DAERAH
PT THS Siap Berinvestasi pada PLTA Kapasitas 12 MW di Banggai
Kota Palu, FNN - PT Tinfos Hydropower Solution (THS) berencana akan berinvestasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan menggunakan teknologi run-off river berkapasitas 12 MW di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.Terkait dengan rencana ini, Wakil Gubernur Sulteng Mamun Amir meminta kepada PT Tinfos agar melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) untuk mengelola investasi yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah.\"Kalau BUMD maju dapat meningkatkan fiskal daerah yang akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan. Hal ini akan didiskusikan lebih lanjut setelah mendapatkan arahan lanjut dari bapak gubernur,\" kata Ma\'mun dalam pertemuan dengan PT THS di ruang kerjanya, Rabu.Wagub menegaskan PT Tinfos harus mengurus dan memenuhi perizinan yang dibutuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan harapan investasi yang dilakukan memiliki kekuatan hukum yang baik.\"PT Tinfos menyampaikan bahwa telah mengantongi ijin lokasi dan saat ini sedang menunggu proses pemanggilan tender dari PLN,\" sebutnya.Sementara itu, Direktur Utama dari PT Tinfos Hydropower Solution Fred Kanton menjelaskan pihaknya telah melewati proses penyaringan dari PT PLN yaitu daftar penyedia terseleksi dan terdaftar sebagai salah satu IPP untuk calon peserta tender di PLN wilayah Sulteng Raya sebagai PT Lobu Dolom Hydropower (LDH).Saat ini, PT LDH sebagai SPV dari Tinfos AS sedang melakukan proses yang wajib dipenuhi dan melibatkan konsultan ternama dari Bandung PT Kwarsa Hexagon.\"Diharapkan proses pekerjaan tersebut akan selesai pada bulan September 2022, paralel menunggu proses tender untuk pembangunan PLTA di wilayah Sulawesi Tengah oleh PLN,\" katanya.PT Tinfos dalam menjalankan proyek di Indonesia juga didukung beberapa institusi pembiayaan dari negara Norwegia yaitu Norad dan Norfund.\"Institusi pembiayaan tersebut, terutama Norad dapat memberikan pembiayaan kepada negara berkembang, terutama infrastruktur pada daerah yang terkait dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air,\" katanya. (mth/Antara)
Kemenperin Gerakkan Wirausaha Baru di Lampung Lewat Lagawi Fest
Jakarta, FNN - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya menggerakkan wirausaha baru di Lampung melalui kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) Lagawi Fest, di mana acara puncaknya akan digelar pada Juni 2022.\"Jadi kami, melalui Gernas BBI Lagawi Fest ini mencoba menggerakkan wirausaha baru di Lampung untuk mengembangkan inovasi terhadap produk yang dihasilkan untuk lebih mengenalkan dengan masuk di berbagai marketplace,\" kata Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Reni Yanita pada FMB9 yang dipantau di Jakarta, Senin.Di kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian & Pembangunan Pemprov Lampung Kusnadi mengatakan, pihaknya telah melakukan setidaknya sembilan bentuk kegiatan dalam mengimplementasikan arahan Presiden mendukung pertumbuhan IKM di daerah Lampung.\"Jadi sesuai arahan Presiden, kita diwajibkan untuk mendukung pertumbuhan IKM di Provinsi Lampung, kita terus melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan sampai pembinaan dan implementasinya,\" kata Kusnadi.Adapun kegiatan-kegiatan itu, Kusnadi menyebutkan, mulai dari perencanaan, pembinaan hingga implementasinya. Dari segi perencanaan, Pemda Lampung membuat regulasi dan aturan terkait pengelolaan sumber daya alam.