DAERAH
Ketua DPD RI Minta Pemda Utamakan Anggaran untuk Program Prioritas
Jakarta, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau para kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Menurutnya, anggaran harus diutamakan pada skala prioritas, terutama pemulihan ekonomi dan peningkatan tata kelola pemerintahan. \"Saya minta para kepala daerah mengelola anggaran secara efisien. Fokuskan kepada hal-hal yang substantif seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan sumber daya manusia (SDM) aparatur, pelayanan publik, reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, pengawasan, kelembagaan dan tata laksana pemerintahan,\" ujar LaNyalla, Selasa (31/1/2023). Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, hal-hal yang tidak perlu lebih baik dikurangi atau lebih disederhanakan tanpa mengurangi esensi dan hasil yang diperoleh. Apalagi, sambung LaNyalla, teknologi informasi sudah sangat maju. Segala hal yang bisa dilakukan dengan media teknologi, hal itu lebih dimaksimalkan. \"Kita dorong pemanfaatan teknologi informasi yang perkembangannya sudah sedemikian pesat. Para kepala daerah bisa memanfaatkan hal itu. Misalnya rapat-rapat, ataupun konsultasi terkait program kerja, bisa dilakukan dengan zoom. Artinya mengurangi pertemuan atau rapat-rapat secara offline,\" tutur dia. LaNyalla yakin para kepala daerah lebih paham program mana yang menjadi prioritas dan perlu didahulukan. Sehingga efisiensi dapat lebih optimal dan anggaran yang ada digunakan untuk program skala prioritas. \"Intinya adalah serapan anggaran untuk program utama harus lebih besar dibanding program penunjangnya,\" tukas LaNyalla.(*)
Tarif Sudah Naik, Tapi Pelayanan PDAM Kota Tangerang Buruk
Jakarta, FNN - Pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Tirta Benteng (lebih dikenal PDAM), Kota Tangerang, Probinsi Banten belakangan semakin buruk. Padahal, perusahaan yang menyedot air dari Cisadane itu sudah menaikkan tarif, terutama tarif dasar (abodemen) yang membuat pelanggan geleng-geleng kepala. Buruknya pelayanan tersebut bisa dibuktikan dengan seringnya air mati ke rumah pelanggan. Rabu, 21 Desember 2022 kemarin, aliran air ke rumah pelanggan di wilayah Cipondoh mati total sejak sekitar pukul 8.00 pagi. Hingga berita ini diturunkan sekitar pukul 16.30, air belum mengalir. Tidak ada penjelasan dari pihak Perumda Tirta Benteng mengapa air mati total. Selain itu, tidak ada juga bantuan air yang didrop atau dipasok melalui mobil tangki air. \"Ini penyakit PDAM tidak melayani pelanggan,\" demikian perbincangan pelanggan di WhatsApp Grup (WAG), Rabu kemarin. Sedangkan pelanggan lainnya menuliskan tiga penyakit PDAM Kota Tangerang. Pertama, air kecil, sering mati, suka keruh seperti teh dan kopi, terutama malam hari (waktunya mutar) Kadang keruh pukul 23.00, pukul 01.00, pkl 03.00 dan menjelang subuh). Dulu keruh juga siang hari sering. Kedua, tiba-tiba tagihan melompat, padahal yang pakai itu-itu juga. Kalau tagihan melompat bulan September misalnya, Oktober dan seterusnya normal lagi. Ketiga, padahal, tarif air sudah naik, terutama abodemen. Pegawai PDAM yang mengaku bagian Hubungan Masyarakat, Syarif yang dikirim video aliran air mati hanya membalas dengan kalimat memohon maaf. \"Sebelumnya kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya🙏,\" kata Syarif dalam jawabannya. Tidak ada penjelasan kenapa mati dan sampai kapan baru hidup lagi. Apalagi, tidak menyebut akan ada pengiriman air melalui mobil tangki air. Sebelumnya, para pelanggan mengeluhkan berbagai pelayanan PDAM Tirta Benteng yang buruk setelah tarif dinaikkan. Yang paling banyak dikeluhkan adalah lonjakan tagihan yang di luar akal dan sangat memberatkan. Misalnya, ada pelanggan yang tiba-tiba ditagih Rp 2, 3 juta lebih. Padahal, biasanya paling tinggi