DAERAH
Bangun "Gasblock",PGN Komit Majukan Balkondes Karangrejo Magelang
Jakarta, FNN - Subholding Gas PT Pertamina (Persero), PT PGN Tbk berkomitmen terus memajukan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Desa Karangrejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, sekaligus mendukung program destinasi superprioritas pemerintah melalui pembangunan \"Gasblock\". Fasilitas Gasblock merupakan ikon terbaru dari Balkondes PGN Karangrejo sebagai perwujudan interaksi dan kolaborasi energi baik gas bumi, yang ramah lingkungan, serta Desa Energi PGN yang unik, asri, dan kaya budaya Indonesia. Siaran pers PGN yang dikutip di Jakarta, Senin menyebutkan beberapa fasilitas baru ditambahkan untuk meningkatkan kenyamanan dan menarik minat wisatawan. Untuk mewujudkan kolaborasi energi dalam lanskap keindahan bumi Borobudur, melalui PGN Solution, PGN membangun pipa gas sepanjang 3.900 meter untuk melayani 204 sambungan jaringan gas bumi rumah tangga warga sekitar balkondes di Dusun Kretek dan Bumen. Sebagai ikon baru, Gasblock memasang monumen meter regulating system (MRS) ukuran G.1600, yang biasanya digunakan untuk pelanggan industri dan bulk customer dengan diameter pipa 12 inci dan 16 inci. Selanjutnya, menggunakan energi gas bumi untuk water heater homestay balkondes, serta meja obor dan obor api abadi di beberapa titik. \"Tujuan dibangunnya Balkondes Karangrejo adalah wadah dan wujud manunggalnya perusahaan dan masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, juga memperkenalkan Desa Karangrejo sebagai desa energi,\" ujar General Manager Sales Operation Region 3 Wilayah Jatim Jateng (SOR 3) PGN Iwan Yuli Widyastato dalam sambutannya saat syukuran Balkondes PGN Karangrejo, Sabtu (5/3/2022). Desa Energi Karangrejo sudah tersertifikasi yang membuktikan bahwa layanan homestay dapat diandalkan. Balkondes PGN Karangrejo memiliki layanan homestay, yang terdiri atas empat unit family, dua couple, dan empat room single. Selain itu, juga tersedia restoran, meeting room, dan weeding room. \"Diharapkan, kehadiran PGN mendorong kemajuan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan semangat energizing community Subholding Gas Pertamina,\" sebut Iwan. Subianto, selaku Camat Borobudur, mengatakan kerja sama masyarakat dan pemerintah desa dalam pembangunan Balkondes PGN Karangrejo diharapkan dapat menjadi panutan bagi 19 desa lainnya di Borobudur. \"Insya Allah tidak lama lagi, kami akan menjadi kecamatan mandiri, diawali dari desa yang mandiri secara anggaran. Desa Karangrejo ini merupakan salah satu desa di Borobudur yang memiliki kemandirian anggaran, sehingga tidak hanya pada dana desa,\" ujarnya. Masyarakat Desa Karangrejo aktif mengelola balkondes dan seluruh keuntungan dari kegiatan wisata masuk ke desa, sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat. Subianto mengungkapkan meski pandemi, Balkondes PGN Karangrejo bisa mendapatkan pemasukan hingga Rp200 juta. \"Sangat bangga dan terima kasih kepada PGN yang telah mendampingi kami di Borobudur, terutama di Karangrejo,\" ujarnya. Sementara, Kepala Desa Karangrejo M Heli Rofikun menjelaskan Karangrejo harus menjadi penopang keberadaan Candi Borobudur. Balkondes ini juga menjadi salah satu andalan wisata Karangrejo yang memberikan penghasilan bagi desa, selain juga banyak warga bekerja di balai tersebut. \"Alhamdulillah, pengembangan pariwisata kami di-support PGN. Selain balkondes, pengembangan spot-spot baru juga diberikan PGN,\" kata Heli. (mth/Antara)
Ini Alasan Mengapa Anggaran Sirkuit Formula E Bertambah