\"Kita juga membimbing, menginformasikan kepada kawan-kawan IKM untuk berproduksi secara ramah lingkungan dengan prinsip Industri hijau,\" katanya.Selain itu, Pemprov Lampung juga memperluas pasar bagi IKM untuk memasarkan produknya, baik secara offline maupun online.Pemprov Lampung juga mendirikan galeri Sikam untuk memamerkan produk-produk IKM kepada khalayak ramai dengan menyasar para aktivis internet.\"Kemudian juga, kita menggelar festival dan lomba untuk memancing kreativitas pelaku IKM menciptakan produk yang lebih menarik,\" ungkapnya. Terkait penyelenggaran Gernas BBI Lagawi Fest di Provinsi Lampung, Kusnadi menyampaikan apresiasi kepada Kemenperin yang telah serius mendukung perkembangan IKM di Provinsi Lampung.Menurut dia, kegiatan ini membuka wawasan bagi IKM bahwa produk yang diolah dengan kaidah-kaidah yang baik akan menghasilkan produk berkualitas. Sehingga bisa bersaing dengan produk dari perusahaan-perusahaan besar dan brand yang sudah mapan.Selain itu, lanjutnya, kegiatan ini menyadarkan pelaku IKM di wilayah itu bahwa produk menarik dan dicari oleh konsumen tidak hanya dinilai dari isinya saja, namun juga kemasannya, standarisasi dan promosi yang dilakukan.\"Selain itu, juga bahwa selera itu beda-beda setiap wilayah. Kita juga harus pintar melihat konsumen kita siapa,\" katanya.Sementara itu, Pemilik Rafin’s Snack yang lolos kurasi Gernas BBI Lagawi Fest M Ravie Cahya Ansor mengungkapkan Gernas BBI memberikan banyak manfaat bagi pelaku IKM. Pertama adalah percepatan bagi IKM, dimana melalui Gernas BBI ini pelaku IKM difasilitasi.\"Misalnya kita mau bikin foto untuk instagram. Di Gernas BBI itu difasilitasi dapat foto gratis dengan kualitas bagus,\" ungkapnya.Menurut dia, melalui Gernas BBI, IKM merasakan percepatan dalam mengakselerasi usahanya dalam waktu satu atau dua bulan. Biasanya, mereka membutuhkan waktu satu hingga dua tahun.\"Percepatan selama dua bulan ini dari Mei yang lalu, itu kita sangat merasakannya. Biasanya yang kita butuhkan itu taking time satu atau dua tahun untuk mendapatkannya, di Gernas BBI ini cepat sekali,\" katanya.\"Dengan adanya BBI ini, pihaknya diberikan akses terhadap digitalisasi, juga dikasih tempat seperti di kota Kasablanka, kita memperluas promosi dan memperbanyak promosi produk sehingga semakin dikenal masyarakat,\" katanya. (mth/Antara)
Dekan FEBIS Universitas Pattimura : Julius Latumeirissa Soal Kinerja Pemda Maluku “Menyesatkan”
Ambon FNN - Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBIS) Universitas Pattimura (Unpatti) Dr. Erly Leiwakabessy M.Si berharap, setiap akademisi yang menilai kinerja pemerintahan mestinya harus bersikap jujur dalam menyampaikan fakta dan data yang benar. Harapan ini disampaikan berkaitan dengan evaluasi tiga tahun kinerja pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail-Barnabas Orno yang disampaikan akademisi Julius Latumeirissa. “Menyimak wawancara di sebuah chanel youtube tentang evaluasi tiga tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang masih terus beredar di media sosial hingga saat ini, membuat nurani akademik saya terusik, ”kata Erly Leiwakabessy melalui rilis yang diterima DINAMIKAMALUKU.COM, Senin (20/6/2022). Erly Leiwakabessy menilai, wawancara oleh akademisi, Julius R. Latumeirissa, yang juga alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura tersebut, secara akademik sangat tidak mendidik dan cenderung menyesatkan. “Apalagi dibumbui dengan ujaran-ujaran sarkasme yang tidak etis dan bersifat destruktif, dimana hal tersebut telah memicu polemik dan interpretasi yang berkembang liar di masyarakat sampai dengan hari ini, ”ujarnya. Berkaitan dengan pernyataan Julius itu, Dekan FEBIS Univesditas Pattimura ini merasa perlu untuk melakukan klarifikasi secara akademik. Tujuannya untuk memberi pemahaman yang baik dan berimbang, agar masyarakat bisa tercerahkan. Selain