DAERAH
Ruslan Tawari: Pejabat Bupati Seram Barat Jangan Bikin Resah Rakyat
Ambon, FNN – Sekretaris Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah (Orwil) Maluku Dr. Ruslan Tawari mengingatkan Penjabat Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) agar tidak membuat keresahan di masyarakat. Jangan bikin gaduh rakyat dengan hal-hal yang remeh-temeh. Bupati segera bangun ketenangan, soliditas dan kekompakan dengan masyarakat SBB. Rangkul dan ajak bicara itu tokoh agama dan tokoh adat. “Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’adudin sebaiknya sering datang dan ketemu dengan tokoh agama dan tokoh adat. Sering bersilaturahmi itu baik untuk semua aspek. Bukan malah bersikap tidak bijak, tidak terpiji dan tidak elok dengan menarik paksa kendaraan yang sudah dihibakan oleh Bapati-bupati sebelumnya kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada di SBB, “ujar Dr. Ruslan Tawari. Diingatkan, menjadi pejabat publik di Maluku ini berbeda dengan daerah lain. Rasa hormat masyarakat Maluku kepada tokoh agama dan tokoh adat sangat tinggi. Kadang-kadang penghormatan itu melebihi ketaatan kepada norma hukum positif. Kalau tokoh agama dan tokoh adat yang menghimbau masyarakat supaya mentaati hukum, itu lebih mudah dibandingkan suara dari pejabat publik. “Sebaiknya Bupati Andi Chandra banyak belajar dari Gubernur Maluku, Pak Murad Ismail yang sangat mengayomi dan menghormati tokoh agama dan tokoh adat di Maluku. Selain itu, sangat menghargai lembaga-lembaga keagamaan. Gubernur Maluku selalu membuka diri untuk berkomunikasi kapan saja bila tokoh agama dan tokoh adat mau. Tidak ada hambatan komunikasi kapan saja antara tokoh agama dan tokoh adat dengan Gubernur Maluku. Itu sikap yang benar, “kata Ruslan Tawari. Ditambahkan, sangat disayangkan kalau benar pimpinan keagamaan di SBB sulit untuk bersilaturahmi dengan Penjabat Bupati SBB. Apalagi sudah menunggu berjam-jam di kantor Bupati, namun tidak juga bisa ditemui. Sangat keterlaluan. Itu sikap yang tidak bijak dan tidak layak sebagai seorang pamong. Sikap yang terkesan didominasi oleh keangkuhan dan arogansi kekuasaan Penjabat Bupati. Sikap yang sangat tidak pantas untuk menjadi pejabat publik di Maluku. Mungkin di provinsi lain yang cocok. Pak Andi Chandra As’adudin harus ingat bahwa menjadi Penjabat Bupati SBB itu bekerja sebagai seorang pamong dan pemimpin sipil. Bukan lagi berbaju komandan. Untuk itu, semua sikap dan kebijakan Penjabat Bupati seharusnya untuk membangun soliditas dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya. Bukan sebaliknya, malah membuat keresahan dan kegaduhan di rakyat bawah atau akar rumput. Semua pejabat publik di Maluku diwajibkan untuk memahami dan mengetahui event-event keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ), Perparani, Perparawi dan lain. Dengan demikian, anggarannya juga sudah harus disiapkan melalui APBD, baik itu pada APBD Provinsi atau semua Kabupaten-Kota. Bukan malah bertanya-tanya lagi apa itu Perparani, apa itu Pesparawi dan apa itu MTQ? Sikap penjabat Bupati SBB yang tidak menghargai lembaga-lembaga keagamaan di SBB membuat pimpinan lima kegamaan di Provinsi Maluku, yaitu Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu dan Budha bereaksi keras. Melalui Uskup Diosis Amboina, Mgr Seno Ngutra menyatakan sikap Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’adudin telah menciderai toleransi antar umat beragama di Maluku. Misalnya, dengan membuat kebijakan dan bersikap yang tidak manusiawi kepada tokoh agama di SBB. “Tindakan tidak terpuji Bupati SBB ini bukan yang pertama kali, tetapi berulang kali terhadap keberagaman umat beragama di Maluku, khususnya Kabupaten SBB. Untuk itu, lima pimpinan keagamaan di Maluku akan menyurati Manteri Dalam Negeri, dengan tembusan Presiden Joko Widodo untuk menolak