Jakarta, FNN - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pembangunan sirkuit Formula E dirancang permanen sehingga anggarannya bertambah sebesar Rp10 miliar menjadi 60 miliar. \"Memang ada penambahan anggaran dari Rp50 miliar menjadi Rp60 miliar karena sirkuit itu dibuat permanen,\" kata Riza di Jakarta, Senin. Dengan begitu, lanjut dia, maka sirkuit tersebut dapat digunakan untuk kegiatan berikutnya dan agenda lain sehingga sirkuit tersebut tidak hanya untuk satu kali penyelenggaraan Formula E. \"Kali ini tanggung jawab Jakpro untuk memastikan dibuat sebaik mungkin untuk memenuhi standar yang ada,\" ucapnya. Sebelumnya, melalui laman pengadaan barang dan jasa daring Jakpro, eproc.jakarta-propertindo tertulis nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp50,15 miliar. Penambahan anggaran pembangunan sirkuit balap mobil listrik tersebut diakui Penanggung Jawab Proyek Sirkuit Internasional Formula E Jakarta (Jakarta International E-Prix Circuit/JIEC) dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Ari Wibowo. Ari mengungkapkan, anggaran Rp60 miliar itu seluruhnya digunakan untuk pembangunan trek balapan mobil balap listrik Formula E. \"Anggarannya ini kalau di tahap saat ini kami masih di Rp60 miliar. Saya tidak boleh masuk ke keseluruhan anggaran untuk penyelenggaraan \'event\' ini, karena itu di luar saya,\" ujar Ari kepada wartawan di lokasi pembangunan JIEC di Taman Impian Jaya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu(6/3). (mth/Antara)
Polda Metro Jaya Imbau Klub Pemotor Patuhi Rambu Lalu Lintas
Jakarta, FNN - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengimbau klub pemotor untuk selalu mematuhi aturan dan rambu lalu lintas saat berkendara di jalan umum. \"Saya imbau kepada adik-adik ini selalu mematuhi rambu-rambu yang ada. Kalau memang ada rambu-rambu di depan ya jangan dilanggar,\" kata Kepala Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Sutikno di Jakarta, Minggu. Imbauan itu disampaikan Sutikno dalam jumpa pers terkait penanganan kasus rombongan pengendara supermoto yang menerobos masuk ke Jalan Tol JORR Kelapa Gading-Pulogebang pada Sabtu (26/2) sekitar pukul 03.00 WIB. \"Di situ jelas, rambunya besar, di situ jelas keterangan \'Anda Memasuki Jalan Tol\', jadi agar tidak terjadi seperti kemarin, saya minta kesadaran adik-adik, tentunya klub motor manapun untuk mematuhi peraturan lalu lintas atau rambu-rambu yang ada,\" ujarnya. Kejadian rombongan pengendara supermoto yang menerobos masuk ke Jalan Tol JORR Kelapa Gading-Pulogebang tersebut viral di media sosial dan kemudian diselidiki oleh Ditlantas Polda Metro Jaya. Polisi kemudian menilang 21 unit sepeda motor jenis supermoto yang terlibat kejadian tersebut. Adapun pasal yang dikenakan kepada para pengendara supermoto tersebut yakni Pasal 287 Ayat 1 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 dengan pidana maksimal kurungan 2 bulan dan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Sebanyak 21 kendaraan roda jenis supermoto dari berbagai merek tersebut saat ini ditahan di Kantor Subdirektorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditlantas Polda Metro Jaya, Pancoran, Jakarta Selatan, sebagai bukti tilang. (mth/Antara)
Selamat Dalam Penyerangan KKB, Karyawan PTT Dievakuasi ke Timika