Rp 300.000. Ada lagi pelanggan yang tiba-tiba ditagih Rp 3 juta lebih. Padahal, biasanya paling tinggi Rp 150.000. Setelah dicek ke kantor PDAM, katanya, menunggak atau ada sisa yang belum dibayar tiap bulan selama 20 bulan. \"Aneh juga, kok 20 bulan, tapi tidak ada pemutusan, apalagi peringatan. Padahal, aturannya jika tiga bulan menunggak, akan ada peringatan sebelum diputus,\" ujar pelanggan tersebut. Sedangkan pelanggan lainnya mengeluh tiba-tiba tagihan naik Rp 100.000 dari biasanya. Kejadiannya, pada tagihan September 2022. \"Biasanya paling tinggi Rp 150.000, naik jadi Rp 250.000. Anehnya, kok bulan Oktober dan November sudah normal lagi,\" kata pensiunan salah satu BUMN tersebut. Apa yang dialaminya juga banyak terjadi pada pelanggan lainnya. Tiba-tiba tagihan air naik bulan September 2022. Tetapi, bulan berikutnya normal lagi. Padahal, orang yang menggunakan air di dalam rumah pelanggan tidak bertambah. Penggunaan air juga biasa saja. (Anw).
Menyesakkan Dada, Tagihan Air Tiba-tiba Naik Ribuan Persen
Tangerang, FNN – Sejumlah pelanggan air Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng, Kota Tangerang, Provinsi Banten, kaget karena tagihan air yang melonjak sampai ribuan persen. Mereka tidak paham, tagihan tiba-tiba melompat, padahal pemakaian biasa. Bahkan, ada yang tidak menggunakannya, tetapi tagihan naik luar biasa dan menyesakkan dada. Lonjakan tagihan itu mulai terasa sejak Agustus 2022. Akan tetapi, yang mengagetkan tagihan Oktober, November, dan Desember 2022. Seorang pelanggan di Poris Pelawat, H. Suyusi sangat kaget ketika tagihan November menjadi Rp 2 juta. Padahal sebelumnya cuma Rp 75.000. Ketika menyampaikan pengaduan ke kantor Perumda Tirta Benteng, di Jln. Kompleks PU Prosida Bendung Pintu 10, Mekarsari, ia mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan. “Disuruh mencicil. Masak tiba-tiba naik tinggi sekali,” katanya. Kenaikan tagihan air serupa juga dialami Yanto Efendi, Mairizal, dan sejumlah pelanggan lainnya yang ditemui di tempat pengaduan. Demikian juga beberapa pelanggan yang ditemui di rumahnya di kawasan Cipondoh. Mereka kaget tagihan air tiba-tiba naik selangit. Seorang pelanggan di Poris Plawat Utara menyebutkan, tagihan November 2022 tiba-tiba menjadi Rp 860.000. Padahal, biasanya paling tinggi Rp 269.000. Yang lebih mengagetkan lagi, seorang pelanggan di daerah Cipondoh tiba-tiba ditagih Rp 6 juta. Alasan pihak Perumda Tirta Benteng, karena ada kebocoran halus selama enam tahun. “Saya juga heran, kok enam tahun baru ketahuan sekarang. Aneh juga,” kata pelanggan yang enggan disebutkan namanya itu. Selain mengeluh karena tagihan tiba-tiba melonjak, sejumlah pelanggan lain juga mempertanyakan pelayanan air dari perusahaan daerah tersebut. Sebab, air yang mengalir ke rumah pelanggan sering kecil, tidak hanya di pagi hari, tetapi juga di siang hari. Seperti Kamis, 15 Desember 2022 siang kemarin, air yang mengalir sangat kecil. “Lebih gede kucuran air kencing,” kata seorang pelanggan. Selain kecil, air yang mengalir juga sering mati terutama hari Sabtu dan Ahad. Tanpa sebab dan pemberitahuan, tiba-tiba air mati. “Padahal, sedang mencuci pakai mesin cuci. Mati tiba-tiba kan bisa merusak mesin cuci,” kata seorang ibu rumah tangga. Keluhan lainnya, air yang mengalir sering kotor atau keruh. Kejadian seperti itu biasanya malam hari. “Waktunya kayak diputar. Kadang pukul 23.00, kadang pukul 01.00, kadang pukul 03.00. Kadang menjelang subuh,” kata seorang pelanggan yang ketika pulang dari kantor pkl 22.30, dan ketika mau mencuci muka sekitar pukul 23.00 airnya keruh. Pihak Perumda Tirta Benteng yang dihubungi belum memberi jawaban. Syarif yang mengaku bagian Hubungan Masyarakat (Humas) perusahaan tersebut belum menjawab pertanyaan yang diajukan lewat WhatsApp. Dia hanya menanyakan nomor langganan yang mengeluh tersebut. Aneh juga. Sudah tagihan dan pelayanan menyesakkan dada dan sadis, malah yang diminta nomor langganan. (Anw)
