Rangkasbitung, FNN – Pekerja media dituntut lebih terbuka, cermat dan tajam serta  paling berperan penting dalam  mengontrol jalannya kebijakan dan kinerja pemerintahan daerah.

Hal tersebut  disampaikan Bupati Lebak, Banten, Iti Octavia Jayabaya pada acara  Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Musyawarah Cabanng Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI), Provinsi Banten, di Rangkasbitung, Sabtu, 19 November 2022. 

Iti Octavia menyayangkan kini telah terjadi kemerosotan pada  kualitas indeks kemerdekaan pers hampir di seluruh tanah air, termasuk di Lebak, Banten. “Indeks Kebebasan Pers di Lebak, Banten menurun di posisi angka 30,” kata Iti Octavia.

Menurut Iti Octavia, faktor- faktor yang menyebabkan kualitas penurunan informasi itu mudah dipetakan, mulai dari faktor kondisi politik, lingkungan ekonomi dan faktor kondisi hukum. Padahal, dari ketiga faktor itu, masyarakat Lebak, Banten juga punya hak  yang sama untuk mendapatkan  informasi yang faktual, baik dan benar. 

Oleh karena itu, di tengah bertebarannya hoaks atau bohong dan berita fitnah,  peran KWRI menjadi  penting dalam  meluruskannya semua yang terjadi di mayatakat. “Jurnalis berperan penting  mengedukasi sekaligus  dalam memberikan informasi yang mencerahkan,” tutur Octavia.  

Menyikapi menurunnya indeks kualitas kebebasan pers, Ketua Dewan Pengurus Daerah KWRI, Edi Mupik mengatakan, semangat perubahan atau reformasi serta menjujung profesionalisme wartawan harus tetap dikedepankan.

Sampai kapan pun, wartawan dalam menjalankan tugasnya tetap dituntut bekerja kritis. Sebab, sikap kritis itulah yang menjadi ruh jurnalis.

Ia menilai, di era keterbukaan medsos (media sosial), masyarakat tetap membutuhkan karya jurnalistik atau informasi yang faktual dan jujur. “Jika wartawan tidak jujur, hanya sekedar menempel di dinding kekuasaan, apalagi  memeras, berarti mereka tidak memahami kode etik,” kata Edi Mupik. 

KWRI bertugas terus mendorong profesionalisme sekaligus menertibkan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku  wartawan," tuturnya. (Bun).