itu, diharapkan mampu menerjemahkan isu tersebut dengan lebih objektif dan proporsional. Pertama, terkait evaluasi kinerja makroekonomi yang menyimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir Maluku tidak mengalami kemajuan sedikitpun, bahkan ada tendensi kemunduran. “Menurut Erly Leiwakabessy, kesimpulan tersebut tidak proporsional. Juga berbasis pada data yang benar. Kita tahu bahwa tiga tahun terakhir ini bukanlah tahun-tahun yang mudah bagi Maluku. Dimulai dari musibah gempa pada paruh terakhir 2019 hingga bencana Covid-19 yang melanda dunia, tak terkecuali Maluku di sepanjang tahun 2020-2021. Bencana covid itu belum berakhir hingga hari ini, ”tegasnya. Menurut Erly Leiwakabessy, kejadian-kejadian yang bersifat force majeur tersebut tentu saja menghasilkan shock (guncangan eksogen) yang sangat berdampak luas terhadap siatusi perekonomian. “Oleh karena itu dalam mengevaluasinya perlu mengedepankan cara pandang yang proporsional, sehingga hasilnya menjadi lebih jujur dan objektif, ”tandasnya. Padahal setelah dirinya mengkaji perkembangan data-data statistik yang ada, ternyata harus diakui bahwa terdapat perbaikan-perbaikan yang cukup berarti pada hampir semua indikator makroekonomi Maluku saat ini. “Sebut saja pertumbuhan ekonomi yang walaupun sempat terkontraksi sebesar -0,92 persen akibat Covid-19, namun kembali meningkat menjadi 3,04 persen di tahun 2021, ”jelasnya. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan yang turun 1,69 poin dari posisi September 2020. Angka kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) yang juga menurun secara proporsional di tahun 2021, menjadi masing-masing sebesar 3,49 persen dan 1,06 persen. “Selain itu, tingkat pengangguran juga tarcartat menurun dari 7,57 persen pada Agustus 2020 menjadi 6,93 persen di Agustus 2021,”papar Erly Leiwakabessy. Perbaikan juga ditunjukkan oleh angka ketimpangan gini rasio, yang menurun dari 0,326 pada tahun 2020 menjadi 0,316 pada tahun 2021. Selanjutnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga Nilai Tukar Petani (NTP) yang semuanya menunjukkan tren kinerja yang semakin membaik. Perbaikan itu pada seluruh dimensi pembangunan manusia, dan hampir semua sub-sektor pertanian. Semua capaian tersebut bagaimanapun merupakan prestasi menggembirakan di tengah sejumlah keterbatasan dan tantangan pembangunan Maluku yang memang tidak semakin mudah. Kedua, Erly Leiwakabessy juga perlu meluruskan pernyataan tentang pertumbuhan ekonomi Maluku, yang katanya bukan karena peningkatan produksi, namun semata-mata merupakan faktor perubahan harga/inflasi. “Pernyataan ini sangat keliru dan bias secara akademik. Siapapun yang mengerti ilmu ekonomi mestinya tahu bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi itu jelas telah menghilangkan pengaruh inflasi, karena dihitung menggunakan PDRB harga konstan. Bukan PDRB Harga Berlaku, ”ujarnya. Oleh karena itu, lanjut Erly Liewakabessy, pertumbuhan ekonomi Maluku telah mencerminkan adanya peningkatan produksi masyarakat. Bukan karena faktor kenaikan harga sebagaimana yang dikatakan Julius Letumeirissa. Masalah lain yang perlu untuk diklarifkasi dari sisi akademik adalah terkait dengan metodologi. Dikatakan Julius Latumeirissa bahwa hasil publikasi bulan Maret tidak bisa dibandingkan dengan publikasi bulan September, karena keduanya memiliki ukuran sampel yang berbeda. Ini juga pemahaman keliru, karena bagaimanapun penentuan ukuran sampel oleh BPS telah melalui metodologi yang sahih. Dipastikan BPS telah memenuhi kaidah dan prosedur ilmiah, sehingga BPS mampu merepresentasikan populasi yang ada. “Kita tahu bahwa survei bulan Maret itu untuk publikasi kabupaten/kota, sehingga