Jakarta, FNN.Tim Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz 2022, Sabtu pagi, mengevakuasi seorang karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) yang selamat dari penembakan oleh Kelompok Kriminal Besenjata (KKB) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak ke Timika, Kabupaten Mimika, Papua.Kepala Operasi Damai Cartenz 2022 Kombes Pol Muhamad Firman memimpin langsung proses evakuasi karyawan PT PTT yang bernama Nelson Sarira itu menggunakan penerbangan helikopter langsung dari Beoga.\"Pagi ini personel Ops Damai Cartenz berhasil mengevakuasi satu orang korban penembakan dari PTT. Sinergitas personel TNI-Polri diterjunkan dan berhasil untuk melakukan evakuasi korban,\" kata Kombes Firman.Berbekal dari informasi dan data yang dimiliki, tim evakuasi langsung menuju sasaran keberadaan dari korban yang selamat tersebut.Proses evakuasi Nelson Sarira memakan waktu sekitar dua jam.Setiba di Timika, korban langsung dibawa ke Mapolres Mimika untuk mendapat perawatan medis lebih lanjut.Kondisi korban dilaporkan cukup stabil dan masih membutuhkan proses pemulihan guna dimintai keterangan terkait dengan keberadaan rekan-rekannya yang dilaporkan menjadi korban penembakan oleh KKB di Distrik Beoga pada Rabu (2/3).Delapan karyawan PTT diketahui tewas setelah ditembak oleh gerombolan KKB saat sedang mengerjakan Based Transceiver System (BTS) proyek Palapa Ring Timur.Evakuasi para korban yang meninggal itu hingga Sabtu ini belum bisa dilakukan, karena terkendala cuaca dan medan yang sulit. (Sumber: ANTARA)
Pembayaran Ganti Rugi Wadas Tuntas Sebelum Lebaran
Jakarta, FNN. Pemerintah berkomitmen mempercepat pembayaran ganti rugi warga Desa Wadas, terkait pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan tuntas sebelum Lebaran Tahun 2022, kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Jumat. \"Proses pembayaran ganti rugi tanah kepada masyarakat Wadas ini harus rampung sebelum lebaran. Deputi I Kantor Staf Presiden akan saya tugaskan untuk turut mengawal dan memonitor proses ini,” kata Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Jumat. Hal itu ditegaskan Moeldoko dalam rapat koordinasi (rakor) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat, terkait dinamika sosial penambangan mineral Bendungan Bener. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), sebanyak 163 bidang tanah masyarakat sudah selesai proses pengukuran dan kini sedang dalam masa waktu tunggu selama 14 hari kerja untuk pemenuhan persyaratan. Warga pemilik 163 bidang tanah itu dipastikan akan menerima pembayaran ganti rugi sebelum lebaran, sedangkan sejumlah 136 bidang tanah lainnya juga sedang proses pemenuhan persyaratan. Data kementerian juga menunjukkan terdapat setidaknya 176 bidang tanah di Desa Wadas yang proses pembebasannya masih terhambat masalah hukum. Terkait hal itu, Moeldoko menugaskan tim hukum KSP untuk memonitor proses percepatan di Mahkamah Agung (MA). \"Upaya debottlenecking konflik di Wadas ini tidak boleh berlarut-larut. Kita bersama mencari solusi dalam rangka memberikan kepastian hukum dan guna mewujudkan suasana yang kondusif dalam pembangunan Bendungan Bener sebagai Proyek Strategis Nasional. Kita tidak boleh mengatakan \'mudah-mudahan\', karena ini harus tertangani,\" tegas Moeldoko. Dia juga menekankan Pemerintah sedang berupaya untuk menghilangkan polarisasi yang muncul di masyarakat melalui kegiatan sosial seperti olah raga bersama, salat berjamaah, dan kegiatan bakti sosial. Saat ini, TNI dan Polri sedang melaksanakan berbagai kegiatan sosial di wilayah tersebut untuk menghilangkan sekat-sekat yang ada di masyarakat. Kami ingin masyarakat kembali rukun, sehingga tak ada bibit polarisasi yang menyebabkan disintegrasi dan mengganggu ketahanan negara,\" jelasnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mengikuti rakor tersebut, juga menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi publik dari Pemerintah kepada masyarakat, sebagai bentuk mitigasi sosial dan mitigasi konflik ke depan. \"Sampaikan saja soal harga ganti rugi ini ke masyarakat secara terbuka, lalu segera bayarkan. Karena kalau sudah terbayar, maka ini akan mempengaruhi psikologi dan kondisi di lapangan. Stigmatisasi proyek ini akan terus ada di sana kalau tidak cepat dibayarkan,\" ujar Ganjar. Turut menghadiri rakor tersebut ialah Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Purworejo Agus Bastian, serta perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta TNI dan Polri. (Sumber: ANTARA)
Warga Korban Tanah Bergerak di Lebak Dambakan Relokasi
Lebak, FNN - Para korban tanah bergerak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten tampak kebingungan karena harus tinggal di tenda pengungsian tanpa kepastian hingga kapan. Rumah mereka di Kampung Cihuni, Desa Curugpanjang, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak mengalami retak-retak dan bahkan ada yang roboh akibat bencana alam tersebut. Guna mencegah jatuh korban, mereka sementara ini tinggal di tenda pengungsian yang didirikan para relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana). Tanah bergerak di pemukiman itu telah berlangsung satu bulan terakhir. Masyarakat ketakutan karena kondisi bangunan rumah terancam bencana. Bahkan, sejumlah rumah roboh akibat tanah bergerak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Masyarakat sudah meninggalkan pemukiman dan kemudian tinggal di tenda pengungsian. \"Kami ingin hidup bersama keluarga aman dan nyaman dari ancaman bencana alam itu,\" kata Ipah (35), seorang pengungsi yang warga Kampung Cihuni. Masyarakat yang terdampak tanah bergerak di kampung itu mendambakan relokasi agar kehidupan kembali normal. Saat ini, mereka merasa kehidupan tidak nyaman karena tinggal di tenda pengungsian dengan kondisi cukup memprihatinkan. \"Kami minta pemerintah daerah segera berupaya untuk merelokasi warga yang terdampak bencana alam itu,\" katanya. Kepala Desa Curugpanjang Yadi mengatakan tanah bergerak di kampung itu berdampak terhadap 37 rumah warga, 48 kepala keluarga atau 173 jiwa. Masyarakat sudah mengosongkan rumah mereka untuk menghindari bencana karena kondisi rumah rusak berat dan terancam roboh. Sebagian warga tinggal di pengungsian, ada juga yang mengontrak rumah, sedangkan lainnya tinggal bersama kerabat atau orang tua di lokasi yang aman dari bencana. \"Kami terpaksa membongkar rumah, karena kondisi bangunan rumah terancam roboh akibat tanah bergerak,\" kata Juli (58), seorang warga Cihuni. Kondisi saat ini masih ditambah dengan hujan yang hampir setiap hari turun dengan intensitas sedang dan lebat disertai angin kencang. Seorang warga setempat lainnya, Nia (45), mengaku rumahnya rusak parah akibat bencana itu sehingga terpaksa bersama keluarganya saat ini tinggal di rumah orang tuanya yang aman dari bencana. Ketua RT 02/RW 09 Kampung Cihuni Dayat menyebut sejumlah fasilitas umum di daerah itu juga terdampak tanah bergerak, seperti masjid dan MTs Ar-Ribathiyah. Bahkan, tiga ruang kelas madrasah itu roboh. Ajukan Pemerintah desa setempat sudah mengajukan permintaan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak terkait dengan relokasi warga. Pemerintah desa telah menyiapkan lahan seluas 2,5 hektare untuk tempat relokasi. Masyarakat telah menyepakati relokasi dan mereka tidak boleh kembali tinggal di kawasan rawan bencana alam itu. \"Kami bersama warga sudah sepakat untuk dilakukan relokasi ke lahan desa itu,\" kata