Andi Chandra As’adudin sebagai Penjabat Bupati SBB, “ujar Uskup Seno Ngutra (Malukuterkini.com 13/09/20220). “Saya menduga Bupati SBB terlalu berambisi untuk hilangkan predikat disclaimer yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada laporang keuangan Pemda SBB. Mungkin saja berharap bisa dapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), agar Pak Andi Chandra bisa diperpanjang lagi satu tahun setelah berakhir masa jabatan di bulan Mei 2023. Namun itu kan tidak harus dengan menarik mobil dan kendaraan yang telah diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan di SBB, “himbau Ruslan Tawari. Bupati SBB kata Ruslan Tawari, tinggal perintahkan Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melengkapi surat-surat hibah atau pinjam pakai yang memang diperlukan untuk itu. Bukan malah menarik mobil dari para pimpinan lembaga keagaamn di SBB seperti para debt collector menarik mobil kredit atau mobil leasing akibat telat bayar cicilan. Apalagi Bupati sampai juga mempersoalkan lembaga-lembaga keagamaan tidak membayar pajak tahunan kendaraan. Itu jelas tidak pantas, dan sangat keterlaluan Pak Bupati. “Semoga saja Penjabat Bupati SBB Andi Chandra As’adudin tidak gagal paham soal kebaradaan APBD. Kan APBD itu miliknya rakyat Kabupaten SBB. Sementara lembaga-lembaga keagamaan, para tokoh agama dan tokoh adat di SBB itu sebagai simbol nyata dari masyarakat SBB. Apa yang salah kalau surat-surat kendaraan tersebut dilengkapi? Selanjutnya diberikan pinjam-pakai kepada lembaga-lembaga keagamaan yang ada di SBB? “tanya Ruslan Tawari. (KL)
Untuk Membantu Mengendalikan Inflasi, Gubernur Jambi Mewajibkan ASN Beli Beras Lokal
Jakarta, FNN - Gubernur Jambi Al Haris mengatakan telah mengeluarkan imbauan yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di provinsi yang dipimpinnya untuk membeli beras lokal demi membantu upaya pengendalian inflasi.Haris menjadi salah satu kepala daerah yang kebagian sorotan karena provinsi Jambi menempati daftar inflasi year on year (yoy) tertinggi, sebesar 7,7 persen, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan paparan dalam arahan pengendalian inflasi daerah di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.Haris menjelaskan harga beras menjadi faktor kedua terbesar atas tingkat inflasi di Jambi dan ia beserta jajarannya sudah berusaha melakukan intervensi, tapi masih mengalami kendala di lapangan.\"Beras banyak tapi harganya belum bisa dianggap laku di pasaran karena bersaing dengan beras premium, karena banyak dari Sumsel (Sumatera Selatan),\" katanya kepada awak media di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta selepas kegiatan.\"Beras lokal harganya murah, tapi cenderung merek luar yang lebih familiar. Kita imbau semua ASN wajib beli beras lokal, mengurangi pembelian beras premium,\" ujar Haris menambahkan.Sejumlah langkah juga telah ditempuh Haris beserta jajarannya untuk menanggulangi harga cabai sebagai komoditas penyumbang utama inflasi di Jambi. Menurut Haris, Jambi telah memasok cabai lokal maupun mendatangkan dari luar provinsi dan dilanjutkan operasi pasar yang diklaim telah sukses menurunkan harga dari Rp100.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.\"Jangka menengah kita memberikan bibit cabai ke semua warga Jambi. Ada gerakan bersama tanam cabai, semua kita kasih bibit agar supaya tiga minggu ke depan ada panen,\" ujarnya.Kendati saat ini Jambi berada di posisi tingkat inflasi provinsi tertinggi, Haris cukup yakin angka 7,7 persen tersebut bisa turun.