tentu saja secara total ukuran sampelnya lebih besar dari bulan September yang jangkauan sampelnya Provinsi. Yang jelas keduanya sama-sama valid sehingga dapat digunakan, dan dalam tataran tertentu bisa dibandingkan untuk mengukur progres, karena provinsi merupakan penjumlahan dari kabupaten/kota, ”kata Erly Leiwakabessy. Singkatnya, tambah Erly Leiwakabessy, disesuaikan semua data BPS tersebut telah shahih, baik untuk sampel besar maupun sampel kecil. Implikasi dan penggunaan semua data BPS tersebut masing-masing juga sudah inline sesuai konteksnya. Hal ini penting untuk diluruskan karena pernyataan Julis Latumeirissa tersebut seakan-akan meragukan akurasi dari metodologi survei yang dilakukan BPS sebagai institusi resmi yang dipercaya negara untuk mempublikasikan data-data statistic. Ketiga, ini yang paling penting, kata Erly Leiwakabessy, perlu untuk ditegaskan bahwa sebagai salah satu pilar social control, akademisi memang dituntut harus selalu tanggap dan kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Tujuannya agar pemerintah terhindar dari praktik-praktik penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun apapun materinya, hendaknya harus didasarkan pada fakta, data, dan kaidah yang terverifikasi secara ilmiah. “Seorang akademisi harus jujur, bebas nilai, dan mengedepankan logika-logika akademik yang benar. Dengan begitu hasil kajiannya bisa lebih objektif, mencerahkan, serta menjadi kontribusi fikir yang bermanfaat untuk kemajuan bangsa, daerah dan masyarakat, ”himbau Erly Leiwakabessy. Dikutip dari DINAMIKAMALUKU.COM, edisi Senin (20/6/2022).
Wakil Gubernur Pimpin Sementara Pemprov Jawa Barat Hingga 4 Juni
Bandung, FNN - Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menuturkan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menjadi pemimpin sementara pemerintahan di Pemprov Jabar hingga 4 Juni 2022, atau selama Gubernur Ridwan Kamil sedang menjalankan cuti atau izin khusus. \"Di dalam surat dari Mendagri disebutkan bahwa yang pertama pemerintahan di Jawa Barat harus terus berjalan. Yang kedua yang menjadi pimpinan selama Pak Gubernur melakukan izin dari 29 Mei sampai 4 Juni 2022 adalah dipimpin oleh Wakil Gubernur (Jabar),\" kata Setiawan Wangsaatmaja dalam jumpa persnya di Gedung Sate Bandung, Senin.Ridwan Kamil, yang menurut Setiawan sampai 28 Mei 2022 bertugas dinas di luar negeri, sedang berada di Swiss guna memantau langsung upaya untuk menemukan anak sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril, yang terseret arus Sungai Aare di Kota Bern pada tanggal 26 Mei 2022. Selama menjadi pemimpin sementara, kata Sekda Setiawan, Wakil Gubernur Jawa Barat wajib berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat. \"Otomatis jalannya pemerintahan ini (Pemprov Jabar) dalam kurun waktu sampai 4 Juni 2022 dipimpin oleh Pak Wakil Gubernur Jabar. Akan tetapi, tetap harus berkoordinasi, khususnya bertanggung jawab kepada Bapak Gubernur Jabar,\" kata dia. Sekda mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengizinkan Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil berada di luar negeri dari 29 Mei sampai 4 Juni 2022. \"Pemprov Jawa Barat mengambil inisiatif, khususnya mulai 29 Mei hingga 4 Juni 2022 untuk meminta izin kepada Mendagri... dan alhamdulillah pada tanggal 28 Mei lalu Mendagri memberikan surat izin terkait dengan surat izin ke luar negeri dengan alasan penting,\" kata Setiawan. Ia mengatakan bahwa Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil berdinas ke luar negeri dari 21 sampai 28 Mei 2022. Menurut dia, Gubernur Jawa Barat melakukan kunjungan dinas ke Italia pada tanggal 21 hingga 23 Mei 2022, berdinas ke Inggris pada tanggal 24 sampai 26 Mei 2022, dan bertugas ke Swiss pada tanggal 27 sampai 28 Mei 2022. \"Saya akan cerita, kurun waktu 21 Mei 2022 sampai yang saya ceritakan tadi posisinya perjalanan dinas luar negeri. Di Italia ikut The Assisi and Roma Roundtable 2022 di Assisi,\" kata Setiawan. Ia melanjutkan, \"Lalu yang kedua di Inggris. Di sana tentang pengembangan sumber daya manusia atau SDM yang menjadikan Jabar unggul dalam pengembangan SDM. Selain diskusi-diskusi dengan universitas juga dijalankan oleh gubernur.