Enam Desa Peduli Pemilu 2024 Dibentuk oleh KPU Babel
Pangkalpinang, FNN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung membentuk enam desa peduli pemilu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa menyukseskan Pemilu 2024.\"Kami berharap kader-kader di desa peduli pemilu ini dapat meningkatkan pendidikan warga pemilih di desa ini,\" kata Ketua KPU Provinsi Kepulauan Babel Davitri di Pangkalpinang, Sabtu.Ia mengatakan pembentukan enam desa peduli pemilu di Kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur ini berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Desa Peduli Pemilihan Umum.\"Kami berharap dengan adanya desa peduli pemilu ini lebih meningkatkan pendidikan, pemahaman dan kepedulian warga desa dalam menyukseskan pemilu nanti,\" ujarnya.Menurut dia pembentukan desa peduli pemilu ini lebih difokuskan di desa terpencil yang masih minim sarana dan akses informasi. Seperti Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka yang masih terbatas akses informasi warganya.\"Program ini tentunya sangat membantu KPU dalam menyebarluaskan informasi tahapan pemilu nanti kepada warga desa terpencil ini,\" katanya.Ia berharap para kader di desa peduli pemilu ini dapat bekerja dengan baik menyebarluaskan informasi tahapan Pemilu 2024 kepada warga desa secara luas.\"Para kader ini adalah agen-agen pemerintah dalam meningkatkan pendidikan pemilih warga desa yang rata-rata berprofesi sebagai petani dan nelayan,\" ujarnya.(ida/ANTARA)
Tim SAR Gabungan Temukan Kakek yang Hilang di Hutan Alioka Konawe
Kendari, FNN – Tim SAR gabungan menemukan kakek bernama Muhammad Amin (65), yang dilaporkan hilang di hutan Alioka, Kecamatan Lalonggaluku Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Sabtu (19/11/2022), dalam keadaan selamat.“Sudah ditemukan, Tim SAR gabungan menemukan korban dalam keadaan selamat setelah dua hari operasi pencarian,” kata Kepala Basarnas Kendari Aris Sofingi di Kendari, Senin.Dia menyampaikan, pencarian korban yang merupakan warga Kecamatan Labibia, Kabupaten Konawe melibatkan unsur gabungan tim penyelamat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Kendari, anggota Polsek Labibia, Unit K9 Polda Sultra, masyarakat sekitar dan keluarga korban.Pencarian korban dilakukan dengan membagi dua tim, dimana Tim 1 melakukan penyisiran seluas 2 km dari sisi sebelah timur lokasi korban dilaporkan hilang. Sedangkan Tim 2 melakukan penyisiran seluas 1,9 km dari sisi sebelah barat dari lokasi korban dilaporkan hilang\"Setelah ditemukan, selanjutnya korban dievakuasi ke Rumah Sakit Korem Kendari dengan menggunakan ambulans milik Puskesmas Labibia untuk mendapatkan penanganan lanjutan,\" ujar dia.Ia menerangkan dengan ditemukan korban maka operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat di kembalikan ke kesatuannya masing-masing.Sebelumnya pada 19 November 2022 sekitar pukul 08.00 Wita korban bersama keluarganya dilaporkan masuk ke dalam hutan Alioka untuk mengecek kebun milik orang tua.Namun ketika di dalam perjalanannya menuju lokasi tersebut, tanpa disadari korban terpisah dari rombongan. Pihak keluarga menyadari hal tersebut pada saat keluarga korban telah tiba di lokasi kebun yang dimaksud sekitar pukul 16.00 Wita.Saat itu, pencarian telah dilakukan oleh pihak keluarga namun hasil nihil, sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke Basarnas Kendari sekitar pukul 21.20 WITA oleh adik korban bernama Rahmat. (mth/Antara)
Bupati Lebak Sebut Indeks Kualitas Pers Turun