\"InsyaAllah 7,7 bisa turun. Beliau (Presiden Jokowi) minta inflasi di bawah 5 persen. (Target kami) ikut Presiden, menekan itu paling tidak bisa 6. Kemarin 8,55 ini turun 7,7, bulan depan bisa 6,\" kata Haris.Dalam paparannya saat menyampaikan arahan pengendalian inflasi daerah, Presiden Jokowi menyebutkan 10 provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi yakni Jambi dengan 7,7 persen, Sumatera Barat (7,1), Kalimantan Tengah (6,9), Maluku (6,7), Papua (6,5), Bali (6,4), Bangka Belitung (6,4), Aceh (6,3), Sulawesi Tengah (6,2), dan Kepulauan Riau (6).Presiden mempertanyakan keberadaan lima provinsi di Pulau Sumatera dalam 10 provinsi dengan tingkat inflasi yoy terburuk tersebut. \"Dan lima provinsi dan 10 provinsi. Hati-hati. Saya juga tidak tahu ini kenapa, tolong dilihat betul. Ini ada di Sumatera lima provinsi itu,\" ungkap Presiden.Presiden meminta pemerintah daerah yang wilayahnya berada di jajaran inflasi tertinggi untuk segera melakukan intervensi. Haris menjadi salah menjadi salah satu kepala daerah yang hadir langsung di Istana Merdeka mengikuti arahan Presiden Jokowi terkait pengendalian inflasi daerah. (Sof/ANTARA)
LaNyalla Imbau Pemprov Jatim Minta Bupati Evaluasi Akses Infrastruktur Desa
Surabaya, FNN – Ambrolnya jembatan gantung di Probolinggo, Jawa Timur, disesalkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Terlebih, peristiwa itu menyebabkan puluhan siswa dan guru SMPN 1 Pajarakan terluka karena terjatuh ke sungai. LaNyalla pun meminta Pemprov Jatim segera meminta para Bupati se-Jatim untuk melakukan evalusi akses infrastruktur desa. Ia juga mengingatkan agar forum Musrenbang Jatim juga membicarakan terkait infrastruktur desa. “Segera lakukan inventarisasi persoalan akses masyarakat desa dan segera ambil tindakan. Pemeliharaan rutin perlu dilakukan secara berkala,\" kata LaNyalla yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, Minggu (11/9/2022). Senator asal Jawa Timur itu menyesalkan masih adanya jembatan gantung yang sudah tua dengan konstruksi yang sudah lapuk dan tidak layak pakai. Padahal, jembatan tersebut merupakan salah satu akses strategis masyarakat yang masih digunakan. \"Kalau ada evaluasi dan pemeliharaan rutin, insiden ini tentu tak terjadi. Maka perlu perhatian dari pemerintah daerah secara berkala, rutin, agar dapat diambil tindakan pencegahan dan tidak merugikan masyarakat,\" kata LaNyalla. LaNyalla meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi serta monitoring jembatan gantung yang ada di desa-desa yang terdapat sungai-sungai jembatan gantung yang merupakan akses warga dalam aktivitas sehari-hari. \"Insiden ini juga bisa menjadi indikator pemerataan pembangunan di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Bagaimana pemerintah perlu mewujudkan akses jalan yang memberikan rasa aman, baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi,\" ujarnya. Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo menyatakan 40 siswa dan satu guru terjatuh ke sungai saat jembatan gantung di Desa Kregenan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, terputus, Sabtu (10/9/2022). Jembatan gantung itu menjadi penghubung antara Desa Kregenan di Kecamatan Kraksaan dan Desa Pajarakan Kulon di Kecamatan Pajarakan yang sering digunakan oleh warga di dua desa setempat. Sebanyak 28 orang mengalami luka ringan dan 13 orang dirujuk ke Rumah Sakit (RS) Waluyojati. (mth/*)
Konsolidasi Desa Bersatu Siapkan Capres 2024 Peduli Desa
Jakarta, FNN - Hasil konsolidasi lima organisasi desa sepakat bersatu menjemput calon Presiden 2024 mendatang. Desa Bersatu menjadi wadah yang ditujukan untuk mengonsolidasikan kekuatan desa dalam menentukan calon Presiden pada Pemilu yang akan datang. Dengan adanya wadah ini diharapkan dapat menjaring dan mengantarkan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memihak dan memiliki visi misi untuk kemajuan desa. Sehingga desa memiliki bargaining position dalam menentukan kebijakan nasional ke depan. Melalui Desa Bersatu ini diharapkan desa tidak lagi menjadi penonton, tetapi juga ikut mengambil peranan. Hal ini diutarakan dalam