Yadi. Pihak BPBD setempat menyatakan kesiapan merealisasikan program tersebut, sedangkan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mendukung relokasi agar warga tidak berlarut-larut tinggal di pengungsian karena tentunya tidak nyaman. \"Kami berharap relokasi itu secepatnya direalisasikan karena sudah disediakan lahan seluas 2,5 hektare untuk 37 rumah,\" kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama. Program relokasi melalui pembangunan rumah instan sederhana oleh Dinas Permukiman Provinsi Banten. Pembangunan relokasi menggunakan APBD Lebak dan Dana Desa setempat. Rencana itu juga sudah dilaporkan kepada bupati agar bisa secepatnya dilakukan relokasi. Saat ini, BPBD setempat melibatkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung untuk melakukan penelitian tanah bergerak di Curugpanjang. Diperkirakan kasus tanah bergerak di desa itu berbeda dengan kejadian di daerah lain. Biasanya, tanah bergerak bermuara pada aliran sungai, namun di Curugpanjang tidak ada aliran sungai. Tanah bergerak di desa itu, diduga terkait dengan adanya kawasan sumber air di perbukitan. \"Kami berharap pekan depan sudah dilakukan penelitian oleh PVMBG Bandung,\" katanya. Diharapkan ada rekomendasi atas penanganan kawasan perkampungan tersebut selanjutnya berdasarkan rekomendasi hasil penelitian PVMBG. Apabila hasil penelitian menyebutkan kawasan itu membahayakan warga, tempat tinggal mereka harus direlokasi ke tempat yang lebih aman. \"Kita siap melakukan relokasi jika membahayakan warga yang terdampak bencana pergerakan tanah,\" katanya. Camat Cukulur Sukmajaya mengatakan masyarakat setempat siap direlokasi jika lokasi tanah bergerak itu membahayakan keselamatan mereka. Hampir setiap hari terjadi tanah bergerak di perkampungan itu sehingga warga khawatir rumahnya roboh dan mereka menjadi korban. \"Jika direlokasi bisa direalisasikan dalam waktu dekat ini,\" katanya. Anggota DPRD Kabupaten Lebak Musa Weliansyah mendukung pemkab setempat merelokasi rumah korban tanah bergerak di desa itu. Tinggal di tempat yang lebih aman dari bencana akan membuat warga hidup dengan nyaman dan damai. Terlebih, tidak lama lagi Bulan Suci Ramadhan 1443 Hijriah. \"Kami berharap bupati segera mengalokasikan anggaran relokasi,\" katanya. Pelaksanaan relokasi tentu harus ada rekomendasi dari PVMBG Bandung setelah penelitiannya. Apabila kawasan tersebut relatif aman dan tidak kembali terjadi tanah bergerak maka tidak perlu relokasi. Namun, sebaliknya jika direkomendasikan berbahaya maka secepatnya mereka direlokasi ke tempat lebih aman. \"Pada dasarnya relokasi itu sangat setuju untuk menghindari korban bencana alam,\" kata Weliansyah yang Anggota Komisi IV (Bidang Pembangunan) DPRD Lebak itu. Bantuan Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan berupa beras satu ton, perlengkapan bayi, lauk-pauk, dan makanan ringan kepada korban tanah bergerak di daerah tersebut yang saat ini tinggal di pengungsian. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lebak Agus Rohmantika mengatakan korban tanah bergerak sudah menerima bantuan dari Kemensos itu. Bantuan juga datang dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemkab Lebak, dan berbagai lembaga sosial di daerah tersebut. Warga yang tinggal di tenda pengungsian dengan jumlah sekitar 63 jiwa itu mendapatkan jatah makan tiga kali dalam sehari, sedangkan anak-anak mereka mendapatkan jatah minum susu dan makanan ringan. Mereka juga mendapatkan bantuan berupa kasur, bantal, dan selimut untuk perlengkapan tinggal di tenda pengungsian dengan. \"Kami tentu