\"Selanjutnya, kata Sekda, Gubernur Jawa Barat meninjau upaya pengelolaan sampah di Swiss. (mth/Antara)
Negara Butuh Strong Leader, KAHMI Pare-Pare Dukung LaNyalla Jadi Presiden
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dinilai tepat untuk menjadi presiden. Pasalnya, Indonesia membutuhkan sosok strong leader seperti LaNyalla. Penilaian itu disampaikan Pengurus KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) Kota Pare-Pare saat beraudiensi dengan LaNyalla, di kediaman Ketua DPD RI, Jakarta, Sabtu (28/5/2022). Hadir dalam pertemuan itu Muh. Salim Sultan (Ketua Harian KAHMI Pare-Pare), HM. Nur Azis T ( Ketua Dewan Penasehat), Ja\'far (Ketum HMI Kota Pare-Pare), Agussalim Alwi (Majelis Nasional KAHMI), Andi Tobo (Ketua Pakar KAHMI Sulsel) dan H.A Rahman Saleh (Presidium KAHMI). Sedangkan Ketua DPD RI didampingi Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan staf ahli Ketua DPD RI Baso Juherman. Ditegaskan oleh Muh. Salim Sultan, kondisi bangsa Indonesia yang semakin memprihatinkan saat ini, dibutuhkan pemimpin yang kuat. Hanya dengan itulah bangsa ini bisa keluar dari krisis. \"Bangsa ini butuh strong leader. Sosoknya ada pada diri Pak LaNyalla. Kami melihat Bapak seorang yang punya keberanian, ketegasan dan sangat berpihak pada rakyat. Makanya kami mendukung Bapak sebagai Presiden,\" ujarnya. Realitasnya, lanjut Muh. Salim Sultan, ada aturan yang membungkam upaya tersebut. Yaitu ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold 20 persen. Terkait hal itu juga, KAHMI Pare-pare menyampaikan persetujuannya dengan langkah Ketua DPD RI yang mengajukan mengajukan judicial review pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. \"Dalam pandangan kami, Presidential Threshold 20 persen merupakan tirani. Parpol sangat berkuasa. Akhirnya oligarki semakin mencengkeram dan bisa menentukan kebijakan karena mereka masuk di lingkar kekuasaan,\" ucapnya. Dalam kesempatan itu, KAHMI Pare-Pare juga ingin mengundang LaNyalla untuk hadir dalam Musyawarah Daerah yang akan dilaksanakan pada Juni mendatang. Dalam rangkaian acaranya KAHMI akan menyelenggarakan diskusi terkait PT 20 persen tersebut. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan perjuangan DPD RI di Mahkamah Konstitusi. Harapannya MK menyadari bahwa lembaga tersebut didirikan untuk menjaga tegaknya konstitusi. \"Jadi kalau ada Undang-undang yang melanggar Konstitusi seharusnya MK membatalkannya,\" tukas dia. Menurut LaNyalla, UUD 1945 pasal 6A tidak mengatur ambang batas 20 persen pencalonan Presiden. Namun, pemerintah dan DPR yang merupakan representasi partai politik malah membuat adanya ambang batas 20 persen untuk Presiden yang dituangkan di pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. \"Kita masih menunggu MK untuk menghapus pasal yang tidak derivatif dari Konstitusi tersebut. Akan jadi pertanyaan besar jika MK tak mau menghapusnya. Yang menggugat saat ini lembaga DPD RI loh. Tidak main-main,\" ucap LaNyalla. LaNyalla juga berharap Presiden Jokowi menunjukkan sikap pro konstitusi. Menurutnya Presiden dalam hal ini Pemerintah dan DPR adalah pihak yang membuat UU tersebut. \"Maka sudah seharusnya Presiden menunjukkan sikap yang tegas ikut menegakkan Konstitusi dengan meninjau kembali Undang-Undang yang tidak sesuai konstitusi itu,\" tegasnya. (sws)