konferensi pers bertajuk Konsolidasi Desa Bersatu yang diprakarsai oleh 5 organisasi desa, diantaranya Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPDNAS), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI). “Kami sudah sepakat akan menggelar konvensi untuk menjaring capres yang didukung perangkat desa pada Pemilu 2024. Konsepnya kami akan menjaring capres dan cawapres yang mempunyai visi dan misi pembangunan desa,” kata Asri Anas di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (1/9/2022). Rincian kegiatan konvensi penjaringan nama capres 2024, dimulai dari pra konvensi yang akan digelar pada Okotober 2022 di Jakarta, dilanjutkan dengan lima kali Konvensi daerah yang dilaksanakan pada 5 Provinsi berbeda. Terakhir, konvensi final akan digelar pada Juni 2023 di Jakarta. Para anggota Desa Bersatu akan membahas tujuh nama bakal capres selama konvensi. Dalam keterangannya Asri Anas selaku Ketua Dewan Pengarah, mencontohkan 7 nama diantaranya Puan Maharani, Airlangga, Anies Baswedan, Prabowo, AHY, Ridwan Kamil, dan Sandiaga. Nama-nama ini dinilai kemudian, dipilih 3 besar oleh peserta dalam konvensi yang akan diumumkan pada konvensi final di Jakarta. Selain menjaring capres 2024, dalam konvensi tersebut juga akan menentukan poin-poin yang menjadi aspirasi desa untuk dilaksanakan oleh para calon presiden. “Tiga nama capres yang terpilih di Konvensi Final harus menandatangani kontrak politik dengan Desa Bersatu. Kontrak ini isinya poin-poin aspirasi yang berkonsentrasi pada pembangunan desa,” Terang Asri Anas. Nantinya, salah satu dari capres dan cawapres hasil konvensi Desa Bersatu akan diberikan dukungan penuh dalam proses pemengan Pemilu, termasuk akan menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan partai politik yang mengusung capres yang terjaring dari hasil konvensi.
Pak Karel Ralahalu Jangan Bikin Gaduh Masyarakat Maluku
Jakarta, FNN - Harapan mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu agar “2024 terpilih pemimpin baru yang bisa pimpin Maluku lebih maju” merupakan hak politik yang harus dihargai. Namun secara etik, Pak Karel terlihat mengalami krisis etika politik yang sangat mendalam. Sebagai tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Maluku, Pak Karel harus lebih wise dalam berucap. Harus lebih bijak dalam bersikap mengenai jabatan politik Gubernur Maluku. “Kalau ada perbedaan pandangan dengan Pak Gubernur Maluku Murad Ismail, akan lebih wise bila tidak usah diumbar ke wilayah publik. Sebab itu hanya memperlihatkan sikap Pak Karel yang sangat kekanak-kanakan. Padahal usia Pak Karel tidak pantas lagi untuk mengumbar perbedaan dan ketidaksukaannya di wilayah publik, “ujar Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Syam Yasir Alkatiri. Ditambahkan, Pak Karel sebaiknya jangan bersikap seperti anak kecil yang kalau keinginannya tidak dikabulkan orang tuanya, lalu ngambek. Bersikaplah yang layak dan pantas sebagai orang tua yang bijak. Orang tua yang pernah memimpin Maluku selama sepuluh tahun dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kalau tidak suka dengan Pak Murad, maka silahkan menunggu momentumnya. Bertarung lagi di tahun 2024. “Silahkan mendorong orang yang menurut Pak Karel layak untuk melawan Pak Murad Ismail di Pilkada Gubernur Maluku tahun 2024 nanti. Pak Karel silahkan kampanye sekuat tenaga untuk memenangkan jagoanya. Siapa saja jagoan Pak Karel itu tidak masalah. Namun tidak perlu mengumbar perbedaan atau kebencian kepada Gubernur sekarang. Sebab itu bisa menimbulkan penafsiran yang macam-macam di masyarakat, “himbau Syam Yasir Alkatiri. Langkah yang paling wise dan bijak adalah Pak Karel mengajak masyarakat Maluku mendukung pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno menyelesaikan tugas sampai akhir masa jabatan. Apalagi Pak Karel adalah Ketua Tim