mengutamakan pelayanan dasar setelah bencana alam agar warga korban bencana alam tidak kelaparan,\" katanya. Relawan Sahabat Indonesia (RIS) yang berpusat di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyalurkan bantuan logistik, berupa bahan kebutuhan pokok, makanan, mi instan, dan tenda pengungsian bagi mereka. Bantuan itu diterima aparat Desa Curugpanjang untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat di pengungsian. \"Kami berharap bantuan logistik itu meringankan beban warga yang terdampak bencana alam,\" kata Susilo, perwakilan RIS di Lebak. Penanganan terhadap warga Lebak yang sedang menghadapi bencana tanah bergerak di desa itu sedang ditempuh dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Penanganan itu, termasuk mewujudkan relokasi tempat tinggal mereka sebagai solusi yang relatif permanen dalam mengatasi dampak bencana alam tersebut. (mth/Antara)
Ratusan Tenaga Kesehatan di Bantul Terpapar COVID-19
Bantul, FNN - Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa ratusan tenaga kesehatan baik yang bertugas di pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit maupun instansi pemerintah daerah ini terkonfirmasi terpapar COVID-19. \"Untuk SDM (sumber daya manusia) memang membuat kita tambah ekstra karena disamping kasusnya banyak, SDM kita juga banyak yang terkonfirmasi positif,\" kata Kepala Dinas Kesehatan Bantul Agus Budi Rahardjo di Bantul, Rabu. Menurut dia, berdasarkan data kasus COVID-19 Bantul per 1 Maret 2022, untuk di Rumah Sakit Panembahan Senopati (RSPS) Bantul perawat yang konfirmasi positif lebih dari 50 orang, kemudian ditambah dengan tenaga lainnya jumlahnya sekitar 80-an orang. Kemudian di kantor Dinkes Bantul sendiri, lanjut dia, setidaknya ada 20 pegawai yang saat ini konfirmasi COVID-19, bahkan kasus konfirmasi di instansi pemerintah terus ditemukan secara bergantian. \"Di Puskesmas itu cukup banyak sekitar 205 orang yang positif tersebar di 27 Puskesmas, semua Puskesmas pasti ada, tidak ada yang \'zero\', pasti ada, di Dinkes maupun RSPS itu gantian saja yang positif,\" katanya. Dia mengatakan, karena banyaknya tenaga kesehatan yang terpapar terutama di Puskesmas, maka pelayanan kesehatan kepada masyarakat disesuaikan dengan mengurangi layanan tatap muka atau luring, dan memaksimalkan pelayanan dalam jaringan. \"Kita berikan otonomi untuk teman-teman Puskesmas menyesuaikan pelayanan, misal pelayanan masyarakat yang luring dikurangi, dibagi jadwalnya, juga harus diatur istirahat kalau sudah selesai kemudian siangnya jaga kesehatan,\" katanya. Dia juga mengatakan, pelayanan untuk persalinan di beberapa Puskesmas ada yang terpaksa tidak membuka pelayanan, dikarenakan tidak sedikit bidan yang konfirmasi positif. Berdasarkan data, total kasus COVID-19 di Bantul sejak awal pandemi hingga 1 Maret terakumulasi 66.715 orang, dengan angka sembuh 58.382 orang, sedangkan kasus kematian tercatat 1.601 orang, sehingga jumlah kasus aktif atau yang masih isolasi sebanyak 6.732 orang. (mth/Ant)
Ridwan Kamil Lepas Ekspor Kopi Garut ke Belanda Senilai Rp 4 Miliar