Forum Pemuda NTT Mendukung Indonesia yang Inklusif
Jakarta, FNN - Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung Indonesia yang inklusif untuk mempererat, memperkuat, merawat, serta menjunjung tinggi nilai toleransi antarsuku dan umat beragama.Ketua Umum Forum Pemuda NTT Yohanes Hiba Ndale mengatakan pihaknya terus melaksanakan kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai inklusif, salah satunya halalbihalal di Jakarta, Kamis.\"Acara ini merekatkan persaudaraan untuk seluruh putra dan putri NTT di Jabodetabek dan seluruh anak bangsa di Indonesia,\" katanya.Dia berharap kegiatan itu menjadi momentum menguatkan persatuan dan menjadikan perbedaan sebagai warna dari Bhinneka Tunggal Ika.\"Program ini akan berlanjut guna mempertahankan nilai persatuan Indonesia dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa, ras, dan agama,\" katanya.Sementara itu, Penasihat Forum Pemuda NTT Dicky Yohanes mengatakan kegiatan itu turut membagikan santunan kepada 540 anak yatim piatu se-jabodetabek sebagai bentuk persaudaraan antarumat beragama.Dicky Yohanes yang merupakan CEO Diesel One Group itu mengatakan perusahaan terus mendukung program yang dilaksanakan Forum Pemuda NTT karena para putra putri NTT telah banyak berkontribusi dalam pertumbuhan usaha.Ia menuturkan dari awal Diesel One Grup berdiri putra-putra NTT telah banyak berkontribusi. Dirinya sangat dekat dengan orang-orang NTT.\"Sekarang, kita sudah bisa memberi dan menyalurkan berkat. Saya percaya ketika kita dipercaya Tuhan untuk hal-hal yang kecil, Tuhan akan mempercayakan lagi untuk hal-hal yang lebih besar,\" kata Dicky.Corporate Secretary Diesel One Group Ayuningtyas Widari Ramdhaniar menyatakan tema acara ini sesuai dengan visi misi Diesel One Group.\"CSR dari grup perusahaan disalurkan melalui yayasan dengan brand \'Diesel One Solidarity\',\" katanya.Diesel One Solidarity akan terus mendorong inklusivitas dalam berbagai bidang, baik itu kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. (mth/Antara)
KONI Lampung Akan Jemput Karateka Peraih Medali SEA Games
Bandarlampung, FNN - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bersama Federasi Olahraga Karate Indonesia (Forki), dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Lampung, akan menjemput Ari Saputra dan Nurhalim Arlendi, di Bandara Raden Intan II Branti Lampung Selatan, Selasa (24/5).Kepastian penjemputan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Forki Lampung, Hannibal di Bandarlampung, Senin.Penjemputan dilakukan di Bandara Raden Intan II, mengingat keduanya kembali dengan menggunakan transportasi udara dari Jakarta setelah usai mengikuti SEA Games 2021 Hanoi Vietnam.\"Mereka adalah pahlawan olahraga Indonesia. Kita harus bangga dan menjemput mereka, sebagai ucapan syukur serta bangga dengan prestasi mereka,\" kata Hannibal.Ari Saputra berhasil meraih medali emas dari nomor kumite kelas 60 kg dan medali perak kumite beregu, sementara Nurhalim meraih medali perak kumite beregu. Keduanya merupakan atlet asli binaan dan lahir di Lampung, bahkan baru kali ini membela Indonesia di ajang SEA Games.\"Hari ini mereka sudah kembali ke Indonesia dari Hanoi Vietnam. Setelah diterima oleh pusat, mereka baru palung ke Lampung besok. Jadi kami akan menjemput mereka di Bandara besok,\" kata Hanibbal yang juga Ketua Harian KONI Lampung itu.Forki sendiri menurutnya, akan memberikan apa yang bisa diberikan, kepada keduanya katena sudah mengharumkan nama karate Lampung, baik di tingkat nasional bahkan internasional. Hal itu juga merupakan sejarah baru bagi olahraga karate Lampung, yang sukses meraih medali emas dan perak di SEA Games, Vietnam. (mth/Antara)