Pemenangan pasangan Murad-Orno. November 2024, silahkan bertarung lagi. Siapa yang menang, terserah masyarakat Maluku. Lalu kita harus mendukung untuk bekerja memajukan Maluku. “Umur Pak Karel sekarang tidak pantas, bahkan sangat tidak layak untuk mengumbar perbedaan di tengah publik Maluku. Sebab kalau tokoh seusia Pak Karel masih mau mengumbar perbedaan, bagaimana mungkin mengajak akar rumput Maluku bersatu? Akibatnya, orang tua yang menjadi tokoh publik kencing berdiri, akar rumput kencing berlari. Kacau jadinya tatanan keakraban sosial kita,“ kata Syam Yasir Alkatiri. Pak Karel sebaiknya belajar untuk bersikap wise dari para tokoh bangsa. Belajar dari Pak Try Sutrisno, Ibu Megawati Sukarnoputri, Pak Hamzah, Pak Jusuf Kalla dan Pak Prof. Dr. Budiono. Para tokoh tersebut meskipun dalam banyak hal tidak sependapat dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin, namun tidak mengumbar perbedaan kepada masyarakat Indonesia. Meskipun tahun 2024 nanti Presiden Joko Widodo sudah berakhir masa jabatannya. Namun tidak ada yang mengatakan ”berharap tahun 2024 nanti ada presiden baru”. Tujuannya untuk menjaga dan memelihara kekompakan diantara sesama anak bangsa. “Apalagi ekonom Pak Dr. Rizal Ramli dan Prof. Anthony Budiawan mengatakan, kondisi perekonomian kita hari ini tidak sedang baik-baik saja. Krisis ekonomi sudah sampai ruang tamu rumah kita, “ujar Syam Yasir Alkatiri mengingatkan. Dijelaskan Syam Yasir Alkatir bahwa menghadapapi situasi krisi ekonomi yang melanda dunia dan Indonesia hari ini, dibutuhkan persatuan dan kekompakan diantara sesama anak bangsa. Begitu juga dengan kita-kita yang di Maluku ini. Potensi perbedaan harus kita kesampingkan dulu. Semua benih perpecahan kita kuburkan dalam-dalam. Untuk itu, orang tua seperti Pak Karel harusnya mengajak kami yang anak-anak ini untuk selalu bersatu dan bersatu. Bukan yang sebaliknya. Pak Karel berharap “2024 terpilih pemimpin baru yang bisa pimpin Maluku lebih maju”. Harapan itu sah dan sangat wajar saja. Tidak ada yang salah. Namun yang sangat disayangkan alasan Pak Karel tidak berbasis data. Apalagi selama Pak Karel selama menjabat Gubernur sepuluh tahun tidak bagus-bagus amat. Tidak sekalipun mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). APBD Maluku selama Pak Karel menjabat selalu devisit. Pak Karel juga meninggalkan tumpukan hutang ratusan miliar rupiah. Apapaun alasannya, meninggalkan tumpukan hutang itu bukanlah prestasi yang bagus Pak Karel. Namun tumpukan hutang itu tidak pernah dipersoalkan oleh Gubernur Pak Murad-Orno. Memang secara etika tidak baik kalau dipersoalkan. Pasangan Pak Murad-Orno ketika awal menjabat April 2019, langsung saja dihadapkan dengan tumpukan hutang yang menggunung peninggalan dari Pak Said Assagaf Rp 275 miliar. Namun di akhir tahun 2019, laporan keuangan Pemda Provinsi Maluku mencatat surplus Rp 107 miliar. Akibatnya BPK mengganjar Pemda Maluku dengan predikat WTP. Tahun 2020, Pemda Maluku kembali surplus APBD sebesar Rp 247 miliar. Dampaknya, BPK kembali memberikan WTP kepada Pemda Maluku. Tahun 2021, lagi-lagi Pemda Provinsi Makuku mencatat surplus pada laporan keuangan sebesar Rp 200 miliar lebih. Lagi-lagi BPK mengganjar Pemda Maluku dengan predikat WTP untuk yang ketiga kalinya. Tiga kali berturut-turut mendadpatkan WTP dari BPK. Hattrick yang belum pernah dicapai oleh gubernur-gubernur sebelumnya, baik itu pada eranya Pak Karel maupun Pak Said Assagaf. Syam Yasir Alkatiri mengingatkan Pak Karel sebagai tokoh masyarakat, seharusnya bisa membantu menciptakan iklim yang kondusif di masyarakat Maluku. Namun kalau tidak bisa membantu pasangan Gubernur-Orno, maka sebaiknya Pak Karel jangan sampai menciptakan kegaduhan di masyarakat. Bisa menimbulkan multi tapsir yang bermacam-macam. Ujung-ujungnya mungkin bisa saling mencurigai antar