Rangkasbitung, FNN – Pekerja media dituntut lebih terbuka, cermat dan tajam serta paling berperan penting dalam mengontrol jalannya kebijakan dan kinerja pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya pada acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Musyawarah Cabanng Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Provinsi Banten, di Rangkasbitung, Sabtu, 19 November 2022. Iti Octavia menyayangkan kini telah terjadi kemerosotan pada kualitas indeks kemerdekaan pers hampir di seluruh tanah air, termasuk di Lebak, Banten. “Indeks Kebebasan Pers di Lebak, Banten menurun di posisi angka 30,” kata Iti Octavia. Menurut Iti Octavia, faktor- faktor yang menyebabkan kualitas penurunan informasi itu mudah dipetakan, mulai dari faktor kondisi politik, lingkungan ekonomi dan faktor kondisi hukum. Padahal, dari ketiga faktor itu, masyarakat Lebak, Banten juga punya hak yang sama untuk mendapatkan informasi yang faktual, baik dan benar. Oleh karena itu, di tengah bertebarannya hoaks atau bohong dan berita fitnah, peran KWRI menjadi penting dalam meluruskannya semua yang terjadi di mayatakat. “Jurnalis berperan penting mengedukasi sekaligus dalam memberikan informasi yang mencerahkan,” tutur Octavia. Menyikapi menurunnya indeks kualitas kebebasan pers, Ketua Dewan Pengurus Daerah KWRI, Edi Mupik mengatakan, semangat perubahan atau reformasi serta menjujung profesionalisme wartawan harus tetap dikedepankan. Sampai kapan pun, wartawan dalam menjalankan tugasnya tetap dituntut bekerja kritis. Sebab, sikap kritis itulah yang menjadi ruh jurnalis. Ia menilai, di era keterbukaan medsos (media sosial), masyarakat tetap membutuhkan karya jurnalistik atau informasi yang faktual dan jujur. “Jika wartawan tidak jujur, hanya sekedar menempel di dinding kekuasaan, apalagi memeras, berarti mereka tidak memahami kode etik,” kata Edi Mupik. KWRI bertugas terus mendorong profesionalisme sekaligus menertibkan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku wartawan,\" tuturnya. (Bun).
Pangkas Habis Anggaran Jalur Sepeda, Pj Gubernur DKI Akan Berhadapan dengan Rakyat
Jakarta, FNN – Beberapa hari terakhir ini, warga Jakarta, terutama penggiat sepeda dan pemerhati lingkungan, dihebohkan oleh dua hal. Bagaimana tidak, di saat berbagai kota di seluruh dunia ingin memperpanjang jalur sepedanya, karena berkaitan dengan usaha memperbaiki iklim agar ramah lingkungan, DKI Jakarta justru menghentikan pembangunan jalur sepeda. Bukan hanya penghentian jalur sepedanya semata, tetapi anggaran untuk maintenance-nya juga dinolkan. Itu kehebohan pertama. Kehebohan kedua, terkait dengan pengalihan atau hibah dana subsidi transportasi di sirkuit penumpang Transjakarta sebesar Rp 409 miliar ke pembelian kendaraan untuk TNI dan Polri di DKI Jakarta. Bagaimana mungkin ketika orang berharap subsidi transportasi agar orang berpindah ke transportasi publik, tapi ternyata dananya malah dipotong untuk membelikan kendaraan sebuah instansi yang kita tahu anggarannya sudah sangat besar, terutama Polri. Dua kehebohan yang dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah DKI Jakarta ini banyak disoroti masyarakat dan media besar secara serius. Hersubeno Arif, wartawan senior FNN pun menyorotinya dalam Kanal YouTube Hersubeno Point, Kamis, 17 November 2022, dengan mengundang nara sumber Doktor Hamdani, mantan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri bidang pembangunan dan keuangan, dan dua kali menjadi Penjabat Gubernur, yaitu Bali dan Sumatera Barat. Dari sisi perspektif kebijakan dan masalah keuangan mengenai boleh tidaknya Pj Gubernur melakukan hal ini, Hamdani menjelaskan bahwa jika dilihat dari sisi kewenangan, sejauh mana kewenangan dari seorang Pj Gubernur sudah diatur secara lebih tegas dalam PP 49 Tahun 2008. Dalam PP tersebut ada larangan-larangan, antara lain, pertama, melakukan mutasi pegawai; kedua, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; ketiga, membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggara pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Atas dasar hal itu, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Nomor 70 Tahun 2021. Instruksi ini terkait dengan bagaimana penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi Kepala Daerah yang berakhir pada 2022. Menurut Hamdani, instruksi ini dikeluarkan berkaitan dengan banyaknya kepala daerah (setidaknya ada 7 Gubernur) yang masa jabatannya berakhir pada 2022. Penjabat Gubernur itu bukan bukan pejabat politis sehingga dia tidak mengemban visi misi, tidak membawa visi misi. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 itu diminta kepada Kepala Daerah atau dalam hal ini Gubernur yang berakhir pada 2022 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 2003-2026. Ini seperti RPJMD, sebagai acuan untuk penyusunan RKPD 2003 dan dalam rangka untuk penyusunan APBD 2023. Dengan demikian, program bagi Gubernur yang berakhir 2022 itu kuat sekali untuk APBD 2023. Setidaknya dua dokumen yang dipegangnya. “Jadi, bagi kepala daerah yang berakhir 2022, legacy yang berkaitan dengan APBD 2023 ini kuat sekali. Pertama, ditopang oleh Pergub atau Perkada RPD 2023-2006,” kata Hamdani. Kedua, Pergub atau Perkada RKPD 2023. Jadi, kuat sekali legacy-nya tadi. Kalau hanya demikian, karena yang menjadi acuan penyusunan APBD itu adalah RKPD, dengan sendirinya tentu tidak mudah bagi seorang Penjabat Gubernur mengganti atau mengubah. Tetapi, memang dalam aturan tadi dimungkinkan setelah mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini, apakah Penjabat Gubernur DKI sekarang sudah mendapat izin dari Mendagri atau belum, perlu dikonfirmasi lagi. “Yang perlu dipertanyakan adalah: pertama, apakah anggaran tersebut ada dalam RKPD 2023? Kalau tidak, berarti ada proses anggaran yang tidak didukung dengan proses perencanaan pembangunan, karena pada hakikatnya kalau kita bicara tentang masalah tata kelola pengeluaran keuangan daerah itu, mesti diawali dari perencanaan pembangunannya yang ada dalam RKPD sehingga tidak ujug-ujug dia muncul dalam APBD saja,” ujar Hamdani. Berkaitan dengan usulan-usulan yang apakah kegiatan sepeda itu dihilangkan atau kegiatan subsidi untuk transportasi massa dihibahkan, lanjut Hamdani wa yang harus kita pahami adalah kalau subsidi untuk transportasi massa itu dihilangkan, harus diingat bahwa itu merupakan unsur wajib, itu pelayanan dasar, wajib dan dasar, karena menyangkut sosial kemasyarakatan yang tidak bisa kita kurangkan atau kita hilangkan. Apalagi kalau dibarter dengan hibah. Ketentuan hibah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa hibah dapat dialokasikan apabila telah terpenuhi urusan wajib tadi. Jadi tidak bisa tiba-tiba muncul anggaran hibah. Kemudian hibah tadi juga tidak bisa muncul dalam proses apalagi kalau sudah lewat WAPPS. Jadi, ketika usulan-usulan tadi disampaikan atau proposal yang masuk dan permohonan masuknya sekarang dan itu lewat, tidak masuk dalam kebijakan umum anggaran pembangunan, maka sudah bisa dipastikan tidak memiliki legalitas untuk dianggarkan. Jika demikian peraturannya maka apa yang bisa dilakukan? Apakah publik bisa mengajukan keberatan soal ini atau mekanismenya seperti apa? Menjawab pertanyaan ini Hamdani menjelaskan, kalau berkaitan dengan dokumen perencanaan anggaran, kita bisa melihat rencana pembangunan di situsnya DKI Jakarta. Jika yang berkaitan dengan warga yang merasa terdampak dengan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi sebagian warga tadi, pertama kita melihat bahwa seorang penjabat mundur manakala program itu merupakan program lanjutan, maka yang harus diperhatikan adalah kesinambungan dari program yang sudah ada. Bagaimana pemanfaatannya bisa maksimal kalau di tengah jalan diamputasi. Program ini kan sudah dimusyawarah dan diputuskan dalam Musrembang, sehingga jika ada perubahan harus dipertemukan antara Gubernur dan warga dalam RKPD-nya. “Jadi, rencana pembangunan yang ada dalam RPD bukan merupakan selera personal. Ini adalah kemauan warga dan merupakan kesepakatan antara Pemprov DKI dengan warga, juga dengan DPRD,” lanjut Hamdani. Bahasan selengkapnya bisa disaksikan di Herubeno Point. (ida)