Banjir di Nunukan dan Malinau
Tanjung Selor, FNN - Tingginya curah dan itensitas hujan dalam beberapa hari terakhir membuat sejumlah kecamatan di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dilanda banjir.Dilaporkan di Tanjung Selor Minggu, banjir menimpa sejumlah kawasan di provinsi termuda atau ke-34 itu mulai tadi subuh atau sekitar 04.00 Wita.\"Banjir mulai tadi subuh karena meluap dari hulu Sungai Sembakung, juga menimpa Kecamatan Lumbis Induk dan Lumbis Ogong,\" kata Pangiran Eddy, Kepala Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan saat dihubungi via pesan singkat.\"Di Mansalong daerah pinggiran yg terkena, termasuk di rumah kami, tinggi air sekitar satu meter,\" ujarnya.\"Mudahan tidak hujan lagi di hulu sungai karena ini banjir yang kedua pada 2022. Sedangkan awal tahun ini ketinggian sempat sekitar dua meter dalam rumah,\" ujarnya.Saat ini, sebagian warga sudah mengungsi ke daerah aman.Ia mengharapkan agar pemerintah segera melakukan normalisasi sungai serta merelokasi pemukiman warga yang selama ini memjadi daerah \"langganan banjir\" setiap musim hujan.\"Banjir diperkirakan akibat faktor tingginya pendangkalan atau sedimentasi di beberapa tempat sepanjang aliran Sungai Sembakung,\" paparnya.\"Kami berharap pemerintah daerah serius menangani dan mengatasi masalah banjir karena kini rutin terjadi setahun bisa dua atau tiga kali, terutama normalisasi sungai dan relokasi pemukiman,\" ujarnya.Salah satu usulan pihaknya kepada Pemkab Nunukan adalah pembangunan siring di sepanjang DAS (daerah aliran sungai) Sembakung. Hal ini sudahdimasukkan dalam usulan di SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).Ia memperkirakan ada dampak lingkungan dari kian marak aktifitas pembukaan lahan untuk sektor perkebunan (sawit), pertambangan dan perhutanan.\"Iya, jelas sekali itu, dulu saat saya masih kecil jarang sekali air sungai sembakung ini meluap. 10 atau 20 tahun terakhir volume air di sungai Sembakung ini tidak seperti dulu lagi. Lihatkah abrasi sepanjang pinggir sungai,\" paparnya menjelaskan kondisi dampak lingkungan itu.\"Sekarang ini sulit melihat air Sungai Sembakung ini jernih seperti saat kami m!masih kecil. Sepanjang tahun air sungai keruh kecoklatan,\" imbuh dia.Sementara itu, banjir juga melanda sebagian wilayah di Kabupaten Malinau.\"Luapan Sungai Sesayap Malinau mulai menggenangi rumah warga sekitar 04.00 Wita di Desa Belayan Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau,\" kata Morhan warga Malinau.Selain banjir merendam rumah warga, juga fasilitas umum, termasuk ruang Sekolah SD 006 Belayan Malinau Utara sehingga para pengelola sekolah bergotong royong menyelamatkan barang penting agar tidak rusak terkena air banjir.Salah satu daerah terparah terkena banjir adalah jalan turunan bukit di daerah Salap Malinau.Puluhan kendaraan tidak bisa melintasi kawasan itu karena cukup dalam sehingga puluhan kendaraan roda dua dan empat tertahan di atas bukit.Di kawasan hulu Sungai Sesayap Malinau terdapat juga sungai besar, yakni Sungai Mentarang dan Sungai Sembuak sehingga jika curah dan itensitas hujan tinggi di pedalaman akan memperparah banjir Malinau. (mth/Antara)
Ridwan Kamil: Shalat Id di Lapangan Gasibu Pecahkan Rekor