pendukung. Itu yang tidak baik untuk semua aspek sosial masyarakat kita di Maluku. Harapan Pak Karel “2024 terpilih pemimpin baru yang bisa pimpin Maluku lebih maju” bisa menciptakan diameteral di masyarakat. Jika ada yang menuduh Pak Karel sebagai provokator atau sedang memprovokasi perpecahan di masyarakat Maluku, itu bisa saja benar. Namun bisa juga salah atau keliru. Yang pasti multi tapsir di masyarakat itu terbentuk dan tercipta. Sumbernya dari Pak Karel. Nah, seperti inilah yang seharusnya dihindari dengan bersikap lebih wise, “himbau Syam Yasir Alkatiri. (kil)
Bendera Merah Putih Sepanjang 2.500 Meter di Muara Bungo Pecahkan Rekor MURI
Jambi, FNN – Pemerintah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi pecahkan satu rekor dari Museum Rekor Indonesia (MURI) karena menggelar Kirab Bendera Merah Putih sepanjang 2.500 meter yang dibawa oleh lebih dari 7.500 orang, dalam rangka memeriahkan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77. Kirab Bendera Merah Putih, dimulai dari depan rumah dinas Bupati Bungo, Minggu (14/8/22) yang dilepas oleh Bupati Bungo H. Mashuri dengan diikuti oleh unsur Forkopimda, pejabat di lingkup Pemda Bungo serta pihak swasta, sekolah dan kampus-kampus. Ribuan masyarakat kabupaten Bungo tumpah ruah di jalan protokol yang menjadi perlintasan Bendera Merah Putih untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Sementara peserta pembawa bendera sepanjang jalan yang mengitari Pasar Muara Bungo dengan rute panjang sekitar 5,5 KM terus menyanyikan berbagai lagu kebangsaan Indonesia. Bupati Bungo H. Mashuri dalam sambutan saat melepas kirab bendera merah putih mengatakan bahwa kegiatan ini akan memecahkan Rekor Indonesia dengan menghadirkan pihak Museum Rekor Indonesia (MURI). Dalam hal ini, Mashuri juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang ikut serta dalam menyukseskan kegiatan Kirab Bendera Merah Putih sepanjang 2.500 meter, demi memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 77 tahun, pada 17 Agustus mendatang. “Kami menyampaikan ucapan terimakasih bukan hanya kepada jajaran lingkup Pemda Bungo, namun kepada semua pihak terkait yang dengan semangatnya untuk memeriahkan HUT RI ke 77 sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan lancar,” ujarnya. Mashuri berharap, agar prestasi Rekor Muri yang diperoleh Kabupaten Bungo, untuk selalu dipertahankan oleh warga Kabupaten Bungo. Sementara, Viser Pradana, Tim Verifikasi Rekor Muri mengatakan, jika bendera merah putih yang terbentang dengan menyusuri sepanjang jalan Sultan Thaha, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo Jambi, tercatat sebagai Rekor Muri. “Setelah kami verifikasi, bendera merah putih sepanjang 2.500 meter di Kabupaten Bungo, tercatat Rekor Muri Indonesia,” kata Pradana. Dijelaskannya, prestasi Rekor Muri sebelumnya di raih oleh Kabupaten Jayapura, Papua, dengan panjang 2.300 meter. (Lia)
Satgas Yonif Raider 321/GT Turun Ke Tengah Masyarakat Perbaiki Jalan Trans Distrik Mbua, Papua
Nduga, FNN – Sarana jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dan vital di suatu daerah manapun, baik tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan maupun Desa/Kampung. Karena sarana jalan yang menghubungkan dari suatu daerah dengan daerah lain dan sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat dan faktor pendorong kemajuan ekonomi daerah. Seperti yang dilakukan Satgas Yonif Raider 321/GT bersama masyarakat pegunungan tengah Distrik Mbua, Kabupaten Nduga Papua, menggelar gotong royong memperbaiki Jalan Trans Wamena-Nduga yang rusak akibat diterjang banjir pada Minggu (07/08/2022). Bencana banjir bandang dan tanah longsor itu, berdampak terhadap kerusakan kebun warga, bendungan penampungan air, dan jalan. Dansatgas Yonif Raider 321/GT Mayor Inf Ricky J Wuwung, S.Sos., M.I.P., dalam