Bukan Orang Baru, Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta
Jakarta, FNN – Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melantik Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Pelantikan Penjabat ini dilaksanakan pada Senin (17/10/2022) di Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri. \"Mengangkat saudara Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta terhitung sejak saat pelantikan untuk masa jabatan paling lama satu tahun,” kata Tito. Heru bukanlah orang baru dan telah berkarier selama belasan tahun di Pemprov DKI Jakarta. Ia juga dikenal dekat dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada saat Ahok mencalonkan diri dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Ahok ingin menjadikan Heru sebagai Calon Wakil Gubernur melalui jalur independen. Namun akhirnya Ahok mencalonkan diri lewat jalur politik dan berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat, politisi PDIP. Awal karir Heru sebenarnya telah dimulai pada 1993 sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara dan terus menanjak. Pada 2013, posisi Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta diemban oleh Heru. Lalu tahun 2014, Heru ditunjuk Jokowi untuk menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Jabatan Kepala Biro Daerah-lah yang membuatnya bisa dekat dengan Jokowi dan akhirnya diberikan kepercayaan lebih. Hanya setahun menjabat Wali Kota, lalu pada 2015 ia kembali ke Pemprov DKI dan menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kini Heru resmi dilantik jadi Pj Gubernur DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 100/P/2022. Heru terpilih dari tiga kandidat. Terdapat dua kandidat lainnya, yaitu Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah. (Fer)
Pamitan, Anies Tetap Akan Jalankan Amanah Konstitusi untuk Jakarta dan Indonesia
Jakarta, FNN – Menuju akhir jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menggelar acara perpisahan bersama Wakil Gubernurnya, Ahmad Riza Patria dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara yang digelar di Pendopo Balaikota, Jakarta Pusat pada Jumat Sore (14/10/22) yang dibuka dengan tari-tarian tradisional dan nyanyian lagu Betawi yang membuat seluruh hadirin ikut menari. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Marullah Matali, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan rasa senang dan terima kasih dapat bekerja dengan Anies dan mengakhiri sambutannya dengan doa. Hal serupa juga disampaikan oleh Ahmad Riza Patria di dalam sambutannya. Riza juga menyampaikan permohonan maaf selama dua tahun masa kerjanya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Acara pun disambung dengan sambutan Anies Baswedan sebagai acara inti perpisahan. Dalam pidatonya, Anies memaparkan berbagai prestasi Jakarta selama lima tahun masa jabatannya. Dia mengatakan yang tersulit dalam memimpin adalah kolaborasi, yang kemudian menjadikan ruang rapat sebagai ruang diskusi, bukan instruksi yang menjadi antitesis dari sebuah kesulitan, hingga menjadikan Jakarta sebagai kota bertaraf dunia. \"Kita mempercayai di belakang karya, di situ ada gagasan, ada narasi. Dan, kita secara perlahan menyaksikan publik pelan-pelan mulai merasakan apa yang disebut sebagai karya dan bagaimana gagasan di belakangnya,\" ucap Anies. Dalam kesempatan tersebut, Anies mengatakan, meski masa jabatannya