Bandung, FNN - Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil menuturkan pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1443 Hijriah di Lapangan Gasibu Kota Bandung, Senin, memecahkan rekor dengan jumlah jamaah yang hampir memenuhi lapangan itu. \"Ini adalah rekor, rekor penuhnya Lapangan Gasibu oleh jamaah, oleh orang-orang yang datang untuk menyucikan jiwanya. Alhamdulillah padat sekali di sini,\" kata dia saat memberikan sambutan sebelum melaksanakan Shalat Id di tempat itu. Ia menyatakan yakin bahwa hati setiap umat yang datang ke Lapangan Gasibu untuk melaksanakan Shalat Id, sedang berbahagia dan bergembira. \"Saya yakin dalam hati kita semua yang datang ke sini sedang berbahagia dan bergembira. Allah sudah memberikan nikmat yang besar kepada kita, salah satunya bisa melaksanakan Shalat Idul Fitri di sini,\" kata dia.Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil juga membagikan informasi terkini tentang COVID-19 di Jawa Barat yang semakin membaik. \"Kondisi COVID-19 di Jawa Barat, alhamdulillah semakin membaik. Di rumah sakit, (tingkat keterisian kamar untuk pasien COVID-19, red.) tinggal satu persen dari puncaknya 91 persen,\" kata dia. Ia menyebut saat ini ada 167 orang dari 50 juta warga Jawa Barat yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 di daerah itu. Berdasarkan kondisi tersebut, ia optimistis sebentar lagi Indonesia akan \"merdeka\" dari virus corona. \"Sehingga kita tinggal menunggu waktu saja untuk \'kemerdekaan\' dari COVID-19,\" kata dia. Di akhir sambutan, Ridwan Kamil mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. \"Oleh karena itu, atas nama Pemprov Jabar, kami haturkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Saya ingin menghaturkan \'taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum, kulla \'amin wa antum bikhoir\',\" kata dia. (mth/Antara)
Omset Koperasi dan UMKM Kaltim Mencapai Rp 55,1 Triliun
Samarinda, FNN - Omset koperasi serta usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2021 mencapai Rp 55,1 triliun, menggambarkan bahwa ekonomi Kaltim masih tumbuh baik meski tahun lalu dalam keadaan pandemi COVID-19.\"Omset sebesar itu berasal dari sektor UMKM senilai Rp 54 triliun, kemudian omset dari koperasi senilai Rp 1,1 triliun,\" ujar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (PPKUKM) Provinsi Kaltim M Yadi Robyan Noor di Samarinda, Rabu.Sehari sebelumnya, saat peresmian kantor baru PPKUKM di Jalan MT Haryono Samarinda yang dilakukan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, Robyan menargetkan capaian omset untuk tahun ini ditargetkan naik menjadi Rp 59,95 triliun.Di hadapan gubernur, ia merinci target capaian 2022 ini, yakni dari sektor UMKM ditarget sebesar Rp 58 triliun, kemudian omset dari koperasi senilai Rp 1,05 triliun.Selanjutnya di tahun 2023 ia menargetkan capaiannya sebesar Rp 77,11 triliun, berasal dari UMKM sebesar Rp 76 triliun, kemudian dari koperasi senilai Rp 1,11 triliun.Terkait dengan delapan arahan gubernur yang harus dipenuhi oleh Pemprov Kaltim, diantaranya penyerapan 250 ribu lapangan kerja, kemudian terserapnya Rp 100 miliar modal usaha, pihaknya telah mampu memberikan kontribusi tersebut.Kontribusi itu antara lain dari sektor industri, perdagangan dan koperasi, yakni dari tahun 2019 hingga 2021 jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kaltim sebanyak 16.148 unit dengan tenaga kerja di subsektor industri sebanyak 33.289 orang.Sementara itu, lanjut Roby, panggilan akrabnya, bidang perdagangan tercatat memiliki 2,7 juta konsumen, sementara jumlah pedagang mencapai 35.995 orang.Terkait dengan arahan gubernur dalam penyerapan Rp 100 miliar modal usaha, katanya lagi, Dinas PPKUKM Kaltim telah memenuhi bahkan melampaui target, yakni telah menyalurkan bantuan modal usaha senilai Rp 539 miliar. \"Bantuan sebesar Rp 539 miliar ini berasal dari Presiden RI berupa program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Di Kaltim terdapat 344.581 UMKM dan terdapat 5.746 koperasi,\" ujar Roby. (mth/Antara)
POPULER