keterangannya mengatakan, banjir bandang dan tanah longsor terjadi karena intensitas hujan 5 hari belakangan ini sangat tinggi. “Akibatnya, perkebunan, bendungan air warga dan jalan tertimbun material longsor berupa bebatuan besar dan lumpur,” ungkap Mayor Ricky. Lebih lanjut dikatakan, dampak dari bencana itu juga mengakibatkan Jalan Trans Wamena-Nduga terputus dan amblas sepanjang lebih kurang 15 meter. “Rusaknya jalan tersebut akibat terjangan material longsor berupa bebatuan dan meluapnya air sungai dari gunung,” jelasnya. Menurut Papen Satgas Yonif Raider 321/GT Letda Chk Arya Yudhistira, SH, akibat bencana tersebut angkutan lajuran Mobil yang melayani mobilitas masyarakat Nduga khususnya Distrik Mbua dan Distrik Dal menuju Wamena dan sebaliknya terhenti sementara waktu. Kemudian, pasca kejadian tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan para tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat. Bahkan, mengerahkan personel Pos Mbua terjun ke lokasi bendungan air untuk melakukan pembersihan material longsor. Tidak hanya itu, pihaknya juga mempercepat normalisasi mobilitas angkutan lajuran Mobil yang melayani mobilitas logistik dan masyarakat. Dengan menangani longsor melalui kerja bakti dan gotong-royong bersama masyarakat untuk memperbaiki Jalan Trans Wamena-Nduga yang amblas. Kerja bakti tersebut merupakan wujud nyata bentuk kepedulian Satgas Yonif Raider 321/GT terhadap lingkungan, termasuk sosial dan kelangsungan aktivitas masyarakat, serta cepat tanggap bencana guna mengatasi kesulitan masyarakat. (mth/sws)
LaNyalla Minta Daerah Percepat Serapan Anggaran
Surabaya, FNN – Banyaknya saldo pemerintah daerah yang mengendap di bank, mendapat sorotan dari Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Menurut LaNyalla, uang kas daerah tersebut sebaiknya dioptimalkan untuk percepatan pembangunan dan pergerakan ekonomi, secara signifikan. “Penumpukan kas itu berarti belanja daerah kurang optimal, yang berarti pula minimnya serapan dana daerah. Dampak yang lebih parah lagi yaitu tidak adanya pergerakan pembangunan, kegiatan ekonomi dan sosial serta terhentinya pemberdayaan masyarakat,” ujar LaNyalla yang tengah melakukan kegiatan reses di Jawa Timur, Jumat (29/7/2022). Kementerian Keuangan mencatat, pada Juni 2022, saldo pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di bank mencapai Rp220,9 triliun. Jumlahnya terus naik dari bulan-bulan sebelumnya, yakni Januari 2022 senilai Rp157,97 triliun, Februari Rp183,3 triliun, Maret Rp202,3 triliun, April Rp191,5 triliun, dan Mei 2022 menjadi Rp200,7 triliun. “Sebenarnya wajar jika pemda memiliki kas di bank, agar siap berbelanja. Namun, kalau sudah menumpuk, ini yang tidak boleh terjadi. Kepala daerah harus pandai melihat situasi dan kondisi. Mereka harus tahu kapan anggaran itu diperlukan dan kapan harus tersimpan,” ujar dia. “Tak bijak kalau menumpuk dana terlalu lama di tengah kondisi seperti ini. Jangan sampai juga muncul anggapan dari masyarakat bahwa Kepala Daerah mencari keuntungan dengan cara pengendapan anggaran di bank,” sambung Senator asal Jawa Timur itu. Pemerintahan daerah yang kas saldonya menumpuk, menurut catatan Kemenkeu, justru yang memiliki kemampuan fiskal besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bahkan, Jawa Timur mencatatkan pengendapan saldo Rp29,82 triliun di perbankan. Sejak tahun lalu, Jawa Timur terus menempati peringkat pertama dalam hal penumpukan saldo di bank. (mth/*)
Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat Rp1,171 Triliun