berakhir, dirinya akan tetap menjalankan amanah konstitusi bahkan yang lebih besar untuk Jakarta dan Indonesia. \"Anies Baswedan untuk dapat membangun Jakarta secara langsung telah berhenti di sini. Tapi tidak dengan ibu bapak sekalian. Perjuangan memajukan kota secara langsung, membahagiakan keluarga, menjalankan amanah konstitusi untuk menghadirkan keadilan sosial akan terus berlanjut,\" tutur Anies. \"Kita yang di pemerintahan ini, bekerja dengan rencana yang jelas dan itu saya titip kepada ibu dan bapak sekalian. Rencana-rencana ke depan adalah untuk diwujudkan bersama-sama,\" tukas Anies menitipkan Jakarta kepada ASN dan warga Jakarta. Anies juga menyatakan selama lima tahun memimpin Jakarta, dirinya merasa berada di lingkungan yang menyenangkan, guyub, dan bersaudara. Tak lupa dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu, mulai dari partai politik yang mengusung, seluruh jajaran ASN, dan warga Jakarta. (Rac)
Survei IPO soal Pj Gubernur DKI Jakarta, Bahtiar dinilai paling diharapkan Publik
Jakarta, FNN – Bahtiar, calon Penjabat Gubernur Jakarta menjadi sosok yang paling dipilih warga untuk menahkodai roda pemerintahan DKI Jakarta paska periode kepemimpinan Anies Baswedan selesai. Persepsi warga itu tercermin dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menelaah siapa tokoh yang paling diharapkan publik Jakarta untuk mengisi jabatan Pj Gubernur hingga 2024 mendatang. Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa warga Jakarta menginginkan sosok yang menahkodai wilayah yang telah menjadi episentrum politik, bisnis dan pemerintahan di republik ini, adalah sosok yang ramah dan merakyat (34 persen), netral dari kepentingan politik (27 persen), dan netral dari polarisasi politik masa lalu (11 persen). “Bahtiar dianggap masyarakat Jakarta sebagai tokoh yang paling mungkin meredam polarisasi, dan ini bagus karena akan berdampak pada kepercayaan publik atas penunjukan Pj Gubernur,” ujar Dedi saat menggelar Konferensi pers hasil survei yang dilakukan pada periode 23-26 September 2020 itu pada Rabu 5 Oktober 2022. Dalam survei tersebut, Bahtiar mampu mengungguli dua calon Pj lainnya, yaitu Heru Budi Hartono dan Marullah Matali ketika responden disodori pertanyaan siapakah calon penjabat Gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih jika Bapak/Ibu diberi hak suara untuk memilih. Dari pertanyaan itu, Bahtiar meraih skor 37 persen, Marullah Matali 24 persen, dan Heru Budi Hartono 8 persen. Sementara 31 persen responden menjawab tidak tahu/tidak menjawab. “Masyarakat berharap pada Bahtiar setidaknya karena tiga fakto, ia dinilai mapan dan punya kapasitas dalam hal birokrasi, tidak memiliki latar belakang politis dan memiliki integritas sebagai ASN,” imbuhnya. Menurutnya, posisi Bahtiar yang saat ini tercatat sebagai ASN di Kemendagri, menjadikan ia dinilai publik sebagai sosok yang paling netral di antara dua calon Pj Gubernur Jakarta lainnya sehingga terbebas dari intervensi dan kepentingan politik. Untuk diketahui, Heru Budi Hartono saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretriat Kepresidenan, kemudian Marullah Matali menduduki jabatan Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta. “Bahtiar diuntungkan oleh posisinya di Kemendagri, dengan posisi itu ia menjadi satu-satunya tokoh yang bebas persepsi, bukan orangnya Anies Baswedan, juga bukan orangnya Jokowi (Joko Widodo). Ini harapan publik mengapa Bahtiar diunggulkan untuk rekomendaesi Pj Gubernur,” pungkas Dedi. Untuk diketahui, survei IPO tersebut dilakukan di DKI Jakarta secara hybrid (melalui kuesioner digital dan sambungan telepon) dengan jumlah responden 400 orang melalui sambungan telepon, dan 1.000 orang melalu kuesioner digital. Margin error 2,90 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (Bun/*)
POPULER