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas ekspor kopi ke Belanda dengan total nilai Rp 4 miliar di Desa Mekarsari, Cikajang, Kabupaten Garut, Rabu. Kopi yang diekspor merupakan produk hasil binaan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan PT Astra Internasional Tbk. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pemberian sarana produksi dari Pemda Provinsi Jabar kepada petani milenial Jawa Barat. Menurut Gubernur, ekspor ini sebagai langkah Jawa Barat untuk menaklukkan dunia lewat komoditas kopi. Bahkan tak hanya untuk produk mentah, Ridwan Kamil juga ingin agar kopi Jabar bisa mendunia lewat kafe-kafenya. \"Jadi kita harus menaklukkan dunia dengan kopi-kopi kita, baik ekspor mentah, maupun lahir kafe-kafe seperti Starbuck milik Jabar di seluruh dunia. Ini sedang persiapan di Belanda dan Swiss. Jadi suatu hari saya yakin,\" kata Ridwan Kamil. Provinsi Jawa Barat sudah mengekspor produk kopi mentah ke beberapa negara. Berdasarkan data Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Kementerian Perdagangan Tahun 2020 dan 2021, total nilai ekspor kopi Jawa Barat mencapai 16 juta dolar AS atau sekitar Rp 200 miliar. (mengacu kurs Rp14.300 per dolar AS ). Contoh beberapa negara yang sudah menikmati kopi asal Jabar seperti Rusia, Singapura, Belanda, Jerman, Inggris, Taiwan, Australia, dan Arab Saudi. Ke depan Jabar akan terus mencari pasar ekspor kopi yang baru ke negara lain. Selain itu, Jawa Barat juga sedang mempersiapkan membuka kedai kopi yang dinamakan Jabarano Coffee di beberapa negara. Jabarano Coffee sendiri sudah dibuka di Melbourne, Australia, dan akan dilanjutkan di beberapa negara lainnya. Ia menuturkan, ada beberapa alasan mengapa dirinya optimistis kopi asal Jawa Barat bisa mendunia. Pertama, Jabar merupakan salah satu daerah penghasil kopi pertama di Indonesia. \"Sejarah kopi di Indonesia itu di Jawa Barat. Dibawa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, makanya ada Gunung Malabar. Malabar itu sebenarnya nama tempat di India. Namun oleh Pemerintah Kolonial dijadikan nama gunung di Indonesia, maka lahirlah Gunung Malabar Ada pandemi di masa lalu, di mana kopi enggak laku. Kemudian diubahlah semua perkebunan kopi menjadi teh. Jadi semua perkebunan teh itu dulunya adalah kopi. Sekarang kopi lagi naik daun dibandingkan dengan teh,\" katanya Di sisi lain, penjualan kopi ke beberapa negara juga semakin mudah dengan teknologi digital. Ini sejalan dengan Program Petani Milenial yang ingin membuktikan warga yang tinggal di desa pun bisa memiliki penghasilan seperti di kota. \"Senikmat-nikmatnya hidup itu tinggal di desa rezeki Jakarta, bisnis ke Amerika. Dulu tidak mungkin, tapi sekarang mungkin karena ada teknologi yang memudahkan,\" ujar Kang Emil. Sementara itu, Staf Ahli Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Bidang Hubungan Antar Lembaga Luhur Pradjarto mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen untuk menyejahterakan anggota koperasi, maupun pelaku UMKM. Atas dasar itu, pihaknya memberikan apresiasi yang besar atas pelepasan ekspor kopi yang dilakukan pada hari ini. Apalagi kopi merupakan komoditas potensial kebanggaan Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki ciri khas rasa kopinya masing-masing. \"Kami mengapresiasi momen pelepasan ekspor kopi bagi masyarakat atau para petani milenial di Desa Mekarsari ini,\" jelas Luhur. Head of CSR and Social Engagment Astra Triyanto mengatakan, pelepasan ekspor kali ini sejalan dengan cita-cita perusahaan untuk menyejahterakan bangsa. Ada empat kontribusi sosial yang dilakukan Astra untuk membantu Indonesia berkembang. \"Kami berkomitmen kuat untuk memberikan manfaat dan membantu mengembangkan Indonesia melalui empat kontribusi sosial dalam pilar kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lingkungan hidup,\" kata Triyanto. (mth/Ant)
BPS: Produksi Padi NTB Naik, Mencapai 1,42 Juta Ton pada 2021
