat,”ujarnya. “Untuk HET minyak goreng kemasan premium akan diatur lagi lebih lanjut. Satgas Pangan akan turun ke lapangan. Kalau melihat data stok minyak goreng untuk kebutuhan nasional jumlah stoknya cukup, datanya sudah ada,\" kata SF Hariyanto. \"Harganya itu kita harus minta serendah mungkin. Tapi kenapa ini kok bisa naik. Kita akan panggil distributor untuk membahas kenaikan harga ini,” imbuhnya. (mth/Antara)
Berebut Sekdaprov Jatim, Satu Kandidat Muncul dari Luar Pemprov
Surabaya, FNN – Persaingan menduduki kursi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur bakal sengit. Jabatan paling mentereng di birokrasi Pemerintah Provinsi Jatim itu akan diperebutkan sembilan pejabat pangkat tinggi yang resmi terdaftar sebagai kandidat sampai masa pendaftaran seleksi terbuka ditutup pada Jumat (11/3/2022) pukul 00.00 WIB. Sejumlah nama pejabat digadang-gadang sudah tercatat dalam daftar calon Sekdaprov Jatim. Mereka antara lain adalah Pj Sekdarprov Jatim Wahid Wahyudi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nurkholis dan Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Boby Soemiarsono. Kemudian, Kepala Bappeda Jatim M Yasin, Kepala Dinas Kehutanan Jatim Jumadi, Kepala DPM-PTSP Jatim Aries Mukiyono, Kepala Dinas Perhubungan Nyono serta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jatim Diah Wahyu Ermawati. Satu calon lain secara mengejutkan muncul dari luar birokrasi Pemprov Jatim yakni seorang pejabat Kemensos RI. “Hingga batas akhir penutupan pendaftaran tadi malam, tepat pukul 00.00, total ada sembilan orang pendaftar,” kata Sekretaris Pansel Aries Agung Paewai pada Sabtu (12/3/2022). Namun Aries enggan membeberkan lebih detail identitas para pejabat yang telah terdaftar. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jatim itu hanya menyebutkan, sembilan orang yang mendaftar telah mengumpulkan syarat-syarat pendaftaran sesuai ketentuan. “Sesuai mekanisme, tidak diumumkan dulu. Ini karena harus masuk di tim pansel untuk dilakukan verifikasi berkas oleh tim pansel dan sekretariat pansel,” tuturnya. Terkait kriteria calon berdasarkan Surat Panitia Seleksi Jabatan Tinggi Madya Pemprov Jatim Nomor 800/1565/Pansel-JPTM/2022, terdapat 18 syarat utama yang harus dipenuhi calon Sekdaprov Jatim. Di antaranya, pelamar harus berstatus ASN yang sedang menduduki JPT Pratama (eselon II.a). Selain itu kandidat pernah menduduki JPT Pratama (Eselon II.a/II.b) minimal dua kali paling singkat dua tahun. Kemudian, untuk pejabat fungsional ahli utama yang telah menjabat dua tahun juga berkesempatan mendaftar. Syarat selanjutnya adalah harus memiliki pangkat paling rendah pembina muda (IV/c) dan usia maksimal 58 tahun pada 1 Mei 2022 mendatang. Calon juga memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV, diutamakan pascasarjana (S-2) atau doktor (S-3). Setelah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, diutamakan telah lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, kecuali bagi pelamar yang berasal dari pemangku jabatan fungsional jenjang ahli utama. Setelah pendaftaran calon, Aries mengungkapkan, tahapan selanjutnya adalah verfikasi administrasi yang dilakukan mulai Sabtu (12/3/2022). Kemudian, rapat tim pansel akan menentukan calon yang lolos seleksi berkas administrasi. Seperti diketahui, kursi Sekdaprov Jatim kosong sejak 6 Maret 2021, setelah Heru Tjahjono memasuki waktu purnatugas. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kembali menunjuk Heru Tjahjono sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekdaprov hingga awal Januari 2022. Selanjutnya, Khofifah melantik Wahid Wahyudi yang saat ini juga menjabat Kepala Dinas Pendidikan sebagai Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim pada 12 Januari 2022. Untuk mengisi jabatan eselon I secara definitif, Pemprov menggelar seleksi dan membuka pendaftaran calon pada 7-11 Maret 2022. Panitia seleksi yang terdiri dari Prof Mohammad Nuh (Akademisi/Ketua Dewan Pers), Prof Mas’ud (Akademisi), Bima Haria Wibisana (Kepala BKN), Akmal Malik (Dirjen Otda Kemendagri) dan Rini Widyanti (Sekretaris Utama Menteri PAN-RB). (mth)