Manokwari, FNN - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat mencatat pendapatan APBN pada semester satu Tahun 2022 di wilayah tersebut mencapai Rp1,17 Triliun dari target Rp2,9 triliun.Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJPb Bayu Andy Prasetya di Manokwari mengatakan, realisasi tersebut mengalami peningkatan 16,03 persen (year on year) dibanding periode yang sama Tahun 2021.\"Realisasi Pendapatan APBN Regional Papua Barat sampai 30 Juni 2022 sangat positif dengan nilai sebesar Rp1,17 triliun atau tumbuh sebesar 16,03 persen dibanding periode yang sama tahun lalu,\" Kata Bayu, Kamis.Realisasi pendapatan terbesar diperoleh dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor Non Migas yang mencapai Rp585,70 miliar.\"Dengan kontribusi terbesar yaitu PPh 21 yang mencapai Rp274,76 miliar,\" jelas PrasetyaPenerimaan lain dari Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp376,28 miliar dengan kontribusi terbesar berasal dari PPN Dalam Negeri mencapai Rp362,77 miliar.Sementara itu, Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Papua Barat pada semester satu (Sampai 30 Juni 2022) secara total sebesar Rp8,3 Triliun.\"APBD Papua Barat masih didominasi oleh pendapatan transfer pusat sebesar Rp7,96 triliun,\" lanjut dia. (mth/Antara)
Pekerja Tuntut Hak dengan Mogok Makan, Kondisinya Makin Lemah
Jakarta, FNN - Aksi mogok makan yang dilakukan oleh Heriyanto warga Ciamis, Jawa Barat ini sudah berlangsung selama empat hari di depan kantor Kementrian Tenaga Kerja, Jakarta. Heriyanto melakukan ini untuk meminta haknya sebagai pekerja berupa upah hingga jaminan kecelakaan kerja. Sebelumnya Heriyanto sempat mengalami kecelakaan kerja pada tahun 2007 pada saat dia bekerja di PT BHL (BUMI HUTANI LESTARI) Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Heriyanto mengatakan sudah empat tahun bekerja sebagai pengairan untuk orang chemis / Semprot lahan untuk mematikan rumput, kemudian dialihkan ke bagian pengawasan alat berat. Pada tanggal 2 Januari 2015, Heriyanto mengaku dirinya diperintahkan untuk lembur mengawasi alat berat yang di rental/sewa oleh PT BHL untuk perbaikan kebun dan jalan serta jembatan. Namun pada saat Heriyanto sedang mengecek pancang jembatan, dia mengalami kecelakaan kerja dan terjepit alat berat escavator yang sedang memutar, akibatnya dia mengalami tulang remuk dan retak pada punggung. “Setelah insiden kecelakaan kerja saya mengalami tindakan diskriminatif di antaranya adalah memaksa saya harus bekerja diluar dari pekerjaan semula. Saya harus bekerja menyapu dan membawa sampah dan dipaksa terus bekerja dimana kondisi kesehatan saya belum pulih,” katanya Kini kondisi kesehatan Heriyanto makin memprihatinkan. “Karena pekerjaan berat yang diberikan kepada saya, kondisi kesehatan saya kembali memburuk,.” sambungnya Kemudian tahun 2018 dalam kondisi kesehatan yang sedang menurun, Heriyanto diminta untuk menandatangani surat dan dijanjikan akan mendapatkan pesangon hingga uang penghargaan. Namun Heriyanto mengatakan hal itu tak kunjung didapatkan. Dia pun mengaku baru mengetahui surat tersebut berisi surat pengunduran diri. “Bahwa pada tahun 2018 dalam kondisi kesehatan saya yang sedang menurun karena terjadi peradangan pada luka-luka saya, pada saat itu saya dipaksa untuk menandatangani sebuah surat dengan janji bila menandatangani surat tersebut, saya akan diberikan pesangon, uang penghargaan, uang jaminan kecelakaan kerja dan bersetatus pensiun dini, namun ternyata saya baru mengatahui bahwa surat itu adalah berisi surat pengunduran diri,” ungkap Heriyanto Atas kejadian tersebut, Heriyanto melakukan aksinya dan meminta kepada Kemenaker untuk memberikan sanksi ke perusahaan tempatnya bekerja. Serta meminta agar perusahaan memberikan hak-haknya sebagai karyawan. Meminta Kementerian memberikan sanksi tegas atas tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan kepada saya dan pekerja yang lain. Mendesak agar pihak PT BUMI HUTANI untuk segera memberikan hak-hak saya sebagai pekerja di antaranya adalah upah dan jaminan kecelakaan kerja dan lain-lain,\" ungkapnya (Lia)