Mataram, FNN - Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis produksi padi di provinsi itu mencapai 1,42 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada 2021 dari luas lahan tanam mencapai 276.210 hektare.\"Produksi padi NTB pada 2021 meningkat sebanyak 102.370 ton atau sebesar 7,77 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 1,32 juta ton GKG,\" kata Kepala BPS NTB Wahyudin, di Mataram, Selasa.Ia mengatakan jika dikonversikan menjadi beras, maka produksi beras NTB mencapai 808.510 ton pada 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 58.300 ton atau 7,77 persen dibandingkan produksi beras tahun sebelumnya sebesar 750.200 ton.Produksi padi terbesar, kata Wahyudin, terjadi di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 357.910 ton, disusul Kabupaten Sumbawa sebanyak 287.480 ton, Lombok Timur 250.210 ton, dan Kabupaten Bima 180.920 ton.Sementara produksi padi di Kabupaten Lombok Barat mencapai 126.050 ton, Dompu 91.060 ton, Sumbawa Barat 67.420 ton, Lombok Utara 30.280 ton, Kota Mataram 16.650 ton, dan Kota Bima 11.560 ton.\"Kabupaten Lombok Tengah masih tetap menjadi daerah penghasil padi terbanyak dari 10 kabupaten/kota di NTB,\" ujarnya.Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Muhammad Riadi mengatakan capaian produksi padi sebanyak 1,42 juta ton pada 2021 atau meningkat sebesar 7,77 persen di melampaui prediksi karena targetnya masih di kisaran 1,3 juta ton atau hampir sama dengan tahun sebelumnya.Menurut dia, produksi padi mengalami peningkatan sebagai dampak dari adanya intensifikasi pertanaman adan program optimalisasi lahan dengan adanya bantuan-bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan sarana infrastruktur pertanian.\"Selain dari bantuan pemerintah pusat, ada juga dana dari anggota Dewan dalam bentuk perbaikan embung dan pembangunan embung baru, itu juga menjadi faktor pendorong sehingga indeks pertanaman naik,\" katanya. (mth)
KSOP Tanjung Pandan Buka Gerai Penerbitan Pas Kapal Nelayan
Belitung, Babel, FNN - Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, akan membuka gerai layanan pembuatan pas kapal nelayan di daerah itu.Kepala KSOP Kelas IV Tanjung Pandan, Anggiat Douglas Silitonga di Tanjung Pandan, Selasa mengatakan, gerai layanan pembuatan pas kapal tersebut di peruntukan bagi kapal nelayan dengan ukuran 7 GT ke atas atau pas besar.\"Layanan ini di peruntukkan bagi nelayan yang akan mengurus pas besar kapalnya. Karena selama ini para nelayan di Belitung mengalami kendala dalam mengurus pas besar,\" katanya.Program layanan gerai pembuatan pas kapal nelayan tersebut merupakan kerja sama dari Ditjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Perkapalan dan Kelautan, KSOP Kelas IV Tanjung Pandan dan Dinas Perikanan Belitung.Selama ini nelayan di Belitung mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen pas besar kapal karena tidak memiliki pelabuhan yang diberikan wewenang sebagai pelabuhan pendaftar.\"Sehingga proses pembuatan pas besar memakan waktu yang cukup panjang dan ini merupakan masalah yang berulang setiap tahun\" ujarnya.Anggiat menambahkan, maka dari itu pihaknya berinisiatif untuk membuka gerai layanan pembuatan pas besar bagi kapal nelayan di daerah itu.\"Sehingga harapan kami dengan hadirnya gerai ini akan menghemat waktu dan biaya dalam pembuatan pas besar,\" katanya.Gerai tersebut akan dibuka selama lima hari kerja yang berlokasi di lumbung-lumbung nelayan di wilayah itu. Para nelayan diminta untuk menyiapkan berkas kelengkapan pembuatan pas besar.\"Tercatat sebanyak 500 kapal nelayan yang belum memiliki pas besar. Sehingga kami harapkan kehadiran gerai ini dapat mengakomodir pembuatan pas kapal tersebut,\" ujarnya. (mth)
POPULER
